RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ?· 2020-2025 MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, ... 3 Kesehatan 4 Penanggulangan ... Pengurangan Anggaran pada Tahun

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

  • PEMBANGUNAN APARATUR

    DALAM

    RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2010-2014

    Disampaikan pada:DIKLATPIM II ANGKATAN XVIII KELAS A DAN B

    LAN JAKARTA, 6 April 2010

    Oleh : Bambang Sutedjo, M.Sc

    Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Hankam

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

    1

  • 2

    1. Proses Penyusunan RPJMN 2010 - 2014

    2. Kedudukan BIROKRASI dalam PEMBANGUNAN

    3. Hubungan antara Kualitas GOVERNANCE dengan HASIL PEMBANGUNAN

    4. RPJMN 2010 - 2014

    5. Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2010 2014

    6. Kondisi Umum Aparatur Negara

    2

  • 3

    7. Permasalahan Aparatur Negara

    8. Sasaran Pembangunan Aparatur

    9. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Aparatur

    10.Sekilas ttg Grand Design & Road Map Reformasi Birokrasi (De Tatalaksana Kemen PAN & RB)

    11.Sekilas ttg Asean China Free Trade Area

    12.Penutup

    3

  • 4

  • 5

    PEMBUKAAN UUD 1945 :

    1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA;

    2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM;

    3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA; DAN

    4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA

    RPJPN

    2005 2025

    (UU No. 17 Thn 2007)

    RPJMN

    2005-2009

    RPJMN

    2010-2014

    RPJMN

    2015-2019

    RPJMN

    2020-2025

    RPJMD -

    RPJMD

  • 6

    RPJMN

    2005-2009

    RPJMN

    2010-2014

    RPJMN

    2015-2019

    RPJMN

    2020-2025

    MENATA KEMBALI NKRI;

    MEMBANGUN INDONESIA

    YANG AMAN DAN

    DAMAI,

    YANG ADIL DAN

    DEMOKRATIS,

    DENGAN TINGKAT

    KESEJAHTERAAN

    YANG LEBIH BAIK

    MEMANTAPKAN PENATAAN

    KEMBALI NKRI;

    MENINGKATKAN KUALITAS SDM,

    MEMBANGUN KEMAMPUAN

    IPTEK,

    MEMPERKUAT DAYA SAING

    PEREKONOMIAN

    ? ? ?

  • 7

    RPJMN

    2010 2014

    (Perpres No. 5 Thn 2010)

    RKP / APBN

    2010

    RKP / APBN

    2011

    RKP /APBN

    2014

    . . .

  • RPJPN

    2005 2025(UU No. 17 Thn 2007)

    RPJMN

    2010-2014

    - Proses PARTISIPATIF

    - Proses TEKNOKRATIS

    - Proses BOTTOM - UP

    Visi Misi

    Capres Cawapres

    Terpilih

    RPJMN 2010-2014

    (Perpres No. 5 Thn 2010)

    8

  • PRIORITAS NASIONAL OLEH SELURUH & SETIAP MENTERI

    1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

    2 Pendidikan

    3 Kesehatan

    4 Penanggulangan Kemiskinan

    5 Ketahanan Pangan

    6 Infrastruktur

    7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

    8 Energi

    9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

    10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

    11 Prioritas Nasional

    Kabinet Indonesia Bersatu

    II 2009-2014

    11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

    PRIORITAS BIDANG POLHUKAM

    PRIORITAS BIDANG EKONOMI

    PRIORITAS BIDANG KESRA

    9

  • 10

  • Terwujudnya masyarakat yangsejahtera, demokratis dan berkeadilan

    Kualitas Penyelenggaraan Negara (Governance)

    Pe

    rtu

    mb

    uh

    an

    Pe

    me

    rata

    an

    Keadilan dan

    kepastian hukumPemerintahan yang

    demokratis

    Birokrasi yang bersih, efektif, efisien,

    akuntabel, dan melayaniTertib, aman, dan

    berdaulat

    Kedudukan Birokrasi dalam Pembangunan

    11

    Pemerintah melaksanakan pembangunan untuk

    mewujudkan kesejahteraan rakyat, demokrasi,

    dan keadilan untuk semua

    Pembangunan dilakukan melalui upaya

    simultan: menciptakan pertumbuhan ekonomi

    dan sekaligus menciptakan pemerataan hasil

    pembangunan

    Upaya menciptakan pertumbuhan dan

    pemerataan akan berhasil bila ditopang oleh

    antara lain penyelenggaraan pemerintahan yang

    berkualitas, dengan ciri: demokratis, terdapat

    keadilan dan kepastian hukum, tersedia

    birokrasi dengan pelayanan publik yang

    berkualitas, dan adanya suasana aman, tertib

    dan berdaulat.

    11

  • 3. Hubungan antara Governance dng Development Outcomes

    Banyak studi menghubungkan antara kualitas governance dengan hasilpembangunan (development outcomes). Salah satunya adalah studiyang dilakukan oleh Bank Dunia. Bank Dunia melakukan studi yangmenghubungkan antara skor Governance Index dari berbagai negaradengan hasil pembangunannya. Hasil pembangunan menggunakanindikator:

    Income per capita, pendapatan per kapita

    Infant mortality rate, tingkat kematian bayi

    Adult literacy rate, tingkat melek huruf

    Hasil studi menunjukkan korelasi yang signifikan antara kualitasgovernance dengan development outcomes.

    Semakin baik kualitas governance sebuah negara, semakin baik pulaincome per capita-nya, semakin rendah tingkat infant mortality-nya,dan semakin baik adult-literacy-nya.

    12

    12

  • Governance IndicatorsBanyak indikator untuk mengukur kualitas governance sebuah negara/pemerintahan, antara lain yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

    Voice and accountability is a measure of "various aspects of the political process, civil liberties and political rights, measuring the extent to which citizens of a country are able to participate in the selection of governments. The Voice and Accountabilty index is comprised of indicators that measure political rights, civil liberties, fairness and regularity of elections, and the freedom of the press.

    Political instability and violence is a measure of "perceptions of the likelihood that the government will be destabilized or overthrown by possibly unconstitutional and/or violent means, including domestic violence and terrorism." Low scores in this variable indicate that citizens cannot count upon continuity of government policy or the ability to peacefully select and replace those in power. The Political Stability index is comprised of indicators that measure political violence, prevalence of torture and kidnapping, existing or threat of insurrection, and the perceived degree to which the government is able to survive against such threats.

    Government Effectiveness is a measure of "the quality of public service provision, the quality of the bureaucracy, the competence of public servants, and the independence of the civil service from political pressures." This index describes the ability of governments to effectively deliver public services and make policy. The Government Effectiveness index is comprised of indicators that measure the efficiency and impartiality of the civil service and the quality of public infrastructure and the bureaucratic framework.

    13

    13

  • Governance Indicators Lanjutan....

    Control of corruption is a measure of "perceptions of corruption, conventionally defined as the exercise of public power for private gain." The authors of the paper argue that corruption stems from a lack of respect for the country and its institutions by both government officials and the private sector, thus representing a failure in governance. The Control of Corruption index is comprised of indicators that measure transparency of governance, public perception of corruption, and perceived patterns of nepotism and cronyism.

    Quality of regulation is a measure of "the incidence of market unfriendly policies such as price controls or inadequate bank supervision, as well as perceptions of the burdens imposed by excessive regulation in areas such as foreign trade and business development." It attempts to describe the degree to which governments create an atmosphere that encourages trade and foreign investment. The Regulatory Quality index includes variables that measure government policies towards trade, foreign investment, exchange rates, and access to information regarding laws and corporate and financial regulations.

    Rule of law is a measure of "the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society." The degree to which a society's atmosphere is conducive to regular, orderly social and economic activity and the protection of private property is an important measure of government effectiveness. The Rule of Law index is comprised of indicators that measure perceptions of the incidence of crime, judicial quality and honesty, and the enforceability of contracts.

