Transcript
Page 1: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

PEMBANGUNAN APARATUR

DALAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2010-2014

Disampaikan pada:DIKLATPIM II ANGKATAN XVIII KELAS A DAN B

LAN JAKARTA, 6 April 2010

Oleh : Bambang Sutedjo, M.Sc

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Hankam

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

1

Page 2: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

2

1. Proses Penyusunan RPJMN 2010 - 2014

2. Kedudukan BIROKRASI dalam PEMBANGUNAN

3. Hubungan antara Kualitas GOVERNANCE dengan HASIL PEMBANGUNAN

4. RPJMN 2010 - 2014

5. Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2010 –2014

6. Kondisi Umum Aparatur Negara

2

Page 3: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

3

7. Permasalahan Aparatur Negara

8. Sasaran Pembangunan Aparatur

9. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Aparatur

10.Sekilas ttg Grand Design & Road Map Reformasi Birokrasi (De Tatalaksana Kemen PAN & RB)

11.Sekilas ttg Asean – China Free Trade Area

12.Penutup

3

Page 4: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

4

Page 5: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

5

PEMBUKAAN UUD 1945 :

1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA;

2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM;

3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA; DAN

4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA …

RPJPN

2005 – 2025

(UU No. 17 Thn 2007)

RPJMN

2005-2009

RPJMN

2010-2014

RPJMN

2015-2019

RPJMN

2020-2025

RPJMD -

RPJMD

Page 6: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

6

RPJMN

2005-2009

RPJMN

2010-2014

RPJMN

2015-2019

RPJMN

2020-2025

MENATA KEMBALI NKRI;

MEMBANGUN INDONESIA

YANG AMAN DAN

DAMAI,

YANG ADIL DAN

DEMOKRATIS,

DENGAN TINGKAT

KESEJAHTERAAN

YANG LEBIH BAIK

MEMANTAPKAN PENATAAN

KEMBALI NKRI;

MENINGKATKAN KUALITAS SDM,

MEMBANGUN KEMAMPUAN

IPTEK,

MEMPERKUAT DAYA SAING

PEREKONOMIAN

? ? ?

Page 7: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

7

RPJMN

2010 – 2014

(Perpres No. 5 Thn 2010)

RKP / APBN

2010

RKP / APBN

2011

RKP /APBN

2014

. . .

Page 8: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

RPJPN

2005 – 2025(UU No. 17 Thn 2007)

RPJMN

2010-2014

- Proses PARTISIPATIF

- Proses TEKNOKRATIS

- Proses BOTTOM - UP

Visi – Misi

Capres – Cawapres

Terpilih

RPJMN 2010-2014

(Perpres No. 5 Thn 2010)

8

Page 9: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH & SETIAP MENTERI

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Prioritas Nasional

Kabinet Indonesia Bersatu

II 2009-2014

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

PRIORITAS BIDANG POLHUKAM

PRIORITAS BIDANG EKONOMI

PRIORITAS BIDANG KESRA

9

Page 10: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

10

Page 11: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Terwujudnya masyarakat yangsejahtera, demokratis dan berkeadilan

Kualitas Penyelenggaraan Negara (Governance)

Pe

rtu

mb

uh

an

Pe

me

rata

an

Keadilan dan

kepastian hukumPemerintahan yang

demokratis

Birokrasi yang bersih, efektif, efisien,

akuntabel, dan melayaniTertib, aman, dan

berdaulat

Kedudukan Birokrasi dalam Pembangunan

11

Pemerintah melaksanakan pembangunan untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat, demokrasi,

dan keadilan untuk semua

Pembangunan dilakukan melalui upaya

simultan: menciptakan pertumbuhan ekonomi

dan sekaligus menciptakan pemerataan hasil

pembangunan

Upaya menciptakan pertumbuhan dan

pemerataan akan berhasil bila ditopang oleh

antara lain penyelenggaraan pemerintahan yang

berkualitas, dengan ciri: demokratis, terdapat

keadilan dan kepastian hukum, tersedia

birokrasi dengan pelayanan publik yang

berkualitas, dan adanya suasana aman, tertib

dan berdaulat.

11

Page 12: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

3. Hubungan antara Governance dng Development Outcomes

Banyak studi menghubungkan antara kualitas governance dengan hasilpembangunan (development outcomes). Salah satunya adalah studiyang dilakukan oleh Bank Dunia. Bank Dunia melakukan studi yangmenghubungkan antara skor Governance Index dari berbagai negaradengan hasil pembangunannya. Hasil pembangunan menggunakanindikator:

• Income per capita, pendapatan per kapita

• Infant mortality rate, tingkat kematian bayi

• Adult literacy rate, tingkat melek huruf

Hasil studi menunjukkan korelasi yang signifikan antara kualitasgovernance dengan development outcomes.

Semakin baik kualitas governance sebuah negara, semakin baik pulaincome per capita-nya, semakin rendah tingkat infant mortality-nya,dan semakin baik adult-literacy-nya.

12

12

Page 13: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Governance IndicatorsBanyak indikator untuk mengukur kualitas governance sebuah negara/pemerintahan, antara lain yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

• Voice and accountability is a measure of "various aspects of the political process, civil liberties and political rights, measuring the extent to which citizens of a country are able to participate in the selection of governments.“ The Voice and Accountabilty index is comprised of indicators that measure political rights, civil liberties, fairness and regularity of elections, and the freedom of the press.

• Political instability and violence is a measure of "perceptions of the likelihood that the government will be destabilized or overthrown by possibly unconstitutional and/or violent means, including domestic violence and terrorism." Low scores in this variable indicate that citizens cannot count upon continuity of government policy or the ability to peacefully select and replace those in power. The Political Stability index is comprised of indicators that measure political violence, prevalence of torture and kidnapping, existing or threat of insurrection, and the perceived degree to which the government is able to survive against such threats.

• Government Effectiveness is a measure of "the quality of public service provision, the quality of the bureaucracy, the competence of public servants, and the independence of the civil service from political pressures." This index describes the ability of governments to effectively deliver public services and make policy. The Government Effectiveness index is comprised of indicators that measure the efficiency and impartiality of the civil service and the quality of public infrastructure and the bureaucratic framework.

13

13

Page 14: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Governance Indicators Lanjutan....

• Control of corruption is a measure of "perceptions of corruption, conventionally defined as the exercise of public power for private gain." The authors of the paper argue that corruption stems from a lack of respect for the country and its institutions by both government officials and the private sector, thus representing a failure in governance. The Control of Corruption index is comprised of indicators that measure transparency of governance, public perception of corruption, and perceived patterns of nepotism and cronyism.

• Quality of regulation is a measure of "the incidence of market unfriendly policies such as price controls or inadequate bank supervision, as well as perceptions of the burdens imposed by excessive regulation in areas such as foreign trade and business development." It attempts to describe the degree to which governments create an atmosphere that encourages trade and foreign investment. The Regulatory Quality index includes variables that measure government policies towards trade, foreign investment, exchange rates, and access to information regarding laws and corporate and financial regulations.

• Rule of law is a measure of "the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society." The degree to which a society's atmosphere is conducive to regular, orderly social and economic activity and the protection of private property is an important measure of government effectiveness. The Rule of Law index is comprised of indicators that measure perceptions of the incidence of crime, judicial quality and honesty, and the enforceability of contracts.

