Download pdf - SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB 13

SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sistem manajemen pembangunan dalam tahun 2009 dan 2010 diarahkan untuk mempertajam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dalam bidang perencanaan pembangunan telah diselesaikan RKP Tahun 2010 dan Tahun 2011 serta RPJM Tahun 2010—2014 dengan melibatkan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Reformasi anggaran terus dilanjutkan dengan menyempurnakan anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah guna diterapkan sepenuhnya dalam periode 2010—2014. Penyempurnaan dimaksud meliputi, penyempurnaan indikator dan keluaran, perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan, serta penerapan pagu baseline dari program dan kegiatan.

Di bidang statistik, pembangunan statistik pada tahun 2009 dan 2010 terus diarahkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan secara menyeluruh, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan data statistik. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan akurasi, relevansi, ketepatan waktu, kemudahan akses, koherensi, dan konsistensi.

Dalam tahun 2010, beberapa statistik pokok yang telah dan sedang dilakukan, antara lain, survei sosial ekonomi nasional (susenas), survei angkatan kerja nasional (sakernas) dalam 2 periode

13 - 2

pendataan; survei harga konsumen (SHK); pendataan perusahaan industri besar dan sedang; pengumpulan data ekspor/impor, pengumpulan data pariwisata dan data-data lain yang hasilnya digunakan untuk penghitungan PDB dan PDRB; pelaksanaan statistical capacity building-change and reform for development of statistics (statcap-cerdas) dalam rangka reformasi menyeluruh kelembagaan BPS; serta pelaksaanaan sensus penduduk (SP) yang akan memberi gambaran mengenai kondisi demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan hingga wilayah administrasi yang paling kecil.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, langkah-langkah pokok yang ditempuh pada tahun 2009 dan 2010 diarahkan untuk (1) memperbaiki dan memperkuat peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa; (2) meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam bidang pengadaan barang/jasa; (3) meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, mudah, dan transparan; serta (4) mengurangi praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam pengadaan barang/jasa telah dilakukan (a) fasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan yang sampai bulan Juni 2010 telah dilaksanakan 521 kali ujian dengan jumlah peserta sebanyak 45.563 orang, (b) peningkatan pelayanan sistem ujian sertifikasi ahli pengadaan, (c) peningkatan sistem pangkalan data (database) ahli pengadaan, serta (d) fasilitasi peningkatan pengetahuan dan profesionalitas lembaga-lembaga pelatihan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan perbaikan prosedur operasi standar (standard operating procedures (SOP)) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan dan sanggah, serta bantuan hukum.

Dalam upaya memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan aparat birokrasi telah dilakukan penguatan regulasi pengadaan melalui penyusunan naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peningkatan monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan serta

13 - 3

pengembangan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement.)

Sejalan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran terus dikembangkan kapasitas dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif.

13.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan manajemen pembangunan, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja yang saling terkait. Perencanaan pembangunan menempati posisi penting dan strategis untuk memberikan arahan yang jelas dan terukur bagi proses pembangunan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk itu, terus dilakukan upaya penguatan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Berbagai upaya penguatan perencanaan pembangunan nasional telah dilakukan, antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan fokus utama pada penguatan proses dan penajaman perumusan rencana pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah (kabupaten/kota dan propinsi) maupun nasional termasuk penguatan hubungan kelembagaan perencanaan dan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), serta peningkatan kapasitas para perencana pembangunan di daerah dan kementerian/lembaga.

13.1.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa tantangan pokok yang masih dihadapi, antara lain, adalah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,

13 - 4

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, ataupun antara pusat dan daerah; koordinasi antarpelaku pembangunan; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

13.1.2 LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya penguatan perencanaan pembangunan yang mulai dilakukan sejak tahun 2009, yang merupakan tahun awal persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap II periode tahun 2010—2014. Upaya peningkatan kualitas penyusunan RPJMN yang sudah dilakukan pada tahun 2009, antara lain, meliputi penajaman dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah serta penguatan proses perencanaan melalui peningkatan kualitas keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya penguatan hubungan kelembagaan perencanaan. Upaya-upaya tersebut tercermin dari berbagai kegiatan dan keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam berbagai proses pembangunan nasional.