    14

    14

  • GOVERNANCE AND PER CAPITA INCOMES

    15

    15

  • GOVERNANCE AND PER CAPITA INCOMES (2)

    16

    16

  • GOVERNANCE AND INFANT MORTALITY

    17

    17

  • GOVERNANCE AND INFANT MORTALITY (2)

    18

    18

  • GOVERNANCE AND ADULT LITERACY

    19

    19

  • GOVERNANCE AND ADULT LITERACY (2)

    20

    20

  • Bagaimana Kualitas GOVERNANCE Kita ???

    Meningkat dari Tahun ke Tahun, namun tidak/belum signifikan

    Skornya masih rendah

    Di tingkat ASEAN, pada berbagai indikator yang ada, pada umumnya masih di bawah Thailand dan Malaysia;seringkali di bawah Phillipina dan Vietnam.

    21

    21

  • Control of Corruption Index

    22

    NEGARA TAHUN

    2004 2005 2006 2007

    Singapore 2,33 2,19 2,20 2,20

    Brunei 0,39 0,25 0,24 0,23

    Malaysia 0,37 0,26 0,30 0,19

    Thailand -0,21 -0,19 -0,28 -0,44

    Vietnam -0,79 -0,77 -0,75 -0,69

    Indonesia -0,92 -0,88 -0,78 -0,72

    Philippines -0,60 -0,61 -0,78 -0,79

    Laos -1,05 -1,11 -1,07 -1,00

    Cambodia -1,02 -1,13 -1,17 -1,08

    NEGARA TAHUN

    2004 2005 2006 2007

    Singapore 2,26 2,17 2,22 2,41

    Malaysia 0,97 1,01 0,99 1,07

    Brunei 0,07 0,57 0,76 0,84

    Thailand 0,29 0,40 0,25 0,16

    Philippines -0,21 -0,08 -0,06 -0,01

    Vietnam -0,43 -0,29 -0,38 -0,41

    Indonesia -0,43 -0,46 -0,44 -0,41

    Laos -0,94 -1,04 -0,86 -0,81

    Cambodia -0,90 -0,92 -0,97 -0,82

    Government Effectiveness Index

    22

  • Rule of Law Index

    23

    NEGARA TAHUN

    2004 2005 2006 2007

    Singapore 1,81 1,81 1,76 1,79

    Malaysia 0,54 0,56 0,55 0,53

    Brunei 0,38 0,32 0,29 0,30

    Thailand 0,05 0,10 0,00 -0,06

    Vietnam -0,53 -0,41 -0,51 -0,53

    Philippines -0,64 -0,44 -0,48 -0,59

    Indonesia -0,82 -0,86 -0,77 -0,71

    Laos -1,00 -1,03 -0,94 -0,96

    Cambodia -1,20 -1,14 -1,14 -1,06

    NEGARA TAHUN

    2004 2005 2006 2007

    Singapore 1,82 1,80 1,76 1,87

    Brunei 1,19 0,95 0,96 1,00

    Malaysia 0,48 0,52 0,51 0,53

    Thailand 0,23 0,41 0,23 0,11

    Philippines -0,25 -0,05 -0,12 -0,13

    Indonesia -0,63 -0,48 -0,31 -0,30

    Vietnam -0,49 -0,57 -0,58 -0,43

    Cambodia -0,52 -0,50 -0,61 -0,51

    Laos -1,23 -1,20 -1,15 -1,08

    Regulatory Quality Index

    23

    23

  • Voice and Accountability Index

    24

    NEGARA TAHUN

    2004 2005 2006 2007

    Philippines 0,03 0,04 -0,11 -0,17

    Indonesia -0,31 -0,16 -0,20 -0,17

    Singapore 0,02 0,04 -0,37 -0,43

    Malaysia -0,25 -0,17 -0,54 -0,55

    Thailand 0,12 0,03 -0,60 -0,61

    Cambodia -0,87 -1,00 -0,87 -0,87

    Brunei -0,82 -0,99 -1,08 -1,08

    Vietnam -1,39 -1,43 -1,58 -1,61

    Laos -1,55 -1,67 -1,64 -1,66

    NEGARA TAHUN

    2004 2005 2006 2007

    Brunei 1,36 1,26 1,22 1,21

    Singapore 1,11 1,15 1,29 1,17

    Vietnam 0,19 0,36 0,42 0,31

    Malaysia 0,26 0,47 0,32 0,20

    Laos -0,59 -0,30 0,01 0,00

    Cambodia -0,47 -0,50 -0,40 -0,43

    Thailand -0,46 -0,65 -0,93 -1,07

    Indonesia -1,57 -1,29 -1,25 -1,13

    Philippines -1,24 -1,07 -1,33 -1,38

    Political Stability and Absenceof Violence Index

    24

    24

  • Menyadari pentingnya peranan Aparatur/

    Birokrasi untuk menunjang Keberhasilan

    Pembangunan di berbagai bidang,

    Pembangunan Aparatur menjadi Prioritas

    Pertama di dalam Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

    2015.25

    Rencana Pembangunan di Bidang Aparatur

    25

  • 26

    4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

    MENENGAH NASIONAL

    2010-2014

    (INPRES NO. 5 TAHUN 2010)

    highlight pada Pembangunan Aparatur

    26

  • Pokok-pokok Arah Kebijakan

    Pembangunan Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan

    Kesejahteraan (prosperity), Demokrasi (democracy) dan Keadilan (justice).

    6 Kebijakan dan Strategi Dasar dalam Pembangunan untuk Semua (development for all), yaitu:

    1. Pembangunan harus bersifat inklusif.

    2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.

    3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geo-ekonomi secara nasional.

    4. Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.

    5. Keserasian antara Pertumbuhan dan Pemerataan (pro growth, pro job, pro poor).

    6. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.27

    27

  • Pendekatan Baru dalam PenyusunanRPJMN 2010-2014

    Difokuskan pada :

    11 Prioritas Nasional (Visi Misi Presiden Wapres) 3 Kelompok Prioritas Lainnya (Polhukam, Ekonomi,

    Kesra) hasil National Summit

    Menyusun rencana kerja yang implementatif :

    Berdasarkan ketersediaan anggaran (pagu indikatif)dalam Jangka Menengah (MTEF / KPJM)

    Jelas indikator dan sasaran yang ingin dicapai

    Jelas institusi penanggungjawab dan pelaksananya

    Reward & Punishment :

    Pengurangan Anggaran pada Tahun berikutnya

    Ada New Initiatives 28

    28

  • Proses Penyusunan RPJMN 2010-2014

    Partisipatif. Dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai

    stakeholders; antara lain Musrenbang (Desa, Kab/Kota,

    Prov & Nas) dan National Summit.

    Teknokratik. Dilakukan berdasarkan analisis obyektif dan

    ilmiah, melalui evaluasi, kajian, diskusi, seminar, dan lain-

    lainmekibatkan TEKNOKRAT

    Politik. Mengakomodasi Visi dan Misi Presiden yang terpilih

    secara politik.

    Bottom-Up. Dari Tkt Desa sampai dengan Tkt Nasional

    29

    29

  • BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL

    Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan

    Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Ekonomi Makro

    BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG

    Sinergi pembangunan antarbidang

    Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup)

    BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

    Sinergi Pembangunan Pusat Daerah dan Antar Daerah

    Isu-isu Pembangunan Wilayah (7Wilayah)

    DOKUMEN RPJMN 2010 2014

    30

    30

  • Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I-II-III

    1.Buku I: Prioritas Nasional dijabarkan dalam arah kebijakan bidang dalam Buku II, dan kebijakan regional dalam Buku III.

    2.Buku II: Arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan dilaksanakan di wilayah.

    3.Buku III: Arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah atas bidang pembangunan yang dibutuhkan.

