TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I
No.6016 EKONOMI. Pembangunan. Perindustrian. Sarana.
Prasarana. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
I. UMUM
Kebijakan dalam pembangunan Industri nasional diarahkan untuk
menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu
mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan
internasional, sehingga fokus dari strategi pembangunan Industri di masa
depan adalah membangun daya saing Industri yang berkelanjutan di
pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk membangun daya saing
yang berkelanjutan tersebut dengan upaya pemanfaatan seluruh potensi
sumber daya yang dimiliki bangsa serta kemampuan untuk
memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar maupun di dalam negeri
harus dilakukan secara optimal. Esensi daya saing yang berkelanjutan
tersebut terletak pada upaya menggerakkan dan mengorganisasikan
seluruh potensi sumber daya produktif untuk menghasilkan produk
inovatif yang lebih murah, lebih baik dan lebih mudah didapat dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri nasional yang
berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan Sarana dan Prasarana
Industri yang memadai baik yang bersifat fisik seperti Kawasan Industri
maupun yang bersifat non-fisik seperti standardisasi, Sistem Informasi
Industri Nasional dan kebijakan nonfiskal.
www.peraturan.go.id
No.6016 -2-
Upaya untuk menyelenggarakan Standardisasi Industri melalui
perencanaan, penerapan, pemberlakuan, pembinaan dan pengawasan
Standar Nasional Indonesia, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata
Cara untuk barang dan/atau jasa Industri sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian adalah untuk meningkatkan daya saing Industri nasional
dan menjamin mutu hasil Industri, melindungi Konsumen terhadap mutu
barang dan/atau jasa Industri dalam aspek keamanan, kesehatan,
keselamatan dan lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang
sehat dan adil.
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci
penting untuk menghadapi persaingan Industri internasional. Perubahan
proses bisnis dan pola perdagangan juga dibarengi dengan pentingnya
pengelolaan dan penguasaan mendalam terhadap data dan informasi,
pembenahan ulang Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia
pelaksana proses, serta tatanan regulasi yang memperjuangkan
kepentingan nasional dalam perdagangan. Data dan informasi perlu
dilihat sebagai aset penting yang bersifat strategis sebagai dasar
penentuan kebijakan dan perencanaan, oleh karena itu penyampaian data
bukan lagi hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai salah satu metode
vital untuk perkembangan organisasi maupun perkembangan Industri
nasional.
Tentunya, berbagai perubahan proses, pola pikir, dan sumber daya
pendukung lainnya perlu juga didukung oleh berbagai asas seperti: asas
demokrasi ekonomi, asas kepentingan nasional, asas kepastian berusaha,
serta good governance. Dengan demikian, pembangunan Industri nasional
dapat dilihat sebagai sesuatu yang menyeluruh dan masing-masing
elemen Perindustrian dapat saling bahu membahu untuk mencapai
kesuksesan bersama.
Sistem Informasi Industri Nasional dibangun untuk memenuhi
berbagai kebutuhan data dan informasi pada Industri nasional. Dengan
adanya Sistem Informasi Industri Nasional, diharapkan penyampaian,
pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan
Informasi Industri dapat terfasilitasi dengan baik sehingga mampu
mendukung pembangunan Industri nasional.
Sistem Informasi Industri Nasional dibangun dan dikembangkan
dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan
www.peraturan.go.id
No.6016 -3-
akses terhadap data dan/atau informasi; mempercepat pengumpulan,
penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis,
penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau
informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan mewujudkan
penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang meningkatkan
efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung
pembangunan Industri nasional.
Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi
tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
terlaksananya penyampaian laporan Perusahaan Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri secara online; tersedianya data perkembangan dan
peluang pasar, serta data perkembangan Teknologi Industri;
terkoneksinya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi
yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota; tersedianya model sistem Industri sebagai dasar dalam
penyusunan kebijakan nasional; tersosialisasikannya Sistem Informasi
Industri Nasional kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
terpublikasinya laporan hasil analisis Data Industri secara berkala.