Kegiatan-kegiatan dalam penajaman perumusan rencana pembangunan, antara lain, meliputi (a) identifikasi awal visi dan misi presiden terpilih yang selanjutnya dituangkan dalam RPJMN periode 2010—2014; (b) penyusunan RPJMN Tahun 2010—2014; c) pengembangan proses bottom up dan top down yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah; (d) berbagai kajian substantif yang berkaitan dengan bidang kedeputian di Kementerian PPN/Bappenas yang berupa background study sesuai bidang masing-masing kedeputian; (e) forum koordinasi yang secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dan yang dimintakan pendapat serta masukan untuk bahan penyusunan RPJMN 2010—2014.

13 - 5

Beberapa hasil strategis yang dicapai dalam perencanaan pembangunan sejak tahun 2009 adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009), RPJMN 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010), Pedoman Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2009), Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, Pedoman Penyusunan RPJMN 2010—2014, dan Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004—2009, serta Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKP dan RPJM, Kementerian PPN/Bappenas melakukan rapat-rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), baik tingkat pusat maupun nasional (musrenbangnas) yang sebelumnya telah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten bahkan sampai ke desa. Selain itu, terus dilakukan peningkatan kapasitas perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui pemberian beasiswa untuk pendidikan gelar dan nongelar secara selektif, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut dibiayai bersama (cost sharing) dengan anggaran dari Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah.

Dalam rangka meletakkan landasan implementasi anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran RPJMN 2010—2014 dan Renstra-K/L 2010—2014, RKP 2011, Renja-K/L 2011 dan RKA K/L 2011, telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan dan anggaran kementerian dan lembaga yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di samping itu, di dalam penyusunan RPJMN 2010—2014 dan RKP 2011 telah diperkuat implementasi dari prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Hal ini tercermin pada hal-hal berikut.

13 - 6

1. penyempurnaan indikator dan keluaran pada masing-masing program dan kegiatan,

2. perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan dengan pencantuman pelaksana dari masing-masing program dan kegiatan,

3. penerapan pagu baseline dari program dan kegiatan yang merupakan upaya agar perencanaan yang disusun merupakan rencana kerja yang dapat diimplementasikan dan terukur.

Untuk menunjang perkuatan implementasi ini, telah disusun berbagai manual penyusunan dokumen perencanaan, seperti manual penyusunan RPJMN 2010—2014, Renstra K/L 2010-2014, RKP 2011 dan Renja K/L 2011, dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Di samping itu, sinergi dari sistem pangkalan data dan perangkat lunak penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran juga terus dilakukan.

13.1.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Beberapa tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun 2010 dan seterusnya, antara lain sebagai berikut.

1. Menyusun dan menyempurnakan draf Manual Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan perkuatan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) ataupun dokumen lain yang terkait,

2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rencana pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah (Dalam rangka sinergi antara pusat

13 - 7

dan daerah, pada tahun 2010 direncanakan rapat koordinasi sebanyak 4 (empat) kali setelah Musrenbangnas 2010)

13.2 PEMBANGUNAN STATISTIK

Pembangunan statistik diarahkan untuk mendukung perencanaan pembangunan guna menyusun kebijakan yang tepat bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam kaitan itu ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan dari perencanaan yang disusun. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan pijakan bagi perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif.

Permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan berkelanjutan terus meningkat seiring dengan makin tingginya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data dan informasi statistik. Kebutuhan akan data dan informasi statistik tidak hanya dari instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, serta kalangan dunia usaha. Pada bagian lain, tuntutan yang bergulir dan menjadi agenda utama pada era reformasi adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan good governance diperlukan prakondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain, faktor dukungan politik terhadap pemerintah, kualitas administrasi pemerintahan, dan kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijakan kenegaraan. Untuk itu, perencanaan pembangunan yang baik juga merupakan bagian yang perlu mendapat fokus perhatian serius dalam rangka mewujudkan good governance.