14

14

Page 15: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

GOVERNANCE AND PER CAPITA INCOMES

15

15

Page 16: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

GOVERNANCE AND PER CAPITA INCOMES (2)

16

16

Page 17: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

GOVERNANCE AND INFANT MORTALITY

17

17

Page 18: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

GOVERNANCE AND INFANT MORTALITY (2)

18

18

Page 19: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

GOVERNANCE AND ADULT LITERACY

19

19

Page 20: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

GOVERNANCE AND ADULT LITERACY (2)

20

20

Page 21: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Bagaimana Kualitas GOVERNANCE Kita ???

• Meningkat dari Tahun ke Tahun, namun tidak/belum signifikan

• Skornya masih rendah

• Di tingkat ASEAN, pada berbagai indikator yang ada, pada umumnya masih di bawah Thailand dan Malaysia;seringkali di bawah Phillipina dan Vietnam.

21

21

Page 22: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Control of Corruption Index

22

NEGARA TAHUN

2004 2005 2006 2007

Singapore 2,33 2,19 2,20 2,20

Brunei 0,39 0,25 0,24 0,23

Malaysia 0,37 0,26 0,30 0,19

Thailand -0,21 -0,19 -0,28 -0,44

Vietnam -0,79 -0,77 -0,75 -0,69

Indonesia -0,92 -0,88 -0,78 -0,72

Philippines -0,60 -0,61 -0,78 -0,79

Laos -1,05 -1,11 -1,07 -1,00

Cambodia -1,02 -1,13 -1,17 -1,08

NEGARA TAHUN

2004 2005 2006 2007

Singapore 2,26 2,17 2,22 2,41

Malaysia 0,97 1,01 0,99 1,07

Brunei 0,07 0,57 0,76 0,84

Thailand 0,29 0,40 0,25 0,16

Philippines -0,21 -0,08 -0,06 -0,01

Vietnam -0,43 -0,29 -0,38 -0,41

Indonesia -0,43 -0,46 -0,44 -0,41

Laos -0,94 -1,04 -0,86 -0,81

Cambodia -0,90 -0,92 -0,97 -0,82

Government Effectiveness Index

22

Page 23: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Rule of Law Index

23

NEGARA TAHUN

2004 2005 2006 2007

Singapore 1,81 1,81 1,76 1,79

Malaysia 0,54 0,56 0,55 0,53

Brunei 0,38 0,32 0,29 0,30

Thailand 0,05 0,10 0,00 -0,06

Vietnam -0,53 -0,41 -0,51 -0,53

Philippines -0,64 -0,44 -0,48 -0,59

Indonesia -0,82 -0,86 -0,77 -0,71

Laos -1,00 -1,03 -0,94 -0,96

Cambodia -1,20 -1,14 -1,14 -1,06

NEGARA TAHUN

2004 2005 2006 2007

Singapore 1,82 1,80 1,76 1,87

Brunei 1,19 0,95 0,96 1,00

Malaysia 0,48 0,52 0,51 0,53

Thailand 0,23 0,41 0,23 0,11

Philippines -0,25 -0,05 -0,12 -0,13

Indonesia -0,63 -0,48 -0,31 -0,30

Vietnam -0,49 -0,57 -0,58 -0,43

Cambodia -0,52 -0,50 -0,61 -0,51

Laos -1,23 -1,20 -1,15 -1,08

Regulatory Quality Index

23

23

Page 24: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Voice and Accountability Index

24

NEGARA TAHUN

2004 2005 2006 2007

Philippines 0,03 0,04 -0,11 -0,17

Indonesia -0,31 -0,16 -0,20 -0,17

Singapore 0,02 0,04 -0,37 -0,43

Malaysia -0,25 -0,17 -0,54 -0,55

Thailand 0,12 0,03 -0,60 -0,61

Cambodia -0,87 -1,00 -0,87 -0,87

Brunei -0,82 -0,99 -1,08 -1,08

Vietnam -1,39 -1,43 -1,58 -1,61

Laos -1,55 -1,67 -1,64 -1,66

NEGARA TAHUN

2004 2005 2006 2007

Brunei 1,36 1,26 1,22 1,21

Singapore 1,11 1,15 1,29 1,17

Vietnam 0,19 0,36 0,42 0,31

Malaysia 0,26 0,47 0,32 0,20

Laos -0,59 -0,30 0,01 0,00

Cambodia -0,47 -0,50 -0,40 -0,43

Thailand -0,46 -0,65 -0,93 -1,07

Indonesia -1,57 -1,29 -1,25 -1,13

Philippines -1,24 -1,07 -1,33 -1,38

Political Stability and Absenceof Violence Index

24

24

Page 25: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Menyadari pentingnya peranan Aparatur/

Birokrasi untuk menunjang Keberhasilan

Pembangunan di berbagai bidang,

Pembangunan Aparatur menjadi Prioritas

Pertama di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2015.25

Rencana Pembangunan di Bidang Aparatur

25

Page 26: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

26

4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH NASIONAL

2010-2014

(INPRES NO. 5 TAHUN 2010)

highlight pada Pembangunan Aparatur

26

Page 27: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pokok-pokok Arah Kebijakan

Pembangunan Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan

Kesejahteraan (prosperity), Demokrasi (democracy) dan Keadilan (justice).

6 Kebijakan dan Strategi Dasar dalam Pembangunan untuk Semua (development for all), yaitu:

1. Pembangunan harus bersifat inklusif.

2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.

3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geo-ekonomi secara nasional.

4. Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.

5. Keserasian antara Pertumbuhan dan Pemerataan (pro growth, pro job, pro poor).

6. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.27

27

Page 28: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pendekatan Baru dalam PenyusunanRPJMN 2010-2014

Difokuskan pada :

11 Prioritas Nasional (Visi – Misi Presiden – Wapres) 3 Kelompok Prioritas Lainnya (Polhukam, Ekonomi,

Kesra) hasil National Summit

Menyusun rencana kerja yang implementatif :

Berdasarkan ketersediaan anggaran (pagu indikatif)dalam Jangka Menengah (MTEF / KPJM)

Jelas indikator dan sasaran yang ingin dicapai

Jelas institusi penanggungjawab dan pelaksananya

Reward & Punishment :

Pengurangan Anggaran pada Tahun berikutnya

Ada “New Initiatives” 28

28

Page 29: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Proses Penyusunan RPJMN 2010-2014

• Partisipatif. Dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai

stakeholders; antara lain Musrenbang (Desa, Kab/Kota,

Prov & Nas) dan National Summit.

• Teknokratik. Dilakukan berdasarkan analisis obyektif dan

ilmiah, melalui evaluasi, kajian, diskusi, seminar, dan lain-

lainmekibatkan TEKNOKRAT

• Politik. Mengakomodasi Visi dan Misi Presiden yang terpilih

secara politik.

• Bottom-Up. Dari Tkt Desa sampai dengan Tkt Nasional

29

29

Page 30: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

• BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL

– Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

– Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Ekonomi Makro

• BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG

– Sinergi pembangunan antarbidang

– Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup)

• BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

– Sinergi Pembangunan Pusat – Daerah dan Antar Daerah

– Isu-isu Pembangunan Wilayah (7Wilayah)

DOKUMEN RPJMN 2010 – 2014

30

30

Page 31: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I-II-III

1.Buku I: Prioritas Nasional dijabarkan dalam arah kebijakan bidang dalam Buku II, dan kebijakan regional dalam Buku III.

