LAMPIRAN III.2
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 1 SOP yang dilaksanakan SKPD, sebagai
berikut :
Ada 1 SOP
1. SOP tentang Pemberian Tanda Daftar Usaha
Pariwisata di DINBUDPARPORA
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
- Jabatan yang terisi sebanyak 6
- Jabatan yang ada, sebanyak 8
Tidak terdapat jabatan fungsional SKPD
- PNS SKPD, sebanyak 14 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai berikut
:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS KEBUDAYAAN, PARIWSATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PARIWISATA
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Tidak ada
100%
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
75%
0,45%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
83%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Hal. 1 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 2 Program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 9,165,600,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
355.868.000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
8,429,511,303,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 119,945,000,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 4,978,795,008,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 119,945,000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
8,429,511,303,-
Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD, sebagai
berikut :
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarissasi barang atau asset
SKPD, sebagai berikut :
Ada 3 Jenis
1. Kartu Inventaris Ruangan
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
0,95%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
13,33%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
2,41%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
1,42%
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Hal. 2 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%2. Buku Inventaris
3. BA Sensus Barang th 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
29.973.809.666,72
0%
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas informasi SKPD sebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Buku Amazing Bangka Tengah
3. Leaflet 3. Map Amazing Bangka Tengah
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 3
jenis.
Hal. 3 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2
program.
Ada atau tidak ada terdapat 4 (empat ) SOP terdiri dari Ada 4 SOP
1. SOP ttg Prosedur Rekomendasi Titik Lokasi
Reklame
2. SOP ttg Prosedur Rekomendasi Titik Lokasi Menara
Telekomunikasi
3. SOP ttg Prosedur Operasional Ruang Server
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
4. SOP ttg Prosedur Akses Ruang Server Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 2
- Jabatan yang ada, sebanyak 3
terdapat 3 jabatan fungsional antara lain : 1. Pranata
Humas Pertama (1), 2. Pranata Komputer Pelaksana
(1), 3. Pengendali frekuensi Radio Pelaksana (1)
- PNS SKPD, sebanyak 7 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada 3 Jenis
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,23%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
66,67%
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
0%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Hal. 4 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan pembangunan SKPD
sebagai berikut:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 4 Program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 1,572,440,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
204,206,000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
1,435,396,246,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0,-
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,16%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
14,23%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0,00% Belanja Pemeliharaan dilaksanakan di
Urusan Perhubungan
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
50%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 5 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 1,044,870,246,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
1,435,396,246,-
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut:
1. Neraca
2. LRA
3. CaLK
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisasi barang atau aset yang
terdiri dari
Ada
1. Buku Inventaris (BI)
2. Kartu Inventaris Barang (KIB)
3. Berita Acara Sensus Aset SKPD tahun 2015
4. Neraca Mutasi Tambah Kurang
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
22.105.889.142,69
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
terdapat 2 prasarana informasi SKPD sebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Mobil keliling
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 2
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat Tidak ada
0,00% Belanja Pemeliharaan dilaksanakan di
Urusan Perhubungan
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0,00% Belanja Pemeliharaan dilaksanakan di
Urusan Perhubungan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 6 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 8 SOP SKPD sebagai berikut :
1. Rekomendasi Izin Pengelolaan Sarang Walet Ada 9 SOP
2. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu
3. Laporan Bulanan Tata Usaha Kayu
4. Perlindungan Hutan dan Pengamanan Hutan
5. Peninjauan Lokasi Tanah Milik
6. Pengajuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR)
7. Peangajuan izin usaha pemanfaatan hutan
Kemasyarakatan (IUPH-HKM)
8. Pengajuan Permohonan Pengelolaan Hutan Desa
9.Rekomendasi izin usaha perkebunan
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- jabatan yang terisi sebanyak 10 orang
- jabatan yang ada sebanyak 14 orang
Terdapat 3 Jabatan fungsional, antara lain :
1. Arsiparis
2. Pranata Komputer
3. Polisi Hutan
- PNS SKPD, sebanyak 30 personil
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,97%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
71,43%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KEHUTANAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 7 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang telah memenuhi syarat diklatpim
sebanyak 7 orang
- Pejabat yang ada sebanyak 10 orang
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 10
Orang
- Jabatan yang ada sebanyak 10 Orang
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan pembangunan
sebagai berikut :
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA
SKPD, sebanyak 3 program
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD
sebanyak 3 Program
- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD sebanyak 3 program
- Program dalam RKA SKPD sebanyak 3 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD sebanyak 3 program
- Program dalam DPA SKPD sebanya 3 program
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 6,998,798,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
746,618,625
- Realisasi total belanja SKPD, sebesar Rp.
6,544,563,811
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 361,670,000
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 2,794,653,221
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 361,670,000
5,53%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,73%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
11,41%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
12,94%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,97%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
70%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 8 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi total belanja SKPD, sebesar Rp.
6,544,563,811
Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: Ada
sebanyak 5
jenis
1. Neraca
2.LRA
3. CALK
4. LPE
5. LO
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Terdapat dokumen inventaris barang atau asset SKPD
sebagai berikut ;
1. Kartu Inventaris Barang
2. Kartu Inventaris Ruangan
3. Buku Inventaris
4. BA Sensus Barang th 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0 0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
15..458.587.147,50
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas informasi SKPD sebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Pos pengadaan
3. Leaflet 3. Leaflet
4. Mobil keliling 4. Mobil Keliling
5. Pengumuman di Mass Media 5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 5
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat ada
5,53%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Ada
sebanyak 4
jenis
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 9 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
: DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4
program.
Ada atau tidak ada Tidak ada SOP SKPD Tidak Ada
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 2
- Jabatan yang ada, sebanyak 3
Tidak terdapat jabatan fungsional
- PNS SKPD, sebanyak 5 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,16%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
67%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KEBUDAYAAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
75%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 10 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai berikut
:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 3 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 1,913,760,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
1,765,087,621,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 1,700,777,621,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
1,765,087,621,-
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut:
1. Neraca
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,20%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
0%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 11 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%2. LRA
3. CALk
4. LO
5. LPE
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Terdapat dokumen inventarisasi SKPD sebagai berikut
:
Ada 3 jenis
1. Kartu Inventaris Ruangan
2. Buku Inventaris
3. BA Sensus Barang th 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
29.973.809.666,72
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas informasi SKPD ebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Album Bangka Tengah Berdambus
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 2
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Hal. 12 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 3 SOP yang dilaksanakan SKPD sebagai
berikut :1. SOP ttg Pendirian dan pengesahan badan hukum
koperasi
Ada 2 SOP
2. SOP ttg Prosedur Admnistrasi Proses Peminjaman
Dana Bergulir
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 2 orang
- Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang
Terdapat jabatan fungsional yaitu penyuluh
perindustrian dan perdagangan
- PNS SKPD, sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,19%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
67%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
60%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 13 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai berikut
:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 3
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1,442,339,700,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
44,820,000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp
1,395,469,621,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 885,429,621,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
0%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,15%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
3,21%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 14 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp
1,395,469,621,-
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut :
1. Neraca
2. LRA
3. CALK
4. LO
5. LPE
Tedapat dokumen inventarisasi barang atau asset
SKPD yaitu :
Ada 3 Jenis
1. Kartu inventarisasi Barang
2. Buku Inventarisasi
3. BA Sensus Barang th 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
32.876.388.624,60
0%
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas informasi SKPD yaitu :
1. Papan Pengumuman 1. Leaflet
2. Pos Pengaduan 2. Media Massa
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Ada
sebanyak 2
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 15 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada ada 6 SOP, Yaitu:
1. SOP Tentang Prosedur Alur Layanan Rehabilitasi
Sosial;
ada 6 SOP
2. SOP Tentang Prosedur Alur Penanganan Anak
Korban Kekerasan
3. SOP Tentang Prosedur Alur Layanan Penegakan
dan bantuan Hukum
4. SOP Tentang Prosedur Alur Penanganan
Perempuan-Perempuan Korban Kekerasan
5. SOP Tentang Prosedur Alur Layanan Pengaduan
6. SOP tentang Prosedur Alur Layanan Kesehatan
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 5
- Jabatan yang ada, sebanyak 6
Tidak terdapat Jabatan fungsional SKPD
- PNS SKPD, sebanyak 7 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,23%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
83,33%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
33,33%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Hal. 16 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai
berikut:
- RENSTRA SKPD 1. Renstra
- RENJA SKPD 2. Renja
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 3 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 6.535.978.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
578.235.055,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
6.063.375.696,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 100.859.500,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 1.801.924.148,-
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,68%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
9,54%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
5,60%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
60%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 17 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 100.859.500,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
6.063.375.696,-
Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD sebagai
berikut:
1. NeracA
2. Calk
3. LRA
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisir SKPD sebagai berikut: Ada
1. Buku Inventaris
2. Rekapitulasi mutasi asset
3. KIB A-F
4. Berita Acara Sensus Aset tahun 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0,-
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
5,869,474,189.92
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat sarana Partisipasi informasi, sebagai berikut:
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Leaflet
3. Leaflet 3. Kotak Saran
4. Mobil keliling 4. Mobil Keliling
5. Pengumuman di Mass Media 5. Pos Pengaduan
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 5
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
tidak ada
1,66%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 18 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 15 SOP sebagai berikut:
1. SOP tentang prosedur penyusunan MONEV
2. SOP tentang prosedur penyusunan RPJPD
3. SOP tentang prosedur Penyusunan RPJMD
4. SOP tentang prosedur penyusunan Renstra
5. SOP tentang prosedur penyusunan RENJA
6. SOP Pengumpulan data kinerja
7. SOP tentang Prosedur penyusunan RKPD
8. SOP tentang penyusunan dokumen Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Atas
Anggaran Sementara (PPAS)
9. SOP tentang pembuatan berita acara forum SKPD
10. SOP ttg Berita Acara Musrenbang RKPD
11. SOP ttg pelaksanaan Forum SKPD
12. SOP ttg Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten
13. SOP ttg penyelenggaraan Musrenbang RKPD
14. SOP ttg penyusunan Lakip
15. SOP ttg Penyusunan LKPJ
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 7
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
87,50%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Ada 15 SOP
Hal. 19 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Jabatan yang ada, sebanyak 8
Terdapat tenaga fungsional yang terdiri dari :
1. Arsiparis
2. Pranata Komputer
- PNS SKPD, sebanyak 15 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7
org.
- pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai berikut
:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 8 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 6.229.970.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,65%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
88%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,49%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
71,43%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
87,50%
Hal. 20 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
133.420.000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
5.482.022.792,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 77.939.900,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 1.918.485.581,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 77.939.900,-
- Realisasi total belanja SKPD, sebesar Rp.
5.482.022.792,-
Terdapat 5 laporan keuangan yaitu :
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventaris SKPD sebagai berikut: ada 3 jenis
1. Buku inventaris
2. Kartu Inventaris Barang
3.BA Sensus Barang th 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
1.710.300.722,91
0%
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman 1. papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
1,42%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
2,43%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
4,06%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 21 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada Tidak Terdapat SOP Tidak Ada
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
1. Perda Bangunan Gedung
- Jabatan yang terisi sebanyak 1
- Jabatan yang ada, sebanyak 1
Tidak terdapat jabatan fungsional
- PNS SKPD, sebanyak 1 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1
org.
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,03%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
0%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 1 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
100%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PERUMAHAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
33%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 22 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat 3 dokumen perencanaan yaitu :
- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA
- RENJA SKPD 2. RENJA
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 2 Program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 3,527,260,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
427,403,000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
3,404,146,750,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 2,547,723,750,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0,-
0%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,37%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
12,56%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 23 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
3,404,146,750,-
Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
3. CaLK
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventaris sebagai berikut : Ada
1. Kartu inventaris ruangan
2. Buku inventaris
3. Buku mutasi barang
4. BA Sensus Aset 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0,-
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
449.967.613.886,95
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Leaflet
3. Leaflet 3. Mobil Toilet
4. Mobil keliling 4. Buku Profil Dinas
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 4
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak terdapat survey kepuasan masyarakat tidak ada
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 24 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 9 SOP yang dilaksanakan SKPD sebagai
berikut :
ada 9 SOP
1. SOP tentang Prosedur Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintahan
2. SOP tentang Prosedur perencanaan dan
Penganggaran
3. SOP tentang Prosedur Penugasan Staf
4. SOP tentang Admnistrasi Suratmenyurat
5. SOP tentang Prosedur Admnistrasi Perjalanan
Dinas Luar6. SOP tentang Prosedur Administrasi
Pengelolaan BarangInventaris
7. SOP tentang Prosedur Pengelolaan Barang
Pakai Habis
8. SOP tentang Prosedur pemindahan Arsip dari
unit kerja ke pusat arsip
9. SOP tentang Prosedur penerima Arsip Inaktif di
pusat arsip
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 2
- Jabatan yang ada, sebanyak 3
Terdapat jabatan fungsional SKPD yaitu Arsiparis 2
orang
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
66,67%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KEARSIPAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 25 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- PNS SKPD, sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD yang terdiri dari
:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 1
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 221,583,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
209,319,100
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,02%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
0%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,07%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
50%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 26 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 194,419,100-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
209,319,100
Terdapat Laporan keuangan SKPD sebagai berikut : Ada 5 Jenis
1. LRA
2. LO
3. LPE
4. Neraca
5. Calk
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Terdapat dokumen inventaris SKPD sebagai berikut: Ada
1. Buku Inventaris Barang
2. Kartu Inventaris Ruangan
3. Kartu Inventaris Barang A-F
4. BA Sensus Barang th 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
1.897.913.934,59
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman 1. Papan pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 27 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 1 SOP SKPD yaitu :
1. SOP ttg Prosedur Admnistrasi Pelayanan
Pengaduan Konsumen
Ada 1 SOP
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 5
- Jabatan yang ada, sebanyak 5
terdapat jabatan fungsional SKPD yaitu Penyuluh
Perindustrian dan perdagangan 1 orang
- PNS SKPD, sebanyak 7 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5
org.
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,23%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
60%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
100%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PERDAGANGAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
50%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Hal. 28 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Jabatan yang ada, sebanyak 5 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai berikut
:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 2 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 5,890,610,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
269,551,100,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
4,120,651,290
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 2,907,900,190,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
4,120,651,290
0,00%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,61%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
6,54%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0,00%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 29 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut : Ada 5 Jenis
1. Neraca
2. LRA
3. CALK
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisasi barang atau asset
SKPD sebagai berikut :
Ada
1. Kartu inventarisasi Barang A - F
2. Buku Inventarissasi
3. BA Sensus Barang tahun 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
32.876.388.624,60
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas informasi yaitu :
1. Papan Pengumuman 1. Papan pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Leaflet
3. Leaflet 3. Pengumuman di Mass Media
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 3
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
0,00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 30 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada Tidak terdapat SOP Tidak ada
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 13
- Jabatan yang ada, sebanyak 13
Tidak terdapat jabatan fungsional
- PNS SKPD, sebanyak 20 personil
-Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7
org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Tidak ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,65%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
53,85%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
100%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
0%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 31 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13
org.- jabatan yang ada, sebanyak 13 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat Dokumen perencanaan tahun 2016 yang
terdirin dari :
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 0 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 0 Program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 0 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 0 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 0 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 0 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 2.471.275.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
2.268.552.992,-- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 23.285.000,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 422.337.890,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 23.285.000,-
- Realisasi total belanja SKPD, sebesar Rp.
2.268.552.992,-
Laporan keuangan SKPD sebanyak 3 jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
1,03%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,26%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
0,00%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
5,51%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
0%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
0%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 32 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%3. CALK
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisasi SKPD yang terdiri dari
:1. Kartu Inventaris Barang
2. Kartu Inventaris Ruangan
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0,-
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp .
1.619.212.012,46
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas/prasarana SKPD :
1. Papan Pengumuman 1. Papan pengumuman
2. Pos Pengaduan
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 3 SOP SKPD sebagai berikut:
1. SOP tentang Prosedur Pengadaan Bahan Pustaka di
Lingkungan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Bangka Tengah.
Ada 3 SOP
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PERPUSTAKAAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
50%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1 Jenis
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
tidak ada
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Hal. 33 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%2. SOP tentang Prosedur Pengolahan Bahan Pustaka
di Lingkungan Perpustakaan Umum Daerah Kantor
Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah.
3. SOP tentang Prosedur Kartu Perpustakaan Bebas
Pinjam di Lingkungan Perpustakaan Umum Daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bangka
Tengah.
PERDA pelaksanaan sebanyak -0
- Jabatan yang terisi sebanyak 2
- Jabatan yang ada, sebanyak 2
Terdapat 2 jabatan fungsional SKPD sebagai berikut:
1. Pustakawan
2. Pranata Komputer
- PNS SKPD, sebanyak 8 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat Dokumen perencanaan pembangunan SKPD
sebagai berikut :
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 1
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,26%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
50%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
100%
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 34 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 2,432,474,000
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
55,480,000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
2,199,578,188,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 73,100,500
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 746,052,149,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 73,100,500
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
2,199,578,188,-
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut:
1. LRA
2. LO
3. LPE
4. Neraca
5. Calk
Terdapat dokumen inventaris barang atau asset SKPD
sebagai berikut :
Ada
1. Buku Inventaris
2. Kartu Inventaris Barang
3. Kartu Inventaris Ruangan
4. BA Sensus Barang th 2015
3,32%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,25%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
2,52%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
9,80%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 35 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
1.897.913.934,59
100%
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas partisipasi SKPD sebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Mobil Perpustakaan Keliling
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