    Prioritas BidangSosbud

    Ekonomi

    IPTEK

    Sarana Prasarana

    Politik

    Hankam

    Hukum dan Aparatur

    Wilayah & Tata Ruang

    SDA & LH

    Prioritas RegionalSumatera

    Jawa-Bali

    Kalimantan

    Sulawesi

    Nusa Tenggara

    Maluku

    Papua

    VISI-MISI

    SBY-BOEDIONO

    11 Prioritas

    Nasional +

    3 Prioritas

    Nasional

    Lainnya

    RPJMN

    2010-2014

    I

    II III

    KETERKAITAN ANTARA BUKU I, II DAN III

    RPJMN 2010 - 2014

    31

    31

  • RPJMN 2010-2014

    INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

    1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA

    2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI

    3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

    VISI

    MISI

    1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

    2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

    3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI

    4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

    5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

    AGENDA

    32

    32

  • V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN

    BERKEADILAN

    Sejahtera

    Demokratis

    Berkeadilan

    Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan

    inklusif dan berkeadilan

    Memantapkan konsolidasi demokrasi

    Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta

    pengurangan kesenjangan

    RPJMN 2010 2014

    33

    33

  • SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN

    RAKYAT (1)

    NO. PEMBANGUNAN SASARAN

    Ekonomi

    a) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 6,8 persen pertahun

    Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen

    b) Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun

    c) Tingkat Pengangguran 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014

    d) Tingkat Kemiskinan 8 10 persen pada akhir tahun 2014

    34

    34

  • SASARAN PEMBANGUNAN

    KESEJAHTERAAN RAKYAT (2)Pendidikan

    Status Awal

    (tahun 2008)

    Target tahun

    2014

    a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke

    atas (tahun)7,50 8,25

    b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas

    (persen)5,97 4,18

    c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (persen) 95,14 96,0

    d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (persen) 72,28 76,0

    e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (persen) 64,28 85,0

    f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen) 21,26 30,0

    g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial

    ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

    Kesehatan

    a) Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0

    b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran

    hidup228 118

    c) Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24

    d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk)

    pada anak balita (persen)18,4 < 15,035

    35

  • SASARAN PEMBANGUNAN

    KESEJAHTERAAN RAKYAT (3)

    NO. PEMBANGUNAN SASARAN

    Pangan

    a) Produksi Padi Tumbuh 3,22 persen per tahun

    b) Produksi Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun

    c) Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun

    d) Produksi Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun

    e) Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 persen per tahun36

    36

  • SASARAN PEMBANGUNAN

    KESEJAHTERAAN RAKYAT (4)

    NO. PEMBANGUNAN SASARAN

    Energi

    a) Peningkatan kapasitas

    pembangkit listrik

    3.000 MW pertahun

    b) Meningkatnya rasio

    elektrifikasi

    Pada tahun 2014 mencapai 80 persen

    c) Meningkatnya rasio desa

    berlistrik

    Pada tahun 2014 mencapai 98 persen

    d) Meningkatnya produksi

    minyak bumi

    Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel

    perhari

    e) Peningkatan pemanfaatan

    energi panas bumi

    Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW

    37

    37

  • SASARAN PERKUATAN

    PEMBANGUNAN DEMOKRASI

    NO. PEMBANGUNAN SASARAN

    1 Meningkatnya

    kualitas demokrasi

    Indonesia

    Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi

    berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik

    rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan

    kepatuhan terhadap pranata hukum;

    Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;

    Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;

    Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis.

    Pada tahun 2014

    Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 10038

    38

  • SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN

    HUKUM

    1 Tercapainya suasana dan

    kepastian keadilan melalui

    penegakan hukum (rule of

    law) dan terjaganya ketertiban

    umum.

    1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk

    merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan

    keamanan dalam berinteraksi dan mendapat

    pelayanan dari para penegak hukum

    2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik

    kepada aparat dan lembaga penegak hukum

    3) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga

    kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan

    aman serta efisisen

    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0

    yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

    NO. PEMBANGUNAN SASARAN

    39

  • 40

  • Untuk Mencapai Sasaran Pembangunan

    di dalam RPJMN Ditetapkan:

    Prioritas Nasional : 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya dalam Bidang Polhukkam, Kesra, dan Perekonomian yang tertuang di dalam BUKU I.

    Prioritas Bidang Pembangunan : yang terdiri dari 9 Bidang Pembangunan, yaitu (1) Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, (2)Bidang Ekonomi, (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Bidang Sarana dan Prasarana,

    (5) Politik, (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan, (7) Bidang Hukum dan Aparatur, (8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang, (9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

    Di samping ke 9 bidang pembangunan itu, strategi pembangunan bidang diperkuat dengan Bab tentang Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pengarus-utamaan. Semua itu dituangkan dalam BUKU II.

    Strategi Pembangunan Wilayah, yang terdiri dari 7 wilayah kepulauan : Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB-NTT, Maluku, dan Papua, yang dituangkan di dalam BUKU III.

    41

    41

  • BUKU I : PRIORITAS

    NASIONAL

    42

    42

  • Percepatan Pembangunan

    Infrastruktur Fisik (5,6,8,10)

    Tambahan AnggaranPPP

    Perbaikan Infrastruktur Lunak (1,7)

    DeregulasiReformasi Birokrasi

    Penguatan Infrastruktur Sosial (2,3,4)Penanggulangan Kemiskinan

    Terintegratif

    Pembangunan Kreativitas (11)

    Sumber pertumbuhan masa depan

    11

    Pri

    ori

    tas

    Nas

    ion

    alK

    abin

    etIn

    do

    ne

    sia

    Be

    rsat

    uII

    20

    09

    -20

    14 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

    2 Pendidikan

    3 Kesehatan

    4 Penanggulangan Kemiskinan

    5 Ketahanan Pangan

    6 Infrastruktur

    7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

    8 Energi

    9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

    10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

    11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

    12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

    13 Bidang Perekonomian

    14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

    Pri

    ori

    tas

    Lain

    nya

    PRIORITAS NASIONAL43

  • SUBSTANSI INTI K/L

    STRUKTUR (PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT)Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014.

    Penanggung JawabWakil Presiden

    Bekerja sama dengan1. Menneg PAN &

    Reformasi Birokrasi 2. Mensesneg 3. Mendiknas 4. Menperin 5. Menperdag6. Menneg KUKM 7. Menteri ESDM 8. Menteri KP 9. Menkeu10. Menneg PPN/ Kepala

    Bappenas 11. Menneg BUMN 12. Menteri PU 13. Menhut 14. Mentan 15. Mendagri 16. Menristek 17. Menkumham 18. Kepala BPN 19. Sekretaris Kabinet

    OTONOMI DAERAH (KONSOLIDASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH)Penataan otonomi daerah melalui: 1) Penghentian /pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

    SUMBER DAYA MANUSIA (MEMANTAPKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS MERIT UNTUK MENCIPTAKAN PEGAWAI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, DAN MELAYANI)Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011.

    REGULASI (MEMANTAPKAN KUALITAS REGULASI)Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.

    SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH (MEMANTAPKAN SINERGI ANTARA PUSAT DAERAH)Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    PENEGAKAN HUKUM (MENINGKATKAN INTEGRASI DAN INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM)Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum

    DATA KEPENDUDUKAN (MEMASTIKAN TERSEDIANYA DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT BERBASIS TIK)Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

    PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLATema Prioritas : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu,

    penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayananpublik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintahyang memadai, dan data kependudukan yang baik.

    44

  • BUKU II : STRATEGI

    PEMBANGUNAN BIDANG

    45

    45

  • Buku II:

    Arah dan Strategi Kebijakan

    Bidang-bidang Pembangunan

    BAB 1 Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang

    BAB 2 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

    BAB 3 Bidang Ekonomi

    BAB 4 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

    BAB 5 Bidang Sarana Prasarana

    BAB 6 Bidang Politik

    BAB 7 Bidang Pertahanan dan Keamanan

    BAB 8 Bidang Hukum dan Aparatur

    BAB 9 Bidang Wilayah dan Tata Ruang

    BAB 10 Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup

    BAB 11 Sistem Pendukung Manajemen Nasional 46

    46

  • PEMBANGUNAN APARATUR

    (TERDAPAT DI DALAM BAB VIII: HUKUM DAN APARATUR)

    A.Kondisi Umum

    B.Permasalahan dan Sasaran

    C.Arah dan Strategi Kebijakan

    47

    47

  • 6. KONDISI UMUM APARATUR

    Menggambarkan pencapaian

    Pembangunan Aparatur 2004-2009,

    dalam hal :

    Penyelenggaraan Pemerintahan yang

    Bersih dan Bebas KKN;

    Kualitas Pelayanan Publik; dan

    Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

    Birokrasi.48

    48

  • Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas

    KKN

    Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

    yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan

    hasil yang nyata.

