PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten
BUKU I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
MATRIK
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten
BUKU II
DAFTAR ISI
Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang RKPD
Provinsi Banten Tahun 2015……………………………………………….. 1
Lampiran I. Pokok-Pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ................ 8
Bab I. Pendahuluan ......................................................................................... 8
1.1 Latar Belakang .................................................................... 8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... 10
1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................... 12
1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 13
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .................................................................. 14
Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan .................................... 15
2.1 Kondisi Umum Daerah ........................................................................... 15
2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,
Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 ..............................................
33
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................................... 116
Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah .................................................................................. 148
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................... 148
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................................... 203
Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ......................................... 220
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................... 220
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .............................................................. 226
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ................................... 252
5.1 Rencana Program Prioritas Daerah ......................................................... 252
5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah ........................................................ 269
Bab VI. Penutup ................................................................................................. 270
6.1 Kaidah Pelaksanaan ............................................................................... 270
6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Pembangunan ...................................................................... 271
Lampiran II. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi
Banten) ............................................................................ 274
Lampiran III. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN) .......................
627
- 1 -
GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3 -
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan
Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
40);
- 4 -
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
42);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :
1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 5 -
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan
dengan undang-undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang
mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah,
lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun.
Pasal 2
(1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan maksud dijadikan
sebagai:
a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2015;
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2015;
c. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam
penyusunan RAPBD Tahun 2015.
(2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1
(satu) tahun anggaran bagi SKPD Provinsi Banten.
- 6 -
BAB II
RUANG LINGKUP RKPD
Pasal 3
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang :
a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana kerja dan pendanaannya.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Lampiran I : Pokok-pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,
terdiri dari :
1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah;
4. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
6. Bab VI Penutup.
b. Lampiran II : Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi Banten);
c. Lampiran III: Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN).
(3) Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
BAB III
PELAKSANAAN RKPD
Pasal 4
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015
sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- 7 -
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,
ttd.
R A N O K A R N O
Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd.
M U H A D I
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
H. S A M S I R, SH. M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008
- 8 -
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN
2015
BUKU I : POKOK – POKOK RKPD PROVINSI BANTEN
TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD
Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017,
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015 dan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi
Banten Tahun 2012-2017
Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ini memuat hasil
evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun
lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan
daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif.
Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dalam
prosesnya telah melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan Rancangan
Awal, Rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD
- 9 -
Provinsi Banten Tahun 2015 yang hasilnya kemudian dituangkan dalam
Rancangan Akhir sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Sejalan dengan penetapan Tema RKP Tahun 2015 yaitu
”Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi
Yang Berkeadilan”, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun
terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN
Ketiga.
2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan
Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun
internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.
3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan
dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA
dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus
meningkat.
Maka dengan memperhatikan Tema RKP Tahun 2015 dan guna
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan
pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu “Penguatan
Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Banten Yang Berkeadilan”. Tema ini dijabarkan kedalam 9 (sembilan)
prioritas pembangunan tahun 2015 yaitu sebagai berikut :
1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja
dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
2. Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan
produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing
investasi dan daya saing produk/komoditas
5. Pembangunan infrastruktur guna pemantapan konektivitas dan
peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;
- 10 -
6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan
berbasis kompetensi pasar kerja
7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi
infrastruktur pelayanan kesehatan ;
8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana:
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
- 11 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun
Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
- 12 -
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013
Nomor 12).
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa
perencanaan pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna
melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan
perencanaan jangka pendek yang kesemuanya dituangkan kedalam
dokumen perencanaan daerah.
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan
jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran
dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan bagian
dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi
Banten Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030
yang mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Nasional.
Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antar dokumen
perencanaan dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.1.
Gambar 1.1
- 13 -
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015
dimaksudkan untuk:
1. Menetapkan prioritas pembangunan daerah;
2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan
kerangka pendanaannya;
3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya.
Adapun tujuan disusunnya dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun
2015 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja bagi seluruh komponen
pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan tugas pembangunan;
2. Sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Renja SKPD
tahun 2015;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi
Banten TA. 2015;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD Provinsi Banten TA. 2015;
5. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2015.
- 14 -
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan hal 7
1.1 Latar Belakang hal 7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan hal 9
1.3 Hubungan Antar Dokumen hal 11
1.4 Maksud dan Tujuan hal 12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD hal 12
Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan hal 14
2.1 Kondisi Umum Daerah hal 14
2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,
Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013
hal 38
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah hal 63
Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah hal 94
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah hal 94
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah hal 133
Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah hal 149
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah hal 149
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah hal 155
BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah hal 180
5.1 Rencana Program Prioritas Daerah hal 180
5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah hal 233
Bab VI. Penutup hal 234
6.1 Kaidah Pelaksanaan hal 234
6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Pembangunan hal 235
- 15 -
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 KONDISI UMUM DAERAH
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten, secara geografis luas wilayah Provinsi
Banten adalah 8.651,20 km2, yang terletak di
ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar
90 km dari DKI Jakarta yang terdiri dari 4
(empat) kabupaten, yaitu Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang
dan 2 (dua) kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sedangkan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008
tanggal 31 Januari 2008, Provinsi Banten memiliki luas sebesar 9.662,92
km2 atau sekitar 0,51% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan,
tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kota
Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang
Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Saat ini jumlah
kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4
(empat) kota dengan batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
3. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah Barat dengan Selat Sunda
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi
Banten mencapai 11.248.947 jiwa yang terdiri dari 5.741.942 orang laki-
laki dan 5.507.005 orang perempuan. Laju pertumbuhan rata-rata
penduduk Banten pada tahun 2012 sebesar 2,16%.
- 16 -
Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari
kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai
sebelah utara melingkar menuju selat sunda di sebelah barat.
Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di
Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal itu disebabkan
sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan
produksi terbatas. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS), di
Provinsi Banten terbagi kedalam 4 (empat) wilayah sungai, yaitu :
1. WS. Ciliwung – Cisadane;
2. WS. Cidanau – Ciujung – Cidurian;
3. WS. Ciliman – Cibungur;
4. WS. Cibaliung – Cisawarna.
Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin munson dan
gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera
hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim
kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,10C-33,70C, dengan
kelembaban udara bervariasi antara 76% - 865%. Jumlah hari dan curah
hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 165 hari dan 1.141 mm.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
penurunan angka kemiskinan dan lain sebagainya.
LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan
ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Banten
dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :
- 17 -
Tabel 2.1 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009 - 2013 (%)
Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013
LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila
diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran
yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari
sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut
kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.2
berikut :
Tabel 2.2 Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013 (%)
Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013
PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi
yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan
PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di
Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:
NO KABUPATEN/KOTA 2009 2010 2011 2012 2013
Kabupaten
1 Pandeglang 5,43 7,16 5,40 5,62 -
2 Lebak 5,18 6,59 6,44 5,01 -
3 Tangerang 4,41 6,71 7,35 6,22 -
4 Serang 3,18 4,15 5,67 5,10 -
Kota
5 Tangerang 5,74 6,68 7,03 6,41 -
6 Cilegon 5,08 5,32 6,53 6,82 -
7 Serang 5,74 7,69 7,87 7,06 -
8 Tangerang Selatan 8,49 8,70 8,84 8,24 -
Provinsi Banten 4,71 6,11 6,39 6,38 5,66
NO KELOMPOK
PENGELUARAN 2009 2010 2011 2012 2013
1 Bahan makanan 1,81 14,10 4,76 3,88 12,64
2 Makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau
8,33 3,76 2,95 8,24 9,73
3 Perumahan, air, listrik,
gas dan bahan bakar
3,17 4,41 3,16 2,39 6,14
4 Sandang 7,16 8,37 7,02 3,93 1,12
5 Kesehatan 6,76 5,30 4,03 4,97 5,53
6 Pendidikan, rekreasi,
dan olahraga
6,13 3,64 6,44 9,11 7,59
7
Transportasi,
komunikasi dan jasa keuangan
-4,27 1,10 0,02 1,79 17,31
Provinsi Banten 2,86 6,10 3,45 4,37 9,93
- 18 -
Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Ekonomi
di Provinsi Banten Tahun 2011 - 2013
NO SEKTOR
2011 2012 TW III 2013
MILYAR
RP %
MILYAR
RP %
MILYAR
RP %
1 Pertanian 15.285,43 7,95 16.762,48 7,88 5.235,56 8,28
2 Pertambangan dan Penggalian
201,03 0,10 223,22 0,10 62,57 0,10
3 Industri Pengolahan
91.675,15 47,69 97.799,41 45,95 38.805,22 45,57
4 Listrik, Gas dan Air Bersih
6.822,95 3,55 7.830,03 3,68 2.267,32 3,59
5 Konstruksi 6.843,31 3,56 7.854,53 3,69 2.213,42 3,50
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran
35.563,25 18,50 40.957,99 19,24 12.410,49 19,63
7 Pengangkutan & Komunikasi
17.638,07 9,18 20.150,70 9,47 5.967,12 9,44
8 Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan
7.361,39 3,83 8.301,12 3,90 2.433,47 3,85
9 Jasa-jasa 10.836,87 5,64 12.977,12 6,10 3.814,83 6,04
PDRB 192.227,49 100,00 212.856,62 100,00 63.210,00 100,00
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS BPS Provinsi Banten No. 52/11/36/Th.VII, 6 November 2013, dan BI (Kajian Regional Provinsi Banten triwulan III Tahun 2013)
2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat
berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran yang
dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan
dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas
penduduk dalam hal intelektualitas, kelangsungan hidup, dan standar
hidup layak. Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada
Tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.4
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2012
NO KABUPATEN/KOTA 2009 2010 2011 2012
Kabupaten
1 Pandeglang 67,99 68,29 68,77 69,22
2 Lebak 67,45 67,67 67,98 68,43
3 Tangerang 71,45 71,76 72,05 72,36
4 Serang 68,27 68,67 69,33 69,83
Kota
5 Tangerang 74,89 75,17 75,44 75,72
6 Cilegon 74,99 75,29 75,60 75,89
7 Serang 69,99 70,61 71,45 72,30
8 Tangerang Selatan 75,01 75,38 76,01 76,61
Provinsi Banten 70,06 70,48 70,95 71,49
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2013
- 19 -
IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat pendidikan diukur
dengan kombinasi antara angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama
sekolah (RLS) pada penduduk dewasa, lamanya hidup yang diukur
dengan harapan hidup pada saat lahir (AHH), serta tingkat kehidupan
yang layak dengan ukuran daya beli masyarakat.
AMH menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). AMH mengalami
peningkatan yaitu dari 95,95% pada tahun 2009 menjadi 96,20% pada
tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 96,25%, sedangkan pada
tahun 2012 sebesar 96,51%. RLS menggambarkan lamanya penduduk
usia sekolah yang bersekolah (dalam tahun), mencapai 8,15 pada
tahun 2009 dan pada tahun 2010 mencapai 8,32 dan nilai RLS pada
tahun 2011 mencapai 8,41 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,61.
AHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah sebesar 64,90
meningkat menjadi 65,05 pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada
2012 menjadi 65,23. Peningkatan AHH tersebut merupakan gambaran
kinerja pembangunan kesehatan yang meningkat.
Daya beli masyarakat Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai
angka sebesar Rp. 636,73 (dalam ribu rupiah ppp), angka ini
mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 633,64
(dalam ribu rupiah ppp). Daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan
jasa).
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode
tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan
urusan pemerintahan daerah.
Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada :
1. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan mampu meningkatkan angka
partisipasi sekolah pendidikan dasar, yaitu dari 97,56% pada tahun
2008 menjadi 97,85% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 naik
- 20 -
menjadi 98,01%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 98,23%
sedangkan pada tahun 2012 mencapai 98,29%.
Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan
guru. Pada tahun 2012, rasio ketersedian sekolah per penduduk usia
sekolah untuk pendidikan dasar adalah 43,35; SLTP 29,30 dan SLTA
501,80. Sedangkan rasio guru dengan murid 457 untuk tingkat SD,
SLTP 629 dan SLTA 507.
Pada tahun 2012 jumlah guru SD/MI 77.842 orang, SMP/MTS 82.050
orang, SMA/MA 24986 orang, dan SMK 10.973 orang. Untuk total
ketersediaan guru 138.545 orang. Kondisi ini menunjukan bahwa
pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru, serta
proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut
sudah ideal.
Pada sisi lain berdasarkan total jumlah ketersediaan guru tersebut
sudah sesuai kualifikasi 76.549 (55,25%) dan belum sesuai kualifikasi
61.996 orang (44,75%). Hal ini menunjukan masih diperlukan upaya
peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan
sertifikasi.
2. Kesehatan
Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan
diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor
layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:
1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas
dan balai pengobatan;
2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,
bidan dan apoteker;
3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin
luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus
dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau
masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin
besar beban tugas yang harus dilakukan.
Pada tahun 2011, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 69
unit, Puskesmas sebanyak 222 unit, sedangkan pada tahun 2012
jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 72 unit, dan jumlah
Puskesmas 228 unit. Pemberi layanan kesehatan pada tahun 2012,
terdiri dari dokter sebanyak 3.949 orang (dokter umum 1.552 orang,
- 21 -
dokter ahli 1.805 orang, dokter gigi 592 orang), bidan 4.392 orang,
perawat 11.233 orang dan tenaga paramedis non keperawatan
sebanyak 1.748 orang.
Pemerataan tenaga layanan kesehatan sangat penting dalam
pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, karena pemerataan
distribusi akan berdampak langsung pada kualitas dan aksesibilitas
pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat perdesaan yang
umumnya tergolong dalam masyarakat miskin. Upaya layanan
kesehatan terhadap masyarakat miskin, secara berkelanjutan terus
dilakukan. Namun masih saja menghadapi masalah seperti
keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status
kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh untuk
bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dan
keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta secara tidak langsung
berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu.
3. Perhubungan
Secara geografis, Provinsi Banten terletak pada jalur penghubung
darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan
jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2012 Provinsi
Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan nasional
dan jalan provinsi) sepanjang 1.329,38 Km. Total panjang jalan
nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang jalan provinsi
berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011
Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km.
Tercatat jumlah mobil penumpang, barang, dan bus pada tahun 2012
yaitu kendaraan umum 46.557 unit, kendaraan dinas (pemerintah)
23.637 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.430.713 unit.
Sedangkan pada tahun 2011 tercatat jumlah kendaraan umum 45.729
unit, kendaraan dinas (pemerintah) 19.415 unit, dan kendaraan
bukan umum sebanyak 3.136.350 unit.
Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan
Merak dengan tanah abang dan jakarta kota. Jumlah penumpang dan
barang yang diangkut oleh angkutan kereta api pada tahun 2012
mencapai 4.420.608 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan
tahun 2011 yang hanya 4.490.634 orang. Sedangkan untuk jumlah
- 22 -
barang yang diangkut oleh kereta api mengalami peningkatan dari
313.804 ton barang pada tahun 2011 menjadi 497.664 ton barang
pada tahun 2012. Ketersediaan terminal Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe
B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat
juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor.
Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi
dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di
Provinsi Banten adalah transportasi darat karena merupakan matra
yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan
dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat
pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena
menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilan
pertumbuhan dan pembangunan di Provinsi Banten. Untuk melayani
pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan
jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari
wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara
radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara
horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring-radial” dimaksudkan
agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat
kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah
wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan
cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya
menjadi jalan nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus
sebagai jalan provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan
nasional serta jalan tol jakarta-merak dengan panjang lebih dari 90
Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan
provinsi. Jalan kabupaten/kota melayani akses ketiga jalan itu.
Banten memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara
Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto Curug,
Bandara Udara Pondok Cabe dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara
Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia dan
menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Pada
tahun 2012, penerbangan dan penumpang domestik adalah sebanyak
154.165 kedatangan pesawat, 151.741 keberangkatan pesawat dan
40.974.141 penumpang yang datang dan 19.793.308 penumpang yang
berangkat. Sedangkan, banyaknya penerbangan dan penumpang
- 23 -
internasional masing-masing sebanyak 37.729 kedatangan pesawat,
37.477 keberangkatan pesawat dan 5.920.100 penumpang yang
datang dan 5.903.868 penumpang yang berangkat.
Pada tahun 2011, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan
Merak sebanyak 29.875 trip, meningkat bila dibandingkan tahun 2010
sebanyak 27.111 trip. Meskipun demikian, volume penumpang yang
diangkut mengalami penurunan, bila pada tahun 2010 jumlah
penumpang mencapai 1.347.335 orang, pada tahun 2011 jumlah
penumpang hanya mencapai 1.322.112 orang. Sedangkan untuk unit
kendaraan jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2010 total
kendaraan yang menyeberang mencapai 1.773.672 unit kendaraan,
dan pada tahun 2011 mencapai 1.964.725 unit kendaraan.
4. Perumahan
Persentase kepemilikan perumahan di Provinsi Banten mengalami
kenaikan dari 72,33% pada tahun 2010 menjadi 75,96% di tahun
2011 dan meningkat menjadi 76,98% pada tahun 2012. Sebaliknya,
persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status
sewa/kontrak pada tahun 2010 sebesar 17,68% dan pada tahun 2011
mengalami penurunan menjadi 14,88%, dan berkurang menjadi
13,94% pada tahun 2012. Untuk status lainnya juga mengalami
penurunan dari 9,99% pada tahun 2010 menjadi 9,16% pada tahun
2011 dan semakin berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar
9,08%. Sementara itu, kondisi fisik rumah yang ditempati terlihat
sedikit mengalami peningkatan. Tercatat persentase rumahtangga di
Banten pada tahun 2012 yang menempati rumah dengan lantai bukan
tanah 95,03%, berdinding tembok sebesar 82,76% dan beratap
genteng sebesar 82,63%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011
untuk lantai bukan tanah sebesar 94,27%, berdinding tembok sebesar
81,50% dan beratap genteng sebesar 86,04%.
Akses terhadap air minum bersih sepertinya masih menjadi masalah
yang cukup serius bagi penduduk Banten. Meskipun persentase
rumah tangga dengan sumber air minum bersih mengalami
peningkatan, tetapi pada tahun 2011 hampir separuh dari total
rumahtangga di Banten belum mempunyai akses terhadap sumber air
minum bersih. Adapun persentase sumber utama air bersih pada
tahun 2011 adalah air dalam kemasan 40,84%, air ledeng 5,13%, air
- 24 -
pompa 25,11%, air sumur 21,97% dan sumber utama air minum
lainnya sebesar 6,95%. Sedangkan pada tahun 2012 untuk air dalam
kemasan 42,72%, air ledeng 4,94%, air pompa 26,74%, air sumur
18,52% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 7,08%.
5. Lingkungan Hidup
Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 ha atau 24,06%
terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan
satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%, padahal amanat
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas
tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah
mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis
di Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah,
mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis
sebelumnya yaitu 117.913,29 Ha. Penurunan luas lahan kritis
tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan
lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun
kabupaten.
6. Komunikasi dan Informatika
Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur
telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah,
dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani.
Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah
perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi
(>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya
masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan.
Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut
salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara
kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk
pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah
dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan
Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang
digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.
Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar
telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Berdasarkan data
Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam angka tahun
2010, terdapat operator seluler 7 operator, surat kabar nasional
- 25 -
yang ada berjumlah 39, sedangkan jumlah surat kabar lokal
sebanyak 6 surat kabar. Pada tahun 2012 penyiaran radio dan TV
yang telah memliki perizinan di Provinsi Banten adalah sebanyak 51
buah stasiun radio dan 11 lembaga penyiaran TV.
7. Penataan Ruang
Arahan penataan ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur
yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan
Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Banten tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut :
1) Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan
Jabodetabekjur untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan
Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah
Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
dan kota lainnya;
2) Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan
radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan
untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat
perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai,
Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang;
3) Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas
tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah
Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan sebaliknya;
4) Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan
antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan,
jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan
penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan;
5) Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang
menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-
pusat di sekitarnya;
6) Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian
banjir di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya :
a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan
tangkapan air;
b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya;
- 26 -
c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;
d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian
situ-situ serta daerah retensi air;
e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan
f. Pembangunan prasarana drainase.
7) Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur
diarahkan dikembangkan secara terpadu melalui kerjasama antar
daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha.
Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan
Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume
sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor,
Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak
aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.
8) Zona Penyangga dalam kawasan budidaya mempunyai potensi
untuk reklamasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara
bertahap dengan koefisien zona terbangun antara 40%-45%
dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200
(dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik
terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan
harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.
Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan
dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sedangkan provinsi
memberikan arahannya. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di
daerah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari: (1) 20% RTH
Publik, dimana pemerintah yang harus mengadakan baik
pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya, dan (2)
10% dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di
kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah
daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di
pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain
berfungsi sebagai paru-paru kota dan bersosialisasi, juga untuk
evakuasi bencana.
8. Pemerintahan
Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat)
kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, serta 4
(empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang
- 27 -
Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155,
sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551 (Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor : 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012).
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan
Provinsi Banten selama periode tahun 2011-2012 tidak terlalu banyak
mengalami peningkatan, yaitu dari 3.868 orang menjadi 3.825 orang.
Pada tahun 2011 proporsi PNS laki-laki sebanyak 2.493 orang dan
perempuan sebanyak 1.397, sedangkan tahun 2012 jumlah laki-laki
sebanyak 2.444 orang dan perempuan sebanyak 1.381 orang.
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan
terstruktur, sistematika, terorganisir, transparan dan akuntabel
diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten
yang bersinergi dengan pemerintah, pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi
Banten pada tahun 2012 telah membentuk Peraturan Daerah
Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Banten pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten.
9. Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung
fluktuaktif. Pada Agustus 2012 TPAK mencapai 5.125.057 orang
(65,03%). Jumlah ini mengalami peningkatan pada Februari 2013
menjadi 5.475.876 (68,62%). Pada tahun 2012, Pandeglang memiliki
TPAK tertinggi 571.074 (69,02%) sedangkan Kabupaten Lebak memiliki
TPAK terendah (63.16). Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di
Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya
minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi
10,74% pada 2012 dan kembali menurun menjadi 9,9% pada tahun
2013.
Upah minimum, memiliki peranan penting dalam masalah tenaga
kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar
khususnya untuk daerah industri, seperti di Kota Serang dari Rp
1.320.500 pada tahun 2012 menjadi Rp 2.080.000 pada tahun 2013.
- 28 -
Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari
Rp 1.040.000 pada tahun 2012 menjadi 1.170.000 pada tahun 2013.
Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama,
sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga
kerja yaitu sebesar 25,84%, sedangkan pada sektor perdagangan,
rumah makan dan hotel sebesar 24,36% disusul kemudian oleh
sektor jasa-jasa 18,88%, sektor lainnya 17,83% dan sektor
pertanian sebesar 13,09%.
10. Pertanian
Produksi padi di Provinsi Banten mencapai 1.865.894 ton di tahun
2012 dengan produktivitas sebesar 51,45 kw/ha dan luas panen
sebesar 362.636 ha. Bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun
2011 produksi padi di tahun 2012 mengalami penurunan, dimana
pada tahun 2011 produksi padi sebesar 1.949.714 ton, meskipun
belum mencapai tingkat produksi 2010 yang mencapai 2.048.047 ton
dengan produktivitas sebesar 49,11 kw/ha. Sementara itu untuk
komoditas palawija, pada periode tahun 2010-2013 produksinya
menurun, yaitu dari 221.517 ton menjadi 143.307 ton.
Selain padi, Provinsi Banten juga memiliki komoditas tanaman
unggulan lain, diantaranya adalah tanaman anggrek dengan tingkat
produksi yang tertinggi di Indonesia. Sentra produksi tanaman
tersebut terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu
obyek wisata di Banten. Emping melinjo yang sudah diekspor
hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di
Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Gula aren yang dapat
digunakan sebagai panganan dengan sentra produksi di Kabupaten
Lebak, buah melon dengan kualitas ekspor yang terkonsentrasi di
Kota Cilegon, dan buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan
Serang memiliki rasa yang khas.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2012,
mengoptimalkan peran peternakan berbasis masyarakat. Hal ini
dilakukan karena kondisi dan potensi yang dimiliki oleh peternakan
masyarakat di Provinsi Banten sangat besar dalam pencapaian
PSDSK. Selain itu, melalui optimasi peran serta peternakan
masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan peternak itu
- 29 -
sendiri. Melalui APBD dan APBN TA. 2012, Dinas Pertanian dan
Peternakan (Distanak) Provinsi Banten telah memfasilitasi dan
menstimulasi kegiatan peternakan masyarakat dalam meningkatkan
produksi peternakan di Provinsi Banten di tahun 2012.
Dapat diketahui bahwa produksi daging di Provinsi Banten di tahun
2012 mencapai 175.922.416 Kg dari target produksi sebesar
182.242.133 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan nyata dibandingkan
dengan produksi daging di tahun 2010 yang hanya mencapai
136.502.264 Kg dari target sebesar 136.502.264 Kg dan di tahun 2011
mencapai 170.195.129 Kg dari target produksi sebesar 167.214.193
Kg. Belum tercapainya target produksi di tahun 2012 dapat
disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan, diantaranya
jumlah hewan ternak yang masuk ke Rumah Pemotongan Hewan/
Unggas (RPH/U), permintaan pasar akan produk daging sebagian
komoditi hewan ternak, semakin tingginya harga produk daging dan
adanya peralihan konsumsi masyarakat terhadap daging ke telur
sebagai produk subtitusi yang dapat memenuhi kebutuhan protein
hewani.
Perkembangan produksi telur di Provinsi Banten di tahun 2012 telah
mencapai sebesar 89.788.664 Kg dari target produksi sebesar
84.868.672 Kg meningkat dibandingkan dengan produksi di tahun
2010 yang hanya mencapai 56.809.969 Kg dengan target produksi
56.809.969 Kg dan tahun 2011 sebesar 82.849.803 Kg melampaui
target produksi sebesar 82.838.088 Kg.
11. Kelautan dan Perikanan
Kinerja produksi perikanan di Banten pada tahun 2012 mencapai
74,51% (target 210.033,30 ton realisasi 156.489 ton). Produksi
perikanan dibagi dua yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi
perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap di Banten mencapai
95,50% (target 66.427 ton realisasi 60.811 ton), dengan produksi
tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 24.093 ton. Untuk
produksi budidaya di Banten mencapai 64,80% (target 143.606,30 ton
realisasi 87.134 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang
sebanyak 53.724 ton.
- 30 -
Provinsi Banten memiliki empat komoditas unggulan dalam kegiatan
perikanan budidaya, yaitu rumput laut, kerang hijau, bandeng dan
udang. Produksi rumput laut di Banten mencapai 53.163,47 ton
dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 52.422 ton.
Produksi kerang hijau di Banten mencapai 1.919 ton dengan produksi
tertinggi Kabupaten Tangerang sebanyak 1.437 ton. Produksi bandeng
di Banten mencapai 8.790 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten
Tangerang sebanyak 5.726 ton. Sedangkan untuk produksi udang di
Banten mencapai 882 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten
Serang sebanyak 516 ton.
12. Pertambangan dan Energi
Banten memiliki dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan
listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang
dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten
Pandeglang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di Banten dilakukan
oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN
Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
Jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2012
mencapai 18,89 juta MWh, dengan hampir dua per tiga nya dibeli oleh
pelanggan industri (12,35 juta MWh). Pelanggan rumahtangga
meskipun jumlahnya lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik
hanya sebesar 20,81%. Rasio elektrifikasi di Provinsi Banten pada
tahun 2012 adalah sebesar 81,04%.
13. Industri dan Perdagangan
Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua)
tahun terakhir, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi
terbesar yakni sebesar 46,52% dan 46,05% pada triwulan I-II tahun
2012 dan tahun 2013. Berdasarkan harga konstan 2000, Pada tahun
2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar
kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp 12.607,61 Miliar.
Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar
dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan
produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif
kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak
pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Pada triwulan III tahun 2013
- 31 -
sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4.75%
dan berandil sebesar 1.57% dari total LPE.
Sedangkan pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi
Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, memberikan kontribusi
terbesar kedua yakni sebesar 19.24% dan 19,63, pada tahun 2012 dan
triwulan III tahun 2013. Sektor perdagangan mengalami penurunan
laju pertumbuhan menjadi sebesar 6,03% pada triwulan III tahun
2013 dibandingkan triwulan III tahun 2012 yang mencapai
pertumbuhan 9.94%.
14. Pariwisata
Sebagai daerah yang selama ini dikenal dengan wisata pantainya, di
Banten pada tahun 2012 terdapat 259 usaha akomodasi dengan 7.776
kamar dan 12.657 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi
tersebut, 3.514 kamar tersedia di hotel berbintang dan 4.262 kamar
terdapat pada hotel non bintang. Jumlah hotel berbintang sendiri
sebanyak 42 unit dengan jumlah tamu yang menginap sebanyak
760.000 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat hunian
kamar hotel non bintang yang mencapai 680.000 orang.
Secara keseluruhan pada tahun 2012 jumlah tamu yang menginap di
Hotel mencapai 1,44 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara
sebanyak 0,1 juta orang dan 1,3 juta wisatawan nusantara, di tahun
2012 wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara
menginap di hotel berbintang ataupun hotel non bintang mengalami
penurunan dan rata-rata hanya menginap 1.15 hari dari 1.21 hari
pada tahun 2011.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Sektor perbankan di Banten baik konvensional maupun syariah
selama periode 2010-2011 telah menunjukkan pencapaian kinerja yang
menggembirakan. Hal ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar
perbankan, dimana jumlah kantor bank dan nasabah secara total masing-
masing meningkat dari 636 unit dan 3,40 juta nasabah pada tahun 2010
menjadi 646 unit dan 3,71 juta nasabah pada tahun 2011. Disamping itu,
jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun
2011 secara total juga meningkat hingga mencapai 70,17 triliun rupiah,
padahal pada tahun 2010 masih sebesar 56,83 triliun rupiah. Adapun
- 32 -
total pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan baik
konvensional maupun syari‟ah untuk lokasi proyek di Banten sampai
akhir tahun 2011 mencapai 112,22 triliun rupiah, lebih tinggi
dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 81,71 triliun rupiah. Kredit
berdasarkan lokasi bank pada tahun 2012 mencapai angka 64,29 triliun
sedangkan kredit berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2012 sebesar
152,62 triliun, pada tahun 2013 keduanya mengalami kenaikan dimana
kredit berdasarkan lokasi bank menjadi 73,63 triliun dan kredit
berdasarkan lokasi proyek meningkat hingga menembus angka 172,42
triliun.
Tabel 2.6
Indikator Perbankan Provinsi Banten Tahun 2012-2013
Sumber Data: BI (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2013)
Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia,
dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung
mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri
(PMDN) di Banten pada tahun 2012 mencapai 2,5 triliun rupiah.
Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2012
mencapai 1,6 miliar US$.
Jumlah tenaga kerja pada tahun 2012 yang bekerja pada
perusahaan PMA sebanyak 19.172 orang dan pada perusahaan PMDN
sebanyak 3.710 orang, sedangkan untuk jumlah perusahaan PMA
sebanyak 72 perusahaan dan PMDN sebanyak 18 perusahaan. Rasio daya
- 33 -
serap tenaga kerja pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.7
sebagai berikut:
Tabel 2.7 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2012
NO URAIAN PMA PMDN
2010 2011 2012 2010 2011 2012
1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja
pada perusahaan PMA/PMDN 13.260 9.131 19.172 5.205 4.702 3.710
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 61 56 72 15 16 18
3 Rasio daya serap tenaga kerja 191,80 163,05 266,28 193,60 293,87 206,11
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012
2.2 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013
Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 telah melaksanakan
33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan
Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 870 kegiatan yang
dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
2.2.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib
Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu
pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahanan Daerah
Kabupaten/Kota. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh
Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut:
1. Urusan Wajib Pendidikan
Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi :
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu :
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
70,90%. Kurang maksimalnya realisasi fisik tersebut disebabkan
oleh kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Kurang
- 34 -
maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih
penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak.
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan
Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar,
Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola
SMP, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan
Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 66,19%. Secara akumulatif pada program ini kurang
maksimal, dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang
optimal. Faktor penyebabnya adalah adanya selisih penawaran
harga dan efisiensi sisa kontrak serta beberapa faktor penyebab
lainnya.
3) Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.
Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan
Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, Kegiatan
Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Layanan Khusus, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan
Akses Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Kegiatan
Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 94,57%.
4) Program Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, Kegiatan
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Non Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan
Formal, dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang
Kependidikan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 97.49%.
5) Program Pendidikan Tinggi.
Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 Kegiatan : Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik
pada program dimaksud sebesar 94,57%.
- 35 -
6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
Pelaksanaan program ini didukung oleh 6 Kegiatan : Kegiatan
Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, Kegiatan
Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF,
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan,
Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, Kegiatan
Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C, dan Kegiatan
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk
mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,68%.
7) Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan
Pendidikan.
Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan
Pengembangan Program Balai Tekkom, Kegiatan Pilot Project
Sekolah Berbasis ICT dan Kegiatan Penyelenggaraan dan
Operasional SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a). Permasalahan umum yang dihadapi SKPD Pendidikan
dalam rangka pelaksanaan program adalah : 1). Kurang
maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antara
Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan miskomunikasi
dalam menetapkan prioritas program. 2). Rendahnya
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan,
sehingga sebagian besar biaya pendidikan dibebankan
kepada pemerintah. Hal ini berdampak langsung terhadap
lambatnya kemandirian daerah dalam pembangunan
pendidikan. 3). Respon masyarakat terhadap pendidikan
rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk
investasi masa depan. Faktanya masih terdapat anak usia
sekolah di daerah yang belum bersekolah baik pada jalur
formal maupun non formal.
- 36 -
b). Permasalahan khusus berkaitan dengan pemerataan dan
perluasan akses pendidikan, 1). Distribusi daya tampung
siswa yang tidak merata (jumlah ruang kelas tidak
seimbang dengan jumlah siswa), disisi lain permasalahan
yang dihadapi yaitu kesulitan dalam penyediaan lahan
untuk pembangunan sekolah baru di daerah yang padat
penduduk seperti di perkotaan dan daerah industri. 2)
Perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus di
Provinsi Banten belum maksimal. 3). Berkaitan dengan
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masalahnya
adalah : belum terpenuhinya kebutuhan buku (ratio masih
dibawah ideal, 1:1), distribusi perpustakaan dan media
pendidikan masih kurang, terutama pada tingkat
pendidikan SMP, implikasinya terdapat kecenderungan nilai
rata-rata ujian belum mencapai angka target dan tingkat
kelulusan belum mencapai 100 %, terutama untuk tingkat
pendidikan setara SMP dan SMA.
c). Peningkatan mutu tenaga pendidik belum maksimal, hal ini
terlihat dengan masih banyaknya guru pada tingkat
pendidikan SD yang tidak memenuhi standar kelayakan
mengajar.
d). Kualifikasi lulusan sekolah kejuruan belum memiliki
keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
e). Manajemen dan Organisasi
f). Sistem pengawasan pendidikan terutama penjaminan mutu
pendidikan belum optimal dan dukungan terhadap
MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang.
2) Solusi
a). Perlu dilakukan maping daya tampung siswa dan
perencanaan penambahan ruang kelas baru, sekolah baru,
kelas jauh, atau sekolah satu atap.
b). Perlu dilakukan perbaikan sistem pendidikan dan
pengembangan program pendidikan non formal.
c). Perlu pengembangan sarana pendidikan seperti
perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya.
- 37 -
d). Penyesuaian kualifikasi dan peningkatan kualitas tenaga
pendidik, yang berimplikasi langsung pada penghargaan
(reward) terhadap tenaga pendidik.
e). Perlu ditingkatkan dan dikembangkan life skill bagi peserta
didik sekolah kejuruan melalui kerjasama yang melembaga
dengan dunia industri atau lembaga lain (dioptimalkan
kembali pola pendidikan sistem ganda).
f). Perlu pelibatan masyarakat dalam pembangunan
pendidikan, melalui peningkatan peran dan fungsi
stakeholders
g). Perlu peningkatan kemampuan manajerial sekolah melalui
perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, aktualisasi
program, monitoring dan evaluasi yang intensif dan
kontinyu, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas
pendidikan.
2. Urusan Wajib Kesehatan
Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU
Malingping, meliputi :
1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan
Gizi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi untuk mendorong
terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 43,23%.
2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dan RSUD Banten dengan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan dasar pada
Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan
Labkesda, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin, Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan
Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat,
Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan
Provinsi Banten (Dana DAK), Kegiatan Peningkatan Sarana dan
- 38 -
Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten,
Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan,
Kegiatan Pemantauan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan
Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan dan Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 34,95%.
3) Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung, Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan
Imunisasi dan Kegiatan Pengendalian Penyakit berbasis
lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 50,27%.
4) Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan satu Kegiatan, yaitu : Kegiatan
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi fisik pada
program dimaksud sebesar 2,20%.
5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dan RSU Malingping dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan,
Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di
RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan
Pengembangan Upaya Kesehatan, dan Kegiatan Pembinaan,
pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan
kesehatan. Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 57,21%.
- 39 -
6) Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,
RSU Malingping dan RSUD Banten dengan melaksanakan 8
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan alat
kesehatan RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Upaya
Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi, Kegiatan
Pelayanan kesehatan bagi kelarga miskin, Kegiatan Peningkatan
Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan
Kerja, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi
masayarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja,
Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD
Malingping (Dana DAK), Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan
Pelaporan, dan Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi
Manajemen RS. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 37,54%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan
realisasi sebesar 43,23%, dimana salah satu kegiatannya
adalah pembinaan gizi masyarakat dengan tolok ukur
pengadaan PMT untuk buffer stock dan hibah yang
penganggarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten
Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala
dalam proses pengadaan barang dan jasa;
b. Pada program pembinaan upaya kesehatan dengan realisasi
sebesar 34,95%, terdapat beberapa kegiatan yang
realisasinya memerlukan penjelasan sebagai berikut :
a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada
masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat puskesmas
di Kabupaten Serang yang salah satunya puskesmas
Ciomas tidak dapat direalisasikan sesuai dengan waktu
yang telah disepakati dalam kontrak kerja selama 120
(seratus dua puluh) hari. Dengan realisasi pelaksanaan
sebesar 70,00%;
b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah
Sakit dan Labkesda dengan realisasi sebesar 39,75% :
- 40 -
Pembangunan gedung manajerial dan ruang rawat
inap RSU Rujukan Provinsi Banten sampai dengan
akhir masa pelaksanaan pekerjaan hasil dari
laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan
baru mencapai 56,71%
Penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan di
RSU Rujukan Provinsi Banten telah dilaksanakan
addendum nilai kontrak disesuaikan dengan harga
yang ada pada Delivery Order item alat kesehatan
Pembangunan lanjutan gedung Laboratorium
Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Banten
sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan
hasil dari laporan konsultan pengawasan realisasi
pekerjaan baru mencapai 51,91%
c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan
dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dengan
realisasi sebesar 58,28%, pada tolok ukur penyediaan
pakaian kerja lapangan (seragam Kader) yang
pengangarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten
Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena
terkendala teknis pengadaan barang dan jasa.
d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan
RSUD Banten (Dana DAK) dengan realisasi sebesar
2,33%, tolok ukur pengadaan alat-alat
kedokteran/sarana penunjang BDRS dan IGD RSUD
Banten tidak dapat direalisasikan karena terkendala
teknis pengadaan barang dan jasa.
c. Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber
daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan
mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
pelayanan dengan realisasi sebesar 31,87%, pada tolok
ukur penyediaan sarana pendukung untuk pelatihan
tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten, penyediaan
sarana dan prasarana pendukung organisasi profesi
penyedia jasa (pihak ke tiga) tidak memenuhi syarat
administrasi berupa jaminan pelaksanaan setelah
- 41 -
diumumkan pemenang pengadaan untuk diterbitkan Surat
Perintah Kerja (SPK)/Kontrak :
a) Pada kegiatan peningkatan kajian, informasi dan
pengembangan upaya kesehatan dengan realisasi
sebesar 73,48%, pada tolok ukur penyediaan master
plan pusat pengobatan dan perawatan penyakit paru,
gigi dan mulut serta master plan balai kesehatan jiwa
masyarakat yang pengangarannya pada Perubahan
APBD Provinsi Banten Tahun 2013 tidak dapat
direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan
barang dan jasa.
d. Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat dengan realisasi sebesar 37,54% pada kegiatan
pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja
dan masyarakat di lingkungan kerja pada tolok ukur
perbekalan obat-obatan tidak bisa dilaksanakan
sehubungan dengan proses melalui e-catalog ketersediaan
obatnya terbatas.
e. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
dilaksanakan oleh Kegiatan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan dengan realisasi sebesar 2,20%, tidak dapat
direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang
dan jasa.