:
: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada Tidak terdapat SOP SKPD yang terdiri dari:
- PERDA pelaksanaan sebanyak 02 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
67%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Tidak ada
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 2
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat Tidak ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 36 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
- Jabatan yang terisi sebanyak 11 org
- Jabatan yang ada, sebanyak 14
Terdapat 3 Jabatan Fungsional SKPD sebagai berikut:
1. Arsiparis
2. Pranata Komputer
- PNS SKPD, sebanyak 24 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak
11 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11
org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 11 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat Dokumen perencanaan pembangunan SKPD
yang terdiri dari:
- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD 2. RENJA SKPD
- RKA SKPD 3. RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 6 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 6 Program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 6 program.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,78%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
90,91%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100,00%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM )
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
78,57%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
Hal. 37 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 8.120.888.950,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
189.403.000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
6.893.137.568,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 65.001.200,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 3.969.789.395,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 65.001.200,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
6.893.137.568,-
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut:
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Terdapat 4 Jenis dokumen inventaris Ada
1. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap
2. Kartu Inventaris Barang
3. BA Sensus Aseet 2015
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,84%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
2,75%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
1,64%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
0,94%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 38 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%4. Buku Inventaris
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0,-
100%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
1.147.599.268,19,-
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas partisipasi SKPD yaitu:
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat Tidak ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 39 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
: SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
INSPEKTORAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN NAMANG
KECAMATAN KOBA
KECAMATAN LUBUK BESAR
KECAMATAN SIMPANGKATIS
KECAMATAN PANGKALANBARU
KECAMATAN SUNGAISELAN
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 3 program
Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
Ada atau tidak ada Terdapat 60 SOP SKPD yang terdiri dari: SOP PTSP :
1. SOP Mekanisme/skema alur Perizinan 1. SOP Mekanisme/skema alur
Perizinan
2. SOP Pembuatan Laporan Rekapitulasi Perizinan 2. SOP Pembuatan Laporan Rekapitulasi
Perizinan
3. SOP Pembuatan Laporan Rekapitulasi IKM 3. SOP Pembuatan Laporan Rekapitulasi
IKM
4. SOP Pelayanan Pengaduan 4. SOP Pelayanan Pengaduan
5. SOP Pelayanan Informasi Perizinan 5. SOP Pelayanan Informasi Perizinan
6. SOP Pelayanan Izin Bidang kesehatan 6. SOP Pelayanan Izin Bidang kesehatan
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMNISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD BKD = 1, SETDA = 1,
DPPKAD = 1
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Ada 60 SOP
Hal. 40 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%7. SOP Pelayanan Izin Bidang Pekerjaan Umum 7. SOP Pelayanan Izin Bidang Pekerjaan
Umum
8. SOP Pelayanan Izin Bidang Perdagangan dan
Perindustrian
8. SOP Pelayanan Izin Bidang
Perdagangan dan Perindustrian
9. SOP Pelayanan Izin Bidang Lingkungan Hidup 9. SOP Pelayanan Izin Bidang
Lingkungan Hidup
10. SOP Pelayanan Izin Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata
10. SOP Pelayanan Izin Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata
11. SOP Pelayanan Izin Bidang Perikanan 11. SOP Pelayanan Izin Bidang Perikanan
12. SOP Pelayanan Izin Bidang Penanaman Modal 12. SOP Pelayanan Izin Bidang
Penanaman Modal13. SOP ttg Seleksi Penerimaan CPNS SOP BKD ;
14. SOP ttg Pengadaan mesin/kartu absensi 1. SOP ttg Seleksi Penerimaan CPNS
15. SOP ttg Diklat PIM Tk. IV 2. SOP ttg Pengadaan mesin/kartu
absensi
16. SOP ttg Diklat Prajabatan CPNS 3. SOP ttg Diklat PIM Tk. IV
17. SOP ttg Penyusunan daftar urut kepangkatan
(DUK)
4. SOP ttg Diklat Prajabatan CPNS
18. SOP ttg Pembuatan KARPEG, KARIS, KARSU
(data identitas pegawai)
5. SOP ttg Penyusunan daftar urut
kepangkatan (DUK)
19. SOP ttg Penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
6. SOP ttg Pembuatan KARPEG, KARIS,
KARSU (data identitas pegawai)
20. SOP penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 7. SOP ttg Penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
21. SOP ttg bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 8. SOP penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
22. SOP ttg pakaian dinas hari-hari tertentu 9. SOP ttg bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
23. SOP ttg Aset yg tidak digunakan 10. SOP ttg pakaian dinas hari-hari
tertentu24. SOP ttg prosentase peningkatan PAD SOP DPPKAD :
25. SOP ttg Penentuan Opini BPK RI atas laporan
keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bangka
Tengah
1. SOP ttg Administrasi laporan mutasi
persediaan untuk pencairan GU
26 SOP Fasilitasi Pelaksanaan Ekspose Hasil
Pemeriksaan Kasus
2. SOP ttg Aset yg tidak digunakan
27. SOP Review Laporan Keuangan3. SOP ttg prosentase peningkatan PAD
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Ada 60 SOP
Hal. 41 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%28. SOP Pengawasan Internal Secara Berkala 4. SOP ttg Penentuan Opini BPK RI atas
laporan keuangan pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
29. SOP Evaluasi LAKIP SKPD
SOP INSpektorat
30. SOP Pemberian Jasa Advice/Konsultasi1. SOP Fasilitasi Pelaksanaan Ekspose
Hasil Pemeriksaan Kasus
31. SOP Penyusunan Peta Kompetensi 2. SOP Review Laporan Keuangan
32. SOP Peningkatan Kompetensi Kapabilitas APIP
Melalui Pelatihan di Kantor Sendiri
3. SOP Pengawasan Internal Secara
Berkala
33. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 4. SOP Evaluasi LAKIP SKPD
34. SOP Pengumpulan Data Kinerja5. SOP Pemberian Jasa
Advice/Konsultasi
35. SOP Review RKA SKPD 6. SOP Penyusunan Peta Kompetensi
36. SOP Evaluasi SPIP SKPD
7. SOP Peningkatan Kompetensi
Kapabilitas APIP Melalui Pelatihan di
Kantor Sendiri
37. SOP PENDAMPINGAN ANGGOTA
DEWAN 8. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
38. SOP ttg Pembuatan Surat Tanah 9. SOP Pengumpulan Data Kinerja
39. SOP ttg Rekomendasi Pembuatan SIUP 10. SOP Review RKA SKPD
40. SOP Laporan Kependudukan 12. SOP Evaluasi SPIP SKPD
41. SOP Rekomendasi KTP SOP SETWAN :
42. SOP Izin Keramaian 1. SOP PENDAMPINGAN ANGGOTA
DEWAN
43. SOP Rekomendasi SKCK SOP KECAMATAN
44. SOP Bidang Agraria/Pertanahan 1. SOP ttg Pembuatan Surat Tanah
45. SOP Rekomendasi IMB 2. SOP ttg Rekomendasi Pembuatan
SIUP
46. SOP Rekomendasi HO 3. SOP Laporan Kependudukan
47. SOP ttg Rekomendasi TDG 4. SOP Rekomendasi KTP
48. SOP ttg Rekomendasi TDP 5. SOP Izin Keramaian
49. SOP ttg pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
6. SOP Rekomendasi SKCK
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Ada 60 SOP
Hal. 42 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%50. SOP ttg Rekomendasi TDP 7. SOP Bidang Agraria/Pertanahan
51. SOP ttg pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
8. SOP Rekomendasi IMB
52. SOP Tentang Bansos 9. SOP Rekomendasi HO
53. SOP Tentang Penyusunan Lakip Kabupaten 10. SOP ttg Rekomendasi TDG
54. SOP Tentang Pelaporan dan Pengendalian 11. SOP ttg Rekomendasi TDP
55. SOP Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Luar
Daerah
12. SOP ttg pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
56. SOP Tentang Perjalanan Dinas Luar Daearh
KDH/WKD
SOP SETDA
57. SOP Tentang Publikasi Kegiatan Bupati 1. SOP Tentang Bansos
58. SOP Tentang Pelayanan Penerbitan Peraturan
Daerah
2. SOP Tentang Penyusunan Lakip
Kabupaten
59. SOP Tentang Pelayanan Penerbitan Peraturan
Bupati
3. SOP Tentang Pelaporan dan
Pengendalian
60. SOP Tentang Pelayanan Penerbitan Keputusan
Bupati
4. SOP Tentang Prosedur Perjalanan
Dinas Luar Daerah
5. SOP Tentang Perjalanan Dinas Luar
Daearh KDH/WKD
6. SOP Tentang Publikasi Kegiatan Bupati
7. SOP Tentang Pelayanan Penerbitan
Peraturan Daerah
8. SOP Tentang Pelayanan Penerbitan
Peraturan Bupati
9. SOP Tentang Pelayanan Penerbitan
Keputusan Bupati
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 157 - Jabatan yang terisi SETDA =33, Setwan
= 10, kec namang 8 orang, kec Koba
20,kec S.selan 9 orang, kec Smpkatis 10,
kec. Lbuk 8, kec pkbaru 12 org,
Inspektorat 9 org, BKD 13 org, DPPKAD
23 org, KPTSP 2 org
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
83,07%
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 43 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Jabatan yang ada, sebanyak 189 - Jabatan yang ada SETDA =37, Setwan
= 10, kec. Namang 8, kec. Koba 25, kec
selan 13, kec smpkatis 8, kec lubuk 8, kec
pkbaru 13 org, Inspektorat 9 org, BKD 17
org, DPPKAD 33 org, KPTSP 5 org
Terdapat 6 jabatan fungsional SKPD sebagai berikut:
1. Arsiparis
2. Pranata Komputer
3. Penggerak Swadaya Masyarakat
4. Analis Keuangan
5. Auditor
6. Analis Kepegawaian
- PNS SKPD, sebanyak 365 personil - Jumlah pns kec koba 24, kec namang
20, kec. Smpkatis 16, kec sselan 23, kec
lubukbar 18, kec. Pkbaru 17 org, BKD 44
org, DPPKAD 52 org, SETWAN 20 org,
Inspektoat 25 org, KPTSP 14 org, SETDA
92 org
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak
104 org.
- pejabat memenuhi syrt diklatpim SETDA
=25, Setwan = 5, kec namang 7 orang,
kec Koba 4,kec selan 6 orang, kec
Smpkatis 5, kec. Lbuk 1, kec pkbaru 5 org,
Inspektorat 8 org, BKD 12 org, DPPKAD
15 org, KPTSP 2 org
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
11,83%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
66,24%
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
83,07%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
Hal. 44 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Pejabat yang ada, sebanyak 157 org. -pejabat yang ada SETDA =33, Setwan =
10, kec namang 5 orang, kec Koba 17,kec
selan 7 orang, kec Smpkatis 6, kec. Lbuk
5, kec pkbaru 9 org, Inspektorat 9 org,
BKD 13 org, DPPKAD 23 org, KPTSP 2
org
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 157
org.
- Jabatan yang Memenuhi Kepangkatan
SETDA =33, Setwan = 10, kec namang 8
orang, kec Koba 20,kec S.selan 9 orang,
kec Smpkatis 10, kec. Lbuk 8, kec pkbaru
12 org, Inspektorat 9 org, BKD 13 org,
DPPKAD 23 org, KPTSP 2 org
- Pejabat yang ada, sebanyak 157 org. - Jabatan yang ada SETDA =33, Setwan
= 10, kec namang 8 orang, kec Koba
20,kec S.selan 9 orang, kec Smpkatis 10,
kec. Lbuk 8, kec pkbaru 12 org,
Inspektorat 9 org, BKD 13 org, DPPKAD
23 org, KPTSP 2 org
111
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat 3 dokumen perencanaan SKPD sebagai
berikut:
- RENSTRA SKPD 1. Renja
- RENJA SKPD 2. Renstra
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 47 program.
Renja kec sebetang 30 program, BKD 3
prog, 8 prog
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 67
- RPJMD kec sebateng 30 program, BKD
3 prog, DPKAD 8 prog
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
70,15%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
66,24%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 45 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 65 program.
Renja dalam RKA kec sebetang 30
program, BKD 3, DPPKAD 8 prog,
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 71 program. - RKA kec sebateng 30 program, BKD 3
prog, DPPKAD 8 prog
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 61 program.
- Renja dalam DPA kec sebetang 30
program, BKD 3 prog, DPPKAD 8 prog
Program dalam DPA SKPD, sebanyak 67 program. - DPA kec sebateng 30 program, BKD 3
prog, DPPKAD 8 prog
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 278.753.724.050,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
14.595.286.267,41
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
253.985.576.689,41
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 3.416.329.177,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 60.048.043.761,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 3.416.329.177,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
253.985.576.689,41
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut:
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Apabila Ada, Ada
Sebutkan jenis dokumennya.