2.Buku II: Arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan dilaksanakan di wilayah.

3.Buku III: Arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah atas bidang pembangunan yang dibutuhkan.

Prioritas BidangSosbud

Ekonomi

IPTEK

Sarana Prasarana

Politik

Hankam

Hukum dan Aparatur

Wilayah & Tata Ruang

SDA & LH

Prioritas RegionalSumatera

Jawa-Bali

Kalimantan

Sulawesi

Nusa Tenggara

Maluku

Papua

VISI-MISI

SBY-BOEDIONO

11 Prioritas

Nasional +

3 Prioritas

Nasional

Lainnya

RPJMN

2010-2014

I

II III

KETERKAITAN ANTARA BUKU I, II DAN III

RPJMN 2010 - 2014

31

31

Page 32: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

RPJMN 2010-2014

INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA

2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI

3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

VISI

MISI

1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI

4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

AGENDA

32

32

Page 33: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN

BERKEADILAN

Sejahtera

Demokratis

Berkeadilan

Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan

inklusif dan berkeadilan

Memantapkan konsolidasi demokrasi

Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta

pengurangan kesenjangan

RPJMN 2010 – 2014

33

33

Page 34: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT (1)

NO. PEMBANGUNAN SASARAN

Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun

Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen

b) Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun

c) Tingkat Pengangguran 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014

d) Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014

34

34

Page 35: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

SASARAN PEMBANGUNAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT (2)Pendidikan

Status Awal

(tahun 2008)

Target tahun

2014

a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke

atas (tahun)7,50 8,25

b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas

(persen)5,97 4,18

c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (persen) 95,14 96,0

d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (persen) 72,28 76,0

e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (persen) 64,28 85,0

f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen) 21,26 30,0

g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial

ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

Kesehatan

a) Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0

b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran

hidup228 118

c) Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24

d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk)

pada anak balita (persen)18,4 < 15,035

35

Page 36: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

SASARAN PEMBANGUNAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT (3)

NO. PEMBANGUNAN SASARAN

Pangan

a) Produksi Padi Tumbuh 3,22 persen per tahun

b) Produksi Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun

c) Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun

d) Produksi Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun

e) Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 persen per tahun36

36

Page 37: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

SASARAN PEMBANGUNAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT (4)

NO. PEMBANGUNAN SASARAN

Energi

a) Peningkatan kapasitas

pembangkit listrik

3.000 MW pertahun

b) Meningkatnya rasio

elektrifikasi

Pada tahun 2014 mencapai 80 persen

c) Meningkatnya rasio desa

berlistrik

Pada tahun 2014 mencapai 98 persen

d) Meningkatnya produksi

minyak bumi

Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel

perhari

e) Peningkatan pemanfaatan

energi panas bumi

Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW

37

37

Page 38: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

SASARAN PERKUATAN

PEMBANGUNAN DEMOKRASI

NO. PEMBANGUNAN SASARAN

1 Meningkatnya

kualitas demokrasi

Indonesia

• Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi

berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik

rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan

kepatuhan terhadap pranata hukum;

• Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;

• Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;

• Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis.

Pada tahun 2014

• Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 10038

38

Page 39: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN

HUKUM

1 Tercapainya suasana dan

kepastian keadilan melalui

penegakan hukum (rule of

law) dan terjaganya ketertiban

umum.

1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk

merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan

keamanan dalam berinteraksi dan mendapat

pelayanan dari para penegak hukum

2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik

kepada aparat dan lembaga penegak hukum

3) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga

kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan

aman serta efisisen

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0

yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

NO. PEMBANGUNAN SASARAN

39

Page 40: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

40

Page 41: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Untuk Mencapai Sasaran Pembangunan

di dalam RPJMN Ditetapkan:

• Prioritas Nasional : 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya dalam Bidang Polhukkam, Kesra, dan Perekonomian yang tertuang di dalam BUKU I.

• Prioritas Bidang Pembangunan : yang terdiri dari 9 Bidang Pembangunan, yaitu (1) Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, (2)Bidang Ekonomi, (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Bidang Sarana dan Prasarana,

(5) Politik, (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan, (7) Bidang Hukum dan Aparatur, (8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang, (9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Di samping ke 9 bidang pembangunan itu, strategi pembangunan bidang diperkuat dengan Bab tentang Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pengarus-utamaan. Semua itu dituangkan dalam BUKU II.

• Strategi Pembangunan Wilayah, yang terdiri dari 7 wilayah kepulauan : Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB-NTT, Maluku, dan Papua, yang dituangkan di dalam BUKU III.

41

41

Page 42: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

BUKU I : PRIORITAS

NASIONAL

42

42

Page 43: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Percepatan Pembangunan

• Infrastruktur Fisik (5,6,8,10)

Tambahan AnggaranPPP

• Perbaikan Infrastruktur Lunak (1,7)

DeregulasiReformasi Birokrasi

• Penguatan Infrastruktur Sosial (2,3,4)Penanggulangan Kemiskinan

Terintegratif

• Pembangunan Kreativitas (11)

Sumber pertumbuhan masa depan

11

Pri

ori

tas

Nas

ion

alK

abin

etIn

do

ne

sia

Be

rsat

uII

20

09

-20

14 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pri

ori

tas

Lain

nya

PRIORITAS NASIONAL43

Page 44: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

SUBSTANSI INTI K/L

STRUKTUR (PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT)Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014.

Penanggung JawabWakil Presiden

Bekerja sama dengan1. Menneg PAN &

Reformasi Birokrasi 2. Mensesneg 3. Mendiknas 4. Menperin 5. Menperdag6. Menneg KUKM 7. Menteri ESDM 8. Menteri KP 9. Menkeu10. Menneg PPN/ Kepala

Bappenas 11. Menneg BUMN 12. Menteri PU 13. Menhut 14. Mentan 15. Mendagri 16. Menristek 17. Menkumham 18. Kepala BPN 19. Sekretaris Kabinet

OTONOMI DAERAH (KONSOLIDASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH)Penataan otonomi daerah melalui: 1) Penghentian /pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

SUMBER DAYA MANUSIA (MEMANTAPKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS MERIT UNTUK MENCIPTAKAN PEGAWAI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, DAN MELAYANI)Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011.

REGULASI (MEMANTAPKAN KUALITAS REGULASI)Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.

SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH (MEMANTAPKAN SINERGI ANTARA PUSAT DAERAH)Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

PENEGAKAN HUKUM (MENINGKATKAN INTEGRASI DAN INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM)Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum

DATA KEPENDUDUKAN (MEMASTIKAN TERSEDIANYA DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT BERBASIS TIK)Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLATema Prioritas : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu,

penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayananpublik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintahyang memadai, dan data kependudukan yang baik.

44

Page 45: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

BUKU II : STRATEGI

PEMBANGUNAN BIDANG

45

45

Page 46: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Buku II:

Arah dan Strategi Kebijakan

Bidang-bidang Pembangunan

BAB 1 Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang

BAB 2 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

BAB 3 Bidang Ekonomi

BAB 4 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

BAB 5 Bidang Sarana Prasarana

BAB 6 Bidang Politik

BAB 7 Bidang Pertahanan dan Keamanan

BAB 8 Bidang Hukum dan Aparatur

BAB 9 Bidang Wilayah dan Tata Ruang

BAB 10 Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup

BAB 11 Sistem Pendukung Manajemen Nasional 46

46

Page 47: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

PEMBANGUNAN APARATUR

(TERDAPAT DI DALAM BAB VIII: HUKUM DAN APARATUR)

A.Kondisi Umum

B.Permasalahan dan Sasaran

C.Arah dan Strategi Kebijakan

47

47

Page 48: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

6. KONDISI UMUM APARATUR

Menggambarkan pencapaian

Pembangunan Aparatur 2004-2009,

dalam hal :

Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Bersih dan Bebas KKN;

Kualitas Pelayanan Publik; dan

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Birokrasi.48

48

Page 49: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas

KKN

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan

hasil yang nyata.