Dalam konteks persaingan global dimana pembangunan Industri
dalam negeri harus dipercepat, peran pengembangan Sarana dan
Prasarana Industri menjadi semakin krusial. Untuk mendukung peran
pengembangan Sarana dan Prasarana Industri tersebut, dibutuhkan
campur tangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang
salah satu bentuknya adalah pemberian kemudahan-kemudahan usaha
Industri. Dalam praktiknya, kemudahan-kemudahan tersebut seringkali
teridentifikasi sebagai Fasilitas Nonfiskal. Efektivitas pemberian Fasilitas
Nonfiskal dalam mempercepat pembangunan Industri dapat terjaga
melalui suatu konsep pemberian Fasilitas Nonfiskal yang terbatas dan
bersyarat. Pemberian fasilitas secara terbatas diartikan bahwa fasilitas
hanya diberikan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah
memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam rangka percepatan
pembangunan Industri. Sedangkan pemberian fasilitas secara bersyarat
diartikan bahwa fasilitas hanya dapat diterima Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri setelah mengajukan permohonan kepada
www.peraturan.go.id
No.6016 -4-
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan telah memenuhi
syarat-syarat untuk memperoleh suatu bentuk fasilitas.
Dalam kerangka inilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melaksanakan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri untuk menjadikan Industri
nasional yang tangguh dan berdaya saing.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -5-
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Analisa dilakukan sebelum penyusunan rancangan regulasi
teknis.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “landasan pertimbangan
pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman
Tata Cara secara wajib” yaitu faktor-faktor yang menjadi
landasan dalam memberlakukan suatu barang dan/atau
jasa Industri harus terkait dengan :
1. keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia,
hewan, dan tumbuhan;
2. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. persaingan usaha yang sehat;
4. peningkatan daya saing; dan/atau
5. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -6-
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “barang pribadi penumpang” adalah
barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi
perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana
pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak
sarana pengangkut atau pelintas batas sesuai peraturan
perundang-undangan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ruang lingkup yang sejenis” antara lain
sejenis dalam hal bahan baku/material dan metode pengujian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -7-
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak
yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi
Industri, yang terdiri atas unsur Konsumen, Pelaku Usaha,
asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional antara lain
bertujuan untuk mencapai saling pengakuan penilaian
kesesuaian untuk barang dan/atau Jasa Industri.
Ayat (2)
Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat internasional
antara lain bertujuan untuk mencapai saling pengakuan atas
penilaian kesesuaian untuk barang dan/atau Jasa Industri.
www.peraturan.go.id
No.6016 -8-
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah pengawasan
secara bersama-sama antara Menteri dengan menteri
dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha antara lain produsen,
importir, distributor, atau retailer.
Penarikan barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara
wajib dilakukan atas barang dalam kode produksi barang yang
bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -9-
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bidang lain” adalah selain bidang
perindustrian yang berkaitan dengan objek pengawasan antara
lain bidang perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan
pertanian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Huruf a
Konektivitas Sistem Informasi Industri Nasional
menghubungkan berbagai lembaga pada berbagai level
pemerintahan. Oleh karena itu, Sistem Informasi Industri
Nasional perlu diselenggarakan dengan prinsip konektivitas.
Huruf b
Kemudahan penyampaian, pengolahan, dan akses pelayanan
informasi merupakan salah satu bentuk layanan publik yang
www.peraturan.go.id
No.6016 -10-
menyampaikan informasi publik. Oleh karena itu informasi yang
disampaikan pada Sistem Informasi Industri Nasional perlu
mengikuti prinsip kemudahan penyampaian dan kemudahan
akses (cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana) sesuai
dengan suatu standar layanan tertentu.
Huruf c
Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang
menyediakan informasi publik, maka Sistem Informasi Industri
Nasional perlu melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan
intelektual.
Huruf d
Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang
menyediakan informasi publik, maka Sistem Informasi Industri
Nasional perlu melakukan perlindungan informasi dari
persaingan usaha yang tidak sehat.