    IPK Indonesia, telah menunjukkan peningkatan dari

    tahun ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun

    1999 menjadi 2,8 pada tahun 2009.

    Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara makin

    meningkat, yang dicerminkan dari opini BPK atas

    laporan keuangan Instansi pemerintah.

    49

    49

  • Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

    dan Bebas KKN Lanjutan

    GRAFIK 8.2

    PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA

    50

    50

  • Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

    dan Bebas KKN LanjutanTABEL 8.1

    PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL)2006--2008

    Uraian

    2006 2007 2008

    Jumlah

    K/L

    % Jumla

    h K/L

    % Jumla

    h K/L

    %

    Wajar Tanpa Pengecualian

    (WTP)

    7 8,75 16 19,75 35 42,17

    Wajar Dengan Pengecualian

    (WDP)

    37 53,75 31 38,27 30 36,14

    Tidak Memberikan Pendapat

    (TMP)

    36 45,00 33 40,74 18 21,69

    Tidak Wajar (TW) 0 0,00 1 1,23 0 0,00

    Jumlah 80 100 81 100 83 100

    Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009, BPK-RI 51

    51

  • Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

    dan Bebas KKN Lanjutan

    TABEL 8.2PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

    2006--2008

    Uraian

    2006 2007 2008*)

    Jumlah

    Pemda

    % Jumlah

    Pemda

    % Jumlah

    Pemda

    %

    Wajar Tanpa Pengecualian

    (WTP)

    3 0,65 4 0,86 8 2,73

    Wajar Dengan Pengecualian

    (WDP)

    326 70,41 283 60,60 217 74,06

    Tidak Memberikan Pendapat

    (TMP)

    106 22,89 122 26,12 47 16,04

    Tidak Wajar (TW) 28 6,05 58 12,42 21 7,17

    Jumlah 463 100 466 100 293 100

    Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009, BPK-RI. *) Data per 31 Juli 2009. Data Semester II Tahun 2009 belum terbit.

    52

    52

  • Pelayanan Publik

    Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas

    pelayanan publik kepada masyarakat telah

    menunjukkan kemajuan yang berarti, salah satunya

    ditunjukkan dengan skor integritas pelayanan publik

    KPK.

    Pada tahun 2007, rata-rata skor integritas dari

    instansi pusat adalah 5.53, sedangkan pada tahun

    2008 meningkat menjadi 6.84. Namun, pada tahun

    2009 kembali menurun menjadi 6,64 dari skala 10.

    Untuk unit pelayanan publik di daerah, survei

    integritas pelayanan publik baru dilakukan pada

    tahun 2008, yang skor integritasnya secara rata-rata

    dari unit pelayanan publik yang disurvei adalah 6.69.53

    53

  • Pelayanan Publik Lanjutan

    GRAFIK 8.3PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK

    2007--2009

    5.53

    6.84 6.646.69

    6.46

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    2007 2008 2009

    pusat daerah

    Sumber: KPK (diolah)54

    54

  • Pelayanan Publik Lanjutan

    TABEL 8.3PERKEMBANGAN JUMLAH ONE STOP SERVICE (OSS)

    DI DAERAH

    Daerah 2004 2005 2006 2007 2008

    Propinsi - - - - 2

    Kabupaten - 5 70 217 234

    Kota - 1 25 69 93

    Total - 6 95 286 329

    Sumber: Kementerian Negara PAN dan RB, 2009

    55

    55

  • Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

    Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah mengalami

    kemajuan dari tahun ke tahun.

    Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja

    instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi yang

    dinilai akuntabel kinerjanya semakin meningkat. Hal ini

    sekaligus menunjukkan meningkatnya efektifitas instansi

    pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya.

    Berdasarkan indikator Government Effectiveness yang

    diterbitkan World Bank (Indeks Efektivitas Pemerintahan),

    Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004 dan

    meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008. Ini memperlihatkan

    kemajuan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah.

    56

    56

  • Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja BirokrasiLanjutan.

    GRAFIK

    PERKEMBANGAN SKOR GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDONESIA

    Sumber : The World Bank 2009 (diolah)57

    57

  • 7. PERMASALAHAN APARATUR

    NEGARA

    58

    58

  • Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

    Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dan hasilnya

    pun telah mulai dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus

    diselesaikan lebih lanjut.

    IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya masih

    rendah (2,8 dari 10). Di samping itu, skor tersebut masih relatif rendah

    jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

    Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun semakin

    menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, kualitasnya masih perlu

    banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan

    sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

    Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat hingga saat ini

    masih disclaimer, demikian pula sebagian besar opini LK pemerintah

    daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.59

    59

  • Penyelenggaraan Pemerintahan

    yang Bersih dan Bebas KKN Lanjutan

    SKOR IPK NEGARA-NEGARA DI ASEAN

    (2004-2009)

    NO NEGARANilai Negara-negara Anggota ASEAN

    2004 2005 2006 2007 2008 2009

    1 Singapore 9.3 9.4 9.4 9.3 9.2 9.2

    2 Brunei Darussalam - - - - - 5.5

    3 Malaysia 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 4.5

    4 Thailand 3.6 3.8 3.6 3.3 3.5 3.4

    5 Indonesia 2.0 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8

    6 Vietnam 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7

    7 Philipines 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3 2.4

    8 Cambodia - 2.3 2.1 2.0 1.8 2.0

    9 Laos - 3.3 2.6 1.9 2.0 2.0

    10 Myanmar 1.7 1.8 1.9 1..4 1.3 1.4

    Sumber: Transparency International (diolah)

    60

    60

  • Pelayanan Publik

    Pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai

    dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan

    masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

    Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa kualitas

    pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk

    instansi pusat, dan 6,69 untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor

    integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik,

    seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses

    pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi,

    keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan

    pengaduan masyarakat.

    Indeks kemudahan berusaha menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat

    memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau

    akan berbisnis di Indonesia, berdasarkan penilaian yang objektif terhadap

    regulasi berusaha dari negara-negara yang disurveinya yang secara

    langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi.61

    61

  • Pelayanan Publik Lanjutan

    PERINGKAT DOING BUSINESS NEGARA-NEGARA ASEAN

    NO NEGARA

    PERINGKAT NEGARA ANGGOTA ASEAN

    2006 2007 2008 2009 2010

    175

    Negara

    178

    Negara

    181

    Negara

    181

    Negara

    183

    Negara

    1 Singapura 1 1 1 1 1

    2 Thailand 17 15 19 13 12

    3 Malaysia 21 24 25 20 23

    4 Vietnam 94 91 87 92 93

    5 Brunei 66 79 83 88 96

    6 Indonesia 130 123 127 129 122

    7 Philipina 135 133 136 140 144

    8 Kamboja 146 145 150 135 145

    9 Laos 147 159 164 165 167

    Sumber: International Finance Corporation (diolah) 62

    62

  • Pelayanan Publik Lanjutan

    TABEL 8.6

    PERBANDINGAN JUMLAH HARI YANG DIBUTUHKAN

    UNTUK MEMULAI USAHA (STARTING A BUSINESS)

    NO NEGARA

    TAHUN

    2005 2006 2007 2008 2009

    1 Singapore 8 6 6 5 4

    2 Thailand 33 33 33 33 8

    3 Malaysia 30 30 30 24 13

    4 Philippines 50 48 48 58 15

    5 Vietnam 56 50 50 50 50

    7 Indonesia 151 151 97 105 76

    8 Cambodia 94 86 86 86 85

    9 Laos 198 198 192 103 103

    Sumber: International Finance Corporation (diolah)63

    63

  • Pelayanan Publik Lanjutan

    PERBANDINGAN PERIJINAN USAHA DI INDONESIA, THAILAND, DAN RATA-RATA REGIONAL TAHUN 2008

    Sumber: Bank Dunia, diolah 64

    64

  • Kapasitas dan AkuntabilitasKinerja Birokrasi

    Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak

    dikeluhkan. Memang Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke

    tahun dalam penilaian government effectiveness yang dilakukan

    oleh Bank Dunia, yaitu berdasarkan indikator tersebut Indonesia

    memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, dan

    -0,29 pada tahun 2008. Namun, nilai itu masih terlalu rendah, dan

    masih tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai

    oleh negara-negara tetangga. Dalam hal ini, efektivitas

    pemerintahan di Indonesia masih di bawah efektivitas pemerintahan

    Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan masih adanya

    permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti

    kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat

    pemerintah.

