Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
13B, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman
Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan,
perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran
bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di
lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya
disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat
yang membentuk kelompok, dapat berupa tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan
dan/atau masyarakat petani ikan yang ikut serta
membantu melakukan pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan ditetapkan oleh
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P
Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P
Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri
Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat
Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan
Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015-2019 ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340);
11.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang
bertanggungjawab di bidang kelautan dan
perikanan.
2. Bantuan Pemerintah di bidang Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya
disebut Bantuan PSDKP adalah bantuan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, maupun
perorangan atau kelompok yang berjasa dibidang
kelautan dan perikanan dalam bentuk uang,
barang dan/atau jasa.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang
selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan Penyidikan di bidang perikanan.
4. Perwira Penyidik Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Penyidik
TNI AL adalah penyidik Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.
6. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk bertindak sebagai
penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
7. Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya
disebut AKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas
perikanan untuk melakukan tugas pengawasan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
sesuai jabatan dan keterampilannya.
8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan
Perikanan
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
10. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau
kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan
dan perikanan.
Pasal 2
Menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan
pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 3
Pemberian bantuan pemerintah di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan menggunakan berkas
administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SUSI PUDJIASTUTI
Lembar Pengesahan
No Pejabat Paraf
1 Sekretaris Ditjen. PSDKP
2 Direktur PKP
3 Direktur PPSDP
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Latar Belakang.
Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing saat ini
tidak hanya menjadi agenda dan program prioritas Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP), tetapi telah menjadi program prioritas nasional. Di dalam
RPJMN 2015-2019, penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan
keamanan laut merupakan salah satu Program Prioritas yang mendukung
pencapaian Prioritas Nasional “Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan” yang
menjadi bagian dari Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan. Berdasarkan
pendekatan pembangunan yang Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, maka
koordinasi, sinergi, dan keterpaduan lintas sektor dalam melaksanakan
Program Prioritas tersebut menjadi sebuah keharusan. Dalam konteks
pemberantasan IUU Fishing, KKP perlu membangun sinergi dengan POLRI,
Badan Keamanan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL),
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan Pemerintah Daerah.
Untuk memperkokoh koordinasi, sinergi, dan keterpaduan lintas sektoral
dan lintas daerah, diperlukan dorongan motivasi bagi seluruh stakeholder yang
terlibat dalam agenda pemberantasan IUU Fishing. Dorongan motivasi
dimaksud salah satunya berbentuk Bantuan PSDKP sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang
Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016
tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Bantuan PSDKP merupakan bantuan pemerintah yang tidak memenuhi
kriteria bantuan sosial dan diberikan kepada perorangan atau kelompok yang
berjasa dibidang kelautan dan perikanan serta pemangku kepentingan yang
berkaitan erat dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan.
Dalam rangka melaksanakan penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah
pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka diperlukan suatu
pedoman/petunjuk teknis yang menjelaskan tentang penyaluran Bantuan
PSDKP.
2. Dasar Hukum Bantuan PSDKP
3. Tujuan
Pemberian bantuan PSDKP bertujuan memberikan stimulus atau
motivasi, semangat perbaikan, pencapaian kinerja dan inovasi pelayanan bagi
para pemangku kepentingan dalam berperan serta membantu kegiatan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Pemberi Bantuan PSDKP
Pemberi Bantuan PSDKP adalah Direktorat Jenderal PSDKP.
5. Persyaratan Penerima Bantuan
A. Pegawai Negeri Sipil
1. Calon penerima bantuan adalah PPNS Perikanan, Jaksa, dan Awak
Kapal Pengawas Perikanan.
2. Bantuan diberikan kepada PPNS Perikanan dan Jaksa yang memenuhi:
a. persyaratan:
1) telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PPNS
dan Jaksa;
2) telah melakukan kegiatan penyidikan dan/atau penuntutan
tindak pidana perikanan sekurang-kurang 1 (satu) tahun;
3) bekerja pada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan
dan/atau penuntutan bidang tindak pidana perikanan;
4) berstatus sebagai PPNS Perikanan dan Jaksa yang
diperbantukan kepada Satgas 115; dan
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
b. 2
.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);
c. 6
.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015
tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan
Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63);
d. 7
.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
e. 9
.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
f. 1
1
.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016
tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2153).
5) terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penyidikan
tindak pidana perikanan.
b. Kriteria penilaian:
1) berhasil menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana
perikanan sampai dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut
Umum sekurang-kurangnya 5 kasus dalam setahun;
2) berhasil menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perikanan
baik perorangan maupun korporasi; dan
3) berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana umum yang
menyertai tindak pidana perikanan yang disidik.
3. Bantuan diberikan kepada Awak Kapal Pengawas Perikanan yang
memenuhi:
a. persyaratan:
1) telah bekerja sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
2) bekerja pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi
melaksanakan patroli di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI);
3) berstatus sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan yang
diperbantukan kepada Satgas 115; dan
4) melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara
konsisten terhadap pelaku illegal fishing di WPPNRI.
b. Kriteria:
1) berhasil menangkap kapal Illegal Fishing dengan total
(kumulatif) sekurang-kurangnya 90 GT dalam kurun waktu 6
bulan;
2) berhasil menangkap Kapal illegal fishing lintas negara dan
mempunyai nilai strategis; dan
3) turut serta dalam proses penangkapan ikan kapal pelaku illegal
fishing.
B. Perorangan
1. Calon penerima bantuan adalah Perwira Penyidik TNI AL dan Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bantuan diberikan Perwira Penyidik TNI AL dan Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang memenuhi:
a. persyaratan:
1) telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Perwira
Penyidik TNI AL dan Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
2) telah melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan
sekurang-kurang 1 (satu) tahun;
3) bekerja pada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan di
bidang tindak pidana perikanan;
4) berstatus sebagai Perwira Penyidik TNI AL dan Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan
kepada Satgas 115; dan
5) terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penyidikan
tindak pidana perikanan.
b. Kriteria:
1) berhasil menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana
perikanan sampai dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut
Umum sekurang-kurangnya 5 kasus dalam setahun;
2) berhasil menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perikanan
baik perorangan maupun korporasi; dan
3) berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana umum yang
menyertai tindak pidana perikanan yang disidik.
C. Kelompok yang berjasa dibidang kelautan dan perikanan
1. Calon penerima bantuan adalah Pokmaswas, Awak Kapal Republik
Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI
dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut.
2. Bantuan diberikan kepada Pokmaswas yang memenuhi:
a. persyaratan:
1) Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang
kelautan dan perikanan serta telah mendapatkan
penetapan/pengukuhan sebagai Pokmaswas dari
Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau Kepala Dinas; dan
2) Kelompok masyarakat hukum adat yang mendapatkan
penetapan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan dan
melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
b. Kriteria:
1) telah berperan aktif dalam membantu kegiatan pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan; atau
2) berpartisipasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat
dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan.
3. Bantuan diberikan kepada Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal
Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal
Badan Keamanan Laut yang memenuhi:
a. persyaratan:
1) telah bekerja sebagai Awak Kapal Republik Indonesia
(KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI
dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun;
2) bekerja pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi
melaksanakan patroli di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI);
3) berstatus sebagai Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal
Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak
Kapal Badan Keamanan Laut yang diperbantukan kepada Satgas
115; dan
4) melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara
konsisten terhadap pelaku illegal fishing di WPP-NRI.
b. Kriteria:
1) berhasil menangkap kapal illegal fishing dengan total (kumulatif)
sekurang-kurangnya 90 GT dalam kurun waktu 6 bulan;
2) berhasil menangkap Kapal Illegal Fishing lintas negara dan
mempunyai nilai strategis; dan
3) turut serta dalam proses penangkapan ikan kapal pelaku illegal
fishing.
6. Bentuk Bantuan Langsung
A. Bantuan langsung kepada PPNS Perikanan, Jaksa, Perwira Penyidik TNI
AL, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Awak Kapal Pengawas
Perikanan, Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI
AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut yang
diperbantukan kepada Satgas 115 diberikan dalam bentuk uang.