1. Kartu Inventaris Ruangan
2. Kartu Inventaris Barang
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada 5 jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
28,98%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
5,75%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
5,69%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
1,35%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
70,15%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
91,55%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
91,04%
Hal. 46 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%3. Rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset
tetap
4. KIB A-F
5. Laporan Mutasi Persediaan
6. Buku Penerimaan Barang
7. Buku Pengeluaran Barang
8. Daftar Usulan Penghapusan Barang
9. BA Stock Opname
10. Laporan Stock Opname
11. BA Inventaris Barang tahun 2015
11. Buku Inventaris
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0
100%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
167,255,074,439.61
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat 8 fasilitas partisipasi SKPD yang terdiri dari:
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Kotak Saran
3. Leaflet 3. Papan Struktur Organisasi
4. Mobil keliling 4. Papan Pelayanan
5. Pengumuman di Mass Media 5. Sms center
6. Pengumuman di Media Masa/Elektronik
7. Buletin Pilar DPRD
8. Leaflet
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 8
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
(Kecamatan dan KPPTSP) Ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 47 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program yaitu :
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 13 SOP SKPD sebagai berikut : - SOP dari Kesbangpol:
1. SOP ttg mobilisasi dan pengerahan tim reaksi cepat
dalam tanggap darurat bencana
Ada 13 SOP 1. SOP ttg mobilisasi dan pengerahan tim
reaksi cepat dalam tanggap darurat
bencana
2. SOP ttg Pelaksanaan Penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan masa
2. SOP tentang Tim Reaksi Cepat dan
Tim Penanggulangan Bencana
3. SOP tentang Tim Reaksi Cepat dan Tim
Penanggulangan Bencana
3. SOP tentang Pencarian,Pertolongan
dan Evakuasi Korban Bencana
4. SOP tentang Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi
Korban Bencana
4. SOP tentang Penanganan Tanggap
Darurat Bencana
5. SOP tentang Penanganan Tanggap Darurat
Bencana
SOP dari Satpol PP :
6. SOP ttg Penegakan Peraturan Daerah 1. SOP ttg Penegakan Peraturan Daerah
7. SOP ttg Ketertiban Umum & Kententraman
Masyarakat
2. SOP ttg Ketertiban Umum &
Kententraman Masyarakat
8. SOP ttg Pelaksanaan Pengawalan Pejabat / orang -
orang penting
3. SOP ttg Pelaksanaan Penanganan
Unjuk Rasa & kerusuhan Massa
9. SOP ttg Penjagaan tempat - tempat penting 4. SOP ttg Pelaksanaan Pengawalan
Pejabat / orang - orang penting
10. SOP ttg Pelaksanaan Operasional Patroli 5. SOP ttg Penjagaan tempat - tempat
penting
6. SOP ttg Pelaksanaan Operasional
Patroli
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
50% Kesbangpol 0 prognas, kec se- bateng 0
prognas, satpol pp 1 prognas
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 48 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yg terisi kesbangpol 9 dan
Satpol pp 2 orang
- Jabatan yang ada, sebanyak 21 - Jabatan yg ada Kebangpol 15 org, dan
satpol pp 6 org
terdapat 3 jabatan fungsional yaitu arsiparis, pranata
komputer dan pranata humas
- Jabatan fungsional kesbangpol Pranata
komputer dan pranata humas
- jabatan fungsional Satpol pp arsiparis
- PNS SKPD, sebanyak 39 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9
org.
- pejabat kesbangpol yg memenuhi syarat
diklat PIM 7 orang dan Satpol pp 2 org
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org. - pejabat yg ada Kesbangpol 7, dan
Satpol pp 2 org
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11
org.
- pejabat kesbangpol memenuhi
kepangkatan 9, dan Satpol pp 2
- pejabat yang ada, sebanyak 11 org. - pejabat yg ada kesbangpol 9, dan Satpol
pp 2
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan pembangunan SKPD
sebagai berikut :
- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD 2. RENJA SKPD
- RKA SKPD 3. RKA SKPD
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
1,26% Pns kesbangpol 15 orang, Satpol PP 24
org
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
82%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
52,38%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100% - Kesbangpol 0 perda, dan Satpol PP 1
Perda- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 1 SPM
Hal. 49 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 10 program.
- renja dan RKPD Satpol pp 5 prog, dan
kesbangpol 5 program,
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 10 Program
- RPJMD Satpol pp 5 prog, dan
kesbangpol 5 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 10 program.
- Program renja Satpol pp 5 prog, dan
kesbangpol 5 program
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Satpol pp 5 prog,
dan kesbangpol 5 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 10 program.
- Program renja Satpol pp 5 prog, dan
kesbangpol 5
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Satpol pp 5 prog,
dan kesbangpol 5 program
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 28.957.420.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
134.561.700,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
12.538.662.659,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 103.080.000,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 3.713.838.166,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 103.080.000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
12.538.662.659,-
Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD sebagai
berikut :
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO (Laporan Operasional)
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
2,78%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
0,82%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
3,01%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
1,07%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 50 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%Terdapat dokumen inventarisasi barang atau asset
SKPD sebagai berikut :
Ada
1. Buku Inventaris Barang
2. BA Sensus Aset 2015
3. Kartu Inventaris Ruangan
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. ....,-
0% - aset yg tidak digunakan Satpol PP Rp 0,-
, Kesbangpol Rp. 0,-
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
12,310,944,801,-
- Aset yang dikuasai Satpol PP Rp.
4.436.913.100,-, Kesbangpol Rp.
7.874.031.701,-
Jumlah fasilitas / prasarana informasi terdapat 3 (tiga) jenis prasarana komunikasi :
1. Papan Pengumuman 1. Papan pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. pos pengaduan
3. Leaflet 3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 3
jenis.
Dari Kesbangpol Pamflet, Papan
Pengumuman, dan Satpol PP Papan
Pengumuman dan Pos Pengaduan
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat tidak ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Hal. 51 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
: DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 1 SOP SKPD yaitu : Ada 1 SOP
1. SOP ttg Peminjaman Prosedur sarana olahraga
(stadion gor, lapangan voli dan lapangan tenis
pemerintah Kabupaten Bangka Tengah)
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 3
- Jabatan yang ada, sebanyak 3
terdapat jabatan fungsional :
1. Penerjemah Pertama
2. Arsiparis
- PNS SKPD, sebanyak 6 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3
org.
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada 2 JFT
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,19%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
67%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
100%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
75%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 52 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat 3 dokumen perencanaan SKPD sebagai
berikut :
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 5 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 5
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 7,771,305,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
3,000,688,400,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
6,573,312,350,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 3,153,783,950,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
0%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,81%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
45,65%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 53 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
6,573,312,350,-
Terdapat 5 laporan keuangan SKPD sebagai berikut ;
1. NERACA
2. LRA
3. CALK
4. LO
5. LPE
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Terdapat dokumen inventarisasi SKPD sebagai berikut
:
Ada 2 Jenis
1. Kartu Ineventarisasi Ruangan
2. Buku Inventarisasi
3. BA Sensus Aset 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
29.973.809.666,72
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas informasi SKKPD sebagai berikut
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
tidak ada
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 54 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 1 SOP SKPD sebagai berikut : Ada
1. SOP tentang prosedur pendataan PMDN/PMA Kab.
Bangka Tengah
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 1
- Jabatan yang ada, sebanyak 3
Tidak terdapat jabatan fungsional SKPD
- PNS SKPD, sebanyak 3 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Tidak ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,10%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
33%
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PENANAMAN MODAL
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 55 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan pembangunan SKPD
sebagai berikut :
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 2 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 2
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 2 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 190.000.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
175.619.410,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 167.319.410,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
175.619.410,-
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut :
1. Neraca
2. LRA
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,02%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
0%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 56 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%3. Calk
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisasi barang atau Asset
SKPD sebagai berikut;
Ada
1. Buku Inventaris
2. Kartu Inventaris
3. BA Sensus Aset 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
1.710.300.722,91,-
0%
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas prasarana informasi SKPD sebagai
berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Hal. 57 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada
Terdapat SOP sebanyak 13 yang terdiri dari : Ada 13 SOP
1. SOP ttg Prosedur Kasus Kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja
2. SOP ttg Prosedur penerbitan rekomendasi objek
pengawasan ketenagakerjaan
3. SOP ttg prosedur wajib lapor perusahaan4. SOP ttg prosedur pendaftaran lembaga
kerjasama bipartit
5. SOP Tentang Pengesahan Perusahaan 6. SOP Tentang Prosedur Pendaftaran Perjanjian
Kerja7. SOP tentang Prosedur Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama8. SOP Tentang Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial9. SOP Tentang Prosedur Penerbitan AK 1 (Kartu
Kuning)10. SOP Tentang Penerbitan AK 3 (Bukti Lapor
Lowongan Kerja)11. SOP Tentang Penerbitan AK 4 (bukti
pemanggilan pencari kerja)12. SOP Tentang Prosedur Pencabutan Izin
Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)13. SOP Tentang Prosedur Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS SOSIAL, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KETENAGAKERJAAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100,00%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 58 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%PERDA pelaksanaan sebanyak 0
Jabatan yang terisi sebanyak 3
Jabatan yang ada, sebanyak 4
Terdapat jabatan fungsional sebanyak 2 jabatan antara
lain;
1. Pengawas Ketenagakerjaan 2 orang
2. Mediator 2 orang
- PNS SKPD, sebanyak 9 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2
org.
Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org.
Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Dokumen yang ada tahun 2016 sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 3 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 3
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 3 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 3 program.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada 2
jabatan
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,29%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
66,67%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
75%
Hal. 59 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 859,950,000
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
447,076,900
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 374,036,900
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
447,076,900
Laporan keuangan ada sebanyak 5 jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventaris yaitu: Ada
1. Buku Inventaris
2. Berita Acara Sensus Aset tahun 2015
3. Kartu inventaris barang
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp, 0,-
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
1,908,724,348.20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Bursa Kerja Online
3. Leaflet
4. Mobil keliling
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Terdapat
sebanyak 2
jenis
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,09%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
0%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 60 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%5. Pengumuman di Mass Media
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 5 program
100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5
program.
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
Ada atau tidak ada
Terdapat SOP sebanyak 5 yang terdiri dari: Ada 5 SOP
1. SOP ttg Bantuan Bencana Sosial
2. SOP ttg Pengiriman Penyandang Cacat ke Balai
Sosial
3. SOP ttg Rekomendasi Surat Keterangan Tidak
Mampu
4. SOP ttg Rekomendasi Pemohon Bantuan KUBE
5. SOP ttg Permohonan Pengangkatan Anak (COTA)
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 100%2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS SOSIAL, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN SOSIAL
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Terdapat
sebanyak 2
jenis
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
tidak terdapat survei kepuasan masyarakat
tidak ada
Hal. 61 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
- Jabatan yang terisi sebanyak 10
- Jabatan yang ada, sebanyak 11
Terdapat jabatan fungsional sebanyak 4 yaitu;
1. Pekerja Sosial,
2. Penyuluh Sosial,
3. Penggerak Swadaya Masyarakat,
4. Pranata Komputer
- PNS SKPD, sebanyak 22 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7
org.
70%
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA
- RENJA SKPD 2. RENJA
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 5 program.
