TATA URUTAN
PERATURANPERATURAN PERUNDANGANPERUNDANGAN
INDONESIAINDONESIA
ILMU PERUNDANG – UNDANGANILMU PERUNDANG – UNDANGAN
====
STUDI PERUNDANGANSTUDI PERUNDANGAN
====
WETTEN KENNISWETTEN KENNIS
3. MEMAHAMI PENGERTIAN PERUNDANG –
UNDANGAN , KHUSUSNYA DI INDONESIA
3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG-3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA.UNDANGAN DI INDONESIA.
3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG-3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU DI UNDANGAN YANG BERLAKU DI
INDONESIA.INDONESIA.
3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI 3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI
PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN
3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA 3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966
TENTANGTENTANG
MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIB MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIB
HUKUM R.I. DAN TATA URUTAN HUKUM R.I. DAN TATA URUTAN
PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIAPERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA
JO.JO.
• KETETAPAN MPR NO.V/MPR/1973 KETETAPAN MPR NO.V/MPR/1973
(PENGUAT)(PENGUAT)
JO.JO.
•KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978
JO.JO.
KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978
JO.JO. KETETAPAN MPR NO.III/MPR/2000KETETAPAN MPR NO.III/MPR/2000
JO.JO. UNDANG-UNGANG NO. 10 TAUN 2004UNDANG-UNGANG NO. 10 TAUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN
KANSIL,1986 : 54KANSIL,1986 : 54
DASAR HUKUM TATA URUTAN DASAR HUKUM TATA URUTAN
PERUNDANGAN R.IPERUNDANGAN R.I
TATA URUTAN TATA URUTAN
PERUNDANG UNDANGAN PERUNDANG UNDANGAN
(UNDA-USUK = HIERARCHIE = (UNDA-USUK = HIERARCHIE =
STUFENBAU DES RECHETS)STUFENBAU DES RECHETS)
DI INDONESIADI INDONESIA1.1. UUD 1945UUD 1945
2.2. UNDANG-UNDANG/PPP.UUUNDANG-UNDANG/PPP.UU
3.3. PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH
4.4. PERATURAN PRESIDENPERATURAN PRESIDEN
5. PERATURAN DAERAH5. PERATURAN DAERAH
5.1. PERATURAN PROPINSI5.1. PERATURAN PROPINSI
5.2. PERATURAN DAERAH5.2. PERATURAN DAERAH
5.3. PERATURAN DESA5.3. PERATURAN DESA
U U DU U D PERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAM PERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAM
NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK & MENAJADI SALAH SATU KETENTUAN POKOK & MENAJADI SALAH SATU
SUMBER PERATURAN PERUNDANGAN SUMBER PERATURAN PERUNDANGAN
LAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKAN LAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKAN
OLEH NEGARA ITU.OLEH NEGARA ITU. UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM.UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM.
KASIL,1986 : 54-55
UUD : UUD : BAGIAN DARIPADA HUKUM DASAR BAGIAN DARIPADA HUKUM DASAR
= = YANG TERTULISYANG TERTULISKONSITUSIKONSITUSI
DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS, DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS,
BERLAKU JUGA (DAN OLEH KARENA ITU DIAKUI BERLAKU JUGA (DAN OLEH KARENA ITU DIAKUI
ADANYA) HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS.ADANYA) HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS.
HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS :HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS :
ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN
TERPELIHARA DIDALAM TERPELIHARA DIDALAM PRAKTEK PRAKTEK
PENYELENGGARAAN NEGARAPENYELENGGARAAN NEGARA, MESKIPUN TIDAK , MESKIPUN TIDAK
TERTULISTERTULIS
KEBIASAAN KETATANEGARAANKEBIASAAN KETATANEGARAAN
==
PRAKTEK KETATANEGARAANPRAKTEK KETATANEGARAAN
==
CONVENTIONCONVENTION
UUDUUD
KONSTITUSIKONSTITUSI
CONVENTIONCONVENTION
U U D 1945U U D 1945UUD 1945 TERDIRI DARI :UUD 1945 TERDIRI DARI :
A.A. PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN
(DASAR & SUMBER HUKUM DARI BATANG (DASAR & SUMBER HUKUM DARI BATANG
TUBUHNYA)TUBUHNYA)
B.B. BATANG TUBUHBATANG TUBUH 16 BAB16 BAB 37 PASAL37 PASAL 3 PASAL ATURAN PERALIHAN3 PASAL ATURAN PERALIHAN 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN2 PASAL ATURAN TAMBAHAN
C.C. PENJELASANPENJELASAN UMUMUMUM PASAL DEMI PASALPASAL DEMI PASAL
U U D DI INDONESIAU U D DI INDONESIA
GRONDWET = CONSTITUTIONAL LAW = GRONDWET = CONSTITUTIONAL LAW =
LOI CONSTITUTIONELLE = LOI CONSTITUTIONELLE =
VERASUNG RECHTVERASUNG RECHT
1.1. UUD 1945UUD 1945
2.2. KOSTITUSI RISKOSTITUSI RIS
3.3. UUDS 1950UUDS 1950
4.4. UUD 1945UUD 1945
UNDANG – UNDANGUNDANG – UNDANG
SALAH SATU BENTUK PERATURAN SALAH SATU BENTUK PERATURAN
PERUNDANGAN YANG DIADAKAN PERUNDANGAN YANG DIADAKAN
UNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUA UNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUA
KETETAPAN MPRKETETAPAN MPR
UU ORGANIKUU ORGANIK
BUYSBUYS
UU SEBAGAI SUMBER UU SEBAGAI SUMBER
HUKUM HUKUM ADA DUA ARTIADA DUA ARTI (RAHARDJO, SATJIPTO & SOEMITRO,RONNY H. DALAM (RAHARDJO, SATJIPTO & SOEMITRO,RONNY H. DALAM
PENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)PENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)
UU DALAM ARTI MATERIAL UU DALAM ARTI MATERIAL ::SETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYA SETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYA
MENGIKATLANGSUNG SECARA UMUM PADA MENGIKATLANGSUNG SECARA UMUM PADA
SETIAP PENDUDUK.SETIAP PENDUDUK.