1) Mekanisme pengusulan
a. Kepala Pelaksana Harian Satgas 115 memberikan perintah kepada
Direktur Operasi Satgas 115 untuk melakukan penilaian kepada
Unit Penyidik, Jaksa, Awak Kapal Pengawas Perikanan, Awak Kapal
Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal
Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut yang
diperbantukan kepada Satgas 115;
b. setelah melakukan penilaian, Direktur Operasi Satgas 115
menetapkan pesonel yang berprestasi untuk diusulkan mendapat
penghargaan; dan
c. berdasarkan hasil penetapan calon penerima bantuan tersebut,
Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan penerima bantuan dan
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
2) Mekanisme penyerahan bantuan
Pemberian penghargaan diberikan oleh Komandan Satgas 115
kepada PPNS Perikanan, Jaksa, Perwira Penyidik TNI AL, Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Awak Kapal Pengawas
Perikanan, Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan
Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan
Keamanan Laut yang diperbantukan kepada Satgas 115. Pemberian
penghargaan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dan
dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap serta dituangkan
dalam kuitansi pembayaran (Form VIII).
B. Pokmaswas
Bantuan perlengkapan Pokmaswas dapat diberikan dalam bentuk alat
komunikasi. Spesifikasi teknis Bantuan Perlengkapan Pokmaswas tersebut
sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.
No Peralatan Gambar
1. Handphone/Smartphone
Handphone dipergunakan sebagai alat
komunikasi dalam kegiatan operasional
pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan oleh Pokmaswas dan sebagai
sarana penyampaian informasi kejadian
pelanggaran pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan baik dengan
menggunakan pengiriman pesan singkat
(SMS Gateway) maupun melalui aplikasi
media sosial lainnya, dengan spesifikasi
segala macam jenis handphone/smartphone
yang memiliki aplikasi/perangkat multi
media dan koneksi internet.
Contoh
Handphone/Smartphone
7. Rincian Jumlah Bantuan PSDKP
A. Pokmaswas
Bantuan PSDKP kepada Pokmaswas berupa alat komunikasi sejumlah 231
(dua ratus tiga puluh satu) unit dengan rincian sebagaimana tabel di
bawah ini.
Jenis Bantuan
Pemerintah
Nama Bantuan
Pemerintah
Volume
(Unit)
Alokasi TA
2017
(Rp000,-)
Lokasi (Kab/Kota)
Rencana
Penerima (Jml
Per Kab/Kota)
Bantuan
pengawasan
sumber daya
kelautan dan
perikanan
Bantuan Perlengkapan
Kelompok Masyarakat
Pengawas (alat
komunikasi/handphone)
230 331,200 JAWA BARAT 15
JAWA TENGAH 15
SUMATERA BARAT 15
JAMBI 15
KALIMANTAN SELATAN 15
KALIMANTAN TIMUR 10
SULAWESI UTARA 15
SULAWESI TENGAH 10
SULAWESI SELATAN 10
SULAWESI TENGGARA 10
NUSA TENGGARA BARAT 15
NUSA TENGGARA TIMUR 10
PAPUA 10
BENGKULU 15
MALUKU UTARA 10
BANTEN 15
PAPUA BARAT 10
SULAWESI BARAT 16
B. Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli Satgas 115
Bantuan PSDKP kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal
Pengawas/Patroli Satgas 115 berupa Uang dengan rincian sebagaimana
tabel di bawah ini
Jenis
Bantuan
Pemerintah
Nama Bantuan Pemerintah Volume
(Unit)
Alokasi TA 2017
(Rp000,-)
Lokasi
(Kab/Kota)
Rencana
Penerima
(Jml Per
Kab/Kota)
Penghargaan Penghargaan Aparat yang berjasa
dalam pemberantasan Illegal
Fishing (Satgas 115) [75 orang x
10 kali]
750 1,500,000 Seluruh
Indonesia
750
Penghargaan Apresiasi Awak Kapal Pengawas
PSDKP dalam menangkap kapal
ikan ilegal [35 kapal x 5 kali]
175 7,400,000 Seluruh
Indonesia
175
8. Tata Kelola Pencairan Bantuan PSDKP
A. Pencairan dana bantuan PSDKP kepada Pokmaswas dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:
1) Direktur Jenderal melakukan pemberitahuan kepada unit kerja lingkup
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
dan instansi terkait lainnya tentang kegiatan Penyaluran Bantuan
PSDKP menggunakan Formulir BP/PSDKP/01 (FORM I);
2) Kepala unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait lainnya melakukan
identifikasi, seleksi, penilaian, dan verifikasi berdasarkan
persyaratan/kriteria penerima bantuan, dokumen pendukung, serta
rekapitulasi daftar calon penerima bantuan;
3) Kepala unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait lainnya melakukan
pengusulan nama personel dan/atau kelompok masyarakat kepada
Direktur Jenderal tentang Usulan Calon Penerima Bantuan PSDKP
menggunakan Formulir BP/PSDKP/02 (FORM II) dengan melampirkan:
a) hasil seleksi/penilaian/verifikasi menggunakan Formulir
BP/PSDKP/03 (FORM III);
b) dokumen pendukung; dan
c) rekapitulasi daftar calon penerima bantuan menggunakan Formulir
BP/PSDKP/04 (FORM IV).
