REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN
TIMOR TIMUR 1999-2002
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah
Oleh:
Maria Antonia Cunino
NIM : 101314014
PROGAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN
TIMOR TIMUR 1999-2002
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah
Oleh:
Maria Antonia Cunino
NIM : 101314014
PROGAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan kepada:
1. Bapak Alfonsus Aluman dan Mama Yokina Kabuar,
2. Kakak Asun, Yos, Lian, Ita, Erna, adik Yanti, dan keponakan Silvy, Prita,
Vany, Viola,
3. Buat seseorang yang bilang “sederhana tapi istimewa”.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
MOTTO
Jangan sekali-sekali melupakan sejarah (Jas Merah).
(Soekarno)
Dengan memiliki impian,
Apalagi mengaksarakannya,
Orang muda sejatinya membulatkan kemauan
untuk mewujudkannya dalam hidup
(Mutiara Andalas)
Orang boleh pandai setinggi langit,
Tapi selama ia tidak menulis,
Ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
Menulis adalah bekerja untuk keabadian.
(Pramoedya Ananta Toer)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
ABSTRAK
REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR-TIMUR 1999-2002
Oleh:
Maria Antonia Cunino
Universitas Sanata Dharma
2015
Penulisan ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan latar belakang referendum
di Timor Timur, 2) Mendeskripsikan jalannya referendum tahun 1999 dan
dinamika yang mengikuti sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002, 3)
Mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
Penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah melalui tahap-tahap
pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan
penulisan (historiografi). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Model penulisannya deskriptif analitis.
Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang referendum di
Timor Timur adalah konflik antara Indonesia dan Timor Timur, perilaku aparat-
aparat pendatang di Timor Timur, rakyat Timor Timur menuntut referendum,
hubungan rakyat Timor Timur dengan pihak lain, tanggapan internasional
terhadap Indonesia dan Timor Timur, serta sikap pemerintah Indonesia terhadap
masalah Timor Timur. 2) Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus
1999. Hasilnya rakyat memilih merdeka, maka dibuat pemerintahan transisi di
Timor Timur dan mulai dirancang pemerintahan Timor Leste. Kemerdekaan
Timor Leste diproklamasikan pada tanggal 20 Mei 2002. 3) Dampak dari
referendum dan kemerdekaan Timor Leste sangat banyak, baik itu dampak bagi
Indonesia, dampak bagi Timor Timur, serta dampak bagi hubungan antara
Indonesia dan Timor Timur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
ABSTRACT
REFERENDUM AND INDEPENDENCE OF EAST TIMOR 1999-2002
By:
Maria Antonia Cunino
Sanata Dharma University
2015
This study aimed to: 1) Explain the background of referendum in East
Timor, 2) Describe the referendum 1999 and the dynamics that followed until the
independence of East Timor 2002, 3) Describe the impact of East Timor's
referendum and independence.
This study used historical research method through steps of source
collection (heuristic), source critic (verification), interpretation, and the process of
writing (historiography). The approaches used were political, social, and
economical approach. The writing model was analytical descriptive.
The results of this study showed that: 1) The background of referendum
and independence in East Timor was the conflict between Indonesia and East
Timor, the improper mannerism of some government officials, East Timorese
demands for referendum, the relationship of East Timorese with other parties, the
international community’s reaction to Indonesia and East Timor, and the
Indonesian government reaction to East Timor. 2) The referendum was held on
30th
August 1999. The result was that the people chose to be independent, hence
formation of the transition government in East Timor by the authority of Timor
Leste. Timor Leste's independence was declared on 20th
May 2002. 3) The
referendum and the independence of Timor Leste brought about impacts on
Indonesia, on East Timor, and on the relation between Indonesia and East Timor.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat dan bimbingan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002” dengan baik dan
lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.
Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa
bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan
terimakasih kepada :
1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan saran
dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Anton Haryono, M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah sabar
membimbing dan memberikan banyak arahan serta masukan bagi saya
untuk menulis skripsi ini.
4. Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah
sabar membimbing dan memberikan banyak arahan serta masukan selama
penyusunan skripsi ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
5. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah
yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis
menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
6. Keluargaku, Bapak Alfonsus Aluman, Mama Yokina Kabuar, saudara-
saudariku terimakasih atas doa, semangat, dan dukungan yang diberikan
kepada saya.
7. Seluruh teman-teman terutama teman dari Pendidikan Sejarah angkatan
2010, terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Teman-teman kost Bromo 3, atas dukungannya.
9. Teman-teman mitra Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, atas
motivasi dan dukungannya.
10. Seluruh karyawan Perpustakaan USD yang telah menyediakan buku-buku
yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu-persatu
oleh penulis dalam skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada banyak kekurangan. Oleh
karena itu, penulis akan menerima segala tanggapan, saran, kritik dari pembaca
demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini
bisa bermanfaat bagi banyak pihak.
Yogyakarta, 23 Februari 2015
Penulis
Maria Antonia Cunino
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... iv
HALAMAN MOTTO ................................................................................... v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .................................. vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ...................................... vii
ABSTRAK .................................................................................................... viii
ABSTRACT .................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR .................................................................................. x
DAFTAR ISI ................................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
B. Permasalahan ............................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 7
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 7
1. Bagi Penulis .......................................................................... 7
2. Bagi Universitas Sanata Dharma .......................................... 7
3. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah .............................................. 8
E. Tinjauan Pustaka ......................................................................... 8
1. Timor Timur The Untold Story ............................................. 9
2. Timor Target ......................................................................... 10
3. Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia ................ 11
4. Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat
Internasional .......................................................................... 11
5. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan
Seorang Wartawan ................................................................ 12
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
F. Landasan Teori ............................................................................ 14
G. Metode dan Pendekatan Penelitian ............................................. 21
1. Metode Penelitian .................................................................. 21
a. Pengumpulan Sumber (Heuristik) .................................. 21
b. Kritik Sumber (Verifikasi) .............................................. 21
c. Interpretasi ....................................................................... 22
d. Penulisan (Historiografi) ................................................. 23
2. Pendekatan Penelitian ........................................................... 23
H. Sistematika Penulisan ................................................................. 25
BAB II LATAR BELAKANG REFERENDUM DI TIMOR TIMUR
A. Konflik antara Indonesia dan Timor Timur ................................ 26
B. Perilaku Aparat-Aparat Pendatang di Timor Timur .................... 27
C. Rakyat Timor Timur Menuntut Referendum .............................. 29