PERATURANPERATURANCONTOH :CONTOH :
P.PUSAT : UU, PPP.PUSAT : UU, PP
P.DAERAH : PERDAP.DAERAH : PERDA
P.SEKTOR P.SEKTOR
UU DALAM ARTI FORMALUU DALAM ARTI FORMAL : :
SETIAP PERATURAN & KETETAPAN YANG SETIAP PERATURAN & KETETAPAN YANG
DIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPAN DIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPAN
NEGARA YANG DIBERI KEKUASAAN NEGARA YANG DIBERI KEKUASAAN
MEMBENTUK UU & DIUNDANGKAN MEMBENTUK UU & DIUNDANGKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.SEBAGAIMANA MESTINYA.
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANGCONTOH :CONTOH :
UU NO.5/1960UU NO.5/1960
PD.PPAPD.PPA
HAK MENGUJI UU :HAK MENGUJI UU :
SUATAU HAK UNTUK MENILAI/ MENGUJI APAKAH :SUATAU HAK UNTUK MENILAI/ MENGUJI APAKAH :
A.A. UU ITU ISINYA/ MATERINYA BERTENTANGAN UU ITU ISINYA/ MATERINYA BERTENTANGAN
DGN UU ATAU TIDAK.DGN UU ATAU TIDAK.
B.B. PERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN PERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN
UU ATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAU UU ATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAU
TIDAK.TIDAK.
C.C. CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN DAN CARA CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN DAN CARA
MENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGAN MENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGAN
DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.
HAK MENGUJI UUHAK MENGUJI UU
(RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT = (RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT =
TOETSINGSRECHTTOETSINGSRECHT
SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAK SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAK
MENGUJI SECARA MATERIAL?MENGUJI SECARA MATERIAL?
MAKAMAH AGUNGMAKAMAH AGUNG
HANYAHANYA TERHADAP PERATURAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YG PERUNDANGAN YG LERBIH RENDAHLERBIH RENDAH
DARIPADA UUDARIPADA UU
TETAPITETAPI
TIDAKTIDAK TERHADAP UU TERHADAP UU
MAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAK MAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAK
MENGUJI TERHADAP UUDMENGUJI TERHADAP UUD
(PASAL 31 & PENJELASAN – (PASAL 31 & PENJELASAN –
UU NO.5/2004)UU NO.5/2004)
YG BERHAK MENGUJI MATERIEL UU YG BERHAK MENGUJI MATERIEL UU
TERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAH TERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAH
KONSTITUSI.KONSTITUSI.
(PASAL 10 UU NO.24/2003)(PASAL 10 UU NO.24/2003)
STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1945STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1945
UUD 1945
DPRDPR MPRMPR
DPD DPD DPRDPR
PRESIDEPRESIDEN N
WAPRESWAPRES
KEKUASAAN KEKUASAAN HAKIMHAKIM
MK MA KYMK MA KYLEGISLATILEGISLATI
FFEKSEKUTIEKSEKUTI
FFYUDIKATIFYUDIKATIF
KETERANGAN : MK = MAHKAMAH KONSTITUSIKETERANGAN : MK = MAHKAMAH KONSTITUSI
MA = MAHKAMAH AGUNGMA = MAHKAMAH AGUNG
KY = KOMISI YUDISIALKY = KOMISI YUDISIAL
SIAPAKAH YG MEMPUNYAI
HAK MENGUJI SECARA
FORMIL?HAKIM (PN, PT, MA)HAKIM (PN, PT, MA)
BAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATU BAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATU
PERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULU PERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULU
WAJIB MENELITI, APAKAH PERATURAN WAJIB MENELITI, APAKAH PERATURAN
PERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGN PERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGN
CARACARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN & PEMBENTUKAN/PEMBUATAN &
PENGUNDANGANNYA ATAU TIDAKPENGUNDANGANNYA ATAU TIDAK CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN & CARA CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN & CARA
MENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAM MENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAM
UU NO.2 TAHUN 1950, LN TAHUN 1950 NO.32 UU NO.2 TAHUN 1950, LN TAHUN 1950 NO.32
(UU TENTANG LN & PENGUMUMAN)(UU TENTANG LN & PENGUMUMAN)