100%
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 5
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
90,91%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada 4
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,71%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
Hal. 62 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 5 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 9.077.765.200,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
348.218.000,-
4,40%
Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
7,908,668,123,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 60,505,000,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 4,638,932,179,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 60,505,000,-
0,77%
Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
7,908,668,123,-
Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,94%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
1,30%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Laporan keuangan SKPD 17
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 63 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%Apabila Ada, Ada
Sebutkan jenis dokumennya.
1. Buku Inventaris
2. Kartu Inventaris Barang
3. Berita Acara Sensus Aset Tahun 2015
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
- Aset yang tidak digunakan dengan nilai Rp. 0,- 0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
1,908,724,348.20,-
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya ada 5 Jenis
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Leaflet
3. Mobil Tangki Air
3. Leaflet 4. Mobil Dumlap
5. Mobil RTU
Tidak Ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
tidak ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Hal. 64 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 18 SOP SKPD sebagai berikut;
1. SOP Tentang Penyelenggaraan lomba hari keluarga Ada 18 SOP
2. SOP Tentang penanganan anak korban kekerasan
3. SOP penegakan dan bantuan hukum
4. SOP penanganan perempuan korban kekerasan
5. SOP Penangnana pengaduan BKKBDPPPA
6. SOP Pembentukan dan Pembinaan kelompok
UPPKS
7. SOP pengelolaan kelompok BKR
8. SOP Pendataan keluarga
9. SOP proses advokasi dan KIE
10. SOP Pembentukan pembinaan PIK remaja
12. SOP pelayanan peningkatan perlindungan hak
reproduksi individu (pelayanan kontrasepsi pil dan
kondom)
13. SOP pelayanan peningkatan perlindungan hak
reproduksi individu (pemasangan/pencabutan alat
kontrasepsi IUD)
14. SOP pelayanan peningkatan perlindungan hak
reproduksi individu (pelayanan kontrasepsi suntik)
15. SOP pengelolaan kelompok BKB
16. SOP pelayanan keluarga berencana dan alat
kontrasepsi bagi keluarga miskin
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
50%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Hal. 65 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%17. SOP pelayanan peningkatan perlindungan hak
reproduksi individu (pemasangan/pencabutan alat
kontrasepsi implant)
18. SOP Pengelolaan Kelompok BKL
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 14
- Jabatan yang ada, sebanyak 17
Terdapat jabatan fungsional yaitu Penyuluh Keluarga
Berencana 10 orang, Arsiparis 2 orang dan Pranata
Komputer 3 orang
- PNS SKPD, sebanyak 33 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14
org.
- pejabat yang ada, sebanyak 14 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD yang terdiri
dari:
- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA
- RENJA SKPD 2. RENJA
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 7 program
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
1,07%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
64%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
82,35%
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Hal. 66 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 3.851.762.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
1.566.659.455,36,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
3.730.538.581,36
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 1.363.993.126,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
3.730.538.581,36
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut:
1. Neraca
2. LRA
3. CALK
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventaris SKPD terdiri dari: Ada
1. Buku Inventaris
2. Rekapitulasi mutasi asset
3. KIB A-F
4. Berita Acara Sensus Aset tahun 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0,-
0%
0% Tidak ada belanja Pemeliharaan karena
sudah disajikan di urusan pemberdayaan
perempuan
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah aset yang tidak digunakan
oleh SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,40%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
42,00%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0% Tidak ada belanja Pemeliharaan karena
sudah disajikan di urusan pemberdayaan
perempuan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 67 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
5,869,474,189.92
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas partisipasi yaitu;
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Mobil Pelayanan KB
3. Leaflet 3. Mobil Penerangan KB
4. Mobil keliling 4. Leaflet
5. Pengumuman di Mass Media 5. Pos Pengaduan
6. Kotak Saran
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2
program.
Ada atau tidak ada Tedapat 8 SOP sebagai berikut
1 SOP ttg Akta Kelahiran
2. SOP ttg Akta Cerai
3. SOP ttg Akta Perkawinan
4. SOP ttg Akta Kematian
5. SOP ttg pelayanan penerbitan KTP-El
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
50%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Ada 8 SOP
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 6
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----- tidak ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah aset yang tidak digunakan
oleh SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 68 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%6. SOP ttg pelayanan penerbitan KK
7. SOP ttg penerbitan surat keterangan pindah datang
8. SOP ttg pembuatan pindah jiwa
- PERDA pelaksanaan sebanyak 1
- Jabatan yang terisi sebanyak 10
- Jabatan yang ada, sebanyak 14
Terdapat 4 Jabatan fungsional sebagai berikut :
1. Pranata komputer
2. Arsiparis
3. Penggerak Swadaya Masyarakat
4. Perencana Pertama
- PNS SKPD, sebanyak 22 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan pembangunan SKPD
sebagai berikut:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 4 program.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
80%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,71%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
80%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
71,43%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100% PERDA Nomor 15 Th 2014 ttg Perubahan
atas peraturan daerah nomor 15 tahun
2009 tentang penyelenggaraan
administrasi kependudukan
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 1 SPM
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 69 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 5 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 5,785,217,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
682,860,000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
4,964,631,611,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 163,603,000,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 1,583,728,580,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 163,603,000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
4,964,631,611,-
Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD sebagai
berikut :
1. Neraca
2. Calk
3. LRA
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisasi SKPD sebagai berikut
:
Ada
1. Kartu inventaris ruangan
2. Kartu inventaris barang
3,30%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,55%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
13,75%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
10,33%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
80%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 70 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%3. Buku Inventaris
4. BA sensus asset 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0,-
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
2.464.228.605,33
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat jumlah sarana partisipasi informasi sebagai
berikut:
1. Papan Pengumuman 1. Website (dindukcapil.bangkatengahkab.go.id)
2. Pos Pengaduan 2. Papan Pengumuman
3. Leaflet 3. Standing Banner
4. Mobil keliling 4. Pengumuman Media Massa
5. Pengumuman di Mass Media
:
:
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN OLAHRAGA
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 0 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0
program.
Ada atau tidak ada Apabila Ada,
sebutkan ada banyak 0
Tidak Ada
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PERTANAHAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 4 jenis
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
telah dilaksanakan survey kepuasan tentang kepuasan
terhadap pelayanan pada dinas kependudukan dan
pencatatan sipil
Ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
0%
Hal. 71 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 0 Jabatan terisi SETDA = 0 Budparpora = 0
- Jabatan yang ada, sebanyak 1 Jabatan yang ada Setda = 1, Budparpora
= 0
Terdapa jabatan fungsional yaitu
1. Arsiparis Pertama
2. Pranata Komputer Pelaksana
- PNS SKPD, sebanyak 2 personil PNS SKPD :
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil Setda = 2
Budparpora= 0
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0
org.
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim :
- Pejabat yang ada, sebanyak 0 org. Setda = 0
Budparpora= 0
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 0
org.
Pejabat yang memenuhi Kepangkatan :
- pejabat yang ada, sebanyak 0 org. Setda = 0
Budparpora= 0
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat 3 dokumen perencanaan SKPD yang terdiri
dari:
- RENSTRA SKPD 1. Renstra
- RENJA SKPD 2. Renja
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 1
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 1 program.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,06%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
0%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
0%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
0%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 72 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 937,956,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
874,440,000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
898,497,550,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 23,057,550,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
898,497,550,-
Apabila Ada,
Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Apabila Ada, Ada
Sebutkan jenis dokumennya.
1. Buku Inventarisasi
2. Kartu Inventarisasi
3. BA Sensus Aset 2015
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,10%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
97%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 73 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
56,674,222,022.79
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 7 SOP SKPD sebagai berikut :
1.SOP ttg Prosedur Angkutan Bus Bagi Pegawai Ada 7 SOP
2. SOP ttg Prosedur Angkutan Bus Bagi Pelajar
3. SOP ttg Prosedur Izin Pengelolaan Tempat parkir
4. SOP ttg Prosedur Pelayanan Pelaksanaan Pengujian
Kendaraan Bermotor
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PERHUBUNGAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
16,67%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 74 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%5. SOP ttg Prosedur Pelayanan Pelaksanaan Pengujian
Kendaraan Bermotor Keliling
6. SOP ttg Prosedur Peminjaman Bus
7. SOP ttg Prosedur Penilaian Andalalin
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 9
- Jabatan yang ada, sebanyak 10
Terdapat 3 Jabatan Fungsional di SKPD sebagai
berikut:
1. Arsiparis (1)
2. Penguji Kendaraan Bermotor (2)
3. Pranata Komputer (1)
- PNS SKPD, sebanyak 20 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9
org.
- pejabat yang ada, sebanyak 9 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat Dokumen perencanaan pembangunan SKPD
sebagai berikut ;
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 6 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 6 program
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,65%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
56%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
90,00%
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP)
Hal. 75 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 15,221,217,000
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
7,242,366,407.77,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
13,635,544,772.77,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 348,784,291,-
- Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp
3,278,157,370,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 348,784,291,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
13,635,544,772.77,-
Terdapat 5 dokumen perencanaan SKPD yang terdiri
dari:
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LO
5. LPE
Terdapat dokumen inventarisasi barang atau jasa
SKPD sebagai berikut :
Ada 4 Jenis
1. Buku Inventaris (BI)
2. Kartu Inventaris Barang (KIB)
3. Rekapitulasi Mutasi Aset
2,56%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
5 jenis
dokumen
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
1,58%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
53,11%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
10,64%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 76 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%4. Berita Acara Sensus Aset tahun 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
22.105.889.142,69
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas partisipasi SKPD sebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Mobil keliling
2. Pos Pengaduan 2. Papan Pengumuman
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1
program.
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PENATAAN RUANG
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi ada 2 jenis
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publikTidak terdapat survey kepuasan masyarakat tidak ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 77 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%Ada atau tidak ada Ada 1 SOP
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 2
- Jabatan yang ada, sebanyak 3
Tidak Terdapat jabatan fungsional
- PNS SKPD, sebanyak 5 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2
org.
- pejabat yang ada, sebanyak 2 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan pembangunan yaitu :
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 3 Program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
33%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,16%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
50%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
67%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Tidak Ada
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Terdapat 1 SOP yaitu SOP ttg Prosedur penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah di Lingkungan
BAPPEDA-SPM Kab. Bangka Tengah
Hal. 78 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 3.941.067.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
84.030.000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
3.707.472.477,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 3.347.992.477
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi total belanja SKPD, sebesar Rp.
3.707.472.477,-
Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
3. CALK
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisasi barang atau aset yang
terdiri dari :
Ada
1. Buku Inventaris
2. BA Sensus Aset 2015
3. Kartu Inventaris Barang
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
1.710.300.722,91,-
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 1
jenis.