D. Hubungan Rakyat Timor Timur dengan Pihak Lain ................... 31
1. Relasi dengan Gereja Katolik dan Uskup Belo ..................... 31
2. Hubungan dengan Media ..................................................... 32
E. Tanggapan Internasional Terhadap Konflik Indonesia
dan Timor Timur ......................................................................... 33
1. Amerika ................................................................................. 33
2. Australia ................................................................................ 35
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ...................................... 36
F. Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Timor Timur .................. 36
BAB III PROSES REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN
TIMOR TIMUR
A. Persiapan Referendum ................................................................ 40
B. Jalannya Referendum dan Hasil Referendum ............................. 43
C. Pemerintahan Transisi di Timor Leste ........................................ 45
1. Masuknya Pasukan INTERFET ............................................ 46
2. Menghadapi Kelompok Pro Kemerdekaan ........................... 47
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
3. UNTAET Mempersiapkan Pemerintahan Timor Leste ........ 49
D. Kemerdekaan Definitif Timor Leste ........................................... 53
1. Persiapan Rakyat untuk Menyambut Proklamasi
Kemerdekaan ......................................................................... 53
2. Jalannya Proklamasi Kemerdekaan ....................................... 53
BAB IV DAMPAK REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN
TIMOR TIMUR
A. Dampak Referendum Timor Timur ............................................ 55
1. Bagi Timor Timur ................................................................. 55
2. Bagi Indonesia ....................................................................... 60
a. Gugurnya Personil Brimob ............................................. 62
b. Gugurnya Wartawan dan Orang-Orang Sipil ................. 63
c. Para Pengungsi ............................................................... 64
3. Dampak bagi Hubungan antara Indonesia dan Timor Timur 66
B. Dampak Kemerdekaan Timor Timur .......................................... 69
1. Bagi Timor Timur ................................................................. 69
2. Bagi Indonesia ....................................................................... 73
3. Dampak bagi Hubungan antara Indonesia dan Timor Timur 74
BAB IV KESIMPULAN .............................................................................. 81
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku ..................................................................................... 85
Sumber Internet ................................................................................. 87
Sumber Majalah ................................................................................ 87
Sumber Surat Kabar .......................................................................... 87
LAMPIRAN:
1. Silabus ........................................................................................ 88
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ........................................... 91
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Revolusi tahun 1974 di Portugal mengakhiri penjajahan Portugal yang
hampir jatuh. Tiga partai politik bermunculan di Timor Timur. Pertama Uniao
Democratica Timorense (UDT) atau Persatuan Demokratik Rakyat Timor yang
ingin merdeka secara bertahap, didirikan pada tanggal 11 Mei 1974. Partai yang
kedua adalah Associacao Social Democratica de Timor (ASDT) atau Asosiasi
Sosial Demokratik Timor, didirikan sehari setelah UDT didirikan yaitu pada
tanggal 12 Mei 1974. Pada tahun yang sama, tanggal 12 September 1974 ASDT
diubah menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin)
atau Fron Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur yang radikal dan segera
ingin merdeka. Partai yang ketiga adalah Associacao Popular Democratica
Timorense (Apodeti) atau Asosiasi Demokrasi Popular Rakyat Timor didirikan
pada tanggal 27 Mei 1974. Apodeti adalah partai terkecil dari ketiga partai itu dan
ingin bergabung dengan Indonesia. Pada pertengahan 1975, Fretilin menguasai
jabatan-jabatan penting di Timor Timur. Pada bulan Agustus 1975 perang saudara
pecah ketika UDT melakukan usaha kudeta yang dilawan Fretilin dengan
dukungan militer Portugal yang ada di wilayah tersebut.1
1 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2009,
hlm. 621-622, lihat juga John G. Taylor, Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
Setelah terjadi konflik, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
mengirim tentara ke Timor Timur. Dengan masuknya TNI, UDT dan Apodeti
berhasil mendesak Fretilin. Sejak itu, keinginan rakyat Timor Timur bergabung
dengan NKRI semakin besar. Pada tanggal 17 Juli 1976, Presiden Soeharto
mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan
Timor Timur ke dalam (NKRI) dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I
Timor Timur, sebagai propinsi Indonesia yang ke-27.2 Undang-Undang tersebut
disusul lahirnya TAP MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan
Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI. Dengan demikian Timor Timur yang
dikuasai oleh Portugis selama 400 tahun lebih semakin kukuh berintegrasi dengan
Indonesia.3
Setelah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, ketiga partai tersebut
masih tetap eksis dalam kancah politik Timor Timur. Tetapi karena tujuan dari
ketiga partai tersebut berbeda, UDT dan Fretilin yang menghendaki kemerdekaan,
dan Apodeti yang mau bergabung dengan Indonesia maka sering terjadi konflik
yang menelan banyak korban.
Karena kehadiran militer Indonesia ke Timor Timur, maka sering terjadi
konflik antara militer dengan para anggota Fretilin yang menghendaki
kemerdekaan. Sebagai akibat dari konflik tersebut, maka banyak orang
meninggal. Pada akhir Oktober 1978, Asisten Pertahanan dan Keamanan di Timor
Dilupakan terjemahan Putri, Jakarta, Penerbit Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Timur,
1998, hlm. 46-50. 2 John G. Taylor, op.cit., hlm. 355, lihat juga Khairul Jasmi, Eurico Guterres Melintas Badai
Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 25. 3 Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 25.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
Timur mengadakan sensus. Hasil dari sensus menyatakan bahwa jumlah
penduduk Timor Timur pada waktu itu adalah 329.271 jiwa. Tetapi sensus
terakhir yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Portugis mencatat bahwa
jumlah penduduk Timor Timur pada tahun 1974 (sebelum invasi) sebesar 688.771
jiwa. Jika dilihat perbandingan hasil sensus tersebut, diperkirakan paling sedikit
100.000 penduduk telah terbunuh selama tahun-tahun pemerintah Indonesia
masuk ke Timor Timur, maka dapat diperkirakan bahwa sekitar 259.000
penduduk tinggal di daerah-daerah di luar kontrol Indonesia.4
Regulasi 2001/10 meminta agar Komisi mempersiapkan dan membuat
laporan lengkap dan rinci serta bersifat publik tentang semua peristiwa, temuan,
dan rekomendasi tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks
konflik politik selama hampir 25 tahun (1975-1999). Oleh karena itu diharapkan
Komisi CAVR5 mencatat pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1975-1999 secara
lengkap dan rinci. Hal tersebut dilaksanakan dengan sukses di tengah kepekaan
hubungan antara Indonesia dan Timor Timur. Di satu pihak, laporan tersebut
memaparkan sisi gelap kehadiran Indonesia, dan di sisi lain disertai cerita sepak
terjang kelompok perjuangan pembebasan atau Gerakan Pengacau Keamanan
(GPK).6
Selama 25 tahun, ABRI dan para Pejuang Pembebasan (GPK) dengan porsi
yang berbeda dan argumentasi menurut persepsi masing-masing telah melakukan
4 John G. Taylor, op.cit., hlm. 163. 5 Commisao de Achimento Verdade e Reconsiliacao (CAVR) adalah sebuah Komisi Penerimaan,
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan regulasi United Nations Transitional
Administration in East Timor (UNTAET); diadopsi dari Kristio Wahyono, Timor Target,
Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 29. 6 Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 30.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
tindak kekerasan dalam bentuk eksekusi mati, pembunuhan warga sipil, perkosaan
dan hukuman asusila, penggalian lubang kubur sendiri sebelum dilakukan
eksekusi, pemukulan, hukuman sengatan listrik, pencabutan kuku, hukum
cambuk, pemenggalan kepala di depan umum, mutilasi, pameran kepala manusia
dan potongan tubuh lainnya, diseret dengan kendaraan sampai mati, serta
penculikan dan penghilangan paksa.7
Salah satu contohnya adalah insiden Santa Cruz8 tanggal 12 November
1991 yang membantu Timor Timur untuk mematahkan isolasi internasionalnya.
