Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya adalah untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi bukan utopia, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan.
Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada.
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan NTB lima tahun kedepan, maka Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum yang ditetapkan adalah sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 6.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2009-2013
NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM
Peningkatan moral, moril dan mental masyarkat
Memfasilitasi forum komunikasi antar umat, kelompok dan daerah
1 Revitalisasi peran lembaga keagamaan, sosial dan budaya
Peningkatan kesadaran beragama
Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan agama
2 Mobilisasi tenaga profesional khususnya pemuda
Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
Menggali seni dan budaya daerah
Peningkatan pelayanan sosial dasar
Mengupayakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
3 Sosialisasi budaya hidup bersih dan sehat Pengentasan kemiskinan
dan keterbelakangan Mengembangkan pendidikan yang berbasis dunia usaha
4 Reformasi dibidang pembangunan Hukum dan HAM
Peningkatan peran serta masyarakat serta ormas/ orpol
Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik
Memberikan sanksi bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
5 Deregulasi aturan sesuai kondisi dan situasi daerah
Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah Menjaga iklim politik dan keamanan yang
kondusif Menggali potensi SDA yang belum dimanfaatkan
Menciptakan iklim usaha yang kondusif
Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang tumbuhnya investasi
6 Ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi SDA
Peningkatan efisiensi, efektivitas dan kontinuitas pembangunan ekonomi
Mendorong kemandirian para pelaku usaha seperti petani, peternak, nelayan, pengrajin dll
Mengembangkan pola keterpaduan antar sektor, antar wilayah
7 Optimalisasi pendayagunaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
Pengembangan dan penataan kawasan potensial dan belum berkembang
Mereview dan menata ulang tata ruang yang sudah ada
Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-2
Adapun perumusan langkah-langkah untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) sebagaimana tersaji dalam beberapa matrik berikut.
Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-3
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ISU PERTAMA
ISU STRATEGIS
VISI
MISI
TUJUAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
BELUM TERKELOLANYA DENGAN BAIK PLURALITAS AGAMA, SUKU DAN
BUDAYA SEBAGAI MODAL SOSIAL
TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN DAN BERDAYA
SAING
MENGEMBANGKAN MASYARAKAT MADANI YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA,
MENGHORMATI PLURALITAS DAN KESETARAAN GENDER
MENINGKATKAN DAYATAHAN DAN DAYATANGKAL MASYARAKAT
MASYARAKAT BERWAWASAN GLOBAL DAN AGAMIS
IDENTIFIKASI SWOT LANGKAH STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN SASARAN ANTARA TUJUAN ANTARA PROGRAM PENUNJANG
Dukungan Toga dan Toma cukup
Kerukunan antar etnis dan agama baik
Dayagunakan dukungan Toga dan Toma yang cukup untuk memanfaatkan adanya BSF dan UU Tentang Penyiaran.
Pengembangan kerjasama lintas agama dan budaya
Terwujudnya forum sillaturahim
Meningkatnya rasa tanggung jawab masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
Sarana peribadatan cukup
Pesantren cukup banyak
Dayagunakan sarana peribadatan yang ada untuk mengoptimalkan keberadaan lembaga keagamaan.
Refungsionalisasi peranan lembaga keagamaan
Terwujudnya masyarakat agamis
Meningkatkan moral masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
S
Kelompok pengajian cukup banyak
SO
Dayagunakan kerukunan antar etnis dan agama dalam implementasi UU Tentang Penyiaran Agama
Pengembangan dialog antar kelompok etnis, masyarakat dan agama
Terwujudnya saling pengertian antar etnis dan pemeluk agama
Meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
Banyaknya pengangguran khususnya pemuda
Pemahaman dan pengamalan agama “relatif masih kurang”
Atasi banyaknya kasus perceraian dengan memanfaatkan keberadaan lembaga keagamaan
Pengembangan sendi-sendi dasar pembentukan keluarga sakinah
Terbinanya kerukunan di rumah tangga
Meningkatkan kebahagiaan keluarga
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
Kasus perceraian cukup tinggi
Tempat hiburan malam “tersedia”
Atasi pemahaman dan pengamalan agama yg kurang dengan memanfaatkan keberadaan lembaga keagaman
Peningkatan pembinaan spritual masyarakat
Terwujudnya masyarakat agamis
Meningkatkan moral masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
W
Peredaran majalah, VCD porno semakin marak
WO
Atasi peredaran majalah dan VCD porno yang semakin marak melalui penegakan UU Tentang Hak Cipta
Peningkatan pengawasan dan tindakan hukum terhadap para pembajak dan pengedar
Terwujudnya supremasi hukum
Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
Adanya lembaga keagamaan
Adanya BSF
Atasi masih adanya informasi media massa yang “kurang mendidik” melalui dukungan dan peranserta Toga, Toma dan kelompok pengajian.