4) berdasarkan usulan kepala unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau instansi terkait
lainnya, maka Direktur Jenderal memerintahkan Pejabat yang
berwenang untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan
pemberian bantuan kepada Pokmaswas.
5) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap usulan calon
penerima pemberian bantuan, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan
penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
B. Pencairan dana bantuan PSDKP kepada PNS Perikanan, Jaksa, Perwira
Penyidik TNI AL, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Awak
Kapal Pengawas Perikanan, Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal
Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan
Keamanan Laut yang diperbantukan kepada Satgas 115 dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:
1) Kepala Pelaksana Harian Satgas 115 memberikan perintah kepada
Direktur Operasi Satgas 115 untuk melakukan penilaian kepada Unit
Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli Satgas
115 yang berprestasi;
2) setelah melakukan penilaian, Direktur Operasi Satgas 115 menetapkan
pesonel Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli
Satgas 115 yang berprestasi untuk diusulkan mendapat penghargaan;
dan
3) berdasarkan hasil penetapan calon penerima bantuan tersebut, Pejabat
Pembuat Komitmen menetapkan penerima bantuan dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran.
9. Penyaluran Dana Bantuan PSDKP
A. Pokmaswas
1) Mekanisme Pendistribusian
a. pendistribusian bantuan bagi Pokmaswas melalui anggaran yang
dialokasikan pada dana Dekonsentrasi:
1) Kepala Dinas melakukan verifikasi dan menetapkan Pokmaswas
calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan;
2) Kepala Dinas melaksanakan pembelian barang yang akan diberikan
kepada Pokmaswas sesuai peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan barang/jasa;
3) Kepala Dinas mengajukan permohonan serah terima/hibah barang
milik negara kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat
pernyataan kesediaan menerima hibah, daftar barang yang akan
dihibahkan (beserta foto), dan surat pernyataan tanggung jawab
mutlak (FORM V);
4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan hibah kepada Kepala
Satuan Kerja yang dituangkan dalam:
a) surat pernyataan kesediaan menghibahkan;
b) Berita Acara Serah Terima (BAST) formulir A (FORM VI), antara
Direktur Jenderal atau Pejabat Eselon II yang mewakili (a.n.
Direktur Jenderal PSDKP) sebagai Pihak Pertama dengan Kepala
Dinas selaku Pihak Kedua; dan
c) Kepala Dinas menyerahkan bantuan kepada Pokmaswas yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) formulir B
(FORM VII), antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi sebagai Pihak Pertama dengan penerima bantuan
sebagai Pihak Kedua.
B. Pemberian bantuan langsung kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak
Kapal Pengawas/Patroli Satgas 115 diberikan oleh Komandan Satgas 115
kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli
Satgas 115. Pemberian penghargaan dilakukan melalui pembayaran
langsung (LS) dan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap serta
dituangkan dalam kuitansi pembayaran (Form VIII).
10. Pertanggungjawaban Bantuan PSDKP
A. Pokmaswas
Penerima bantuan Pokmaswas yang penganggarannya berasal dari dana
dekonsentrasi wajib melaporkan hasil pemanfaatan bantuan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kepada Kepala
Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
Kepala Dinas atau Kepala Instansi terkait Penerima Bantuan sebagai
pendamping wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan
menggunakan Format Delapan Kolom (F8K) (Form IX).