IPK Indonesia, telah menunjukkan peningkatan dari

tahun ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun

1999 menjadi 2,8 pada tahun 2009.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara makin

meningkat, yang dicerminkan dari opini BPK atas

laporan keuangan Instansi pemerintah.

49

49

Page 50: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

dan Bebas KKN Lanjutan…

GRAFIK 8.2

PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA

50

50

Page 51: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

dan Bebas KKN Lanjutan…TABEL 8.1

PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL)2006--2008

Uraian

2006 2007 2008

Jumlah

K/L

% Jumla

h K/L

% Jumla

h K/L

%

Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP)

7 8,75 16 19,75 35 42,17

Wajar Dengan Pengecualian

(WDP)

37 53,75 31 38,27 30 36,14

Tidak Memberikan Pendapat

(TMP)

36 45,00 33 40,74 18 21,69

Tidak Wajar (TW) 0 0,00 1 1,23 0 0,00

Jumlah 80 100 81 100 83 100

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009, BPK-RI 51

51

Page 52: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

dan Bebas KKN Lanjutan…

TABEL 8.2PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

2006--2008

Uraian

2006 2007 2008*)

Jumlah

Pemda

% Jumlah

Pemda

% Jumlah

Pemda

%

Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP)

3 0,65 4 0,86 8 2,73

Wajar Dengan Pengecualian

(WDP)

326 70,41 283 60,60 217 74,06

Tidak Memberikan Pendapat

(TMP)

106 22,89 122 26,12 47 16,04

Tidak Wajar (TW) 28 6,05 58 12,42 21 7,17

Jumlah 463 100 466 100 293 100

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009, BPK-RI. *) Data per 31 Juli 2009. Data Semester II Tahun 2009 belum terbit.

52

52

Page 53: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pelayanan Publik

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat telah

menunjukkan kemajuan yang berarti, salah satunya

ditunjukkan dengan skor integritas pelayanan publik

KPK.

Pada tahun 2007, rata-rata skor integritas dari

instansi pusat adalah 5.53, sedangkan pada tahun

2008 meningkat menjadi 6.84. Namun, pada tahun

2009 kembali menurun menjadi 6,64 dari skala 10.

Untuk unit pelayanan publik di daerah, survei

integritas pelayanan publik baru dilakukan pada

tahun 2008, yang skor integritasnya secara rata-rata

dari unit pelayanan publik yang disurvei adalah 6.69.53

53

Page 54: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pelayanan Publik Lanjutan…

GRAFIK 8.3PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK

2007--2009

5.53

6.84 6.646.69

6.46

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009

pusat daerah

Sumber: KPK (diolah)54

54

Page 55: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pelayanan Publik Lanjutan…

TABEL 8.3PERKEMBANGAN JUMLAH ONE STOP SERVICE (OSS)

DI DAERAH

Daerah 2004 2005 2006 2007 2008

Propinsi - - - - 2

Kabupaten - 5 70 217 234

Kota - 1 25 69 93

Total - 6 95 286 329

Sumber: Kementerian Negara PAN dan RB, 2009

55

55

Page 56: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah mengalami

kemajuan dari tahun ke tahun.

Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi yang

dinilai akuntabel kinerjanya semakin meningkat. Hal ini

sekaligus menunjukkan meningkatnya efektifitas instansi

pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya.

Berdasarkan indikator Government Effectiveness yang

diterbitkan World Bank (Indeks Efektivitas Pemerintahan),

Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004 dan

meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008. Ini memperlihatkan

kemajuan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah.

56

56

Page 57: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja BirokrasiLanjutan….

GRAFIK

PERKEMBANGAN SKOR GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDONESIA

Sumber : The World Bank 2009 (diolah)57

57

Page 58: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

7. PERMASALAHAN APARATUR

NEGARA

58

58

Page 59: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dan hasilnya

pun telah mulai dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus

diselesaikan lebih lanjut.

IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya masih

rendah (2,8 dari 10). Di samping itu, skor tersebut masih relatif rendah

jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun semakin

menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, kualitasnya masih perlu

banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat hingga saat ini

masih disclaimer, demikian pula sebagian besar opini LK pemerintah

daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.59

59

Page 60: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Bersih dan Bebas KKN Lanjutan…

SKOR IPK NEGARA-NEGARA DI ASEAN

(2004-2009)

NO NEGARANilai Negara-negara Anggota ASEAN

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 Singapore 9.3 9.4 9.4 9.3 9.2 9.2

2 Brunei Darussalam - - - - - 5.5

3 Malaysia 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 4.5

4 Thailand 3.6 3.8 3.6 3.3 3.5 3.4

5 Indonesia 2.0 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8

6 Vietnam 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7

7 Philipines 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3 2.4

8 Cambodia - 2.3 2.1 2.0 1.8 2.0

9 Laos - 3.3 2.6 1.9 2.0 2.0

10 Myanmar 1.7 1.8 1.9 1..4 1.3 1.4

Sumber: Transparency International (diolah)

60

60

Page 61: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pelayanan Publik

• Pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai

dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan

masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

• Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk

instansi pusat, dan 6,69 untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor

integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik,

seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses

pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi,

keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan

pengaduan masyarakat.

• Indeks kemudahan berusaha menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat

memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau

akan berbisnis di Indonesia, berdasarkan penilaian yang objektif terhadap

regulasi berusaha dari negara-negara yang disurveinya yang secara

langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi.61

61

Page 62: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pelayanan Publik Lanjutan…

PERINGKAT DOING BUSINESS NEGARA-NEGARA ASEAN

NO NEGARA

PERINGKAT NEGARA ANGGOTA ASEAN

2006 2007 2008 2009 2010

175

Negara

178

Negara

181

Negara

181

Negara

183

Negara

1 Singapura 1 1 1 1 1

2 Thailand 17 15 19 13 12

3 Malaysia 21 24 25 20 23

4 Vietnam 94 91 87 92 93

5 Brunei 66 79 83 88 96

6 Indonesia 130 123 127 129 122

7 Philipina 135 133 136 140 144

8 Kamboja 146 145 150 135 145

9 Laos 147 159 164 165 167

Sumber: International Finance Corporation (diolah) 62

62

Page 63: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pelayanan Publik Lanjutan…

TABEL 8.6

PERBANDINGAN JUMLAH HARI YANG DIBUTUHKAN

UNTUK MEMULAI USAHA (STARTING A BUSINESS)

NO NEGARA

TAHUN

2005 2006 2007 2008 2009

1 Singapore 8 6 6 5 4

2 Thailand 33 33 33 33 8

3 Malaysia 30 30 30 24 13

4 Philippines 50 48 48 58 15

5 Vietnam 56 50 50 50 50

7 Indonesia 151 151 97 105 76

8 Cambodia 94 86 86 86 85

9 Laos 198 198 192 103 103

Sumber: International Finance Corporation (diolah)63

63

Page 64: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Pelayanan Publik Lanjutan…

PERBANDINGAN PERIJINAN USAHA DI INDONESIA, THAILAND, DAN RATA-RATA REGIONAL TAHUN 2008

Sumber: Bank Dunia, diolah 64

64

Page 65: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Kapasitas dan AkuntabilitasKinerja Birokrasi

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak

dikeluhkan. Memang Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun dalam penilaian government effectiveness yang dilakukan

oleh Bank Dunia, yaitu berdasarkan indikator tersebut Indonesia

memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, dan

-0,29 pada tahun 2008. Namun, nilai itu masih terlalu rendah, dan

masih tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai

oleh negara-negara tetangga. Dalam hal ini, efektivitas

pemerintahan di Indonesia masih di bawah efektivitas pemerintahan

Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan masih adanya

permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti

kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat

pemerintah.