Dalam pada itu masyarakat juga menuntut keterbukaan atau transparansi instansi pemerintah di bidang informasi statistik serta data statistik yang akurat dan tepat waktu. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan statistik, terutama pada tahap pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data statistik, selain faktor sumber

13 - 8

daya manusia yang memadai juga diperlukan perangkat teknologi informasi yang memadai.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan tersebut, terus diupayakan berbagai langkah peningkatan terhadap jenis serta kualitas data dan informasi statistik. Selain itu, pengembangan metodologi dan sistem informasi terus ditingkatkan guna mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi dengan makin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu.


Dalam penyediaan data dan informasi statistik yang andal, terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi dalam merencanakan pembangunan nasional di bidang statistik. Pertama, dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, kebutuhan akan berbagai ragam data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah makin meningkat. Hingga saat ini penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah ini masih belum dapat dipenuhi. Kondisi daerah yang sulit terjangkau masih menjadi permasalahan yang belum teratasi sehingga mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan setelah pendataan.

Kedua, kesadaran yang rendah dari responden untuk memberikan informasi dengan benar masih menjadi permasalahan utama dari petugas statistik untuk memperoleh hasil yang akurat dan tepat waktu. Ketiga, koordinasi antarpemangku kepentingan statistik juga belum terbentuk dengan baik meskipun sudah diundangkan PP tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Penyelenggara statistik sektoral maupun statistik khusus belum menyadari pentingnya terbangun SSN secara terpadu. Keempat, di sisi lain, walaupun tidak sedikit akademisi maupun institusi penyelenggara pendidikan

13 - 9

statistik, kesadaran akan arti dan pentingnya statistik masih perlu ditingkatkan.

13.2.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas statistik nasional yang diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses, koheren, yang berarti konsisten antarsektor maupun antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah kebijakan, yaitu peningkatan kualitas data, peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data statistik ekonomi, kesejahteraan rakyat, manajemen survei dan metodologi survei, berkembangnya analisis statistik, membaiknya hubungan dengan pengguna data, serta diseminasi data statistik yang efektif dan efisien.

Perbaikan yang dilakukan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (business process review) dan pengembangan kapasitas TIK (teknologi informasi komunikasi). Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK serta manajemen informasi.

Pembangunan kapasitas dan penyediaan data statistik nasional dilaksanakan melalui sebuah program teknis kestatistikan yaitu program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi rencana kerja yang meliputi institusi penyedia data dan statistik, baik di pusat maupun daerah.

13 - 10

Kegiatan pokok rutin penyediaan data statistik nasional yang dilakukan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 dilakukan dalam dua periode pendataan, yaitu

a. Susenas Panel Maret 2010 dengan sampel sekitar 70.000 rumah tangga untuk memperoleh data jumlah penduduk miskin untuk estimasi tingkat provinsi serta

b. Susenas Juli 2010 dengan sampel sekitar 300.000 rumah tangga untuk memperoleh data jumlah penduduk miskin tingkat kabupaten/kota.

2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010 yang memberikan informasi data jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja, menganggur, pernah berhenti atau pindah pekerjaan dilaksanakan pada dua periode pendataan dengan sampel yang berbeda, yaitu

a. Sakernas Februari 2010 dengan sampel sekitar 70.000 rumah tangga untuk memperoleh estimasi data angkatan kerja sampai tingkat provinsi serta

b. Sakernas Agustus 2010 dengan sampel sekitar 300.000 rumah tangga untuk memperoleh estimasi data angkatan kerja sampai tingkat kabupaten/kota.