11. Ketentuan Perpajakan
Dalam hal perpajakan yang timbul dari pelaksanaan Bantuan PSDKP ini, agar
setiap unit kerja yang pelaksana mengacu kepada Undang-Undang Perpajakan
yang berlaku.
12. Sanksi
1. Dinas Kelautan dan Perikanan pengelola Bantuan PSDKP yang tidak
mengelola bantuan dengan baik diberikan sanksi:
a. teguran tertulis; atau
b. pengalihan bantuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan lain pada
tahun anggaran berikutnya.
2. Pokmaswas penerima Bantuan PSDKP yang tidak menggunakan barang
bantuan tidak sesuai peruntukannya diberikan sanksi:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan bantuan.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SUSI PUDJIASTUTI
Lembar Pengesahan
No Pejabat Paraf
1 Sekretaris Ditjen. PSDKP
2 Direktur PKP
3 Direktur PPSDP
1
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAFTAR BERKAS ADMINISTRASI
DAFTAR BERKAS ADMINISTRASI
No Nama Berkas Kode Surat Kode Berkas
1. Surat Pengumuman
Penyaluran Bantuan PSDKP
Formulir BP/PSDKP/01 FORM I
2. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan
Formulir BP/PSDKP/02 FORM II
3. Form Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan
Formulir BP/PSDKP/03 FORM III
4. Rekapitulasi Daftar
Usulan Calon Penerima Bantuan
Formulir BP/PSDKP/04 FORM IV
5. Surat Permohonan Serah Terima/Hibah
BMN
FORM V
6. Berita Acara Serah
Terima Formulir A
FORM VI
7. Berita Acara Serah Terima Formulir B
FORM VII
8. Tanda Terima/Kuitansi Pembayaran
FORM VIII
9. Form Monitoring Dan Evaluasi (F8K)
FORM IX
2
1. SURAT PENGUMUMAN PENYALURAN BANTUAN PSDKP
………........,……... 2017
Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Penyaluran/Pemberian………….
(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017
Lampiran : ...... berkas
Kepada Yth.
……………………(Kepala Instansi terkait)
Di
Tempat
Sehubungan dengan kegiatan Penyaluran/Pemberian…………..(jenis
Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan
pembukaan usulan Calon Penerima…………………(jenis Bantuan PSDKP)
Tahun Anggaran 2017.
Usulan Calon Penerima…………………(jenis Bantuan PSDKP) Tahun
Anggaran 2017 sudah diterima oleh Direktur Jenderal PSDKP selambat-
lambatnya pada tanggal…………bulan……..tahun 2017 dengan persyaratan
dan kriteria sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut,
bersama ini disampaikan pula jadwal pelaksanaan kegiatan
Penyaluran/Pemberian……………………...(jenis Bantuan PSDKP) Tahun
Anggaran 2017.
Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian
dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ttd
(……………….Nama………………) NIP……………………………………
KOP SURAT INSTANSI
Formulir BP/PSDKP/01
FORM I
3
2. SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN
…….......,.……... 2017 Nomor :
Perihal : Usulan Calon Penerima……….(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017 Lampiran : ...... berkas
Kepada Yth. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di
Tempat
Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal PSDKP
Nomor:……………....tentang Penyaluran/Pemberian…………..(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan Usulan Calon
Penerima……….(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017 dari……………(provinsi/unit kerja/instansi).
Sebagai kelengkapan, bersama ini kami lampirkan pula hasil verifikasi
dan dokumen pendukungnya sesuai dengan persyaratan dan kriteria, serta rekapitulasi Daftar Calon Penerima…………..(jenis bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017.
Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian
dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
KEPALA DINAS/UNIT KERJA/INSTANSI ………………………………………………..,
ttd
(……………….Nama………………)
NIP……………………………………
KOP SURAT INSTANSI
Formulir BP/PSDKP/02
FORM II
4
3. FORM HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN
Lampiran Surat Nomor:……………………..