Dengan rendahnya capaian realisasi program tersebut diatas
berdampak pada rendahnya realisasi capaian pada indeks
kesehatan masyarakat.
2) Solusi
a. Solusi pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan :
a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada
masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat Puskesmas
Ciomas di Kabupaten Serang telah dianggarkan kembali
pada pos bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014
kepada Pemerintah Kabupaten Serang ;
b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah
Sakit dan Labkesda akan dilanjutkan kembali
Pembangunannya;
- 42 -
c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan
dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, kesda akan
dilanjutkan kembali pelaksanaannya;
d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan
RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), untuk alat
kesehatan kedokteran/sarana penunjang BDRS dan alat
IGD RSUD Banten dianggarkan kembali pengadaannya
pada Tahun Anggaran 2014.
e) Pada program pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan
ketersediaan dan mutu sumber daya manusia
kesehatan sesuai standar pelayanan akan dilanjutkan
kembali pelaksanaannya.
b. Perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan LKPP
untuk penyediaan obat-obatan.
3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang
dilaksankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud,
meliputi :
1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan,
Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3,
Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di
Bidang Lingkungan, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan,
Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,
dan Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 93,39%.
2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan
Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan
melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Konservasi dan
- 43 -
Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, Kegiatan Konservasi
Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya
Air, Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan
Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Permasalahan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup
Daerah (BLHD) Provinsi Banten dalam merealisasikan
anggaran masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit
keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, dan dalam
penyerapan keuangan terdapat kegiatan yang
penyerapannya rendah, yaitu pada Kegiatan Pengadaan
Barang dan Jasa Perkantoran dengan realisasi sebesar
46,2% hal ini disebabkan jadwal pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa (khususnya pengadaan komputer dan
server) setelah APBD perubahan dan harga dan spesifikasi
barang tidak sesuai lagi dengan harga kondisi aktual
dipasar sehingga untuk pengadaan barang tersebut tidak
bisa dilaksanakan.
b. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten, saat ini kualitas lahan di
Provinsi Banten memiliki kecenderungan penurunan
kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan
lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya
Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi
Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan
yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan
sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila
tidak ada langkah‐langkah penanganan untuk mengelola
lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan
lahan di Provinsi Banten akan semakin turun dan
terancam.
- 44 -
2) Solusi
a). Pengadaan barang yang tidak dilaksanakan akan
ditindaklanjuti pada perencanaan program ditahun
mendatang.
b). Perlu dilakukan upaya terpadu dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah
tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya.
4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.
Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas
Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan
Wajib Pekerjaan Umum, meliputi :
1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga
dan Tata Ruang dengan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, Kegiatan
Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan
Jembatan, Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah
Utara, Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi
Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-Gorong Jalan, Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan
Bronjong, Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, Kegiatan
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan
Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Kebinamargaan, Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur
kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, Kegiatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan
Kebinamargaan Wilayah Utara, Kegiatan Pengadaan dan
Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan
Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun
Jamak, Kegiatan Pendataan Leger Jalan, dan Kegiatan
Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata
Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
59,13%.
- 45 -
2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya
Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ
serta Bangunan Penampung Air lainnya, Kegiatan Pengadaan
Lahan Pengairan, Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada
Daerah Aliran Sungai, Kegiatan Pngendalian Banjir, Kegiatan
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA
Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran,
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Optimalisasi Fungsi
Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna,
Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada
BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan
Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, Kegiatan
Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air,
Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan
Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, Kegiatan
Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, dan Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan). Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,49%.
3) Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur
Permukiman.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya
Air dan Permukiman dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Kegiatan
Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan,
Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan,
Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan
Pusat Pertumbuhan, Kegiatan Perencanaan Pengembangan
- 46 -
Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman,
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur
Penunjang Lainnya, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di
KP3B, Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan
Gedung dan Lingkungan, Kegiatan Perencanaan DED Gedung
Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya, dan Kegiatan
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 73,94%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Tata
Ruang Provinsi Banten.
a. Permasalahan
Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 ini tidak
lepas dari berbagai hambatan dan permasalahan baik
bersifat teknis maupun non teknis, berbagai permasalahan
tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :
a) Permasalahan Personil (SDM)
Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan
sumberdaya manusia, yaitu:
Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah
maupun masyarakat jasa konstruksi dalam hal
memahami pentingnya perencanaan pembangunan
komprehensif yang menjadi dasar dalam pencapaian
sasaran kegiatan. Diakui hal ini dapat terlihat dari
beberapa kegiatan yang masih output oriented dan
belum mengarah pada outcome oriented atau
pencapaian sasaran fungsional yang diinginkan
untuk mewujudkan manfaat serta dampak kegiatan
pembangunan yang positif.
Keterbatasan dan kualitas tenaga terlatih/terampil
yang tersedia di lapangan yang secara substantif
dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan. Demikian
juga dengan keterbatasan tersedianya tenaga
aparatur yang berpengalaman di bidang
pemerintahan atau administrasi pembangunan.
- 47 -
Adanya keterbatasan dalam jumlah maupun
kualitas SDM yang tersedia serta penyebarannya
yang masih tidak sesuai dengan TUPOKSI-nya
menyebabkan adanya beberapa bagian atau instansi
yang mempunyai beban kerja cukup tinggi namun
tidak didukung oleh kebutuhan SDM yang
proporsional, demikian juga dalam hal rasionalisasi
jabatan yang dibutuhkan.
Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik
oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat
menyebabkan beberapa kinerja pembangunan
secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang
diinginkan bersama yaitu efisien-efektif.
b) Permasalahan Peralatan
Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan
peralatan yaitu meliputi :
Suasana kerja yang tidak nyaman dan berdesak-
desakan, menyebabkan ruang gerak karyawan
menjadi terbatas merupakan permasalahan akibat
tidak tersedianya ruang kerja atau perkantoran yang
representatif, hal ini dapat menyebabkan penurunan
kualitas kerja atau kinerja dari suatu instansi.
Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang
menyebabkan daerah tersebut masih miskin,
terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya
pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya
keterbatasan dalam sarana dan prasarana
transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah
tersebut.
Masih digunakannya teknologi konvensional yang
terkesan sederhana marupakan tantangan bagi
Provinsi Banten untuk dapat mesejajarkan dirinya
dengan propinsi lain di wilayah Indonesia yang telah
menerapkan teknologi canggih, terlebih lagi dengan
diberlakukannya pasar bebas atau globalisasi, ini
akan menjadi permasalahan di kemudian hari
- 48 -
apabila Provinsi Banten kurang siap dengan
penerapan teknologi canggih yang lebih efisien.
Tidak tersedianya instrumen pendataan yang
lengkap mengakibatkan keterbatasan dalam
penyediaan kebutuhan data pelaksanaan
pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi
Banten.
b. Solusi
a). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah
personil atau sumberdaya manusia, maka upaya yang
dilakukan adalah peningkatan kualitas sumberdaya
manusia melalui :
Peningkatan keterampilan dan kemampuan
aparatur/SDM dengan mengikuti pendidikan formal
maupun diklat teknis/kursus yang terkait dengan
tupoksinya;
Diperlukan upaya rekruitmen atau pengadaan
pegawai sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi
pegawai secara ketat;
Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara
internal aparatur maupun pengawasan eksternal
oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak
penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya.
b). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah
pembiayaan, maka upaya yang dilakukan adalah :
Penentuan prioritas kegiatan utama yang mendesak
untuk dibiayai, dan sifat kegiatan tersebut
mempunyai dampak yang luas untuk kepentingan
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
langsung;
Perlu pelaksanaan manajemen pengelolaan
keuangan yang accountable dan penerapan good
governance secara intensif.
c). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah
peralatan, maka upaya yang dilakukan adalah:
- 49 -
Segera dibangun atau disediakan sarana dan
prasarana perkantoran yang memadai dan
representatif agar pelayanan kepada masyarakat
menjadi lebih lancar;
Perlu disediakan kendaraan operasional sesuai
kebutuhan, terutama untuk pelaksanaan
pembangunan yang daerahnya jauh terpencil;
Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengatahuan
dan teknologi maka upaya yang dibutuhkan adalah
pemahaman dan penguasaan teknologi tersebut
sesuai kebutuhan yang memberikan hasil lebih
efisien.
Untuk menyediakan data yang lebih valid, maka
upaya yang dilakukan adalah inventarisasi data
pembangunan yang dilanjutkan dengan sistem
pemeliharaan data secara intensif, cepat, tepat, dan
akurat.
Hal lain yang sifatnya khusus dan perlu mendapat umpan
balik adalah dengan melakukan:
a). Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif
dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman
dan persepsi yang sama kepada para pengelola
kegiatan untuk memudahkan dalam operasional
kegiatan yang akan berjalan;
b). Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja
yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang
melibatkan stakeholders yang membahas perlu
tidaknya dilakukan perubahan anggaran dengan
mempertimbangkan constrain waktu pelaksanaan
kegiatan tahun berjalan.
c). Penjelasan secara teknis diberikan terutama untuk
memberikan pemahaman yang sama dalam
menghadapi usulan program aspiratif yang sifatnya
mendesak.
- 50 -
d). Pembagian beban kerja dan pelaksanaan TUPOKSI
dilakukan terutama untuk beberapa dinas yang
mempunyai load kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan
membentuk lembaga pengelola teknis atau unit
pelaksana teknis daerah atau dalam bentuk balai
sebagai upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi.
2) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten.
a. Permasalahan
Permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 pada Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara
lain disebabkan oleh adanya tidak terlaksananya lelang,
faktor bencana alam, curah hujan yang cukup tinggi,
adanya perubahan desain dan adanya permasalahan
internal di pihak kontraktor.
b. Solusi
Secara umum solusi yang dapat dilakukan untuk
menangani permasalahan yang terjadi antara lain :
a). Melakukan putus kontrak dan black list terhadap
penyedia yang bermasalah atau tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang
disyaratkan,
b). Melakukan lelang ulang/kontrak baru pada sisa
pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran
sebelumnya, dan
c). Meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap
program kegiatan dilingkungan SKPD.
5. Urusan Wajib Penataan Ruang.
Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang
Wilayah dan Kawasan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga
dan Tata Ruang dengan melaksanakan 3 Kegiatan, yaitu : Kegiatan
Penataan dan Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Perencanaan dan
- 51 -
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 86,56%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh
aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat
menyebabkan beberapa kinerja pembangunan secara
umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan
bersama yaitu efisien-efektif.
b. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang
menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan
belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini
sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan
prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke
daerah tersebut.
2) Solusi
a. Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara
internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh
masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan
terlalu jauh dari perencanaanya.
b. Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap
mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan
data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
di Provinsi Banten.
c. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang
menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan
belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini
sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan
prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke
daerah tersebut.
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.
Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3
program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro
Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah :
- 52 -
1) Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu:
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan
Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, Kegiatan
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop,
Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan
dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan,
Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Infrastruktur Wilayah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian
Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban, Kegiatan Perencanaan
dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kegiatan Perencanaan
dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan
Gender, Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan
Keagamaan, dan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program
Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 100%.
2) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan, dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu:
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, Kegiatan
Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya,
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dan
Kegiatan Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
3) Program Kerjasama Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan
dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan
Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dan Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.
Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 82,99%,.
- 53 -
Permasalahan dan Solusi
1). Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten adalah pada tolok ukur
kegiatan kerjasama Banten – Jawa Barat
2). Solusi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Dimasa depan tidak hanya meliputi wilayah perbatasan dan
pemecahan masalahnya tidak hanya ditangani melalui
sinkronisasi program, tetapi perlu dikembangkan melalui
efektifitas kerjasama antar daerah.
7. Urusan Wajib Perumahan.
Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program yang
dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi
Banten, yaitu Program Pembinaan dan Penataan Perumahan.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
Kurang Mampu dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan.
Realisasi fisik kumulatif sebesar 92,84%.
8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2
program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten, yang meliputi :
1) Program Kepemudaan dan Kepramukaan
Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan
Prasarana Kepemudaan, Kegiatan Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kegiatan Pembinaan
Kepramukaan, Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda,
Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda dan
Penguatan Kelembagaan Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 94,82%.
2) Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan
Olahraga,
Pelaksanaan program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan
- 54 -
penyelenggara Kejuaraan Olahraga, Kegiatan Pembinaan
Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Kegiatan
Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, Kegiatan
Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kegiatan
Peningkatan SDM Keolahragaan, Kegiatan Peningkatan Prestasi
dan pembibitan olahraga, Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan
sarana olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan
Olahraga. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Terdapat beberapa kegiatan pada tolok ukur kegiatan yang tidak
dilaksanakan sepenuhnya, karena pengadministrasian
keuangan yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya kembali ke
kas daerah.
2) Solusi
Dalam pengadministrasian keuangan agar dapat segera
menyesuaikan waktu.
9. Urusan Wajib Penanaman Modal.
Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang
dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu, meliputi :
1) Program Peningkatan Iklim Investasi.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal, Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, dan Kegiatan
Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman
Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
83,75%.
2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, dan Kegiatan
Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 78,31%.
- 55 -
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Hambatan dan Kendala Realisasi Investasi
BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya
untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan
berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal
serta peningkatan pelayanan realisasi pelaksanaan
penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai
dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a) Regulasi Perizinan Penanaman Modal
Kewenangan perizinan penanaman modal belum
sepenuhnya secara terpadu dapat dilaksanakan tingkat
provinsi atau kabupaten/kota,
b) Ketersediaan Sumber Energi
Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan
bakar akan menghambat dan menambah resiko
produksi.
c) Dukungan Infrastruktur Daerah
Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan (darat)
dan sering terjadinya kemacetan, menambah waktu
tempuh dan resiko pendistribusian hasil produksi.
d) Keamanan
Masih terdapat gangguan keamanan terhadap kegiatan
investasi, baik dalam proses produksi maupun
distribusi, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi
para investor.
e) Insentif Daerah
Belum adanya suatu peraturan daerah tentang
pemberian kemudahan tertentu kepada calon investor
untuk merangsang realisasi investasi baru dan
perluasan investasi.
b. Hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2013
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung
anggaran daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2013,
- 56 -
BKPMPT pada Tahun 2013 tidak dapat merealisasikan
anggaran sesuai perencanaan, disebabkan kendala sebagai
berikut :
a) Beberapa kegiatan, baik yang bersifat swakelola
maupun kegiatan pengadaan barang maupun jasa
mengalami efisiensi anggaran,
b) Efisiensi yang cukup besar pada kegiatan Belanja
Langsung, pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi
Investasi pada tolok ukur publikasi investasi melalui
media out door.
c) Pada kegiatan penyelenggaraan promosi, khususnya
dalam tolok ukur Banten Investment Forum di Jakarta,
Banten Investment Forum di Singapura dan promosi
investasi di media cetak penerbangan mengalami
perubahan target kinerja dikarenakan penyesuaian
agenda kegiatan serta kenaikan biaya pemasangan iklan
di media penerbangan sehingga anggaran pada tolok
ukur tersebut dialihkan untuk penambahan tolok ukur
baru (workshop di Kabupaten Pandeglang, FDG promosi
Investasi Sektoral dan Jakvest) dan melengkapi
kebutuhan tolok ukur lain yang belum teranggarkan.
c. Upaya Peningkatan Realisasi Investasi
Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan
realisasi investasi ditahun 2013, telah mencanangkan
program peningkatan iklim investasi dan program promosi
dan kerjasama investasi dengan PTSP sebagai ikon dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan
oleh BKPMPT Provinsi Banten selain 3 (tiga) program
penunjang lainnya. Upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan realisasi investasi adalah :
a) Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Perizinan
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap
pelaku usaha, khususnya para investor yang akan
menanamkan modalnya di wilayah Banten, Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten
- 57 -
telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu baik
di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan Terpadu
Satu di Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010,
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi
Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
Untuk menyempurnakan pelayanan perizinan yang
efisien dengan pembentukan PTSP tersebut, dilakukan
penyiapan regulasi pendukung, serta pembinaan dan
advokasi terhadap SKPD kabupaten/kota penyelenggara
PTSP.
b) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman
Modal
Program ini memuat kegiatan-kegiatan berupa
pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh aspek
yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal.
Kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam rangka
membentuk suatu pemahaman dari seluruh stakeholder
(pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha dan
elemen masyarakat lainnya) akan pentingnya
penanaman modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah
serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Pembinaan dilakukan pula terhadap terciptanya
kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal
(masyarakat) sekitar kegiatan investasi, dengan
pengaturan pola kemitraan yang saling
menguntungkan.
Sedangkan kegiatan pengendalian penanaman modal
ditujukan untuk memantau perkembangan kegiatan
- 58 -
investasi penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri dan pelaksanaan ketentuan-
ketentuan penanaman modal serta melakukan upaya
preventif akan terjadinya permasalahan yang dihadapi
pelaku investasi dan lingkungan sekitarnya.
Peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan
permasalahan investasi yang terjadi yaitu dengan
optimalisasi Task Force Penanganan Permasalahan
Investasi Provinsi Banten yang telah dibentuk pada
tahun 2011.
Tim yang beranggotakan lintas instansi ini secara aktif
akan memfasilitasi dan membantu penyelesaian
permasalahan yang dihadapi oleh para investor dan
masyarakat yang berpotensi besar mengganggu kegiatan
investasi yang telah ada maupun yang akan
direalisasikan.
c) Promosi Unggulan Daerah yang Terintegrasi
Untuk menjadikan wilayah Banten sebagai lokasi
penanaman modal yang paling diminati, BKPMPT
Provinsi Banten melaksanakan strategi promosi yang
mengintegrasikan potensi unggulan daerah, potensi
wisata, sumber daya alam dan potensi lokasi/kawasan.
Strategi promosi Trade, Tourism, and Investment (TTI)
dimaksudkan agar kegiatan yang memerlukan
dukungan anggaran yang cukup besar ini dapat lebih
tepat sasaran, yaitu informasi tentang potensi dan
peluang usaha langsung terserap oleh calon investor,
pedagang dan wisatawan secara bersamaan dalam satu
kegiatan promosi yang dilakukan baik di dalam dan luar
negeri.
Dengan program dan kegiatan tersebut, diharapkan
realisasi penanaman modal di Provinsi Banten akan
terus meningkat dan membawa kemanfaatan yang besar
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat
Banten.
- 59 -
2) Solusi
Upaya penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan APBD TA. 2013
a. Melakukan rapat koordinasi evaluasi bulanan kegiatan
secara intensif dengan para Koordinator PPTK, dan PPTK
terhadap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan
rencana kegiatan bulan berikutnya.
b. Terhadap adanya beberapa kegiatan yang jadwal
pelaksanaannya mengikuti instansi lain baik pusat maupun
daerah yang pelaksanaannya menunggu kepastian jadwal
yang disesuaikan sehingga tidak sesuai dengan rencana
operasional kegiatan yang telah direncanakan diantaranya
kegiatan Promosi Investasi Luar Negeri adalah dengan
melakukan koordinasi yang intensif terhadap panitia
penyelenggara dan diupayakan untuk tahun yang akan
datang kondisi tersebut dapat dihindari sehingga tidak
merubah jadwal yang direncanakan serta penentuan lokasi
kegiatan agar lebih fleksibel dan perhitungan anggaran
perjalanan dinasnya mengikuti kurs dolar, tidak dapat
diprediksi dengan pasti, sehingga dalam perencanaan
kedepan diperlukan ketelitian dan proyeksi yang lebih
akurat.
c. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat jadwal
kegiatan dan diharapkan untuk tahun yang akan datang
diharapkan tidak merubah tolok ukur tetapi diusahakan
melalui pergeseran kegiatan.
10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM, meliputi :
1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kegiatan Pengembangan usaha
Koperasi bidang industri hasil pertanian, Kegiatan
Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha, dan
Kegiatan Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan
- 60 -
pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 100%.
2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator
teknologi bisnis, Kegiatan Dukungan promosi dan pemasaran
produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan
usaha, dan Kegiatan Penyediaan fasilitas pengembangan
teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
94,52%.
3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan
SDM K-UMKM.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan
Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Terkait dengan Peningkatan Peningkatan Daya Saing,
kapasitas kelembagaan dan SDM KUMKM masih tingginya
jumlah Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar
2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163
Koperasi.
b. Monitoring dan evaluasi terhadap program yang
dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang
dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan sulit untuk di diketahui lebih cepat.
2) Solusi
a. Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari
Kualitas SDM dan Kuantitasnya sehingga pembinaan yang
dilakukan terhadap Koperasi dapat lebih terarah.
b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat early
detection harus dapat dilaksanakan secara berkala.
- 61 -
11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh
Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan
oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan melaksanakan 2
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan,
dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.
Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten, yaitu :
1) Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan,
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan
Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak, Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, Kegiatan
Fasilitasi Penetapan UMP, dan Kegiatan Peningkatan
Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
2) Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan
Kerja dan Berusaha.
Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pelatihan
Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan
Tenaga Daerah, Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan
ke Jepang, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga
Kerja, dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas
dan Pelatihan Kewirausahaan. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 93,73%.
3) Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.
Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI
Provinsi Banten, dan Kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan
Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi
- 62 -
Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 94,45%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Permasalahan yang terjadi pada program/kegiatan wajib yang
ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengarah
kepada kendala teknis pelaksanaan. seperti misalnya :
Perubahan lokasi kegiatan, Perubahan waktu pelaksanaan
kegiatan, Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga ada
beberapa kegiatan yang target kinerjanya dikurangi, Kurangnya
SDM/Aparatur Dinas.
2) Solusi
Perlu adanya perencanaan yang sangat matang baik tentang
lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain
yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut. Selain itu, perlu juga adanya penambahan jumlah
personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.
Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh Program
Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, yang
dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan
Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan
Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan, Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan,
Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin, Kegiatan
Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan,
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan
Penganekaragaman Pangan, dan Kegiatan Fasilitasi Dewan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 100%.
- 63 -
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a). Permasalahan umum terkait dengan tugas pokok BKPP
Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan
penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1). Masalah
alih fungsi lahan, menurunnya produktivitas, lambatnya
pengembangan cadangan pangan, dan peningkatan jumlah
penduduk, dan bencana alam pola konsumsi, keamanan dan
kenyamanan pangan, rendahnya tingkat pendapatan dan
distribusinya, yang menyebabkan kerawananan pangan dan
dapat mengamcam ketahanan pangan. 2). Disisi lain masih
lemahnya kelembagaan pertanian belum mendukung
pembangunan dibidang ketahanan pangan.
b). Permasalahan khusus terkait dengan tugas pokok BKPP
Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan
penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1) belum
optimalnya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait
dengan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, 2)
keterbatasan sarana/prasarana penunjang kegiatan
(penataan, pengaturan dan kelengkapan), yang berdampak
terhadap rendahnya pelayanan publik, 3) Terbatasnya
sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Provinsi Banten.
2) Solusi
a. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan
masalah umum, dilaksanakan melalui :
a) Meningkatkan koordinasi baik dilingkup SKPD, maupun
antar instansi terkait.
b) Mengembangkan kajian tentang ketahanan pangan di
Provinsi Banten, yang berdampak langsung terhadap
penanganan ketersediaan pangan.
c) Upaya-upaya revitalisasi organisasi/kelembagaan
pertanian.
- 64 -
b. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan
masalah khusus, dilaksanakan melalui:
a) Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga/instansi
terkait dengan bidang ketahanan pangan.
b) Optimalisasi sarana/prasarana penunjang kantor dan
kegiatan yang ada dengan segala keterbatasan secara
efisien, efektif dan berdaya guna, berorientasi pada
kepuasan pelayanan publik/masyarakat.
c) Optimalisasi sumber daya aparatur Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak didukung oleh Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan
perlindungan dan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penguatan
jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha,
Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan Penguatan
Organisasi Perempuan, Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja
Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran
Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Kegiatan
Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup
perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dalam pelaksanaan
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak pada tahun 2013 adalah:
a. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi
Banten yang cukup memadai dalam menunjang
pelaksanaan kegiatan.
- 65 -
b. Sumber Daya Manusia aparatur BPPMD Provinsi Banten
masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Hal ini
disebabkan oleh cepatnya dinamika perkembangan
masyarakat yang senantiasa menuntut perbaikan
pelayanan pemerintah serta terus berkembangnya arus
ilmu dan teknologi juga menuntut kesiapan aparat untuk
memiliki kemampuan yang adaptif dengan perkembangan
IPTEK tersebut.
c. Mengembangnya tugas pokok dan fungsi pada urusan
Pemberdayaan Perempuan dan urusan Pemberdayaan
Masyarakat di Kabupaten/Kota yang tidak tergabung dalam
satu SKPD, sehingga menyulitkan koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan.
d. Luasnya beban kerja pelayanan tugas pokok dan fungsi
baik urusan Pemberdayaan Perempuan maupun urusan
Pemberdayaan Masyarakat, sehingga sulit ditangani oleh
satu SKPD yaitu BPPMD.
2) Solusi
a. Koordinasi yang intensif dan terencana dengan output yang
jelas.
b. Meningkatkan kualitas SDM dilingkup BPPMD.
c. Peninjauan ulang beban kerja BPPMD.
15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Masyarakat Desa Provinsi Banten yang didukung 1 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana.
Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%.
16. Urusan Wajib Perhubungan.
Pada Urusan Wajib Perhubungan didukung oleh Program Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan
Perkeretaapian. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dengan melaksanakan
14 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu
Lintas Jalan, Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan,
- 66 -
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas
Jembatan Timbang pada UPT Serang, Kegiatan Peningkatan
Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT
Tangerang, Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas
Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Kegiatan
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut dan
Penyeberangan, Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran
dan Pengendalian Angkutan Laut, Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Angkutan Barang dan Kereta Api, Kegiatan Penyelenggaraan Teknik
Sarana dan Prasarana Transportasi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Angkutan Penumpang, Kegiatan Penataan dan Peningkatan
Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, Kegiatan Penataan dan
Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, dan
Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana
DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten
yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada masa mendatang adalah :
a) Kompetisi SDM relatif belum memadai, dalam
penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang
hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung
sumber daya manusia profesional yang mampu
mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya
sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan
yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas
sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu
selain melalui penambahan jumlah aparatur
sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga
perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan
profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa
pendidikan formal.
- 67 -
b) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai,
dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana
sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja
yang memadai.
b. Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam
penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang
harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat
koordinasi yang intensif.
2) Solusi
a. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Banten, maka yang menjadi „faktor kunci keberhasilan‟
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah
sebagai berikut:
a) Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi
baku (standard operating procedure) dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sebagai
penanggung jawab penyelenggaraan di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
b) Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan
kehandalan sumberdaya manusia (SDM) Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika,
c) Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran
sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
- 68 -
d) Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi,
Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten
dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika,
e) Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan
yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika,
f) Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya,
b. Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas.
17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.
Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika yang
dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan,
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat
Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Program ini
melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Perizinan Penyiaran, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan
Sarana Prasarana LPSE, Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi
dan Telematika, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga
Penyiaran, Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan
Desiminasi Informatika, Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran
Radio dan Televisi, Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi, dan Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,09%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Pada Urusan Wajib
Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :
- 69 -
a. Permasalahan
Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat kendala
dan hambatan pada sistem birokrasi administrasi
pelaksanaan kegiatan, sistem penjadualan pelaksanaan
kegiatan dan keterbatasan SDM. Adapun rincian
permasalahan secara umum yaitu adanya perubahan pos
anggaran (perubahan DPA) sehingga skema pelaksanaan
dan tolok ukur turut berubah dan adanya penerapan sistem
SIMDA yang belum sepenuhnya dipahami oleh SDM Biro
Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Banten.
b. Solusi
Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Banten perlu adanya Perencanaan yang matang,
sehingga pada pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana
dengan baik, dan perlu adanya penempatan pegawai yang
sesuai dengan bidangnya.
2) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten
Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :
a. Permasalahan
Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten
yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada masa mendatang adalah:
a) Kompetensi SDM relatif belum memadai, dalam
penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang
hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung
sumber daya manusia profesional yang mampu
mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya
sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan
yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas
sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu
selain melalui penambahan jumlah aparatur
sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga
- 70 -
perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan
profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa
pendidikan formal.
b) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai,
dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana
sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja
yang memadai.
c) Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di
bidang hubkominfo. Pelayanan sektor perhubungan,
komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan
sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk
mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka
diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk
penyediaan sarana dan prasarana hubkominfo baik
melalui APBD maupun APBN.
d) Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan
dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga
merupakan hal yang harus diselesaikan bersama
melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif.
b. Solusi
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Banten, maka yang menjadi „faktor kunci keberhasilan‟
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah
sebagai berikut:
a). Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi
baku (standard operating procedure) dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
- 71 -
Banten sebagai penanggung jawab penyelenggaraan di
bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
b). Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan
kehandalan sumberdaya manusia (SDM) Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika,
c). Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran
sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
d). Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi,
Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten
dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika,
e). Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan
yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika,
f). Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya,
g). Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan
berkualitas.
3) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Pada Urusan Wajib
Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :
a. Permasalahan
a) Dikarenakan keterbatasan waktu yang ada menjadi
tantangan yang paling utama, sehingga alokasi
- 72 -
anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
tidak terserap seluruhnya.
b) Terjadi pemindahan alat pantau siaran yang
menyebabkan terganggunya hardware alat pantau
siaran, sehingga pemantauan siaran dilakukan tidak
optimal.
c) Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap,
dikarenakan adanya pengembalian kendaraan roda
empat kepada Biro Aset dan Perlengkapan Setda
Provinsi Banten pada Bulan November 2013.
18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
didukung oleh Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa
dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi
Banten, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik,
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan, Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan
Kewarganegaraan, Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan dini dan
penanganan konflik, Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah
Perbatasan dan Orang Asing, dan Kegiatan Fasilitasi pengawasan dan
pemantauan ketahanan ekonomi. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 93,26%.
Permasalahan dan Solusi
1). Permasalahan
Secara umum pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Banten sebanyak 15 kegiatan yang didanai
APBD Provinsi Banten TA. 2013 berjalan sesuai dengan rencana,
serta tidak mengalami hambatan.
2). Solusi
Bagi kegiatan yang pelaksanaanya berlokasi di Kabupaten/Kota
agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin
harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang
dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah
- 73 -
Kabupaten/Kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan
bangsa dan politik.
19. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian.
Pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian didukung oleh 14 Program yang dilaksanakan oleh
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi
Banten (42 SKPD), program-program dimaksud adalah :
1). Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan,
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Biro
Kesejahteraan Rakyat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol,
dan Kantor Penghubung Provinsi Banten. Pada program
dimaksud melaksanakan 42 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi Pusat dan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan
Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, Kegiatan Fasilitasi
Penegasan Batas Daerah, Kegiatan Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten,
Kegiatan Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat
Pemda, Pusat dan Tamu, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan
Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan
Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, Kegiatan Desk Pemilukada
Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, Kegiatan Pembinaan
dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, Kegiatan
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat
dan Lingkungan, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan
- 74 -
Kebijakan Keluarga Berencana, Kegiatan Pembinaan dan
Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi,
Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Pengelolaan
Sistem layanan Informasi Promosi Banten, Kegiatan Fasilitasi
Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, Kegiatan
Partisipasi Anjungan Banten di TMII, Kegiatan Hubungan dan
Kerjasama Pers, Kegiatan Sarana Komunikasi, Kegiatan Liputan
dan Pengelolaan Dokumen, Kegiatan Pengembangan Komunikasi
dan Hubungan Antar Lembaga, Kegiatan Penerbitan Media dan
Teknologi Informasi, Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini
Publik, Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi
Publik, Kegiatan Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik,
Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan, Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Pimpinan, Kegiatan Pelayanan Tamu,
Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan
Jasa dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UKM,
Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan
Keuangan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di
Bidang Infrastuktur Perekonomian, Kegiatan Fasilitasi Penataan
Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan
Harga dan Barang Beredar, Kegiatan Fasilitasi Penataan
Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, Kegiatan
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama
Perekonomian Investasi dan Industri, Kegiatan Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu 2014, dan Kegiatan Pengadaan Data
dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,56%.
2). Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten
dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi
Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat, Kegiatan Pemeliharaan
- 75 -
Trantibum di Provinsi Banten, Kegiatan Operasi Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Pendataan dan
Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan
Kegiatan Fasilitasi Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 100%.
3). Program Penanggulangan Bencana.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan
melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pencegahan dan
penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, Kegiatan
Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Kegiatan
Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana, Kegiatan Fasilitsi
Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, Kegiatan
Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana,
dan Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca
Bencana. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
4). Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan
dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan,
yaitu: Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah, Kegiatan
Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, Kegiatan
Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, Kegiatan
Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kegiatan
Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja
Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Pengadaan Sarana
dan Prasarana Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 40,82%.
5). Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan
melaksanakan 28 kegiatan, yaitu : Kegiatan Intensifikasi Pajak
Daerah, Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan,
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang,
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande,
- 76 -
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon,
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang,
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD
Rangkasbitung, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah
UPTD Malingping, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah
UPTD Serpong, Kegiatan Ciputat, Kegiatan Intensifikasi Pajak
Daerah Diwilayah UPTD Ciledug, Kegiatan Intensifikasi Pajak
Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, Kegiatan Intensifikasi Pajak
Daerah Diwilayah UPTD Balaraja, Kegiatan Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2013,
Kegiatan Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupaten-Kota,
Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi
Perwakilan Wilayah, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 2012 dan Interim Tahun 2013 Provinsi Banten,
Kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kab-Kota Se-Provinsi Banten dan Raper
KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA.2012, Kegiatan
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA,
Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, Kegiatan
Penyusunan Pedoman Anggaran, Kegiatan Penyusunan Raperda
dan Rapergub P-APBD 2013 dan APBD 2014, Kegiatan
Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran,
Kegiatan Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan
APBD TA 2013 dan APBD TA 2014, Kegiatan Bina Administrasi
Keuangan Daerah, Kegiatan Bina Pengendalian Keuangan
Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Sistem dan Standarisasi
Kualitas Pelayanan, dan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak
Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 87,73%.
6). Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi
Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan
Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah
- 77 -
dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda-Perda OPD Kab-Kota,
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, Kegiatan
Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat
Daerah, Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Struktural, Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik, dan Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi
Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
7). Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi
Kepegawaian Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu
: Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin
PNS Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, Kegiatan Penataan,
Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa
Purna Tugas, Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian,
Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang
Baperjakat, Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi
Banten, Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
(CPNSD), Kegiatan Pelayanan Data dan Infromasi Kepegawaian,
dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan
Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 75,38%.
8). Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan,
yaitu : Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama
Kelembagaan, Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat
Aparatur, Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi
Kepala Desa Se-Provinsi Banten, Kegiatan Diklat Struktural Bagi
PNS Daerah, Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program,
Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja,
Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur,
Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah
Daerah, dan Kegiatan Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS
- 78 -
Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 80,22%.
9). Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) dengan
melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan
Pembukuan Keuangan, Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah
(DRD) Provinsi Banten, dan Kegiatan Pengelolaan
Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda
Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 92,00%.
10). Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD
dilingkungan Provinsi Banten dengan melaksanakan 57
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Koordinasi Konsultasi
Keluar dan Dalam Daerah, Kegiatan Operasional Balai
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) dan Instalasi BPPK,
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan,
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Budidaya Ikan Air Tawar, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
- 79 -
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai
Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, Kegiatan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana
Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Ciledug, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pandeglang, Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Serpong, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja,
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Malingping, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang,
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
- 80 -
Daerah Rangkasbitung, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol,
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Cilegon, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cileduk,
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Ciputat, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping,
Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Tugas Anggota, Kegiatan
Bina Potensi Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kemampuan
Pelayanan Aparatur DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penataan
Arsip di DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan
Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten,
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, Kegiatan
Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah, Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten,
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten,
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di
Lingkungan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Penyelenggaraan
Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Dinas Pimpinan Daerah, Kegiatan Optimalisasi Pelayanan
- 81 -
Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di
Lingkungan Setda, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten, dan Kegiatan
Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 85,66%. Tidak
tercapai target karena terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan.
11). Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat
Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan, Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan,
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif,
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala,
Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 94,38%.
12). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat
DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu:
Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum, Kegiatan
Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten,
Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD
Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola
Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan
Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan
DPRD, Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten,
Kegiatan Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten, Kegiatan
Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan
Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 83,35%.
- 82 -
13). Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk
Hukum dan HAM.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Hukum
Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, Kegiatan
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten,
Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah I,
Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah II,
Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan
Perjanjian, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum,
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Permasalahan
Perlindungan Hukum & HAM, dan Kegiatan Peningkatan
Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
90,77%.
14). Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah
dan IPTEK.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan
melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pemerintahan, Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, Kegiatan
Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial
Budaya, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Kemasyarakatan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi Pembangunan, Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten
pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
- 83 -
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian, yaitu :
a. Permasalahan dan Solusi pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Linmas Provinsi Banten.
a) Permasalahan
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan, kesinkronisasian antara perencanaan
dengan hasil yang dicapai tentunya tidak selalu berjalan
dengan mudah dan tepat. Kendala atau hambatan yang
terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
Koordinasi yang belum optimal,
Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai
kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.
Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong
Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini
disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih
lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis,
Belum terselenggaranya kerjasama dalam
pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan
masyarakat/tokoh masyarakat.
b) Solusi
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, langkah-
langkah strategis yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman
dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan
mengamankan peraturan-peraturan kepal daerah adalah
dengan melakukan pemantapan struktur organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan sumber daya
organisasi dan manajemen serta Peningkatan dan
pengembangan operasional, koordinasi dan kerjasama
pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan
- 84 -
Keputusan Kepala Daerah. Hal ini dapat ditempuh
melalui penetapan kebijakan sebagai berikut :
Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,
Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan
sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Banten,
Menyusun basis data, rencana, monitoring dan
evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.
Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama
dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota,
Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS,
Instansi terkait dan masyarakat.
b. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten
a) Permasalahan
Dalam bidang penanggulangan bencana terutama di
Provinsi Banten, pengurangan Risiko bencana belum
menjadi landasan dasar pembangunan daerah
meskipun Provinsi Banten masih memiliki banyak
wilayah yang rentan bencana. Salah satu isu yang
dihadapi adalah kinerja yang belum optimal serta
sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana
dari pendekatan responsive ke pendekatan yang
preventif.
Penanggulangan bencana juga masih bersifat sektoral
dan kondisional , sehingga perlu adanya sinkronisasi
program dan kegiatan terkait pengurangan Risiko
bencana. Secara umum dapat di katakan bahwa
pemerintah, masyarakat dan para pemangku
kepentingan di Provinsi Banten belum siap dalam
- 85 -
menghadapi bencana, sehingga setiap bencana dapat
mengakibatkan tingginya jumlah korban maupun
kerugian material.
Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung
bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang
besar. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum
maksimal, dimulai dari data awal tentang jumlah
korban, kerusakan infrastruktur sarana sosial dan lain-
lain masih simpang siur berbeda satu dan lainnya, hal
ini akan menyebabkan kelambatan dalam penanganan
tindak lanjut bencana. Bencana yang datang tidak
terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi
kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang
mumpuni. Laporan kejadian bencana yang masih belum
mutakhir, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat
dan rehabilitasi pasca bencana.