3. Survei harga konsumen (SHK) yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan indeks harga konsumen (IHK) untuk mengukur tingkat inflasi

4. Survei harga pedesaan yang digunakan untuk menghitung indeks nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang penyajiannya makin cepat

5. Penyusunan PDB dan PDRB triwulanan yang telah dipublikasikan lebih cepat dari 45 hari menjadi 40 hari dari

13 - 11

waktu berjalan dan terus diupayakan publikasi yang lebih cepat lagi

6. Survei pertanian yang menjadi dasar penghitungan angka produksi padi dan palawija yang disajikan setiap empat bulan

7. Pendataan perusahaan industri besar dan sedang yang dilakukan secara sensus, pengumpulan data ekspor/impor, pengumpulan data pariwisata dan data lain yang hasilnya digunakan untuk penghitungan PDB dan PDRB

8. Kegiatan statistical capacity building-change and reform for development of statistics (Statcap-Cerdas) dalam rangka reformasi menyeluruh BPS

9. Pengembangan IT (teknologi informasi) dalam rangka mempercepat laporan hasil pendataan di lapangan dan memudahkan pengguna data untuk mengakses data statistik.

10. Pengembangan kegiatan analisis statistik dasar dan lintas sektor serta penyusunan berbagai neraca seperti neraca regional, produksi, konsumsi dan sebagainya.

11. Penyelenggaraan berbagai kursus/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPS baik di level staf maupun struktural.

Pada tahun 2010, BPS juga melaksanakan kegiatan yang berskala besar, yaitu Sensus Penduduk (SP2010) yang diawali dengan tahapan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, analisis data hingga diseminasi.

Data yang dihasilkan dari kegiatan SP2010 dapat memberikan gambaran secara faktual mengenai kondisi perumahan, demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan hingga wilayah administratif yang paling kecil. Secara umum tujuan SP2010 adalah mengumpulkan informasi yang lengkap tentang kependudukan yang memungkinkan dianalisa kondisi dan permasalahannya. Data hasil SP2010

13 - 12

bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di segala bidang, bahkan untuk program langsung pemerintah karena disajikan menurut nama dan alamat.


Berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara nasional maupun regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut, antara lain, melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam kerangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Dalam kaitan itu, kapasitas sumber daya manusia yang profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir perlu ditingkatkan. Kemampuan petugas dalam pendekatan terhadap masyarakat juga perlu didorong agar dapat memperoleh informasi yang benar dan substansial.

Upaya kerja sama dan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota akan terus ditingkatkan sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan peningkatan titik jaringan komunikasi data agar hasil pencacahan dapat dikirim melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi atau kantor pusat secara daring (online). Dengan demikian, data akan lebih cepat dipublikasikan dengan waktu yang lebih singkat baik untuk pengiriman maupun pengolahan data. Pengembangan layanan jaringan komunikasi perlu ditingkatkan agar setiap kabupaten/kota mempunyai titik-titik layanan jaringan komunikasi.

13 - 13

13.3 PENGADAAN BARANG DAN JASA


Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa adalah belum adanya regulasi yang lebih teknis terkait dengan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berupa norma, standar, prosedur, dan manual. Hal ini mengakibatkan banyaknya pengelola pengadaan barang/jasa yang ragu-ragu dalam melaksanakan pengadaan karena belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis.

Selain itu, pengelolaan pengadaan barang/jasa juga dihadapkan pada rendahnya kompetensi aparatur dalam mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini ditandai dengan masih tingginya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan masih tersendatnya proses pengadaan barang/jasa yang berakibat pada keterlambatan realisasi fisik atau keuangan. Kinerja yang buruk tersebut disebabkan masih rendahnya kapasitas dan kemampuan serta ketrampilan para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Masalah lainnya dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa adalah rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu penyebabnya adalah penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai sarana untuk memberikan pelayanan publik (e-services) masih belum diterapkan secara luas dan merata dengan masih sedikitnya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement).

