RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ?· 2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada Tahun

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • PEMBANGUNAN APARATUR

    DALAM

    RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2010-2014

    Disampaikan pada:DIKLATPIM II ANGKATAN XVIII KELAS A DAN B

    LAN JAKARTA, 6 April 2010

    Oleh : Bambang Sutedjo, M.Sc

    Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Hankam

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

    1

  • 2

    1. Proses Penyusunan RPJMN 2010 - 2014

    2. Kedudukan BIROKRASI dalam PEMBANGUNAN

    3. Hubungan antara Kualitas GOVERNANCE dengan HASIL PEMBANGUNAN

    4. RPJMN 2010 - 2014

    5. Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2010 2014

    6. Kondisi Umum Aparatur Negara

    2

  • 3

    7. Permasalahan Aparatur Negara

    8. Sasaran Pembangunan Aparatur

    9. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Aparatur

    10.Sekilas ttg Grand Design & Road Map Reformasi Birokrasi (De Tatalaksana Kemen PAN & RB)

    11.Sekilas ttg Asean China Free Trade Area

    12.Penutup

    3

  • 4

  • 5

    PEMBUKAAN UUD 1945 :

    1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA;

    2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM;

    3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA; DAN

    4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA

    RPJPN

    2005 2025

    (UU No. 17 Thn 2007)

    RPJMN

    2005-2009

    RPJMN

    2010-2014

    RPJMN

    2015-2019

    RPJMN

    2020-2025

    RPJMD -

    RPJMD

  • 6

    RPJMN

    2005-2009

    RPJMN

    2010-2014

    RPJMN

    2015-2019

    RPJMN

    2020-2025

    MENATA KEMBALI NKRI;

    MEMBANGUN INDONESIA

    YANG AMAN DAN

    DAMAI,

    YANG ADIL DAN

    DEMOKRATIS,

    DENGAN TINGKAT

    KESEJAHTERAAN

    YANG LEBIH BAIK

    MEMANTAPKAN PENATAAN

    KEMBALI NKRI;

    MENINGKATKAN KUALITAS SDM,

    MEMBANGUN KEMAMPUAN

    IPTEK,

    MEMPERKUAT DAYA SAING

    PEREKONOMIAN

    ? ? ?

  • 7

    RPJMN

    2010 2014

    (Perpres No. 5 Thn 2010)

    RKP / APBN

    2010

    RKP / APBN

    2011

    RKP /APBN

    2014

    . . .

  • RPJPN

    2005 2025(UU No. 17 Thn 2007)

    RPJMN

    2010-2014

    - Proses PARTISIPATIF

    - Proses TEKNOKRATIS

    - Proses BOTTOM - UP

    Visi Misi

    Capres Cawapres

    Terpilih

    RPJMN 2010-2014

    (Perpres No. 5 Thn 2010)

    8

  • PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH & SETIAP MENTERI

    1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

    2 Pendidikan

    3 Kesehatan

    4 Penanggulangan Kemiskinan

    5 Ketahanan Pangan

    6 Infrastruktur

    7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

    8 Energi

    9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

    10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

    11 Prioritas Nasional

    Kabinet Indonesia Bersatu

    II 2009-2014

    11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

    PRIORITAS BIDANG POLHUKAM

    PRIORITAS BIDANG EKONOMI

    PRIORITAS BIDANG KESRA

    9

  • 10

  • Terwujudnya masyarakat yangsejahtera, demokratis dan berkeadilan

    Kualitas Penyelenggaraan Negara (Governance)

    Pe

    rtu

    mb

    uh

    an

    Pe

    me

    rata

    an

    Keadilan dan

    kepastian hukumPemerintahan yang

    demokratis

    Birokrasi yang bersih, efektif, efisien,

    akuntabel, dan melayaniTertib, aman, dan

    berdaulat

    Kedudukan Birokrasi dalam Pembangunan

    11

    Pemerintah melaksanakan pembangunan untuk

    mewujudkan kesejahteraan rakyat, demokrasi,

    dan keadilan untuk semua

    Pembangunan dilakukan melalui upaya

    simultan: menciptakan pertumbuhan ekonomi

    dan sekaligus menciptakan pemerataan hasil

    pembangunan

    Upaya menciptakan pertumbuhan dan

    pemerataan akan berhasil bila ditopang oleh

    antara lain penyelenggaraan pemerintahan yang

    berkualitas, dengan ciri: demokratis, terdapat

    keadilan dan kepastian hukum, tersedia

    birokrasi dengan pelayanan publik yang

    berkualitas, dan adanya suasana aman, tertib

    dan berdaulat.