Selain itu yang perlu mendapat perhatian juga adalah
orientasi/cara pandang para pemangku kepentingan,
umumnya masih terarah pada penanganan ke
daruratan belum pada aspek pencegahan dan
penanganan Risiko bencana, kita berharap kedepan
perlu adanya pemahaman dan kesadaran bahwa Risiko
bencana dapat di kurangi melalui intervensi
pembangunan oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya isu lain dalam penanggulangan bencana
adalah masih dominannya peran pemerintah dan
peranan luar komunitas dibanding dengan peranan tim
siaga bencana dari dalam komunitas sendiri.
Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah
belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bidang penanggulangan bencana ,
perencanaan yang komprehensip dalam penanganan
bencana maupun isu gender dan kelompok-kelompok
marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana.
- 86 -
Tantangan dan Peluang
Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Banten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2010 yang memiliki tugas antara lain :
1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.
2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana.
4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap
penanggulangan bencana.
Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta
meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke
tahun membuat penanggulangan bencana menjadi
perhatian dalam rencana pembangunan. Kelembagaan ini
masih sangat muda/baru termasuk BPBD di
Kabupaten/Kota, namun diharapkan Badan
Penanggulangan Bencana menjadi SKPD sentral dalam
upaya penanggulangan bencana.
Semakin meningkatnya kuantitas bencana maka akan
meningkatkan kompleksitasnya permasalahan dalam
pembangunan. Oleh karena itu, Upaya penanggulangan
bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan
yang strategis.
Tantangannya saat ini adalah mensosialisasikan paradigma
baru merubah pendekatan responsive menjadi preventif
untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana
agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur
tetap kebencanaan sampai ke tingkat paling bawah.
“Pengurangan Risiko Bencana“ perlu terus di dorong agar
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta
para pelaksananya memahami bagaimana paradigma baru
dan memahami mekanisme penanggulangan bencana yang
terpadu, efektif, efisien dan handal.
- 87 -
Tantangan berikutnya adalah besarannya kebutuhan
pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana.
Jumlah penduduk yang banyak akan membawa
konsekuensi ketersediaan dukungan, baik alat maupun
dana yang besar pula. Disamping itu kearifan lokal yang
harus dibangun pada komunitas-komunitas tertentu
merupakan tantangan lain yang tidak kalah pentingnya.
peluang nampaknya cukup memadai yaitu dengan adanya
perhatian yang semakin besar baik di pemerintah maupun
masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal
pengurangan Risiko bencana, termasuk perhatian Dunia
Internasional terhadap masalah ini. Yang penting adalah
komitmen para pemangku kepentingan baik pemerintah,
sektor swasta maupun masyarakat menyadari bahwa hal
ini menjadi tanggung jawab bersama.
b) Solusi
Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah
kebencanaan yang spesifik di masing-masing
kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi program :
1). Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif
antara provinsi dengan kabupaten/kota baik dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara
berkelanjutan,
2). Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara
provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka
meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan
program pembangunan,
3). Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)
melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya
lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur
BPBD bidang kebencanaan serta pemenuhan
kebutuhan staf pegawai secara struktural dan
fungsional.
4). Perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh
karyawan dan mengaplikasikannya pada
- 88 -
pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang
dilaksanakan.
5). Menetapkan pedoman penanggulangan bencana sesuai
dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.
6). Menetapkan standarisasi serta kebutuhan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
7). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana.
8). Menyusun dan menetapkan prosedur tetap
penanggulangan bencana.
c. Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten
a) Permasalahan
Seperti telah dinyatakan di atas bahwa pelaksanaan
program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 ini tidak
ditemui kendala atau masalah yang signifikan. Masalah
yang sering dihadapi adalah pada sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya
keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih
adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan.
Adapun hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan
kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten antara lain, adanya
keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD
Perubahan TA. 2013, waktu pelaksanaan yang terkait
dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya
harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya
pengunduran diri penyediaan barang dan jasa yang
berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya
barang yang yang dibutuhkan sudah out of
stock/discontinue atau indent, adanya keterlambatan
penyampaian evaluasi Raperda dan Raper KDH
Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota kepada Provinsi,
- 89 -
dan juga penyampaian evaluasi APBD Kab/Kota ke
Provinsi melebihi batas waktu tahun anggaran, untuk
penyampaian laporan akhir tahun, khususnya kegiatan
yang dilaksanakan Provinsi Banten belum menyediakan
data dalam bentuk elektronik untuk di akses melalui
sistem informasi sesuai permintaan BPK-RI, hal ini
memberikan dampak kepada efektifitas pelayanan
informasi dan pembuatan laporan.
b) Solusi
Solusi dari permasalahan tersebut di atas antara lain :
Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam
menyampaikan progres kegiatan.
Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait
terus diperkuat.
Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan
daerah yang terintegrasi, misalnya pembangunan
jaringan LAN (Local Area Network) di internal DPPKD.
Secepatnya merealisasi program sistem yang
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dengan
sistem online realisasi dan laporannya, agar proses
penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran dapat mudah di proses dan di akses oleh
khususnya Sub bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan
Sub Bagian Keuangan.
d. Permasalahan dan Solusi pada Biro Organisasi Provinsi
Banten
Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro
Organisasi Setda Provinsi Banten pada Tahun 2013 secara
keseluruhan tidak ada permasalahan yang signifikan dilihat
dari sisi pengelolaan anggaran/belanja daerah.
e. Permasalahan dan Solusi pada Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Banten
a) Bidang Mutasi
Penempatan PNS Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi
Dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur
aparatur utama memiliki peran yang penting dalam
- 90 -
menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Guna memacu PNS sebagai aparatur
Negara untuk mencapai kinerja dan prestasi kerja serta
kualitas kerja yang optimal perlu adanya pembinaan PNS
melalui system pengembangan karir pegawai yang
berbasis kompetensi. Belum adanya pola karir pegawai
yang menjamin kepastian masa depan karir pegawai.
Untuk itu perlu disusun standar kompetensi jabatan dan
pola karir pegawai yang diharapkan dapat mempermudah
dalam proses pengangkatan jabatan yang tepat, cepat,
transparan dan praktis sesuai dengan keahliannya.
Peningkatan administrasi kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, gaji berkala dal lain-lain perlu
didukung oleh pelaksana bidang kepegawaian di masing
masing satuan kerja, karena proses kenaikan pangkat
dan gaji berkala selalu mengalami keterlambatan dalam
hal pemberkasan, hal ini membuat pengurusan berkas ke
BKN menjadi terhambat.
b) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
1). Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
Salah satu faktor penunjang utama dalam
keberhasilan dan pencapaian kinerja sebuah
organisasi pemerintah. Kualitas dan juga kuantitas
sumber daya aparatur yang memadai memiliki
keterhubungan dengan produktivitas organisasi
instansi pemerintah perlu ditingkatkan dan
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,tuntutan
kebutuhan layanan publik serta standar kualifikasi
pegawai secara normal.
2). Rekruitment/Seleksi dan Perencanaan Pegawai
Berbasis Kompetensi.
Kebutuhan pegawai di indentifikasikan untuk saat ini
dan masa yang akan dating dengan melakukan
proyeksi kebutuhan pegawai yang sejalan dengan
arah pengembangan organisasi, perkembangan
IPTEK, perubahan peran dan fungsi organisasi
- 91 -
pemerintah maupun tuntutan masyarakat kearah
pelayanan yang lebih baik. Selain itu dilakukan
identifikasi jumlah dan kualifikasi PNS yang
memasuki usian pensiun pada setiap jabatan dalam
organisasi yang kemudian teridentifikasi kebutuhan
yang akan dibandingkan dengan ketersediaan SDM
dalam organisasi (bezzeting) baik dari aspek jumlah,
kualifikasi, komposisi serta penyebaran pada setiap
organisasi.
c) Bidang Sekretariat
Pengelolaan kinerja pegawai meliputi perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian kinerja. Perencanaan kinerja
setiap pegawai yang ada dalam organisasi, yang
merupakan pejabaran tugas pokok dan fungsi dalam
bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap
pegawai yang jelas serta memiliki kontribusi dan
keterkaitan langsung untuk pencapaian tujuan
organisasi. Hal ini diperlukan beberapa hal sebagai
berikut:
Setiap pegawai harus memiliki tugas yang jelas,
Setiap pekerjaan harus menghasilkan output yang
dirumuskna secara jelas berupa : barang,
jasa/layanan informasi,
Setiap hasil kerja dirumuskan ukuran
keberhasilannya (kualitas, kuantitas, waktu dan
biaya.
d) Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai
Dalam menjalankan tugasnya, aparatur selain dituntut
untuk handal, professional, kreatif dan inovatif juga
harus memiliki disiplin yang tinggi. Untuk itu perlu terus
diupayakan kegiatan-kegiatan yang menunjang
peningkatan disiplin.
Salah satu sarana peningkatan disiplin adalah reward
dan punishment. Pemberian reward dapat di lakukan
dengan memberikan pujian, kenaikan pangkat pilihan,
- 92 -
promosi, penghargaan lainnya guna meningkatkan
motivasi kerja pegawai.
Punishment berupa teguran lisan, pernyataan tidak
puas, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan
hingga pemberhentian PNS merupakan media
peningkatan disiplin pegawai agar mentaati aturan yang
berlaku. Reward dan Punishment diberikan dengan
ukuran yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten
untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin
pegawai.
e) Bidang Data dan Informasi
Data dan informasi kepegawaian perlu didukung oleh
sarana dan prasarana yang lebih baik, kurangnya
dukungan sarana tersebut aparatur dalam mengakses
data atau informasi masih bersipat manual, hal ini perlu
didukung oleh kesiapan layanan informasi yang cepat,
tepat dan terintegrasi keseluruh SKPD.
f. Permasalahan dan Solusi pada Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Banten.
a) Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
diklat tahun 2013 yaitu :
1). Kurangnya Apresiasi SKPD untuk mengikuti Diklat,
2). Kurangnya Angka Partisipasi Peserta DIklat,
3). Kurangnya SDM (Pegawai di Badan Diklat),
4). Intensitas Diklat selama 1 Tahun yang cukup tinggi
belum dapat di Akomodir oleh fasilitas Diklat
(Kurangnya Ruang Kelas Belajar dan Asrama),
5). ROK belum dapat di laksanakan Tepat waktu
6). Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai dengan
Permintaan,
7). Pelaksanaan Pelatihan kurang hari atau terkurangi
- 93 -
b) Solusi
Upaya mengatasi permasalahan ini antara lain :
1). Di harapkan ada teguran dari BKD untuk Intansi
yang tak mengirimkan Peserta solusi yang di lakukan
melaksanakan Diklat dengan Peserta seadanya,
2). Solusinya tidak dilaksanakanya kegiatan yang sesuai
dengan Perencanaan.
3). Mohon tambahan Pegawai Solusi yang dilakukan
melibatkan tenaga Honor yang ada.
4). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain
selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
dengan ROK.
5). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain
selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
dengan ROK
6). Solusi yang di laksanakan dengan peserta apa
adanya.
7). Solusi yang dilakukan kegiatan tetap di laksanakan
bergantian dengan kegiatan yang lain karna
kurangnya Ruang kelas belajar dan Asrama.
g. Permasalahan dan Solusi pada Sekretariat DPRD Provinsi
Banten.
a) Permasalahan
Meskipun prosentase capaian akhir realisasi anggaran
baik, namun ada beberapa kegiatan kurang maksimal
dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga terlihat
ketidaktepatan dalam nilai efektifitas anggaran kegiatan
tersebut. Hal ini mengindikasikan masih kurang tepatnya
dalam pengalokasian anggaran kegiatan.
b) Solusi
Perlu ditingkatkan peningkatan pemahaman terhadap
pengelolaan kegiatan di tataran perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan.
- 94 -
h. Permasalahan dan Solusi pada Biro Hukum Provinsi Banten.
a) Permasalahan
Program dan kegiatan pada Biro Hukum yang berada
dibawah target ada 2 kegiatan yaitu kegiatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, yaitu :
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
target kinerja secara keseluruhan tercapai pada
tahun anggaran 2013, tetapi realisasi keuangan
hanya tercapai 83,73% karena pada indikator kinerja
Perumusan Raperda di tingkat Pansus (Raperda IX)
dan Penyusunan Identifikasi Legal Drafter Raperda
(VI) telah dilaksanakan hanya menunggu
pengesahannya pada tahun 2014 sehingga tidak
dapat meyerap anggaran yang ada.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
target kinerja yang tidak sesuai dengan target ada
pada indikator kinerja Pemberian Bantuan Hukum
pada Masyarakat Miskin karena belum ada Peraturan
Daerah sebagai dasar hukum dalam pemberian
bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Sedangkan indikator kinerja dalam penyusunan
kajian naskah akademik bantuan hukum telah
memenuhi target kinerja secara keseluruhan.
b) Solusi
Solusi yang ada yaitu indikator kinerja yang belum
tercapai baik kinerja dan keuangan akan di
anggarkan atau direncanakan pada tahun berikutnya.
i. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Banten.
a) Permasalahan
Dalam pelaksanaan rencana dan realisasi anggaran
program dan kegiatan Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Banten sampai dengan triwulan
IV Desember tahun 2012 terdapat beberapa
permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis
- 95 -
maupun secara administrasi, diantaranya adalah sebagai
berikut:
Belum maksimalnya dukungan sumberdaya aparatur
yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan
prasarana kerja aparatur yang belum memadai dalam
rangka memberikan kontribusi aktif terhadap
kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peran
Balitbangda Provinsi Banten.
Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar
operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai
bahan perencanaan, pelaksanaan dan indikator
capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
khususnya Balitbangda Provinsi Banten.
Masih lemahnya koordinasi, baik dalam rangka
perencanaan, pengendalian dan evaluai pelaksanaan
rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Banten,
sehingga hasil dari kegiatan tersebut masih belum
tepat waktu.
Masih kurangnya koordinasi antar peneliti
dilingkungan Balibangda Provinsi Banten dan masih
belum tersedianya acuan/pedoman serta tim ahli
sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan
berfungsi/bermanfatnya hasil penelitian/kajian
sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan
daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Belum tersedia data dan informasi yang akurat
sebagai bahan rencana pelaksanaan penelitian/kajian
hasil pelaksanaan penelitian.
b) Solusi
Peran penelitian dan pengembangan daerah sehingga
menghasilkan suatu rumusan kebijakan pembangunan
daerah merupakan hal yang sangat relevan karena
penelitian yang selama ini dilaksanakan sudah melalui
berbagai tahapan dan memenuhi syarat akademis, sehingga
menjadi hal yang wajar apabila seluruh elemen
- 96 -
pembangunan dapat memperhatikan hasil-hasil penelitian
tersebut.
Pelaksanaan pembangunan pada Balitbangda Provinsi
Banten sebagaimana diuraikan dalam laporan ini
dikategorikan baik, namun kami menyadari bahwa masih
terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dan dapat
memberikan informasi tentang gambaran umum capaian
kinerja kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan
daerah sehingga dapat menunjukan salah satu bentuk
transparansi dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan
rencana kegiatan sebagai instansi pemerintah berdasarkan
tugas pokok dan fungsinya, beberapa hal yang perlu
peningkatan diantaranya adalah:
Perlu adanya peneliti secara fungsional yang menjadi
mitra kerja Balitbangda Provinsi Banten, yang dapat
melaksanakan berbagai penelitian di Provinsi Banten,
Perlu meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur
Balitbangda Provinsi Banten guna mendukung
pelaksanaan tugas-tugas umum pembangunan,
Perlu adanya komitmen bersama dalam mendukung
pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah,
Peningkatan peran lembaga-lembaga penelitian guna
percepatan pembangunan dan inovasi daerah.
Oleh karena itu, Balitbangda Provinsi Banten
mengharapkan adanya koordinasi yang baik dengan
lembaga-lembaga penelitian maupun instansi pemerintahan
dan stakeholder lainnya agar penelitian dan pengembangan
ini menjadi sumber informasi yang cukup berharga guna
percepatan pembangunan Provinsi Banten dimasa yang
akan datang.
20. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
didukung oleh 1 Program, yaitu Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga Perdesaan dengan melaksanakan 5
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kegiatan
- 97 -
Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan
Masyarakat, Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro
Pedesaan, Kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintahan
Desa-Kelurahan dalam perkembangan desa-kelurahan, dan
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian
Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 100%.
21. Urusan Wajib Sosial.
Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program yang
dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas
Sosial Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :
1) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan
Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 4
kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan
Sosial Fakir Miskin, Kegiatan Peningkatan dan
Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, Kegiatan
Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri, dan Kegiatan Peningkatan dan
Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
2) Program Rehabilitasi Sosial.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia,
Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks
Napza, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Org Dengan
Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, Kegiatan Pelayanan
dan Perlindungan Sosial pada BPS, Kegiatan Fasilitasi
Penerimaan dan Penyaluran pada BPS, Kegiatan
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S,
dan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S.
- 98 -
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran
Bermasalah, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban
Bencana, dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 100%.
4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro
Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Sosial Provinsi Banten
dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos
Masyarakat, Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
(NK3), Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan
Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Pembinaan dan
Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan
Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan
Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik
sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten
pada Urusan Wajib Sosial, yaitu :
1) Permasalahan dan Solusi pada Dinas Sosial Provinsi
Banten.
a. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi
Banten, meliputi :
a) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) terus bertambah seiring dengan kemajuan
teknologi dan pembangunan
- 99 -
b) Permasalahan sosial yang cukup komplek belum
didukung oleh SDM bidang kesos yang memadai,
baik secara Kualitas maupun kuantitas.
c) Keterpaduan program dan kegiatan antara Provinsi
dengan Kabupaten/Kota belum optimal.
d) Masih belum optimalnya peran serta stakeholder,
dunia usaha atau komponen masyarakat lainnya
dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
e) Ketersediaan data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan
Kabupaten/Kota belum berdasarkan by name by
adress.
b. Solusi
a) Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan
masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di
masing-masing Kabupaten/Kota untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
b) Perlu peningkatan kualitas SDM melalui berbagai
pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial,
serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara
struktural.
c) Membangun dan meningkatkan koordinasi yang
efektif antara Provinsi dengan Kabupaten/kota,
baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program secara berkelanjutan.
d) Perlu disusun mekanisme pengendalian program
antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam
rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja
pelaksanaan program pembangunan dibidang
kesejahteraan sosial.
e) Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran
pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan by
name by adress di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 100 -
22. Urusan Wajib Kebudayaan.
Pada Urusan Wajib Kebudayaan didukung oleh Program
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan
Nilai Budaya. Pada program ini dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan
melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan
Kesenian Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni,
Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah,
Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan, dan
Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya,
Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif
pada program dimaksud sebesar 100%. Pelaksanaan urusan
ini telah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
23. Urusan Wajib Statistik.
Pada Urusan Wajib Statistik didukung oleh Program
Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Pada program ini
diimplementasikan melalui 42 kegiatan Penyediaan Data yang
dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 94,17%.
24. Urusan Wajib Kearsipan.
Pada Urusan Wajib Kearsipan didukung oleh Program
Pembinaan Kearsipan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Pada
program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah Provinsi
Banten, Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Kearsipan Provinsi Banten (SIKP), Kegiatan Pembinaan
Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan
Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan
Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
- 101 -
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Kurangnya fasilitasi atau sarana dan prasarana
pengelolaan kearsipan,
b. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih relative
sedikit,
c. Kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan arsip yang
baik dan benar masih harus ditingkatkan,
d. Regulasi kearsipan masih harus dilengkapi.
2) Solusi
a. Membangun gedung Depo Arsip dan melengkapi dengan
fasilitas pendukungnya,
b. Menambah jumlah tenaga fungsional arsiparis sesuai
kebutuhan,
c. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada
semua pihak yang terkait,
d. Membuat regulasi kearsipan (Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur).
25. Urusan Wajib Perpustakaan.
Pada Urusan Wajib Perpustakaan didukung oleh 2 Program
yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :
1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama
Perpustakaan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan
Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak-Rekam dan Naskah
Kuno Tentang Banten, Kegiatan Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan, dan Kegiatan Pengembangan
Layanan dan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi
dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 100%.
2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.
Pelaksanaan program ini melaksakan 1 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem
- 102 -
Pengelolaan Perpustakaan. Realisasi fisik pada program
dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
1). Jumlah koleksi bahan pustaka masih relative
sedikit/kurang;
2). Masih relative rendahnya minat dan budaya gemar
membaca masyarakat;
3). Pelayanan perpustakaan yang masih terbatas;
4). Masih sedikitnya tenaga fungsional pustakawan.
b. Solusi
1). Menambah jumlah koleksi bahan pustaka sesuai
kebutuhan para pemustaka;
2). Meningkatkan upaya-upaya promosi perpustakaan dan
promosi untuk meningkatkan minat dan budaya gemar
membaca kepada semua kelompok masyarakat;
3). Meningkatkan profesionalisme baik dalam pengolahan
bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan, termasuk
memperbanyak frekwensi pelayanan melalui Mobil Unit
Perpustakaan Keliling,
4). Meningkatkan jumlah tenaga fungsional perpustakaan.
2.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.
Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program
Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang
dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Kegiatan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Kegiatan Pengendalian
Sumberdaya Perikanan, dan Kegiatan Penanganan Pelanggaran
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 100%.
- 103 -
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan
umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan
Kabupaten dan Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak
tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi
dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang
menanganinya secara langsung.
b. Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak
bisa diselesaikan adalah pelaksanaan beberapa tolok ukur yang
ada, hal ini lebih disebabkan pada non teknis, yaitu anggaran
yang tersedia di Dokumen Anggaran tidak cukup untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut, dikarenakan adanya
perubahan harga yang cukup signifikan.
2) Solusi
Keterlambatan pekerjaan dapat diantisipasi, dengan
dilaksanakannya percepatan terutama pada beberapa kegiatan.
Percepatan terutama dilaksanakan dibidang realisasi anggaran,
kinerja keuangan dinilai sangagt lambat, terkait dengan
penggunaan sistem pengelolaan yang baru.
2. Urusan Pilihan Pertanian.
Pada Urusan Pilihan Pertanian didukung oleh 4 program yang
dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program-program
dimaksud adalah :
1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.
Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 33
kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Daya Dukung
Pembangunan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan dan
Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, Kegiatan Perlindungan
Tanaman Perkebunan, Kegiatan Peningkatan Pengawasan
Peredaran Benih Tanaman, Kegiatan Pengembangan Benih Unggul
- 104 -
Bermutu, Kegiatan Peningkatan Produksi,Produktivitas Dan Mutu
Produk Serealia, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), Kegiatan
Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura, Kegiatan
Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Kegiatan
Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, Kegiatan
Pengembangan Varietas tanaman Pangan dan Hortikultura,
Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas, Kegiatan
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Kegiatan
Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih Bibit Unggul,
Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, Kegiatan
Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, Kegiatan
Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit
Hewan Menular, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan
Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet), Kegiatan Peningkatan
Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah Dan
Biofarmaka, Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan
Komoditas Tanaman Hias Dan Sayuran, Kegiatan Peningkatan
Sistem Pengendalian Opt Hortikultura, Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar,
Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), Kegiatan
Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT),
Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut
(BBIP), Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP),
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada
Perikanan, Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap,
Kegiatan Pembinaan Tata Operasional Pelabuhan Perikanan
(BPPP), Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan
Perikanan (BPPP), dan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan
Tangkap (DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
2) Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.
- 105 -
Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 13
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
dan Kebun, Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan
Perkebunan, Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan,
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, Kegiatan
Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman
Pangan, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca
Panen Tanaman Hortikultura, Kegiatan Penyediaan Teknologi
Pasca Panen Peternakan, Kegiatan Pembinaan Mutu dan
Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Diversifikasi
Produk Hasil Perikanan, Kegiatan Pengembangan Bisnis dan
Investasi, Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan
Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan Kegiatan Pengendalian Mutu
dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP). Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
3) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.
Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan
Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Program ini
melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan
kelompok tani, Kegiatan Pemberdayaan Petani Dan Kelembagaan
Pertanian, Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan
Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan
Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Fasilitasi
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Penyuluhan Perhatian, Perikanan dan Kehutanan, dan Kegiatan
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya
dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan,
- 106 -
yaitu : Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan
Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud
sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.
a. Permasalahan
a) Permasalahan pada Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan masih ada di bawah rata-rata
produksi dan produktivitas nasional, hal ini
disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :
Sistem pengusahaan budidaya tanaman
perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung
terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan berupa
spot-spot yang tidak kompak sehingga menyulitkan
dalam pembinaan maupun secara finansial kurang
ekonomis berkaitan dengan jarak, dan sarana
budidaya yang sulit untuk dimobilisir.
Pelaksanaan pembangunan perkebunan sangat
dipengaruhi oleh musim. Kegiatan penanaman
hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada musim
hujan, sehingga pelaksanaan kegiatan sering
menghadapi kendala sempitnya waktu yang dimiliki
untuk melakukan kegiatan penanaman.
Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang
sedikit, mengakibatkan sulitnya melakukan
kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu
kecilnya skala ekonomi.
b) Permasalahan pada Program Peningkatan Daya Saing
dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan terhadap Pemasaran
produk kehutanan dan perkebunan akan menghadapi
persaingan yang semakin sulit, karena sudah mulai
akan diberlakukan syarat-syarat tertenu terkait
- 107 -
produk tersebut, contoh untuk produk pertanian
(perkebunan) akan diterapkan produk yang sudah
mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia). Begitu
juga untuk produk kehutanan berupa kayu harus
sudah mempunyai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas
Kayu), jadi untuk ke depannya hanya kayu-kayu yang
berasal dari hutan rakyat yang sudah bersetifikat saja
yang bisa di jual.
c) Permasalahan pada Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan yaitu jumlah kelompok tani
kehutanan dan perkebunan yang sudah terdaftar pada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
adalah 898 kelompok, dari jumlah tersebut sebanyak
kurang lebih 54,6% (488 kelompok) masih ada di
tingkat pemula.
b. Solusi
a) Solusi pada Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas pada
komoditas perkebunan :
Untuk meningkatkan efisiensi dan efktifitas
pembinaan maupun skala ekonomi budidaya
tanaman perkebunan maupun kehutanan, maka
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
berusaha untuk membentuk suatu pewilayah
komoditas dalam suatu wilayah hamparan,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisensi
pengelolaan dan meningkatkan nilai ekonomi
produk. Pewilayah komoditas dilakukan dengan
membentuk suatu wilayah pengusahaan komoditas
tertentu dari hulu sampai hilir. Dua komoditas
yang sudah dimulai kegiatan pembentukan
pewilayahnnya yaitu kakao melalui tolok ukur
pembentukan kampung kakao dan akan
- 108 -
dilanjutkan dengan komoditas lainnya seperti aren
melalui pembantukan lembur aren.
Intensifikasi, ekstensifikasi dan difersifikasi
tanaman perkebunan ditingkatkan.
b) Solusi pada Program Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian
dan Perkebunan terhadap Pemasaran produk
kehutanan dan perkebunan akan menghadapi
persaingan yang semakin sulit, meliputi :
Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Banten sebagai regulator maupun fasilitator
pembangunan kehutanan dan perkebunan terus
ditingkatkan, dengan cara menciptakan iklim yang
kondusif untuk masyarakat berusaha di bidang
kehutanan dan perkebunan.
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan
lingkungan, sudah saatnya ditingkatkan
pembangunan kerjasama dengan dunia luar untuk
menggali potensi yang dimiliki oleh Provinsi
Banten.
Solusi pada Program Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian
dan Perkebunan yaitu perlu ditingkatkan jumlah
target sasaran kelompok tani yang dibina dan
dibimbing yang semula masuk kelompok tani
pemula, menjadi kelompok tani lanjut, madya atau
utama.
2. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Pertanian
dan Peternakan Provinsi Banten :
a. Permasalahan
a) Rendahnya pengetahuan petani mengenai mekanisme
pasar sehingga harga hasil penen cenderung fluktuatif.
b) Belum optimalnya penggunaan lahan secara baik.
b. Solusi
Meningkatkan sumberdaya petani dan aparatur maupun
pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha
- 109 -
kehutanan dan perkebunan dapat dilaksanakan secara
professional.
3. Urusan Pilihan Kehutanan.
Pada Urusan Pilihan Kehutanan didukung oleh Program Peningkatan
daya dukung sumber daya hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program ini
melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan dan
Pengamanan Hutan, Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan
Kawasan Hutan, Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan
Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh
masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh
wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu
diantaranya :
a. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Sertifikat di dalam
kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan
kompensasi belum selesai
b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti
diokupasi oleh masayarakat
c. Pemanfaatan Hutan Konservasi, dan Pemanfaatan illegal di
kawasan konervasi
d. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat di dalam
kawasan hutan
2) Solusi
Dilakukan pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang
melibatkan seluruh stakesholders yang terlibat dengan dikawal
oleh Instansi terkait.
4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh
3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :
1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- 110 -
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten
Lebak dan Pandeglang), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan
di WKP II (Kabupaten-Kota Serang dan Kota Cilegon), Kegiatan
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan), Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Listrik Perdesaan, Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik
Perdesaan, Kegiatan Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan di
Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di
Provinsi Banten, Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Potensi
Energi Baru Terbarukan di Provinsi Banten, Kegiatan
Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS, dan
Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi
Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral,
Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan,
Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan
Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di
Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang
Pertambangan, Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air
Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan
Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan Kegiatan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
3) Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk
Pertambangan dan Energi.
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang
Pertambangan dan Energi, dan Kegiatan Promosi Potensi dan
Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan
Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
- 111 -
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Adanya kegiatan usaha pertambangan yang tidak berijin
berupa pertambangan rakyat serta kegiatan pertambangan
yang berijin tetapi tidak menerapkan kaidah dan penanganan
yang baik dan benar merupakan salah satu penyebab
terjadinya kerusakan lingkungan.
b. Salah satu permasalahan air tanah adalah terganggunya
tatanan air tanah akibat adanya pengambilan air tanah yang
tidak berijin sehingga mengakibatkan pengambilan air tanah
yang debit dan volumenya melampaui kemampuan reservoir
air tanah serta masih terdapatnya perusahaan/industri yang
memiliki ijin pemanfaatan air tanah tetapi belum memasang
meter air sehingga menyulitkan pengendalian pengambilan air
tanah.
c. Dengan terbitnya Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak
berubahnya sistem pengelolaan usaha pertambangan di
daerah, tetapi peraturan yang bersifat operasional penunjang
sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga
membawa implikasi pemerintah daerah belum dapat
menerbitkan perijinan untuk kegiatan pertambangan baru
yang berakibat menghambat investasi di daerah.
d. Perencanaan penganggaran kegiatan yang belum sesuai
dengan kebutuhan operasional pelaksanaan sebenarnya
(berlebih/tidak sesuai kebutuhan/menyalahi JUKNIS),
sehingga menyebabkan tidak terserapnya seluruh anggaran
yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
kegiatan tersebut.
2) Solusi
a. Pembinaaan terhadap para pengusaha pertambangan baik
perusahaan maupun perorangan ;
b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengambilan air
tanah serta menyusun kebijakan dan teknis dalam konservasi
air tanah.
- 112 -
c. Penyelenggaraan forum atau media untuk membahas serta
mengambil sikap bersama terhadap permasalahan-
permasalahan yang muncul atau berkembang pada kegiatan
pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan dan
energi
d. Rescheduling seluruh pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh
sub kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan
kegiatannya masing-masing dengan lancar sesuai dengan
target kinerja dan target waktu penyelesaian kegiatan yang
telah ditetapkan.
5. Urusan Pilihan Pariwisata.
Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 2 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
Program-program dimaksud adalah :
1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Kegiatan Pengembangan
Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan
Pengembangan Standarisasi Pariwisata, Kegiatan Analisa Pasar
Pariwisata, Kegiatan Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi
kreatif, dan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,19%.
2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata,
Kegiatan Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata, dan
Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan
Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 87,81%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal
dari target yang telah ditetapkan yaitu :
a) Anggaran tolok ukur Revisi Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebesar Rp.
- 113 -
108.950.000 hanya digunakan/diserap sebesar Rp.
4.850.000,- (4,45%) alasan : Anggaran ini masuk pada
anggaran perubahaan tahun anggaran 2013, perencanaan
awal pelaksanaan teknis telah disepakati dengan konsultan
dari Jakarta (Sahid Universiti)
b) namun pada tahap akhir pihak konsultan tidak bisa
menjelaskan hasil pekerjaan, sehingga batas waktu
pencairan LS dari kegiatan ini sudah terlewati jadi hal ini
tidak bisa diserap karena pihak konsultan tidak bisa
menyelesaikan hasil kajian tersebut diatas.
c) Anggaran Tolok Ukur Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus Pariwisata sebesar Rp. 481.950.000
hanya digunakan/diserap sebesar Rp. 131.200.000,-
(27,22%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran
perubahan tahun 2013 hal ini tidak bisa diserap karena
tidak bisa dilaksanakanya rapat koordinasi Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang mengharuskan
seluruh ketua dan anggota Dewan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung harus hadir, namun pada saat itu
Ibu Gubernur Banten karena keterbatasan waktu tidak bisa
hadir sehingga rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan.
b. Pada Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal
dari target yang telah ditetapkan yaitu :
a) Fasilitasi Lembaga Budaya hanya dilaksanakan
berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas,
b) Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan
berdasarkan undangan.
2) Solusi
a) Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang lebih
optimal terhadap beberapa kegiatan sehingga kegiatan
dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
b) Anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan
kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah.
- 114 -
6. Urusan Pilihan Industri.
Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh Program Peningkatan
Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan,
yaitu : Kegiatan Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika,
Kegiatan Dukungan Pengembangan bagi Industri TPT dan Aneka,
Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka
produk IKM, Kegiatan Satandarisasi Dan Sertifikasi Industri, Kegiatan
Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasi
Budaya Daerah, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan
Keamanan Badan KPP Spesifik Daerah, Kegiatan Pengembangan
sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan Kegiatan Peningkatan
Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri
Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
7. Urusan Pilihan Perdagangan.
Pada Urusan Pilihan Perdagangan didukung oleh Program
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini
melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengawasan Barang Jasa
beredar & Kebutuhan Pokok Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Peran
Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, Kegiatan Peningkatan
Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan
Daerah, Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama
Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi
Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah, Kegiatan
Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah,
Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kegiatan Penerapan
Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 89,16%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Permasalahan yang masih dirasakan secara objektif dalam rangka
pencapaian kinerja kegiatan sebagaimana yang diharapkan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan
- 115 -
Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013 diantaranya adalah
sebagai berikut :
a. Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memberikan
pengaruh terhadap kelancaran dan keterarahan terhadap
kinerja pelaksanaan Kegiatan pembangunan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
b. Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
secara maksimal belum didukung dengan tingkat
kemampuan aparat dan sarana prasarana yang memadai.
2) Solusi
Solusi yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya diantaranya
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian.
Pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian didukung oleh Program
Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten. Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan
Transmigrasi, Kegiatan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan
Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,44%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Program transmigrasi yang selalu berubah setiap tahunnya
mengikuti program dari pusat, sehingga ada kesulitan dalam
penentuan target dan lokasi tujuan transmigrasi,
b. Perubahan program transmigrasi dari pusat mengakibatkan
berubahnya pula program transmigrasi Provinsi dan
Kab/Kota, sehingga pada tahun 2013 ada 10 KK yang tidak
terakomodir karena pusat hanya memberikan alokasi 60 KK
- 116 -
kepada Provinsi Banten dari yang sebelumnya di targetkan
oleh Provinsi Banten sebanyak 70 KK,
c. Tidak realistisnya biaya angkutan transmigrasi, sehingga
memerlukan revisi biaya.
d. Kurangnya jumlah dan mutu SDM/Aparatur Dinas.
2) Solusi
a. Perlu adanya perencanaan yang matang baik tentang lokasi
pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang
nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
b. Perlunya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik
dengan provinsi daerah penerima transmigran, sehingga
pelaksanaan kegiatan transmigrasi dapat berjalan dengan
semestinya.
c. Terus melakukan koordinasi yang baik dengan pusat dan
kab/kota agar dapat mengakomodir target yang ada di
Provinsi Banten.
d. Perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur
dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu permasalahan
daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan
tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai
prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan
khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas
pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari
kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Identifikasi permasalahan
menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa
mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Isu penting dan
masalah pembangunan daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu
dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya.
- 117 -
2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional
Ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tumbuh 5,8 persen (y-o-y),
yang dipengaruhi oleh krisis utang pemerintah negara Uni Eropa dan
perlambatan ekonomi dunia, namun pertumbuhan sebesar ini jauh lebih
tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain. Pada tahun 2014
pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,0 persen. Inflasi pada
tahun 2013 (oktober) mencapai 8,32 persen, Jumlah penduduk miskin
tahun 2013 (maret) 28,07 juta jiwa (11,37 persen), TPT tahun 2013 7,39
Juta Jiwa (6,25 persen), RLS tahun 2012 8,1 tahun, dan AMH tahun
2012 93,3 persen.
Tantangan pembangunan nasional meliputi dua, yaitu tantangan
internal dan tantangan eksternal. Tantangan pembangunan nasional
yang sifatnya internal terdiri dari :
1. Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan
terhadap gejolak global. Hal ini disebabkan struktur industri
manufaktur masih dangkal.
2. Pengetatan moneter dan fiskal memperlambat pertumbuhan ekonomi
termasuk akan terjadi penurunan investasi dan penerimaan pajak.
3. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran
4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, koefisien gini:
0,41 (2012)
Sedangkan tantangan pembangunan nasional yang sifatnya
eksternal terdiri dari :
1. Pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa, akibatnya adalah:
2. Arus modal asing berbalik ke negara maju;
3. Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga
mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.
Dalam RKP 2015, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis
yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang
digariskan dalam RPJPN 2005-2025 sebagai berikut:
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
1. Isu Strategis Pengendalian Jumlah Penduduk
1) Pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara
merata;
- 118 -
2) Pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan
edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum
efektif;
3) Peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB,
dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan
masih belum optimal; dan
4) Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan
keluarga masih lemah, sehingga pembinaan dan pelestarian
akseptor tidak optimal;
5) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72
juta akseptor;
6) Terlayaninya peserta KB baru yang memberikan konstribusi
terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan
7) Meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang
(MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya
penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek dan
ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6
persen.
2. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Kesehatan
1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
a. Penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan,
b. Perluasan kepesertaan, termasuk proses pendaftaran dan
pengumpulan iuran,
c. Integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN,
d. Kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk distribusi dan
sistem rujukan, dan
e. Menjaga kesinambungan finansial BPJS.
2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
c. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah
Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja
d. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat
dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina
Kesehatan, dan Kesehatan Matra
- 119 -
e. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk
Puskesmas.
3. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Pendidikan
1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh
masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama
antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah baik untuk
pendidikan dasar dan menengah;
2) Masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan
masih kurangnya relevansi pendidikan menengah dengan
kebutuhan pasar kerja;
3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing
pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi
dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan,
serta melakukan inovasi dan intervensi;
4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan
5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan
tatakelola pendidikan.
4. Isu Strategis Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
1) Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9 – 10
persen;
2) Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015 difokuskan
pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah
tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk
miskin dan rentan
3) Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang terkait
dengan penanggulangan kemiskinan di antaranya (1) pertumbuhan
wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat
kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang
dapat mengakses layanan keuangan formal
4) Terciptanya konsolidasi program penanggulangan kemiskinan
dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi
antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder
lainnya.
- 120 -
Bidang Ekonomi
5. Isu Strategis Transformasi Sektor Industri
Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar
5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan
tumbuh 6,2 persen.
6. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
1) Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi
dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengusaha dan pekerja di
seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia.
2) Meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan
profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui
langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian
yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja.
3) Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition
arrangement (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam
MEA, dan belum memiliki MRA yaitu sektor transportasi udara,
teknologi informasi dan komunikasi (e_asean), dan jasa logistik,
serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati
namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian,
elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif,
produk berbasis kayu.
7. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang
ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar
3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB
sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non
migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam
investasi sebesar 8,4%.
2) Meningkatnya daya saing UMKM yang ditandai dengan
pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%;
pertumbuhan produktivitas UMKM 5,0%; pertambahan jumlah
UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau
terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru
akan melakukan registrasi usaha); proporsi UMKM yang
mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi
UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM
- 121 -
yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar
15,0%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam
kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%.
3) Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif
yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah
penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah
pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.
4) Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai
dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan
anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas
sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi
koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar
55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.
8. Isu Strategis Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
1) Menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada
tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen;
2) Menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; serta
3) Menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar
wilayah dan antar waktu pada kisaran 5-9 persen.
9. Isu Strategis Reformasi Keuangan Negara
1) Meningkatnya penerimaan negara yang meliputi penerimaan
perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai;
serta
2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara.
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10. Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Iptek
1) Meningkatnya kapasitas Iptek nasional sehingga mampu untuk
mendukung:
a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa;
b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong
kehidupan global yang maju dan modern.
2) Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana
prasarana, kelembagaan Iptek, jaringan, dan pembiayaannya.
- 122 -
Bidang Sarana dan Prasarana
11. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Air
1) Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m3 akan
dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah
termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk
tersebut selain dapat meningkatkan kapasitas tampung
perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan sumber air
irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan
sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan
dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu
juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung,
dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam
kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah.
2) Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk
mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang
difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan, dan Papua. Sasaran pembangunan jaringan irigasi
tersebut juga untuk mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan
sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50 ribu hektar. Untuk
mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan
irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18
ribu hektar untuk mengurangi laju kerusakan yang terjadi. Selain
itu jaringan rawa yang juga potensial sebagai lahan
pertanianakan dilakukan pembangunan jaringan rawa baru dan
rehabilitasi jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16
ribu hektar dan 13,80 ribu hektar.
12. Isu Strategis Penguatan Konektivitas Nasional
1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar
wilayah, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah
pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya
dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan
meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.
2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum
- 123 -
yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar
Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum
untuk sebuah kota dalam menyediakan layanan bagi
masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana
transportasi kota-kota di luar Pulau Jawa.
3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
Dalam rangka menyiapkan kota-kota metropolitan dan
besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan
bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan
percepatan pembangunan transportasi massal perkotaan.
Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas
Perkotaan serta penurunan angka kemacetan melalui
peningkatan pelayanan angkutan masal.
13. Isu Strategis Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan
Dasar
1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah,
terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai
dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang
berbada-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan
energi baru terbarukan/EBT belum dimanfaatkan secara optimal.
Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan
yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi,
sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan
air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun
kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap
air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25%
pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk
terhadap fasilitasi sanitasi layak juga diharapkan dapat
meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar.
3) Penataan Perumahan/Permukiman
Dalam rangka penataan perumahan dan kawasan permukiman,
sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan
perumahan bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat
- 124 -
berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, angka backlog
perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta
rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati rumah
tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta
rumah tangga.
Bidang Politik
14. Isu Strategis Konsolidasi Demokrasi
1) Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan
dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada
aspek Institusi Demokrasi;
2) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyatyang
ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi
Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik;
3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
4) Terjaganya stabilitas sosial dan politik:
5) Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme.
Bidang Pertahanan dan Keamanan
15. Isu Strategis Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri
Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai
kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer
Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan
oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan
militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan
perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka
menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya.
16. Isu Strategis Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam
Negeri
1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
2) Menguatnya intelijen; dan Menguatnya pencegahan dan
penanggulangan narkoba.
- 125 -
Bidang Hukum dan Aparatur
17. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
1) Meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan
yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya kapasitas
kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen
kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi;
2) Meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka
peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya
kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; meningkatnya
kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN;
3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan
e-government untuk mendukung bisnis proses manajemen
birokrasi secara modern, akuntabel dan terpadu;
4) Meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem
manajemen kinerja pembangunan; dan
5) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah.
18. Isu Strategis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.
Bidang Wilayah Dan Tata Ruang
19. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
1) Daerah Tertinggal
Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan
untuk percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan
antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan
kesenjangan ini difokuskan pada (1) Pengembangan kelembagaan
percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan
pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah
dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan
kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan
prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan
ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai
- 126 -
tantangan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah
tertinggal lainnya.
2) Kawasan Perbatasan
Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan
untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang
aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga
sebagaimana amanat UU No. 17/2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
20. Isu Strategis Pengelolaan Risiko Bencana
1) Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan
pembangunan di pusat dan daerah.
2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta
terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko
bencana.
4) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan
bencana.
21. Isu Strategis Sinergi Pembangunan Perdesaan
1) Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di
kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen
pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;
2) Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan
ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen
pada tahun 2015.
3) Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan
pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain
dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun
2015.
22. Isu Strategis Perkuatan Ketahanan Pangan
1) Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu:
padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta ton; gula 2,9
juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta
ton.
2) Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- 127 -
3) Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) ditargetkan
sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar
6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton
4) Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton
5) Tercapainya konsumsi ikan masyarakat sebesar 40,9
kg/kapita/tahun.
6) Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai
2.011 kkal/kapita/hari
7) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai
82,9 pada tahun 2015.
8) Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi
air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha.
23. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Energi
1) Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari.
2) Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per
hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen.
3) Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di
dalam negeri sebesar 97 juta ton.
4) Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen.
5) Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
24. Isu Strategis Percepatan Pembangunan Kelautan
Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau
Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah:
1) Terwujudnya peningkatkan kemandirian Pulau-Pulau Kecil
Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk
memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan
ekonomi;
2) Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra
wisata bahari;
3) Terlaksananya revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat
pengembangan ekonomi di 7 kawasan.
4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau
kecil yang tertinggal dan terpencil.
- 128 -
Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan
Wilayah Yuridiksi, termasuk Penetapan Batas Wilayah Laut
Indonesia, dengan sasaran mencakup :
1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan
Kelautan;
2) Terwujudnya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam
pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk
memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun
Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program
CTI, SSME dan lainnya;
3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia,
Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau,
Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan
diplomasi; dan
4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan
sasaran mencakup:
1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen
dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan
sumber daya sebesar 85 persen;
2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya
kelautan menjadi 12,8 persen;
3) Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kelautan dan
perikanan (illegal fishing sebanyak 80 persen.
Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran
mencakup :
1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis;
2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis;
3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan
4) Tersusunnya rancangan pengembangan industri maritim dalam
pendukung pelaksanaan azas cabotage.
Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan
sasaran mencakup :
- 129 -
1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan
konservasi dan pulau-pulau kecil;
2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau
menjadi 16,5 juta ha;
3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak
7 kawasan; dan
4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22
kawasan.
Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan,
Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi :
1) Terwujudnya Pengembangan pilot project pemanfaatan
sumberdaya kelautan;
2) Tersedianya tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan
sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang;
dan
3) Meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari.
25. Isu Strategis Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati
dan Kualitas Lingkungan Hidup.
1) Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan
lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi;
2) Terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang
berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;
3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di
dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5;
4) Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan
adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.
2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya di Provinsi Banten
Isu penting dan masalah mendesak lainnya di Provinsi Banten
khususnya di kabupaten/kota bila dikelompokan secara umum terdiri
infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, peningkatan
ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan
kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelolal pemerintahan. Adapun
untuk rincian dari masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai
berikut:
- 130 -
1. Kabupaten Pandeglang
1) Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air
bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau
Umang;
2) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah
(PKWD) Panimbang;
3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang,
Pagelaran dan Panimbang;
4) Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan
pusat pendidikan;
5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui penyediaan
Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas
serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk
mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak
6) Penguatan Inovasi Daerah
7) Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan
sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan
direplikasi kedaerah lain;
8) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di
Kecamatan Sumur dan Panimbang;
9) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata
Alam serta Wisata Religi;
10) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk
konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung
Aseupan-Gunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah
resapan air;
11) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di
Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak;
12) Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung
Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya;
13) Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan
balai benih ikan.
- 131 -
2. Kabupaten Lebak
1) Perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan
Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping;
2) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah
(PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;
3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Wanasalam dan
Cibinuangen;
4) Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan
perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit,
alpokat dan singkong;
5) Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya
Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian
ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
6) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan
Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;
7) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur,
Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;
8) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk
konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun
Salak sebagai daerah resapan air;
9) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di
Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-Lebak-
Pelabuhan Ratu Sukabumi;
10) Percepatan revitalisasi desa tertinggal lintas sektoral;
11) Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira
dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke
Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir
sungai ciujung dan konservasi sumber air;.
12) Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung
potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah;
13) Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan
batu permata kalimaya;
14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan
Balai Benih Ikan.
- 132 -
3. Kabupaten Serang
1) Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik;
2) Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A
Cikande yang masih tertunda;
3) Rekonstruksi Rehabilitasi Pasca Bencana dan Penanganan banjir
tahunan di Kecamatan Karenang,Kragilan dan Ciwandan;
4) Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu
dikaji ulang;
5) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan
Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros;
6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang
dan Tirtayasa;
7) Pengembangan Kawasan Agropolitan Baros;
8) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Pertanian secara
luas;
9) Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;
10) Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan
Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang;
11) Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan
pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid
Terapung;
12) Revitalisasi pasar-pasar tradisional.
13) Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara.
4. Kabupaten Tangerang
1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan
2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penguatan pelaku
UMKM dan pemberdayaan masyarakat
3) Sinergisasi penanggulangan kemiskinan dan perluasan penciptaan
lapangan kerja
4) Rencana pengembangan reklamasi pantai kawasan strategis
Tangerang Internasional City;
- 133 -
5) Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara
Internasional Soekarno-Hatta;
6) Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan
kabupaten termasuk penanganan side drain yang masih belum
optimal;
7) Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road
(JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
8) Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan
wisata pantai;
9) Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane,
Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi, serta abrasi pantai utara;
10) Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;
11) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan
drainase;
12) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan
Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara
Internasional Soekarno Hatta;
13) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan
Kronjo.
5. Kota Cilegon
1) Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan
Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah
Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan
Pelabuhan Penyeberangan Merak;
2) Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan
percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;
3) Penanganan banjir perkotaan dan di kawasan industri Ciwandan -
Anyer;
4) Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan
sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai
jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota
Cilegon dan sekitarnya;
5) Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3);
- 134 -
6) Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah Serang-
Cilegon (Seragon) dan pengembangan Kawasan Pusat
Pertumbuhan Kecamatan Cilegon;
7) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis, kawasan wisata
dan revitaslisasi pasar-pasar tradisional.
6. Kota Tangerang
1) Pengembangan konektivitas transportasi perkotaan untuk
memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta,
Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang
Selatan dan Kabupaten Serang;
2) Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim
Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri
Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;
3) Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan
akibat luapan Kali Cirarab, Sabi, Dadap, Mookervat, dan
Pesanggrahan;
4) Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai
Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten
Tangerang;
5) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan
Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara
Internasional Soekarno Hatta;
6) Revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan
Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh;
7) Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis
sumberdaya lokal
8) Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)
Rawa Kucing;
9) Penataan Kawasan Permukiman, Kawasan Bisnis dan Ruang
Terbuka Hijau.
7. Kota Serang
1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah guna
peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 135 -
2) Pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas
pendidikan yang terjangkau sesuai dengan karakter agama dan
budaya.
3) Peningkatan dan pengembangan akses kesehatan yang terjangkau
dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
4) Penyediaan kebutuhan infrastruktur wilayah guna memenuhi
fungsi kota yang makin kompleks dan berkembang sangat dinamis.
5) Pengembangan dan dukungan bagi usaha kecil, menengah dan
koperasi.
6) Peningkatan dan penguatan ketahanan pangan yang berdaya
saing.
7) Pengentasan kemiskinan serta perluasan peluang kerja,
pengembangan kewirausahaan, perluasan lapangan kerja,
aksesibilitas permodalan.
8) Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis kepada budaya
dan kearifan lokal.
9) Pengendalian pemanfaatan ruang dan isu pelestarian lingkungan
hidup dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam.
10) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan.
8. Kota Tangerang Selatan
1) Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-Serpong-
Parung, Rencana Pembangunan Flyover Alam Sutera dan Flyover
SMS;
3) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-
Simpang Gaplek-Sawangan;
4) Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan
perkotaan dan penataan ulang U Turn;
5) Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan dan
interkoneksi drainase permukiman dengan drainase kota;
6) Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan
7) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
8) Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada
persampahan;
- 136 -
9) Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara
Soekarno-Hatta;
10) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ciputat dan Ruang
Terbuka Hijau;
11) Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya
komoditas Anggrek dan Phylodendron;
12) Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur
bangunannya kearah vertikal;
13) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis dan Revitalisasi
Pasar-pasar Tradisional.
2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2015
Berdasarkan isu penting dan masalah mendesak dari tingkat
nasional, dari lingkungan eksternal lainnya serta dari kabupaten/kota se-
Provinsi Banten maka isu penting dan masalah mendesak di Provinsi
Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja
Jumlah pengangguran di Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 519.210
orang. Masalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan
kemiskinan. Orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggu masih
masuk ke dalam kategori miskin. Berdasarkan data tahun 2013,
jumlah tenaga kerja yang bekerja diatas 35 jam per minggu sebesar
3.720 ribu orang atau 80,22%, dibawah 35 jam per minggu sebesar
1.643,4 ribu orang atau 15,67% dan dibawah 15 jam per minggu
sebesar 190,6 ribu orang atau 4,11%.
Sementara itu, komposisi tenaga kerja di Provinsi Banten didominasi
oleh lulusan SD dan SMP, terlihat dari data BPS tahun 2013 (Per
Agustus), Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan yaitu SD
sebesar 1.807.308 orang atau 39%, SMP sebesar 866.062 orang atau
19%; SMA sebesar 871.494 orang atau 30,46%, SMK sebesar 565.964
orang atau 12%, Diploma I/II/III sebesar 143.216 atau 3%; dan
Universitas sebesar 382.975 orang atau 8%. Hal ini berarti,
penyerapan tenaga kerja masih rendah, dengan komposisi tenaga
- 137 -
kerja yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP, maka hanya bisa
terserap di sektor pertanian.
Sebaran jumlah pengangguran tahun 2012, yaitu Kabupaten
Pandeglang 53.131 orang (10,23%), Kabupaten Lebak 50.687 orang
(9,76%), Kabupaten Tangerang 152.235 orang (29,32%), Kabupaten
Serang 86.715 orang (16,70%), Kota Tangerang 76.134 orang (14,66%),
Kota Cilegon 20.360 orang (3,92%), Kota Serang 28.420 orang (5,47%),
dan Kota Tangerang Selatan 51.528 orang (9,92%)
2. Kemiskinan
Berdasarkan data, tercatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di
Provinsi Banten pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95 dan pada tahun
2013 yaitu sebesar 1,021. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan
Tahun 2012 yaitu sebesar 0,28 dan tahun 2013 meningkat menjadi
sebesar 0,293. Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten juga dapat
dilihat berdasarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau Indeks Gini
Tahun 2012 yaitu sebesar 0,38 dan meningkat tajam menjadi sebesar
0,41 pada tahun 2013. Kemiskinan sebagian besar pada sektor
pertanian, dan sektor informal, terlihat dari data persentase penduduk
miskin perkotaan di Provinsi Banten pada tahun 2012 sebesar 4,41%
meningkat menjadi 5,27% pada tahun 2013, dan persentase
penduduk miskin pedesaan sebesar 8,31% pada tahun 2012
berkurang menjadi sebesar 7,22% pada tahun 2013. Tingkat
ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten juga sangat dipengaruhi
oleh kenaikan inflasi.
3. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan
seseorang untuk mengaksesnya. Empat komponen utama ketahanan
pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan
pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah
pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah
kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik,
untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan
adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan
benar dan tepat secara proporsional. dan kestabilan pangan yaitu
- 138 -
kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang
panjang.
Ketahanan pangan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya
mengingat kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi pangan di Provinsi Banten
diantaranya adalah produksi beras diserap oleh konsumsi masyarakat
dan industri, pangan (beras) sebagai penyumbang inflasi terbesar,
masih lemahnya logistik pangan masyarakat, alih fungsi lahan
pertanian produktif meningkat, dan diversifikasi konsumsi pangan
belum membudaya
4. Investasi dan Daya Saing Produk
Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi.
Faktor ekonomi yang berpengaruh di Provinsi Banten antara lain
ketersediaan tenaga kerja, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan
kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non
ekonomi adalah kemudahan perijinan, kondisi keamanan,
ketenteraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.
Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Provinsi Banten semakin
meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional
dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia
pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal
Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun
2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek
dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun
2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau
terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63
miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten
mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp
5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di
wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan,
perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan
infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk
investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam
- 139 -
negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor
swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-
UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari
APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota
7,35%.
Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif
sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah
berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih
jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan)
pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah
kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk
didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp.
51,951 trilyun.
Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun
2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar
pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang
tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi
sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan
sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran
pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa
sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi.
Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan
sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran
pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor
produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan
pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja
sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi
proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR
sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor
perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan
sebesar Rp. 4,096 trilyun.
5. Infrastruktur Wilayah dan Kawasan
Kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar kawasan sampai
saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan
pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara
- 140 -
satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah
merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat
keserasian pembangunan antar daerah/wilayah. Oleh karena itu perlu
dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan,
keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan berkelanjutan
pembangunan antar wilayah/antar kawasan sesuai dengan potensi
alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif, tertib dan
aman.
Pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah agar diarahkan
pada upaya:
1) Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan
antar daerah/wilayah secara fungsional sebagai instrumen
penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah.
2) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan
dengan mengutamakan pemanfaatan potensi keunggulan
lokal,peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan
lembaga perekonomian masyarakat serta mengembangkan sistem
jaringan infrastruktur perhubungan.
3) Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan
menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang
mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan
dan sektor tertentu.
4) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil
5) Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam
diwilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan
berkelanjutan
Kawasan strategis Provinsi Banten yang akan diprioritaskan sesuai
dengan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 pada tahun 2014
antara lain Kawasan Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten
Pandeglang, Kawasan Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak,
Kawasan Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan
Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Balaraja
di Kabupaten Tangerang, Kawasan Teluknaga di Kabupaten
- 141 -
Tangerang, KP3B di Kota Serang, Kawasan Sport City di Kota Serang,
KSE Bojonegara di Kabupaten Serang, KSE Krakatau di Kota Cilegon,
Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak, Kawasan Kaki
Jembatan Selat Sunda, Kawasan Banten Water Front City di Kota
Serang dan Kawasan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.
Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting
guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan
yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi
infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan
nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada
tahun 2015 tetap perlu mendapat perhatian khusus.
Penanganan Kondisi Jalan dilakukan melalui pemeliharaan dan
peningkatan jalan, peningkatan fungsi jembatan timbang, peningkatan
pengendalian dan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana
keselamatan transportasi.
Fokus Penanganan Infrastruktur 2015 diarahkan pada pembangunan
jalan menunjang pariwisata, kawasan pusat pertumbuhan,
penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan.
Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain:
1) Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur-Cibaliung,
Cigelung Bayah, Tanjung lesung-Sumur, Kronjo-Mauk-
Tanjungkait, Palima-Cinangka-Anyer, dll;
2) Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung
Muarabinuangeun Bayah, Cilegon-Bojonegara dan Cilegon-
Pasauran, dll;
3) Peningkatan jalan Saketi-Malingping.
Penanganan infrastruktur jalan mendukung Kawasan Pusat
Pemerintahan antara lain:
1) Melalui APBD yaitu peningkatan Jalan ruas Serang-Palima-
Pakupatan, Bayangkara – Cilaku – Pakupatan - Palima, Serang -
Cilaku (pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)-
Sayabulu-Serang-Palima;
- 142 -
2) Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang Timur-
Sudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang.
Penanganan infratruktur jalan mengurangi kemacetan Perkotaan,
antara lain:
1) Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, Ciputat-
Pamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan;
2) Penataan Persimpangan seperti: Sp. Brimob, Wr. Pojok, Sp.
Kepandean, Sp. Cirendeu dll.
Penanganan infratruktur dasar mendukung Kawasan Pusat
Pertumbuhan:
1) Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan;
2) Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman;
3) Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;
4) Pembangunan Listrik Perdesaan.
Sedangkan penanganan infrastruktur sumber daya air guna
mengatasi banjir dan kekeringan meliputi:
1) Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian;
2) Penataan dan revitalisasi situ/waduk;
3) Normalisasi tanggul dan sungai;
4) Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
6. Pendidikan Untuk Semua dan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja
Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Provinsi
Banten dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar yang terdiri dari aspek
pemerataan dan perluasan aksesibilitas, peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan
pencitraan publik. Hal ini telah sesuai dengan target pencapaian
Millenium Development Goals (MDG‟s) dibidang pendidikan dan
kesehatan.
Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib
Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten. Kedua isu
tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan
- 143 -
prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya
pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui
peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan
kualifikasi guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis
Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta
pengelolaan data dan informasi pendidikan.
Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di
Provinsi Banten adalah terbatasnya akses pendidikan menengah karena
kurangnya ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Permasalahan
pokoknya adalah keterbatasan lahan untuk menambah ruang kelas
baru dan unit sekolah baru yang pengadaannya menjadi kewenangan
kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka putus
sekolah dijenjang pendidikan menengah. Sebanyak 60% tenaga kerja di
Banten adalah lulusan SD dan SMP sebagian besar tidak memiliki
keterampilan khusus dan banyak terserap disektor pertanian.
Peluang kedepan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah daerah
menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% serta dukungan dunia
usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
7. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Dibidang kesehatan berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih
menjadi permasalahan disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang masih
buruk, cakupan layanan air bersih yang kurang dan perilaku
masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), disamping itu juga cakupan layanan kesehatan masyarakat
yang masih kurang. Masih terdapat penyakit TB paru, penyakit ISPA,
HIV/AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah
(filariasis). Penyebaran penyakit HIV/AIDS baik melalui aktivitas sexual
dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang
perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan
disemua tingkat pemerintahan.
- 144 -
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas,
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu
ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas.
Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata
disetiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di
perdesaan. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi
Banten diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular
dibeberapa daerah, angka penyakit degeneratif yang masih tinggi,
gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga layanan
kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA.
Sedangkan fenomena yang terjadi dalam aksesibilitas dan pelayanan
kesehatan masyarakat adalah sebaran penyakit berkorelasi dengan
kualitas lingkungan, menjamurnya praktik pengobatan alternatif,
penanganan kesehatan bersifat parsial serta pembagian peran antara
pemerintah dan swasta belum terstruktur.
Adapun tantangan aktual ke depan yang dihadapi adalah pelayanan
kesehatan global, membangun pelayanan kesehatan berkualitas
bersama swasta, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri
kesehatan. Selanjutnya ancaman yang dihadapi di masa mendatang
diperkirakan adalah adanya perubahan iklim (Climate Change)
sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai
penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi
penyakit sangat mudah dan kerusakan lingkungan akibat perilaku
masyarakat sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat.
Namun demikian terdapat peluang untuk memajukan pembangunan
kesehatan, yaitu: peningkatan Iptek dibidang kesehatan, memiliki
perguruan tinggi yang dapat mencetak sumber daya manusia
kesehatan yang berkualitas, dan komitmen pemerintah untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
8. Kelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Bencana
Kondisi kelestarian alam di Provinsi Banten relatif masih terjaga
kelestariannya khususnya dikawasan lindung seperti kawasan strategis
Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak,
Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan
- 145 -
Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung
Pulosari).
Namun demikian kerusakan habitat ekosistem relatif sering terjadi di
wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat.
Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa
alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang.
Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara
lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan
Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara
khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu
pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan
pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih
ramah lingkungan.
Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran
lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang
belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di
areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang
sangat merusak lingkungan.Berkembangnya kawasan industri di
wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap
tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus
pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas
industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari
tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda,
dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada
sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti
Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten
juga perlu ditanggulangi.
Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri,
seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori
berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu
(kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu
pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman
sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa
Bagendung Kota Cilegon.
- 146 -
Tingginya tingkat curah hujan, terutama pada bulan januari hingga
maret menyebabkan beberapa daerah di Provinsi Banten rawan terkena
bahaya banjir. Terutama pada daerah yang lebih rendah dari pasang
surut air laut, daerah dataran rendah yang tidak ada vegetasi
penutupnya, daerah alih fungsi lahan, dan daerah perluasan perkotaan
karena berkurangnya daerah resapan air dan sedimen.Selain itu,
permukiman kumuh yang terdapat di bantaran sungai dan
pembuangan sampah di alur sungai menyebabkan terhambatnya aliran
sungai sehingga menyebabkan banjir.
Daerah rawan bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang
(Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan
Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang dikarenakan luapan aliran
sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer,
Ciliman, Cibinuangen, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane,
Cirarap, Mookervart dan Kali Sabi.
Banten juga termasuk kedalam daerah rawan bencana gempa bumi,
seperti gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di
Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan
gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Selain itu Banten
sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia merupakan tempat
bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-
Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng
Pasifik di Timur. Kesemua hal di atas harus menjadi perhatian semua
pihak agar siap dalam menghadapi kondisi rawan bencana tersebut.
9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, agar menjadi Provinsi
yang mandiri berdasarkan azas otonomi daerah dengan tujuan
mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada
publik/masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini optimalisasi fungsi
pemerintahan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya melalui
pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah
daerah sesuai dengan sasaran dan target pada agenda pemerintahan
yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012-2017. Dalam
pelaksanaannya diperlukan rencana dan persiapan secara mantap,
- 147 -
terukur dan bersinergi antara bidang/sektor terkait yang melibatkan
seluruh unsur/komponen masyarakat diseluruh wilayah Provinsi
Banten, yang didukung perencanaan penganggaran secara detail dan
teliti disesuaikan dengan potensi keuangan daerah tahun 2015.
Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus
permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:
1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang
keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara
lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif)
dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran
pembangunan daerah;
2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan
informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang
dilaksanakan;
3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya
sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai;
4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas
penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan;
5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi
perhatian dalam kehidupan masyarakat;
6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.
- 148 -
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014
1. Kondisi Perekonomian Global
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi
perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa
yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian
utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai
menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi
penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi
dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara
perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya
perekonomian Negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi
ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga
tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia
sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk
harga minyak mentah dunia. Pada tahun 2010-2012, kondisi
perekonomian dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010,
perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis
subprime mortgage di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan
perusahaan melalui pemberian bailout yang dilakukan oleh
Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi
positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2011 hingga tahun
2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan
fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit
fiskal yang lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar,
membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya
mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat
terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani
melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi
krisis keuangan Eropa. Pada tahun 2012, pertumbuhan
- 149 -
perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama
disebabkan oleh: (1) Lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (2)
Berlanjutnya krisis keuangan Eropa; dan (3) Melemahnya
perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian
negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia.
Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada
tahun 2013, menurun signifikan dibandingkan pada periode
sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun
demikian, investasi meningkat sebesar 5,5 persen. Tumbuhnya
investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank
sentral (The Fed) yang akan melakukan pengurangan stimulus
moneter (Tapering Off) pada pertengahan tahun 2014, sehingga dana-
dana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan
kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan belanja pemerintah pada
tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan
keputusan Kongres yang berencana mengetatkan anggaran belanja
pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi.
Sementara itu, perekonomian negara-negara di kawasan Euro
(EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata
uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat hutang
sebagian negara di kawasan Euro juga menurun, setelah
sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di
kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari
GDP, menurun dari triwulan sebelumnya yang besarnya 92,7
persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar
EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada
tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar.
Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asiaterkendala oleh
masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun
2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999.
Perlambatan ini merupakan dampak dari reformasi struktural
yang dijalankan pemerintah Cina. Cina saat ini sedang
memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan
yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan
pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target
belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang
- 150 -
tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan
defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan,
dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi
tahun terberat bagi India. Pertumbuhan ekonomi India pada
tahun 2013 hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus
menjadi hambatan pada pertumbuhan PDB India secara
keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen.
Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan
politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh
komoditi dunia menuju ke titik tertingginya pada tahun 2011.
Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan
indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya
perlambatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia
mengakibatkan indeks harga komoditi dunia menurun drastis.
Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar
87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar
127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7. Laju
inflasi pada beberapa negara dunia menurun seiring dengan
penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada
tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara
maju dan 6,0 persen pada negara berkembang. Harga komoditi
dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada
tahun 2011. Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara
maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun
2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama
non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan
baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok
negara maju. Harga komoditi yang terus mengalami penurunan
mengakibatkan laju inflasi kembali menurun pada tahun 2013. Laju
inflasi mencapai 1,4 persen di kelompok negara maju dan 6,0 persen
di kelompok negara berkembang pada tahun 2013. Kepercayaan
masyarakat terhadap sistem keuangan global mengalami
penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012
yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia
serta ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa. Indeks
perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa
- 151 -
mengalami penurunan. Kemudian, adanya ketidakpastian akan
pengurangan stimulus yang akan dilakukan oleh The Fed
sepanjang tahun 2013 menjadikan indeks perdagangan saham di
Amerika dan Eropa berfluktuasi, walaupun trennya meningkat.
Sedangkan indeks perdagangan saham beberapa negara di kawasan
Asia cenderung stabil. Pada akhir tahun 2013, indeks Hangseng
Hongkong, STI Singapura, dan IHSG Indonesia masing-masing
mencapai 23.306, 3.167, dan 4.274. Selanjutnya, seiring dengan
membaiknya data tenaga kerja Amerika Serikat memberikan
ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat sehingga
memberi dorongan peningkatan pada beberapa indeks saham
negaranegara maju. Pada akhir tahun 2013, indeks DJIA New York,
Nikkei Tokyo, dan FTSE London masing-masing naik sebesar 26,5
persen, 14,4 persen, dan 56,7 persen dibandingkan akhir tahun
2012. Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi
dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014,
perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh
pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya
penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan
ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian
dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6
persen.
2. Kondisi Perekonomian Nasional
Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat
digambarkan sebagai berikut. Pertama, upaya keras pemerintah
dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi
paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian
nasional pada kondisi: (1) terus menguat yang ditandai dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir
mencapai hampir 6 persen; (2) secara fundamental mampu dan
kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai
dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi
masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah
di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi
sebesar 5,8 persen). Kedua, tercapainya pertumbuhan ekonomi
mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal
- 152 -
dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya
pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir disebabkan oleh: (1) melemahnya permintaan dunia
yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia;
dan (2) melemahnya harga komoditi internasional, dimana
komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi.
Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal,
yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang
melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar
0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga
mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB padaTriwulan III
tahun 2013. Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi
dengan meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional,
terutama disebabkan oleh isu tapering off sejak pertengahan
tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan Quantitave
Easing (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika
Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. Isu tapering off
tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi
USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD
24,9 miliar pada tahun 2012. Untuk menyelesaikan
ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan
Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama,
mendorong foreign direct investment (FDI) dengan kebijakan
mengurangi hambatan investasi; penyederhanaan prosedur, dan
melakukan revisi terhadap daftar investasi negatif. Kedua,
memperbaiki neraca transaksi berjalan, dengan kebijakan
keringanan pajak untuk produk berorientasi ekspor;
memberlakukan pajak untuk impor barang mewah; serta
meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam
upaya mengurangi impor. Ketiga, mendorong kesempatan kerja
dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor labor intensive,
mengurangi hambatan pada lokasi kawasan khusus, dan
melakukan revisi terkait penetapan kebijakan upah minimum.
Keempat, mengurangi inflasi, terutama terkait dengan kebijakan
penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan
holtikultura. Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global
- 153 -
mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013
menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori
oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan
kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh:
(1) terjadinya perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan
konsumsi AS dan Eropa; (2) membaiknya perekonomian Jepang yang
ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, dimana angka PMI
Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4
tahun; (3) peningkatan kinerja ekonomi Cina yang didukung
kinerja manufaktur Cina yg sedang ekspansif; dan (4)
perekonomian India yang telah menunjukkan perbaikan pada
Semester II tahun 2013 yang ditopang oleh membaiknya kinerja
ekspor dan sektor industri. Paska Paket 23 Agustus 2013 yang
disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong
perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang
ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam
tiga triwulan terakhir mengalami defisit. Perbaikan neraca
pembayaran ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang
menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB),
jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya
USD8,5 miliar (3,85 persen PDB). Penurunan defisit transaksi
berjalan ini terutama ditopang oleh naiknya surplus neraca
perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus
neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit
neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas kembali mengalami
pertumbuhan yang positif (3,8 persen, y-o-y) didukung oleh
kenaikan ekspor manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya
permintaan dari Amerika Serikat dan Jepang; sementara itu
pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan
terjadinya penurunan permintaan domestik. Ditengah masih
berlangsungnya ketidakpastian global, transaksi modal dan
finansial Triwulan IV tahun 2013 mencatat adanya surplus
sebesar USD9,2 miliar yang meningkat dibandingkan surplus
sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus
transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya
penarikan pinjaman luar negeri swasta dan adanya penarikan
- 154 -
simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal
langsung asing tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan
dengan angka triwulan sebelumnya akibat divestasi beberapa
perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus,
meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden
di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya
neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut,
cadangan devisa yang mengalami penurunan menjadi sebesar
USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar
USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali
naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar.
Ditengah memburuknya (1) perekonomian global sebagai lanjutan
krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak
akhir 2011; (2) isu tapering off di Amerika Serikat sejak
pertengahan 2013; (3) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan
ketidakseimbangan eksternal (4) inflasi yang tinggi paska kenaikan
BBM bersubsidi; (5) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang
diikuti oleh berkurangnya kredit perbankan; ekonomi Indonesia
masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun
dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen).
Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 ini utamanya
disebabkan oleh: (1) turunnya pertumbuhan investasi
(pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding
9,7 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh
turunnya investasi non bangunan yang mempengaruhi hasrat
melakukan investasi dikarenakan turunnya harga komoditi
internasional; (2) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap
rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu
2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan
pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan
oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya
harga komoditi internasional. Masih tetap tingginya pertumbuhan
ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan
pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya
kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013,
konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3
- 155 -
persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh:
(1) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga
daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan
harga BBM bersubsdi; serta (2) kerjasama yang kuat antara
Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga
inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun
2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh
pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen
dibanding tahun 2012 (1,3 persen). Selanjutnya, sejalan dengan
melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar
1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya
6,7 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013
didorongoleh: (1) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5
persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor
perikanan; (2) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar
5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor
alat angkut, mesin & peralatannya; (3) sektor tersier tumbuh 7,0
persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor
pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen. Dari
sisi kesejahteran masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami
penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun
2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014
diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (1)
pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan
aman dan tertib; (2) terjaganya kelangsungan pembangunan dan
stabilitas moneter; (3) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; (4) membaiknya perekonomian dunia; (5) dengan
asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah
diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 5,3
persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.
3. Kondisi Perekonomian Provinsi Banten
Kondisi perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2013, juga ikut dipengaruhi oleh tekanan eksternal
seperti lambatnya penyelesaian krisis keuangan Zona Eropa, masih
lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat akibat permasalahan
utang dan fiskal di Amerika Serikat, serta kuatnya gejolak harga
- 156 -
komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian,
ketahanan ekonomi di Provinsi Banten secara umum masih terjaga
yang tercermin dari terjaganya kondisi indikator kinerja pembangunan
daerah di bidang perekonomian seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE), laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
pendapatan per kapita, dan investasi.
1) LPE
LPE Provinsi Banten menunjukkan trend yang terus meningkat.
Tahun 2010 LPE Provinsi Banten adalah sebesar 6,11 meningkat
mencapai 6,39% pada tahun 2011, tetapi pada tahun 2012
mengalami perlambatan menjadi 6,15%, kemudian mengalami
perlambatan menjadi 5,66% pada tahun 2013, namun demikian
masih dalam koridor target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-
2017. Diharapkan seiring dengan pemulihan dampak krisis
keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi
perusahaan-perusahaan besar di Banten, maka LPE pada tahun
2014 diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu
sebesar 6,6-6,8%.
2) Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan
kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa.
Laju inflasi tahun 2013 (Persentase perubahan IHK Bulan
Desember 2013 terhadap IHK Bulan Desember 2012) sama dengan
Inflasi “Year on Year” sebesar 9,65%.
3) Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun ketahun
telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin
di Provinsi Banten adalah sebesar 751.000 atau 7,46%, turun
menjadi 690.874 orang atau 6,26% pada tahun 2011, dan kembali
turun menjadi 648.254 orang atau 5,71% pada tahun 2012.
Namun demikian, pada September 2013, jumlah penduduk miskin
di Provinsi Banten kembali meningkat menjadi 682.710 orang
atau sebesar 5,89%.
4) Pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun
ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 TPT di Provinsi
- 157 -
Banten adalah sebesar 14,16%, turun menjadi 13,06% pada tahun
2011, pada tahun 2012 turun menjadi 10,74%.dan kembali turun
menjadi 9,9% pada tahun 2013.
5) PDRB
Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3
(tiga) tahun terakhir menunjukan grafik yang terus meningkat.
Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku
sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas
dasar harga konstan. Nilai nominal PDRB Banten triwulan III –
2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 63,21 triliun
ataubertambah Rp. 3,54 triliun dari triwulan sebelumnya,
sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.26,88 triliun,
bertambah Rp. 557,55 miliar dari triwulan sebelumnya. Dengan
demikian, sampai dengantriwulan III – 2013, PDRB Banten Atas
dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sudah
mencapaiRp. 180,56 triliun dan Rp. 78,97 triliun.
Sumber pertumbuhan q to q berasal dari industri pengolahan (0,52
persen), sektor pertanian, peternakan,kehutanan dan perikanan
(0,52 persen), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,48
persen). Secara y on y, sumber pertumbuhan berasal dari sektor
industri pengolahan (2,28 persen), sektor perdagangan, hotel dan
restoran (1,23 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi
(0,76 persen).
Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku
pada triwulan III tahun 2013 sebagian besar digunakan untuk
konsumsi rumah tangga termasuk konsumsi lembaga non profit
yaitu sebesar Rp.28,42 triliun dan Pembentukan Modal Tetap
Bruto sebesar Rp. 22,50 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 3,24
triliun digunakan untuk Konsumsi Pemerintah dan perubahan
stok sebesar Rp. 282,78 miliar. Nilai transaksi ekspor Banten pada
triwulan ini sebesar Rp. 55,68 triliun, sedangkan nilai impor
sebesar Rp.46,91 triliun. Sehingga net ekspor Banten masih
mengalami surplus senilai Rp. 8,78 triliun.
- 158 -
6) Investasi
Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk
pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan
sebagai pengeluaran barang modal yang diarahkan untuk
menunjang kegiatan produksi atau perluasan produksi. Ini
menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena
tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi
sisi konsumsi. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten
semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi
domestik/nasional. Kinerja investasi diperkirakan meningkat
tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan
Modal Tetap Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,39% pada
tahun 2011 menjadi 15,37% pada tahun 2012.
Belum stabilnya kondisi pemulihan perekonomian dunia juga
masih dirasakan dampaknya pada perlambatan kinerja
perekonomian Banten. Pertumbuhan ekonomi Banten pada
triwulan III 2013 ini melambat hingga 2,12 persen (q to q)
dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,15 persen. Pada
triwulan ini laju pertumbuhan ekonomi nyaris hanya didorong oleh
komponen konsumsi domestik,dimana konsumsi rumahtangga
tumbuh sebesar 5,54 persen, konsumsi pemerintah sebesar 13,44
persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11,85
persen, ekspor sebesar 0,77 persen, serta impor sebesar 0,34
persen. Sedangkan komponen perubahan inventori mengalami
kontraksi sebesar (12,98) persen.
Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal
Asing (PMA) di wilayah Banten tahun 2013 jauh melebihi tahun
2012. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2013 mencapai 592
proyek dengan nilai investasi sebesar USD 3.720,2 juta, sementara
itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD
2,716.3 juta atau terdapat peningkatan sebanyak 187 proyek atau
senilai USD 1.003,9 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam
negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek
pada tahun 2012 (Rp 5,117.5 milyar) menjadi sebanyak 100 proyek
(senilai Rp 4.008,66 milyar) pada tahun 2013. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten
- 159 -
cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya
peningkatan investasi melalui perbaikan proses kemudahan
perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi
investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi
juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri.
Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013
Tahun
PMDN PMA Total Investasi
PMA dan PMDN
Investasi (rupiah) Proyek Investasi
(milyar rupiah) Proyek
Investasi
(US$. Juta)
2010 75 5.852,6 280 1.544,2 19.710.000.000.000
2011 68 4.298,6 300 2.171,7 25.544.400.000.000
2012 66 5,117.5 405 2,716.3 -
2013 100 4.008,66 592 3.720,2 -
Sumber: BKPM RI Tahun 2013
Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca
perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang
disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi
pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi
Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum
di Banten pada tahun 2012 sebesar 90,946 trilyun rupiah dan
jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek
sebesar 106,191 trilyun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan terjadi
aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke
wilayah Provinsi Banten sebesar 15,245 trilyun rupiah.
Investasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang, dimana
pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 77,128 trilyun rupiah
dan dana pihak ketiga sebesar 32,665 trilyun rupiah, sehingga
jumlah investasi yang masuk sebesar 44,463 trilyun. Investasi
terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman
yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek
sebesar 15,738 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak
ketiga sebesar 2,507 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk
sebesar 13,231 trilyun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di
Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh
Bank umum sebesar 11,761 trilyun rupiah, sementara dana
- 160 -
simpanan pihak ketiga sebesar 3,765 trilyun rupiah, sehingga
investasi yang masuk sebesar 7,996 trilyun rupiah.
Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Pandeglang, dimana nilainya masing-masing sekitar 3 trilyun
rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula
peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan
jumlah simpanan dana pihak ketiga yang hampir sepuluh kali
lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak
sebesar 971 miliar rupiah dan posisi pinjaman sebesar 4,219
trilyun rupiah. Dana simpanan pihak ketiga Kabupaten
Pandeglang sebesar 1,397 miliar rupiah, sementara posisi
pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 4,658 trilyun
rupiah.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015
1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global
Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap
gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut.
Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah
akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015.
Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang
yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak
juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.
Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain
berasal dari: (1) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan
negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih
tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari
ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (2) perekonomian
Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan
motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri
di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun
sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk
jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, Terdapat tiga
perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015,
- 161 -
yaitu: (1) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild
recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan
permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor
Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) harga komoditas dunia masih
masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya
indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi
ekspor dan investasi Indonesia; (3) rencana akan berakhirnya
stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014
dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di
Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong
naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Dalam situasi
ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan
serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi
dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (1) penguatan
ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (2)
meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja
negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait
dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (3)
peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus
pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara
keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada
tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat
ditingkatkan pada tahun 2015.
2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional
Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai
dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga
tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok yang dihadapi
pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1) Memantapkan Perekonomian Nasional.
Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri
pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan
efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja
negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi;
- 162 -
2) Menjaga Stabilitas Ekonomi.
Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu
untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar
resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun nonmigas,
serta pengendalian arus modal;
3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan.
Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja
yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang
masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-
program pemberdayaan yang tepat dan terpadu.
Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan
memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan
ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8
persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan
stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif
tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar
5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin
menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya
meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta
memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan
negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja
negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor
riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat
dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian
ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari sasaran
pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,5 persen. Dari sisi
pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta
ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing
sekitar 5,5 persen dan 4,6 persen. Dengan meningkatnya
investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,6
persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas
ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,1
persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh
sekitar 1,8 persen. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian
- 163 -
diperkirakan dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian
diperkirakan tumbuh sekitar 3,5 persen, sektor industri
pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,8 persen dan sektor
pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 0,9
persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih;
konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan
telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta
jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar sekitar 5,5
persen; 6,5 persen; 5,7 persen; 10,0 persen; 7,4 persen; serta 5,4
persen. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi
sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar
Rp 3.921,3 triliun.
Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada
upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui
penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan tetap
diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit
transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan
suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya.
Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 – 5,0
persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran
Rp.11.500 – Rp. 12.000 per dolar AS. Penguatan operasi moneter,
pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan
akan didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektivitas
transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat
struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan
pembangunan. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial akan
diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta
pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan
stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan
terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap perbankan (financial inclusion). Beberapa hal penting
terkait implementasi kebijakan moneter ke depan, diantaranya:
(1) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku
kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (2) Kedisiplinan
dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan
ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (3) Komunikasi yang
- 164 -
intensif antara BI dan Pemerintah dengan masyarakat sangat penting
untuk menjangkar persepsi pasar; (4) Penguatan kebijakan
struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan
pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi
BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman
pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.
Penerimaan ekspor tahun 2015 diperkirakan meningkat sekitar
8,5 persen, didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang
naik sekitar 6,8 persen. Sementara itu, impor diperkirakan
meningkat sekitar 6,1 persen, didorong oleh peningkatan impor
non-migas yang naik sekitar 5,9 persen. Dengan defisit sektor jasa-
jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi
berjalan pada tahun 2015 diperkirakan defisit sebesar USD19,9
miliar. Sementara itu surplus neraca modal dan finansial
diperkirakan sebesar USD27,6 miliar didorong oleh meningkatnya
investasi langsung asing (neto) sebesar USD17,8 miliar dan
investasi portfolio (neto) sebesar USD11,9 miliar, sedangkan
investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD2,1 miliar.
Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada
tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar sehingga
cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 116,4 miliar.
Dalam tahun 2015, setelah terselenggaranya pemilihan anggota
DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih
mendorong harapan atau ekspektasi masyarakat untuk
melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku
bunga perbankan dalam tahun 2015, pertumbuhan kredit
perbankan diperkirakan akan meningkat lagi, demikian pula
dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa
efek Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat
berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman
terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim
perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya
perkembangan pasar keuangan di dalam negeri.
Pengangguran
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dan
Kemiskinan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai
- 165 -
kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran Kuantitatif tingkat
pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada
tahun 2015.
3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Banten
1) Tantangan perekonomian di Provinsi Banten pada tahun 2015
antara lain yaitu:
a. Penciptaan Lapangan Kerja
Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun
2015 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun
2013, beban angkatan kerja terbuka masih sebesar 9,9%
ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau
bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per
minggu sebesar 15,7%. Sehingga beban nyata dalam
penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 4,1%. Daya saing
ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja
yang memiliki pendidikan SD ke bawah masih tetap
mendominasi, yaitu sebesar 39 % atau sebanyak 1.807,3ribu
orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP
sebesar 866 ribu orang (19%), SLTA keatas sebesar 1.437,5
ribu orang (31%)sementara penduduk bekerja dengan
pendidikan tinggi sebesar 526,2 ribu orang yang terdiri dari
pendidikan diploma 143,2 ribu orang (3,1%) dan penduduk
yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 383 ribu
orang (8,3%).
b. Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran
perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada
bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89%)
meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk
miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang
(5,74%). Selama periode Maret 2013 - September 2013, jumlah
penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 50,66 ribu
orang (dari 363,80 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 414,46
ribu orang pada September 2013), sementara di daerah
- 166 -
perdesaan berkurang 24,20 ribu orang (dari 292,45 ribu orang
pada Maret 2013 menjadi 268,25 ribu orang pada September
2013).
Pada periode Maret-September 2013, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
menunjukkan kenaikan. Kenaikan P1 mapun P2 di perkotaan
cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk
miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu, kondisi
di perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan.
Selain itu, diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan
utama penanggulangan kemiskinan seperti diantaranya
pertumbuhan penduduk masih cukup besar, Petani dan
nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang semakin terbatas,
Peluang usaha dan pengembangan usaha masyarakat miskin
yang terbatas, Urbanisasi yang memperparah kemiskinan
perkotaan (slum dan squatter), Rendahnya kualitas SDM,
khususnya usia muda, Rendahnya penyerapan tenaga kerja
sektor industri, Masih banyak daerah terisolir, dengan akses
pelayanan dasar yang rendah, Belum tersedianya jaminan
perlindungan sosial yang komprehensif, serta social exclusion
(marjinalisasi), seperti kepada penduduk: difabel, berpenyakit
kronis, ilegal, dll.
Akibat kondisi kemiskinan saat ini dan tantangan ke depan
diperlukan rencana khusus untuk percepatan penurunan
kemiskinan–MP3KI melalui pendekatan perlindungan sosial
yang universal, pengembangan pelayanan dasar, dan
pengembangan penghidupan yang berkelanjutan melalui
sinergitas program/kegiatan dari pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat, sesuai kondisi wilayah. MP3KI ini dilakukan
melalui strategi Perluasan jangkauan program-program
bersasaran (targeted) untuk penduduk miskin dan rentan,
Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan
berdasarkan koridor pulau dan kawasan khusus, dan
Pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan
kemiskinan diseluruh kebijakan dan program pembangunan.
- 167 -
c. Porsi Investasi Domestik Masih Sangat Rendah
Berdasarkan Data Indef, 75% dari sektor investasi dikuasai
asing, sementara investasi domestik cuma menyumbang 25%.
Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia
semakin hari semakin menjauhkan rakyat dari sumber daya
ekonominya sendiri.
d. Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan
Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan
semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2012 GR
sebesar 0,38, kemudian pada 2013 sudah meningkat menjadi
0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan kian meningkat.
Dengan didasarkan pada konsep membangun kerjasama.
Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai bidang yang
mampu menggerakan bidang lain melalui percepatan
transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat
terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada
tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan
pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan
nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun.
Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil yang
tinggi dan konsisten disertai pengendalian inflasi.
Pertumbuhan ekonomi riil yang diharpakan sebesar 6,4-7,5 %
pada tahun 2011-2014 dan 8,0-9,0% pada periode 2015-2025,
sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada
tahun 2025. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi
dengan dunia usaha baik investor domestik maupun
mancanegara. Salah satunya dengan membuat regulasi yang
memungkinkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru.
Untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru,
pembangunan ekonomi diarahkan pada 8 (delapan) program
utama dan 22 kegiatan utama. Sebagai prasyarat terbentuknya
pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah
pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan
keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas
- 168 -
antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi,
serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2) Prospek perekonomian di Provinsi Banten
Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah tahun 2015
mendatang, perlu memperhatikan perkembangan dan prospek
ekonomi nasional tahun 2015. Perbandingan kondisi ekonomi
makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2015 terlihat
sebagaimana Tabel 3.2.
Tabel 3.2
Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2015(%)
NO URAIAN
INDIKATOR
REALISASI 2012 REALISASI 2013 TARGET 2014 TARGET 2015
BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL
1 Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6,15 6,23 5,66 - 6,6-6,8 6,4-6,9 6,7-6,8 5,5-6,3
2 Laju Inflasi 4,37 4,3 9,65 - 4,5 ± 1 5,0 4,5 3,0-5,0
3 Penduduk Miskin 5,71 11,96 5,89 11,7 5,3-5,0 8,0-10,0 5,1-4,8 6,5-8,0
4 Pengangguran
Terbuka
10,13 6,1 9,9 - 9,74 5,6-6,0 9,24 5,0-5,5
Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan
nasional yang telah dicapai, untuk indikator inflasi, jumlah
penduduk miskin dan pengangguran terbuka di tahun 2015
berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan
tahun-tahun sebelumnya, perlu kerja keras untuk mencapai
target-target yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-
2017.
Pada tahun 2015, pembangunan perekonomian daerah Provinsi
Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan
ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar
terutama kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu,
diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha)
sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh
kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan
usaha kecil dan menengah. Dalam kaitan tersebut diatas,
pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan
investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi
hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan
- 169 -
prosedur perijinan, memberikan kemudahan kredit/pinjaman
usaha terutama bagi kelompok usaha kecil menengah,
mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan
komoditas unggulan untuk diproduksi massal yang dapat
menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar
bagi perekonomian masyarakat banten, meningkatkan penyediaan
infrastruktur dan energi, dan lain-lain.
3.1.3 Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah dan Peningkatan
Lapangan Kerja.
Parameter keberhasilan pembangunan bukan hanya semata-mata besaran
target Pertumbuhan ekonomi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses
pertumbuhan ekonominya yang harus sehat. Sehat dari sisi pemerataan
pembangunan antar wilayah, berkurangnya kesenjangan kesejahteraan dan
bergeraknya sektor riil serta tumbuhnya investasi. Belanja Pemerintah, khususnya
belanja Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari kerangka pertumbuhan
ekonomi diarahkan harus dapat menjadi akselerator bagi peningkatan investasi,
peningkatan produktivitas daerah khususnya yang berbasis ekspor dan
mengurangi ketergantungan akan barang-barang impor. Dengan demikian akan
terjadi penambahan aliran modal dalam menggerakan ekonomi secara
keseluruhan. Penciptaan peningkatan produktivitas melalui akumulasi modal dari
hasil peningkatan investasi dan perluasan pasar keluar daerah/ekspor akan makin
meningkatan permintaan atau penciptaan tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan.
Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak
hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi peningkatan
produktivitas tetapi juga bagaimana belanja pemerintah dapat menyelesaikan
masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan.
Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Balanja
pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar
tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan
kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas sumber daya
manusia. Belanja penanganan kemiskinan tidak hanya sekedar jaring pengaman
sosial seperti raskin, beasiswa, penanganan gizi buruk tapi diarahkan juga pada
pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan
kemiskinan masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif.
- 170 -
Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahan pertumbuhan
ekonomi yang sehat. Untuk itu dibagi arahan dua kategori belanja, yaitu crisis
action program dan development agent program. Pembagian ini tentunya
berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan
disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat
krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain
sebagainya.
Kategori crisis action program adalah program rencana tindak untuk
menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai
bagian dari kebijakan pro poor, pro job dan sekaligus juga pro growth dengan skala
terbatas untuk katergori masyarakat ekonomi lemah. Crisis action program terbagi
atas jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemberdayaan ekonomi (injection
up grade). Jaring pengaman sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam
mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti raskin,
beasiwa pendidikan atau pendidikan gratis, pengobatan gratis, penanganan
kekurangan gizi, bantuan benih gagal panen dan kegiatan lainnya, sedangkan
pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi
masyakat yang berada pada kategori krisis atau prasejahtera menuju sejahtera
dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa
tergantung pada pihak lain.
Ketegori development agent program adalah program pembangunan yang
diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit dalam pengembangan
ekonomi dan pembangunan yang memiliki multiplier effect atau dampak ganda yang
besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja (pro job)
maupun dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Development
agent terbagi atas akselerator, back up agent dan follower. Akselerator adalah
program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau pengungkit bagi
aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik
pemberian insentif maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum
target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai
kompetitif dan komparatif investasi. Contoh dari program akselerator
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), revitalisasi logistic management,
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan industri (industrial
estate), agropolitan, minapolitan, kawasan strategis Bojonegara dan pengembangan
program tematik lain yang memiliki dampak ganda, seperti sistandu dan
pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat. Back up agent adalah program
- 171 -
dari development agent yang berfungsi untuk mendukung terlaksananya program
akselerator. Contoh dari program back up agent adalah seperti pengembangan
konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke KEK atau ke
pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan kelembagaan masyarakat dan
pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program back up agent sangat penting
bagi keberlangsung program akselerator selama dunia usaha belum dapat
melaksanakannya sendiri. Follower adalah program yang menjadi pengikut sebagai
akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi
pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersama-sama dunia usaha lain dalam
mengembangkan dampak program akselerator.
Keberhasilan kinerja belanja pemerintah pada masing-masing program tidak
identik dengan besaran belanja/investasi pada masing-masing program. Karena
belanja pemerintah tidak hanya sekedar dalam bentuk anggaran yang tercantum
dalam APBN/APBD saja tetapi juga termasuk belanja yang sifatnya kebijakan yang
kadangkala kinerjanya lebih besar, seperti belanja pada kebijakan penetapan KEK
dan Kebijakan revitalisasi managemen logistik.
Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa
kondisi perekonomian Provinsi Banten telah mampu menunjukan peningkatan
yang signifikan dilihat dari meningkatnya indikator-indikator perekonomian makro,
seperti: LPE, PDRB, perkembangan kinerja sektoral, pendapatan per kapita, laju
inflasi, PAD dan struktur investasi daerah.
Secara umum kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2015, akan
diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro
growth) yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), serta
mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan (pro poor) sesuai dengan
target RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, namun tetap memperhatikan
pembangunan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak perusakan
lingkungan yang telah terjadi seperti terjadinya banjir (pro environment). Untuk itu
kebijakan ekonomi yang akan ditempuh adalah melalui:
1. Meningkatkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan.
Peningkatan investasi akan diperkuat program konektivitas dan daya dukung
pusat-pusat pertumbuhan, baik kawasan industri, Kawasan Pariwisata
Tanjung Lesung, agropolitan, minapolitan, dan kawasan pusat pertumbuhan
strategis lainnya. Dengan kondisi permintaan pasar investasi yang relatif tinggi,
khususnya di sektor industri akan terakselerasi lebih cepat dengan dukungan
- 172 -
konektivitas pada simpul-simpul transportasi regional dan global, dukungan
infrastruktur produksi seperti air baku dan listrik serta dukungan regulasi
kebijakan yang membuat kompetitif dunia usaha.
Kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan ekonomi ruang. Beberapa
pendekatan pembangunan berbasis ekonomi ruang telah dilaksanakan, seperti
pengembangan agropolitan, minapolitan, penetapan pusat-pusat pertumbuhan,
penetapan kawasan strategis, penetapan wilayah pembangunan, penetapan
desa pusat pertumbuhan, dan lain sebagainya.
Kerangka yang dipakai adalah penetapan kawasan growth pole atau pusat
pertumbuhan secara ruang geografis sekaligus sebagai growth centre atau pusat
pertumbuhan aktivitas ekonomi. Growth centre dan growth pole ini diarahkan
untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya/
hinterlandnya. Aktivitas ekonomi growth centre akan sangat tergantung dari
kawasan hinterlandnya, demikian juga sebaliknya kawasan hinterland akan
dapat berkembang apabila fungsi pelayanan oleh kawasan growth centre
dilakukan secara optimal. Growth centre akan berfungsi sebagai pusat distribusi
dan koleksi atau sebagai pusat transaksi perdagangan bagi hasil produksi
kawasan hinterland dan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku produksi
kawasan hinterlandnya. Selain itu berfungsi pula menjadi pusat pelayanan
sosial, kesehatan dan pendidikan. Penetapan growth centre diharapkan akan
ada aktivitas spread effects (efek penjalaran) dalam bentuk trickle down effect
berupa efek peningkatan kinerja aktivitas ekonomi didaerah hinterland. Namun
demikian untuk beberapa aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu yang
secara khusus menjadi development agent seperti kawasan industri, kawasan
pariwisata akan menjadi kawasan produksi dan sebaliknya kawasan
hinterlandnya menjadi kawasan pendukung untuk pelayanan seperti
perdagangan, pemukiman dan aktivitas sosial. bahkan pemenuhan kebutuhan
bahan baku.
Pusat pertumbuhan karena fungsi spesifik seperti kawasan industri, kawasan
pelabuhan, kawasan pariwisata dan lain sebagainya mempunyai wilayah
pelayanan yang berbeda secara umum. Pusat pertumbuhan akan membentuk
magnetisme ruang dan akan saling tarik menarik dengan pusat pertumbuhan
lain. Penetapan leveling pusat pertumbuhan yang diarahkan akan membentuk
pola yang harmonis dalam pola aliran barang dan sekaligus akan
mengefisienkan investasi infrastruktur pelayanan oleh pemerintah.
Keterhubungan antar pusat pertumbuhan dalam berbagai level akan menjadi
- 173 -
pengintegrasi dari megnetisme ruang. Unsur investasi infrastruktur jalan
menjadi penyearah dalam pembangunan ekonomi berbasis tata ruang karena
dengan adanya jalan penghubung akan terjadi kelancaran pola distibusi dan
koleksi barang-barang yang bersifat ekonomis.
Sebagaimana proses pertumbuhan kota-kota dan kawasan-kawasan aktivitas
ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ada yang terjadi secara alamiah dan ada
pula yang dibentuk dan diarahkan sesuai dengan rancangan pembangunan
ekonomi. Pembentukan pusat pertumbuhan baru harus diarahkan sesuai
dengan mekanisme dan permintaan pasar investasi, tentunya harus diikuti
dengan penetapan kebijakan insentif dalam menarik dunia usaha, dan
didukung pula oleh kesiapan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota untuk investasi dalam bentuk infrastruktur baik untuk
aktivitas ekonomi maupun sosial kepemerintahan. Untuk itu pasar investasi
kawasan, mulai dari industri, pariwisata, minapolitan, agropolitan dan kawasan
strategis lainnya yang telah tumbuh mulai dari pantai utara Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan bersambung ke wilayah barat
sepanjang Selat Sunda mulai Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten
Pandeglang sampai ke wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak.
Ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota diwilayah utara dengan wilayah
selatan terjadi karena faktor aktivitas ekonomi yang tidak seimbangan.
Pertumbuhan alamiah akan makin memperbesar “gap” pembangunan utara
versus selatan. Dengan penetapan kota kecil Bayah, Malingping dan
Panimbang sebagai pusat pertumbuhan yang “diarahkan” sebagai growth centre
di wilayah selatan harus pula didukung dengan peningkatan infrastuktur
ekonomi dan sosial sekaligus pula dirancang dengan aktivitas ekonomi yang
diarahkan sebagai “development agent”. Dengan dukungan sumber daya alam
yang melimpah dan keindahan alam yang memukau maka development agent
berupa pembangunan pariwisata dalam skala besar dan turunan aktivitas
sumber daya alam akan menjadikan wilayah selatan yang akan datang menjadi
lebih maju. Dukungan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan laut akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota di wilayah selatan.
Pembangunan tata ruang bukan sekedar membentuk secara ekonomi tetapi
sustainable development harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi
dalam konsep pembangunan, khususnya dalam pembangunan lingkungan
hidup. Water management dalam keberlangsungan ekonomi sangat terkait
dengan tata ruang. Di Provinsi Banten bukan sekedar pemeliharaan tetapi
- 174 -
sudah harus dalam taraf recovery untuk menyelesaikan masalah kebutuhan air
yang sustainable. Posisi banjir dikala musim hujan dan kekeringan dimusim
kemarau menjadi penanda kebutuhan pengaturan recovery tata ruang sebagai
bagian dari water menagement. Disinilah salah satu fungsi koordinasi
penggunaan/ pengendalian tata ruang, khususnya dalam land use planning
demi pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.
Dalam orientasi pandangan berbasis pusat pertumbuhan wilayah utara
Provinsi Banten mulai dari Kabupaten Tangerang sampai ke Barat Cilegon,
Anyer dan Merak akan menjadi pusat pertumbuhan terbesar yang
menggerakan ekonomi Provinsi Banten. Kekuatan pelabuhan, industri petro
kimia, industri baja dan industri pengolahan lainnya akan menjadi development
agent yang mengungkit multiflier effect aktivitas ekonomi lainnya. Untuk
tumbuh sesuai dengan yang diharapkan maka pembangunan konektivitas dan
daya dukung kawasan menjadi salah satu kebijakan pembangunan ekonomi.
2. Revitalisasi investasi.
Pemerintah daerah yang berhasil secara ekonomi ditandai dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan kerja yang
mampu mengikis pengangguran. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kondisi
wilayah atau daerah secara ekonomi memiliki nilai kompetitif investasi atau
dengan kata lain daerahnya memiliki daya saing ekonomi.
Pemahaman akan daya saing daerah tidak terlepas dari kompetisi antara
daerah, bahkan harus memiliki daya saing secara global karena aktivitas
ekonomi dunia sudah sangat sulit dibatasi oleh batasan administrasi negara,
apalagi batasan provinsi dan kabupaten. Proteksi atas produksi dalam negeri
hanya akan menyebabkan balasan proteksi atas barang-barang ekspor. Yang
akan terjadi adalah persaingan yang tidak terelakan atas produksi lokal dengan
asing baik didalam pasar lokal, regional maupun pasar internasional. Siapa
yang memiliki produk yang kompetitif dialah yang akan menjadi market leader.
Dan untuk menjadi market leader harus memahami kerangka supply chains,
dimana pola supply-demand berada pada kesetimbangan yang baik yang
menghasil biaya produksi yang efisien.
Dalam entitas ekonomi, supply chains Provinsi Banten tidak terlepas dari supply
chains Nasional dan Global. Pola produksi dan pasar sudah tidak mengenal
batasan administratif. Lebih dari seratus negara terlibat dalam kegiatan ekspor
impor dengan Provinsi Banten. Sebagai bagian dari komunitas supply chains
- 175 -
ekonomi internasional, maka brand image Provinsi Banten dalam bidang
ekonomipun, khususnya investasi telah tercatat di mata para investor masing-
masing baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu kerangka supply
chains management diterapkan sebagai bagian kerangka revitalisasi investasi
yang memadukan pemilihan komoditas produk, kekuatan pasar, kerangka
pembiayaan, dan logistik management dalam mengelola pembangunan
perekonomian di Provinsi Banten untuk menjadikan brand images daerah yang
kompetitif dalam menarik investasi. Beberapa variable yang diterapkan dalam
konsep diantaranya : (1) Pemberdayaan produk lokal, (2) Peningkatan dan
pengayaan Produk substitusi impor, (3) Perkuatan pasar lokal, (4) Revitalisasi
dan restrukturiasi logistik management, (5) Revitalisasi pembiayaan, (6)
Kemitraan usaha kecil, menengah dengan usaha besar dengan kerangka
keterkaitan proses produksi dan pasar, (7) Revitalisasi dan restrukturisasi pasar
investasi, (8) Reorientasi pasar eksport dan (9) Peningkatan orientasi pasar
domestik.
Variabel-variabel di atas pada dasarnya saling terkait dan membentuk sistem.
Perbaikan pada satu variable akan memberikan kontribusi peningkatan
perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi kalau secara bersama-sama
memberikan kontribusi maka akan meningkatkan perbaikan ekonomi lebih
signifikan.
Sebagaimana kita ketahui, saat ini serangan produk asing khususnya dari
negara China telah membanjiri pasar dalam negeri termasuk di Provinsi
Banten. Permintaan pasar dalam negeri atas produk asing didasarkan atas
harga yang murah dan barang yang berkualitas dan juga sebagian warga telah
minded dengan barang-barang berlabel merk terkenal. Kecintaan atas produk
dalam negeri telah luntur. Nasionalisme dikalahkan oleh hukum ekonomi.
Namun demikian, hal ini akan memunculkan kesadaran baru bahwa produk
dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tuan di
negeri orang. Hukum ekonomi harus diikuti untuk menjadi market leader.
Produk dalam negeri harus kompetitif. Efisiensi biaya produksi harus
dilakukan. Pasar harus direbut. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan
produk lokal. Pemberdayaan produk lokal mempunyai dimensi kinerja yang
harus komprehensif. Berbagai sektor harus saling mendukung. Permodalan
harus didukung oleh sektor pembiayaan, Perlu peningkatan kemampuan
sumber daya manusia baik teknis maupun management, perlu difasilitasi
akses pasar dan akses bahan baku. Secara operasional, pemberdayaan produk
- 176 -
dapat dilakukan berdasarkan kasus perkasus sesuai dengan tingkat
permasalahan. Pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari kegiatan ekspor
impor menunjukan nilai yang relatif kecil apabila dilihat dari sumbangan PDRB
karena nilai impor mendekati nilai ekspor, sementara pertumbuhan ekonomi
yang baik harus ditunjukan dengan selisih ekpor yang besar dikurangi impor.
Artinya ada nilai lebih Location Quotient dari hasil proses produksi berbanding
dengan wilayah luar banten. Pertambahan pendapatan dari selisih ekpor impor
menjadikan pertambahan re-investasi di dalam wilayah Banten. Ironisnya
komoditi ekpor impor yang terbesar di Provinsi Banten adalah dari komoditas
Kimia dimana Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon sebagai pusat
Industri Kimia terbesar di Indonesia.
Memperhatikan kondisi besaran barang-barang impor, khususnya yang terkait
dengan bahan baku produksi industri, maka peningkatan dan pangayaan
produk substitusi impor ke dalam konsep supply chain management yang
tentunya akan memiliki kaitan dengan rancangan perkuatan pasar lokal,
Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi dan peningkatan orientasi pasar
domestik. Besaran impor khususnya bahan baku industri akan menciptakan
pasar investasi untuk subtitusi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri
dan sekaligus memperkuat pasar domestik. Kekuatan industri kimia hulu akan
menciptakan rangkaian berbagai industri sampai ke konsumen. Indonesia
dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus empat puluh juta merupakan
pasar konsumsi yang sangat besar dan harus dapat dipenuhi oleh industri
dalam negeri. Provinsi Banten sebagai pusat industri kimia hulu dapat menjadi
pusat pengembangan industri secara keseluruhan di Indonesia.
Orientasi pasar domestik atau pasar dalam negeri bagi industri-industri di
Provinsi Banten harus menjadi target kinerja ekonomi karena jumlah
penduduk Indonesia yang besar menjadi potensi pasar disatu sisi dan besaran
impor atas barang-barang yang sebenarnya masih bisa diproduksi di dalam
negeri masih sangat besar. Orientasi pasar domestik pada dasarnya merupakan
konsep substitusi produk impor yang diperluas dari wilayah Provinsi Banten.
Perbedaannya hanya terletak pada pemahaman data pasar domestik atas
barang-barang impor. Kemampuan daya saing dengan barang impor dalam
merebut pasar domestik di luar Provinsi Banten bukan hanya dari efisiennya
biaya produksi di pabrik tetapi kemampuan efisiensi di logistic cost termasuk
didalamnya biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri karena di Indonesia
- 177 -
biayanya termasuk sangat mahal. Untuk itu managemen logistik menjadi target
fokus dalam kerangka supply chain management.
Pendekatan managemen logistik sebagai bagian dari restrukturisasi efisiensi
produtivitas daerah, baik dalam kerangka efisiensi produksi pada sektor riil
maupun dalam kerangka ketahanan daerah, khususnya pangan. Kebijakan
pembangunan revitalisasi managemen logistik muncul berdasarkan fakta
adanya cost logistic yang mahal di satu sisi tetapi pada sisi lain kapasitas
infrastuktur logistik yang masih banyak tidak terpakai menjadi anomali
tersendiri dalam struktur ekonomi di Provinsi Banten khususnya dalam
aktivitas ekspor- impor. Dengan posisi geografis Selat Sunda sebagai sea line
internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang banyak dilalui
kapal niaga antar negara membuat Provinsi Banten pada posisi tawar logistic
bisnis yang kompetitif, apalagi dengan potensi pasar produksi ekspor-impor
yang besar dan infrastuktur jalan yang memadai. Demikian juga dalam siklus
supply demand pada komoditas pangan terjadi anomali yang menyebabkan
biaya tinggi karena system logistik yang belum masuk sebagai bagian dari
siklus supply chains management.
Sejalan dengan itu pendekatan managemen logistik yang banyak melibatkan
stake holder menjadi agenda dalam mengimplementasikan Banten sebagai
Gerbang Investasi yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi.
Deklarasi Gerbang Investasi harus diikuti pula dengan peningkatan Brand
Image investasi di Provinsi Banten, dimana komparatif logistic cost sebagai
penyuara dalam global image. Suara berita yang bersifat good news atau berita
baik akan mendapat sambutan dunia usaha (investasi). logistic cost di Indonesia
termasuk yang paling mahal di dunia, sementara logistik akan masuk dalam
variable cost produksi yang harus dibayar konsumen. Persaingan harga sudah
bukan lagi domain persaingan pengusaha tetapi sudah menjadi domain
persaingan antar negara/pemerintah daerah karena peran pemerintah dan
pemerintah daerah yang besar dalam sumbangannya untuk mereduksi biaya
produksi di suatu daerah/negara, khususnya yang berkaitan dengan logistik
dan fiskal. Kegagalan dalam mereduksi biaya logistik akan menyebabkan
kegagalan pembangunan ekonomi, karena orientasi komoditas ekspor akan
melemah bahkan pasar lokal akan dapat di rebut dan dipenuhi oleh barang-
barang Impor.
Provinsi Banten sebagai daerah yang secara ekonomi tumbuh dan berkembang
pesat dengan basis kegiatan industri termasuk industri berorientasi ekspor.
- 178 -
Kegiatan Industri telah menyumbang rata-rata sekitar 50% (lima puluh prosen)
pada PDRB Provinsi banten. Kegiatan industri yang berorientasi ekspor dan
berbahan baku impor sebagian besar atau sekitar 85 % melalui outlet
Pelabuhan Tanjung Priok, sementara yang melalui Pelabuhan di Provinsi
Banten kurang dari 15 % sebagian besar barang curah di Pelabuhan Cigading
milik PT. Krakatau Bandar Samudra. Dikatakan anomali ekonomi karena
variable cost logistic ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih mahal dari pada ke
Pelabuhan di Provinsi Banten, semisal Pelabuhan Merak Mas di Merak Cilegon.
Selain itu kapasitas pelayanan Pelabuhan Merak Mas baru terpakai sekitar 5 %
dari kapasitas terpasang. Seluruh infrastruktur pelabuhan telah siap.
Pelayanan Bea cukai telah dilengkapi dengan sistem EDI (Electronic Data
Interchange) dan pelayanan karantinapun telah tersedia.
Adanya anomali permasalahan logistik ekspor-impor di Provinsi Banten
memperlihatkan bahwa adanya sesuatu hal yang tidak terkoneksikan dalam
uraian masalah ekonomi yang dihadapi mengingat variable harga dan kesiapan
pelayanan telah pada kondisi yang kompetitif. Hal ini dilihat sebagai peluang
untuk menaikan kinerja ekonomi yang signifikan.
Pada ketahanan pangan, tataran management logistik menjadi sangat penting
karena ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang harus
dan dapat mengantisipasi kerawanan pangan dan kerawanan social. Kesiapan
logistik pangan Provinsi dibentuk sebagai pelengkap ketahanan pangan
nasional, dimana Provinsi Banten telah memiliki cadangan beras provinsi yang
selalu dipelihara tingkat ketersediannya. Pada tingkat masyarakat dibentuk
cadangan pangan pada lumbung-lumbung beras yang tersebar di sebagian
wilayah dan akan terus dikembangkan menjadi ketahanan pangan lokal.
Ketahanan logistik pangan akan membantu mengendalikan tingkat inflasi,
mengingat salah satu sumbangan terbesar inflasi dari bahan makanan dan
makanan olahan. Dengan terkendalinya inflasi akan menjaga tingkat daya beli
masyarakat dan sekaligus menyumbang pengurangan kemiskinan.
Menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target kinerja. Tim Pengendali inflasi yang
telah terbentuk pada tahun 2010 bertugas mengendalikan harga yang
sekaligus memberikan pengaruh pada ketahanan tingkat daya beli masyarakat.
Dengan terpeliharanya tingkat daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi
akan mendorong tingkat permintaan. Pertumbuhan Ekonomi yang didorong
tingkat konsumsi akan lebih terjaga lagi dengan mengendalikan tingkat inflasi.
- 179 -
Peningkatan investasi yang diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil
khususnya di sektor primer adalah dengan merestrukturisasi dan merevitalisasi
pembiayaan. Dengan konsep “pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja
pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota
tetapi pembiayaan pembangunan merupakan resultanste pembiayaan
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat”. Belanja pemerintah hanya bersifat
stimulan, fasilitasi dan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha.
keberhasilan pembangunan bukan diakibatkan oleh besarnya belanja
pemerintah tetapi yang lebih penting adalah bagaimana belanja pemerintah
tepat sasaran dalam menggerakan lokomotif investasi dunia usaha dan
investasi masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya dapat dilihat dari
bagaimana pergerakan uang dalam satu daerah. Pergerakan uang merupakan
bukti kinerja dan dinamisasi aktivitas ekonomi. Pergerakan uang dapat kita
lihat dari neraca lembaga keuangan seperti perbankan. Parameter-parameter
yang terdapat dalam neraca perbankan dapat menjadi patokan dalam
keberhasilan pembangunan ekonomi. Memperbaiki dan memfasilitasi kinerja
pada lembaga keuangan khususnya perbankan dapat menjadi perbaikan
kinerja pembangunan. Terlebih lagi lembaga keuangan dapat menjadi alat
penarik investasi yang signifikan apabila kinerja ekonomi di sektor riil di daerah
bersangkutan makin berkembang. Dengan posisi seperti ini maka lembaga
keuangan/ perbankan merupakan mitra strategis dalam pembangunan
ekonomi.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung kinerja pembiayaan usaha
mikro kecil yang memiliki keterbatasan akses dan konetivitas dengan lembaga
pembiayaan, khususnya perbankan disatu sisi dan azas prudential atau kehati-
hatian lembaga pembiayaan, maka perlu lembaga pendukung konektivitas dan
intermediasi pembiayaan, yaitu Lembaga Penjamin Kredit Daerah dan
Konsultan Keuangan Mitra Bank. Untuk itu sejak tahun 2013 telah
dipersiapkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan penyuluh pertanian,
peternakan dan kehutanan serta yang lainnya yang berfungsi sebagai
konsultan keuangan mitra bank dan pada tahun 2015 akan lebih diperkuat,
termasuk perkuatannya melalui pendirian Bank Banten. Dengan pemantapan
restrukturisasi dan revitalisasi pembiayaan akan memperkuat fungsi
intermediasi perbankan dari intermediasi investasi statis menjadi investasi
dinamis, dari kredit konsumtif menjadi kredit investasi dan produktif.
- 180 -
Peningkatan Investasi pada sektor produksi berbasis produk subtitusi impor
sebagai bagian dari konsep peningkatan LPE didasarkan bahwa selisih ekspor
dengan impor relatif kecil di Provinsi Banten, sehingga sumbangan yang besar
dari ekspor tersedot oleh komoditas impor. Untuk itu dengan data dasar
besarnya backward effect dan data komoditas impor, menjadi dasar dalam
menarik investasi dan memproduksi komoditas tertentu. Peningkatan produk
subtitusi impor berarti mendayagunakan pasar domestic dengan memperkuat
produksi domestik. Diharapkan melalui strategi ini laju pertumbuhan ekonomi
di Banten dapat terus meningkat dan sekaligus memperbanyak lapangan kerja
yang baru.
3.1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten
Perkembangan kondisi kemiskinan sampai dengan tahun 2013 dan
jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Periode Maret –
September 2013 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di
Provinsi Banten pada September 2013 mencapai 682.710 orang (5,89
persen), meningkat sebanyak 26,47 ribu orang (4,03 persen)
dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar
656.243 orang (5,74 persen). Selama periode Maret-September 2013,
penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 50,66 ribu
orang (13,93 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang
sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen). Terkait dengan peningkatan
jumlah penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September
2013, di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya
adalah sebagai berikut :
1) Selama Periode Maret 2013 – September 2013 inflasi umum relatif
tinggi, yaitu sebesar 5,76% akibat kenaikan harga BBM pada bulan
juni 2013.