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa juga dihadapkan pada tingginya praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran pejabat yang berwenang tentang pentingnya menaati peraturan perundang-

13 - 14

undangan khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

13.3.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa adalah memperbaiki kebijakan dan regulasi yang ada, serta menyusun standar, pedoman, prosedur, dan manual untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Standar, pedoman, prosedur, dan manual yang disusun adalah Dokumen Standar Pengadaan Jasa Konsultansi, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya; Manual Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment), Manual Pemberlakuan Daftar Hitam (blacklist); Manual Penilaian Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga; dan Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Terkait dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola pengadaan terus ditingkatkan. Secara umum kebijakan ini mencakup perumusan dan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah kebijakan yang penting adalah pemberlakuan sertifikasi bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Kebijakan lain yang terkait dengan peningkatan kinerja birokrasi, khususnya bagi mereka yang mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pemberian bimbingan teknis dan advokasi yang terkait dengan pelaksanaan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa, kebijakan difokuskan pada terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Kebijakan utama yang diambil adalah dengan memperkenalkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem

13 - 15

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). Kebijakan pemberian bimbingan teknis dan advokasi yang telah disebutkan sebelumnya juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, langkah kebijakan yang diambil dalam rangka pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara adalah dengan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan, melakukan rencana pengadaan, menerapkan pengadaan secara elektronik, serta memberi pelayanan bimbingan teknis dan advokasi di bidang pengadaan.

Hasil yang dicapai pada tahun pertama RPJMN 2010—2014 adalah sebagai berikut. Pertama, dalam upaya peningkatan kinerja birokrasi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, hasil yang telah dicapai pada tahun 2010 terkait dengan pengembangan SDM pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut.

1. Fasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan dilaksanakan dengan merujuk pada Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pasal II butir 2 mengenai kewajiban bersertifikat bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan. Dalam rangka memenuhi kewajiban di atas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar bagi aparat di instansi pemerintah pusat dan daerah. Selama tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 telah dilaksanakan 521 kali ujian dengan jumlah peserta sebanyak 45.563 orang. Dari seluruh penyelenggaraan ujian tersebut sebanyak 15.471 orang telah dinyatakan lulus sebagai ahli pengadaan barang/jasa dengan perincian yang mendapatkan sertifikat L2 sebanyak 11.299 orang, sertifikat L4 sebanyak 4.158 orang, dan L5 sebanyak 14 orang. Jumlah tersebut tersebar di lebih dari 1200 instansi/lembaga pusat dan daerah. Tingkat kelulusan peserta ujian sertifikasi pengadaan

13 - 16

barang/jasa adalah sebesar 33,95 %, lebih tinggi dari tingkat kelulusan pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya pada periode 2008-2009 tingkat kelulusan peserta hanya sebesar 28,50 persen.

2. Peningkatan pelayanan sistem ujian sertifikasi ahli pengadaan dilakukan melalui penyusunan bank data soal ujian, penayangan informasi tentang pedoman penyelenggaraan ujian, jadwal penyelenggaraan ujian, pemeriksaan hasil ujian, dan pengiriman sertifikat. Peningkatan pelayanan khususnya dilakukan dengan memperbaiki pemeriksaan hasil ujian, proses pengumuman hasil ujian, dan pengiriman sertifikat yang pada awalnya membutuhkan minimal 2 (dua) bulan, saat ini sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan.

3. Peningkatan sistem pengenalan data database ahli pengadaan dilakukan dengan LKPP dapat menyediakan data yang terkini dan akurat tentang ahli pengadaan di seluruh kementerian/lembaga non kementerian serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

4. Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan profesionalitas lembaga-lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui banyak hal. Dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan, LKPP telah melakukan kaji ulang terhadap modul pelatihan yang sudah ada dan mengoordinasikan penyediaan instruktur untuk pelatihan tersebut. Selanjutnya, untuk mewadahi para ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP memfasilitasi pembentukan Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (IAPI).