Pengembangan kerja sama lintas budaya dan agama
Tersedianya informasi media massa yang mendidik
Meningkatkan moril dan mental masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
UU No 32 / 2002 Tentang Penyiaran
UU No 16 / 2001 Tentang Hak Cipta
Atasi jiwa nasional yang rendah dengan meningkatkan kerukunan antar etnis dan agama
Rekonsiliasi antar kelompok etnik, masyarakat dan agama
Terwujudnya masyarakat yang berjiwa nasionalisme tinggi
Meningkatkan rasa memiliki masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
O
UU No Ttg Penyiaran Agama
ST
Atasi dampak negatif globalisasi melalui pendayagunaan sarana peribadatan dan pesantren
Revitalisasi peranan lembaga pendidikan agama
Terwujudnya masyarakat agamis
Meningkatkan moral masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
Globalisasi
Penyelundupan barang dan manusia
Minimalisir banyaknya pengangguran dan penyelundupan barang/produk
Konsolidasi aparat hukum dan aparatur keamanan
Tercegah semakin lemahnya pengawasan
Mencegah semakin luasnya pelanggaran hukum
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
Maraknya pornograpi dan pornoaksi
Jiwa nasionalisme “relatif kurang”
Minimalisir tempat hiburan, peredaran majalah dan VCD porno serta maraknya pornografi dan porno aksi
Konsolidasi aparat keamanan, Toga dan Toma
Tercegah semakin luasnya kasus pelecehan seksual
Mencegah semakin rendahnya moral masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
Informasi media massa masih ada yang “kurang mendidik”
T
Dukungan Toga dan Toma cukup
WT
Minimalisir pemahaman dan pengamalan agama yang kurang, serta informasi media massa yang “kurang mendidik”
Konsolidasi antara para pengusaha media massa dan tokoh agama
Tercegah semakin luasnya pelanggaran hukum dan agama
Mencegah semakin rendahnya imtaq masyarakat
Program pada lingkup Urusan Agama, Kebudayaan, Hukum dan Ketertiban
Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-4
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ISU KEDUA
ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS
TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KESENJANGAN
SOSIAL
TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN DAN
BERDAYA SAING
MENUMBUHKAN EKONOMI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DAN
MENGEMBANGKAN INVESTASI DENGAN MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
MENINGKATKAN HARKAT DAN MARTABAT MASYARAKAT DAN DAERAH
MASYARAKAT SEJAHTERA DAN KELUARGA BAHAGIA
IDENTIFIKASI SWOT LANGKAH STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN SASARAN ANTARA TUJUAN ANTARA PROGRAM PENUNJANG
Adanya bantuan kredit untuk masyarakat miskin
Adanya pelayanan TKI satu pintu
Dayagunakan adanya bantuan kredit bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan program penanggulangan kemiskinan
Peningkatan koordinasi lintas sektoral
Tersedianya modal kerja/ usaha bagi masyarakat
Meningkatkan pendapatan masyarakat
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan, dan Bidang Produksi, dll
Adanya PAD / PHI
SDA cukup memadai Dayagunakan SDA yang cukup memadai untuk mengoptimalkan keberadaan Lembaga Donor
Deregulasi aturan dalam bidang pemanfaatan dan penyaluran bantuan
Tersalurnya bantuan sesuai potensi daerah
Meningkatkan kepercayaan para donatur terhadap Pemda
Program kerjasama luar negeri dan antar Daerah
S
Adanya lembaga diklat Tenaga Kerja / BLK
SO
Dayagunakan Lembaga Diklat tenaga kerja/BLK untuk menangkap peluang pasar luar negeri yang cukup besar
Peningkatan kompetensi tenaga kerja
Tersedianya tenaga terampil siap pakai
Meningkatkan dayasaing tenaga kerja
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan, dan Bidang Produksi, dll
Penduduk miskin cukup besar
Jumlah TKI legal cukup besar
Atasi tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang rendah dengan memanfaatkan banyaknya negara donor
Deregulasi aturan dalam bidang pelayanan sosial dasar
Terwujudnya masyarakat terdidik, sehat dan sejahtera
Meningkatkan dayasaing masyarakat
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan, dan Bidang Produksi, dll
Tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial rendah
Lapangan kerja diluar Sektor Pertanian terbatas
Atasi terbatasnya lapangan kerja diluar Sektor Pertanian dan jiwa wiraswasta yang relatif rendah dengan menangkap peluang pasar tenaga kerja yang cukup besar
Mendorong minat masyarakat untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri
Tersedianya peluang kerja/usaha
Meningkatkan pendapatan masyarakat
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan, dan Bidang Produksi, dll
W
Jiwa wiraswasta rendah
WO
Atasi jumlah TKI illegal yang cukup besar dengan mengoptimalkan kleberadaan PJTKI
Menjalin kerjasama lintas sektor dan lintas wilaah
Tersalurnya TKI secara legal
Meningkatkan ketenangan dan kenyamanan kerja
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan, dan Bidang Produksi, dll
Adanya lembaga donor
Adanya Program Penanggulangan Kemiskinan
Atasi budaya KKN dan banyaknya cukong TKI dengan memanfaatkan pelayanan TKI satu pintu
Rasionalisasi sistem pelayanan terhadap TKI
Terwujudnya pelayanan prima
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemda
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan, dan Bidang Produksi, dll
Peluang pasar tenaga kerja di luar negeri cukup besar
Daerah penerima transmigrasi
Atasi krisis ekonomi dan sosial dengan mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan SDA
Melaksanakan revitaliasasi terhadap SDA yg ada
Terwujudnya kondisi ekonomi dan sosial yang stabil
Meningkatnya kepercayaan diri masyarakat/pencari kerja
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan, dan Bidang Produksi, dll
O
Adanya PJTKI
ST
Atasi kurangnya jaminan keamanan TKI diluar negeri dengan memanfaatkan keberadaan P4D/PHI
Menjalin kerjasama bilateral dengan negara penerima TKI
Terwujudnya rasa aman bagi TKI
Meningkatnya ketenangan kerja TKI
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan, dan Bidang Produksi, dll
Krisis ekonomi dan sosial
Masih adanya Budaya KKN
Minimalisir keberadaan TKI illegal yang cukup besar, terbatasnya lapangan kerja diluar Sektor Pertanian, serta masih adanya budaya KKN
Deregulasi peraturan tentang ketenagakerjaan
Tercegah semakin meluasnya praktek pencaloan TKI
Mencegah semakin beratnya beban masyarakat/pencari kerja
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan
Banyaknya cukong tenaga kerja
Jaminan keamanan TKI di luar negeri kurang
Minimalisir jumlah penduduk miskin yang cukup besar, jumlah TKI illegal yang cukup besar, dan banyaknya cukong TKI
Konsolidasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat
Tercegah semakin sulitnya masyarakat menjadi TKI
Mencegah semakin tingginya apatisme masyarakat/pencari kerja
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan T
Supremasi hukum belum berjalan baik
WT
Minimalisir jiwa wiraswasta yang rendah, terbatasnya lapangan kerja diluar Sektor Pertanian serta krisis ekonomi dan sosial
Reformasi dibidang administrasi pemerintahan
Tercegah semakin rendahnya kemampuan masyarakat
Mencegah semakin rendahnya kesejahteraan masyarakat.
Program pada lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Pemerintahan
Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-5
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ISU KETIGA DAN KEEMPAT
ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS TINGGINYA ANGKA BUTA AKSARA DAN
PUTUS SEKOLAH SERTA TINGGINYA ANGKA KEMATIAN BAYI DAN IBU
MELAHIRKAN
TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN DAN BERDAYA SAING
MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIDIKAN DAN KESEHATAN YG BERKEADILAN , TERJANGKAU
DAN BERKUALITAS
MENINGKATKAN RASA KEADILAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT
MASYARAKAT YANG SEHAT DAN CERDAS
IDENTIFIKASI SWOT LANGKAH STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN SASARAN ANTARA TUJUAN ANTARA PROGRAM PENUNJANG SDA cukup memadai
Jumlah aparat pemda cukup Dayagunakan SDA yang cukup untuk memanfaatkan adanya subsidi silang
Peningkatan integrasi dan sinkronisasi program antar sektor/ wilayah
Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar daerah /wilayah
Meningkatkan pemerataan pembangunan
Program pada lingkup pelayanan sosial dasar
Dukungan Toga, Toma cukup besar
Adanya LSM
Dayagunakan adanya LSM dan dukungan Toga dan Toma yang cukup untuk memanfaatkan UU Tentang Anak dan Wanita
Peningkatan akses masyarakat dalam pengembangan kebijakan
Terlindunginya keamanan dan kesejahteraan anak-anak dan wanita
Meningkatkan kesetaraan gender
Program pada lingkup pelayanan sosial dasar S
Banyaknya panti asuhan keluarga
SO
Dayagunakan banyaknya Panti Asuhan Keluarga untuk memanfaatkan program pengentasan kemiskinan
Pengembangan akses masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan
Tertangani anak-anak miskin/ terlantar secara berkelanjutan
Meningkatkan kesejahte-raan anak miskin/terlantar
Program pada lingkup sosial dan pemberdayaan perempuan
Rata-rata pemilikan tanah terbatas
Penduduk miskin cukup besar
Atasi sarana pelayanan sosial dasar yang terbatas dengan memanfaatkan adanya subsidi silang
Peningkatan integrasi dan sinkronisasi program antar sektor/ wilayah
Tersedia sarana pelayanan sosial dasar yang cukup memadai
Meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat
Program pada lingkup pelayanan sosial dasar
Sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar terbatas
Banyak penyandang masalah sosial
Atasi penduduk miskin yang cukup besar dengan memanfaatkan program pengentasan kemiskinan
Peningkatan koordinasi lintas sektor dan program
Teratasi penduduk miskin secara berkesinambungan
Meningkatakan kemampuan masyarakat
Program pada lingkup pelayanan sosial dasar
W
WO
Atasi banyaknya penyandang masalah sosial dengan memanfaatkan dana kompensasi untuk kesejahteraan sosial
Peningkatan sistem penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran
Teratasi penyandang masalah sosial secara terprogram
Meningkatkan kesejahte-raan sosial masyarakat
Program pada lingkup pelayanan sosial dasar
Adanya subsidi silang
Adanya Program Pengentasan kemiskinan
Atasi tindakan kekerasan terhadap wanita dengan mendayagunakan dukungan Toga dan Toma yang cukup besar
Peningaktan akses masyarakat dalam pengambilan kebijakan
Terbebasnya wanita dari tindakan kekerasan
Meningkatkan martabat kaum wanita
Program pada lingkup Produksi dan Ketenagakerjaan
Peluang pasar Tenaga Kerja ke luar negeri cukup besar
UU Tentang Perlindungan Anak dan Wanita
Atasi kebijakan dan penerapan aturan yang kurang konsisten dengan mendayagunakan jumlah aparat Pemda yang cukup
Mobilisasi peran dan fungsi aparat pemerintah
Tertata kebijakan dan aturan yang berpihak pada rakyat
Meningkatkan keadilan sosial
Program lingkup Pelayanan sosial dasar
O
Adanya dana kompensasi untuk kesejahteraan sosial
ST
Atasi krisis ekonomi dengan memanfaatkan SDA yang cukup memadai Revitalisasi SDA Terwujudnya ekoonomi yang
stabil Meningkatkan daya beli masyarakat Program lingkup Produksi
Krisis ekonomi
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “kurang harmonis”
Minimalisir penduduk miskin yang cukup besar dan terbatasnya lapangan kerja di luar Sektor Pertanian serta krisis ekonomi
Konsolidasi antar lembaga bidang ketenagakerjaan
Tercegah semakin terbatasnya peluang kerja/ usaha
Mencegah semakin terpuruknya masyarakat
Program pada lingkup produksi, ketenagakerjaan serta pelayanan sosial dasar
Peredaran miras dan narkoba semakin marak
Tindakan kekerasan terhadap wanita semakin marak
Minimalisir sarana dan prasarana sosial dasar yang terbatas dan tindak kekerasan terhadap wanita
Konsolidasi antar lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan
Tercegah semaikn rendahnya dayasaing wanita
Mencegah semakin jauhnya kesetaraan gender
Program pada lingkup pelayanan sosial dasar T
Supermasi HK belum berjalan baik
WT
Minimalisir rata-rata pemilikan tanah terbatas dan banyaknya penyandang masalah sosial serta krisis ekonomi
Konsolidasi antar lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan
Tercegah semakin rendahnya pendapatan masyarakat.
Mencegah semakin lemahnya daya beli masyarakat.