Berdasarkan penilaian terhadap LAKIP, jumlah instansi yang di nilai

akuntabel baru mencapai 31,08 % pada pemerintah pusat. 65

65

Page 66: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Lanjutan…

PERBANDINGAN SKOR GOVERNMENT EFFECTIVENESS

NEGARA-NEGARA ASEAN

NO. NEGARASKOR

2004 2005 2006 2007 2008

1 Singapore 2.23 2.13 2.29 2.45 2.53

2 Malaysia 0.99 0.99 0.99 1.06 1.13

3 Brunei Darussalam 0.06 0.59 0.77 0.86 0.89

4 Thailand 0.22 0.36 0.25 0.17 0.11

5 Philippines -0.28 -0.11 -0.09 -0.04 0.00

6 Indonesia -0.43 -0.46 -0.37 -0.39 -0.29

7 Vietnam -0.50 -0.30 -0.34 -0.35 -0.31

8 Cambodia -0.89 -0.92 -0.90 -0.86 -0.81

9 Laos -0.92 -1.01 -0.79 -0.87 -0.84

Sumber: Governance Matters VIII; Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008,Daniel, Kaufmann. Aart Kraay, Massimo Mastruzzi 66

66

Page 67: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

8. SASARANPEMBANGUNAN APARATUR

67

67

Page 68: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih

dan bebas KKN yang ditandai dengan :

Sasaran Status Awal Tahun 2014

Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi 2,8

(tahun 2009)

5,0

Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pemberantasan Korupsi di provinsi/

kabupaten/kota

72,7%

(provinsi 2009)

100%

Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementrian/Lemabaga (LKK) dengan status

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

42,17%

(IHPS I 2009)

100%

Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP)

2,73%

(IHPS I 2009)

60%

68

68

Page 69: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

publik kepada penduduk dan masyarakat

yang ditandai dengan :

Sasaran Status Awal Tahun 2014

Meningkatnya skor Integritas Pelayanan

Publik pada unit layanan di instansi pusat

6,64

(tahun 2009)

8,0

Meningkatnya skor Integritas Pelayanan

Publik pada unit layanan di instansi daerah

6,46

(tahun 2009)

8,0

Meningkatnya Peringkat Kemudahan

Berusaha.

122

(tahun 2009)

75

69

69

Page 70: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai dengan :

Sasaran Status Awal Tahun 2014

Meningkatnya skor Indeks Efektivitas

Pemerintahan

- 0,29

(tahun 2008)

0,5

(skala -2,5

s/d 2,5)

Instansi pemerintah yang akuntabel 24%

(tahun 2009)

80%

70

70

Page 71: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR

PRIORITAS: TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG

SEMAKIN BAIK

Peningkatan EfektifitasPeraturan Perundang-Undangan

Peningkatan Kinerja Lembagadi Bidang Hukum

DAYASAING NASIONALMENINGKAT

Peningkatan Penghormatan,Pemajuan dan Penegakan HAM

Peningkatan KualitasPelayanan Publik

PeningkatanPenyelenggaraanPemerintahan yang Bersihdan Bebas KKN

Peningkatan Kapasitas danAkuntabilitas Birokrasi

Pemantapan PelaksanaanReformasi Birokrasi Instansi

KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

DAMPAK: KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM , SERTA

PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

FOKUS PRIORITAS(OUTCOME)

Ke

giat

an p

rio

rita

s u

ntu

k m

asin

g-m

asi-

mas

ing

foku

s p

rio

rita

s d

en

gan

ind

ikat

or

ou

tpu

t

71

71

Page 72: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

9. ARAH KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI PEMBANGUNAN APARATUR

72

Page 73: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Bersih dan Bebas KKN

Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya.

Pencegahan KKN melalui penegakan sistem

integritas aparatur negara.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan.

73

Page 74: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Memperkuat manajemen dan sistem

pelayanan publik nasional.

Penerapan standar pelayanan minimal

pelayanan publik.

Pengembangan sistem evaluasi kinerja

pelayanan publik.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

74

Page 75: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Penataan kelembagaan instansi pemerintah

sejalan dengan prinsip structure follow function.

Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk

mendukung peningkatan efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas dalam proses kerja

pemerintahan.

Peningkatan profesionalisme, netralitas dan

kesejahteraan SDM aparatur.

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

3. Peningkatan Kapasitas dan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

75

Page 76: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Peningkatan koordinasi pelaksanaan

reformasi birokrasi instansi.

Pemberdayaan SDM aparatur untuk

mendukung pelaksanaan reformasi

birokrasi instansi.

Perluasan reformasi birokrasi pada

instansi pemerintah pusat dan

daerah.

4. Pemantapan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

76

Page 77: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

77

BEBERAPA KEGIATAN PRIORITASDALAM

PEMBANGUNAN APARATUR

77

Page 78: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

78

1. STRUKTUR (PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH)Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambatlambatnya 2014:

No KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

1 Koordinasi perencanaan dan evaluasi program Kelembagaan

Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN

2010

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

2014

2 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

2014

3 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang Perekonomian

2014

4 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II

2014

5 Pengembangan kebijakan, koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi Pemerintah lainnya, bidang Kesra

2014

6 Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan reformasi birokrasi

2014

7 Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP

Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tataksana

90% pada 2014

78

Page 79: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

79

2. SUMBER DAYA MANUSIAPenyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011

No KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

1 Penyusunan kebijakanperencanaan SDM aparatur

Tersusunnya kebijakan (PP) tentangsistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

1 PP pada 2011

Tersusunnya kebijakan (PP) tentangKebutuhan Pegawai (Formasi)

1 PP pada 2011

2 Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur

Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara).