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,41%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
2,27%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 79 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
KABUPATEN :
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 6 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 5 SOP yang terdiri dari:
1. SOP Pembangunan Sarana Prasarana Tanggap
Darurat Bina Marga
2. SOP Pembangunan Tanggap Darurat Sarana
Prasarana Sumber Daya Air
3.SOP Pengajuan Perhitungan Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
4. SOP Penentuan Standar Satuan Harga
5. SOP Pembuatan Fatwa Teknis Izin Mendirikan
Bangunan
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
III. 2
BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PEKERJAAN UMUM
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
75%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
5 SOP
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
Hal. 80 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- PERDA pelaksanaan sebanyak 5
1. Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. Perda Pengelolaan Sungai dan Rawa
3. Perda Pemanfaatan Jalan
4. Perda Bangunan Gedung
5. Perda Tentang Pemukiman Kumuh
- Jabatan yang terisi sebanyak 10
- Jabatan yang ada, sebanyak 16
Terdapat 3 Jabatan Fungsional , Antara lain ; Analis
Kepegawaian 1 Orang,; Arsiparis Pelaksana 1 orang;
Calon Perencana Pertama 1 orang
- PNS SKPD, sebanyak 29 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan pembangunan SKPD
yang terdiri dari:
- RENSTRA SKPD 1. Renstra
- RENJA SKPD 2. Renja
- RKA SKPD 3. RKA
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,94%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
60%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
62,50%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
83,3%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 6
Hal. 81 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 11 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 11 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 11 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.
134,782,925,000.00
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 961,957,585,450.00
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
108,571,603,954.00
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
124,038,163,498.00
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 2,577,594,450.00
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 11,575,565,396.00
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 2,577,594,450.00
2,08%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
14,01%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
87,53%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
22,27%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 82 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Realisasi total belanja SKPD, sebesar Rp.
124,038,163,498.00
1. Neraca
2. LRA
3. CaLK
4. LO
5. LPE
Terdapat laporan dokumen inventarisasi yang terdiri
dari :
Ada
1. Kartu Inventaris Barang
2. Kartu Inventaris Ruangan
3. Buku Inventaris Barang
4. dst
- Aset yang tidak digunakan dengan nilai Rp. 0,00%
-
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
449.967.613.886,95
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas informasi SKPD, sebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Leaflet
3. Leaflet 3. Mobil Toilet
4. Mobil keliling 4. Buku Profil Dinas
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 4
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Terdapat Survey Kepuasan Masyarakat Tidak Ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
2,08%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: Ada
sebanyak 5
jenis
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja
pemeliharaan
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
Hal. 83 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 3 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3
program.
Ada atau tidak ada ada 15 SOP, terdiri ada 15 SOP
1. SOP ttg Pengelolaan sampah, pengelolaan bank
sampah desa / kelurahan dan standar satuan harga
jenis sampah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun
20122. SOP ttg Pelayanan pengaduan kasus lingkungan
tanpa uji laboratorium
3. SOP ttg Pelayanan pengaduan kasus lingkungan
dengan uji laboratorium
4. SOP ttg Surat rekomendasi untuk pembuatan surat
izin limbah
5. SOP ttg Pemantauan kualitas air
6. SOP ttg Penyusunan laporan Status Lingkungan
Hidup Daerah (SLHD)
7. SOP ttg Pelayanan pembuatan surat pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)
8. SOP ttg Pelayanan penilaian dokumen UKL-UPL
9. SOP ttg Pelayanan penilaian dokumen AMDAL
10. SOP ttg Pembinaan dan pengawasan bank sampah
di desa dan kelurahan
11. SOP ttg pengumpulan data tempat penampungan
sementara persampahan
12. SOP ttg Pembinaan dan pengawasan sekolah
adiwiyata
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 84 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%13. SOP ttg Pembinaan adipura
14. SOP ttg Pelayanan pengangkutan persampahan
15. SOP ttg pengelolaan persampahan di TPA secara
controlled landfill
SOP ttg Pelayanan pengaduan kasus
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 12
- Jabatan yang ada, sebanyak 14
Terdapat 3 Jabatan Fungsional SKPD sebagai berikut :
1. Arsiparis = 1 orang
2. Pranata komputer = 1 orang
3. Analis Kepegawaian = 1 orang
- PNS SKPD, sebanyak personil 21
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12
org.
- pejabat yang ada, sebanyak 12 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat Dokumen perencanaan pembangunan SKPD
sebagai berikut :
- RENSTRA SKPD 1. Renstra
- RENJA SKPD 2. Renja
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 6 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 6 Program
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,68%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
50%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
85,71%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 85 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 6 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.426.930.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
3.631.755.789,79
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
10.479.392.066,79
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 1.928.138.000,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 4.462.301.894,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 1.928.138.000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
10.479.392.066,79
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut :
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LO
5. LPE
Terdapat inventarisasi barang atau asset SKPD
sebagai berikut :
Ada
1. Buku Inventaris Keseluruhan
2. Buku Inventaris Barang
3. Kartu Inventaris Barang A,B,C,D,E,F
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
1,19%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
34,66%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
43,21%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
18,40%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 86 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
21,220,733,496.33,-
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman sebanyak 1 buah
2. Pos Pengaduan
2. Kotak Pengaduan sebanyak 1 buah
3. Leaflet
3. Leaflet 4 Jenis
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 5 SOP SKPD sebagai berikut : ada 12 SOP
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 3
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat Tidak ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 87 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%1. SOP tentang Perizinan dan Pengawasan
Pemasangan Rumpon Perikanan di Bidang
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka
Tengah
2. SOP tentang Pemeriksaan Hama Penyakit Ikan
3. SOP tentang Prosedur Teknis Persiapan Kolam
pada Usaha Budidaya Ikan
4. SOP tentang Prosedur Bantuan Sosial Benih dan
Calon Induk Ikan bagi kelompok Pembudidaya Ikan
5. SOP tentang Pengawasan Perikanan di Bidang
Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Bangka
Tengah6. SOP Retribusi sewa gedung serba guna balai
benih ikan koba
7. SOP retribusi penjualan benih ikan
8. SOP retribusi sewa ruko/pertokoan
9. SOP retribusi pelayanan tempat pelelangan ikan
10. SOP retribusi jasa usaha pasar ikan
11. SOP pengajuan bukti pencatatan kapal ikan
12. SOP Penyewaan kapal pengawas perikanan
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 16
- Jabatan yang ada, sebanyak 26
Terdapat jabatan fungsional Arsiparis
- PNS SKPD, sebanyak 27 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,87%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
50,00%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
61,54%
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 88 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai berikut
:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 7 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 7 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 18,445,374,000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp
9.898.022.363,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
16.375.507.114,-
Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp 94.015.000,-
Realisasi total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar
Rp 3.059.848.520,-
Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp 94.015.000,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
16.375.507.114,-
0,57%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
1,92%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
60,44%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
3,07%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
50,00%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
Hal. 89 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut;
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
Teradpat dokumen inventaris SKPD sebagai berikut: Ada
1. Buku Inventaris
2. Kartu Inventaris Barang
3. Kartu Inventaris Ruangan
4. BA Sensus Aset 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
39.845.055.133,06
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman 1. Leaflet
2. Pos Pengaduan 2. Papan Pengumuman
3. Leaflet 3. Ruang Pelayanan
4. Mobil keliling 4. Mobil Keliling
5. Pengumuman di Mass Media
:
:
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN KETAHANAN PANGAN
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 4
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Dilaksanakan survey kepuasan masyarakat ada
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 3
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Hal. 90 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 18 SOP yang dilaksanakan SKPD sebagai
berikut :
Ada 18 SOP
1. SOP Pembuatan Pencairan Keuangan Kegiatan Tim
Teknis
2. SOP Pembuatan Pencairan Keuangan Kegiatan
Pendamping Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan3. SOP Pembuatan Pencairan Keuangan Kegiatan Tim
Pangan Desa4. SOP Pembuatan Pencairan Keuangan Kegiatan Tim
Monev
5. SOP Pembuatan Pencairan Keuangan Kegiatan
Pengelola Keuangan6. SOP Pembuatan Pencairan Keuangan Kegiatan
Lembaga Keuangan Desa
7. SOP Pembuatan Pencairan Keuangan Kegiatan
Penyusunan Laporan)
8. SOP Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial Desa
Mandiri Pangan9. SOP Verifikasi Calon Kelompok Penerima Manfaat
P2KP
10. SOP Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 11. SOP Persiapan Pencairan Dana Kelompok
Penerima Manfaat P2KP
12. SOP Persiapan Pencairan Dana Bantuan Sosial
Desa Mandiri Pangan
13. SOP Persiapan Pembuatan SK Kegiatan Sistem
Pemasaran Pangan dan Gizi
BKP3 dpp
14. SOP Persiapan Pembuatan SK Kegiatan Promosi
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
15. SOP Persiapan Pembuatan SK Kegiatan
Penanganan Daerah Rawan Pangan
16. SOP Persiapan Pembuatan SK Kegiatan
Percepatan Keanekaragaman Konsumsi
17. SOP Persiapan Pembuatan SK Kegiatan Desa
Mandiri Pangan ke Bupati
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 91 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%18. SOP Persiapan Pembuatan SK Kegiatan Desa
Mandiri Pangan
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 7
- Jabatan yang ada, sebanyak 8
Terdapat jabatan fungsional 1 orang SKPD, sebagai
berikut :
1. Arsiparis
- PNS SKPD, sebanyak 10 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai berikut
;
- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA
- RENJA SKPD 2. RENJA
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 4 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 4 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,32%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
100,00%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
87,50%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 92 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 5.190.738.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
4.261.911.219,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 629.790.219,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
4.261.911.219,-
Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD sebagai
berikut :
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisasi barang atau asset
SKPD sebagai berikut :
Ada 3 Jenis
1. Kartu inventaris Barang
2. Kartu Inventaris Ruangan
3. Buku Inventaris
4. BA Sensus Aset 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0,-
0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
14.131.163.781,73
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas partisipasi SKPD, sebagai berikut :8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 3
jenis.