Huruf e
Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang
menyediakan informasi publik dan informasi yang dikelola
merupakan aset penting bagi negara, maka Sistem Informasi
Industri Nasional perlu berprinsip untuk menjaga kerahasiaan
dan keamanan data dan informasi yang dikelola di dalamnya.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jaringan komunikasi data” adalah
jaringan yang menggunakan internet.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -11-
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dunia usaha” antara lain kamar dagang
dan industri, kamar dagang dan industri daerah, dan asosiasi
Industri terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perencanaan sistem” adalah proses
untuk mengidentifikasi sejumlah solusi sistem dan
teknologi informasi yang dapat dan akan digunakan oleh
organisasi dalam mencapai tujuannya.
www.peraturan.go.id
No.6016 -12-
Huruf b
Yang dimaksud dengan “analisis sistem” adalah kegiatan
untuk mempelajari dan mengidentifikasi prosedur,
subsistem, dan entitas yang terlibat di dalam suatu proses
bisnis pada suatu organisasi untuk selanjutnya diperbaiki
agar menjadi lebih efisien.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perancangan sistem” adalah proses
untuk menentukan elemen-elemen sistem, seperti
arsitektur, modul, komponen, interface, dan data, untuk
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam
pembangunan atau pengembangan sistem.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengembangan perangkat lunak”
adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan
program, uji coba, perbaikan, serta penyusunan
dokumentasi, dalam rangka membangun atau
mengembangkan perangkat lunak.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “penyediaan perangkat keras”
adalah kegiatan pengadaan perangkat keras beserta
peralatan pendukungnya yang dibutuhkan dalam suatu
sistem informasi. Pengadaan tersebut dapat berupa
pembelian atau sewa.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “uji coba sistem” adalah rangkaian
proses yang dilakukan setelah seluruh elemen sistem
terpasang secara utuh untuk mengetahui apakah sistem
dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditetapkan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “implementasi sistem” adalah suatu
keadaan dimana organisasi telah menggunakan sistem baru
secara penuh dalam kegiatan operasionalnya.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan sistem” adalah
kegiatan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem agar
www.peraturan.go.id
No.6016 -13-
dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditetapkan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “evaluasi sistem” adalah rangkaian
kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan
membandingkan kondisi sistem dengan menggunakan tolok
ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja
sistem saat ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi
beserta cadangannya (backup data and information)” adalah
memindahkan atau menyalin kumpulan data dan informasi
yang tersimpan di dalam media penyimpan (harddisk)
komputer yang biasanya dilakukan dari satu
lokasi/perangkat ke lokasi/perangkat lain. Data atau
kumpulan informasi tersebut bisa berupa file dokumen,
www.peraturan.go.id
No.6016 -14-
gambar, video, dan audio.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -15-
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Produksi termasuk data stok barang jadi (inventory),
pesanan (order), dan pengiriman barang jadi (shipment).
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah kemampuan
dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar
informasi dan menggunakan informasi yang telah
dipertukarkan.
Pasal 43
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -16-
Pasal 44
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hasil riset terapan” adalah hasil
penelitian/riset yang dapat secara langsung diterapkan untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi, termasuk besaran
investasi dan pelakunya, dan hasil riset yang mendapatkan
penjaminan risiko dari Pemerintah Pusat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hak kekayaan intelektual” antara lain
paten Industri, desain industri, hak cipta, indikasi geografis.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -17-
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi yang
membidangi statistik, lembaga survei, dan perguruan tinggi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” antara lain
Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Undang-Undang yang mengatur tentang
Statistik, dan Undang-Undang yang mengatur tentang
Kearsipan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -18-
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “alih bentuk” adalah proses
mengubah bentuk suatu data dan/atau informasi dari ke
dalam bentuk yang berbeda dari yang awal dan tidak
mengubah konten atau substansi yang terkandung di
dalamnya, misalnya perubahan bentuk data dari bentuk
access ke bentuk excel, atau yang disebut juga sebagai
transform.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penggalian data (data mining)” adalah
proses perhitungan untuk menemukan pola-pola tertentu dari
suatu data dalam jumlah yang besar dengan menggunakan
metode kecerdasan buatan, statistik, sistem pangkalan data,
dan pembelajaran mesin.
Yang dimaksud “gudang data (data warehouse)” adalah sistem
penyimpanan data terpusat yang digunakan dalam proses
pembuatan laporan dan analisis data.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sistem informasi eksekutif” adalah
sistem informasi yang khusus untuk eksekutif.