1 UU dan PP pada 2012

Tersusunnya kebijakan tentang pola dasarkarir PNS

1 Perpres pada 2010

Tersusunnya kebijakan tentang penilaiankinerja pegawai (SKP)

1 PP pada 2010

Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural

1 Perpres pada 2010

Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS 1 PP pada 2011

Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural

1 PP pada 2011

79

Page 80: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

80

No KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

3 Pengembangan kebijakankesejahteraan SDM aparatur

Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) ttgremunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri

1 UU pada 2010

Tersusunnya kebijakan sistem pensiunPNS

1 PP pada 2011

Tersusunnya kebijakan ttg sistempengelolaan dana pensiun PNS

1 PP pada 2010

80

Page 81: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

81

3. SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAHPenetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

No KEGIATANPRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

1 Koordinasi perencanaan danevaluasi program pelayananpublik

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dariUU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

5 PP dan 1 Perpres pada 2010

2 Peningkatan koordinasi danevaluasi pelayanan di bidangkesejahteraan sosial

Terlaksananya penilaian, monitoring danevaluasi pelayanan publik

2010

Tersusunnya kebijakan percepatanpeningkatan kualitas pelayanan publik

2010

Terlaksananya asistensi untuk mendorongpenerapan OSS/PTSP

95% pada 2014

3 Peningkatan koordinasi danevaluasi pelayanan publik dibidang pemerintahan umum,hukum dan keamanan

Terlaksananya kompetisi antar unitpelayanan publik/antar instansi danPemerintah Daerah

350 unit dan 120 kab/kota pada 2014

81

Page 82: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN

DALAM RPJMN 2010-2014(Buku II, Bab 1)

• Pengarusutamaan Pembangunan

Berkelanjutan

• Pengarusutamaan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

• Pengarusutamaan Gender 82

82

Page 83: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

• Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten

dan berkelanjutan oleh sebuah negara mempunyai peranan yang

sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional,

dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara

efektif dan efisien.

• Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus

dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendaliannya.

• Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud

dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,

pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat

keberhasilan pembangunan. 83

83

Page 84: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Lanjutan …

• Untuk memastikan bahwa kebijakan nasional di bidang Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik diimplementasikan di tingkat

K/L, setiap K/L diharapkan menerapkan indikator Pengarus-

Utamaan di bidang Tata Kelola Pemerintahan yang baik di

dalam Renstra K/L masing-masing.

• Bila belum terakomodasi di dalam Renstra K/L diharapkan

indikator Pengarus-Utamaan di bidang Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik diakomodasi di dalam Renja K/L.

• Tujuannya untuk memastikan tercapainya:

(1) Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN,

(2) Pelayanan Publik yang Berkualitas, serta

(3) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.84

84

Page 85: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Indikator Pengarusutamaan

No.Isu/Kebijakan

NasionalKebijakan instansi Indikator di setiap instansi

Sasaran

2014

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN ( 9 )

1 Penegakan disiplin

PNS di seluruh

instansi pemerintah

Penegakan peraturan

mengenai disiplin PNS

- Tersedianya sistem

penegakan disiplin yang

efektif

- % Pelanggaran disiplin

mendapatkan sanksi

100%

2 Penerapan pakta

integritas bagi

pejabat pemerintah

Penerapan pakta integritas

bagi pejabat Eselon I, II,

dan III

% pejabat telah

menandatangani dan

melaksanakan pakta

integritas

100%

3 Kepatuhan

penyampaian

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara (LHKPN)

Mewajibkan pejabat untuk

melaporkan LHKPN

% pejabat yang telah

melaporkan LHKPN

100%

4 Kebijakan

antikorupsi

Mewajibkan pelaporan

gratifikasi

Tersedianya sistem

pelaporan

gratifikasi

100%

85

85

Page 86: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Indikator Pengarusutamaan Lanjutan…

No. Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansiSasaran

2014

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (lanjutan)

5 Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah

(SPIP)

Penerapan sistem

pengendalian internal yang

Efektif

Tersedia dan terlaksananya

sistem pengendalian internal

yang efektif

100%

6 Pengembangan

Sistem e-

Procurement

Nasional

Penerapan e-procurement

dalam pengadaan barang

dan jasa

% pengadaan menggunakan

eprocurement

75%

7 Tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK

Peningkatan tindak lanjut

atas temuan hasil

pemeriksaan

% temuan yang ditindaklanjuti 100%

8 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan Negara

Peningkatan akuntabilitas

pengelolaan anggaran dan

pelaporannya

Opini BPK atas LK K/L WTP

9 Pengaduan

masyarakat

Tindaklanjut pengaduan

masyarakat

- Tersedianya sistem

pengaduan masyarakat yang

efektif

- % Penyelesaian tindak lanjut

atas pengaduan yang

disampaikan masyarakat

100%

86

86

Page 87: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Indikator Pengarusutamaan Lanjutan…

No Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansiIndikator di setiap

instansiSasaran 2014

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ( 6 )

1 Penerapan Standar

Pelayanan pada Unit

Penyelenggara

Pelayanan Publik

Penerapan Standar

Pelayanan Publik untuk

seluruh unit

penyelenggara

pelayanan publik

% unit penyelenggara

pelayanan publik yang

sudah

menerapkan Standar

Pelayanan

100%

2 Penerapan Maklumat

Pelayanan pada unit

pelayanan publik

Menerapkan maklumat

pelayanan untuk unit

pelayanan publik

% unit pelayanan

publik yang

sudah menerapkan

maklumat

pelayanan

100%

3 Penerapan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

untuk pelayanan

utama dan investasi

Penerapan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Daerah

menerapkan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

(OSS)

100%

4 Penerapan

Manajemen

Pengaduan

Penerapan manajemen

pengaduan yang efektif

pada unit penyelenggara

pelayanan publik

% unit pelayanan

publik yang

menerapkan

manajemen

pengaduan yang efektif

100%

87

87

Page 88: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Indikator Pengarusutamaan Lanjutan…

No Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansiIndikator di setiap

instansiSasaran 2014

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (lanjutan)

5 Percepatan

peningkatan kualitas

pelayanan publik

Menyusun rencana

percepatan

peningkatan

kualitas pelayanan

publik

dan melaksanakannya

sesuai

batas waktu yang

ditetapkan

oleh Menteri yang

bertanggung jawab di

bidang pelayanan

publik

- Tersusunnya

rencana peningkatan

kualitas pelayanan

publik pada unit

penyelenggara

pelayanan publik

- Terlaksananya

rencana peningkatan

kualitas pelayanan

publik sesuai batas

waktu yang

ditetapkan

100%

6 Pelaksanaan evaluasi

dan penilaian terhadap

kinerja

pelayanan publik

Melaksanakan

monitoring,

evaluasi, dan penilaian

kinerja kepada unit

penyelenggara

pelayanan

publik yang ada

- Tersedianya sistem

evaluasi kinerja

pelayanan publik

- % Unit

Penyelenggara

Pelayanan Publik

yang mendapat

penilaian baik

90%

88

88

Page 89: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Indikator Pengarusutamaan Lanjutan…

NoIsu/Kebijakan

Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansi

Sasaran 2014

3. Peningkatan kapasitas birokrasi ( 6 )

1. Penataan

kelembagaan

instansi

pemerintah

Melakukan restrukturisasi

organisasi dan tata kerja

instansi untuk rightsizing

didasarkan visi, misi,

strategi dan analisis

obyektif, serta tupoksi.