    11

  • 3. Hubungan antara Governance dng Development Outcomes

    Banyak studi menghubungkan antara kualitas governance dengan hasilpembangunan (development outcomes). Salah satunya adalah studiyang dilakukan oleh Bank Dunia. Bank Dunia melakukan studi yangmenghubungkan antara skor Governance Index dari berbagai negaradengan hasil pembangunannya. Hasil pembangunan menggunakanindikator:

    Income per capita, pendapatan per kapita

    Infant mortality rate, tingkat kematian bayi

    Adult literacy rate, tingkat melek huruf

    Hasil studi menunjukkan korelasi yang signifikan antara kualitasgovernance dengan development outcomes.

    Semakin baik kualitas governance sebuah negara, semakin baik pulaincome per capita-nya, semakin rendah tingkat infant mortality-nya,dan semakin baik adult-literacy-nya.

    12

    12

  • Governance IndicatorsBanyak indikator untuk mengukur kualitas governance sebuah negara/pemerintahan, antara lain yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

    Voice and accountability is a measure of "various aspects of the political process, civil liberties and political rights, measuring the extent to which citizens of a country are able to participate in the selection of governments. The Voice and Accountabilty index is comprised of indicators that measure political rights, civil liberties, fairness and regularity of elections, and the freedom of the press.

    Political instability and violence is a measure of "perceptions of the likelihood that the government will be destabilized or overthrown by possibly unconstitutional and/or violent means, including domestic violence and terrorism." Low scores in this variable indicate that citizens cannot count upon continuity of government policy or the ability to peacefully select and replace those in power. The Political Stability index is comprised of indicators that measure political violence, prevalence of torture and kidnapping, existing or threat of insurrection, and the perceived degree to which the government is able to survive against such threats.

    Government Effectiveness is a measure of "the quality of public service provision, the quality of the bureaucracy, the competence of public servants, and the independence of the civil service from political pressures." This index describes the ability of governments to effectively deliver public services and make policy. The Government Effectiveness index is comprised of indicators that measure the efficiency and impartiality of the civil service and the quality of public infrastructure and the bureaucratic framework.

    13

    13

  • Governance Indicators Lanjutan....

    Control of corruption is a measure of "perceptions of corruption, conventionally defined as the exercise of public power for private gain." The authors of the paper argue that corruption stems from a lack of respect for the country and its institutions by both government officials and the private sector, thus representing a failure in governance. The Control of Corruption index is comprised of indicators that measure transparency of governance, public perception of corruption, and perceived patterns of nepotism and cronyism.

    Quality of regulation is a measure of "the incidence of market unfriendly policies such as price controls or inadequate bank supervision, as well as perceptions of the burdens imposed by excessive regulation in areas such as foreign trade and business development." It attempts to describe the degree to which governments create an atmosphere that encourages trade and foreign investment. The Regulatory Quality index includes variables that measure government policies towards trade, foreign investment, exchange rates, and access to information regarding laws and corporate and financial regulations.

    Rule of law is a measure of "the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society." The degree to which a society's atmosphere is conducive to regular, orderly social and economic activity and the protection of private property is an important measure of government effectiveness. The Rule of Law index is comprised of indicators that measure perceptions of the incidence of crime, judicial quality and honesty, and the enforceability of contracts.

    14

    14

  • GOVERNANCE AND PER CAPITA INCOMES

    15

    15

  • GOVERNANCE AND PER CAPITA INCOMES (2)

    16

    16

  • GOVERNANCE AND INFANT MORTALITY

    17

    17

  • GOVERNANCE AND INFANT MORTALITY (2)

    18

    18

  • GOVERNANCE AND ADULT LITERACY

    19

    19

  • GOVERNANCE AND ADULT LITERACY (2)

    20

    20

  • Bagaimana Kualitas GOVERNANCE Kita ???

    Meningkat dari Tahun ke Tahun, namun tidak/belum signifikan

    Skornya masih rendah

    Di tingkat ASEAN, pada berbagai indikator yang ada, pada umumnya masih di bawah Thailand dan Malaysia;seringkali di bawah Phillipina dan Vietnam.

    21

    21

  • Control of Corruption Index

    22

    NEGARA TAHUN

    2004 2005 2006 2007

    Singapore 2,33 2,19 2,20 2,20

    Brunei 0,39 0,25 0,24 0,23

    Malaysia 0,37 0,26 0,30 0,19

    Thailand -0,21 -0,19 -0,28 -0,44

    Vietnam -0,79 -0,77 -0,75 -0,69

    Indonesia -0,92 -0,88 -0,78 -0,72

    Philippines -0,60 -0,61 -0,78 -0,79

    Laos -1,05 -1,11 -1,07 -1,00

    Cambodia -1,02 -1,13 -1,17 -1,08

    NEGARA TAHUN

    2004 2005 2006 2007

    Singapore 2,26 2,17 2,22 2,41

    Malaysia 0,97 1,01 0,99 1,07

    Brunei 0,07 0,57 0,76 0,84

    Thailand 0,29 0,40 0,25 0,16

    Philippines -0,21 -0,08 -0,06 -0,01

    Vietnam -0,43 -0,29 -0,38 -