2) Upah buruh konstruksi secara rill turun sebesar 3,15% dari Rp.
44.471,- menjadi Rp. 43.070,-
Sementara itu beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan
persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September
2013 di perdesaan adalah sebagai berikut:
1) Upah rill buruh pertanian meningkat dari Rp. 22.340,- menjadi Rp.
22.609,- pada September 2013.
- 181 -
2) Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian triwulan I ke triwulan II
2013 menunjukan angka positif yaitu sebesar 2,11%.
Terkait dengan perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah
penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode Maret – September
2013 dapat di jelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini:
Gambar. 3.1
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2004 - 2013
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan
adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan
kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret-
September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman
Kemiskinan meningkat dari 0,695 pada Maret 2013 menjadi 1,021
pada September 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan
naik dari 0,158 menjadi 0,293 pada periode yang sama. Peningkatan
nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk miskin semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi
dibadingkan dengan penurunan di perkotaan, hal ini mengindikasikan
bahwa perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin di
- 182 -
perdesaan lebih baik di bandingkan dengan keadaan di perkotaan.
Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Kenaikan P1 maupun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini
memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin
terpuruk. Sementara itu kondisi di Perdesaan tidak terlalu berubah
secara signifikan.
2. Prinsip, Strategi dan Kelompok Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah pusat dan
daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di
tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) di tingkat daerah. Tim Penanggulangan kemiskinan ini
bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan
mengendalikan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan yang
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan 4
(empat) prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif
yaitu:
1) Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;
2) Peningkatan akses pelayanan dasar;
3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
4) Pembangunan yang inklusif.
Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan
dilakukan dengan strategi:
1) Mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin;
2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan mayarakat miskin;
- 183 -
3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta
kecil dan;
4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan.
Strategi dijalankan dengan berbagai program penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan
kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan
ekonomi.
Pada level provinsi, penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan
menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya:
1) Kelompok program bantuan/perlindungan sosial berbasis keluarga
(klaster 1). Tujuannya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi
beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin
(antara lain: Program Jaminan Sosial Rakyat Banten
Bersatu/Jamsosratu, Bantuan Operasional Beras Miskin, Bantuan
Siswa Miskin, dan Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda).
2) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat (klaster 2). Tujuannya adalah
mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok
masyarkat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan
prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis
perberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3). Tujuannya
adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku
usaha berskala mikro dan kecil.
4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung
dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat (klaster 4) contohnya listrik desa.
3. Bidang Urusan dan Program Prioritas Pada Rencana Kerja
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014
Rencana kerja penanggulangan kemiskinan tahun 2014 di Provinsi
Banten memuat 11 urusan wajib dan 6 urusan pilihan (dari 25 urusan
- 184 -
wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 program (dari 78
program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada tabel berikut:
Tabel 3.3 Program dan SKPD Penanggung Jawab Pada Rencana Kerja
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014
URUSAN WAJIB
NO BIDANG URUSAN NO PROGRAM SKPD
1 Pendidikan 2 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9
Tahun
Dindik
3 Pendidikan Menengah Wajib Belajar
12 Tahun
Dindik
6 Pendidikan Non Formal dan
Informal (PNFi)
Dindik
2 Kesehatan;
1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
Dinkes
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Dinkes/ RSUD
Banten
3 Pengendalian Penyakit Dan
Penyehatan Lingkungan
Dinkes
4 Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
Dinkes
5 Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan
Dinkes
6 Peningkatan mutu layanan
kesehatan masyarakat
Dinkes/ RSU
Malingping/
RSUD Banten
3 Pekerjaan Umum 3 Pengembangan dan Revitalisasi
Infrastuktur Permukiman
SDAP
4 Perumahan; 1 Pembinaan dan Penataan
Perumahan
SDAP
6 Perencanaan
Pembangunan
2 Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda
11 Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak;
1 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
BPPMD
13 Sosial 1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinsos/ BPPMD
2 Rehabilitasi Sosial Dinsos
3 Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos
4 Pemberdayaan Kelembagan Sosial
dan Keagamaan
Dinsos/ Biro
Kesra
14
Ketenagakerjaan; 1 Pengembangan Kelembagaan,
Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Disnakertrans
2 Produktivitas, Perluasan,
Kesempatan Kerja dan Berusaha
Disnakertrans
3 Peningkatan Keterampilan Tenaga
Kerja
Disnakertrans
15 Koperasi dan usaha
kecil dan
menengah;
1 Pengembangan Usaha dan Akses
Permodalan K-UMKM
Dinkop-UMKM
2 Pengembangan Produk dan
Pemasaran K-UMKM
Dinkop-UMKM
- 185 -
3 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas
Kelembagaan dan SDM K-UMKM
Dinkop-UMKM
21 Ketahanan pangan; 1 Ketahanan Pangan Masyarakat BKPP
22 Pemberdayaan
masyarakat dan
desa;
1 Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembaga Perdesaan
BPPMD
URUSAN PILIHAN
NO BIDANG URUSAN NO PROGRAM SKPD
1 Pertanian 1 Peningkatan Produksi, Produktivitas
peternakan, perikanan, pertanian
dan perkebunan
DKP, Distanak
2 Peningkatan daya saing dan
pemasaran produk peternakan,
perikanan, pertanian dan
perkebunan
DKP, Distanak
4 Peningkatan Daya Dukung
Sumberdaya Pertanian
Distanak
3 Pemberdayaan kelembagaan dan
sumberdaya peternakan, perikanan,
pertanian dan perkebunan
DKP,Distanak
3 Energi dan Sumber
Daya Mineral;
Industri;
Perdagangan; dan
1 Pengelolaan Listrik dan
Pemanfaatan Energi
Distamben
2 Pengelolaan dan Pemanfaatan
Sumber Daya Mineral, Batubara,
Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi
Bencana Geologi
Distamben
4 Pariwisata 1 Pengelolaan dan Pengembangan
Pariwisata
Disbudpar
5 Kelautan dan
Perikanan
1 Pengelolaan Sumberdaya laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil
DKP
6 Perdagangan 1 Peningkatan dan pengembangan
perdagangan
Disperindag
7 Industri 1 Peningkatan daya saing industri Disperindag
4. Target dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
Dalam rangka ketepatan target sasaran dan efektivitas dari
penanggulanan kemiskinan maka target dan sasaran penanggulangan
kemiskinan di bagi kedalam kedua kelompok:
1) Kelompok sasaran untuk rumah tangga, keluarga dan individu
menggunakan basis data terpadu (pendataan program perlindungan
sosial tahun 2011)
2) Kelompok sasaran pendekatan ruang (kewilayahan) menggunakan
data pemetaan kampung miskin.
- 186 -
Tabel 3.4 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu
di Provinsi Banten
Keterangan : Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 30% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah. Kelompok 1 : Kelompok Paling Miskin (Sangat Miskin dan Miskin), Kelompok 2 : Kelompok Hampir Miskin, Kelompok 3 : Kelompok Rentan
5. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2013
1) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)
Jamsosratu merupakan skema terpadu dan melembaga untuk
menjamin masyarakat yang berasal dari kelompok Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mempunyai sistem
perlindungan sosial bagi keluarga miskin pekerja sektor informal.
a. RTSM tidak memiliki jaminan pendapatan yang cukup, karena
pada umumnya mereka tidak memiliki mata pencaharian yang
pasti dan terbatasnya akses terhadap sistem Jaminan sosial.
b. Merupakan replikasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Kementerian Sosial dengan menambahkan beasiswa hingga
sekolah menengah atas;
c. RTSM peserta Jamsosratu di asuransikan ke PT. Jamsostek,
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK – JK)
melalui produk asuransi TKLHK (Tenaga Kerja luar Hubungan
Kerja) untuk pekerja sektor informal.
d. Alokasi anggaran Rp. 3.000.000.000,- untuk tahun 2013 bagi
2.000 RTSM.
NO KABUPATEN/
KOTA
JUMLAH RUMAH TANGGA JUMLAH INDIVIDU
KEL 1 KEL 2 KEL 3 TOTAL KEL 1 KEL 2 KEL 3 TOTAL
1 Pandeglang 25.675 52.160 52.157 129.992 149.127 230.276 190.450 569.853
2 Lebak 25.525 57.732 57.640 140.897 167.025 251.944 194.007 612.976
3 Tangerang 35.853 70.648 70.647 177.148 182.961 304.551 281.687 769.199
4 Serang 12.860 29.424 29.423 71.707 81.227 146.917 125.637 353.781
5 Kota
Tangerang
23.326 16.249 16.248 55.823 117.718 72.214 66.245 256.177
6 Kota Cilegon 2.898 5.507 5.504 13.909 13.048 24.694 25.014 62.756
7 Kota Serang 6.224 7.081 7.124 20.429 30.422 34.948 36.398 101.768
8 Kota
Tangerang
Selatan
4.563 7.747 7.747 20.057 22.025 35.207 31.312 88.544
Banten 136.924 246.548 246.490 629.962 763.553 1.100.751 950.750 2.815.054
- 187 -
e. Per RTSM mendapatkan Rp. 1.500.000 per tahun diberikan
dalam 3 (tiga) termin disalurkan melalui PT. POS
f. Premi asuransi sebesar Rp 10.400,-/bulan per RTSM melalui PT.
Jamsostek
g. Skema Jamsosratu adalah sebagai berikut :
Berdasarkan data PPLS 2011 (Basis Data Terpadu) jumlah RTSM di
Provinsi Banten berjumlah 136.924 RTSM, pada tahun 2013 yang
sudah diintervensi melalui program PKH dan Jamsosratu sebanyak
98.163 RTSM, sehingga jumlah RTSM yang belum mendapatkan
bantuan melalui kedua program ini sebanyak 38.761 RTSM.
2) Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu)
a. Kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada
pemerintah kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan
yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
b. Anggaran : Rp.154 Milyar, dialokasikan kepada 154 Kecamatan
dengan besaran Rp. 1 Milyar setiap kecamatan.
PPemprov Banten
Jamsosratu
RRTSM - PPLS 2011
yang belum tercover PKH
(30.000 RTS - 2014)
Askesos
(BPJS Ketenagakerjaan)
Bantuan Tunai Bersyarat
(BTB) melalui PT. Pos
1. Pencari nafkah utama
2. Premi Rp. 163.800 /tahun/RTSM
3. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
a. Sakit : Maksimal Perawatan
Rp. 20 juta
b. Meninggal + Rp. 45 juta
4. Jaminan kematian alami,
santunan kematian + Rp. 21 juta
1. Besar bantuan Rp. 1.5
juta/tahun/RTSM
2. Dibayar per caturwulan
(3 kali/tahun)
3. Syarat RTSM penerima
a. ibu hamil/nifas/menyusui
b. balita
c. SD/SMP/SMA
- 188 -
c. Peruntukan : 94% untuk pembangunan infrastruktur
kecamatan dan 6% untuk operasional.
d. Lokasi : PNPM Mandiri Perdesaan 110 kecamatan, PNPM
Mandiri Perkotaan 44 kecamatan.
Gerbangratu pada tahun 2013 telah dilaksanakan di 5 (lima)
kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan anggaran
Rp. 105 Milyar. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak dapat melaksanakan
karena permasalahan administrasi bantuan keuangan dan Rp. 49
Milyar menjadi SilPa di Provinsi Banten.
3) Biaya Operasional (BOP) Raskin
Pelaksanaan program raskin tahun 2012 untuk bulan Januari s/d
Mei 2012 mengacu pada pagu raskin kabupaten/kota sesuai data
BPS hasil survey PPLS 2008 (629.318 Rumah Tangga Sasaran/RTS),
sedangkan untuk bulan Juni s/d Desember 2012 berdasarkan data
PPLS 2011 (585.944 RTS) dan setiap RTS menerima raskin
sebanyak 15 kg/bln untuk 12 bulan dengan harga tebus
Rp. 1.600/kg di titik distribusi. Terjadi pengurangan jumlah
penerima RASKIN sebanyak 16.503 rumah tangga. Pengurangan ini
sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Banten
sebagai berikut:
Tabel 3.5
Realisasi Distribusi Raskin Reguler di Provinsi Banten Tahun 2012
NO KABUPATEN/KOTA
PAGU RASKIN BULAN JANUARI - MEI 2011
PAGU RASKIN BULAN JUNI - DESEMBER
2011 PAGU
TAHUN 2012
JANUARI - DESEMBER 2012 SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.37-
Huk/2012 Tanggal : 19 Januari 2012
SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.376-
Huk/2012 Tanggal : 8 Mei 2012
RT S-PM PPL S-2008
Pagu 5 BLN Kg
RT S-PM PPL S-2011
Pagu 7 BLN Kg
Kg REALISASI SISA
Kg % Kg %
1 2 3 4=(3X15
Kg x 5Bln) 5
6=(5X15 Kg x 5Bln)
7=4+5 9 11=9/8 12 13=12/7
I SUB DIVRE LEBAK 278.522 20.889.150 251.222 26.267.310 47.267.460 46.892.025 99,21 375.435 0,79
1 KAB.PANDEGLANG 127.318 9.548.850 120.637 12.555.885 22.215.735 21.873.225 98,45 342.510 1,54
2 KAB.LEBAK 151.204 11.340.300 130.585 13.711.425 25.051.725 25.018.800 99,87 32.925 0,13
II SUB DIVRE TANGERANG
216.782 16.323.650 236.154 24.781.525 41.135.175 34.408.425 81,69 6.726.750 16,35
1 KAB.TANGERANG 172.933 12.959.975 164.435 17.270.925 30.240.900 27.698.865 91,59 2.542.035 8,41
2 KOTA.TANGERANG 28.546 2.140.950 53.045 5.559.830 7.710.780 3.666.870 47,56 4.043.910 52,44
3 KOTA.TANGSEL 15.303 1.222.725 18.674 1.950.770 3.183.495 3.042.690 95,58 140.805 4,42
- 189 -
NO KABUPATEN/KOTA
PAGU RASKIN BULAN JANUARI - MEI 2011
PAGU RASKIN BULAN JUNI - DESEMBER
2011 PAGU TAHUN 2012
JANUARI - DESEMBER 2012 SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.37-
Huk/2012 Tanggal :
19 Januari 2012
SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.376-
Huk/2012 Tanggal : 8
Mei 2012
RT S-PM PPL
S-2008
Pagu 5 BLN Kg
RT S-PM PPL
S-2011
Pagu 7 BLN Kg
Kg REALISASI SISA
Kg % Kg %
1 2 3 4=(3X15
Kg x 5Bln) 5
6=(5X15 Kg x 5Bln)
7=4+5 9 11=9/8 12 13=12/7
III SUB DIVRE SERANG
132.004 9.976.050 98.517 10.344.285 20.320.335 19.657.485 96,74 562.850 3,26
1 KAB.SERANG 95.738 7.255.350 66.414 6.973.470 14.228.820 13.565.970 95,34 562.850 4,66
2 KOTA.CILEGON 15.951 1.197.075 12.923 1.356.915 2.553.990 2.553.990 100,00 - -
3 KOTA.SERANG 20.315 1.523.625 19.180 2.013.900 3.537.525 3.537.525 100,00 - -
PROVINSI BANTEN 627.308 47.188.850 585.893 61.393.120 108.722.970 100.957.935 92,86 7.665.035 7,14
Permasalahan dalam raskin adalah menjaga indikator 6 T (tepat
waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga dan
tepat administrasi). Di beberapa daerah hal ini belum tercapai
dengan alasan biaya opersional raskin oleh bulog hanya sampai titik
distribusi sementara dari titik distribusi ke penerima manfaat belum
tersedia anggaran dan mengakibatkan harga diatas yang sudah
ditetapkan.
Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran raskin dari titik
distribusi sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-
PM), maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan
memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan program
raskin. Diharapkan adanya kepedulian dan komitmen dari
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang
program raskin melalui penyediaan dana sharing / pendamping
melalui APBD-nya antara lain dengan raskinda dan juga untuk
mendukung biaya operasional penyaluran raskin, bantuan
distribusi ke RTS, biaya sosialisasi dan koordinasi, monitoring dan
evaluasi.
Tabel 3.6 Bantuan Keuangan untuk Biaya Operasional Distribusi Raskin
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013
NO KABUPATEN/ KOTA ANGGARAN
Kabupaten
1 Lebak 1.438.000.000
2 Pandeglang 1.267.000.000
3 Serang 698.000.000
4 Tangerang 1.728.000.000
- 190 -
NO KABUPATEN/ KOTA ANGGARAN
Kota
5 Cilegon 136.000.000
6 Serang 202.000.000
7 Tangerang 557.000.000
8 Tangerang Selatan 197.000.000
Jumlah 6.223.000.000
4) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Banten
Setengah juta lebih warga miskin di Provinsi Banten atau tepatnya
sebanyak 536.988 warga saat ini belum memperoleh tunjangan
kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas). Sehingga pemerintah kabupaten/kota diminta untuk
melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Banten
guna mengurangi jumlah warga yang belum mendapatkan
pelayanan kesehatan secara gratis.
Provinsi Banten dalam hal ini mengeluarkan program Jamkesda
dengan rekapitulasi rencana bantuan keuangan kepada pemerintah
kabupaten/kota tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7 Bantuan Keuangan Jamkesda menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012
NO KABUPATEN/
KOTA
MASYARAKAT
MISKIN DI LUAR
QUOTA
JAMKESMAS
ALOKASI DANA
JAMKESDA
BERSUMBER APBD
KABUPATEN/KOTA
ALOKASI DANA
JAMKESDA
BERSUMBER
APBD PROVINSI
Kabupaten
1 Lebak 35.417 900.000.000 500.000.000
2 Pandeglang 168.390 - 1.000.000.000
3 Serang 116.524 - 1.000.000.000
4 Tangerang
Kota
5 Cilegon 32.914 1.666.560.000 600.000.000
6 Serang 26.720 2.340.000.000 780.000.000
7 Tangerang - - -
8 Tangerang
Selatan 99.312 10.000.000.000 320.000.000
Jumlah/ Provinsi 596.675 28.906.560.000 5.000.000.000
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013
- 191 -
6. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014
1) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial kepada kabupaten/kota
tahun 2014 untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi :
Tabel 3.8
Rencana Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014
NO PROGRAM ANGGARAN (RP) SKPD
PELAKSANA TARGET
1 Jamsosratu 45.000.000.000 Dinas Sosial 30.000 RTSM
2 Biaya Operasional Raskin
6.233.000.000 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
526.178 RTSM
3 Jamkesda 7.000.000.000 Dinas Kesehatan Individu yang tidak tercover dalam Jamkesmas
4 Beasiswa Miskin 19.175.300.000 Dinas Pendidikan 22.885 Siswa (SD, SMP, SMK, SMA)
TOTAL 77.408.300.000 4 SKPD
2) Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014
Berdasarkan pemetaan kampung miskin untuk pembangunan
perdesaan terpadu di Provinsi Banten, rencananya Pemerintah
Provinsi Banten melalui SKPD akan fokus dalam menanggulangi
kemiskinan di daerah tersebut.
Adapun kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD tahun
2014 dalam rangka mendukung pembangunan perdesaan terpadu
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.9 Rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD
tahun 2014 dalam rangka mendukung Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014
NO DINAS / BADAN KEGIATAN
1 Dinas SDAP 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kawasan Binaan
2. Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan
Pusat Pertumbuhan
3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat kurang Mampu
2 Dinas Sosial 1. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin
2. Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan
Perempuan
3. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas
Masyarakat Terpencil
4. Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial
- 192 -
NO DINAS / BADAN KEGIATAN
3 Dindik 1. Bantuan Gubernur untuk Siswa Miskin (Bagus)
2. Retrival Anak Putus Sekolah
3. Bosda
4. Pelatihan Lifeskill Warga Belajar Pendidikan Non
Formal
5. Pengadaan Alat Pembelajaran Kewirausahaan
6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
(Swasta)
7. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
8. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
4 Dinkes 1. Jamkesda
2. Pelayanan Masyarakat Miskin (Baksos, Operasi
Katarak, Bibir Sumbing dan Khitanan)
3. Sarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
4. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
5. Jampersal
6. Makanan Tambahan Gizi Balita
5 Distanak 1. Fasilitasi Pangan dan Hortikultura
2. Fasilitasi Usaha Peternakan
6 Disnakertrans 1. Padat Karya Infrastruktur dan Produktif
2. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru
7 Diskop dan
UMKM
1. Pelatihan Wirausaha Masyarakat
2. Bantuan Peralatan Bagi UMKM
3. Pembentukan Kelembagaan Koperasi
8 Distamben 4. Pembangunan Listrik Pedesaan
9 BPPMD 1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
2. Posyandu
3. P2WKSS
4. PNPM Mandiri Perdesaan
5. Simpan Pinjam Perempuan
6. Bumdes
10 Kesbangpol 1. Fasilitasi Kampung Merah Putih
2. Fasilitasi Babinsa/Babinmas
11 Baperpusarda 1. Fasilitasi Perpustakaan Kampung (Referensi Wira
Usaha)
12 Balitbangda 1. Penerapan Inovasi Daerah untuk Masyarakat Miskin
13 BKPP 1. Raskin dan Raskinda (CPP)
2. Pelatihan Keanekaragaman Pangan
14 DKP 1. Fasilitasi Budidaya Perikanan dan Kelautan
15 Dishutbun 1. Fasilitasi Usaha Perkebunan
16 Disperindag 1. Fasilitasi Usaha Perdagangan
2. Fasilitasi Usaha IKM
17 Disbudpar 1. Fasilitasi Pengembangan Budaya Lokal
2. Fasilitasi Pengembangan Dukungan Ekonomi Kreatif
dan Pariwisata
18 Biro Kesra 1. Bansos Masyarakat Miskin
19 Dishubkominfo 1. Internet Desa
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Ojek
20 Dispora 1. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)
2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
- 193 -
7. Rencana Pemetaan Kampung Miskin untuk Pembangunan Perdesaan Terpadu di Provinsi Banten Tahun 2015
Tabel 3.10 Pemetaan Kampung Miskin di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG
1 Cibitung Sindangkerta Kp Cibongkok
2 Patia Patia Kp. Binglu
3 Sindangresmi Bojongmanik Kp. Babakan
4 Sukaresmi Seuseupan Kp Seuseupan
5 Mekarjaya Rancabugel Kp. Karya Jaya Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.11 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG
1 Cigemblong Cikaratuan Kp Ciondo
2 Cigemblong Cikaret Kp Cisepan
3 Curugbitung Guradog Kp Sengkol
4 Cirinten Parakan lima Kp Sedepe
5 Cirinten Cibarani Kp Cinangka Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.12
Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG
1 Teluknaga Tanjung Burung Kp. Suka Bakti
2 Teluknaga Tanjung Burung Kp. Kebon Kopi
3 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Kiara Payung
4 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Keramat Jarak
5 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Gerong
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.13 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Serang Tahun 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG
1 Bandung Pringwulung Kp. Pakis Haji
2 Tanjung Teja Bojong Mengteng Kp. Bojong Tengah
3 Mancak Cikedung Kp. Bulakan
4 Pamarayan Damping Kp. Pangendetan
5 Tanara Bendung Kp. Bendung
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
- 194 -
Tabel 3.14 Pemetaan Kampung Miskin Kota Cilegon Tahun 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG
1 Ciwandan Banjarnegara -
2 Purwakarta Tegal Bunder -
3 Gerogol Gerogol -
4 Cibeber Cibeber -
5 Cilegon Bagendung -
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.15
Pemetaan Kampung Miskin Kota Serang Tahun 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG
1 Curug Sukalaksana Kp Cikasir Rt.07 / Rw.03
2 Walantaka Cigoong Kp Cigoong Rt.001 / Rw.01
3 Serang Cipare Kp Sumber Seroja Rt. 005/Rw.15 ; Kp. Sumber Harum Rt.002 /Rw.07
4 Tatakan Sayar Kp Serdang Lor Rt.001/Rw.08
5 Kasemen
Margaluyu Kp. Margaluyu Rt.001/Rw.08
Kasemen Kp. Kedung Cinde Rw.02/Rt.002
Sawah Luhur Kp. Jamblang Rt.03 /Rw.02
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.16
Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Tahun 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG
1 Pinang Kunciran Jaya -
2 Benda Pajang -
3 Cipondoh Petir -
4 Karawaci Gerendeng -
5 Neglasari Karangsari -
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
Tabel 3.17 Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG
1 Ciputat Sarua -
2 Ciputat Timur Pondok Ranji -
3 Pamulang Pamulang Timur -
4 Pondok Aren Perigi Baru -
5 Setu Bakti Jaya -
Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)
- 195 -
3.1.5 Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup
Luas kawasan hutan saat ini tercatat 226.931,27 Ha atau 26,23%
terhadap luas provinsi di Banten. Namun demikian hasil pencitraan
satelit, luas vegetasi tutupan lahan sudah mencapai 29,3%. Padahal
menurut amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, luas kawasan lindung seharusnya 30% dari luas
wilayah.
Pada tahun 2012, lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga
berkurang fungsinya atau lahan kritis di Provinsi Banten mencapai
104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah. Hal ini berarti, mengalami
penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu
117.914 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh
keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
Masih tingginya luas lahan kritis disebabkan karena kemampuan
rehabilitasi lahan belum mampu mengimbangi laju eksploitasi.
Kebutuhan hasil hutan kayu setiap tahun tidak pernah berkurang, disisi
lain kemampuan peningkatan suplai hasil hutan kayu belum mampu
mengimbanginya. Laju eksploitasi setiap tahun di Banten tidak kurang
dari 12.000 Ha, sementara kemampuan rehabilitasi baru mencapai 8.000
Ha.
Eksploitasi yang dilakukan dalam kawasan hutan oleh Perhutani
dapat dikendalikan secara ketat, namun eksploitasi hasil hutan dari lahan
masyarakat agak sulit dimonitor, karena penebangan mengikuti
kebutuhan masyarakat (tebang butuh). Oleh karena itu, tidak
mengherankan apabila 75% lahan kritis berada di lahan milik. Kondisi ini
apabila tidak diimbangi oleh percepatan rehabilitasi dapat menimbulkan
dampak lingkungan terhadap DAS yang kurang baik.
Salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan
melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan
merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang
ditempatkan pada kerangka DAS. Keberhasilan program rehabilitasi
hutan dan lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan
kualitas lingkungan terutama dalam aspek fungsi hidrologi, fungsi
perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro, penghasil O2, penyerap gas-
- 196 -
gas pencemar udara, potensi sumberdaya terbarukan yang dapat dipanen,
pelestarian sumberdaya plasma nutfah, perkembangbiakan ternak dan
satwa liar serta pengembangan kepariwisataan.
Kebijakan dan langkah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan
dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya :
1. Pengembangan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Pelaksanaan RHL tidak dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak,
tetapi lebih diarahkan kepada menggerakan seluruh komponen
masyarakat. Untuk hal tersebut telah dilakukan program “Gerakan
Pembangunan Cinta Menanam (Gerbang Intan)” yang merupakan icon
daerah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan RHL ini
juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah, berupa program “One
Man One Tree (OMOT)”, One Billion Indonesian Trees (OBIT) dan
program penyediaan kebun bibit rakyat. Disisi lain BUMN seperti
Perhutani, khususnya KPH Banten memprogramkan “Perhutani Hijau”
dimana ditargetkan seluruh kawasan hutan tidak ada lagi tanah
kosong (semua tertanami).
Gerakan ini menyertakan semua unsur seperti LSM, perusahaan,
pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai tingkatan usia
melalui kegiatan kebun bibit sekolah, kebun bibit desa,
pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman kanan kiri sungai
dan sekitar mata air, penanaman kanan kiri jalan dan turus jalan,
penghijauan halaman, dan penghijauan kompleks perumahan. Berikut
ini disajikan gambaran keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di
Banten, dimana tahun 2010 ditargetkan penanaman 8.000 ha,
tercapai 27.621 ha, tahun 2011 ditargetkan 8.000 ha, tercapai 30.618
ha dan tahun 2012 ditargetkan 8.000 ha dan tercapai 37.745 ha.
2. Pemberian insentif bagi daerah konservasi dan pelaku rehabilitasi.
Daerah konservasi atau daerah hulu memegang peranan penting
dalam suatu ekosistem DAS, misal memberikan perlindungan bagi
daerah bawahan, menjadi tandon air bagi pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Namun demikian, masyarakat di daerah hulu ataupun
daerah konservasi mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih
rendah. Oleh karenanya diperlukan adanya pemberian insentif
- 197 -
tertentu bagi daerah dan pelaku yang konsern dalam konservasi dan
rehabilitasi lahan.
Provinsi Banten melalui PT. Krakatau Tirta Industri yang dimediasi
oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah memberikan
insentif kepada masyarakat di daerah hulu/konservasi sebagai
apresiasi terhadap kepedulian mereka dalam pengelolaan DAS. Bentuk
insentif yang diberikan adalah insentif pendapatan dari jasa
lingkungan. Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang terletak di
daerah hulu DAS Cidanau dengan memberikan insentif sebesar Rp1,2
juta/ha/tahun. Insentif diberikan dengan beberapa syarat ketat yaitu
jumlah pohon berkayu per hektar minimal 500 pohon. Apabila dalam
satu anggota dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat tegakan
pohon yang kurang dari ketentuan tersebut, maka seluruh anggota
kelompok tidak akan mendapatkan insentif jasa lingkungan tersebut.
3. Rehabilitasi lahan partisipatif
Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin hari
menunjukan arah yang semakin baik begitu juga seperti yang
dilakukan beberapa perusahaan melalui program Corporate Sosial
Responsibility (CSR). CSR tidak diterjemahkan sebagai bantuan dari
perusahaan tetapi sebagai bagian investasi jangka panjang, termasuk
melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam yang semakin
lama semakin terganggu keseimbangannya. Penyelamatan sumber
daya alam tersebut antara lain melakukan rehabilitasi lahan dalam
rangka perbaikan lingkungan. Kolaborasi pemanfaatan CSR yang
diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan ekonomi
masyarakat telah berhasil dilakukan, antara lain sebagaimana Tabel
3.18 berikut :
Tabel 3.18 Bentuk Kegiatan CSR Perusahaan di Provinsi Banten
Tahun 2012
NO KELOMPOK PERUSAHAAN BENTUK KEGIATAN CSR
1 Perbankan terdiri dari BNI 46, BTPN,
Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri
Penghijauan turus jalan, ruang
terbuka hijau, bantuan bibit pohon
2 Asosiasi terdiri dari Forum reklamasi
areal bekas tambang, APKO, APKOT,
APHI
Penghijauan turus jalan, bantuan
bibit
3 Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari PTPN VIII, PT SRIWI, PT
Cargill Indonesia, Perhutani
Penghijauan turus jalan, bantuan bibit, pengembangan hutan rakyat
- 198 -
NO KELOMPOK PERUSAHAAN BENTUK KEGIATAN CSR
4 Energi dan pertambangan terdiri dari
PT Aneka Tambang, PT Indonesia
Power, PT PLN
Penghijauan lingkungan, bantuan
bibit, penghijaun turus jalan, ruang
terbuka hijau, penghijauan waduk/situ
5 Perhubungan dan Telekomunikasi
terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT
Indosat
Penghijauan lingkungan, bantuan
bibit
6 Kesehatan dan lainnya terdiri dari PT
Askes, PT Krakatau Tirta Industri
Penghijauan lingkungan, bantuan
bibit, kebun bibit
Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012
Selain ketiga strategi diatas, Pemerintah Provinsi Banten telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana
Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Banten.
Adapun upaya penurunan emisi GRK tersebut meliputi 6 (enam) sektor,
diantaranya sektor pertanian dan peternakan, sektor kehutanan, sektor
limbah, sektor industri, sektor transportasi dan sektor energi.
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, emisi dominan untuk gas
CO2 di Provinsi Banten adalah dari sektor energi, transportasi dan
kehutanan dikarenakan pertumbuhan sektor energi dan pemukiman yang
cukup besar sehingga membutuhkan daya listrik atau energi yang cukup
besar serta menyebabkan terjadinya perubahan fungsi hutan atau
tutupan lahan. Untuk besarnya emisi pada sektor energi disebabkan
karena Provinsi Banten memiliki beberapa pembangkit listrik di beberapa
kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan sumber emisi yang
ditimbulkan dari sisa bahan bakar yang digunakan sebagai tenaga
pembangkit. Di sektor pertanian, emisi paling besar adalah sub sektor
peternakan, karena potensi pengembangan peternakan baik skala besar
maupun skala rumah tangga cukup besar dan dominan. Sedangkan
sumber emisi gas methan yang paling besar adalah pada sektor limbah
yang ditimbulkan dari hasil limbah sampah domestik yang tidak terpakai.
Tabel 3.19
Hasil Rekapitulasi Emisi Gas Rumah Kaca Per Sektor
di Provinsi Banten Tahun 2010
NO SEKTOR CO2-EQ CH4 SATUAN
1 Pertanian dan peternakan 573.462 86.038 Ton/Tahun
2 Kehutanan 5.861.511 _ Ton/Tahun
3 Limbah 1.871.502 3.297 Ton/Tahun
4 Industri 27.692.476 _ Ton/Tahun
5 Transportasi 3.876.200 _ Ton/Tahun
6 Energi 43.727.720 _ Ton/Tahun
Jumlah 81.800.608 115.386 Ton/Tahun
- 199 -
Berdasarkan hasil proyeksi dan analisa timbulan emisi GRK maka
ada beberapa usulan aksi mitigasi terkait penurunan emisi di provinsi
Banten, antara lain:
a. Usulan aksi mitigasi sektor pertanian
a) Pembangunan biogas limbah sapi;
b) Penggunaan limbah pertanian dan peternakan lokal.
b. Usulan aksi mitigasi sektor kehutanan
a) Optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif, kosong dan
kritis;
b) Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;
c) Penyelesaian proses ijin pinjam pakai dan tukar menukar kawasan
hutan yang bermasalah;
d) Penanganan perambahan hutan dan penanganan konflik kawasan
lindung dan konservasi;
e) Penanaman yang lebih terkendali pada hutan tanaman;
f) Peningkatan monitoring hot spot;
g) Pengamanan hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan;
h) Rehabilitasi tanaman perkebunan;
i) Ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan.
c. Usulan aksi mitigasi sektor limbah
a) Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta bidang
persampahan;
b) Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Terpadu 3 R;
c) Pembuatan pedoman pengelolaan sampah;
d) Pengelolaan sampah perkantoran;
e) Kampanye regulasi;
f) Pengomposan (industri besar, UKM, Agrobisnis).
d. Usulan aksi mitigasi sektor industri
a) Workshop pengembangan industri logam, genteng dan bata;
b) Industri kecil menengah kimia yang terbina dan terawasi;
- 200 -
e. Usulan aksi mitigasi sektor transportasi
a) Penyelenggaraan keselamatan lalu lintas;
b) Penghematan mobil dinas (Inpres 13/ 2011);
c) Car Free Day (2 hari per bulan);
f. Usulan aksi mitigasi sektor energi
a) Pelatihan instalasi biogas;
b) Pelaksanaan Inpres 13 / 2011;
c) Pembangunan PLTMH/Pikohidro;
d) Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home
System (SHS);
e) Sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan
Untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan
lingkungan hidup tersebut, Provinsi Banten melalui BLHD melakukan
beberapa strategi yaitu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan pembinaan dan
pengawasan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan,
meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM,
pelayanan informasi, serta meningkatkan pembinaan dan penegakan
hukum lingkungan. Berdasarkan strategi tersebut, kebijakan yang
diterapkan BLHD mengacu dan selaras dengan kebijakan pembangunan
nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten yang
bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya
alam dan lingkungan serta pemaduserasian pembangunan wilayah
melalui pengintegrasian kawasan didukung infrastruktur wilayah yang
berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara luas, yaitu peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan, kapasitas serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup. Guna mewujudkan strategi tersebut selama tahun
2012 telah dilaksanakan program-program yaitu program rehabilitasi dan
konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program
pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- 201 -
Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi forum atau
lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS, peningkatan
penanganan kerusakan DAS dan SITU/danau di wilayah Provinsi Banten,
peningkatan penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah Provinsi
Banten, pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman
hayati, peningkatan kinerja kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan
dan kawasan lindung, serta penanganan ekosistem mangrove, pesisir dan
laut di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan program pengendalian
pencemaran lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan
antara lain: penurunan beban pencemaran oleh usaha/ industri,
pembinaan dan pengawasan limbah B3 dan B3, peningkatan penggunaan
refrigerant (Freon) non CFC, pemantauan kualitas air dan udara ambien
di wilayah Provinsi Banten menurut SPM, fasilitasi dan koordinasi
kegiatan pengelolaan persampahan, peningkatan SDM dan sarana
prasarana untuk Laboratorium lingkungan BLHD, pemantauan dan
penilaian Adipura kabupaten/kota se Provinsi Banten, fasilitasi program
Adiwiyata, fasilitasi publikasi lingkungan hidup, pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,, tindak lanjut terhadap
pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan
lingkungan hidup, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan
dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau
kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan,
fasilitasi operasional komisi penilai amdal dan sekretariat amdal Provinsi
Banten, serta tersusunnya laporan pelaksanaan RKL/RPL dokumen
lingkungan hidup.
Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada tahun
2012 terwujud dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup,
pengelolaan limbah domestik dan limbah B3, peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, pengkajian dampak
lingkungan, pengawasan kebijakan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.
Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam terwujud
dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan
- 202 -
sumber daya air; dan kegiatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan konservasi sumber daya air.
Program dan kegiatan lain yang dianggap penting untuk
pengendalian dan meminimalisir dampak lingkungan terdapat dalam
program penataan perumahan, pemukiman dan kawasan sentra produksi,
pada tahun 2012 Dinas SDAP melaksanakan kegiatan pembangunan
jalan akses sentra produksi kawasan pusat pertumbuhan, peningkatan
prasarana lingkungan kawasan binaan, penyediaan prasarana dan sarana
air bersih, perencanaan pengembangan infrastruktur bidang sumber daya
air dan pemukiman, dan untuk meminimalkan dampak banjir dalam
program pengembangan, pengelolaaan dan pengendalian sumber daya air
juga dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan
air dan badan - badan sungai di WS Cidurian – Cisadane, pengendalian
banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di WS
Ciliman – Cisawarna.
Berbagai permasalahan yang terkait dengan pencemaran
lingkungan masih ditemui dibeberapa daerah, seperti rencana
pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan
Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan
kehawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta
Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah
perbatasan. Pemerintahan Kota Cilegon dipandang kurang atau tidak
melakukan inisiatif koordinasi di awal perencanaan dengan Pemerintah
Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara, perijinan
pengolahan limbah B3 adalah kewenangan pemerintah pusat yang dalam
prosesnya juga melibatkan kebijakan Gubernur Banten.
Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan
industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu
(kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku
mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu
pencemaran udara juga merebak pada kawasan permukiman
sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Bagendung
Kota Cilegon dikarenakan pengelolaan sampah masih tersentralisasi pada
level kabupaten/kota yang menggunakan cara ditimbun dan dibakar,
walaupun dibeberapa kabupaten/kota sudah dirancang mengunakan
- 203 -
teknologi sanitary landfill. tapi pada kenyataan dilapangan masyarakat
masih melakukan proses open dumping. Sebenarnya pengelolaan sampah
dapat dilakukan secara sederhana dan sangat mudah seperti
membiasakan memisahkan sampah organik dan non organik sehingga
mudah untuk pengelolaannya, yang organik bisa didaur ulang menjadi
pupuk kompos dan yang non organik bisa dijual untuk dijadikan daur
ulang biji plastik dan besi.
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan
pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya
sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam
aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-
perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem
anggaran berbasis kinerja.
Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan
keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :
1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan;
4. Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan
efektivitas perekonomian;
5. Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan; dan
- 204 -
6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan
prinsip anggaran seperti :
1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini
merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan
akuntabiltas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian
kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam
mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi
yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh
masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran
dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu
pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui
mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh
segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan
penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan
yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat
tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan
dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan
masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi
dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan
secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang
diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan
pembiayaan daerah.