Pastor Ricardo menyelenggarakan misa untuk Sebastiao Gomes, seorang aktifis
pro kemerdekaan yang dibunuh oleh tentara Indonesia dua minggu sebelumnya di
Gereja Motael. Dua minggu setelah misa peringatan, para hadirin berjalan ke
pekuburan Santa Cruz, tempat Sebastiao dikubur. Ketika orang banyak itu
membanjiri jalan-jalan Dili, mereka membentang berbagai spanduk dan
meneriakkan semboyan pro kemerdekaan. Banyak orang meninggalkan tempat
kerja dan rumah mereka untuk bergabung dengan rombongan yang berubah
menjadi demonstrasi massa melawan kekuasaan Indonesia yang pertama sejak
invasi 1975.9
Ketika kerumunan demonstran mulai berpencar, militer Indonesia tiba dan
menghadang di sebuah ujung jalan. Menurut saksi mata, tanpa peringatan dan
tanpa provokasi, para tentara berbaris menuju kerumunan orang tersebut dan
7 Loc.cit.
8 Santa Cruz adalah nama sebuah kampung di Dili dan terdapat sebuah pekuburan; diadopsi dari
Joseph Nevins, Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan
Nugroho Kacasungkono, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hlm. 42. 9 Joseph Nevins, op.cit., hlm. 43.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
menembak dengan senapan M-16 buatan Amerika Serikat. Akibatnya lebih dari
250 orang meninggal.10
Tidak hanya pelanggaran HAM, pengejaran Fretilin oleh aparat keamanan
Indonesia adalah pertempuran hidup mati. Tidak hanya hal negatif tersebut,
Indonesia juga telah melakukan banyak hal positif untuk Timor Timur seperti
pembangunan besar-besaran yang dilakukan Indonesia selama kurang lebih 25
tahun, termasuk memberantas kebodohan dan meniadakan diskriminasi
pendidikan yang dilakukan sejak tahun 1975.11
Selama sepuluh tahun sejak
integrasi tahun 1976, Timor Timur diberikan dana pembangunan sebanyak Rp
278 miliar lebih. Dana tersebut merupakan dana terbesar apabila dibandingkan
dengan propinsi Indonesia lainnya, jika ditinjau dari perhitungan perkapita.12
Permasalahan-permasalahan di Timor Timur terus terjadi. Ironisnya,
pelanggaran HAM juga terus terjadi. Hal ini mengundang perhatian dunia
internasional terhadap pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pada tanggal 21
Mei 1998 ketika kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soeharto ke
Habibie,13
presiden Habibie menyatakan persoalan Timor Timur harus
diselesaikan secara menyeluruh pada tanggal 27 Januari 1999. Habibie
menawarkan dua opsi kepada rakyat Timor Timur, pertama memberikan otonomi
khusus dan kedua memisahkan diri dari Indonesia.14
10
Loc.cit. 11
Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 32. 12
Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 69. 13 M.C. Ricklefs, op.cit., hlm. 694. 14
Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 78.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
Akibatnya pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan referendum atau jajak
pendapat di Timor Timur. Hasil referendum diumumkan pada tanggal 4
September 1999. Hasilnya rakyat menginginkan kemerdekaan. Dari 438.968 suara
sah, 344.580 suara atau 78,5% memilih merdeka, dan 94.388 suara atau 21,5%
memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia.15
Akhirnya kemerdekaan Timor
Timur diperoleh tanggal 20 Mei 2002.16
Dampak dari referendum dan
kemerdekaan Timor Timur sangat besar, baik bagi Timor Timur sendiri maupun
bagi Indonesia yang terakhir menduduki Timor Timur.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-
masalah sebagai berikut:
1. Apa latar belakang referendum di Timor Timur?
2. Bagaimana jalannya referendum tahun 1999 dan dinamika yang mengikuti
sampai tercapainya kemerdekaan definitif Timor Timur pada tahun 2002?
3. Bagaimana dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur?
Pada permasalahan pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang
referendum di Timor Timur. Pada permasalahan kedua akan dijelaskan bagaimana
jalannya referendum di Timor Timur tahun 1999 dan dinamika yang mengikuti
sampai tercapainya kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 20 Mei 2002. Akan
dibicarakan pula keterlibatan berbagai pihak (Indonesia dan negara-negara
15
M.C. Ricklefs, op.cit., hlm. 702. 16
Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 43.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
lainnya) dalam referendum dan kemerdekaan Timor Timur. Pada permasalahan
ketiga akan dijelaskan mengenai dampak referendum dan kemerdekaan Timor
Timur dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi bagi Timor Timur dan Indonesia,
serta bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah:
1. Untuk menjelaskan latar belakang referendum di Timor Timur.
2. Untuk mendeskripsikan jalannya referendum tahun 1999 dan dinamika yang
mengikuti sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002.
3. Untuk mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Penulis
Penelitian ini menjadi sesuatu yang berharga bagi penulis dalam
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Timor Timur. Hal
tersebut sangat berguna sebagai pembelajaran dan wawasan penulis supaya
mampu menjelaskan Timor Timur kepada peserta didik dengan lebih baik.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Penulisan skripsi ini merupakan usaha untuk melaksanakan salah satu
Tri Dharma perguruan tinggi, yakni dharma bidang penelitian. Skripsi ini
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah pustaka sejarah sebagai
bahan bacaan yang berguna bagi pembelajaran sejarah, khususnya mengenai
sejarah referendum dan kemerdekaan Timor Timur 1999-2002.
3. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah
Skripsi ini diharapkan mampu menarik minat mahasiswa Pendidikan
Sejarah untuk mempelajari lebih dalam mengenai sejarah referendum dan
kemerdekaan Timor Timur 1999-2002. Hal tersebut dimaksudkan untuk
menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa.
E. Tinjauan Pustaka
Sejarawan membagi sumber sejarah menjadi dua, yaitu sumber pertama
dan sumber kedua. Sumber pertama atau sumber asli (primary sources) adalah
evidensi (bukti) yang kontemporer (sezaman) dengan suatu peristiwa yang
terjadi.17
Sumber-sumber pertama adalah kronik, otobiografi, memoir, surat kabar,
publikasi umum, surat-surat pribadi, catatan harian, notulen rapat, sastra. Sumber-
sumber pertama di atas dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber cetakan
(published), ada yang dipublikasikan oleh pemerintah dan ada pula yang
dipublikasikan oleh non pemerintah (swasta atau individu-individu); dan sumber
tidak dicetak (unpublished) atau sumber manuskrip yang dihasilkan oleh
pemerintah maupun non pemerintah (organisasi swasta atau individu).18
17
Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Ombak, 2012, hlm. 83-84. 18
Ibid., hlm. 86.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
Sedangkan sumber kedua (secondary sources) adalah apa yang telah ditulis oleh
sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama.19
Beberapa sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku. Buku-buku yang
dimaksudkan adalah:
1. Timor Timur The Untold Story
Buku karangan Kiki Syahnakri yang diterbitkan oleh Penerbit Buku
Kompas di Jakarta pada tahun 2013 ini menguraikan secara rinci tentang
perilaku aparat-aparat pendatang di Timor Timur, hubungan rakyat Timor
Timur dengan Gereja Katolik dan media sebelum referendum. Kiki juga
menguraikan keadaan di Timor Timur pasca referendum.
Aparat-aparat pendatang di Timor Timur cenderung arogan,
memperlihatkan superioritas atas warga setempat, dan tidak menghargai
sesepuh masyarakat putra daerah sehingga menumbuhkan sikap antipati
masyarakat setempat. Kehadiran TNI di Timor Timur kadang memicu
kekecewaan, antipati, dan kritik dari gereja. Sebuah surat kabar di Timor
Timur, Suara Timor Timur juga cenderung memihak gereja.
Setelah hasil referendum diumumkan, pemerintah Indonesia meminta
pasukan INTERFET mengambil alih tanggung jawab di Timor Timur.
Sedangkan keadaan fisik Timor Timur sendiri luluh-lantak, banyak rumah
yang dibakar. Buku ini digunakan untuk membahas bab II, III, dan IV.
19
Ibid., hlm. 83.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
2. Timor Target
Buku karangan Kristio Wahyono yang diterbitkan oleh penerbit Kreung
Aceh di Banda Aceh pada tahun 2009 ini menguraikan mengenai lepasnya
Timor Timur, mulai dari referendum tahun 1999 sampai dengan kemerdekaan
Timor Timur pada tahun 2002. Penulis menguraikan bagaimana keadaan di
Timor Timur pasca referendum, kemerdekaan Timor Timur, dan Timor Timur
setelah merdeka.
Berdasarkan buku ini, setelah referendum suasana di Timor Timur
masih mencekam. ABRI masih melakukan operasi militer, dan masyarakat
Timor Timur yang pro kemerdekaan masih merasa takut. Setelah hasil
referendum diumumkan, Timor Timur diduduki oleh pemerintahan transisi
(UNTAET, United Nations Transitional Administration in East Timor atau
Pemerintah Peralihan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur). Selama
masa peralihan, rakyat Timor Timur mulai menyusun struktur pemerintahan
Timor Timur dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain supaya roda
perekonomian Timor Timur bisa berjalan.
Perayaan atau deklarasi kemerdekaan Timor Timur yang pertama
diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2002 dihadiri oleh pejabat-pejabat dari
negara lain, termasuk presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri. Setelah
deklarasi kemerdekaan Timor Timur, presiden Timor Leste Kay Rala Xanana
Gusmao juga mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 2
sampai 4 Juni 2002. Setelah Timor Timur merdeka, hubungan Indonesia dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
Timor Timur tetap terjalin dengan baik. Buku ini digunakan untuk membahas
bab III dan IV.
3. Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia
Buku karangan Khairul Jasmi yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar
Harapan di Jakarta pada tahun 2002 ini menguraikan tentang keadaan di
Timor Timur sebelum referendum, opsi yang diberikan oleh Presiden Habibie
kepada Timor Timur, referendum, dan keadaan di Timor Timur pasca
referendum.