0,00%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,54%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
0,00%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0,00%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 93 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%1. Papan Pengumuman 1. Papan Reklame
2. Pos Pengaduan 2. Papan pengumuman
3. Leaflet 3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
:
:
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 2 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 15 SOP yang dilaksanakan SKPD sebagai
berikut :
Ada 15 SOP SOP DPP ADA 4 :
1. SOP PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAN
DATA OPT (ORGANISME PENGANGKUTAN
TANAMAN PERTANIAN)
1. SOP PENGUMPULAN DATA
STATISTIK DAN DATA OPT
(ORGANISME PENGANGKUTAN
TANAMAN PERTANIAN)
2. SOP SARANA PRODUKSI (BIBIT DAN ALAT MESIN
PERTANIAN)
2. SOP SARANA PRODUKSI (BIBIT DAN
ALAT MESIN PERTANIAN)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PERTANIAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 3
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat Tidak Ada
Hal. 94 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%3. SOP TTG PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT 3. SOP TTG PENDAFTARAN
PETERNAKAN RAKYAT
4. SOP PERMOHONAN BANTUAN TERNAK DAN
ALAT MESIN PETERNAKAN.
4. SOP PERMOHONAN BANTUAN
TERNAK DAN ALAT MESIN
PETERNAKAN.5. SOP Penilaian Angka Kredit
6. SOP Pengusulan Nama Tim Penilai Angka Kredit SOP DKP=0
7. SOP Pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka
Kredit
SOP BKPPP ada 11:
8. SOP Penerbitan Tim Penilai Angka Kredit 1. SOP Penilaian Angka Kredit
9. SOP Penerbitan SK Penempatan Wilayah Binaan
Penyuluh
2. SOP Pengusulan Nama Tim Penilai
Angka Kredit
10. SOP Pelatihan Penyuluh 3. SOP Pengusulan Daftar Usulan
Penetapan Angka Kredit11. SOP Penerbitan SK Pelatihan Penyuluh 4. SOP Penerbitan Tim Penilai Angka
Kredit
12. SOP Penyediaan Bahan Informasi Kelembagaan,
Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan
5. SOP Penerbitan SK Penempatan
Wilayah Binaan Penyuluh
13. SOP Rencana Kerja Penyuluh 6. SOP Pelatihan Penyuluh
14. SOP Penyusunan Programa Penyuluh 7. SOP Penerbitan SK Pelatihan Penyuluh
15. SOP Penyiapan Bahan dan Rencana Program
Kebijakan Pembangunan di Bidang SDM,
Kelembagaan dan Penyuluh
8. SOP Penyediaan Bahan Informasi
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia
dan Penyuluhan
9. SOP Rencana Kerja Penyuluh
10. SOP Penyusunan Programa Penyuluh
11. SOP Penyiapan Bahan dan Rencana
Program Kebijakan Pembangunan di
Bidang SDM, Kelembagaan dan Penyuluh
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 11 Jabatan Yang Terisi DPP = 9, DPK= 0,
BKPPP = 2
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
64,71%
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 95 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Jabatan yang ada, sebanyak 17 Jabatan Yang ada DPP = 13, DPK= 0,
BKPPP= 4
Terdapat jabatan fungsional SKPD, sebagai berikut :
1. Medik Veteriner
2. Pengawas Mutu Pakan Ternak
3. Pengawas Mutu Bibit Ternak
4. Paramedik Veteriner
5. Penyuluh Pertanian
6. Penyuluh Kehutanan
7. Penyuluh Perikanan
8. Arsiparis
- PNS SKPD, sebanyak 57 personil PNS DPP YG AADA 22 ORG, ketapang
pns yg ada 35 org, DPK= 0
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8
org.
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim
DPP =6, BKPPP=2, DKP= 0
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org. Pejabat yang ada DPP =9, BKPPP=2,
DKP= 0
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11
org.
Pejabat yang memenuhi Kepangkatan
DPP =9, BKPPP=2, DKP= 0
- Pejabat yang ada, sebanyak 11 org. pebat Yang ada DPP = 9, DPK= 0,
BKPPP= 2
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai berikut
;
- RENSTRA SKPD 1. RENSTRA
- RENJA SKPD 2. RENJA
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 6 program.
DPP RKPD 4 PROG, RENJA 4 PROG.
BKPPP 2 RKPD 2 Renja, DKP= 0 RKPD
0 Renja
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 6 program
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
1,85%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
72,73%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100,00%
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
64,71%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
ada
Hal. 96 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 6 program.
Program RENJA SKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD DPP 4 PROG. BKPPP
2 , DKP= 0
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. Program dalam RKA SKPD DPP 4
PROG. BKPPP 2 , DKP= 0
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 0 program.
Program RENJA SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD DPP 4 PROG. BKPPP
2 , DKP= 0
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 0 program. Program dalam DPA SKPD DPP 4
PROG. BKPPP 2 , DKP= 0
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 21.387.196.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.
10.905.644.779,23,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
20.331.005.756,23,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 257.316.600,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 5.506.407.288,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 257.316.600,-
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
20.331.005.756,23,-
Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD sebagai
berikut :
1. Neraca
2. LRA
3. Calk
4. LPE
5. LO
Terdapat dokumen inventarisasi barang atau asset
SKPD sebagai berikut :
Ada 3 Jenis
1. Kartu inventaris Barang
2. Kartu Inventaris Ruangan
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
2,22%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
53,64%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
4,67%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
1,27%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 97 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%3. Buku Inventaris
4. BA Sensus Aset 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp. 0,-
100% Aset Yang Tidak digunakan DPP = 0,
DKP= 0, BKPPP= 0
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
24.385.797.592,61
Aset Yang dikuasai DPP=
10,254,633,810.88, BKPPP=
14,131,163,781.73,-, DPK= 0
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas partisipasi SKPD, sebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Reklame
2. Pos Pengaduan 2. Leaflet
3. Leaflet 3. Papan pengumuman
4. Mobil keliling 4. Kotak Saran
5. Pengumuman di Mass Media
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 program
Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.
Ada atau tidak ada Terdapat 1 SOP SKPD yaitu :
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN STATISTIK
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 4
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat Tidak Ada
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 98 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%1. SOP tentang Prosedur penyusunan buku statistik
daerah
Ada 1 SOP
PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 3
- Jabatan yang ada, sebanyak 3
Tidak terdapat jabatan fungsional
- PNS SKPD, sebanyak 4 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan SKPD sebagai
berikut:
- RENSTRA SKPD - RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD - RENJA SKPD
- RKA SKPD - RKA SKPD
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 1 program.
- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 1 program
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Tidak Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
0,13%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
66,67%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM (3)
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
100,00%
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 99 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 1 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 408.240.000,-
- Total Belanja APBD, sebesar Rp 961,957,585,450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
379.372.050,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 265.212.050,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 0
- Realisasi total belanja SKPD, sebesar Rp.
379.372.050,-
Terdapat laporan keuangan SKPD sebagai berikut :
1. Neraca
2. LRA
3. CALk
4. LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)
5. LO (laporan Operasional)
Terdapat buku inventaris SKPD yaitu Ada
1. Buku Inventaris Barang
2. Kartu Inventaris Barang
3. BA Sensus Aset 2015
- Aset yang tidak digunakan (di luar tanah) dengan nilai
Rp 0
100%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp
1.710.300.722,91,-
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat 1 fasilitas partisipasi SKPD:
1. Papan Pengumuman 1. papan pengumuman
2. Pos Pengaduan
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1 jenis
0%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Ada
sebanyak 5
jenis
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
0,04%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
0%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Hal. 100 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di Mass Media
:
:
:
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,
sebanyak 5 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5
program.
Ada atau tidak ada Terdapat 15 SOP yang terdiri dari:
1. SOP ttg Pembuatan naskah Dinas Pendidikan Ada 15 SOP
2. SOP ttg Lagalisir dokumen Dinas Pendidikan
3. SOP ttg Pengusulan kenaikan pangkat
4. SOP ttg pengusulan PAK Jabatan guru
5. SOP ttg pengusulan kenaikan gaji berkala
6. SOP ttg Pengusulan data statistik Bidang Pendidikan
7. SOP ttg Pembuatan laporan monev kegiatan
8. SOP ttg pembayaran gaji dan tunjangan
9. SOP ttg permohonan mutasi siswa SD
10. SOP ttg Izin pendirian TK
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NAMA SKPD DINAS PENDIDIKAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN PENDIDKAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
100%
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1 jenis
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak dilaksanakan survey kepuasan masyarakat
tidak ada
Hal. 101 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%11. SOP ttg Permohonan mutasi siswa SMP - SMA
12. SOP ttg NISN
13. SOP ttg NUPTK
14. SOP ttg Sertifikasi
15. SOP ttg Izin pendirian PAUD Kursus
- PERDA pelaksanaan sebanyak 0
- Jabatan yang terisi sebanyak 14
- Jabatan yang ada, sebanyak 16
Terdapat 1.526 Jabatan Fungsional , Antara lain ;
Pengawas 9 Orang, Penilik 4 Orang dan Kepala
Sekolah/Guru/TU/Penjaga Sekolah jenjang TK : 28,
SD/SDLB : 981, SMP : 259 , SMA : 113 dan SMK : 132
orang.
- PNS SKPD, sebanyak 1.583 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.086 personil
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak
10 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14
org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di SKPD
Terdapat dokumen perencanaan pembangunan SKPD
yang terdiri dari:
- RENSTRA SKPD 1. Renstra
- RENJA SKPD 2. Renja
- RKA SKPD 3. RKA
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak 7 program.
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9 Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan SKPD berikut jumlahnya
3 jenis
dokumen
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
5 Keberadaan jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional
dalam struktur organisasi SKPD
Ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS
Kabupaten
51,30% Data PNS dinas dindik 33 org + pns
fungsional dinas 1.526 dan Pns UPT 24
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah total
pejabat SKPD yang ada x 100%
71%
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%
100%
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN
tentang SPM)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA yang harus
dilaksanakan menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan menurut PERMEN
ttg SPM x 100%
100%
- PERDA yang seharusnya dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM, sebanyak 0 SPM
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi
jumlah jabatan yang ada x 100%
88%
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating
Procedure (SOP) (2)
Hal. 102 dari 3
LAMPIRAN III.2NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 7
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA
SKPD, sebanyak 7 program.
- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 234.043.775.500
- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 961.957.585.450,-
- Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp.23.642.262.011
- Realisasi Total Belanja SKPD, sebesar Rp.
210.794.755.629,-
- Realisasi Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 78.170.000,-
- Realisasi Total belanja barang dan jasa SKPD,
sebesar Rp. 15.004.320.598,-
- Realisasi total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar
Rp. 78.170.000,-
- Realisasi total belanja SKPD, sebesar Rp.