- 205 -
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target
penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan
kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya
pencapaian target pendapatan daerah.
1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan PAD pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan
mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :
a. LPE berkisar 6,6 – 6,8%;
b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun
terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per
tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun
sebesar 8,34%;
c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada
tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar
10,00% per tahun;
d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun
2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga
tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang
dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata
sebesar 6,8% ;
e. Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2014 kepada
lembaga-lembaga keuangan bank meningkatkan besaran
deviden pada tahun 2015 sebesar 30%;
f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal
Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan
Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit
Kendaraan Bermotor (KKB);
g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada
tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan
baru.
- 206 -
2) Dana Perimbangan
Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per Tahun, dengan
mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :
a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 5
tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar
8,77%;
b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata
sebesar 0,01% per tahun.
2. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang
ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau
merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat
meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui:
a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah,
b. Rasionalisasi pajak/retribusi daerah,
c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi
daerah, serta
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan
PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan dan kecepatan palayanan.
Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya
kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan
dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan
non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang
ditetapkan.
- 207 -
Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah–
langkah yang dilakukan dalam meningkatkan target–target
pendapatan dan langkah–langkah yang diperlukan untuk
mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan.
Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing dan/atau telah dibatalkan.
Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah,
memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
Dengan pertimbangan tidak memberatkan masyarakat dan
dunia usaha;
c. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah
lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai
penyertaan modal (investasi daerah).
- 208 -
2) Dana Perimbangan
Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari
dana perimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015,
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan
pada alokasi DAU TA. 2014 dengan memperhatikan realisasi
TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;
b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan
besaran alokasi DBH TA. 2014, dan memperhatikan realisasi
DBH TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;
c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai
pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN
TA. 2015.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPD Tahun 2015, hal
yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan
hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari
badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang
tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran
atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi
sumbangan.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan
Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang akan dilakukan adalah:
a. Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan
berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan
masyarakat;
c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak
daerah;
d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah
dan retribusi daerah;
- 209 -
e. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi
pendapatan.
3. Target Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2015 ditargetkan
sebesar Rp. 7.270.499.012.000,- , meliputi :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 5.089.671.000.000,-
Jumlah PAD tersebut diperoleh dari :
a. Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 4.925.377.000.000 ;
b. Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 22.970.000.000 ;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang
ditargetkan sebesar Rp 44.600.000.000 ; dan
d. Lain-lain PAD Yang Sah yang ditargetkan sebesar
Rp. 96.724.000.000 .
2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.
1.134.309.012.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari :
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang
ditargetkan sebesar Rp 405.819.000.000,-;
b. Dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar
Rp.728.490.012.000,-;
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2015
ditargetkan sebesar Rp. 1.046.519.000.000,- . Dana tersebut
diperoleh dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.
Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun
2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.20.
- 210 -
Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015
NO URAIAN APBD 2014 RPJMD 2015 RKPD 2015
1 PENDAPATAN
DAERAH
6,878,071,982,000 5,487,742,000,000 7,270,499,012,000
1.1 Pendapatan Asli
Daerah
4,675,126,000,000 4,386,000,000,000 5,089,671,000,000
1.1.1 Pajak Daerah 4,473,832,000,000 4,251,171,000,000 4,925,377,000,000
1.1.2 Retribusi Daerah 66,970,000,000 6,735,000,000 22,970,000,000
1.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
38,600,000,000 46,987,000,000 44,600,000,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah
95,724,000,000 81,107,000,000 96,724,000,000
1.2 Dana Perimbangan 1,151,026,982,000 1,097,799,000,000 1,134,309,012,000
1.2.1 Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
405,819,000,000 391,261,000,000 405,819,000,000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 728,490,012,000 706,539,000,000 728,490,012,000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 16,717,970,000 -
1.3 Lain-Lain
Pendapatan Daerah
Yang Sah
1,051,919,000,000 3,942,000,000 1,046,519,000,000
1.3.1 Pendapatan Hibah 5,400,000,000 3,942,000,000 -
1.3.2 Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
1,046,519,000,000 1,046,519,000,000
4. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah
Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam
pencapaian target pendapatan daerah tahun 2015 sebagai berikut :
1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan
berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan
masyarakat;
4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah
melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah;
5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;
- 211 -
6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat
Keliling dan Samsat Drive Thru;
7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah;
8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak
daerah;
9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi
pendapatan.
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian
dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan
kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan
pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.
Didalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang
berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang
merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun
2015 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan
SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun
estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena
kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun
anggaran.
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.
482.500.000.000,- bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan
yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi anggaran TA. 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan
- 212 -
adanya pengeluaran pada tahun 2015 yang tidak dapat didanai akibat
tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.
42.000.000.000,- diarahkan untuk penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk
memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat
lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal
tersebut khusus untuk PT. PPKD/JAMKRIDA sebesar
Rp. 42.000.000.000,-.
Proyeksi Neraca APBD pada tahun 2015 menggambarkan bahwa total
Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 7.270.499.012.000-,
sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.710.999.012.000-,
mengalami defisit sebesar Rp. 440.500.000.000-, sehingga masih perlu
diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit
tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan
kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan
yaitu sebesar Rp. 482.500.000.000,-.
Secara lengkap proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah pada pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada
Tabel 3.21.
Tabel 3.21
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2015
NO URAIAN APBD 2014 RPJMD 2015 RKPD 2015
3 PEMBIAYAAN 471,330,050,000 190,000,000,000 440.500,000,000
3.1 Penerimaan
Pembiayaan
759,418,050,000 200,000,000,000 482,500,000,000
3.1.1 SiLPA Tahun
Anggaran
Sebelumnya
759,418,050,000 200,000,000,000 482,500,000,000
3.2 Pengeluaran
Pembiayaan
288,088,000,000 10,000,000,000 42,000,000,000
3.2.1 Penyertaan Modal
(Investasi)
Pemerintah Daerah:
288,088,000,000 10,000,000,000 42,000,000,000
3.2.1.1 LPK/BPR 10,588,000,000 4,000,000,000 -
3.2.1.2 PT. PPKD / Jamkrida 27,500,000,000 2,000,000,000 42,000,000,000
3.2.1.3 PT. Bank Banten/PT.
BGD
250,000,000,000 4,000,000,000 -
3.2.1.4 Modal Bergulir
Ketahanan Pangan
3.3 Pembiayaan Netto 471,330,050,000 190,000,000,000 440,500,000,000
- 213 -
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Daerah digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja
penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan
wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan.
Belanja Derah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh
karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,
Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja
setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas
dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek
indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan
efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam
mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam RKPD
Provinsi Banten Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.710.999.012.000,-.
Arah kebijakan belanja daerah tahun 2015 antara lain terdiri dari
hal-hal sebagai berikut:
1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Banten Tahun
2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 214 -
1) Belanja Pegawai
a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD
disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan
belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2015
dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan.
d. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek
kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun
penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu
dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi
Banten kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah. Belanja terbesar hibah adalah untuk
bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp.
1.046.519.000.000,- atau sebesar 87,6% dari total belanja hibah
Rp.1.194.999.000.000,- Sedangkan penganggaran belanja bantuan
sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan
kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial terbesar
- 215 -
adalah untuk program jamsosratu dengan target sasaran keluarga
sangat miskin sebanyak 49.000 keluarga dengan bantuan
Rp.2.250.000 perkeluarga selama 1 tahun, sehingga jumlah
keseluruhan sebesar Rp.110.250.000.000,-
3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara
penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan
rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun
2015, sedangkan pelampauan target TA. 2014 yang belum
direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak
pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung
dalam APBD Perubahan TA. 2014.
4) Belanja Bantuan Keuangan.
Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah
lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan
untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya,
sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja
bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan
kota, pemerintah desa, dan partai politik.
Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan
untuk :
a. Jaminan kesehatan daerah;
b. Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin;
c. Infrastruktur;
d. Revitalisasi pasar tradisional;
e. Sarana dan prasarana pendidikan;
f. Prasarana dan sarana kesehatan;
g. Pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong
kemiskinan;
h. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi;
i. Up date data/pelaporan pembangunan.
- 216 -
5) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2013 dan kemungkinan
adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2014,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya.
2. Kebijakan Belanja Langsung
Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan
pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun
2015 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten dengan kebijakan sebagai berikut:
1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
4) Capaian target pro job, pro poor, pro growth, pro enviromental, dan
MDG’s;
5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-
daerah.
7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Hibah dan Bansos.
- 217 -
3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi
belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2015 akan
melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang
telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2015. Urusan wajib
adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari
25 (dua puluh lima) urusan yang meliputi :
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Lingkungan hidup;
4) Pekerjaan umum;
5) Penataan ruang;
6) Perencanaan pembangunan;
7) Perumahan;
8) Kepemudaan dan olahraga;
9) Penanaman modal;
10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11) Kependudukan dan catatan sipil;
12) Ketenagakerjaan;
13) Ketahanan pangan;
14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16) Perhubungan;
17) Komunikasi dan informatika;
18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 218 -
19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
20) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
21) Sosial;
22) kebudayaan;
23) Statistik;
24) Kearsipan
25) Perpustakaan.
Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8
(delapan) bidang urusan meliputi :
1) Kelautan dan perikanan;
2) Pertanian;
3) Kehutanan;
4) Energi dan sumber daya mineral;
5) Pariwisata;
6) Industri;
7) Perdagangan;
8) Ketransmigrasian.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan
daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah pada tahun
2015 dan RPJMD 2012-2017, arah kebijakan yang terkait dengan
belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,
dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2015 sebagaimana Tabel
3.22 berikut.
- 219 -
Tabel 3.22 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2015
NO URAIAN APBD 2014 RPJMD 2015 RKPD 2015
2 BELANJA DAERAH 7,349,402,032,000 5,677,742,000,000 7,710,999,012,000
2.1 Belanja Tidak
Langsung
4,022,622,861,700 2,755,222,000,000 4,218,874,012,000
2.1.1 Belanja Pegawai 558,508,213,700 620,526,648,000 594,146,883,750
2.1.2 Belanja Hibah 1,367,549,000,000 225,000,000,000 1,194,999,000,000
2.1.3 Belanja Bantuan
Sosial
91,000,000,000 30,000,000,000 136,250,000,000
2.1.4 Belanja Bagi Hasil
Kepada
Kabupaten/Kota
1,766,695,512,000 1,402,886,430,000 1,877,351,775,000
2.1.5 Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa dan
Partai Politik
233,870,136,000 466,808,922,000 411,126,353,250
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000
2.2 Belanja Langsung 3,326,779,170,300 2,992,520,000,000 3,492,125,000,000
2.2.1 Belanja Pegawai 170,000,000,000
2.2.2 Belanja Barang dan
Jasa
1,150,000,000,000
2.2.3 Belanja Modal 1,672,520,000,000
SURPLUS/(DEFISIT) (471,330,050,000) (190,000,000,000) (440,500,000,000)
- 220 -
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pada tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki
tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan
Visi ”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan
Taqwa” yang dilaksanakan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas
daerah serta dikelompokan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8
(delapan) urusan pilihan. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah digambarkan sebagaimana Gambar 4.1 sebagai berikut:
Gambar 4.1 Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
diperlukan adanya kesinambungan dan keberlanjutan prioritas
pembangunan sehingga RKPD Tahun 2015 merupakan suatu rancangan
keberlanjutan pada tahun sebelumnya dan memperhatikan pencapaian
sasaran-sasaran RPJMD 2012-2017. Adapun tujuan dan sasaran
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Isu Strategis
Daerah
Masalah Mendesak (Daerah/ Nasional)
Rancangan Kerangka
Ekonomi dan Kerangka Pendanaan (Bersifat
indikatif dan disesuaikan dengan
kapasitas fiskal daerah)
Rumusan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Provinsi Banten 2015
Usulan SKPD (Usulan kegiatan
prioritas dilengkapi
indikator kinerja program)
Usulan Kab/Kota
RPJMD 2012-2017
(78 Program)
Pagu Indikatif
(alokasi anggaran kegiatan)
- 221 -
pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015 terlihat sebagaimana
Tabel 4.1 sebagai berikut.
Tabel 4.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan
Target Pembangunan Tahun 2015
Visi : Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2015
Misi Pertama,
Peningkatan
Pembangunan
Infrastruktur
Wilayah
Mendukung
Pengembangan
Wilayah/Kawasan
Berwawasan
Lingkungan
Untuk
konektivitas
pengembangan
wilayah/kawasan
guna percepatan
dan perluasan
pembangunan
ekonomi Banten
serta
meningkatkan
layanan dasar
masyarakat dan
peningkatan
daya saing
daerah dengan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan
1 Tersedianya
infrastruktur
transportasi
yang handal dan
terintegrasi
untuk
mendukung
pergerakan
perhubungan
orang, barang
dan jasa;
Tingkat Kemantapan
Jalan (%)
92,15
Tingkat Kemantapan
Jembatan (%)
92
2 Tersedianya
infrastruktur
sumber daya air
dan irigasi yang
handal untuk
mendukung
upaya
konservasi dan
pendayagunaan
sumber daya air,
serta
pengendalian
daya rusak air;
Peningkatan dan
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Teknis (ha)
20.596,26
3 Meningkatnya
cakupan
pelayanan dan
kualitas
infrastruktur
energi dan
ketenagalistrikan
di Banten;
Rasio Elektrifikasi
(%)
87,04
4 Meningkatnya
akses
masyarakat terhadap sarana
dan prasarana
dasar
pemukiman
Cakupan Pelayanan
Air Bersih Perkotaan
dan Pedesaan (%)
42,48
Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi
Dasar (%)
77,57
5 Terwujudnya
keamanan dan
keserasian
dalam pembangunan
infrastruktur;
Cakupan Pembinaan
Jasa Konstruksi (%)
70
- 222 -
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2015
6 Berkurangnya
tingkat
pencemaran,
kerusakan
lingkungan dan
resiko bencana;
Tingkat Status Mutu
Sungai Utama dan
Waduk Besar (%)
63,5
Jumlah hari dengan
Kualitas Udara
Perkotaan Kategori
Baik (Hari)
360
Cakupan Penurunan
Beban Pencemaran
Air Limbah Industri
(%)
17
7 Meningkatnya
fungsi kawasan
lindung Banten;
Capaian Luas
Kawasan Lindung
Terhadap Luas
Wilayah Banten (%)
29,03
Luas Kawasan Yang
Terlindungi Dari
Dampak Banjir (ha)
5.728,745
8 Terlaksananya
penataan ruang
yang
berkelanjutan;
Rasio Rencana
Kawasan Strategis
yang Tersusun (%)
4,83
9 Meningkatnya
ketersediaan dan
pemanfaatan
energi alternatif
yang ramah
lingkungan serta
energi
terbaharukan
diantaranya
panas bumi,
angin dan surya.
Jumlah Penerapan
Energi Alternatif
(unit)
345
Misi Kedua,
Pemantapan
Iklim Investasi
yang Kondusif untuk Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah
dan
Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat
Untuk
meningkatkan
kualitas
pertumbuhan dan pemerataan
perekonomian
daerah dalam
rangka
mempercepat peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
1 Meningkatnya
aktivitas
ekonomi regional
berbasis potensi lokal;
Indek Gini 0,2
PDRB Per Kapita
(Rp)
26.000.000
Daya Beli
Masyarakat (Rp)
642.341
Pengeluaran
Konsumsi Pangan
Per Kapita Per Bulan
(Rp)
464.287
Pengeluaran
Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Per Bulan (Rp)
513.521
Pertumbuhan Sektor
Pertanian (%)
11
Pertumbuhan Sektor
Peternakan (%)
10
Pertumbuhan Sektor Perkebunan
(tanaman keras) (%)
8,5
Pertumbuhan Sektor
Kehutanan (%)
8,5
- 223 -
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2015
Pertumbuhan Sektor
Pertambangan (%)
15
Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan
Restoran) (%)
14,5
Pertumbuhan Sektor
Perikanan (%)
13,5
Pertumbuhan Sektor
Perdagangan (%)
11
Pertumbuhan Sektor Industri (%)
10
2 Meningkatnya
kesempatan dan
penyediaan
lapangan kerja;
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (%)
77,155
3 Meningkatnya
peran kelembagaan
dan permodalan
K-UMKM dalam
pengembangan
ekonomi lokal;
Persentase
Wirausaha Baru (%)
18,67
4 Meningkatnya
investasi yang mendorong
penciptaan
lapangan kerja;
Laju Pertumbuhan
Investasi (% / Tahun)
13,43
5 Terpenuhinya
kebutuhan
pangan masyarakat.
Penguatan Cadangan
Pangan Provinsi
(Ton)
200
Indeks Tanam (Padi) 204
Misi Ketiga,
Peningkatan
Kualitas
Sumberdaya
Manusia yang
Religius, Cerdas
dan Berdaya
Saing dalam
Kerangka
Penguatan NKRI
Untuk
mewujudkan
Sumber Daya
Manusia yang
sehat, cerdas,
agamis dan
berdaya saing
1 Tuntasnya
program
pemberantasan
buta aksara;
Angka Melek Huruf
(%)
96,68
2 Meningkatnya
akses dan mutu
pendidikan
terutama untuk
penuntasan
wajib belajar
pendidikan
dasar 9 tahun
dan
pencanangan
wajib belajar 12
tahun bagi anak
usia sekolah;
Angka Rata-rata
Lama Sekolah
(Tahun)
9,29
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SD/MI/Paket A (%)
99,48
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
(%)
75,80
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket
C (%)
51,37
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SD/MI/Paket A (%)
118,70
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMP/MTs/Paket B
(%)
99,54
- 224 -
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2015
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket
C(%)
73,87
Angka Partisipasi
Sekolah (%)
Pendidikan Dasar
82,18
Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan
Menengah (%)
51,20
3 Meningkatnya
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan serta
upaya kesehatan
masyarakat,
terutama
masyarakat
miskin
Angka Harapan
Hidup (Tahun)
67,90
Angka Kematian Bayi
(1/1000 KH)
26,98
Angka Kematian Ibu
(1/100.000 KH)
115
4 Meningkatnya kualitas dan
perlindungan
terhadap tenaga
kerja;
Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat
Pelatihan Berbasis
Masyarakat (%)
45
5 Meningkatnya
kesetaraan gender;
Indeks Pembangunan
Gender (%)
67,09
Indeks Pemberdayaan
Gender (%)
68,45
6 Meningkatnya
peran pemuda
dan prestasi
olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup
dan kehidupan
masyarakat.
Cakupan Pembinaan
Lembaga
Kepemudaan(%)
75
Cakupan Pembinaan
Cabang Olahraga (%)
23
Misi Keempat,
Penguatan
Semangat
Kebersamaan
Antar-Pelaku
Pembangunan
dan Sinergitas
Pemerintah
Pusat, Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
yang Selaras,
Serasi dan
Seimbang
Untuk
mewujudkan
Banten rukun
damai,
membangun
kebersamaan
yang sinergis
antara pusat-
daerah, beserta
stakeholders
dalam
menjalankan
peran dan
fungsinya
masing-masing
secara
terintergrasi
1 Meningkatnya
pelayanan sosial
dan partisipasi sosial
masyarakat;
Cakupan Pelayanan
PMKS (%)
7,25
2 Meningkatnya
kualitas
kehidupan
beragama;
Jumlah Konflik
Bernuansa SARA
0
3 Revitalisasi nilai-
nilai budaya dan
kearifan lokal;
Cakupan Pelestarian
dan Pemanfaatan
Nilai Budaya Daerah
(%)
75
4 Terkendalinya
pertumbuhan, pertambahan
jumlah serta
persebaran
penduduk;
Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)
1,92
- 225 -
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2015
membangun
Banten;
5 Terwujudnya peningkatan partisipasi
perencanaan
dan kerjasama pembangunan
daerah.
Jumlah Kerjasama
(Kesepakatan)
Pembangunan
Daerah
4
Misi Kelima,
Peningkatan
Mutu dan Kinerja
Pemerintahan
Daerah yang
Berwibawa
Menuju Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Baik dan
Bersih
Untuk
meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien,
dan akuntabel
dalam rangka
meningkatkan
pelayanan publik
1 Meningkatnya
pengawasan,
akuntabilitas
kinerja dan
disiplin aparatur yang berbasis
kompetensi;
Cakupan Tindak
Lanjut LHP (%)
75,47
2 Mewujudkan
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan pemerintah
daerah serta
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang
akuntabel dan berbasis
teknologi
informasi;
Rasio Kemandirian
Daerah (%)
77,3
3 Mewujudkan
kelembagaan
dan ketatalaksanaan
pemerintah
daerah serta
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang akuntabel dan
berbasis
teknologi
informasi;
Meningkatnya pelayanan data
dan informasi
publik yang
dapat diakses
dengan mudah
dan cepat oleh seluruh lapisan
masyarakat;
Opini Audit BPK WTP
Skala Kepuasan
Masyarakat (skala 1-
4)
3,25
4 Meningkatnya
kinerja
pemerintahan
desa dan pembangunan
perdesaan;
Skala Komunikasi
dan Koordinasi Antar
Instansi Pemerintah
(skala 1-7)
6,5
5 Meningkatnya
pembangunan
dan pembinaan
hukum di daerah;
Cakupan
Penyelesaian Perda
(%)
95
- 226 -
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2015
6 Meningkatnya
peran pemerintah dan
masyarakat
dalam
pemeliharaan
ketertiban umum,
ketentraman,
linmas, regulasi,
kesiapsiagaan
dan
penanggulangan bencana;
Cakupan Penegakan
Perda (%)
95
7 Meningkatnya
peran
pemerintah dan
masyarakat dalam
pemeliharaan
ketertiban
umum,
ketentraman,
linmas, regulasi, kesiapsiagaan
dan
penanggulangan
bencana;
Meningkatnya
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan;
Angka Kriminalitas
2.026
Cakupan Mitigasi
Kebencanaan
75
Tingkat Capaian
Sasaran RPJMD (%)
70
8 Meningkatnya
kualitas
Demokrasi di daerah
Tingkat Partisipasi
Pemilih (%)
-
Indeks Demokrasi
Indonesia
73,98
Sumber : diolah dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Tema RKP 2015 yaitu “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”. Unsur-unsur yang
terkandung dalam tema tersebut antara lain:
1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun
terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN
Ketiga.
- 227 -
2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan
Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun
internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.
3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan
dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA
dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus
meningkat.
Selanjutnya dengan memperhatikan tema RKP 2015 di atas dan
guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas
perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, maka ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun
2015 yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan”.
Unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Banten
Tahun 2015 antara lain:
1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan;
1) Peningkatan Akses Pembiayaan ekonomi mikro kecil (Jamkrida,
Bank Banten, KKMB)
2) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Ekonomi mikro
kecil
3) Peningkatan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat
pertumbuhan
4) Peningkatan daya saing investasi dan daya saing
produk/komoditas
5) Penguatan pasar domestik
6) Orientasi investasi dan peningkatan produk Komoditas Substitusi
Impor dan produk ekspor.
2. Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan;
1) Perlindungan sosial masyarakat miskin.
2) Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja
3) Peningkatan derajat kesehatan dan Pelayanan kesehatan untuk
semua.
4) Mitigasi bencana dan Penanganan pasca bencana.
5) Pemerataan hasil Pembangunan
- 228 -
Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2015 pada dasarnya adalah
gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam
RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada.
Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :
1. Ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan
peningkatan kesejahteraan;
2. Pemantapan kualitas SDM;
3. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;
4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, SDA dan LH;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan
strategis.
Sedangkan isu strategis RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah :
1. Pengangguran dan penyediaan lapangan kerja
2. Kemiskinan
3. Ketahanan pangan
4. Investasi dan daya saing produk
5. Infrastruktur wilayah dan kawasan
6. Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja
7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan
8. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana
9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Dengan memperhatikan tema RKPD Tahun 2015, prioritas
pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu
strategis tahun 2015 maka selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) prioritas
pembangunan tahun 2015 sebagai berikut:
1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja
dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
2. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan
produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan;
- 229 -
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing
investasi dan daya saing produk/komoditas;
5. Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan konektivitas dan
peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;
6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan
berbasis kompetensi pasar kerja;
7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi
infrastruktur pelayanan kesehatan;
8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Ke 9 (sembilan) prioritas pembangunan tersebut kemudian di
implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target yang
ada di dalam RPJMD. Keterhubungan antara prioritas pembangunan
daerah tahun 2015 dengan program prioritas RPJMD Tahun 2012-2017
dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2 Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2015 dengan
Program Prioritas Pembangunan Daerah
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 Pengurangan
Tingkat Pengangguran
Melalui
Perluasan
Lapangan Kerja
dan Peningkatan
Daya Saing Tenaga Kerja
Ketenagakerja
an;
Pengembangan Kelembagaan,
Hubungan
Industrial dan
Perlindungan
Tenaga Kerja
Tingkat Hubungan
Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan
Tenaga Kerja (%)
4,29% Disnakertrans
Peningkatan
Produktivitas,
Perluasan,
Kesempatan Kerja dan
Berusaha
Menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka
0,5% setiap tahunnnya
(%)
11,06% Disnakertrans
Peningkatan Keterampilan
Tenaga Kerja
Cakupan kegiatan
peningkatan keterampilan
dan kesempatantenaga
kerja (orang)
52.800 Disnakertrans
- 230 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
2 Penurunan Tingkat
Kemiskinan
Melalui
Perlindungan
Sosial dan Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Miskin
Sosial;
Pemberdayaan
Masyarakat
Miskin
Jumlah masyarakat
miskin yang memperoleh
pemberdayaan social (kk)
1330 Dinsos
Jumlah komunitas
masyarakat terpencil yang
diberdayakan (kk)
250 Dinsos
Rasio pembinaan
kelembagaan
penanggulangan
kemiskinan melalui
TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan
jenis PNPM lainnya) (%)
45% BPPMD
Rehabilitasi
Sosial
Jumlah Lanjut Usia yang
dilayani dan dilindungi (orang)
905 Dinsos
Jumlah Anak yang
dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang)
1156 Dinsos
Jumlah Penyandang Cacat
yang direhabilitasi (orang)
530 Dinsos
Jumlah lembaga sosial
anak yang dibina (lembaga)
20 Dinsos
Jumlah tuna sosial yang
direhabilitasi (orang)
680 Dinsos
Jumlah PMKS yang
memperoleh pelayanan,
perlindungan dan bimbingan lanjut Balai
Perlindungan Sosial
(orang)
307 Dinsos
Jumlah PMKS yang
memperoleh bimbingan
sosial dan keterampilan
dan bimbingan lanjut
pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
(BP2S) (orang)
450 Dinsos
Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Jumlah Korban Tindak
Kekerasan/Pekerja Migran
yang dilindungi (orang)
50 Dinsos
Jumlah bantuan untuk
korban bencana (orang)
4500 Dinsos
Jumlah Taruna Siaga
Bencana (TAGANA)yang
dilatih (orang)
1,286 Dinsos
Jumlah Masyarakat yang
mendapat jaminan Sosial
(orang)
366 Dinsos
Pemberdayaan
Kelembagaan
Sosial dan Keagamaan
- 231 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang
dibina (orang)
604 Dinsos
Jumlah Kelembagaan
sosial yang dibina
(lembaga)
550 Dinsos
Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan dan
Kejuangan (NK3) (orang)
400 Dinsos
Jumlah Penyuluhan
Sosial yang dilaksanakan
(orang)
200 Dinsos
Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai
keagamaan (kegiatan)
12 Biro Kesra
Meningkatnya kualitas
kelembagaan
kelompok/badan/lembaga/organisasi keagamaan
yang terfasilitasi (lembaga)
600 Biro Kesra
3 Pemantapan
Ketahanan
Pangan Melalui
Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Pangan Serta
Penguatan
Logistik Pangan
Ketahanan
pangan;
Ketahanan
Pangan
Masyarakat
Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi (ton)
200 BKPP
Jumlah Cadangan Pangan
Masyarakat (ton)
712.016
1
BKPP
Jumlah lembaga
cadangan pangan
pemerintah provinsi
(lembaga)
0 BKPP
Jumlah lembaga
cadangan pangan
masyarakat (Lembaga)
72 BKPP
Cakupan layanan fasilitasi
program bantuan Raskin
(%)
100 BKPP
Penganekaragaman
konsumsi pangan
masyarakat (skors PPH)
93 BKPP
Jumlah daerah rawan
pangan yang tertangani
(kecamatan)
10 BKPP
Cakupan layanan
penyuluh pada daerah
sentra produksi
60 BKPP
- 232 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Pertanian;
Peningkatan Produksi,
Produktivitas
Peternakan,
Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan
Peningkatan Produksi
Padi (GKG) (ton)
2,237,34
4
Distanak
Surplus Beras (ton) 56,855 Distanak
Penyediaan Benih Sumber
Padi (ha)
30,000 Distanak
Penyediaan Cadangan
Benih Daerah (CBD) Padi
(ha)
80,000 Distanak
Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon,
Cabe Besar) (ton)
29,342 Distanak
Produksi Daging (sapi dan
kerbau) (ton)
32,669,7
54
Distanak
Cakupan peningkatan
upaya-upaya rehabilitasi,
diversifikasi, intensifikasi
dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)
500 Hutbun
Cakupan ketersediaan
sumber benih tanaman
perkebunan (unit)
3 Hutbun
Jumlah unit usaha
perkebunan terpadu
(agrowisata) (unit)
1 Hutbun
cakupan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung pembangunan
perkebunan (unit)
3 Hutbun
Cakupan ketersediaan
benih tanaman
perkebunan yang berkualitas (batang)
107,000 Hutbun
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap (ton)
68,025 DKP
Nilai Tukar Nelayan (NTN) > 100 DKP
Jumlah Produksi Benih
Ikan (milyar ekor)
1.50 DKP
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya (ton)
170,000 DKP
Peningkatan
Daya Saing dan
Pemasaran Produk
Peternakan,
Perikanan,
Pertanian dan
Perkebunan
Nilai Tukar Petani (NTP) 105 Distanak
Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP)
/ Standar Operational
Procedure (SOP)
Hortikultura (unit)
4 Distanak
- 233 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB Cakupan kemitraan
Kelompok Tani dan Dunia
Usaha (unit)
9 Distanak
Tingkat perkembangan
jumlah aneka usaha
kehutanan dan
perkebunan (unit)
6 Hutbun
Cakupan tingkat kemantapan tata usaha
dan pembinaan industri
kehutanan dan
perkebunan (unit)
250 Hutbun
Kontribusi Sektor
Perikanan Terhadap PDRB
(%)
0.77 DKP
Jumlah Ekspor Perikanan
(ton)
3250 DKP
Tingkat Kosumsi Ikan
(kg/kapita)
28 DKP
Pemberdayaan
Kelembagaan
dan
Sumberdaya Peternakan,
Perikanan,
Pertanian dan
Perkebunan
Cakupan Penumbuhan
dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian
(unit)
5 Distanak
Cakupan Peningkatan
Akses Kelompok tani
terhadap Perbankan (unit)
26 Distanak
Cakupan tingkat
pemanfaatan teknologi
terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)
2 Hutbun
Peningkatan jumlah
kelompok usaha mandiri
(unit)
20 BKPP
Peningkatan
Daya Dukung
Sumberdaya Pertanian
Cakupan ketersediaan
Taktor (unit)
31 Distanak
Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU)
(unit)
2 Distanak
Cakupan Pengembangan
Jaringan Irigasi (ha)
3500 Distanak
Kelautan dan perikanan;
Pengelolaan
sumberdaya
laut, pesisir
dan pulau-
pulau kecil
Luas Areal Konservasi
Laut (ha)
1 DKP
- 234 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
yang Diselesaikan (kasus)
12 DKP
Kehutanan;
Peningkatan
daya dukung
sumber daya
hutan dan lahan
Cakupan pengendalian
penggunaan kawasan
hutan (unit)
6 Hutbun
Peningkatan jumlah
kelompok pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan
(kelompok)
10 Hutbun
4 Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi Melalui
Peningkatan
Daya Saing Investasi dan
Daya Saing
Produk/
Komoditas
Penanaman
modal;
Peningkatan Iklim Investasi
Cakupan layanan regulasi
perijinan bidang
Penanaman Modal (%)
25 BKPMPT
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
Nilai Realisasi Investasi
PMA (Rp)
9.38
Trilyun
BKPMPT
Nilai Realisasi Investasi
PMDN (Rp)
4.05
Trilyun
BKPMPT
Koperasi dan
usaha kecil
dan menengah;
Pengembangan
Usaha dan
Akses
Permodalan K-
UMKM
Persentase Koperasi dan
UMKM yang terakses sumber-sumber
permodalan (%)
16.28% K-UMKM
Tingkat pertumbuhan
usaha masyarakat yang
dapat menurunkan
tingkat kemiskinan (%)
16.28% K-UMKM
Pengembangan Produk dan
Pemasaran K-
UMKM
Tingkat layanan teknologi,
inovasi, daya saing, dan
mutu produk koperasi
dan UMKM (%)
27.00% K-UMKM
- 235 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Tingkat layanan akses akses pasar dan
pemasaran bagi produk
koperasi dan UMKM (%)
27.00% K-UMKM
Peningkatan
Daya Saing,
Kapasitas Kelembagaan
dan SDM K-
UMKM
Pesentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
dan produktivitas
Koperasi dan UMKM (%)
18.66% K-UMKM
Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha
KUMKM (%)
18.66% K-UMKM
Pariwisata;
Pengelolaan
dan
Pengembangan Pariwisata
Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata(%)
20% Disbudpar
Meningkatnya kualitas
pengelolaan destinasi wisata(%)
23.08% Disbudpar
Meningkatnya
pengembangan produk
dan usaha pariwisata
20% Disbudpar
Meningkatnya promosi
wisata dan budaya dalam
negeri dan luar negeri(%)
19.84% Disbudpar
Pengembangan Kemitraan
Kepariwisataan
Tingkat penguatan
kemitraan pariwisata,
usaha ekonomi kreatif dan
lembaga/instansi pemerintah (%)
20% Disbudpar
Rasio peningkatan
kapasitas kelembagaan
kebudayaan dan
pariwisata (%)
19.67% Disbudpar
Rasio peningkatan
kapasitas sumber sumber
daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)
19.53% Disbudpar
Industri;
Peningkatan
Daya Saing
Industri
Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)
20 Disperindag
Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)
20 Disperindag
- 236 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing,
Stadarisasi dan Sertifikasi
Produk (%)
20 Disperindag
Cakupan Kemitraan
Usaha dan Pengembangan
klaster industri (%)
20 Disperindag
Perdagangan;
Peningkatan dan
Pengembangan
Perdagangan
Cakupan Peningkatan
Prasarana dan Sarana
Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar
tradisional (%)
20 Disperindag
Cakupan Pemberdayaan
dan Perlindungan
Konsumen, dan
Pengawasan Barang
Beredar/Jasa (%)
20 Disperindag
5 Pembangunan Infrastruktur
Guna
Pemantapan
Konektivitas
dan Peningkatan Daya Dukung
Pusat-Pusat
Pertumbuhan
Pekerjaan umum;
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Prosentase jaringan jalan
provinsi dalam kondisi
mantap (%)
89 BMTR
Prosentase panjang
jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)
92 BMTR
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Sumber Daya
Air
Cakupan pelayanan pencegahan,
penanggulangan dan
pemulihan banjir dan
abrasi (%)
10.05% SDAP
Luas layanan peningkatan
dan rehabilitas jaringan
irigasi teknis (ha)
2534.82 SDAP
Pengembangan
dan Revitalisasi
Infrastuktur
Permukiman
Tingkat ketersediaan air
bersih dan sanitasi (m3)
1.826,25
m3
SDAP
Pembangunan
Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel
(lokasi)
112 SDAP
- 237 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Penyelesaian Gedung KP3B
1 SDAP
Pembangunan Gedung
Kantor sebanyak 15
gedung
3 SDAP
Perhubungan;
Pengelolaan
dan
Penyelenggara-an Transportasi
Darat, Laut,
Udara dan
Perkeretaapian
Rasio Pengembangan dan
Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui
penyediaan sarana dan
prasasara lalu lintas
angkutan menjadi 100%
tahun 2017 (%)
40.22 Dishubkominfo
Tingkat pembinaan dan
pemantauan angkutan darat laut dan udara
sebesar 100% tahun 2017
(%)
54.06 Dishubkominfo
Perumahan;
Pembinaan dan
Penataan
Perumahan
Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)
20 SDAP
Penataan
ruang;
Penataan
Ruang Wilayah
dan Kawasan
Cakupan ketersediaan
regulasi dan dokumen rencana tata ruang
wilayah (dok)
3 Bappeda
Rasio Rencana Kawasan
Strategis yang Tersusun
(%)
3.83 BMTR
Peningkatan Kualitas
Penataan Ruang Kota
(paket)
1 BMTR
Energi dan Sumber Daya Mineral;
Pengelolaan Listrik dan
Pemanfaatan Energi
Tingkat penambahan
jumlah Instalasi dan
Sambungan Rumah
Terpasang (SS)
25,000 Distamben
Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang
Pembangkit dan Reaktor
dari Energi Terbarukan
(unit)
314 Distamben
- 238 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan
Jaringan Listrik di KP3B
(%)
100 Distamben
Pengelolaan
dan
Pemanfaatan Sumber Daya
Mineral,
Batubara,
Panas Bumi,
Geologi dan
Mitigasi Bencana
Geologi
Cakupan ketersediaan
Laporan Pemetaan,
Penelitian, Pengembangan
dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara,
Panas Bumi, Geologi dan
Mitigasi Bencana Geologi
(dok)
9 Distamben
Cakupan ketersediaan
sarana pengendalian dan
konservasi air tanah (unit)
4 Distamben
Pengembangan, Pengusahaan
Potensi dan
Produk
Pertambangan
dan Energi
Cakupan layanan Penerbitan Dokumen
Perijinan yang menjadi
Kewenangan Provinsi (ijin)
10 Distamben
Cakupan layanan
Kesepakatan Kerjasama
Bidang Pertambangan dan Energi (dok)
1 Distamben
Cakuman layanan
informasi data bidang
pertambangan dan energi
yang siap dipublikasikan
(unit)
4 Distamben
6 Pemerataan
Pelayanan Pendidikan dan
Peningkatan
Pendidikan
Berbasis Pasar
Kerja
Kepemudaan
dan olah raga;
Kepemudaan dan
Kepramukaan
Jumlah organisasi pramuka yang
mendapatkan pelayanan
Kepramukaan (kwartir)
9 Dispora
Jumlah Kelompok/
Organisasi Kepemudaan
yang berperan dalam
kewirausahaan (kelompok)
16 Dispora
- 239 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Pembinaan, Pembudayaan
dan
Pengembangan
Olahraga
Rasio Cabang Olahraga
Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat
nasional/regional (%)
19
cabor/ 19 event
Dispora
Tingkat pemenuhan
prasarana dan sarana
olahraga (unit)
1 Dispora
Pendidikan;
Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Kasar
(APK) PAUD (%)
47 Dindik
Pendidikan
Dasar Wajib
Belajar 9 Tahun
APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A (%)
99.48 Dindik
Angka Partisipasi Kasar
(APK)
SMP/MTs/SMPLB/Paket
B/Wustho (%)
99.54 Dindik
Pendidikan
Menengah
Wajib Belajar 12 Tahun
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMA/SMK/SMA-
LB/MA/Paket C (%)
63.52 Dindik
Peningkatan
mutu,
kesejahteraan dan
perlindungan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi
minimum S.1 / D.IV
terhadap jumlah guru
keseluruhan
2.383 Dindik
Pendidikan
Tinggi
Angka Partisipasi Kasar
(APK) PT/PTA (%)
7.03 Dindik
Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)
5 Dindik
Pendidikan
Non Formal dan
Informal (PNFi)
Angka Buta Aksara
Penduduk Usia 15 Tahun
Keatas (orang)
12,500 Dindik
- 240 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Peningkatan Mutu Tata
Kelola dan
Pencitraan
Pendidikan
Rata -rata Lama Sekolah
(tahun)
9.29 Dindik
Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS
(%)
10 Dindik
Perpustakaan.