Program lingkup Produksi dan Ketenaga kerjaan
Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-6
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ISU KELIMA (A)
ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR
WILAYAH DAN ANTAR SEKTORAL TERWUJUDNYA MASYARAKAT
NTB YANG BERIMAN DAN BERDAYASAING
MENUMBUHKAN EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN
MENGEMBANGKAN INVESTASI DENGAN MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DAN DAYASAING DAERAH
DAERAH MAJU DAN BERKEMBANG DIDUKUNG IKLIM USAHA YANG
KONDUSIF
IDENTIFIKASI SWOT LANGKAH STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN SASARAN ANTARA TUJUAN ANTARA PROGRAM PENUNJANG SDA cukup memadai Sarara prasarana ekonomi cukup memadai
Dayagunakan SDA dan sarana prasarana ekonomi yang cukup memadai untuk memanfaatkan peluang pasar yang potensial
Menjalin kemitraan usaha antar pelaku ekonomi untuk memanfaatkan potensi daerah
Terwujudnya iklim usaha yang kondusif
Meningkatkan pendapatan daerah
Program lingkup produksi
NTB sebagai penyedia stock beras Letak geografis cukup strategis
Dayagunakan NTB sebgai penyedia stock beras Nasional dengan memanfaatkan program Bimas dan Inmas
Peningkatan intensifikasi, eksitensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi usaha di bidang pangan
Tersedia produk pertanian yang memadai
Meningkatkan ketersediaan pangan
Program lingkup Pertanian
S
NTB sebagai Daerah Tujuan Wisata
SO
Dayagunakan NTB sebagai Daerah Tujuan Wisata dan letak geografis yang strategis untuk memanfaatkan keberadaan PMA dan PMDM
Mendorong investasi bagi pelaku ekonomi dibidang Pariwisata dan pendukung
Terbuka peluang usaha dan kerja
Mengurangi angka pengangguran
Program lingkup produksi dan ketenagakerjaan
Jiwa wiraswasta rendah Kuantitas dan kualitas produk rendah
Atasi tingkat keterampilan yang rendah, kuantititas dan kualitas produk yang rendah dengan memanfaatkan perkembangan iptek yang pesat
Peningkatan kualitas SDM yang berbasis iptek
Tersedianya tenaga kerja terampil dan produktif
Meningkatkan produk dan produktifitas
Program lingkup Produksi dan Ketenagakerjaan
Kepemilikan modal usaha yang terbatas Tingkat keterampilan rendah
Atasi jiwa wirausaha yang rendah dengan memanfaatkan promosi/pameran dagang dalam dan luar negeri serta peluang pasar potensial
Menjalin kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri
Terwujudnya wirausaha yang profesional
Meningkatnya jiwa wirausaha
Program lingkup Produksi dan Ketenaga kerjaan
W
Iklim usaha kurang kondusif
WO
Atasi iklim usaha yang kurang kondusif dan kepemilikan modal usaha yg terbatas dengan memanfaatkan PMA/PMDM
Menjalin kontak dagang dengan investor dalam / luar negeri
Terwujudnya iklim usaha yang kondusif
Meningkatnya investasi Program lingkup Produksi dan Ketenagakerjaan
Perkembangan iptek cukup pesat Promosi/pameran dagang dalam dan luar negeri
Atasi persaingan antar daerah yang kurang sehat dengan memanfaatkan letak geografis yang cukup strategis
Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah
Terwujudnya SIM terpadu antar daerah
Meningkatnya daya saing Program lingkup Produksi dan Ketenagakerjaan
Program Bimas dan Inmas PMA /PMDN
Atasi krisis ekonomi dengan memanfaatkan SDA dan sarana prasarana ekonomi yang cukup memadai
Melaksanakan revitalisasi terhadap sektor ekonomi
Terwujudnya ekonomi yang stabil
Meningkatkan kemampuan daerah
Program lingkup sektor Produksi dan Ketenaga kerjaan
O
Peluang pasar cukup potensial
ST
Atasi penyelundupan barang/produk dengan memanfaatkan SDA dan sarana dan prasarana ekonomi yang cukup memadai
Revitalisasi dan rasionalisasi simpul-simpul Perda maupun sistem Modal
Tertata sistem penyaluran arus barang dan jasa
Menurunya penyelundupan barang / produk
Program lingkup Perdagangan dan Ketertiban umum
Penyelundupan barang / produk Budaya KKN masih tinggi
Minimalisir iklim usaha yang kurang kondusif dan penyelundupan barang/produk serta budaya KKN
Konsolidasi antara aparat keamanan dan aparat hukum
Terhindar semakin rendahnya minat investor
Mencegah semakin rendahnya investasi pembangunan
Program lingkup Produksi
Kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan
Krisis ekonomi
Minimalisir jiwa wirausaha yang rendah dan kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan
Konsolidasi pemerintah pusat, daerah dan pengusaha
Terhindar semakin rendahnya kualitas pelayanan investasi
Mencegah semakin rendahnya peluang investasi
Program lingkup Produksi
T
Persaingan antar daerah kurang sehat
WT
Minimalisir penyelundupan barang/produk persaingan antar daerah yang kurang sehat
Konsolidasi antara wilayah / daerah tetangga.
Terhindar semakin kuat ego wilayah/ daerah
Mencegah semakin lemahnya pesatuan dan kesatuan masyarakat
Program lingkup keamanan dan ketertiban
Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-7
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ISU KELIMA (B)
ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DAN ANTAR
SEKTORAL
TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN DAN BERDAYA SAING
MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
STRATEGIS DAN PENERAPAN IPTEK
MENINGKATKAN POTENSI LOKAL DAERAH
MASYARAKAT/DAERAH MAJU, BERKEMBANG DAN MANDIRI
IDENTIFIKASI SWOT LANGKAH STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN SASARAN ANTARA TUJUAN ANTARA PROGRAM PENUNJANG Dinas/Lembaga Daerah cukup
Jumlah aparat Pemda cukup
Daya gunakan Dinas/Lembaga Daerah dan jumlah Aparat Pemerintah Daerah yang cukup untuk implementasi UU No.32/1999 & UU No.25/1999.