% Tersusunnya struktur

kelembagaan (organisasi dan

tata kerja) yang proporsional,

efektif, efisien

100%

2. Penataan

ketatalaksanaan

instansi pemerintah

Penyederhanaan proses

bisnis dan penyusunan

SOP utama

% SOP utama telah tersusun

sesuai dengan proses bisnis

yang lebih sederhana

100%

3. Pemantapan kualitas

manajemen SDM

Penerapan manajemen

SDM

yang berkualitas

(transparan

dan berbasis

merit/kompetensi)

- Tersedianya sistem rekrutmen yang

transparan

- Tersedianya sistem penilaian kinerja

yang terukur

- Tersedianya sistem promosi dan

mutasi yang terbuka dan transparan

- Tersedianya sistem diklat berbasis

merit dan kompetensi

- Tersedianya sistem penegakan kode

etik yang efektif, disertai penerapan

reward and punishment

100%

89

89

Page 90: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Indikator Pengarusutamaan Lanjutan…

No Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansi Sasaran

2014

3. Peningkatan kapasitas birokrasi (lanjutan)

4. Pengembangan dan

penerapan e-

Government

Pengembangan dan

penerapan e-

Government

Tersusunnya rencana

penerapan e-Government

yang

konkrit dan terukur

100%

5. Sistem kearsipan dan

dokumentasi berbasis

TIK

Penerapan manajemen

kearsipan dan

dokumentasi

berbasis TIK

Manajemen kearsipan dan

dokumentasi sudah

dilaksanakan dengan sistem

berbasis TIK

100%

6. Penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Aparatur

Penerapan sistem

akuntabilitas kinerja

instansi

pemerintah

% penerapan SAKIP (renstra,

penilaian kinerja, kontrak

kinerja, pengendalian, dan

lainlain)

100%

90

90

Page 91: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

10. SEKILAS TENTANGKONSEP GRAND DESIGN DAN ROADMAP

REFORMASI BIROKRASI( Deputi Tata Laksana Kemen PAN & RB )

• Pada saat ini sedang disusun Grand Design dan Roadmap Reformasi

Birokrasi 2010-2025. Penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri PAN

dan RB, diharapkan terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres)

dalam waktu dekat.

• Saat ini juga sedang disusun Keputusan Presiden tentang Komite

Pengarah dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Direncanakan, Ketua

Tim Pengarah adalah Wakil Presiden dan Ketua Tim Reformasi Birokrasi

Nasional adalah Menteri PAN dan RB. Tugas Komite dan Tim adalah

menyelesaikan Grand Design dan Roadmap RB dan memastikan

pelaksanaannya.

91

CATATAN: Materi paparan tentang Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi berikut ini disalin dari Paparan Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian PAN dan RB pada Ratekpan dan Reformasi Birokrasi pada 2 Maret 2010.

91

Page 92: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

92

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua

Pidato Presiden (14 Agustus 2009):• Reformasi Gelombang kedua dimaksudkan untuk membebaskan

Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu dan diharapkan pada tahun 2025 Indonesia berada pada fase untuk benar-benar bergerak menuju negara maju

• proses reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah pusatharus selesai pada tahun 2011

Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi2010 - 2025

Latar Belakang92

Page 93: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

93

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN Tahun 2005 – 2025).

Lamp. UU 17/2007 Bab IV.1.2,huruf E angka 35, menyatakan

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang

lainnya

DASAR HUKUM antara lain:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 :

• Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik.

• Salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui : “pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi”.

93

Page 94: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

94

Grand Design dan RoadmapReformasi Birokrasi

GRAND DESIGN Reformasi Birokrasi adalah Rancangan Induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.

menjadi instrumen yang menghubungkan antara Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 – 2025 dengan langkah-langkah operasionalnya, utamanya periode 2010-2014

menjadi Kerangka Dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap) Reformasi Birokrasi selama periode lima tahunan secara Nasional

94

Page 95: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

95

Grand design dan RoadmapReformasi Birokrasi

ROADMAP Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan Rencana Rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.

memberikan kejelasan Arah, Acuan dan Persamaan Persepsi mengenai langkah-langkah Operasional Reformasi Birokrasi baik di K/L maupun di Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di masing-masing instansinya

95

Page 96: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

96

RPJPN2005 - 2025

RPJMN2010 - 2014

RPJMN2015 - 2019

RPJMN2020 - 2024

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI2010 - 2025

ROADMAPREFORMASI BIROKRASI

ROADMAPREFORMASI BIROKRASI

ROADMAPREFORMASI BIROKRASI

Keterkaitan Grand Design dan Roadmap dengan RPJPN 2005 –2025 dan RPJMN 2010 – 2014, RPJMN 2015 – 2019, dan RPJMN

2020 – 2025

96

Page 97: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

97

Kerangka Pikir Grand Design Reformasi Birokrasi

97

Page 98: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

98

Arah Kebijakan

Visi :Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Misi : Mewujudkan

birokrasi/manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, capable, akuntabel, transparan, demokratis, dan bebas KKN;

Meningkatkan integritas birokrasi pemerintah;

Mewujudkan pelayanan prima dan berkeadilan

Tujuan Reformasi Birokrasi :Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya organisasi, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan praktek KKN, penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan birokrasi yang semakin melibatkan partisipasi masyarakat

Sasaran Reformasi Birokrasi :Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah berikut: (1).landasan hukum dan regulasi; (2).organisasi; (3).tatalaksana; (4).manajemen SDM aparatur; (5). Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; (6).integritas aparatur; (7).sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; (8).kualitas pelayanan publik; (9).sistem monitoring dan evaluasi kinerja, dan pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.

98

Page 99: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

99

Pe

rub

ahan

Min

dse

t d

an C

ult

ure

Set Birokrasi yang

Bersih, dan Bebas KKN

Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan

SDM

Kelembagaan

Ketatalaksanaan

Pe

nye

mp

urn

aan

Ke

ran

gka

Ke

bij

akan

Nas

ion

al

Ref

orm

asi B

iro

kras

i

Monitoring Dan Evaluasi

MANAJEMEN PERUBAHAN

PR

OFI

L B

IRO

KR

ASI

20

25

PengawasanDan

Akuntabilitas

Quick win(yang langsung dan tidak

langsung dirasakan masyarakat)

Strategi Pelaksanaan

PENGELOLAAN PENGETAHUAN RB

99

Page 100: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

100

Sasaran 5 Tahun

• Tersedianya kerangka hukum tentang birokrasi/ manajemen pemerintahan;

• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas organisasi dan tatalaksana;

• Meningkatnya mutu SDM aparatur;• Terbentuknya pola pikir dan budaya kerja pada birokrasi

K/L/Pemda;• Meningkatnya integritas aparatur;• Menguatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; • Meningkatnya pelayanan prima.

100

Page 101: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

101

Target penyelesaian

2011

Seluruh K/L diproses dan ditargetkan selesai pada tahun 2011 + secara intensif mulai pelaksanaan RB di daerah

2025

Untuk Reformasi Birokrasi di Daerah, ditargetkan secara bertahap penyelesaiannya pada tahun 2025 (Seluruh Pemda target selesai).

101

Page 102: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

102

Pelaksanaan

Permasalahan yang Dihadapi :1.Efektivitas peraturan perundang-undangan2.Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)3.Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel4.Pelayanan Publik5.SDM Aparatur

Kondisi yang diinginkan:1.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN2.Peningkatan kualitas pelayanan publik3.Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi4.Peningkatan profesionalisme SDM aparatur

Reformasi Birokrasi

Program dan Kegiatan

Road Map

Makro

Meso

Mikro

Grand Design

TINGKATAN PELAKSANAAN

102

Page 103: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

103

TINGKATAN PELAKSANAAN

Makro

Meso

Mikro

Menyangkut berbagai aspek kebijakan terkaitdengan upaya reformasi birokrasi sebagaikerangka kebijakan dasar operasional birokrasi(misalnya: penyempurnaan berbagai peraturanperundang-undangan tentang organisasi,tatalaksana, manajemen SDM, pengawasanintern, akuntabilitas dan pelayanan publik)

Menyangkut berbagai aspek kebijakan sebagaibagian dari upaya mendorong reformasibirokrasi pada K/L/Pemda (Pedoman,Juklak/Juknis)

Menyangkut berbagai aspek kebijakanK/L/Pemda sebagai bagian dari upayapercepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L/Pemda

Aspek-aspek reformasi birokrasi

TingkatanPelaksanaan

Cakupan Reformasi Birokrasi

OrganisasiTatalaksana

Manajemen SDMPengawasan Intern

AkuntabilitasPelayanan Publik

103

Page 104: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

104

GDRM RB 2010 – 2025

PROGRAM-PROGRAM

Program Untuk Tingkatan

Makro

Program Untuk Tingkatan

Meso

Program Untuk Tingkatan

Mikro

1) Penataan Organisasi;

2) Penataan Tatalaksana;

3) Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur;

4) Penataan Pengawasan

Intern;

5) Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja; dan

6) Peningkatan Kualitas

Pelayanan.