210.794.755.629,-
1. Neraca
2. LRA
3. CaLK
4. LPE
5. LO
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan
SKPD (Neraca, LRA, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan
SKPD berikut komponen yang ada
(Neraca, LRA, Calk)
Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: Ada
sebanyak 5
jenis
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total
belanja APBD x 100%
24,33%
Besaran belanja modal 14 Realisasi belanja modal terhadap
realisasi total belanja SKPD
(Realisasi)
Realisasi belanja modal dibagi realisasi
total belanja SKPD x 100%
11,22%
Besaran belanja
pemeliharaan
15 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja barang dan jasa (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dari realisasi total belanja barang dan
jasa SKPD x 100%
0,52%
16 Realisasi Total Belanja
pemeliharaan dari realisasi total
belanja SKPD (Realisasi)
Realisasi total belanja pemeliharaan
dibagi realisasi total belanja SKPD x
100%
0,04%
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA SKPD x
100%
100%
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA SKPD x
100%
100%
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir
dalam RENJA SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x 100%
100%
Hal. 103 dari 3
LAMPIRAN III.2
NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis DataCapaian
KinerjaKETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional (1)
(yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
66,67%7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang
atau asset SKPD
Terdapat laporan dokumen inventarisasi yang terdiri
dari :
Ada
1. BA Sensus Barang SKPD
2. Kartu Inventaris Barang
3. Kartu Inventaris Ruangan
4. Buku Inventaris Barang
- Aset yang tidak digunakan dengan nilai Rp. 0,- 0%
- Aset yang dikuasai SKPD dengan nilai Rp.
174.668.724.448,-
Jumlah fasilitas / prasarana informasi
:
Terdapat fasilitas informasi SKPD, sebagai berikut :
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan 2. Leaflet
3. Leaflet 3. Kotak saran
4. Mobil keliling 4. Pamflet
5. Pengumuman di Mass Media
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas/
prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Jumlah
sebanyak 4
jenis.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan
Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Tidak terdapat Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh
SKPD (di luar tanah)
Jumlah asset yang tidak digunakan
SKPD (di luar tanah) dibagi total aset
yang dikuasai SKPD x 100%
Hal. 104 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 105 dari 3
LAMPIRAN III.2
9,166E+09
9,62E+11
1,124E+09
8,43E+09
119945000
4,979E+09
Hal. 106 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 107 dari 3
LAMPIRAN III.2
BELUM
TUNTAS
GANTI
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
Hal. 108 dari 3
LAMPIRAN III.2
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
1,572E+09 Tuntas
9,62E+11
204206000 Tuntas
1,435E+09
771752456
0 24800000
Hal. 109 dari 3
LAMPIRAN III.2
1,045E+09 #######
TUNTAS
belum tuntas Calk Belum dilampirkan
tuntas
belum tuntas tinggal di Copy Neraca
BELUM DIPILAH
tuntas
Hal. 110 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 111 dari 3
LAMPIRAN III.2
6,999E+09
9,62E+11
746618625
6,545E+09
361670000
2,795E+09
Hal. 112 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 113 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 114 dari 3
LAMPIRAN III.2
1,914E+09
8,568E+11
1,765E+09
1,701E+09
Hal. 115 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 116 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 117 dari 3
LAMPIRAN III.2
1,442E+09
8,568E+11
44820000
1,395E+09
0
885429621
Hal. 118 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 119 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
Tuntas
tuntas
SOTK belum
tuntas
tuntas
Hal. 120 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
Hal. 121 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
Hal. 122 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 123 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 124 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 125 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 126 dari 3
LAMPIRAN III.2
3,527E+09
8,568E+11
427403000
3,404E+09
2,548E+09
Hal. 127 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 128 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 129 dari 3
LAMPIRAN III.2
221583000
9,62E+11
209319100
Hal. 130 dari 3
LAMPIRAN III.2
194419100
Hal. 131 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntasHal. 132 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
5,891E+09 tuntas
9,62E+11
269551100 belum lengkap
4,121E+09
357000 belum lengkap
2,908E+09
belum lengkap
Hal. 133 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
Hal. 134 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 135 dari 3
LAMPIRAN III.2
2,471E+09
9,62E+11
Hal. 136 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 137 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 138 dari 3
LAMPIRAN III.2
2,432E+09
9,62E+11
55480000
2,2E+09
73100500
746052149
Hal. 139 dari 3
LAMPIRAN III.2
Sop
Kec.naman
Hal. 140 dari 3
LAMPIRAN III.2
25
Hal. 141 dari 3
LAMPIRAN III.2
belanja pemeliharaan:
#######6,893E+09 ####### #######
#######
##############
#######
#######6,688E+09 #######
Hal. 142 dari 3
LAMPIRAN III.2
aset yg tidak digunakan:
kec se Bateng 0
Hal. 143 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 144 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 145 dari 3
LAMPIRAN III.2
jumlah jabatan
Hal. 146 dari 3
LAMPIRAN III.2
3 5
7 7
8 11
7 7
6 6
15 21
15 17
9 9
10 11
29 36
157 117
Hal. 147 dari 3
LAMPIRAN III.2
189 171
arsiparisanalis keuangan
total PNS SKPD:syarat diklat PIM;jabatan yg ada:
15 10 10
12 19 29
18 9 9
16 9 15 86
11 6 6
31 7 28 365
26 6 6
25 4 819 4 7
Hal. 148 dari 3
LAMPIRAN III.2
67 1 5
kepangkatan:
3
7
6
6
10
8
15
15
4
9Hal. 149 dari 3
LAMPIRAN III.2
########
########
########
########
########
########
5
8
7
2
aset yag dikuasaiaset yg rusak 2
ptsp ######## - 2
bkd ####### ####### 1 Hal. 150 dari 3
LAMPIRAN III.2
dppkad 5,926E+10 - 4
inspektorat 0 - 1
kec spkatis ######## ####### 2
Kec Lubuk ######## ####### 7,21E+10
Kec Namang######## #######
kec koba ######## 6.000.000
kec pkbaru ######## ####### 44825
kec selan ######## #######
Setda ######## -
Setwan ######## -
######## ####### #######
####### #######
######## #######
#######
#######
Hal. 151 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 152 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 153 dari 3
LAMPIRAN III.2
2,967E+10
9,62E+11
134561700
1,321E+10
3,714E+09
103080000
Hal. 154 dari 3
LAMPIRAN III.2
1,231E+10
Hal. 155 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 156 dari 3
LAMPIRAN III.2
7,771E+09
9,62E+11
3,001E+09
6,573E+09
3,154E+09
Hal. 157 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 158 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 159 dari 3
LAMPIRAN III.2
175619410
Hal. 160 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 161 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
Hal. 162 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
Hal. 163 dari 3
LAMPIRAN III.2
859950000 Tuntas
8,568E+11
Tuntas
############
Tuntas
73040000
tuntas
belum tuntas di LO
tuntas
tuntas
tuntas
Hal. 164 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 165 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 166 dari 3
LAMPIRAN III.2
9,078E+09
8,568E+11
348218000
7,909E+09
60505000
4,639E+09
Hal. 167 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 168 dari 3
LAMPIRAN III.2
Kurang Cover
belum ditulis judul SOP
Hal. 169 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
SOTK belum
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
Hal. 170 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntasHal. 171 dari 3
LAMPIRAN III.2
belum tuntas mobil penerangan belum dilampirkan
tuntas
Hal. 172 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 173 dari 3
LAMPIRAN III.2
5,785E+09
9,62E+11
682860000
4,965E+09
163603000
1,584E+09
Hal. 174 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 175 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 176 dari 3
LAMPIRAN III.2
937956000
8,568E+11
874440000
898497550
23057550
Hal. 177 dari 3
LAMPIRAN III.2
belum tuntas
tuntas
Hal. 178 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
belum tuntas SOTK
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas
Hal. 179 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
1,522E+10 tuntas
8,568E+11
7,242E+09 tuntas
1,364E+10
348784291 tuntas
3,278E+09
tuntas
belum tuntas CaLK
tuntas
Hal. 180 dari 3
LAMPIRAN III.2
belum
tuntas
surat
keterangan
tidak ada
aset tdk
digunakan
neraca belum tuntas
tuntas
tuntas
Hal. 181 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 182 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 183 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 184 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 185 dari 3
LAMPIRAN III.2
TUNTAS
LAMPIRKAN FOTOCOPI
Hal. 186 dari 3
LAMPIRAN III.2
LAPORAN KEUANGAN
MUTASI BARANG
SENSUS BARANG TAHUN 2015
Hal. 187 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 188 dari 3
LAMPIRAN III.2
SOP ttg Pelayanan pengaduan kasus
Hal. 189 dari 3
LAMPIRAN III.2
############
3,805E+09
1,262E+10
6,145E+09
Hal. 190 dari 3
LAMPIRAN III.2
kec selan = 40000000
kec koba= 45770000
Kec pkbaru= 170077000#######
2558470003E+10
3,027E+10
Hal. 191 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 192 dari 3
LAMPIRAN III.2
1,845E+10
9,62E+11
9,898E+09
1,638E+10
94015000
3,06E+09
Hal. 193 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 194 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 195 dari 3
LAMPIRAN III.2
10 1212 13
bkp3 dpp
5 12
Hal. 196 dari 3
LAMPIRAN III.2
#######
5,191E+09 #######
9,62E+11 ########
#######
#######
#######
#######
########
#######
#######Hal. 197 dari 3
LAMPIRAN III.2
1,293E+10
#######
Hal. 198 dari 3
LAMPIRAN III.2
BKP3 dpp
10 1212 13
Hal. 199 dari 3
LAMPIRAN III.2
bkp3 dpp
5 12
Hal. 200 dari 3
LAMPIRAN III.2
#######
9,62E+11
#######
#######
####### Hal. 201 dari 3
LAMPIRAN III.2
########
####### 4,829E+10
####### 4,829E+10
1,293E+10
#######
Hal. 202 dari 3
LAMPIRAN III.2
Hal. 203 dari 3
LAMPIRAN III.2
408240000
9,62E+11
Hal. 204 dari 3
LAMPIRAN III.2
Tuntas
Tuntas
Hal. 205 dari 3
LAMPIRAN III.2
Tuntas
tuntas
Tuntas
Tuntas 33
1526
24
tuntas 1583
tuntas
tuntas
tuntas
Hal. 206 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
tuntas
tuntas
tuntas LRA Kabupaten harus berubah
tuntas
tuntas
Belum Neraca, Calk dan LO
Hal. 207 dari 3
LAMPIRAN III.2
tuntas
Belum Neraca
tuntas
tuntas
Hal. 208 dari 3