Mobilisasi dan refungsionalisasi birokrasi pemerintah
Terwujudnya birokrasi yang memahami prinsip otonomi daerah
Meningkatkan keterpaduan di dalam pembangunan infrastruktur
Program lingkup PU, tata ruang, dll
Dukungan Toga dan Toma cukup
Lembaga keuangan/ekonomi yang cukup memadai
Dayagunakan adanya kontraktor/pihak ketiga untuk memanfaatkan Lembaga penjamin mutu
Peningkatan akses masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan derah
Terwujudnya masyarakat taat hukum
Meningkatkan keselarasan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur
S
Adanya kontraktor atau pihak ketiga
SO
Daya gunakan adanya Lembaga Keuangan/ ekonomi untuk optimalisasi subsidi Pemerintah Pusat dan adanya BLN
Peningkatan efisiensi dan efektifitas dana pembangunan
Terwujudnya program strategis dan terpadu
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dana pembangunan infrastruktur
Kualitas/profesionalisme aparat rendah
Kesiapan masyarakat rendah
Atasi kualitas dan profesionalisme aparat yang rendah dengan memanfaatkan adanya subsidi Pemerintah Pusat dan adanya BLN
Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah
Terwujudnya aparat yang berkualitas/profesional
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur
Lemahnya penegakan dan penerapan hukum
Sarana dan prasarana ekonomi belum memadai
Atasi kesiapan masyarakat yang rendah dengan memanfaatkan UU No.32 Tentang Pemerintah Daerah.
Peningkatan akses masyarakat didalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab
Terwujudnya masyarakat yang partisipatif
Meningkatkan partisipasi didalam memelihara dan menjaga hasil pembangunan
W
PAD rendah
WO
Atasi terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi dengan memanfaatkan subsidi Pemerintah Pusat dan BLN
Reformasi dibidang hukum dan perundang-undangan
Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai
Meningkatkan pertumbuhan sektor produksi
UU No 32 / 1999 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 33 /1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
Atasi persaingan daerah yang kurang sehat dengan mendayagunakan Lembaga Keuangan/ ekonomi
Peningkatan efisiensi dan efektifitas infrastruktur
Terwujudnya persaingan sehat antar daerah
Meningkatkan keterpaduan program pembangunan
Adanya subsidi pemerintah pusat
Adanya BLN
Atasi budaya KKN dengan mendayagunakan dukungan Toga, Toma dan LSM
Peningkatan akses masyarakat didalam menciptakan pemerintahan yang bersih
Terwujudnya budaya kerja didalam pemerintahan
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan
O
Adanya lembaga-lembaga penjamin mutu
ST
Atasi kebijakan dan penerapan aturan yang kurang konsisten dengan mendayagunakan Dinas/Lembaga Daerah
Deregulasi kebijakan dan aturan dalam penerapan otonomi daerah
Terwujudnya kebijakan dan aturan yang berpihak pada rakyat
Meningkatkan efektifitas produk hukum daerah
Krisis ekonomi
Budaya KKN
Minimalisir PAD rendah dan kualitas/profesionalis aparat yang rendah serta terbatasnya APBN
Konsolidasi antara lembaga pengelola di pusat dan daerah
Terhindar semakin renggangnya hub.kerja antara pusat dan daerah
Mencegah semakin rendahnya kemandirian masyarakat/daerah
Terbatasnya dana APBN
Persaingan antar daerah kurang sehat
Minimalisir lemahnya penegakan hukum dan penerapan aturan serta budaya KKN
Konsolidasi antara lembaga penegak hukum
Terhindar semakin lemahnya supremasi hukum
Mencegah semakin rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
T
Kebijakan dan penerapan aturan kurang konsisten
WT
Minimalisir kesiapan aparat yang rendah dan PAD yang rendah serta krisis ekonomi
Konsolidasi antara instansi / lembaga dibidang ekonomi
Terhindar semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah
Mencegah semakin rendahnya kemampuan daerah
Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-8
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ISU KEENAM
ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DAN RENDAHNYA KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN DAN BERDAYASAING
MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, PEMERINTAHAN YANG BEBAS KKN
DAN MEMANTAPKAN OTONOMI DAERAH
