TATA URUTAN

PERATURANPERATURAN PERUNDANGANPERUNDANGAN

INDONESIAINDONESIA

ILMU PERUNDANG – UNDANGANILMU PERUNDANG – UNDANGAN

====

STUDI PERUNDANGANSTUDI PERUNDANGAN

====

WETTEN KENNISWETTEN KENNIS

3. MEMAHAMI PENGERTIAN PERUNDANG –

UNDANGAN , KHUSUSNYA DI INDONESIA

3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG-3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI INDONESIA.UNDANGAN DI INDONESIA.

3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG-3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU DI UNDANGAN YANG BERLAKU DI

INDONESIA.INDONESIA.

3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI 3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI

PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN

3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA 3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966

TENTANGTENTANG

MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIB MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIB

HUKUM R.I. DAN TATA URUTAN HUKUM R.I. DAN TATA URUTAN

PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIAPERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

JO.JO.

• KETETAPAN MPR NO.V/MPR/1973 KETETAPAN MPR NO.V/MPR/1973

(PENGUAT)(PENGUAT)

JO.JO.

•KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978

JO.JO.

KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978KETETAN MPR NO.IX/MPR/1978

JO.JO. KETETAPAN MPR NO.III/MPR/2000KETETAPAN MPR NO.III/MPR/2000

JO.JO. UNDANG-UNGANG NO. 10 TAUN 2004UNDANG-UNGANG NO. 10 TAUN 2004

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN

KANSIL,1986 : 54KANSIL,1986 : 54

DASAR HUKUM TATA URUTAN DASAR HUKUM TATA URUTAN

PERUNDANGAN R.IPERUNDANGAN R.I

TATA URUTAN TATA URUTAN

PERUNDANG UNDANGAN PERUNDANG UNDANGAN

(UNDA-USUK = HIERARCHIE = (UNDA-USUK = HIERARCHIE =

STUFENBAU DES RECHETS)STUFENBAU DES RECHETS)

DI INDONESIADI INDONESIA1.1. UUD 1945UUD 1945

2.2. UNDANG-UNDANG/PPP.UUUNDANG-UNDANG/PPP.UU

3.3. PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH

4.4. PERATURAN PRESIDENPERATURAN PRESIDEN

5. PERATURAN DAERAH5. PERATURAN DAERAH

5.1. PERATURAN PROPINSI5.1. PERATURAN PROPINSI

5.2. PERATURAN DAERAH5.2. PERATURAN DAERAH

5.3. PERATURAN DESA5.3. PERATURAN DESA

U U DU U D PERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAM PERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAM

NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-

KETENTUAN POKOK & MENAJADI SALAH SATU KETENTUAN POKOK & MENAJADI SALAH SATU

SUMBER PERATURAN PERUNDANGAN SUMBER PERATURAN PERUNDANGAN

LAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKAN LAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKAN

OLEH NEGARA ITU.OLEH NEGARA ITU. UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM.UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM.

KASIL,1986 : 54-55

UUD : UUD : BAGIAN DARIPADA HUKUM DASAR BAGIAN DARIPADA HUKUM DASAR

= = YANG TERTULISYANG TERTULISKONSITUSIKONSITUSI

DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS, DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS,

BERLAKU JUGA (DAN OLEH KARENA ITU DIAKUI BERLAKU JUGA (DAN OLEH KARENA ITU DIAKUI

ADANYA) HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS.ADANYA) HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS.

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS :HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS :

ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN

TERPELIHARA DIDALAM TERPELIHARA DIDALAM PRAKTEK PRAKTEK

PENYELENGGARAAN NEGARAPENYELENGGARAAN NEGARA, MESKIPUN TIDAK , MESKIPUN TIDAK

TERTULISTERTULIS

KEBIASAAN KETATANEGARAANKEBIASAAN KETATANEGARAAN

==

PRAKTEK KETATANEGARAANPRAKTEK KETATANEGARAAN

==

CONVENTIONCONVENTION

UUDUUD

KONSTITUSIKONSTITUSI

CONVENTIONCONVENTION

U U D 1945U U D 1945UUD 1945 TERDIRI DARI :UUD 1945 TERDIRI DARI :

A.A. PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN

(DASAR & SUMBER HUKUM DARI BATANG (DASAR & SUMBER HUKUM DARI BATANG

TUBUHNYA)TUBUHNYA)

B.B. BATANG TUBUHBATANG TUBUH 16 BAB16 BAB 37 PASAL37 PASAL 3 PASAL ATURAN PERALIHAN3 PASAL ATURAN PERALIHAN 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN2 PASAL ATURAN TAMBAHAN

C.C. PENJELASANPENJELASAN UMUMUMUM PASAL DEMI PASALPASAL DEMI PASAL

U U D DI INDONESIAU U D DI INDONESIA

GRONDWET = CONSTITUTIONAL LAW = GRONDWET = CONSTITUTIONAL LAW =

LOI CONSTITUTIONELLE = LOI CONSTITUTIONELLE =

VERASUNG RECHTVERASUNG RECHT

1.1. UUD 1945UUD 1945

2.2. KOSTITUSI RISKOSTITUSI RIS

3.3. UUDS 1950UUDS 1950

4.4. UUD 1945UUD 1945

UNDANG – UNDANGUNDANG – UNDANG

SALAH SATU BENTUK PERATURAN SALAH SATU BENTUK PERATURAN

PERUNDANGAN YANG DIADAKAN PERUNDANGAN YANG DIADAKAN

UNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUA UNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUA

KETETAPAN MPRKETETAPAN MPR

UU ORGANIKUU ORGANIK

BUYSBUYS

UU SEBAGAI SUMBER UU SEBAGAI SUMBER

HUKUM HUKUM ADA DUA ARTIADA DUA ARTI (RAHARDJO, SATJIPTO & SOEMITRO,RONNY H. DALAM (RAHARDJO, SATJIPTO & SOEMITRO,RONNY H. DALAM

PENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)PENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)

UU DALAM ARTI MATERIAL UU DALAM ARTI MATERIAL ::SETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYA SETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYA

MENGIKATLANGSUNG SECARA UMUM PADA MENGIKATLANGSUNG SECARA UMUM PADA

SETIAP PENDUDUK.SETIAP PENDUDUK.

PERATURANPERATURANCONTOH :CONTOH :

P.PUSAT : UU, PPP.PUSAT : UU, PP

P.DAERAH : PERDAP.DAERAH : PERDA

P.SEKTOR P.SEKTOR

UU DALAM ARTI FORMALUU DALAM ARTI FORMAL : :

SETIAP PERATURAN & KETETAPAN YANG SETIAP PERATURAN & KETETAPAN YANG

DIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPAN DIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPAN

NEGARA YANG DIBERI KEKUASAAN NEGARA YANG DIBERI KEKUASAAN

MEMBENTUK UU & DIUNDANGKAN MEMBENTUK UU & DIUNDANGKAN

SEBAGAIMANA MESTINYA.SEBAGAIMANA MESTINYA.

UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANGCONTOH :CONTOH :

UU NO.5/1960UU NO.5/1960

PD.PPAPD.PPA

HAK MENGUJI UU :HAK MENGUJI UU :

SUATAU HAK UNTUK MENILAI/ MENGUJI APAKAH :SUATAU HAK UNTUK MENILAI/ MENGUJI APAKAH :

A.A. UU ITU ISINYA/ MATERINYA BERTENTANGAN UU ITU ISINYA/ MATERINYA BERTENTANGAN

DGN UU ATAU TIDAK.DGN UU ATAU TIDAK.

B.B. PERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN PERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN

UU ATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAU UU ATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAU

TIDAK.TIDAK.

C.C. CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN DAN CARA CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN DAN CARA

MENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGAN MENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGAN

DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.

HAK MENGUJI UUHAK MENGUJI UU

(RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT = (RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT =

TOETSINGSRECHTTOETSINGSRECHT

SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAK SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAK

MENGUJI SECARA MATERIAL?MENGUJI SECARA MATERIAL?

MAKAMAH AGUNGMAKAMAH AGUNG

HANYAHANYA TERHADAP PERATURAN TERHADAP PERATURAN

PERUNDANGAN YG PERUNDANGAN YG LERBIH RENDAHLERBIH RENDAH

DARIPADA UUDARIPADA UU

TETAPITETAPI

TIDAKTIDAK TERHADAP UU TERHADAP UU

MAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAK MAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAK

MENGUJI TERHADAP UUDMENGUJI TERHADAP UUD

(PASAL 31 & PENJELASAN – (PASAL 31 & PENJELASAN –

UU NO.5/2004)UU NO.5/2004)

YG BERHAK MENGUJI MATERIEL UU YG BERHAK MENGUJI MATERIEL UU

TERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAH TERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAH

KONSTITUSI.KONSTITUSI.

(PASAL 10 UU NO.24/2003)(PASAL 10 UU NO.24/2003)

STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1945STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1945

UUD 1945

DPRDPR MPRMPR

DPD DPD DPRDPR

PRESIDEPRESIDEN N

WAPRESWAPRES

KEKUASAAN KEKUASAAN HAKIMHAKIM

MK MA KYMK MA KYLEGISLATILEGISLATI

FFEKSEKUTIEKSEKUTI

FFYUDIKATIFYUDIKATIF

KETERANGAN : MK = MAHKAMAH KONSTITUSIKETERANGAN : MK = MAHKAMAH KONSTITUSI

MA = MAHKAMAH AGUNGMA = MAHKAMAH AGUNG

KY = KOMISI YUDISIALKY = KOMISI YUDISIAL

SIAPAKAH YG MEMPUNYAI

HAK MENGUJI SECARA

FORMIL?HAKIM (PN, PT, MA)HAKIM (PN, PT, MA)

BAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATU BAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATU

PERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULU PERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULU

WAJIB MENELITI, APAKAH PERATURAN WAJIB MENELITI, APAKAH PERATURAN

PERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGN PERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGN

CARACARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN & PEMBENTUKAN/PEMBUATAN &

PENGUNDANGANNYA ATAU TIDAKPENGUNDANGANNYA ATAU TIDAK CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN & CARA CARA PEMBENTUKAN/PEMBUATAN & CARA

MENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAM MENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAM

UU NO.2 TAHUN 1950, LN TAHUN 1950 NO.32 UU NO.2 TAHUN 1950, LN TAHUN 1950 NO.32

(UU TENTANG LN & PENGUMUMAN)(UU TENTANG LN & PENGUMUMAN)