    Berdasarkan penilaian terhadap LAKIP, jumlah instansi yang di nilai

    akuntabel baru mencapai 31,08 % pada pemerintah pusat. 65

    65

  • Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Lanjutan

    PERBANDINGAN SKOR GOVERNMENT EFFECTIVENESS

    NEGARA-NEGARA ASEAN

    NO. NEGARASKOR

    2004 2005 2006 2007 2008

    1 Singapore 2.23 2.13 2.29 2.45 2.53

    2 Malaysia 0.99 0.99 0.99 1.06 1.13

    3 Brunei Darussalam 0.06 0.59 0.77 0.86 0.89

    4 Thailand 0.22 0.36 0.25 0.17 0.11

    5 Philippines -0.28 -0.11 -0.09 -0.04 0.00

    6 Indonesia -0.43 -0.46 -0.37 -0.39 -0.29

    7 Vietnam -0.50 -0.30 -0.34 -0.35 -0.31

    8 Cambodia -0.89 -0.92 -0.90 -0.86 -0.81

    9 Laos -0.92 -1.01 -0.79 -0.87 -0.84

    Sumber: Governance Matters VIII; Aggregate and Individual Governance Indicators 19962008,Daniel, Kaufmann. Aart Kraay, Massimo Mastruzzi 66

    66

  • 8. SASARANPEMBANGUNAN APARATUR

    67

    67

  • 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih

    dan bebas KKN yang ditandai dengan :

    Sasaran Status Awal Tahun 2014

    Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi 2,8

    (tahun 2009)

    5,0

    Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD)

    Pemberantasan Korupsi di provinsi/

    kabupaten/kota

    72,7%

    (provinsi 2009)

    100%

    Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan

    Kementrian/Lemabaga (LKK) dengan status

    Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

    42,17%

    (IHPS I 2009)

    100%

    Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan

    Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar

    Tanpa Pengecualian (WTP)

    2,73%

    (IHPS I 2009)

    60%

    68

    68

  • 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

    publik kepada penduduk dan masyarakat

    yang ditandai dengan :

    Sasaran Status Awal Tahun 2014

    Meningkatnya skor Integritas Pelayanan

    Publik pada unit layanan di instansi pusat

    6,64

    (tahun 2009)

    8,0

    Meningkatnya skor Integritas Pelayanan

    Publik pada unit layanan di instansi daerah

    6,46

    (tahun 2009)

    8,0

    Meningkatnya Peringkat Kemudahan

    Berusaha.

    122

    (tahun 2009)

    75

    69

    69

  • 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai dengan :

    Sasaran Status Awal Tahun 2014

    Meningkatnya skor Indeks Efektivitas

    Pemerintahan

    - 0,29

    (tahun 2008)

    0,5

    (skala -2,5

    s/d 2,5)

    Instansi pemerintah yang akuntabel 24%

    (tahun 2009)

    80%

    70

    70

  • KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR

    PRIORITAS: TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG

    SEMAKIN BAIK

    Peningkatan EfektifitasPeraturan Perundang-Undangan

    Peningkatan Kinerja Lembagadi Bidang Hukum

    DAYASAING NASIONALMENINGKAT

    Peningkatan Penghormatan,Pemajuan dan Penegakan HAM

    Peningkatan KualitasPelayanan Publik

    PeningkatanPenyelenggaraanPemerintahan yang Bersihdan Bebas KKN

    Peningkatan Kapasitas danAkuntabilitas Birokrasi

    Pemantapan PelaksanaanReformasi Birokrasi Instansi

    KESEJAHTERAAN RAKYAT

    PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

    DAMPAK: KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM , SERTA

    PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

    FOKUS PRIORITAS(OUTCOME)

    Ke

    giat

    an p

    rio

    rita

    s u

    ntu

    k m

    asin

    g-m

    asi-

    mas

    ing

    foku

    s p

    rio

    rita

    s d

    en

    gan

    ind

    ikat

    or

    ou

    tpu

    t

    71

    71

  • 9. ARAH KEBIJAKAN

    DAN

    STRATEGI PEMBANGUNAN APARATUR

    72

  • 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

    yang Bersih dan Bebas KKN

    Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya.

    Pencegahan KKN melalui penegakan sistem

    integritas aparatur negara.

    Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

    pengawasan.

    73

  • Memperkuat manajemen dan sistem

    pelayanan publik nasional.

    Penerapan standar pelayanan minimal

    pelayanan publik.

    Pengembangan sistem evaluasi kinerja

    pelayanan publik.

    2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    74

  • Penataan kelembagaan instansi pemerintah

    sejalan dengan prinsip structure follow function.

    Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk

    mendukung peningkatan efisiensi, transparansi,

    dan akuntabilitas dalam proses kerja

    pemerintahan.

    Peningkatan profesionalisme, netralitas dan

    kesejahteraan SDM aparatur.

    Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi

    pemerintah.

    3. Peningkatan Kapasitas dan

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    75

  • Peningkatan koordinasi pelaksanaan

    reformasi birokrasi instansi.

    Pemberdayaan SDM aparatur untuk

    mendukung pelaksanaan reformasi

    birokrasi instansi.

    Perluasan reformasi birokrasi pada

    instansi pemerintah pusat dan

    daerah.

    4. Pemantapan Pelaksanaan

    Reformasi Birokrasi

    76

  • 77

    BEBERAPA KEGIATAN PRIORITASDALAM

    PEMBANGUNAN APARATUR

    77

  • 78

    1. STRUKTUR (PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH)Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambatlambatnya 2014:

    No KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

    1 Koordinasi perencanaan dan evaluasi program Kelembagaan

    Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN

    2010

    Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya

    2014

    2 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam

    Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

    2014

    3 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian

    Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang Perekonomian

    2014

    4 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II

    Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II

    2014

    5 Pengembangan kebijakan, koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra

    Terlaksananya penataan kelembagaan instansi Pemerintah lainnya, bidang Kesra

    2014

    6 Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi

    Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan reformasi birokrasi

    2014

    7 Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP

    Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tataksana

    90% pada 2014

    78

  • 79

    2. SUMBER DAYA MANUSIAPenyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011

    No KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

    1 Penyusunan kebijakanperencanaan SDM aparatur

    Tersusunnya kebijakan (PP) tentangsistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

    1 PP pada 2011

    Tersusunnya kebijakan (PP) tentangKebutuhan Pegawai (Formasi)

    1 PP pada 2011

    2 Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur

    Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara).

    1 UU dan PP pada 2012

    Tersusunnya kebijakan tentang pola dasarkarir PNS

    1 Perpres pada 2010

    Tersusunnya kebijakan tentang penilaiankinerja pegawai (SKP)

    1 PP pada 2010

    Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural

    1 Perpres pada 2010

    Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS 1 PP pada 2011

    Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural

    1 PP pada 2011

    79

  • 80

    No KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

    3 Pengembangan kebijakankesejahteraan SDM aparatur

    Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) ttgremunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri

    1 UU pada 2010

    Tersusunnya kebijakan sistem pensiunPNS

    1 PP pada 2011

    Tersusunnya kebijakan ttg sistempengelolaan dana pensiun PNS

    1 PP pada 2010

    80

  • 81

    3. SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAHPenetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

    No KEGIATANPRIORITAS SASARAN TARGET SELESAI

    1 Koordinasi perencanaan danevaluasi program pelayananpublik

    Tersusunnya peraturan pelaksanaan dariUU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

    5 PP dan 1 Perpres pada 2010

    2 Peningkatan koordinasi danevaluasi pelayanan di bidangkesejahteraan sosial

    Terlaksananya penilaian, monitoring danevaluasi pelayanan publik

    2010

    Tersusunnya kebijakan percepatanpeningkatan kualitas pelayanan publik

    2010

    Terlaksananya asistensi untuk mendorongpenerapan OSS/PTSP

    95% pada 2014

    3 Peningkatan koordinasi danevaluasi pelayanan publik dibidang pemerintahan umum,hukum dan keamanan

    Terlaksananya kompetisi antar unitpelayanan publik/antar instansi danPemerintah Daerah

    350 unit dan 120 kab/kota pada 2014

    81

  • KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN

    DALAM RPJMN 2010-2014(Buku II, Bab 1)

    Pengarusutamaan Pembangunan

    Berkelanjutan

    Pengarusutamaan Tata Kelola

    Pemerintahan yang Baik

    Pengarusutamaan Gender 82

    82

  • PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

    Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten

    dan berkelanjutan oleh sebuah negara mempunyai peranan yang

    sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional,

    dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara

    efektif dan efisien.

    Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus

    dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan

    pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan,

    pelaksanaan, dan pengendaliannya.

    Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud

    dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,

    pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dan akuntabilitas

    kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat

    keberhasilan pembangunan. 83

    83

  • PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Lanjutan

    Untuk memastikan bahwa kebijakan nasional di bidang Tata

    Kelola Pemerintahan yang Baik diimplementasikan di tingkat

    K/L, setiap K/L diharapkan menerapkan indikator Pengarus-

    Utamaan di bidang Tata Kelola Pemerintahan yang baik di

    dalam Renstra K/L masing-masing.

    Bila belum terakomodasi di dalam Renstra K/L diharapkan

    indikator Pengarus-Utamaan di bidang Tata Kelola

    Pemerintahan yang Baik diakomodasi di dalam Renja K/L.

    Tujuannya untuk memastikan tercapainya:

    (1) Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN,

    (2) Pelayanan Publik yang Berkualitas, serta

    (3) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.84

    84

  • Indikator Pengarusutamaan

    No.Isu/Kebijakan

    NasionalKebijakan instansi Indikator di setiap instansi

    Sasaran

    2014

    1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN ( 9 )

    1 Penegakan disiplin

    PNS di seluruh

    instansi pemerintah

    Penegakan peraturan

    mengenai disiplin PNS

    - Tersedianya sistem

    penegakan disiplin yang

    efektif

    - % Pelanggaran disiplin

    mendapatkan sanksi

    100%

    2 Penerapan pakta

    integritas bagi

    pejabat pemerintah

    Penerapan pakta integritas

    bagi pejabat Eselon I, II,

    dan III

    % pejabat telah

    menandatangani dan

    melaksanakan pakta

    integritas

    100%

    3 Kepatuhan

    penyampaian

    Laporan Harta

    Kekayaan

    Penyelenggara

    Negara (LHKPN)

    Mewajibkan pejabat untuk

    melaporkan LHKPN

    % pejabat yang telah

    melaporkan LHKPN

    100%

    4 Kebijakan

    antikorupsi

    Mewajibkan pelaporan

    gratifikasi

    Tersedianya sistem

    pelaporan

    gratifikasi

    100%

    85

    85

  • Indikator Pengarusutamaan Lanjutan

    No. Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansiSasaran

    2014

    1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (lanjutan)

    5 Penyelenggaraan

    Sistem Pengendalian

    Internal Pemerintah

    (SPIP)

    Penerapan sistem

    pengendalian internal yang

    Efektif

    Tersedia dan terlaksananya

    sistem pengendalian internal

    yang efektif

    100%

    6 Pengembangan

    Sistem e-

    Procurement

    Nasional

    Penerapan e-procurement

    dalam pengadaan barang

    dan jasa

    % pengadaan menggunakan

    eprocurement

    75%

    7 Tindak lanjut hasil

    pemeriksaan BPK

    Peningkatan tindak lanjut

    atas temuan hasil

    pemeriksaan

    % temuan yang ditindaklanjuti 100%

    8 Akuntabilitas

    pengelolaan

    keuangan Negara

    Peningkatan akuntabilitas

    pengelolaan anggaran dan

    pelaporannya

    Opini BPK atas LK K/L WTP

    9 Pengaduan

    masyarakat

    Tindaklanjut pengaduan

    masyarakat

    - Tersedianya sistem

    pengaduan masyarakat yang

    efektif

    - % Penyelesaian tindak lanjut

    atas pengaduan yang

    disampaikan masyarakat

    100%

    86

    86

  • Indikator Pengarusutamaan Lanjutan

    No Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansiIndikator di setiap

    instansiSasaran 2014

    2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ( 6 )

    1 Penerapan Standar

    Pelayanan pada Unit

    Penyelenggara

    Pelayanan Publik

    Penerapan Standar

    Pelayanan Publik untuk

    seluruh unit

    penyelenggara

    pelayanan publik

    % unit penyelenggara

    pelayanan publik yang

    sudah

    menerapkan Standar

    Pelayanan

    100%

    2 Penerapan Maklumat

    Pelayanan pada unit

    pelayanan publik

    Menerapkan maklumat

    pelayanan untuk unit

    pelayanan publik

    % unit pelayanan

    publik yang

    sudah menerapkan

    maklumat

    pelayanan

    100%

    3 Penerapan Pelayanan

    Terpadu Satu Pintu

    untuk pelayanan

    utama dan investasi

    Penerapan Pelayanan

    Terpadu Satu Pintu

    Pemerintah Daerah

    menerapkan Pelayanan

    Terpadu Satu Pintu

    (OSS)

    100%

    4 Penerapan

    Manajemen

    Pengaduan

    Penerapan manajemen

    pengaduan yang efektif

    pada unit penyelenggara

    pelayanan publik

    % unit pelayanan

    publik yang

    menerapkan

    manajemen

    pengaduan yang efektif

    100%

    87

    87

  • Indikator Pengarusutamaan Lanjutan

    No Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansiIndikator di setiap

    instansiSasaran 2014

    2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (lanjutan)

    5 Percepatan

    peningkatan kualitas

    pelayanan publik

    Menyusun rencana

    percepatan

    peningkatan

    kualitas pelayanan

    publik

    dan melaksanakannya

    sesuai

    batas waktu yang

    ditetapkan

    oleh Menteri yang

    bertanggung jawab di

    bidang pelayanan

    publik

    - Tersusunnya

    rencana peningkatan

    kualitas pelayanan

    publik pada unit

    penyelenggara

    pelayanan publik

    - Terlaksananya

    rencana peningkatan

    kualitas pelayanan

    publik sesuai batas

    waktu yang

    ditetapkan

    100%

    6 Pelaksanaan evaluasi

    dan penilaian terhadap

    kinerja

    pelayanan publik

    Melaksanakan

    monitoring,

    evaluasi, dan penilaian

    kinerja kepada unit

    penyelenggara

    pelayanan

    publik yang ada

    - Tersedianya sistem

    evaluasi kinerja

    pelayanan publik

    - % Unit

    Penyelenggara

    Pelayanan Publik

    yang mendapat

    penilaian baik

    90%

    88

    88

  • Indikator Pengarusutamaan Lanjutan

    NoIsu/Kebijakan

    Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansi

    Sasaran 2014

    3. Peningkatan kapasitas birokrasi ( 6 )

    1. Penataan

    kelembagaan

    instansi

    pemerintah

    Melakukan restrukturisasi

    organisasi dan tata kerja

    instansi untuk rightsizing

    didasarkan visi, misi,

    strategi dan analisis

    obyektif, serta tupoksi.

