Rancangan Undang-Undang Penanaman .C. Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rancangan Undang-Undang Penanaman .C. Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam

invest in

Invest in remarkable indonesia Invest in

remarkable indonesiaindonesia

Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia

Invest in remarkable indonesiaindonesia

Invest in

Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia

Invest in remarkable indonesiaindonesia

Invest in

Invest in

Invest in

able indonesia Invest

2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

PELAYANAN FASILITAS IMPORPELAYANAN FASILITAS IMPOR BARANG MODAL, BARANG DAN BAHANBARANG MODAL, BARANG DAN BAHAN SERTA FASILITASSERTA FASILITASTAX ALLOWANCETAX ALLOWANCE DANDAN TAX HOLIDAYTAX HOLIDAY DALAM RANGKADALAM RANGKA PENANAMAN MODALPENANAMAN MODAL

1.1. Maksud Dan Tujuan PemberianMaksud Dan Tujuan PemberianFasilitas Penanaman ModalFasilitas Penanaman Modal

A. Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi sertameningkatkan kemampuan daya saing

B. Membantu perusahaan penanaman modal untuk persiapanmelaksanakan produksi komersial (khususnya dengan fasilitasimpor bahan baku)

C. Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalamnegeri dari masuknya barang sejenis yang di impor denganmempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia2

A. Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi sertameningkatkan kemampuan daya saing

B. Membantu perusahaan penanaman modal untuk persiapanmelaksanakan produksi komersial (khususnya dengan fasilitasimpor bahan baku)

C. Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalamnegeri dari masuknya barang sejenis yang di impor denganmempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar

2.2. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas ImporFasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor

Mesin, Barang Dan BahanMesin, Barang Dan Bahan

2.1. Dasar Hukum :2.1. Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanandan perubahannya No.17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan:No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 jo. perubahanNo. 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang PembebasanBea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan UntukPembangunan Atau pengembangan Industri Dalam RangkaPenanaman Modal

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia3

2.1. Dasar Hukum :2.1. Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanandan perubahannya No.17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan:No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 jo. perubahanNo. 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang PembebasanBea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan UntukPembangunan Atau pengembangan Industri Dalam RangkaPenanaman Modal

2.2.2.2. Industri Yang Mendapatkan Fasilitas PembebasanIndustri Yang Mendapatkan Fasilitas PembebasanBea Masuk Sesuai dBea Masuk Sesuai denganengan Peraturan MenteriPeraturan MenteriKeuanganKeuangan No. 176/PMK.011/2009No. 176/PMK.011/2009 jo. perubahanjo. perubahanNo.76/PMK.011/20No.76/PMK.011/201212

A. Perusahaan industri atau perusahaan yang telah memiliki Izin usahauntuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ ataubarang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi

B. Industri Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (SektorPrimer Dan Tersier)

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia4

A. Perusahaan industri atau perusahaan yang telah memiliki Izin usahauntuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ ataubarang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi

B. Industri Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (SektorPrimer Dan Tersier)

2.3.2.3. Industri Jasa Yang MendapatIndustri Jasa Yang Mendapat FasilitFasilitasasPembebasan Bea MasukPembebasan Bea Masuk

1. Pariwisata dan kebudayaan2. Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi publik)3. Pelayanan Kesehatan publik4. Pertambangan5. Konstruksi6. Industri Telekomunikasi7. Kepelabuhanan

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia5

1. Pariwisata dan kebudayaan2. Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi publik)3. Pelayanan Kesehatan publik4. Pertambangan5. Konstruksi6. Industri Telekomunikasi7. Kepelabuhanan

2.4.2.4. Ketentuan Fasilitas Impor Barang ModalKetentuan Fasilitas Impor Barang Modal

Barang Modal harus digunakan untuk kebutuhan industrisendiri.Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjangsesuai jangka waktu penyelesaian proyek (JWPP) dalam suratpersetujuan penanaman modal.Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan beamasuk berdasarkan ketentuan lain tidak dapat menggunakanketentuan fasilitas ini.

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia6

Barang Modal harus digunakan untuk kebutuhan industrisendiri.Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjangsesuai jangka waktu penyelesaian proyek (JWPP) dalam suratpersetujuan penanaman modal.Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan beamasuk berdasarkan ketentuan lain tidak dapat menggunakanketentuan fasilitas ini.