MENINGKATKAN RASA KEADILAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT
MASYARAKAT TAAT DAN SADAR HUKUM, AMAN DAN TERTIB SERTA SADAR BERPOLITIK
IDENTIFIKASI SWOT LANGKAH STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN SASARAN ANTARA TUJUAN ANTARA PROGRAM PENUNJANG Orpol, Ormas dan LSM cukup Adanya LSM
Dayagunakan Orpol dan Ormas dalam implementasi UU Tentang Pemerintah Daerah
Pengembangan kerjasama lintas idiologi dan politik
Terwujudnya forum komunikasi orpol/ormas
Meningkatkan partisipasi ormas/orpol dalam pembangunan
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
Dukungan Toga dan Toma cukup Adanya forum komunikasi lintas etnis
Dayagunakan dukungan toga dan toma dan adanya forum komunikasi lintas etnis dengan memanfaatkan keberadaan lembaga donor
Peningkatan akses masyarakat dalam perencanaan program
Terwujudnya program terpadu
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
S
Hubungan eksekutif, legislatif dan yudikatif cukup baik
SO
Dayagunakan hubungan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang baik untuk penegakan UU tentang Korupsi
Peningkatan fungsi dan peran lembaga pemerintah
Terwujudnya komitmen untuk memberantas korupsi
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
Mutu pelayanan publik masih rendah Etika aparat pemerintah relatif “masih rendah”
Atasi mutu pelayanan publik yang rendah dan standar baku pelayanan publik yang belum ada dengan mengoptimalkan ketentuan tentang akuntabilitas
Menetapkan SPM bagi lembaga pemerintah
Terwujudnya pelayanan publik yang bermutu
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
Lemahnya penegakan hukum Peranan lembaga politik terlalu dominan
Atasi etika aparatur yang rendah dengan memanfaatkan keberadaan UU tentang Korupsi
Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah
Terwujudnya aparat yang beretika
Meningkatkan pelayanan masyarakat
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
W
Standar baku pelayanan publik belum ada
WO
Atasi lemahnya penegakan hukum dengan memanfaatkan keberadaan lembaga penyidik
Reformasi bidang hukum dan perundang-undangan
Terwujudnya supremasi hukum
Meningkatkan citra pemerintah
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
Adanya UU tentang Pemberantasan Korupsi Adanya lembaga penyidik
Atasi krisis ideologi dan politik dengan mendayagunakan orpol dan ormas
Revitalisasi lembaga idiologi dan politik
Terwujudnya situasi politik yang stabil
Meningkatkan kesadaran politik masyarakat
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
Adanya lembaga donor Adanya ketentuan peraturan tentang Akuntabilitas
Atasi hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang kurang harmonis dengan memanfaatkan hubungan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang baik
Pengembangan jaringan kerja antar pusat dan daerah
Terwujudnya hubungan kerja antara pusat dan daerah yang harmonis
Meningkatkan keterpaduan Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
O
UU tentang Pemerintahan Daerah
ST
Atasi sistem birokrasi yang lemah dengan memanfaatkan hubungan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang baik
Reformasi administrasi dalam birokrasi pemerintah
Terwujudnya sistem birokrasi yang handal
Meningkatkan kinerja Pemerintah
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
Krisis ideologi dan politik Hubungan antara Pemerintah dan Pemerintad Daerah kurang harmonis
Minimalisir peran lembaga pollitik yang dominan dan sistem birokrasi yang lemah
Konsolidasi antara pemerintah dan lembaga politik
Tercegah semakin meluasnya penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab
Mencegah semakin luasnya KKN
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
Globalisasi Kebijakan dan penegakan hukum kurang konsisten
Minimalisir mutu pelayanan publik yang rendah serta belum adanya penegakan hukum serta sistem birokrasi yang lemah
Konsolidasi antara lembaga pelayanan publik
Tercegah semakin rendahnya dayasaing pemerintah
Mencegah semakin rendahnya kepercayaan dunia internasional tehadap Pemerintah Indonesia
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
T
Sistem birokrasi yang lemah.