Sebelum referendum, keadaan di Timor Timur tidak stabil. Terjadi
perang saudara antara partai UDT dan Fretilin pada tahun 1975 dan konflik
antara rakyat pro kemerdekaan dan pro integrasi. Karena terjadi konflik terus
menerus di Timor Timur, maka Presiden Habibie memberikan dua opsi
kepada Timor Timur, yaitu memberikan otonomi khusus dan memisahkan diri
dari Indonesia. Menanggapi dua opsi yang diberikan tersebut, maka diadakan
referendum atau jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasil
referendum diumumkan pada tanggal 4 September 1999, dan hasilnya
kebanyakan rakyat memilih untuk merdeka. Setelah pengumuman hasil
referendum, rakyat yang pro integrasi mengungsi ke Timor Barat. Buku ini
digunakan untuk membahas bab II, III, dan IV.
4. Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional
Buku karangan Joseph Nevins yang diterbitkan oleh Galangpress di
Yogyakarta pada tahun 2008 ini menguraikan tentang keadaan Timor Timur
dan rakyat Timor Timur yang ingin merdeka. Nevins mengupas tentang usaha
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
rakyat Timor Timur untuk merdeka, kedudukan TNI di Timor Timur,
tanggapan internasional terhadap permasalahan di Timor Timur, dan dampak
dari referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
Menanggapi masalah Timor Timur, ada beberapa negara yang ikut
campur tangan. Negara-negara tersebut adalah Amerika, Australia, dan PBB.
Amerika mendesak Indonesia untuk mematuhi resolusi PBB supaya mundur
dari Timor Timur dan membiarkan penyelenggaraan referendum mengenai
penentuan nasib sendiri. Setelah referendum, Amerika juga mengirim pasukan
keamanan internasional ke Timor Timur. Dalam proses peralihan (setelah
referendum atau jajak pendapat tahun 1999 sampai kemerdekaan Timor Timur
tahun 2002), PBB memberikan akomodasi yang besar. PBB menjadi
pemerintah transisi di Timor Timur. Sama seperti Amerika, Australia
membantu memperkuat dukungan internasional untuk tindakan penentuan
nasib sendiri. Buku ini digunakan untuk membahas bab II.
5. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan
Buku yang ditulis oleh seorang wartawan Harian Kompas Jakarta,
Cordula Maria Rien Kuntari yang diterbitkan oleh Penerbit Mizan di Bandung
pada tahun 2008 ini menguraikan peristiwa-peristiwa menjelang, selama, dan
setelah referendum atau jajak pendapat di Timor Timur 1999. Rien Kuntari
berusaha memaparkan keadaan yang sebenarnya terjadi di Timor Timur
karena tuntutan profesinya, yaitu meliput secara adil. Seperti yang ditulis oleh
penulis dalam pengantarnya dalam buku ini, ia harus “menerapkan diktum
dasar kewartawanan, cover both sides, secara nyata di lapangan. Artinya ia
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
tidak hanya harus berada di kedua pihak, yaitu pro-otonomi dan pro-
kemerdekaan, tetapi harus pula memberi porsi seimbang dalam pemberitaan.”
Selain keinginan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri,
berdasarkan buku ini, kebijakan Presiden Habibie mengenai Timor Timur juga
mempunyai peran yang besar. Habibie menginginkan masalah Timor Timur
segera berakhir. Karena Habibie yang selalu melihat banyak persoalan dari
segi kuantitatif dan juga untuk menanggapi surat Perdana Menteri Australia,
John Howard. Dalam pertemuan Presiden Habibie dengan para menterinya
pada tanggal 27 Januari 1999, Habibie memutuskan akan melepas Timor
Timur jika Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi yang
sangat diperluas. Kebijakan Habibie tersebut didukung oleh banyak menteri.
Kemudian ditetapkan tanggal referendum dan persiapan untuk referendum.
Pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan referendum di Timor Timur.
Pelaksanaan referendum berlangsung dengan relatif aman dan diikuti hampir
seluruh warga Timor Timur. Tetapi sehari setelah referendum, keadaan di
Timor Timur mulai mencekam. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Milisi
menghadang dan mengepung sekitar 150 staf UNAMET untuk wilayah
Ermere yang akan menuju Dili. Warga Timor Timur melakukan eksodus
besar-besaran.
Pada tanggal 3 September 1999, sekjen PBB menyampaikan hasil
referendum kepada Dewan Keamanan PBB. Sehari kemudian, hasil
referendum diumumkan secara resmi di Dili. Setelah hasil referendum
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
diumumkan, terjadi konflik-konflik yang menewaskan warga Timor Timur
dan orang-orang yang ditugaskan di Timor Timur.
Pada tanggal 2 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengesahkan
Misi PBB untuk pemerintah transisi Timor Timur, United Nations
Transitional Administration in East Timor (UNTAET). Pada tanggal 26
Oktober, Presiden RI Abdurrahman Wahid menandatangani surat keputusan
pembentukan Misi PBB untuk pemerintahan transisi Timor Timur, UNTAET.
Lima hari kemudian, 31 Oktober 1999 seluruh prajurit dan perwira TNI
meninggalkan perairan Dili. Secara resmi Timor Timur telah lepas dari
Indonesia. Buku ini digunakan untuk membahas bab II, III, dan IV.
F. Landasan Teori
Referendum berasal dari bahasa Latin, yaitu re yang artinya kembali dan
ferre yang artinya menyerahkan.20
Menurut Kansil, ada tiga unsur referendum,
yaitu: 1) menyerahkan kembali, 2) kepada rakyat sebagai pemilik/sumber
kedaulatan yang semula diserahkan kepada lembaga tertentu, parlemen, MPR, 3)
untuk memutuskan sesuatu UU baik yang diusulkan maupun yang sedang
berlaku.21
Dalam Kamus Istilah Politik Kontemporer, referendum atau jajak pendapat
adalah pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan atau politik. Pada
20 S.A. Kodhi, Referendum dalam Negara Demokrasi Pancasila: Suatu Tinjauan Kefilsafatan
dan Yuridis Konstitusional, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1989,
hlm. 39, lihat juga C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan
UUD 1945, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 94. 21 C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta,
Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 95-96.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih diminta
pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika
mengikat, maka para anggota eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat
tersebut.22
Menurut Kodhi, referendum berarti cara penyerahan sesuatu hal kepada
keputusan rakyat untuk secara langsung diterima atau ditolak. Hal tersebut dapat
menyangkut perundang-undangan baik yang sudah ada atau yang berbentuk
pengusulan baru; dapat pula berbentuk suatu amandemen terhadap suatu sistem
perundang-undangan, termasuk undang-undang dasar, ataupun soal-soal lain yang
diajukan pemerintah atau oleh sejumlah warga masyarakat yang pengaturannya
telah ditentukan atau telah disepakati lebih dahulu.23
Menurut Tolchah,
referendum merupakan pemungutan suara rakyat yang diselenggarakan untuk
menentukan apakah sesuatu tindakan pemerintah atau suatu peraturan yang dibuat
oleh pemerintah (keduanya sudah diperlakukan atau belum diperlakukan)
disetujui ataukah tidak. Apabila disetujui boleh diperlakukan, dan apabila tidak,
tidak boleh diperlakukan. Jumlah yang setuju atau tidak setuju itu ditentukan.