    % Tersusunnya struktur

    kelembagaan (organisasi dan

    tata kerja) yang proporsional,

    efektif, efisien

    100%

    2. Penataan

    ketatalaksanaan

    instansi pemerintah

    Penyederhanaan proses

    bisnis dan penyusunan

    SOP utama

    % SOP utama telah tersusun

    sesuai dengan proses bisnis

    yang lebih sederhana

    100%

    3. Pemantapan kualitas

    manajemen SDM

    Penerapan manajemen

    SDM

    yang berkualitas

    (transparan

    dan berbasis

    merit/kompetensi)

    - Tersedianya sistem rekrutmen yang

    transparan

    - Tersedianya sistem penilaian kinerja

    yang terukur

    - Tersedianya sistem promosi dan

    mutasi yang terbuka dan transparan

    - Tersedianya sistem diklat berbasis

    merit dan kompetensi

    - Tersedianya sistem penegakan kode

    etik yang efektif, disertai penerapan

    reward and punishment

    100%

    89

    89

  • Indikator Pengarusutamaan Lanjutan

    No Isu/Kebijakan Nasional Kebijakan instansi Indikator di setiap instansi Sasaran

    2014

    3. Peningkatan kapasitas birokrasi (lanjutan)

    4. Pengembangan dan

    penerapan e-

    Government

    Pengembangan dan

    penerapan e-

    Government

    Tersusunnya rencana

    penerapan e-Government

    yang

    konkrit dan terukur

    100%

    5. Sistem kearsipan dan

    dokumentasi berbasis

    TIK

    Penerapan manajemen

    kearsipan dan

    dokumentasi

    berbasis TIK

    Manajemen kearsipan dan

    dokumentasi sudah

    dilaksanakan dengan sistem

    berbasis TIK

    100%

    6. Penyelenggaraan

    Sistem Akuntabilitas

    Kinerja Aparatur

    Penerapan sistem

    akuntabilitas kinerja

    instansi

    pemerintah

    % penerapan SAKIP (renstra,

    penilaian kinerja, kontrak

    kinerja, pengendalian, dan

    lainlain)

    100%

    90

    90

  • 10. SEKILAS TENTANGKONSEP GRAND DESIGN DAN ROADMAP

    REFORMASI BIROKRASI( Deputi Tata Laksana Kemen PAN & RB )

    Pada saat ini sedang disusun Grand Design dan Roadmap Reformasi

    Birokrasi 2010-2025. Penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri PAN

    dan RB, diharapkan terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres)

    dalam waktu dekat.

    Saat ini juga sedang disusun Keputusan Presiden tentang Komite

    Pengarah dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Direncanakan, Ketua

    Tim Pengarah adalah Wakil Presiden dan Ketua Tim Reformasi Birokrasi

    Nasional adalah Menteri PAN dan RB. Tugas Komite dan Tim adalah

    menyelesaikan Grand Design dan Roadmap RB dan memastikan

    pelaksanaannya.

    91

    CATATAN: Materi paparan tentang Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi berikut ini disalin dari Paparan Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian PAN dan RB pada Ratekpan dan Reformasi Birokrasi pada 2 Maret 2010.

    91

  • 92

    Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua

    Pidato Presiden (14 Agustus 2009): Reformasi Gelombang kedua dimaksudkan untuk membebaskan

    Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu dan diharapkan pada tahun 2025 Indonesia berada pada fase untuk benar-benar bergerak menuju negara maju

    proses reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah pusatharus selesai pada tahun 2011

    Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi2010 - 2025

    Latar Belakang92

  • 93

    Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN Tahun 2005 2025).

    Lamp. UU 17/2007 Bab IV.1.2,huruf E angka 35, menyatakan

    Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang

    lainnya

    DASAR HUKUM antara lain:

    Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 2014 :

    Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik.

    Salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui : pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

    93

  • 94

    Grand Design dan RoadmapReformasi Birokrasi

    GRAND DESIGN Reformasi Birokrasi adalah Rancangan Induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.

    menjadi instrumen yang menghubungkan antara Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 2025 dengan langkah-langkah operasionalnya, utamanya periode 2010-2014

    menjadi Kerangka Dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap) Reformasi Birokrasi selama periode lima tahunan secara Nasional

    94

  • 95

    Grand design dan RoadmapReformasi Birokrasi

    ROADMAP Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan Rencana Rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.

    memberikan kejelasan Arah, Acuan dan Persamaan Persepsi mengenai langkah-langkah Operasional Reformasi Birokrasi baik di K/L maupun di Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di masing-masing instansinya

    95

  • 96

    RPJPN2005 - 2025

    RPJMN2010 - 2014

    RPJMN2015 - 2019

    RPJMN2020 - 2024

    GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI2010 - 2025

    ROADMAPREFORMASI BIROKRASI

    ROADMAPREFORMASI BIROKRASI

    ROADMAPREFORMASI BIROKRASI

    Keterkaitan Grand Design dan Roadmap dengan RPJPN 2005 2025 dan RPJMN 2010 2014, RPJMN 2015 2019, dan RPJMN

    2020 2025

    96

  • 97

    Kerangka Pikir Grand Design Reformasi Birokrasi

    97

  • 98

    Arah Kebijakan

    Visi :Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

    Misi : Mewujudkan

    birokrasi/manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, capable, akuntabel, transparan, demokratis, dan bebas KKN;

    Meningkatkan integritas birokrasi pemerintah;

    Mewujudkan pelayanan prima dan berkeadilan

    Tujuan Reformasi Birokrasi :Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya organisasi, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan praktek KKN, penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan birokrasi yang semakin melibatkan partisipasi masyarakat

    Sasaran Reformasi Birokrasi :Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah berikut: (1).landasan hukum dan regulasi; (2).organisasi; (3).tatalaksana; (4).manajemen SDM aparatur; (5). Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; (6).integritas aparatur; (7).sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; (8).kualitas pelayanan publik; (9).sistem monitoring dan evaluasi kinerja, dan pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.

    98

  • 99

    Pe

    rub

    ahan

    Min

    dse

    t d

    an C

    ult

    ure

    Set Birokrasi yang

    Bersih, dan Bebas KKN

    Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

    Peningkatan Kualitas Pelayanan

    SDM

    Kelembagaan

    Ketatalaksanaan

    Pe

    nye

    mp

    urn

    aan

    Ke

    ran

    gka

    Ke

    bij

    akan

    Nas

    ion

    al

    Ref

    orm

    asi B

    iro

    kras

    i

    Monitoring Dan Evaluasi

    MANAJEMEN PERUBAHAN

    PR

    OFI

    L B

    IRO

    KR

    ASI

    20

    25

    PengawasanDan

    Akuntabilitas

    Quick win(yang langsung dan tidak

    langsung dirasakan masyarakat)

    Strategi Pelaksanaan

    PENGELOLAAN PENGETAHUAN RB

    99

  • 100

    Sasaran 5 Tahun

    Tersedianya kerangka hukum tentang birokrasi/ manajemen pemerintahan;

    Meningkatnya efisiensi dan efektivitas organisasi dan tatalaksana;

    Meningkatnya mutu SDM aparatur; Terbentuknya pola pikir dan budaya kerja pada birokrasi

    K/L/Pemda; Meningkatnya integritas aparatur; Menguatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Meningkatnya pelayanan prima.

    100

  • 101

    Target penyelesaian

    2011

    Seluruh K/L diproses dan ditargetkan selesai pada tahun 2011 + secara intensif mulai pelaksanaan RB di daerah

    2025

    Untuk Reformasi Birokrasi di Daerah, ditargetkan secara bertahap penyelesaiannya pada tahun 2025 (Seluruh Pemda target selesai).