WT
Minimalisir etika aparatur yang lemah, penegakan hukum dan sistem birokrasi yang lemah
Konsolidasi antara pemerintah dan lembaga hukum
Tercegah semakin lemahnya supremasi hukum
Mencegah semakin rusaknya citra Pemerintah
Program lingkup pemerintahan, politik dan ketertiban
Draft RPJMD Provinsi NTB 2009 -2013
VI-9
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ISU KETUJUH
ISU STRATEGIS
VISI
MISI
TUJUAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
MENURUNNYA KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP
TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN DAN
BERDAYASAING
MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, PEMERINTAHAN YANG BEBAS KKN DAN
MEMANTAPKAN OTONOMI DAERAH
MENINGKATKAN KESERASIAN, KESELARASAN DAN KESEIMBANGAN SERTA KESINAMBUNGAN
PEMBANGUNAN
DAERAH TERTIB, WILAYAH TERPADU DAN
KAWASAN STRATEGIS
IDENTIFIKASI SWOT LANGKAH STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN SASARAN ANTARA TUJUAN ANTARA PROGRAM PENUNJANG
Adanya kader lingkungan hidup Adanya Komisi Andal Daerah
Dayagunakan keberadaan kader Lingkungan Hidup dan Komisi Andal Daerah untuk implementasi UU tentang Lingkungan Hidup
Pengembangan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah
Terwujud masyarakat sadar dan peduli terhadap lingkungan
Menurunnya lahan / tanah kritis
Program lingkup lingkungan hidup, kehutanan, dll
Adanya RUTRD / RUTRW Tenaga ahli/terampil cukup
Dayagunakan keberadaan Komisi Andal Daerah dan tenaga ahli/terampil untuk memanfaatkan Laboratorium uji coba
Peningkatan pengkajian dan pengembangan lingkungan hidup
Tersedia data/ fakta tentang kondisi LH
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelestarian LH
Dukungan Toga dan Toma cukup
S
SO
Dayagunakan keberadaan kader Lingkungan Hidup serta dukungan toga dan toma untuk memanfaatkan adanya kalpataru
Peningkatan akses masy. Dalam pengelolaan dan pelestarian alam dan LH
Terwujudnya individu / kelompok yg peduli LH
Meningkatnya jumlah areal percontaohan LH
Banyaknya penebangan/perladangan liar Sumber mata air berkurang
Atasi penebagan / perladangan liar dan berkurangnya sumber mata air dg memanfaatkan adanya gerhan
Peningkatan koordinasi pengendalian dan .... SDA dan LH
Terjaganya hutan sebagai sumber daya air
Meningkatnya debit air
Kurang sadarnya masyarakat dan pengusaha Banyaknya penambang liar
Atasi kesadaran masy/pengusaha yg rendah. Dan banyak penambang liar dg memanfaatkan UU Pelestarian alam dan lingkungan hidup.
Peningkatan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara LH
Terwujudnya msyarakat/ pengusaha yg sadar terhadap lingkungan
Menurunnya erosi dan kerusakan lahan
W
Rusaknya ekosistem dilaut
WO
Atasi rusaknya ekosistim laut dg memanfaatkan lab uji coba
Peningkatan pemeliharaan dan pengembangan ekosistem laut
Terlindungnya ekosistem laut Meningkkatkan kelestarian sumberdaya kelautan
UU Tentang Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup Adanya Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan
Atasi banyaknya tehnologi tdk ramah lingkungan dg mendayagunakan adanya komisi andal daerah
Mendorong pengembangan pembangunan LH yg berbasis teknologi rendah lingkungan
Terarahnya pemnfaatan teknologi
Menurunkan kerusakan lingkungan
Adanya pengahargaan/Kalpataru Adanya laboratorium Uji Coba
Atasi kebijakan dan penerapan HK. Yg tidak konsisten dg mendayagunakan adanya RUTRD / RUTRW
Regulasi kebijakan dibidang lingkungan hidup
Terwujudnya kebijakan dan aturan yg konsisten
Meningkatkan keterpaduan lintas sektor
Adanya lembaga donor
O
ST
Atasi musnahnya plsma Nuftah dg mendayagunakan tenaga ahli / trampil yg cukup
Pemulihan dan pemuliaan serta rehabilitasi SD laut
Terjaganya flasma nuftah Meningkatnya keseimbangan lingkungan
Adanya penyelundupan Kebijakan dan penegakan hukum tidak konsisten
Minimalisir rendahnya kesadara masy/ pengusaha dan rusaknya ekosistem laut serta penyelundupan
Konsolidasi antara aparat kemanan / patroli air dan pencinta lingkungan
Tercegah semakin berkurangnya produksi hasil laut
Mencegah semakin rendahnya ketersedian pangan
Globalisasi Banyak teknologi tidak ramah lingkungan
Minimalisir rusaknya ekosistem dilaut dan musanahnya flsma nuftah
Konsolidasi antara pecinta lingkungan dan para penduduk dan nelayan
Tercegah semakin berkurangnya potensi lestari
Mencegah semakin rendahnya hasil tangkapan nelayan
T
Musnahnya plasma nutfah
WT
Minimalisir berkurangnya sumber air dan banyaknya teknologi tidak ramah lingkungan
Konsolidasi bantuan.... Tercegah semakin rendanya debit mata air
Mencegah semakin berkurangnya ketersediaan air bersih