Biasanya rakyat yang pendapatnya diminta dibatasi dengan umur, mungkin militer
tidak disertakan dan lain-lain.24
22
Akbar Kaelola, Kamus Istilah Politik Kontemporer, Yogyakarta, Cakrawala, 2009, hlm. 288. 23 S.A. Kodhi, op.cit., hlm. 40. 24 SF. Marbun (Ed.), Masalah Referendum, Yogyakarta, Penerbit Jurusan htn/htp Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1984, hlm. 32.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
Tujuan referendum adalah untuk menanyakan kepada rakyat secara
langsung mengenai sebuah keputusan yang akan diambil.25
Referendum
diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara
langsung, umum, bebas, dan rahasia, didahului dengan penerangan yang seluas-
luasnya mengenai maksud dan tujuan diadakan referendum serta hal-hal teknis
pelaksanaannya.26
Pemungutan pendapat rakyat dilakukan dengan menggunakan
surat pendapat rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan dengan mengadakan
pemungutan suara yang dilakukan dengan menggunakan surat suara.27
Contohnya menanyakan kepada rakyat secara langsung mengenai setuju
atau tidak terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk
mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud dengan
penyelenggaraan referendum secara langsung adalah warga Negara Republik
Indonesia yang mempunyai hak memberikan pendapat rakyat dapat menggunakan
haknya secara langsung tanpa melalui pihak lain dan tanpa perantara maupun
tingkatan; umum berarti warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu
diadakan referendum telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah berhak
memberikan pendapat rakyat; bebas artinya warga Negara Republik Indonesia
dalam menggunakan hak memberikan pendapat rakyat dijamin keamanannya
untuk tidak mendapat tekanan, paksaan, gangguan, atau pengaruh dari siapapun
25
C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta,
Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 137. 26
C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila),
Jakarta, Penerbit IND. HILL-CO, 1986, hlm. 211, lihat juga C.S.T. Kansil, Referendum:
Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1986,
hlm. 137. 27
C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila),
Jakarta, Penerbit IND. HILL-CO, 1986, hlm. 211.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
dan dengan cara apapun juga; rahasia artinya untuk dapat menggunakan hak
memberikan pendapat rakyat secara bebas, setiap warga Negara Republik
Indonesia dijamin menggunakan haknya secara rahasia dalam arti tidak akan
diketahui oleh siapapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai isi pendapat
rakyat yang diberikannya sesuai dengan hati nuraninya.28
Kemerdekaan merupakan kekuasaan untuk menentukan diri sendiri untuk
berbuat atau tidak berbuat. Jadi subyek yang merdeka itu mempunyai kekuasaan,
di mana ia menguasai diri sendiri dan perbuatannya. Contohnya manusia yang
berhadapan dengan suatu perbuatan yang tertentu dalam keadaan yang tertentu
dan konkrit pula. Kemerdekaan terhadap setiap perbuatan sama dengan
kemerdekaan terhadap setiap obyek yang konkrit.29
Kemerdekaan berarti
menguasai diri sendiri, menguasai perbuatannya. Jika manusia sudah memeluk
kebahagiaannya yang penuh, di situ pula kemerdekaannya berkembang.30
Manusia itu merdeka, akan tetapi kemerdekaan itu berdasarkan ikatan
kodratnya. Dia merdeka dalam keterikatan dan terikat dalam kemerdekaannya.
Konkritnya ia merdeka terhadap suatu perbuatan, artinya ia dapat melakukan atau
tidak melakukan. Akan tetapi menurut ikatan tujuannya dan menurut ikatan
kodratnya, ia boleh jadi tidak boleh atau wajib melakukan. Sebenarnya yang
menjiwai kemerdekaan itu adalah kehausan akan kebahagiaan, atau dengan kata
lain kehausan dan keharusan akan kesempurnaan manusia yang sejati.31
28
C.S.T. Kansil, Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta,
Penerbit Erlangga, 1986, hlm. 137-138. 29
Driyarkara tentang Manusia, Yogyakarta, Penerbitan Yayasan Kanisius, 1980, hlm. 60-61. 30
Ibid., hlm. 62-63. 31
Ibid., hlm. 63.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
Kemerdekaan merupakan dambaan bagi seluruh masyarakat yang merasa
dijajah oleh bangsa lain. Ada dua sifat kemerdekaan, yaitu kemerdekaan
substantif dan kemerdekaan simbolis. Kemerdekaan tidak hanya dimonopoli oleh
suatu bangsa karena itu adalah sesuatu yang melekat pada diri individu sejak ia
dilahirkan sebagai manusia. Kemerdekaan mengandung nilai kebebasan sehingga
orang mengartikan kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang
mengandung kebebasan.32
Dalam pidato Mohammad Hatta pada rapat umum di
Medan pada tanggal 21 November 1950, Mohammad Hatta mengatakan bahwa
kemerdekaan hanyalah satu cara supaya kita bisa menyelenggarakan apa yang kita
cita-citakan. Kemerdekaan berarti mempunyai kekuasaan sendiri, dan dengan
kekuasaan itu kita bisa menyelenggarakan apa yang selama ini menjadi cita-cita
dari rakyat. Contohnya Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah
diselenggarakan. Pekerjaan yang berat adalah mewujudkan tujuan negara, yaitu
mencapai Indonesia yang adil dan makmur.33
Pidato Muhammad Yamin dalam
sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, mengartikan tujuan kemerdekaan
sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa kedaulatan rakyat atau
kedaulatan negara.34
Dalam pidato Mohammad Hatta untuk memperingati dua tahun RI di
Bukittinggi pada tanggal 18 Agustus 1947, Mohammad Hatta mengatakan bahwa
untuk mencapai kemerdekaan sebuah bangsa, tidaklah mudah. Pertama,
32
Megandaru W. Kawuryan, Kamus Politik Modern, Yogyakarta, Pura Pustaka, 2008, hlm. 283. 33
I Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono, Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato III, Jakarta, Inti
Idayu Press, 1985, hlm. 48. 34
Sudaryanto, Filsafat Politik Pancasila: Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila, Yogyakarta,
Kepel Press, 2007, hlm. 123.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
kemerdekaan harus diperjuangkan. Telah menjadi hukum sejarah bahwa kelahiran
setiap bangsa diiringi dengan cucuran darah dan air mata. Contohnya adalah
lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak sedikit darah
yang tertumpah, darah orang-orang yang bersedia mengorbankan segala-galanya
untuk mencapai kemerdekaan bangsa.35
Untuk mencapai kemerdekaan, dibutuhkan suatu panitia yang mempelajari
tentang kemerdekaan dari segi politik, ekonomi, tata pemerintahan.36
Selain itu,
juga dibutuhkan bendera, lagu kebangsaaan, dan pembentukan negara.37
Setelah mengalami penjajahan, maka timbul keinginan rakyat yang dijajah
untuk merdeka.38
Pada umumnya, keinginan untuk meretakkan belenggu
penjajahan asing dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern (sebab-sebab dari
dalam) dan faktor ekstern (sebab-sebab dari luar). Sebab-sebab intern adalah
sebab-sebab yang berasal dari sistem kolonial sendiri. Dalam sistem ini, rakyat
jajahan diperlakukan secara tidak adil, diperas demi kepentingan sistem
merkantilisme ekonomi. Rakyat harus bekerja keras, pajak dipungut terlalu tinggi,
hak-hak asasi diinjak-injak, rakyat dibiarkan tidak terdidik. Sedangkan sebab-
sebab ekstern adalah sebab-sebab yang berasal dari luar sistem kolonialisme
sendiri. Komunikasi rakyat di daerah jajahan secara langsung maupun tidak
langsung dengan dunia luar merupakan inspirasi yang terbesar bagi tumbuhnya
35
I Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono, op.cit., hlm. 23. 36 Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, & Nugroho Notosusanto, Sejarah
Nasional Indonesia VI, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975, hlm. 16. 37
Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan terjemahan Hasan Basari, Jakarta,
LP3ES, 1987, hlm. 338. 38 Hidayat Mukmin, Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa ini, Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1981, hlm. 26.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
gagasan-gagasan baru dalam menemukan cara-cara memperjuangkan
kemerdekaan.39
Pada umumnya kondisi di negara-negara yang baru saja merebut
kemerdekaan dari penjajah sangat memprihatinkan. Contohnya keadaan Indonesia
dalam tahun 1945. Rakyat belum dibekali pengetahuan berpolitik dan menyusun
organisasi-organisasi politik dan belum bisa membuat program yang jelas dalam
partai politik. Pengalaman berparlemen juga sangat minim. Pendidikan dan
kesehatan tidak mendapat banyak perhatian. Pengalaman dalam bidang ekonomi
juga masih kurang.40
Negara yang merdeka adalah negara nasional yang bersatu dan tidak
terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam bentuk apapun juga, politik
maupun ideologi.41
Kemerdekaan akan lemah jika setiap kekuasaan diberi
wewenang yang luas dan tidak terperinci.42
Tercapainya kemerdekaan bukan
merupakan akhir perjuangan, karena tujuan perjuangan bukan hanya kemerdekaan
politik atau bebas dari penjajahan saja, tetapi pemerintahan dijalankan
berdasarkan pola kepribadian sendiri untuk mencapai masyarakat yang adil dan
sejahtera.43
39
Ibid., hlm. 27. 40
Ibid., hlm. 44. 41
Mohammad Hatta, “Masyarakat Kolonial dan Cita-cita Demokrasi Sosial (1956)” dalam
Herbert Feith & Lance Castles, eds. Pemikiran Politik Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1988, hlm.