Pengembangan
Minat dan
Budaya Baca
Tingkat kunjungan
perpustakaan per hari (%)
320
(64%)
BPAD
Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)
80 (64%) BPAD
Pengembangan
dan Pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan Jumlah
Perpustakaan sesuai
standar (%)
26 (62%) BPAD
7 Peningkatan
Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan;
Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Persentase Balita
Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)
78 Dinkes
Persentase Ibu bersalin
yg ditolong oleh Nakes
terlatih (Cakupan PN) (%)
91 Dinkes
Cakupan Kunjungan
Neonatal pertama (KN1)
(%)
91.5 Dinkes
Pembinaan Upaya
Kesehatan
Persentase Rumah Tangga
Melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih Sehat
(PHBS) (%)
72 Dinkes
Persentase RSUD dan
Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
(%)
92 Dinkes
Persentase RS yg
melaksanakan PONEK (%)
100 Dinkes
Persentase Peningkatan
Sarana Dan Prasana RS
Provinsi danLabkesda Provinsi Banten (%)
90 Dinkes
Persentase Puskesmas
Rawat Inap Yang Mampu
PONED (%)
100 Dinkes
- 241 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase peningkatan sarana dan prasarana
barang medis RSUD
Banten (%)
70 RSUD Banten
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana
barang non medis RSUD Banten (%)
70 RSUD Banten
Pasien yang dilayani dan
ditangani sesuai dengan
indikasi dan kemampuan
(%)
80 RSUD Banten
Waktu keberlangsungan
pelayanan terpenuhi
disemua bagian (%)
80 RSUD Banten
Pasien yang mendapatkan
asuhan keperawatan (%)
100
Tenaga perawat yang
mendapat pembinaan dan
pengembangan (%)
50 RSUD Banten
Pengendalian
Penyakit Dan
Penyehatan Lingkungan
Jumlah bayi yang
mendapatkan imunisasi
dasar lengkap / UCI
(Universal Child
Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan
(%)
100 Dinkes
Prevalensi HIV (%) <0,5 Dinkes
Persentase kasus baru
Tuberkulosis Paru (BTA
positif) yang disembuhkan
(%)
91 Dinkes
Angka penemuan kasus
Malaria per 1.000 penduduk
<1 Dinkes
Presentasi puskesmas
yang melaksanakan
program pengendalian
Penyakit Tidak Menular
(%)
40 Dinkes
Persentase cakupan penduduk yang terakses
air minum berkualitas (%)
77 Dinkes
Kefarmasian
Dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi
Banten (%)
100 Dinkes
Persentase Sarana
Kesehatan, Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan yang
berkualitas (%)
60 Dinkes
- 242 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Pengembangan dan
Pemberdayaan
Sumberdaya
Manusia
Kesehatan
Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan
binaan yang terakreditasi
(unit)
100 Dinkes
Terlaksananya Puskesmas
yg melaksanakan SIKDA
(%)
153 Dinkes
Puskesmas Yang
Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit)
50 Dinkes
Prosentase Sarana dan
prasarana Balai
Kesehatan Jiwa
Masyarakat Provinsi
Banten (%)
80 Dinkes
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS
yang melayani pasien
penduduk miskin peserta
program Jamkesmas (%)
100 Dinkes
Jumlah Tenaga Kesehatan
RS Malingping yang ditingkatkan
kemampuannya (orang)
32 RSUD
Malingping
Peningkatan
Mutu Layanan
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah industri formal
dan informal yang mendapatkan promosi
kesehatan kerja (%)
200 Dinkes
Prosentase pelayanan
kesehatan dasar bagi
masyarakat pekerja (%)
60 Dinkes
Ketersediaan Obat, Bahan
dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)
100 RSUD
Malingping
Jumlah Pasien Mendapat
Layanan Kesehatan Gratis
(orang)
200 RSUD
Malingping
Lengkapnya pengisian
rekam medik 24 jam
setelah selesai pelayanan (%)
80 RSUD Banten
Tersedianya data dan
informasi sesuai
kebutuhan dan
kemampuan (%)
70 RSUD Banten
8 Pelestarian
Lingkungan
Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi
Bencana
Lingkungan
hidup;
Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
Hidup
- 243 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase kualitas air yang terpantau dan
terinformasikan menurut
SPM (%)
20 BLHD
Rasio tindak lanjut
terhadap jumlah
pengaduan masyarakat akibat dugaan
pencemaran/kerusakan
lingkungan hidup (%)
20 BLHD
Rehabilitasi
dan Konservasi
Sumberdaya
Alam dan Lingkungan
Hidup
Luas area rehabilitasi
hutan dan lahan (ha)
8,000 Hutbun
Persentase peningkatan
fungsi hutan dan kawasan
lindung (%)
20 BLHD
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum,
administrasi
keuangan daerah,
perangkat
daerah,
kepegawaian,
dan
persandian;
Penanggulang-an Bencana
Rasio Mitigasi dan
Pengurangan Resiko
Bencana (%)
100 BPBD
Rasio Ketersediaan
Peralatan dan Logistik,
Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%)
100 BPBD
Rasio Bantuan dan
Rehabilitasi Pemulihan
Kondisi Pasca Bencana(%)
100 BPBD
9 Pemantapan
Reformasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Kependudukan
dan catatan
sipil;
Penataan
Administrasi Kependudukan
Cakupan Peningkatan
Tata Kelola Administrasi
Kependudukan (%)
100 Biro
Pemerintahan
Kebudayaan;
Pengelolaan
dan
Pengembangan Keragaman,
Kekayaan dan
Nilai Budaya
- 244 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya pengembangan dan
pemanfaatan kebudayaan
(%)
20 Disbudpar
Meningkatnya pelestarian
tradisi masyarakat adat
(%)
20 Disbudpar
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan
kearifan lokal (%)
17.65 Disbudpar
Meningkatnya pelestarian
dan perlindungan cagar
budaya, museum dan
kesejarahan (%)
20.37 Disbudpar
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan
anak;
Kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Pengembangan Kota
Layak Anak Kab/Kota
(Forum Kader, POKJANAL)
(Kab/Kota)
2
Kab/Kot
a
BPPMD
Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
kerja lembaga masyarakat
(TP. PKK Prov, Kab/Kota,
Kec, HARGANAS) (%)
100 BPPMD
Rasio Peningkatan
Kapasitas Pengelola
P2TP2A dan lembaga lainnya (%)
20 BPPMD
Rasio Pembinaan TKP3 BPPMD
Rasio Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
PUG TKP3, PSW
(AP,PPRG) (%)
100 BPPMD
Rasio Pembinaan
Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)
100 BPPMD
Rasio Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan(P2WKSS,GSI,
APE) (%)
100 BPPMD
Prosentase penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
terlaporkan (Dalam dan
Luar Provinsi) (%)
100 BPPMD
Keluarga
berencana dan
keluarga
sejahtera;
Kependudukan dan Keluarga
Berencana
- 245 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan
layanan KB (orang)
80 BPPMD
Pemberdayaan
masyarakat
dan desa;
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Lembaga
Perdesaan
Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan
kapasitas kelembagaan
masyarakat
desa/kelurahan (%)
80 BPPMD
Rasio Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam pembangunan desa/kel (%)
12 BPPMD
Cakupan Pengembangan
Inovasi dan
Pemasyarakatan Teknologi
Tepat Guna (posyantek)
BPPMD
Rasio Penguatan
Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan
Mikro Desa (BUMDes) (%)
85 BPPMD
Rasio Jumlah Kelompok
Usaha Ekonomi Keluarga
Pedesaan setiap desa
terhadap jumlah desa
keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS,
Lumbung Desa) (%)
5 BPPMD
Rasio pembinaan dan
pengembangan Ekonomi
masyarakat (BKM,
peralihan pengelolaan PNPM ) (%)
6.38 BPPMD
Cakupan Pembinaan
Pemerintah Desa/Kel
(pemerintah desa dan
BPD)(desa/kelurahan)
6 BPPMD
Cakupan pengembangan
Pemerintahan Desa (desa)
1261 BPPMD
Perencanaan pembangunan;
Kerjasama
Pembangunan
Daerah
Perencanaan kerjasama
pembangunan daerah
(dokumen)
3 Bappeda
Koordinasi dan Fasilitasi
Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%)
100 Biro
Pemerintahan
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pembangunan
Daerah
- 246 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan
dan penganggaran
pembangunan (%)
100 Bappeda
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
Cakupan hasil pengendalian evaluasi
pelaksanaan program
pembangunan (%)
100 Bappeda
Rasio kegiatan pelaporan
pengendalian pelaksanaan
APBD (%)
100 Biro Ekbang
Komunikasi dan
informatika;
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Telematika
Meningkatnya
penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas
serta kapasitas
Telekomunikasi, informasi
dan teknologi informatika
sebesar 100% tahun 2017 (%)
85.26 Dishub
kominfo
Cakupan Peningkatan
Kapasitas dan Pembinaan
Lembaga Penyiaran (%)
40 Set KPID
Cakupan Pemantauan Isi
Siaran Radio dan Televisi
(%)
40 Set KPID
Cakupan Penyelenggaraan
Perizinan Penyiaran (%)
100 Set KPID
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum,
administrasi
keuangan daerah,
perangkat
daerah,
kepegawaian,
dan
persandian;
Pemeliharaan Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Rasio Pengamanan,
Pengawalan Gubernur,
Wakil Gubernur,
Sekretaris daerah (%)
100 Pol PP
Rasio Pemeliharaan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)
100 Pol PP
Rasio Penegakan
Peraturan Perundang-
undangan (%)
100 Pol PP
- 247 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran
Peraturan Perundang-
undangan (%)
100 Pol PP
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi
Masyarakat yang
Terakomodir dalam
Rencana Pembangunan
Daerah (%)
100 Set DPRD
Jumlah Kegiatan
Pembahasan dan Penetapan RAPERDA
Serta Keputusan DPRD
(%)
100 Set DPRD
Jumlah Dukungan
Layanan Komunikasi,
Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan
Sosialisasi Produk Hukum
DPRD (%)
100 Set DPRD
Jumlah Kegiatan
Pembahasan Rapat-rapat
DPRD
100 Set DPRD
Jumlah Kegiatan
Pengawasan Oleh DPRD Terhadap
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (%)
100 Set DPRD
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan
Ketersediaan Tenaga Ahli
pendukung AKD (%)
100 Set DPRD
Pembinaan,
Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan
Umum
Rasio Fasilitasi
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dan Pemerintahan
Umum (%)
100 Biro
Pemerintahan
Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan
(%)
100 Biro Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan dan
Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa
(dokumen)
2 Biro Ekbang
Rasio Kegiatan Fasilitasi
LPSE Provinsi Banten (%)
100 Biro Ekbang
- 248 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%)
4.5 Biro Ekbang
Pengembangan dan
Peningkatan Lembaga
Keuangan daerah (unit)
9 Biro Ekbang
Penyusunan Bahan
Kebijakan Pengembangan
Perekonomian Daerah (dokumen)
10 Biro Ekbang
Pengembangan Pelayanan
Publikasi, Kerjasama
Jaringan Media dan
Informasi (%)
100 Biro Humas
Peningkatan Pengelolaan
Informasi Komunikasi dan Dokumentasi
100 Biro Humas
Pengelolaan Sistem
layanan Informasi Promosi
(%)
100 Kantor
Penghubung
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas kebijakan
bidang kesejahteraan
rakyat (dokumen)
16 Biro Kesra
Pengelolaan Kekayaan dan
Aset Daerah
Rasio Fasilitasi
Pengelolaan Perlengkapan
dan Aset Daerah (%)
100 Biro Aset dan
Perlengkapan
Jumlah Kekayaan Daerah
(Rp)
6.310 T Biro Aset dan
Perlengkapan
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan
Daerah
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah (Rp)
3.838 T DPPKD
Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inf
ormasi penunjang
peningkatan pendapatan
daerah (unit)
2 DPPKD
Ketersediaan
Sistem/Data/Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
3 DPPKD
Persentase ketepatan
waktu pelaksanaan
pembinaan, fasilitasi dan
evaluasi pengelolaan
keuangan daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota (%)
100 DPPKD
Cakupan fasilitasi,
monitoring, dan evaluasi
pengelolaan keuangan
daerah Pemerintah
Provinsi (%)
100 DPPKD
- 249 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Penataan Kelembagaan
dan
Ketatalaksana-
an Perangkat
Daerah
Rasio ketersediaan dokumen penataan
Kelembagaan Perangkat
Daerah, Lembaga lain
bagian perangkat daerah,
Ketatalaksanaan, Analisa
Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat
Daerah (%)
100 Biro Organisasi
Pembinaan
Karier dan
Administasi
Kepegawaian Aparatur
Rasio Pembinaan dan
Kesejahteraan PNS
Provinsi Banten (%)
100 BKD
Rasio Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
(%)
100 BKD
Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur
(%)
100 BKD
Peningkatan
Kapasitas SDM
Aparatur
Rasio Penyelenggaraan
Diklat dan Bimtek
Aparatur (%)
100 Badan Diklat
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan
Bimtek Aparatur (%)
100 Badan Diklat
Peningkatan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan Daerah
Rasio ketersediaan dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)
100 Seluruh SKPD
Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)
100 Seluruh SKPD
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang
dan Jasa Adm.
Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan (%)
100 Seluruh SKPD
- 250 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan
ke Luar Daerah (%)
100 Seluruh SKPD
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan
dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur (%)
100 Seluruh SKPD
Rasio pembinaan dan
peningkatan pelayanan,
tata usaha dan
administrasi kepegawaian
(%)
100 Seluruh SKPD
Pembinaan, Pengawasan
dan
Akuntabilitas
Aparatur
Rasio Peningkatan
kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja
aparatur (%)
100 Inspektorat
Peningkatan
Kesadaran dan
Pengembangan
Produk Hukum dan HAM
Rasio ketersediaan
Dokumen Produk Hukum
(%)
20 Biro Hukum
Cakupan Kegiatan
Peningkatan Kesadaran
Hukum dan HAM (%)
100 Biro Hukum
Penelitian,
Pengembangan Kebijakan
Strategis,
Inovasi Daerah,
dan IPTEK
Ketersediaan dokumen
kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan
Inovasi Daerah (dokumen)
34 Balitbangda
Statistik;
Penyediaan
Data
Pembangunan
Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
(paket)
41 Seluruh SKPD
Kearsipan
Pembinaan
Kearsipan
Daerah
Persentase SKPD Provinsi
yang pengelolaan arsipnya
sesuai dengan ketentuan (%)
32 (74%) BPAD
- 251 -
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
URUSAN/
PROGRAM INDIKATOR
TARGET
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase cakupan koneksi Jaringan
Informasi Kearsipan
Provinsi (JIKP) dengan
seluruh SKPD, Kab/Kota
(%)
32 (74%) BPAD
Kesatuan bangsa dan
politik dalam
negeri;
Pembinaan
Kerukunan,
Kesatuan Bangsa dan
Politik
Cakupan pembinaan
lembaga yang sadar politik
(%)
363 Badan
Kesbangpol
Cakupan pembinaan
lembaga yang sadar kerukunan (%)
426 Badan
Kesbangpol
Cakupan kegiatan
Pemeliharaan Stabilitas
Daerah (%)
100 Badan
Kesbangpol
Ketransmig-
rasian
Penyiapan,
pengerahan
dan Pembinaan Transmigrasi
Cakupan
Penyiapan,Pelayan-
an,Pembinaan,dan
Kebutuhan Masyarakat
Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan
Perkapita Masyarakat (KK)
350 Disnakertrans
Cakupan Fasilitas
Perpindahan dan
Penempatan Transmigrasi
(KK)
185 Disnakertrans
- 252 -
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
tahun 2015 serta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada
prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan, serta capaian
kinerja pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
5.1 RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Program prioritas Provinsi Banten Tahun 2015 sesuai dengan
RPJMD Provinsi banten tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh
delapan) program prioritas yang melaksanakan 25 (dua puluh lima)
urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, sebagaimana Tabel 5.1.
Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas dan SKPD Penanggung Jawab
Tahun 2015
NO URUSAN PROGRAM PRIORITAS SKPD
1. Urusan Wajib
1 Pendidikan;
1 Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Dindik
2 Pendidikan Dasar Wajib
Belajar 9 Tahun
Dindik
3 Pendidikan Menengah Wajib
Belajar 12 Tahun
Dindik
4 Peningkatan mutu,
kesejahteraan dan
perlindungan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Dindik
5 Pendidikan Tinggi Dindik
6 Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)
Dindik
7 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan
Pendidikan
Dindik
2 Kesehatan;
1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak
Dinkes
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Dinkes/RSUD
Banten
3 Pengendalian Penyakit Dan
Penyehatan Lingkungan
Dinkes
4 Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
Dinkes
5 Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan
Dinkes/RSU
Malimping
6 Peningkatan Mutu Layanan Dinkes/RSU
- 253 -
NO URUSAN PROGRAM PRIORITAS SKPD
Kesehatan Masyarakat Malingping/
RSUD Banten
3 Pekerjaan umum;
1 Pembangunan dan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Dinas BMTR
2 Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Air
Dinas SDAP
3 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur
Permukiman
Dinas SDAP
4 Perumahan;
1 Pembinaan dan Penataan
Perumahan
Dinas SDAP
5 Penataan ruang;
1 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
Bappeda/BMTR
6 Perencanaan pembangunan;
1 Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah
Bappeda
2 Pengendalian Pembangunan Daerah
Bappeda/Biro Ekbang
3 Kerjasama Pembangunan
Daerah
Bappeda/Biro
Pemerintahan
7 Perhubungan;
1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat, Laut,
Udara dan Perkeretaapian
Dishubkominfo
8 Lingkungan hidup;
1 Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
BLHD
2 Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
BLHD/
Dishutbun
9 Kependudukan dan
catatan sipil;
1 Penataan Administrasi
Kependudukan
Biro
Pemerintahan
10 Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak;
1 Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
BPPMD
11 Keluarga berencana
dan keluarga
sejahtera;
1 Kependudukan dan Keluarga
Berencana
BPPMD
12 Sosial;
1 Pemberdayaan Masyarakat
Miskin
Dinsos/BPPMD
2 Rehabilitasi Sosial Dinsos
3 Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Dinsos
4 Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial dan Keagamaan
Dinsos/
Biro Kesra
13 Ketenagakerjaan;
1 Pengembangan Kelembagaan, Hubungan
Industrial dan Perlindungan
Tenaga Kerja
Disnakertrans
- 254 -
NO URUSAN PROGRAM PRIORITAS SKPD
2 Peningkatan Produktivitas,
Perluasan, Kesempatan
Kerja dan Berusaha
Disnakertrans
3 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Disnakertrans
14 Koperasi dan usaha kecil dan
menengah;
1 Pengembangan Usaha dan
Akses Permodalan K-UMKM
Dinkop dan
UMKM
2 Pengembangan Produk dan
Pemasaran K-UMKM
Dinkop dan
UMKM
3 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan
SDM K-UMKM
Dinkop dan UMKM
15 Penanaman modal;
1 Peningkatan Iklim Investasi BKPMPT
2 Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
BKPMPT
16 Kebudayaan;
1 Pengelolaan dan
Pengembangan Keragaman,
Kekayaan dan Nilai Budaya
Disbudpar
17 Kepemudaan dan
olah raga;
1 Kepemudaan dan
Kepramukaan
Dispora
2 Pembinaan, Pembudayaan
dan Pengembangan Olahraga
Dispora
18 Kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri;
1 Pembinaan Kerukunan,
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesbangpol
19 Otonomi daerah,
pemerintahan umum,
administrasi
keuangan daerah,
perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
1 Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
Biro
Pemerintahan,
Biro Ekbang, Biro Humas
Protokol, Biro
Kesra, dan
Kantor
Penghubung
2 Pemeliharaan Ketentraman,
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Satpol PP
3 Penanggulangan Bencana BPBD
4 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
Biro Aset dan Perlengkapan
5 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah
DPPKD
6 Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah
Biro Organisasi
7 Pembinaan Karier dan
Administasi Kepegawaian
Aparatur
BKD
8 Peningkatan Kapasitas SDM
Aparatur
Badiklat
9 Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan Daerah
Seluruh SKPD
- 255 -
NO URUSAN PROGRAM PRIORITAS SKPD
10 Peningkatan Sarana,
Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur
Seluruh SKPD
11 Pembinaan, Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur
Inspektorat
12 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Set DPRD
13 Peningkatan Kesadaran dan
Pengembangan Produk
Hukum dan HAM
Biro Hukum
14 Penelitian, Pengembangan
Kebijakan Strategis, Inovasi
Daerah, dan IPTEK
Balitbangda
20 Ketahanan pangan;
1 Ketahanan Pangan
Masyarakat
BKPP
21 Pemberdayaan
masyarakat dan
desa;
1 Pemberdayaan Masyarakat
dan Lembaga Perdesaan
BPPMD
22 Statistik;
1 Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
Seluruh SKPD
23 Kearsipan
1 Pembinaan Kearsipan
Daerah
Baperpus-arda
24 Komunikasi dan
informatika;
1 Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Telematika
Dishubkominfo/
Set. KPID
25 Perpustakaan.
1 Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
Baperpus-arda
2 Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan
Baperpus-arda
2. Urusan Pilihan
1 Pertanian;
1 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
Distanak/DKP/ Dishutbun
2 Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran Produk
Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan
Distanak/DKP/
Dishutbun
3 Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan
Distanak/BKPP
/Dishutbun
4 Peningkatan Daya Dukung
Sumberdaya Pertanian
Distanak
2 Kehutanan;
1 Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan
lahan
Dishutbun
3 Energi dan Sumber
Daya Mineral;
2 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Distamben
- 256 -
NO URUSAN PROGRAM PRIORITAS SKPD
3 Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumber Daya
Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi
Bencana Geologi
Distamben
4 Pengembangan,
Pengusahaan Potensi dan
Produk Pertambangan dan
Energi
Distamben
4 Pariwisata;
1 Pengelolaan dan
Pengembangan Pariwisata
Disbudpar
2 Pengembangan Kemitraan
Kepariwisataan
Disbudpar
5 Kelautan dan
perikanan;
1 Pengelolaan sumberdaya
laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil
DKP
6 Perdagangan;
1 Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan
Disperindag
7 Industri;
1 Peningkatan Daya Saing
Industri
Disperindag
8 Ketransmigrasian
1 Penyiapan, pengerahan dan
Pembinaan Transmigrasi
Disnakertrans
JUMLAH 78 Program 42 SKPD
Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
Guna melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8
(delapan) urusan pilihan di atas, sesuai dengan Tema RKPD Provinsi Banten
Tahun 2015, yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan” maka aspek pembangunan
lebih di arahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari besaran pagu anggaran belanja
langsung untuk masing-masing aspek pembangunan sebagaimana Tabel 5.2
berikut ini.
Tabel 5.2 Pagu Belanja Langsung Per Aspek
Tahun 2015
NO ASPEK TOTAL
1 Daya Saing 2,108,698,998,500
2 Pelayanan Umum 734,473,725,435
3 Kesejahteraan Masyarakat 648,952,276,065
Grand Total 3,492,125,000,000
- 257 -
Sedangkan pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing bidang
urusan terlihat sebagaimana Tabel 5.3 berikut ini.
Tabel 5.3
Pagu Belanja Langsung Per Bidang Urusan Tahun 2015
NO BIDANG URUSAN TOTAL
1 Energi dan Sumber Daya Mineral 55,153,743,000
2 Industri 4,903,412,000
3 Kearsipan 4,167,169,300
4 Kebudayaan 14,686,000,000
5 Kehutanan 10,600,000,000
6 Kelautan dan perikanan 11,300,000,000
7 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 500,000,000
8 Kepemudaan dan Olahraga 29,600,000,000
9 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,600,000,000
10 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 15,902,266,400
11 Kesehatan 332,516,058,065
12 Ketahanan Pangan 13,231,246,000
13 Ketenagakerjaan 24,888,590,000
14 Ketransmigrasian 1,690,810,000
15 Komunikasi dan informatika 9,236,000,000
16 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 21,500,000,000
17 Lingkungan Hidup 13,750,080,000
18 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian
607,632,841,752
19 Pariwisata 20,080,000,000
20 Pekerjaan Umum 1,756,528,738,624
21 Pemberdayaan masyarakat dan desa 9,475,000,000
22 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5,600,000,000
23 Penanaman Modal 13,468,551,500
24 Penataan Ruang 6,335,000,000
25 Pendidikan 198,550,000,000
26 Perdagangan 16,805,525,000
27 Perencanaan Pembangunan 29,840,000,000
28 Perhubungan 30,664,000,000
29 Perpustakaan 13,782,830,700
30 Pertanian 66,723,851,000
31 Perumahan 50,196,261,376
32 Sosial 84,196,218,000
33 Statistik 17,020,807,283
Grand Total 3,492,125,000,000
- 258 -
Adapun pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing prioritas
terlihat sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini.
Tabel 5.4
Pagu Belanja Langsung Per Prioritas Tahun 2015
NO ASPEK TOTAL
1 Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan
lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja
24,888,590,000
2 Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan
sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
84,196,218,000
3 Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan
produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik
pangan
101,855,097,000
4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas
69,327,488,500
5 Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan
konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat
pertumbuhan
1,898,877,743,000
6 Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan
pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja
232,240,000,000
7 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan
optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan
332,516,058,065
8 Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi
bencana 38,514,689,180
9 Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan daerah
709,709,116,255
Grand Total 3,492,125,000,000
Selanjutnya pagu anggaran belanja langsung perprogram untuk
masing-masing SKPD Provinsi Banten pada Tahun 2015 terlihat
sebagaimana Tabel 5.5 berikut ini.
Tabel 5.5
Pagu Belanja Langsung Per Program SKPD Tahun 2015
NO SKPD PROGRAM TOTAL
1 Inspektorat Provinsi Banten
Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
10,700,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
530,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
3,700,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
70,000,000
Total 15,000,000,000
2 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Provinsi Banten
Pembinaan Kerukunan,
Kesatuan Bangsa dan Politik
10,675,992,400
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,444,724,000
- 259 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
3,781,550,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
97,733,600
Total 16,000,000,000
3 Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Banten
Penelitian, Pengembangan
Kebijakan Strategis, Inovasi
Daerah, dan IPTEK
3,725,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
5,720,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
1,950,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
605,000,000
Total 12,000,000,000
4 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Banten
Kerjasama Pembangunan Daerah 700,000,000
Penataan Ruang Wilayah dan
Kawasan
1,040,000,000
Pengendalian Pembangunan
Daerah
3,780,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,430,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
10,600,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
800,000,000
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah
9,650,000,000
Total 28,000,000,000
5 Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten
Pembinaan Karier dan Layanan
Administasi Kepegawaian
Aparatur
10,535,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,225,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
2,190,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
50,000,000
Total 14,000,000,000
6 Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi
Banten
Peningkatan Kapasitas SDM
Aparatur
27,940,921,400
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,038,253,800
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
8,799,089,800
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
221,735,000
Total 38,000,000,000
- 260 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
7 Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Banten
Pembinaan Kearsipan Daerah 4,167,169,300
Pengembangan dan Pembinaan
Perpustakaan
2,350,000,000
Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
1,740,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
500,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
9,192,830,700
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
50,000,000
Total 18,000,000,000
8 Badan Pemberdayaan
Perempuan dan
Masyarakat Desa
Kependudukan dan Keluarga
Berencana
500,000,000
Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
5,600,000,000
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembaga Perdesaan
5,600,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Miskin
1,000,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
850,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
3,025,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
225,000,000
Total 16,800,000,000
9 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Banten
Penanggulangan Bencana 17,379,675,800
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,041,229,880
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
6,343,703,500
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
235,390,820
Total 25,000,000,000
10 Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
Provinsi Banten
Peningkatan Iklim Investasi 2,450,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,007,177,000
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
6,072,405,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
3,938,969,500
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
3,531,448,500
Total 17,000,000,000
- 261 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
11 Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluh Provinsi Banten
Ketahanan Pangan Masyarakat 9,130,052,900
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Sumberdaya Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
9,764,303,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
922,178,200
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
3,179,014,900
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
504,451,000
Total 23,500,000,000
12 Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi
Banten
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
5,653,468,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,050,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
2,546,612,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
249,920,000
Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
2,000,000,000
Total 11,500,000,000
13 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,332,069,275
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah
28,564,883,300
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
44,603,047,425
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
500,000,000
Total 75,000,000,000
14 Dinas Sosial Provinsi
Banten
Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial dan Keagamaan
6,533,500,000
Pemberdayaan Masyarakat
Miskin
5,523,121,500
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
900,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
8,752,320,600
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
450,000,000
Perlindungan dan Jaminan
Sosial
29,996,400,000
Rehabilitasi Sosial 12,044,657,900
Total 64,200,000,000
- 262 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
15 Dinas Pendidikan
Provinsi Banten
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
7,450,000,000
Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
48,300,000,000
Pendidikan Menengah Wajib
Belajar 12 Tahun
73,380,000,000
Pendidikan Non Formal dan
Informal (PNFi)
14,360,000,000
Pendidikan Tinggi 7,770,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
2,322,000,000
Peningkatan Mutu Tata Kelola
dan Pencitraan Pendidikan
3,634,000,000
Peningkatan mutu,
kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
21,990,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
19,344,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
650,000,000
Total 199,200,000,000
16 Dinas Kesehatan
Provinsi Banten
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
10,462,935,600
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
6,260,596,915
Pembinaan Upaya Kesehatan 14,518,899,229
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan
51,051,869,770
Pengendalian Penyakit Dan
Penyehatan Lingkungan
14,177,158,503
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,578,667,974
Peningkatan Mutu Layanan
Kesehatan Masyarakat
10,419,018,480
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
21,059,997,094
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
470,856,435
Total 130,000,000,000
17 Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi
Banten
Kepemudaan dan Kepramukaan 5,880,000,000
Pembinaan, Pembudayaan dan
Pengembangan Olahraga
12,438,131,500
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
2,289,537,500
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
5,992,331,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
400,000,000.
Total 30,000,000,000
18 Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi
Banten
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Sumberdaya Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
250,000,000
- 263 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
Peningkatan Daya Dukung
Sumberdaya Pertanian
2,919,457,600
Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran Produk Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
3,637,958,500
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,250,000,000
Peningkatan Produksi,
Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
13,435,555,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
10,116,576,900
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah 390,452,000
Total 32,000,000,000
19 Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi
Banten
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Sumberdaya Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
1,650,000,000
Peningkatan daya dukung
sumber daya hutan dan lahan 2,450,000,000
Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
2,600,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah 1,200,000,000
Peningkatan Produksi,
Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
4,400,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
6,950,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
250,000,000
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
2,500,000,000
Total 22,000,000,000
20 Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi
Banten
Pengelolaan sumberdaya laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil
2,100,000,000
Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran Produk Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
3,800,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,100,000,000
Peningkatan Produksi,
Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
12,900,000,000
- 264 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
8,100,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
500,000,000
Total 28,500,000,000
21 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten
Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja
3,893,050,800
Peningkatan Keterampilan
Tenaga Kerja 8,925,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,040,800,000
Peningkatan Produktivitas,
Perluasan, Kesempatan Kerja
dan Berusaha
5,980,235,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
5,049,504,200
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
420,600,000
Penyiapan, pengerahan dan
Pembinaan Transmigrasi
1,690,810,000
Total 27,000,000,000
22 Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Banten
Pengembangan Produk dan
Pemasaran K-UMKM
4,748,250,000
Pengembangan Usaha dan Akses
Permodalan K-UMKM
6,158,610,700
Peningkatan Daya Saing,
Kapasitas Kelembagaan dan SDM
K-UMKM
5,319,225,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,130,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
4,143,914,300
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
500,000,000
Total 22,000,000,000
23 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Banten
Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan
8,970,900,000
Peningkatan Daya Saing Industri 4,903,412,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,730,235,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
6,104,390,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
291,063,000
Total 22,000,000,000
24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai
Budaya
9,150,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan
Pariwisata
14,686,000,000
- 265 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
Pengembangan Kemitraan
Kepariwisataan
3,500,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
990,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
6,440,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
234,000,000
Total 35,000,000,000
25 Dinas Bina Marga dan
Tata Ruang Provinsi
Banten
Pembangunan dan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1,249,330,430,000
Penataan Ruang Wilayah dan
Kawasan
5,295,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,200,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
15,359,570,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
600,000,000
Total 1,271,785,000,000
26 Dinas Sumber Daya Air
dan Permukiman
Provinsi Banten
Pembinaan dan Penataan
Perumahan
50,196,261,376
Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Air
166,514,798,750
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman
314,081,786,424
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,295,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
8,747,153,450
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
700,000,000
Total 541,535,000,000
27 Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi Provinsi
Banten
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat, Laut, Udara
dan Perkeretaapian
16,716,238,000
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Telematika
9,236,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
2,131,758,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
11,816,004,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
100,000,000
Total 40,000,000,000
28 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara,
Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi
Bencana Geologi
5,120,000,000
- 266 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
Pengelolaan Listrik dan
Pemanfaatan Energi
43,393,000,000
Pengembangan, Pengusahaan
Potensi dan Produk
Pertambangan dan Energi
1,550,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,050,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
4,040,743,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
607,257,000
Total 55,761,000,000
29 Biro Umum Setda
Provinsi Banten
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
3,533,670,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
63,133,104,572
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
91,225,428
Total 66,758,000,000
30 Biro Hukum Setda
Provinsi Banten
Peningkatan Kesadaran dan
Pengembangan Produk Hukum
dan HAM
5,900,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
500,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
100,000,000
Total 6,500,000,000
31 Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi Banten
Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
13,900,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
950,000,000
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
150,000,000
Total 15,000,000,000
32 Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Banten
Kerjasama Pembangunan Daerah 750,000,000
Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
9,315,000,000
Penataan Administrasi
Kependudukan
1,600,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,135,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
200,000,000
Total 13,000,000,000
33 Biro Organisasi Setda
Provinsi Banten
Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah
4,950,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
750,000,000
- 267 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1,050,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
150,000,000
Total 6,900,000,000
34 Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi
Banten
Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial dan Keagamaan
19,446,218,000
Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
8,262,782,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1,325,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
966,000,000
Total 30,000,000,000
35 Biro Ekonomi dan
Administrasi
Pembangunan Setda
Provinsi Banten
Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
16,090,000,000
Pengendalian Pembangunan
Daerah
3,680,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,690,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
540,000,000
Total 22,000,000,000
36 Biro Perlengkapan dan
Aset Setda Provinsi
Banten
Pengelolaan Kekayaan dan Aset
Daerah
138,015,779,245
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
1,250,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
26,384,220,755
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
250,000,000
Total 165,900,000,000
37 Set. DPRD Provinsi
Banten
Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
80,114,438,700
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
3,526,214,700
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
21,167,345,600
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
192,001,000
Total 105,000,000,000
38 Sat. Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten
Pemeliharaan Ketentraman,
Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat
9,570,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
550,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
4,700,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
180,000,000
Total 15,000,000,000
- 268 -
NO SKPD PROGRAM TOTAL
39 Kantor Penghubung
Provinsi Banten
Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
3,860,638,400
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
691,221,240
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
3,311,552,360
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
132,588,000
Total 7,996,000,000
40 Set. KPID Provinsi
Banten
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Telematika
1,175,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
235,000,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
2,529,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
61,000,000
Total 4,000,000,000
41 RSUD Banten Pembinaan Upaya Kesehatan 104,611,193,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
969,371,350
Peningkatan Mutu Layanan
Kesehatan Masyarakat
2,226,464,000
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
82,078,159,150
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
114,812,500
Total 190,000,000,000
42 RSUD Malingping Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan
609,400,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
215,826,000
Peningkatan Mutu Layanan
Kesehatan Masyarakat 6,690,340,880
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
5,586,160,120
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
188,273,000
Total 13,290,000,000
Grand Total 3,492,125,000,000
- 269 -
5.2 RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten
Tahun 2015 terdiri dari indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target
capaian kinerja dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Lampiran II
dan Lampiran III, sebagai berikut :
a. Lampiran II merupakan matrik rencana program dan kegiatan
prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi
Banten;
b. Lampiran III merupakan matrik rencana program dan kegiatan
prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBN. Matrik
lampiran III ini merupakan hasil dari pembahasan pada saat Pra
Musrenbangnas RKP 2015 dan disetujui untuk diakomodasi serta
dilanjutkan pembahasannya pada tahap selanjutnya.
- 270 -
BAB VI
PENUTUP
6.1 KAIDAH PELAKSANAAN
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 merupakan penjabaran dan
pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ini, akan
menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja
Gubernur beserta perangkat daerahnya pada tahun 2015 mendatang.
SKPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
RSUD, dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip
efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam
melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan
arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun
2015.
Untuk itu, dalam mengimplementasikan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015
perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha
serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna
melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun
2015 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman
dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi
maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten TA.
2015 terutama di setiap SKPD;
3. Bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini
merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik
berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD
kabupaten/kota TA. 2015, dalam rangka mengupayakan keterpaduan,
sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas
kewilayahan;
4. Pada akhir TA. 2015, setiap SKPD di Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian
- 271 -
sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana
alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD
dan peraturan-peraturan lainnya;
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan
pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan
dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
6.2 PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus
terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan
perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD.
Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan
pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas Tahun 2015 selain menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap
pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan
pengawasan oleh Inspektorat Provinsi. Pengorganisasian pelaksanaan
pembangunan mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 060.05/Kep.71-
Huk/2013 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Daerah
Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Gambar 6.1 berikut ini:
- 272 -
Gambar 6.1 Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi
GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR
SEKRETARIS DAERAH
Asisten Daerah Tata Praja
Asisten Daerah Ekonomi,
Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat
Asisten Daerah
Administrasi Umum
Mengkoordinasikan : Mengkoordinasikan : Mengkoordinasikan :
1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum
3. Biro Organisasi
4. Inspektorat Provinsi
5. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
7. Badan Pendidikan dan
Pelatihan
8. Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
9. Satuan Polisi Pamong
Praja
10. Sekretariat DPRD
11. Kantor Penghubung
12. Sekretariat KPID
1. Biro Ekonomi dan
Administrasi
Pembangunan
2. Biro Kesejahteraan rakyat
3. Dinas Pertanian dan
Peternakan
4. Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
5. Dinas Kelautan dan
Perikanan
6. Dinas Sumber daya Air
dan Permukiman
7. Dinas Bina Marga dan
Tata Ruang
8. Dinas Pertambangan dan
Energi
9. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
10. Dinas Koperasi dan
UMKM
11. Dinas Pendidikan
12. Dinas Sosial
13. Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
14. Badan Lingkungan
Hidup Daerah
15. Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluh
16. Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
1. Biro Umum
2. Biro Perlengkapan dan
Aset
3. Biro Humas dan
Protokol
4. Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Dinas Pemuda dan
Olahraga
6. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
7. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
8. Dinas Kesehatan
9. Badan Kepegawaian
Daerah
10. Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah
11. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
12. Badan Pemberdayaan
Perempuan dan
masyarakat Desa
13. RSUD Malingping
14. RSUD Banten
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015
sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Keberhasilan pelaksanaan RKPD
Provinsi Banten Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,
ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari
penyelenggara negara serta masyarakat.
- 273 -
Dalam kaitan dengan hal ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan
dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-
program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten
Tahun 2015 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati
secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju rakyat Banten
sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.
Plt. GUBERNUR BANTEN,
ttd
R A N O K A R N O
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
H. S A M S I R, SH. M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008