13 - 17

Hasil lain yang terkait dengan pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan yang telah dicapai sampai dengan bulan Juni 2010 adalah

1. draf final master plan SDM pengadaan barang/jasa;

2. draf kedua modul pelatihan;

3. pelatihan instruktur (TOT) pengadaan barang/jasa sebanyak dua kali dengan jumlah peserta 60 orang;

4. draf konsep akreditasi lembaga pelatihan pengadaan;

5. penyempurnaan sistem informasi SDM pengadaan barang/jasa pemerintah;

6. draf kerangka standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa; serta

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat salah satunya dilakukan melalui perbaikan manajemen pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang/jasa yang diwujudkan terutama melalui penyusunan prosedur operasi standar (standard operating procedures (SOP) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan dan sanggah, serta bantuan hukum. Saat ini penyusunan SOP telah selesai dan sosialisasinya diperkirakan dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun 2010.

Hasil lainnya yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan pengadaan adalah sebagai berikut

1. Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada semua pemangku kepentingan (pengelola pengadaan, aparat pengawasan, aparat penyidik, hakim pengadilan, perguruan tinggi, penyedia barang/jasa, LSM, dan masyarakat) yang

13 - 18

terkait dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui (i) konsultasi pengadaan dan (ii) pendampingan/asistensi (advokasi). Jumlah layanan konsultasi pengadaan barang/jasa yang telah diberikan adalah sebanyak lebih atas 28 ribu layanan yang terdiri dari konsultasi melalui telepon/SMS, tatap muka, surat, dan forum pengadaan surat kabar.

2. Penyelesaian sanggah banding dan penanganan pengaduan telah dilakukan selama ini. Rekomendasi penyelesaian sanggah dan sanggah banding LKPP sementara ini terbatas pada pemberian konsultasi dan rekomendasi terhadap sanggah banding yang disampaikan. Penanganan sanggah banding oleh LKPP rata-rata satu kasus per hari. Jumlah kasus yang telah ditangani hingga saat ini sebanyak 59 kasus. Sementara itu, untuk penanganan pengaduan rata-rata terdapat 4 (empat) kasus per bulan dengan jumlah kasus pengaduan yang ditangani hingga saat ini sebanyak 24 kasus.

3. Penyelesaian permasalahan hukum dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli di bidang barang/jasa pemerintah. Pemberian bantuan hukum hanya berupa pemberian pendapat hukum terhadap kasus sengketa kontrak serta sengketa antara pengelola dan auditor. LKPP telah memberikan bantuan hukum sengketa/permasalahan kontrak sebanyak 9 kasus dan sengketa/permasalahan audit sebanyak 18 kasus. Untuk pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli, LKPP telah menjadi saksi ahli dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di KPK, pengadilan tipikor, kejaksaan, dan kepolisian dengan jumlah kasus sebanyak 24 kasus. Selain itu LKPP juga diminta menjadi saksi ahli oleh KPPU dalam menangani 6 (enam) perkara persaingan usaha terkait pengadaan barang/jasa.

13 - 19

Ketiga, dalam rangka memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan aparat birokrasi, telah dilakukan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement). Selain itu, juga dilakukan penguatan regulasi pengadaan melalui penyusunan naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil-hasil lain yang telah dicapai terkait dengan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut

1. Lampiran Perpres pengganti Keppres No. 80 Tahun 2003 telah selesai draf finalnya sehingga pada bulan Agustus 2010 akan dilaksanakan seminar nasional.

2. Dalam tahun 2010 LKPP menyusun dan mengembangkan National Procurement Assessment Tools yang merupakan penyempurnaan dari Compliance Performance Indicator (CPI-OECD DAC). Tools ini dimaksudkan terutama untuk menilai permasalahan nyata dalam hal regulasi pengadaan nasional, kelembagaan pengadaan, dunia usaha dan implementasinya, serta pelaksanaan good governance dalam pelaksanaan pengadaan. Tools ini telah pula disosialisasikan dengan para mitra pembangunan. Dalam waktu dekat National Procurement Assessement Tools akan diterapkan secara bertahap untuk seluruh K/L/D/I.