10. 42
George H. Sabine, Teori-teori Politik: Sedjarah Pertumbuhan dan Perkembangannya
terjemahan Soewarno Hadiatmodjo, Bandung, Penerbit Dhiwantara, 1954, hlm. 298. 43
Hidayat Mukmin, op.cit., hlm. 43.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
G. Metode dan Pendekatan Penelitian
1. Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian
sejarah melalui tahap-tahap berikut:
a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)
Heuristik (heuristic) berasal dari bahasa Yunani heuristiken,
artinya mengumpulkan atau menemukan sumber. Yang dimaksud dengan
sumber atau sumber sejarah (historical sources) adalah sejumlah materi
sejarah yang tersebar dan terdifersifikasi.44
b. Kritik Sumber (Verifikasi)
Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas
dan kredibilitas sumber. Yang dimaksud dengan kritik adalah kerja
intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah untuk
mendapatkan objektivitas suatu kejadian.45
Dalam usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan
kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar atau
palsu, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Supaya
memperoleh sumber yang benar, sejarawan harus menggabungkan antara
pengetahuan, sikap ragu (skeptis), percaya begitu saja, menggunakan akal
sehat, dan melakukan tebakan inteligen. Jadi, fungsi dari kritik sumber
adalah supaya karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah
44
Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 29. 45 Ibid., hlm. 35.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi,
manipulasi atau fabrikasi sejarawan.46
Umumnya kritik sumber dilakukan terhadap sumber-sumber
pertama. Kritik ini meliputi verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai
kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah
ada dua jenis kritik sumber, yaitu kritik eksternal (otentisitas dan
integritas) dan kritik internal.47
c. Interpretasi
Fakta yang sudah dikumpulkan harus diinterpretasikan untuk
menghasilkan cerita sejarah. Sebenarnya interpretasi atau tafsir sangat
individual, artinya siapa saja dapat menafsirkan. Walaupun datanya sama,
tetapi interpretasinya bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang
lainnya. Perbedaan interpretasi terjadi karena perbedaan latar belakang,
pengaruh, motivasi, pola pikir. Jadi interpretasi sangat subjektif,
tergantung masing-masing pribadi.48
Dalam melakukan interpretasi, sejarawan tetap berada di bawah
bimbingan metodologi sejarah, sehingga subjektivitas dapat dieliminasi.
Metodologi mengharuskan sejarawan mencantumkan sumber datanya
supaya pembaca dapat mengecek kebenaran data dan konsisten dengan
interpretasinya.49
46
Helius Sjamsuddin, op.cit., hlm. 103. 47
Ibid., hlm. 103-104. 48
Suhartono W. Pranoto, op.cit., hlm. 55. 49
Loc.cit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
Interpretasi dapat dilakukan dengan analisis dan sintesis.
Menganalisis sama dengan menguraikan. Dari data yang bervariasi dapat
dianalisis setelah ditarik secara induktif sehingga dapat disimpulkan.
Sedangkan sintesis berlawanan dengan analisis. Sintesis sama dengan
penyatuan. Data-data yang dikelompokkan menjadi satu kemudian
disimpulkan.50
d. Penulisan (Historiografi)
Tahap penulisan mencakup interpretasi sejarah, eksplanasi sejarah,
sampai presentasi atau pemaparan sejarah sebenarnya. Ketika seorang
sejarawan memasuki tahap menulis, ia harus menggunakan pikiran-pikiran
kritis dan analisisnya karena ia harus menghasilkan suatu sintesis dari
seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan
utuh yang disebut historiografi (penulisan sejarah).51
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tiga pendekatan,
yaitu pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Pendekatan politik digunakan
untuk menjelaskan latar belakang referendum di Timor Timur pada tahun
1999. Faktor-faktor politik di Indonesia maupun di Timor Timur membuat
kelompok-kelompok yang berbeda pendapat baik di Indonesia maupun di
Timor Timur semakin memanas sehingga diadakan referendum pada tahun
1999. Selain itu, pendekatan politik juga akan membantu penulis dalam
mendeskripsikan proses atau jalannya referendum di Timor Timur tahun 1999 50
Ibid., hlm. 56. 51 Helius Sjamsuddin, op.cit., hlm. 103-104.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002. Tidak hanya dilihat dari sudut
pandang politik, jalannya referendum di Timor Timur sampai merdekanya
Timor Timur akan dideskripsikan pula dari segi sosial.
Terdapat banyak dampak dari referendum sampai merdekanya Timor
Timur, baik dampak bagi Timor Timur sendiri maupun bagi Indonesia. Tetapi
penulis hanya akan membahasnya dengan menggunakan tiga pendekatan,
yaitu pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Dengan pendekatan politik,
penulis berusaha mendeskripsikan mengenai politik dalam negeri Timor
Timur dan Indonesia maupun politik luar negeri Timor Timur dan Indonesia
(hubungan Timor Timur dan Indonesia dengan negara-negara lain).
Sedangkan pendekatan sosial akan digunakan untuk mendeskripsikan keadaan
sosial di Timor Timur dan Indonesia ketika terjadi referendum tahun 1999
sampai merdekanya Timor Timur tahun 2002. Setelah referendum,
kebanyakan warga Timor Timur yang memilih ikut Indonesia mengungsi ke
daerah Indonesia, khususnya Timor Barat yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten
Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan
Kupang. Hadirnya para pengungsi dari Timor-Timor di daerah-daerah
Indonesia membawa dampak atau purubahan sosial yang drastis. Tidak hanya
politik dan sosial, referendum dan kemerdekaan Timor Timur juga turut
mempengaruhi perekonomian Timor Timur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Referendum dan
Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002” adalah:
Bab I : berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah,
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, landasan teori, metode dan pendekatan penelitian, serta
sistematika penulisan.
Bab II : menjelaskan latar belakang referendum di Timor Timur.
Bab III : mendeskripsikan proses referendum tahun 1999 sampai merdekanya
Timor Timur tahun 2002.
Bab IV : mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor
Timur dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.
Bab V : berupa kesimpulan dari penulisan permasalahan yang diuraikan pada
bab II, III, dan IV.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
BAB II
LATAR BELAKANG REFERENDUM DI TIMOR TIMUR
A. Konflik antara Indonesia dan Timor Timur
Pada tanggal 12 November 1991 terjadi insiden Santa Cruz yang membantu
Timor Timur untuk mematahkan isolasi internasionalnya.1 Ratusan pemuda
berkumpul di Gereja St. Antonio Motael Dili, untuk mengikuti misa mengenang
almarhum Sebastiao Gomes Rangel. Sebastiao adalah seorang aktifis pro
kemerdekaan. Ia meninggal pada tanggal 28 Oktober 1991 dalam sebuah
bentrokan antara para pemuda pro integrasi dengan pro kemerdekaan. Menurut
rencana yang disepakati dengan aparat keamanan setempat, para pemuda akan
melakukan ziarah kubur secara damai menuju pekuburan Santa Cruz untuk
meletakkan karangan bunga di makam Sebastiao.2
Pastor Ricardo menyelenggarakan misa untuk Sebastiao Gomes yang
meninggal dua minggu sebelumnya di Gereja Motael. Dua minggu setelah misa
peringatan, para hadirin berjalan ke pekuburan Santa Cruz, tempat Sebastiao
dikubur. Ketika orang banyak itu membanjiri jalan-jalan Dili, mereka
membentang berbagai spanduk dan meneriakkan semboyan pro kemerdekaan.
Banyak orang meninggalkan tempat kerja dan rumah mereka untuk bergabung
dengan rombongan yang berubah menjadi demonstrasi massa melawan kekuasaan
1 Joseph Nevins, Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan
Nugroho Kacasungkono, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hlm. 43. 2 Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 33-34, lihat juga
Khairul Jasmi, Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar
Harapan, 2002, hlm. 60.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
Indonesia yang pertama sejak invasi 1975.3 Hal ini terjadi karena ada perbedaan
pendapat di antara orang-orang Timor Timur. Ada yang menginginkan
kemerdekaan dan ada yang mau tetap bergabung dengan Indonesia.