HASIL VERIFIKASI
Nama Calon Penerima…………(jenis Bantuan PSDKP)
No. Persyaratan/Kriteria Kelengkapan Dokumen Kesesuaian
Lengkap Tidak Sesuai Tidak
Skoring Hasil Penilaian dan Catatan Penting:
..................,………….2017
Mengetahui, Kepala Dinas/Unit Kerja/Instansi.…..
ttd
Pemeriksa Tim Verifikasi
(……………….Nama………………)
NIP……………………………………
(……………….Nama………………)
Jabatan NIP……………………………………
Formulir BP/PSDKP/03
FORM III
5
4. REKAPITULASI DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN
Lampiran Surat Nomor:………..
Rekapitulasi Daftar Calon Penerima………………..(jenis Bantuan PSDKP) TA. 2017
No. Nama Nomor Identifikasi (NIP untuk
ASN; Nomor penetapan untuk
kelompok masyarakat)
Keterangan
..................,………….2017
Mengetahui,
Kepala Dinas/Unit Kerja/Instansi.…..
ttd
Pemeriksa
Tim Verifikasi
(……………….Nama………………) NIP……………………………………
(……………….Nama………………) Jabatan
NIP……………………………………
Formulir BP/PSDKP/04
FORM IV
6
5. SURAT PERMOHONAN SERAH TERIMA/HIBAH BMN
Nama Kota, tgl Nama Bulan 201x
Nomor :
Sifat : penting Lampiran : satu berkas
Hal : Permohonan Serah Terima/HibahBMN Persediaan dari Belanja Akun 526
Yth. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN)Persediaan yang dilaksanakan dengan realisasi belanja akun 526,pada Satker <<Nama Satker>>, periode Tahun Anggaran 201X,
dengan ini kami mengajukan permohonan Serah Terima/Hibah BMN Persediaan(sebagaimana daftar terlampir), yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota ................., yang bertindak selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
........................ Untuk selanjutnya, BMN tersebut akan diserahkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten/Kota ....................... kepada <<namakelompok>> pada
Provinsi/Kabupaten/Kota...............
Sebagai kelengkapan surat permohonan ini, bersama ini kami
lampirkan:
1. salinan SPM dan SP2D, bukti pencairan dana >>>>dilampirkan untuk
pembayaran dengan LS
2. bukti pertanggungjawaban penggunaan dana >>>>dilampirkan untuk
pengadaan swakelola
3. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten/Kota ................., yang bertindak selaku Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
........................
4. foto BMN Persediaan yang akan diserahterimakan/dihibahkan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara,kami ucapkan terima kasih.
Kepala ............... <<Nama Satker>>
.................................................
(Nama Kepala Satker)
KOP INSTANSI
FORM V
7
LAMPIRAN
Surat Nomor ........................
Tanggal ..................... tentang Permohonan Serah Terima/Hibah BMN Persediaan dari Belanja
Akun 526
DAFTAR HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DISERAHTERIMAKAN
No. Nama Barang/Merk/Spesifikasi Volume Satuan Harga Perolehan
(Rp)
8
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA HIBAH
Yang bertandatangan di bawahini:
Nama : …………………………………….
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi……
Alamat : ……………………………………..
bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota .........................., menyatakan bahwa
kami bersedia untuk:
1. menerima BMN yang dihibahkan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan sesuai dengan Surat Nomor ..................., tanggal ..............,
tentang Permohonan Serah Terima/Hibah BMN Persediaan dari Belanja
Akun 526
2. menyerahkan BMN yang dimaksud pada butir 1 kepada unit/kelompok
masyarakat sebagaimana terlampir.
Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar, untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi/........................
MATERAI Rp6.000,00
(NamaKepalaDinas)
KOP INSTANSI
9
6. BERITA ACARA SERAH TERIMA FORMULIR A
BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYERAHAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
…………………………(Jenis Bantuan PSDKP) TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor :
Pada hari ini ........tanggal ....... bulan ....... tahun…………. (xx-xx-xxxx), yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : NIP :
Jabatan : …………………..(Pejabat Eselon I/II Ditjen. PSDKP) Alamat :
bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal PSDKP yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : NIP : Jabatan : ………………..(Kepala Dinas Provinsi atau Kepala
Instansi Penerima Bantuan) Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan
……………..(jenis Bantuan PSDKP), yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Eselon I (UAPPBE-1) Nomor..................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, denganketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja …………. TA. 2017.