Yang dimaksud dengan “sistem pendukung keputusan” adalah
sistem informasi yang digunakan pada level manajemen dalam
menyediakan pertimbangan yang memadai untuk pengambilan
keputusan.
Yang dimaksud dengan “alat analisis bisnis (business intelligence
tools)” adalah alat analisis dalam sistem informasi yang
memanfaatkan data historis multidimensi dan model-model
www.peraturan.go.id
No.6016 -19-
bisnis, sehingga dapat digunakan untuk melihat tren
multidimensi untuk keperluan what-if analysis dalam
pengambilan keputusan yang kompleks.
Business intelligence tools mencakup antara lain Data Integration
(DI), Data Warehouse, Data Mart, Online Analytical Processing
(OLAP), Dashboard Management.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Penyimpanan data dan/atau informasi mengacu pada
Government Integrated Data Center (GIDC).
Yang dimaksud dengan “pangkalan data” adalah suatu tempat
dimana berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu
basis data yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika
yang dapat diakses oleh pengguna setiap saat dalam upaya
menghasilkan informasi yang diperlukan, dengan menggunakan
konsep data warehouse. Bentuk fisik pangkalan data berupa
jaringan komputer yang berisi database yang setiap saat dapat
diakses.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
antara lain peraturan perundang-undangan mengenai
www.peraturan.go.id
No.6016 -20-
keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi
elektronik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat” adalah pegawai struktural
maupun nonstruktural pada Instansi Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:
a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Sistem Informasi
Industri Nasional dan sistem informasi Industri di daerah;
b. mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional dan
sistem informasi industri di daerah yang efisien dan efektif;
dan
c. mempercepat proses pengelolaan data dan/atau informasi
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -21-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
sumber daya manusia Industri dilaksanakan dalam rangka
pembangunan dan pengembangan kapasitas individu atau
kelembagaan Perusahaan Industri.
Huruf b
Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia
Perusahaan Industri dilaksanakan dalam rangka
pemenuhan suatu standar produk dan/atau jasa Industri
atau dalam rangka penyediaan sumber daya manusia di
sektor Industri yang handal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “obyek vital nasional” adalah obyek
vital nasional sektor Industri yang ditetapkan oleh Menteri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan "Prasarana fisik" adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses usaha Industri. Contoh dari
pembangunan “Prasarana fisik” adalah pembangunan unit
pengolahan limbah (IPAL). Pengertian “Prasarana fisik” ini
www.peraturan.go.id
No.6016 -22-
dapat juga diartikan sebagai fasilitas penunjang atau
pendukung dari Sarana fisik. Dalam hal ini, Sarana fisik
merupakan fasilitas Industri yang dipakai secara langsung
atau bersifat utama, misalnya mesin dan infrastruktur
produksi.
Pembangunan Prasarana fisik bagi Perusahaan Industri
skala kecil dan menengah dilaksanakan dalam rangka
peningkatan daya saing Industri, pembangunan
pengembangan Industri Hijau dan/atau pemanfaatan
sumber daya alam melalui tata kelola yang baik.
Huruf g
Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi
Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi
Perusahaan Kawasan Industri dilaksanakan dalam rangka
peningkatan daya saing Industri, atau pembangunan
dan/atau pengembangan Industri Hijau.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah jika terdapat
kebutuhan atau usulan dari Menteri Teknis, gubernur,
bupati/walikota, dan/atau asosiasi Industri.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud “telah menyelesaikan seluruh kewajiban
perpajakan” adalah dengan membuktikan penyelesaian
kewajiban perpajakan dengan Surat Keterangan Fiskal (Tax
Clearance). Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data
pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak untuk masa
dan tahun pajak tertentu. Sebagai wajib pajak, Perusahaan
Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan
permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal kepada
www.peraturan.go.id
No.6016 -23-
Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Industri atau
Perusahaan Kawasan Industri bersangkutan terdaftar sebagai
wajib pajak.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pedoman yang ditetapkan Menteri antara lain memuat tahapan
penyelenggaraan pemberiaan Fasilitas Nonfiskal berdasarkan
batasan waktu (periodisasi), pembentukan tim kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menilai
efektivitas pemberian suatu bentuk Fasiltas Nonfiskal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -24-
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6016 -25-
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id