Ketika kerumunan demonstran mulai berpencar, militer Indonesia tiba dan
menghadang di sebuah ujung jalan. Menurut saksi mata, tanpa peringatan dan
tanpa provokasi, para tentara berbaris menuju kerumunan orang tersebut dan
menembak dengan senapan M-16 buatan Amerika Serikat. Penembakan tersebut
menewaskan lebih dari 250 orang.4
B. Perilaku Aparat-Aparat Pendatang di Timor Timur
Menurut Kiki Syahnakri, sikap para pendatang terutama aparat
pemerintah, TNI, dan Polri cenderung arogan. Mereka memperlihatkan
superioritas atas warga setempat dan bersikap seperti penakluk atau kaum kolonial
yang berhasil menduduki sebuah koloni baru. Selain itu, mereka merasa layak
untuk menjalankan peran pemerintah dan menganggap warga Timor Timur
sebagai lapisan kelas dua dalam tatanan sosial masyarakat di Timor Timur.
Sebagai contoh dalam acara-acara atau pesta-pesta publik, para pejabat publik
(bahkan bupati) putra daerah sering ditempatkan di deretan kursi belakang.
Sedangkan para pejabat pendatang yang secara hierarkis pemerintahan statusnya
di bawah bupati menempati kursi paling depan. Seringkali tidak ada kesadaran
akan kondisi tersebut. Perilaku pejabat pendatang mengabaikan tata norma
3 Joseph Nevins, op.cit., hlm. 42-43.
4 Ibid., hlm. 43.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
kearifan lokal untuk menghargai sesepuh masyarakat putra daerah seperti itu
menumbuhkan sikap antipati masyarakat setempat.
Sikap superior seperti itu melahirkan perilaku negatif lainnya, terutama
korupsi. Banyak pejabat pendatang yang mengelola keuangan daerah dengan
sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, perilaku korup yang awalnya hanya
dilakukan oleh pejabat pendatang mulai menular kepada para pejabat pemda putra
daerah. Ketika Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur
mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan mendapat aliran dana yang
sangat besar.5
Dari sisi militer atau TNI, ada juga sikap yang memancing
ketidaksenangan dan kemarahan di pihak rakyat Timor Timur. Hal tersebut
terlihat dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi dan oknum TNI sebagai aktor
utamanya. Dalam bukunya, Kiki Syahnakri menyatakan bahwa ia sama sekali
tidak membantah terjadinya kasus-kasus kekerasan oleh oknum TNI-Polri atau
ABRI pada saat itu, karena kenyataan di lapangan membuktikan memang ada
anggota-anggota ABRI yang terjebak dalam perilaku yang jauh dari sikap
teritorial dan melakukan tindakan kekerasan.6 Sebagai contoh pernah terjadi kasus
pemukulan terhadap seorang pastor, Romo Dominggus. Walaupun kemudian
pelaku pemukulan, oknum TNI mengaku tidak mengetahui bahwa orang yang ia
pukul adalah seorang pastor. Tetapi hal tersebut tetap memicu kemarahan dan
kebencian umat dan rakyat Timor Timur terhadap TNI.7
5 Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm.
346. 6 Ibid., hlm. 348.
7 Ibid., hlm. 351.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
Selain kasus pemukulan, terjadi peristiwa pencemaran hostia oleh seorang
anggota Zeni Konstruksi (Zikon) TNI AD pada tanggal 28 Juni 1994 di Gereja
Sao Jose Remexio. Dalam Surat Gembala (Nota Pastoral) Uskup Belo mengenai
kasus pencemaran dan penodaan Hostia Kudus yang dikeluarkan pada tanggal 3
Juli 1994, pada poin keempat secara tegas Uskup Belo menulis:
“Kasus pencemaran Hostia Kudus dan Sakral di Gereja Sao
Jose Remexio itu dapat mengurangi kepercayaan umat Katolik di
Timor Timur yang adalah Warga Negara Kesatuan Repoublik
Indonesia terhadap nilai-nilai luhur integrasi, sekaligus merupakan
indikasi pemusnahan kebudayaan, sejarah, tradisi, dan agama Katolik
di Timor Timur yang adalah warisan suci para leluhur masyarakat
Timor Timur”.8
Selanjutnya dalam Nota Pastoral itu Uskup Belo menghimbau supaya
pimpinan ABRI dan sipil memperhatikan dan membina seluruh personil ABRI
dan sipil yang betugas di Timor Timur supaya mereka memahami adat-istiadat
dan tradisi perayaan iman masyarakat Timor Timur. Pada akhir Nota Pastoral,
Uskup Belo juga meminta kepada pimpinan ABRI di Jakarta supaya dengan
penuh bijaksana merefleksikan dan merevisi kembali semua kebijakan ABRI di
wilayah Timor Timur.9
C. Rakyat Timor Timur Menuntut Referendum
Kejadian-kejadian dan masalah-masalah yang terjadi terus menerus di
Timor Timur pasca berintegrasi dengan Indonesia memicu rakyat Timor Timur
menuntut referendum. Kelompok-kelompok mahasiswa Timor Timur
menyelenggarakan forum-forum terbuka di Dili dan di daerah-daerah Timor
8 Ibid., hlm. 394.
9 Ibid., hlm. 394-395.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
Timur lainnya untuk membahas dan memperdebatkan status politik Timor Timur.
Sejak bulan Juni 1998, terjadi demonstrasi-demonstrasi pro kemerdekaan yang
besar, termasuk yang dihadiri oleh ribuan orang di pekuburan Santa Cruz pada
tanggal 12 November 1998 untuk memperingati ulang tahun ketujuh insiden Santa
Cruz. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa banyak rakyat Timor Timur
menolak tawaran otonomi yang diberikan oleh Indonesia dan menuntut
penyelenggaraan referendum supaya mereka bisa menentukan masa depan politik
mereka atau menentukan nasib sendiri.10
Dalam Koran Kompas yang terbit tanggal 29 Juni 1998, pada hari Minggu
28 Juni 1998 ribuan massa Timor Timur memenuhi halaman Hotel Mahkota,
tempat para duta besar anggota Dewan Uni Eropa tinggal. Massa mendesak
delegasi Dewan Uni Eropa supaya segera diadakan referendum di Timor Timur.
Massa menolak otonomi daerah bagi Timor Timur yang diberikan oleh
pemerintah Indonesia pada masa reformasi, dan mengecam pemberitaan media
massa Indonesia yang hanya melihat kepentingan Indonesia, tanpa memperhatikan
tuntutan rakyat Timor Timur.11
Selain massa, seorang tokoh Fretilin yang ditahan di LP Cipinang juga
menyarankan diadakan referendum. Dalam Koran Kompas yang terbit tanggal 31
Juli 1998, pada hari Kamis 30 Juli 1998 tokoh Fretilin Xanana Gusmao
menyampaikan sarannya kepada mantan Panglima Komando Pelaksana Operasi
(Pangkolakops) Mayjen Theo Syafei di LP Cipinang bahwa untuk menyelesaikan
masalah Timor Timur perlu dilakukan referendum. Apapun hasilnya, referendum
10
Joseph Nevins, op.cit., hlm. 111-112. 11
“Ribuan Massa Timtim Tuntut Referendum”, Kompas, Senin, 29 Juni 1998.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
akan bisa diterima semua pihak. Sedangkan mengenai keberadaan ABRI di Timor
Timur, Xanana mengharapkan supaya ABRI bisa lebih bersikap toleran terhadap
semua lapisan masyarakat, baik yang pro integrasi, anti integrasi, maupun yang
mengambang atau tidak berpihak pada pro integrasi atau anti integrasi.12
Uskup
Belo selaku pemimpin umat Katolik Timor Timur juga mendesak diadakan
referendum.13
D. Hubungan Rakyat Timor Timur dengan Pihak Lain
1. Relasi dengan Gereja Katolik dan Uskup Belo
Para pemimpin agama tentu selalu berorientasi pada kemanusiaan dan
peradaban yang layak. Jika terjadi kekerasan atau kejahatan kemanusiaan,
mereka berada di garis terdepan untuk menghadang. Gereja di Timor Timur
juga demikian. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi sejak awal kehadiran
Indonesia atau TNI di Timor Timur kadang memicu kekecewaan, antipati, dan
kritik keras gereja.14
Beberapa uskup Dili sebelum Uskup Belo lebih berpihak kepada
kelompok anti integrasi. Sejak awal proses dekolonisasi Timor Portugis,
mayoritas Gereja Katolik berpihak pada UDT yang berorientasi kemerdekaan
dalam bingkai commonwealth dengan Portugis. Tetapi Uskup Belo yang
dibantu oleh pihak Indonesia dalam beberapa aspek memiliki relasi personal
dan simpati khusus terhadap Indonesia. Uskup Belo berasal dari keluarga pro
integrasi. Namun ketika Uskup Belo dengan keras mengkritik pemerintah
12
“Penyelesaian Masalah Timtim, Xanana Sarankan Referendum”, Kompas, Jumat, 31 Juli 1998. 13
Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 52. 14
Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 349.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
Indonesia dan TNI, itu merupakan reaksinya sebagai seorang pemimpin
Gereja Timor Timur yang kecewa dan marah ketika umatnya diperlakukan
secara tidak adil dan tidak manusiawi oleh kebijakan dan tindakan oknum-
oknum pemerintah Indonesia atau TNI.15
Menurut Uskup Belo, sikap gereja dalam menjalin relasi dengan
pemerintah dan aparat keamanan di Timor Timur tetap sama dan konsisten.