Pasal 2
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang-barang sebagai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana ……………………. pada Satuan
Kerja …………. TA. 2017sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
Pasal 3
Dengan penyerahan barang-barang sebagai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi pada Satuan
KOP INSTANSI
KOP INSTANSI
FORM VI
10
Kerja …………. TA. 2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini,
pengurusan dan pengelolaan selanjutnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.
Yang menyerahkan,
PIHAK PERTAMA,
Yang menerima,
PIHAK KEDUA,
materai
(………………………..) NIP. 19581009 198303 1 002
(…………………..) NIP. TOLONG DIISI
Tembusan : 1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
2. Menteri Keuangan RI 3. Gubernur/Kepala Instansi Terkait……; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Inspektur Jenderal KKP; 6. Direktur Jenderal PSDKP KKP; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.
11
LAMPIRAN PENYERAHAN ………………(Jenis Bantuan PSDKP) TAHUN
ANGGARAN 2017
No Nama Kelompok Masyarakat Pengawas Nama Penerima
1. Provinsi .....................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PIHAK KEDUA
(……………………….) NIP. 19581009 102
PIHAK PERTAMA
(…………………….) NIP TOLONG DIISI
12
7. BERITA ACARA SERAH TERIMA FORMULIR B
BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA/PERLENGKAPAN YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor :
Pada hari ini ........tanggal ....... bulan ....... tahun…………. (xx-xx-xxxx), yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : ……………………… NIP : ……………………….. Jabatan : ………………..(Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Satker
Pemberi Bantuan) Alamat :
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. Nama : (Disi sesuai jumlah Penerima Bantuan)
Jabatan : (Jika ada)
Alamat : ……………………… selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Sebagai tindak lanjut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Satker …………….., dalam rangka pelaksanaan kegiatan
…………, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang (data terlampir), dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
1) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bantuan
pemerintah berupa....................sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Berita Acara Serah Terima ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Berita Acara ini: dan
2) PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan barang tersebut
dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 2
1) Guna pemanfaatan lebih lanjut sesuai dengan fungsi untuk
peningkatan kinerja dan mendukung kegiatan pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan, maka pengaturan tentang penggunaan
dan pemanfaatan………….(jenis bantuan) tersebut sepenuhnya
menjadi wewenang dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2) Untuk memastikan efektivitas pemanfaatan………….(jenis bantuan)
tersbut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembinaan terhadap
PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
KOP INSTANSI
FORM VII
13
Pasal 3
Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka pengelolaan, pemeliharaan, dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.
Yang menyerahkan, PIHAK PERTAMA,
Yang menerima, PIHAK KEDUA,
materai
(………………………..)
NIP. 19581009 198303 1 002 (…………………..)
NIP. TOLONG DIISI
Tembusan : 1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI; 2. Menteri Keuangan RI
3. Gubernur/Kepala Instansi Terkait……; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Inspektur Jenderal KKP; 6. Direktur Jenderal PSDKP KKP; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.
14
LAMPIRAN PENYERAHAN ………………(Jenis Bantuan PSDKP) TAHUN ANGGARAN 2017
No Nama Kelompok Masyarakat Pengawas Nama Penerima
1. Provinsi .....................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PIHAK KEDUA
(……………………….)
NIP. 19581009 102
PIHAK PERTAMA
(…………………….)
NIP TOLONG DIISI
2
9.FORM MONITORING DAN EVALUASI (F8K)
MATRIKS MONITORING KEGIATAN……………………..(JENIS BANTUAN) TA. 2017
OUTPUT PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI/UNIT
TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN TRIWULAN (B03, B06, B09, B12)
%
CAPAIAN
KETERANGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SUSI PUDJIASTUTI
FORM IX
Lembar Pengesahan
No Pejabat Paraf
1 Sekretaris Ditjen. PSDKP
2 Direktur PKP
3 Direktur PPSDP