    101

  • 102

    Pelaksanaan

    Permasalahan yang Dihadapi :1.Efektivitas peraturan perundang-undangan2.Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)3.Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel4.Pelayanan Publik5.SDM Aparatur

    Kondisi yang diinginkan:1.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN2.Peningkatan kualitas pelayanan publik3.Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi4.Peningkatan profesionalisme SDM aparatur

    Reformasi Birokrasi

    Program dan Kegiatan

    Road Map

    Makro

    Meso

    Mikro

    Grand Design

    TINGKATAN PELAKSANAAN

    102

  • 103

    TINGKATAN PELAKSANAAN

    Makro

    Meso

    Mikro

    Menyangkut berbagai aspek kebijakan terkaitdengan upaya reformasi birokrasi sebagaikerangka kebijakan dasar operasional birokrasi(misalnya: penyempurnaan berbagai peraturanperundang-undangan tentang organisasi,tatalaksana, manajemen SDM, pengawasanintern, akuntabilitas dan pelayanan publik)

    Menyangkut berbagai aspek kebijakan sebagaibagian dari upaya mendorong reformasibirokrasi pada K/L/Pemda (Pedoman,Juklak/Juknis)

    Menyangkut berbagai aspek kebijakanK/L/Pemda sebagai bagian dari upayapercepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L/Pemda

    Aspek-aspek reformasi birokrasi

    TingkatanPelaksanaan

    Cakupan Reformasi Birokrasi

    OrganisasiTatalaksana

    Manajemen SDMPengawasan Intern

    AkuntabilitasPelayanan Publik

    103

  • 104

    GDRM RB 2010 2025

    PROGRAM-PROGRAM

    Program Untuk Tingkatan

    Makro

    Program Untuk Tingkatan

    Meso

    Program Untuk Tingkatan

    Mikro

    1) Penataan Organisasi;

    2) Penataan Tatalaksana;

    3) Penataan Sistem

    Manajemen SDM Aparatur;

    4) Penataan Pengawasan

    Intern;

    5) Peningkatan Akuntabilitas

    Kinerja; dan

    6) Peningkatan Kualitas

    Pelayanan.

    1) Quick Win;

    2) Manajemen Perubahan;

    3) Konsultasi dan

    Asistensi;

    4) Monitoring, Evaluasi

    dan Pelaporan;

    5) Knowledge

    management.

    1) Quick Win;

    2) Manajemen Perubahan;

    3) Penataan Organisasi;

    4) Penataan Tatalaksanaan;

    5) Penataan Sistem Manajemen

    SDM Aparatur;

    6) Penguatan Unit Organisasi;

    7) Penyusunan Peraturan

    Perundang-undangan;

    8) Penataan Pengawasan

    Internal;

    9) Peningkatan Akuntabilitas

    Kinerja;

    10) Peningkatan Kualitas

    Pelayanan Publik;

    104

  • 105

    ROAD MAP 2010 2014

    Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkatan Makro

    Program Kegiatan Hasil yang diharapkan

    1) Penataan Organisasi; 2) Penataan Tatalaksana;3) Penataan Sistem

    Manajemen SDM Aparatur;

    4) Penguatan Pengawasan Intern;

    5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

    6) Peningkatan Kualitas Pelayanan.

    66 kegiatan Peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan

    Peningkatan kinerja birokrasi Penurunan penyalahgunaan

    wewenang/penyimpangan/KKN Perwujudan perubahan mind-set dan

    culture-set Peningkatan integritas birokrasi Peningkatan profesionalisme birokrasi Peningkatan efisiensi dan efektivitas

    pengelolaan pegawai Peningkatan jumlah instansi yang

    memperoleh predikat WTP Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi Peningkatan kapabilitas birokrasi Peningkatan kualitas pelayanan publik

    105

  • 106

    ROAD MAP 2010 2014

    Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkatan Meso

    Program Kegiatan Hasil yang diharapkan

    1) Quick Win;

    2) Manajemen Perubahan;

    3) Konsultasi dan Asistensi;

    4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

    5) Knowledge management.

    18 kegiatan

    Peningkatan pemahaman, persamaan persepsi, komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi

    Peningkatan jumlah instansi yang masuk program reformasi birokrasi

    Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

    106

  • 107

    Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkatan Mikro

    Program Kegiatan Hasil yang diharapkan

    1) Quick Win;

    2) Manajemen Perubahan;

    3) Penataan Organisasi;

    4) Penataan Tatalaksanaan;

    5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;

    6) Penguatan Unit Organisasi;

    7) Penataan Peraturan Perundang-undangan;

    8) Penguatan Pengawasan Internal;

    9) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

    10) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

    54 kegiatan Peningkatan kepercayaan masyarakat Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Efektivitas dan Efisiensi organisasi K/L/Pemda Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan SDM aparatur

    pada K/L/Pemda Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pada

    K/L/Pemda Peningkatan kesejahteraan aparatur Peningkatan kualitas pelayanan Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan kebijakan

    K/L/Pemda Peningkatan kinerja K/L/Pemda Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi

    pemerintah Peningkatan kapabilitas K/L/Pemda Pemberantasan praktek KKN

    ROAD MAP 2010 2014107

  • 11. SEKILAS TENTANGASEAN-CHINA

    FREE TRADE AREA

    108

    108

  • Problematik ACFTA Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kerangka Kerjasama

    Ekonomi antara ASEAN dan China dengan Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004.

    Pada prinsipnya disadari bahwa banyak industri kita yang belum siap bersaing dengan produk China. Namun disisi yang lain, upaya penundaan berlakunya ACFTA juga tidak mudah dan bukannya tanpa masalah.

    Kesulitan dan permasalahan bila melakukan permintaan penundaan berlakunyaACFTA:

    Dapat menurunkan kredibilitas Indonesia dalam upaya meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional.

    Penundaan ACFTA akan sulit dilakukan karena akan melibatkan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang telah menandatangani persetujuan ACFTA serta akan menimbulkan konsekwensi bukan hanya dari China tapi juga dari negara anggota ASEAN lainnya.

    Dalam berbagai pertemuan G-20 disepakati untuk menghindarkan atau mengurangi keinginan menerapkan kebijakan proteksi. Kalau semua negara melakukan proteksi maka recovery ekonomi dunia akan terhambat.

    109

    109

  • Upaya yang akan dilakukan Notifikasi. Dari 1.516 pos tarif, 228 pos tarif diusulkan untuk dinotifikasi, karena

    sektor industri banyak yang keberatan dan belum siap untuk bersaing dengan

    produk China

    Pemerintah perlu mengkaji kembali tentang faktor-faktor yang menyebabkan

    ketidaksiapan industri untuk bersaing. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan

    ketidaksiapan industri:

    Disebabkan oleh ketidakefisienan sektor industri Indonesia karena selama ini

    terbiasa diproteksi

    Adanya ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan tingginya biaya produksi

    Perlunya penyediaan infrastruktur dan energi yang memadai

    Pemantauan implementasi ACFTA. Bila memang terbukti membawa dampak

    negatif bagi Industri dan menyebabkan industri domestik tidak dapat

    berproduksi, maka Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis

    untuk mengatasi dampak negatif ACFTA

    110

    110

  • 111

    Upaya yang akan dilakukan Lanjutan.....

    Langkah Antisipasi yang perlu diambil

    Kebijakan pengamanan pasar dalam negeri

    o Impor yang membatasi komoditi pada pelabuhan tertentu

    o Pengawasan peredaran barang termasuk surat keterangan asal (SKA) barang

    o Penerapan NSW (National Single Window)

    o Penerapan perluasan SNI Wajib

    o Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri

    Kebijakan Penguatan Ekspor

    o Peningkatan kualitas produk ekspor

    o Peningkatan promosi ekspor

    o Peningkatan fasilitasi ekspor

    o Kebijakan penguatan industri yang diprioritaskan

    o Peningkatan peranan KBRI sebagai business intelegence unit

    111

  • Kesimpulan tentang ACFTA

    Suka atau tidak suka, Indonesia harus siap menghadapi Persaingan Bebas.

    Peningkatan Daya Saing Nasional merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda

    lagi.

    Daya Saing Nasional didukung berbagai aspek: kondisi Ekonomi, kualitas SDM,

    kondisi Insfra Struktur, tingkat Kemajuan dan Pemanfaatan Iptek, dan Kualitas

    Penyelenggaraan Pemerintahan (politik, hankam, hukum, dan birokrasi).

    Sebagai salah satu pendukung terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang

    berkualitas, reformasi birokrasi ditujukan untuk: mewujudkan Pemerintah yang

    Bersih dan Bebas KKN, meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, dan

    mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Produktif. Bila hal ini dapat

    dicapai, bersamaan dengan peningkatan pilar daya saing yang lain, hal itu akan

    meningkatkan Daya Saing Nasional.

    Peningkatan Daya Saing Nasional akan memacu pertumbuhan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi, disertai dengan upaya me-meratakannya akan

    mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

    112

    112

  • 113

  • 114

    Naskah Lengkap Perpres No. 5 Tahun 2010

    tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-

    2014

    dapat diunduh di:

    www.bappenas.go.id

    114

Recommended

View more >