1) Quick Win;

2) Manajemen Perubahan;

3) Konsultasi dan

Asistensi;

4) Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan;

5) Knowledge

management.

1) Quick Win;

2) Manajemen Perubahan;

3) Penataan Organisasi;

4) Penataan Tatalaksanaan;

5) Penataan Sistem Manajemen

SDM Aparatur;

6) Penguatan Unit Organisasi;

7) Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan;

8) Penataan Pengawasan

Internal;

9) Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja;

10) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik;

104

Page 105: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

105

ROAD MAP 2010 – 2014

Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkatan Makro

Program Kegiatan Hasil yang diharapkan

1) Penataan Organisasi; 2) Penataan Tatalaksana;3) Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur;

4) Penguatan Pengawasan Intern;

5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan.

66 kegiatan • Peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan

• Peningkatan kinerja birokrasi• Penurunan penyalahgunaan

wewenang/penyimpangan/KKN• Perwujudan perubahan mind-set dan

culture-set• Peningkatan integritas birokrasi• Peningkatan profesionalisme birokrasi• Peningkatan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan pegawai• Peningkatan jumlah instansi yang

memperoleh predikat WTP• Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi• Peningkatan kapabilitas birokrasi• Peningkatan kualitas pelayanan publik

105

Page 106: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

106

ROAD MAP 2010 – 2014

Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkatan Meso

Program Kegiatan Hasil yang diharapkan

1) Quick Win;

2) Manajemen Perubahan;

3) Konsultasi dan Asistensi;

4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

5) Knowledge management.

18 kegiatan

• Peningkatan pemahaman, persamaan persepsi, komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi

• Peningkatan jumlah instansi yang masuk program reformasi birokrasi

• Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

106

Page 107: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

107

Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkatan Mikro

Program Kegiatan Hasil yang diharapkan

1) Quick Win;

2) Manajemen Perubahan;

3) Penataan Organisasi;

4) Penataan Tatalaksanaan;

5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;

6) Penguatan Unit Organisasi;

7) Penataan Peraturan Perundang-undangan;

8) Penguatan Pengawasan Internal;

9) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

10) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

54 kegiatan • Peningkatan kepercayaan masyarakat• Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi• Efektivitas dan Efisiensi organisasi K/L/Pemda• Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan SDM aparatur

pada K/L/Pemda• Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pada

K/L/Pemda• Peningkatan kesejahteraan aparatur• Peningkatan kualitas pelayanan• Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan kebijakan

K/L/Pemda• Peningkatan kinerja K/L/Pemda• Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah• Peningkatan kapabilitas K/L/Pemda• Pemberantasan praktek KKN

ROAD MAP 2010 – 2014107

Page 108: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

11. SEKILAS TENTANGASEAN-CHINA

FREE TRADE AREA

108

108

Page 109: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Problematik ACFTA• Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kerangka Kerjasama

Ekonomi antara ASEAN dan China dengan Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004.

• Pada prinsipnya disadari bahwa banyak industri kita yang belum siap bersaing dengan produk China. Namun disisi yang lain, upaya penundaan berlakunya ACFTA juga tidak mudah dan bukannya tanpa masalah.

• Kesulitan dan permasalahan bila melakukan permintaan penundaan berlakunyaACFTA:

Dapat menurunkan kredibilitas Indonesia dalam upaya meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional.

Penundaan ACFTA akan sulit dilakukan karena akan melibatkan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang telah menandatangani persetujuan ACFTA serta akan menimbulkan konsekwensi bukan hanya dari China tapi juga dari negara anggota ASEAN lainnya.

Dalam berbagai pertemuan G-20 disepakati untuk menghindarkan atau mengurangi keinginan menerapkan kebijakan proteksi. Kalau semua negara melakukan proteksi maka recovery ekonomi dunia akan terhambat.

109

109

Page 110: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Upaya yang akan dilakukan• Notifikasi. Dari 1.516 pos tarif, 228 pos tarif diusulkan untuk dinotifikasi, karena

sektor industri banyak yang keberatan dan belum siap untuk bersaing dengan

produk China

• Pemerintah perlu mengkaji kembali tentang faktor-faktor yang menyebabkan

ketidaksiapan industri untuk bersaing. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan

ketidaksiapan industri:

Disebabkan oleh ketidakefisienan sektor industri Indonesia karena selama ini

terbiasa diproteksi

Adanya ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan tingginya biaya produksi

• Perlunya penyediaan infrastruktur dan energi yang memadai

• Pemantauan implementasi ACFTA. Bila memang terbukti membawa dampak

negatif bagi Industri dan menyebabkan industri domestik tidak dapat

berproduksi, maka Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis

untuk mengatasi dampak negatif ACFTA

110

110

Page 111: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

111

Upaya yang akan dilakukan Lanjutan.....

• Langkah Antisipasi yang perlu diambil

Kebijakan pengamanan pasar dalam negeri

o Impor yang membatasi komoditi pada pelabuhan tertentu

o Pengawasan peredaran barang termasuk surat keterangan asal (SKA) barang

o Penerapan NSW (National Single Window)

o Penerapan perluasan SNI Wajib

o Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri

Kebijakan Penguatan Ekspor

o Peningkatan kualitas produk ekspor

o Peningkatan promosi ekspor

o Peningkatan fasilitasi ekspor

o Kebijakan penguatan industri yang diprioritaskan

o Peningkatan peranan KBRI sebagai business intelegence unit

111

Page 112: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

Kesimpulan tentang ACFTA

• Suka atau tidak suka, Indonesia harus siap menghadapi Persaingan Bebas.

Peningkatan Daya Saing Nasional merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda

lagi.

• Daya Saing Nasional didukung berbagai aspek: kondisi Ekonomi, kualitas SDM,

kondisi Insfra Struktur, tingkat Kemajuan dan Pemanfaatan Iptek, dan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan (politik, hankam, hukum, dan birokrasi).

• Sebagai salah satu pendukung terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang

berkualitas, reformasi birokrasi ditujukan untuk: mewujudkan Pemerintah yang

Bersih dan Bebas KKN, meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, dan

mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Produktif. Bila hal ini dapat

dicapai, bersamaan dengan peningkatan pilar daya saing yang lain, hal itu akan

meningkatkan Daya Saing Nasional.

• Peningkatan Daya Saing Nasional akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi, disertai dengan upaya me-meratakannya akan

mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

112

112

Page 113: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

113

Page 114: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH · PDF file2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada

114

Naskah Lengkap Perpres No. 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-

2014

dapat diunduh di:

www.bappenas.go.id

114