2.5.2.5. Ketentuan Fasilitas ImporKetentuan Fasilitas Impor Bahan BakuBahan Baku

Bahan baku harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri.Bahan baku diberikan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dapatdiperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun.Perusahaan yang menggunakan mesin/ peralatan hasil produksi dalamnegeri diberikan fasilitas impor bahan baku untuk 4 (empat) tahun , dapatdiperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun, denganketentuan :

Jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktupengimporannya untuk 1 (satu) tahun.Penetapan tentang kriteria perusahaan sebagai pengguna mesin produksidalam negeri ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia7

Bahan baku harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri.Bahan baku diberikan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dapatdiperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun.Perusahaan yang menggunakan mesin/ peralatan hasil produksi dalamnegeri diberikan fasilitas impor bahan baku untuk 4 (empat) tahun , dapatdiperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun, denganketentuan :

Jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktupengimporannya untuk 1 (satu) tahun.Penetapan tentang kriteria perusahaan sebagai pengguna mesin produksidalam negeri ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

NILAIINVESTASIMESINDALAMIZINPRINSIP

SK PABEANIMPORMESIN

SK PABEANIMPOR

BARANGDAN BAHAN

(2 THN )

IZINUSAHA

PERUBAHAN/PENGGANTIAN

PENAMBAHAN

PERUBAHAN/PENGGANTIAN

PERPANJANGANWAKTU IMPOR(+1)

PERPANJANGANWAKTU IMPOR

2.2.66.. Skema Pemberian Fasilitas ImporSkema Pemberian Fasilitas Impor

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia8

NILAIINVESTASIMESINDALAMIZINPRINSIP

SK PABEANIMPORMESIN

SK PABEANIMPOR

BARANGDAN BAHAN

(2 THN )

TKDN(komponen mesin DN > 30%)

SK PABEANIMPOR

BARANGDAN BAHAN

(4 THN)

PERUBAHAN/PENGGANTIAN

PERPANJANGANWAKTU IMPOR(+1)

PERPANJANGANWAKTU IMPOR+1 TH UTK PRODUKTATANIAGA

PERPANJANGANWAKTU IMPOR

SK PABEAN IMPORMESIN

PERUBAHAN/PENGGANTIAN/PENAMBAHAN/PERPANJANGAN

2.2.77. Batasan Fasilitas Impor Mesin, Barang dan. Batasan Fasilitas Impor Mesin, Barang danBahanBahan

Pembebasan bea masuk impor mesin, barang danbahan diberikan apabila :a. Belum diproduksi di dalam negerib. Sudah di produksi di dalam negeri namun belum memenuhi

spesifikasi yang dibutuhkanc. Sudah diproduksi didalam negeri namun jumlahnya belum

mencukupi kebutuhan industri

Peraturan tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahanyang sudah diproduksi di dalam negeri :Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/ 2010 jo. No. 106/2012

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia9

Pembebasan bea masuk impor mesin, barang danbahan diberikan apabila :a. Belum diproduksi di dalam negerib. Sudah di produksi di dalam negeri namun belum memenuhi

spesifikasi yang dibutuhkanc. Sudah diproduksi didalam negeri namun jumlahnya belum

mencukupi kebutuhan industri

Peraturan tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahanyang sudah diproduksi di dalam negeri :Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/ 2010 jo. No. 106/2012

2.2.88. Persyaratan. Persyaratan : berdasarkan: berdasarkan PERKAPERKA BKPM No.5BKPM No.5Tahun 2013Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengansebagaimana telah diubah denganPERKA BKPM No. 12 Tahun 2013PERKA BKPM No. 12 Tahun 2013

1. Akta Pendirian Perusahaan2. Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal3. Surat Permohonan4. Daftar Mesin/Barang dan bahan meliputi harga, jumlah, jenis, dan spesifikasi

teknis (Masterlist)5. NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak6. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)7. Angka Pengenal Impor Produsen (PAI-P)8. Uraian proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian

kegiatan usaha bagi industri jasa9. Kalkulasi Kapasitas produksi/Perhitungan kebutuhan barang dan bahan10. Denah Tata Letak Mesin untuk industri yang menghasilkan barang11. Izin Usaha Tetap/Industri (Untuk yang mengajukan fasilitas impor Barang12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia10

1. Akta Pendirian Perusahaan2. Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal3. Surat Permohonan4. Daftar Mesin/Ba