Masih dalam upaya untuk mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan, serta pengembangan e-procurement. Hasil yang telah dicapai dalam kegiatan ini, antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi

Pemerintah pusat dan daerah telah mulai melakukan pengisian tabel monitoring dan evaluasi dan menyampaikan hasilnya kepada LKPP. Berdasarkan tabel tersebut, LKPP mempersiapkan pangkalan data monitoring dan evaluasi pengadaan. Pangkalan data ini

13 - 20

selanjutnya akan diintegrasikan kedalam sistem electronic announcement dan electronic procurement.

2. Perencanaan pengadaan RAPBN

Dalam rangka mengintegrasikan proses penganggaran/perencanaan pembangunan, maka diusulkan untuk memasukkan informasi mengenai rencana pengadaan pada sistem aplikasi RKAKL. Untuk itu kementerian/lembaga diwajibkan menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang mengacu pada buku pedoman perencanaan pengadaan yang disusun LKPP. Pedoman perencanaan pengadaan RAPBN untuk K/L sudah selesai dan telah disosialisasikan kepada 6 (enam) K/L. Sementara itu pedoman perencanaan pengadaan RAPBN dan RAPBD untuk daerah, draf pedumnya sedang dibahas di pusat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas.

3. Pengembangan dan pelaksanaan electronic procurement

Dalam rangka menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara lebih transparan, efektif, terbuka, bersaing, adil, dan tidak diskriminatif, pemerintah mengembangkan dan memperkenalkan e-procurement. LKPP hingga saat ini telah memfasilitas pembangunan 61 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang melayani 136 instansi pusat dan daerah. Jumlah paket yang sudah dilelang melalui e-procurement secara nasional sampai Juni 2010 adalah 5.147 paket dengan jumlah anggaran lebih kurang Rp8,9 trilyun. Selama Januari sampai dengan Juni tahun 2010 LKPP berhasil memfasilitasi pembangunan 28 LPSE yang dapat melayani 95 instansi pusat dan daerah dan telah berhasil melelang 3.389 paket dengan jumlah anggaran lebih kurang Rp5,5 trilyun.


Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJM 2010–2014, diperlukan adanya percepatan penyelesaian beberapa kegiatan prioritas terutama menyangkut draf RUU pengadaan barang/jasa pemerintah serta peningkatan jumlah LPSE. Upaya yang akan

13 - 21

dilakukan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan tersebut adalah melalui pembahasan draf RUU secara intensif di lingkungan internal dan eksternal LKPP, serta sosialisasi dan fasilitasi pembentukan LPSE terhadap K/L/D/I. Selanjutnya, untuk mewujudkan capaian sasaran RPJM tersebut, akan dilakukan upaya-upaya, antara lain (a) dilaksanakannya sosialisasi Perpres pengganti Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sambil menunggu ditandatanganinya Perpres tersebut; (b) mempercepat penyelesaian norma, standar, panduan, dan manual; dan (c) mempercepat penyusunan rancangan undang-undang pengadaan barang/jasa agar dapat segera dibahas dengan DPR RI.

Selain itu, hal lain yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya di bidang pengadaan, adalah melalui peningkatan jumlah aparat birokrasi yang memiliki sertifikat pengadaan. Tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan secara umum masih rendah, tetapi pada tahun 2010 mengalami peningkatan tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan dibandingkan dengan periode 2005—2009. Untuk itu, langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat kelulusan, antara lain, adalah meningkatkan standar pelatihan baik dari aspek lamanya pelatihan, kualitas instruktur (melalui sertifikasi instruktur), serta kualitas lembaga pelatihan (melalui akreditasi lembaga pelatihan). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pemegang sertifikat pengadaan barang/jasa, soal ujian akan disusun sesuai dengan standar kompetensi.