Gereja Katolik dalam segala zaman tetap memperjuangkan keadilan dan
perdamaian, kebenaran dan cinta kasih. Gereja menolak semua bentuk
perjuangan politik yang menggunakan cara-cara kekerasan dan karena itu
gereja mengedepankan dan mengupayakan dialog.16
2. Hubungan dengan Media
Media lokal yang paling berpengaruh di Timor Timur adalah Suara
Timor Timur. Hampir semua pegawai Suara Timor Timur beragama Katolik.
Oleh karena itu mereka memiliki hubungan yang akrab dengan gereja,
termasuk dengan Uskup Belo. Kedekatan tersebut membuat Suara Timor
Timur cenderung memihak gereja sesuai dengan misi kemanusiaannya. Setiap
kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh TNI segera diberitakan lewat
media. Pendapat para pemimpin gereja juga mendapat tempat khusus dalam
setiap pemberitaan tersebut. Kebijakan pemberitaan Suara Timor Timur lebih
disejajarkan dengan suara serta kebijakan gereja dan masyarakat luas yang
memiliki pandangan negatif dan kecurigaan terhadap Indonesia.17
15
Ibid., hlm. 349 dan 351. 16
Ibid., hlm. 390. 17
Ibid., hlm. 352.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
E. Tanggapan Internasional Terhadap Konflik Indonesia dan Timor Timur
1. Amerika
Pada bulan Mei 1992, Tony Hall mengajukan satu undang-undang
dalam Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan semua bantuan
ekonomi dan militer kepada Indonesia selama Indonesia tidak mematuhi
resolusi PBB. Resolusi PBB tersebut menyerukan kepada Indonesia supaya
mundur dari Timor Timur dan membiarkan penyelenggaraan referendum oleh
PBB mengenai penentuan nasib sendiri. Kemudian pada bulan September,
para anggota Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Jepang mengirimkan
satu seruan bersama kepada Sekretaris Jenderal PBB Boutros Butros-Ghali
menyerukan kepada PBB untuk mengambil langkah-langkah nyata
merealisasikan pemungutan suara PBB mengenai penentuan nasib sendiri di
Timor Timur. Dipimpin oleh Tony Hall dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Ronald Machtley dari negara bagian Rhode Island, 150 anggota
Kongres menandatangani seruan tersebut.
Oleh karena itu, pada tanggal 2 Oktober 1992, Kongres memotong US$
2,3 juta pendanaan International Military Education and Training (IMET)
untuk Indonesia dari undang-undang alokasi bantuan asing untuk tahun
keuangan 1993, walaupun ada penentangan keras dari perusahaan-perusahaan
besar Amerika Serikat seperti AT&T dan Departemen Luar Negeri serta
Departemen Pertahanan. Penghentian tersebut menandai untuk pertama
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
kalinya dalam tujuh belas tahun Kongres menghentikan bantuan kepada
Indonesia karena masalah Timor Timur.18
Kemenangan Bill Clinton pada pemilihan Presiden Amerika Serikat
pada akhir tahun 1992 memperkuat harapan banyak pendukung Timor Timur.
Dalam suatu konferensi pers, Clinton mengatakan “saya sangat kuatir dengan
keadaan di Timor Timur”. Dalam rapat pada bulan Maret 1993 Komisi Hak
Asasi Manusia PBB, delegasi Amerika Serikat meninggalkan praktek lama
menghalangi dan menjadi salah satu negara yang mensponsori satu resolusi
mengutuk pelanggaran HAM Indonesia di Timor Timur. Pada akhir tahun
1993, Departemen Luar Negeri Clinton juga menghalangi satu usulan
penjualan oleh pemerintah Yordania empat jet tempur F-5E buatan Amerika
Serikat kepada Indonesia. Selanjutnya pada awal tahun 1994, Departemen
Luar Negeri mengumumkan pelarangan penjualan senjata ringan kepada
Indonesia.19
Amerika Serikat bukanlah satu-satunya negara yang mempunyai
pengaruh besar pada peristiwa-peristiwa mengenai Timor Timur. Tetapi
kebijakan dan tindakan Amerika sangat penting, sama seperti kebijakan dan
tindakan negara-negara yang bergabung dalam Kelompok Inti Timor Timur.
Kelompok Inti Timor Timur merupakan satu badan tidak resmi yang dibentuk
oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan ketika perundingan-perundingan PBB
berlangsung pada tahun 1999. Anggota kelompok inti adalah negara-negara
18
Joseph Nevins, op.cit., hlm. 77. 19
Ibid., hlm. 77-78.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
yang berkepentingan yang membantu Sekretariat PBB dalam masalah
tertentu.20
2. Australia
Pertemuan Tingkat Tinggi Howard-Habibie pada bulan April 1999 di
Bali membantu membuka jalan untuk menciptakan keadaan bagi konsultasi
rakyat. Upaya diplomatik dan politik Australia yang penting telah membantu
memperkuat dukungan internasional untuk tindakan penentuan nasib sendiri
dan selanjutnya untuk memulihkan keamanan.21
Tindakan Australia tersebut
menunjukkan bahwa Australia menginginkan supaya diadakan referendum di
Timor Timur.
Para pejuang dan pembela politik Australia menunjuk surat Howard
bertanggal 19 Desember 1998 kepada Habibie sebagai satu perkembangan
menentukan dalam keputusan Jakarta untuk diadakan referendum di Timor
Timur. Isi dari surat Howard tersebut sama seperti yang pernah ditawarkan Ali
Moertopo dan Adam Malik pada tahun 1974-1975. Howard meminta kepada
Habibie untuk mempertimbangkan “satu cara menangani masyarakat Timor
Timur akan tindakan penentuan nasib sendiri” sementara menegaskan bahwa
“dukungan Australia pada kedaulatan Indonesia tidak berubah”. Dalam hal ini,
Howard menyarankan supaya proses penentuan nasib sendiri harus
menghindari “keputusan awal dan akhir mengenai status masa depan propinsi
20
Ibid., hlm. 153. 21
Ibid., hlm. 195.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
itu” sehingga Jakarta mempunyai waktu yang cukup untuk meyakinkan rakyat
Timor Timur bijaksananya tetap berintegrasi dengan Indonesia.22
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Pemerintah Indonesia dan Portugal menyelesaikan perundingan yang
menghasilkan sebuah kesepakatan, Perjanjian 5 Mei yang ditandatangani di
markas besar PBB di New York pada tanggal 25 Mei 1999. Isi Perjanjian 5
Mei adalah memberi wewenang kepada PBB untuk memberikan tawaran
pemerintah Indonesia kepada rakyat Timor Timur otonomi khusus untuk
dipertimbangkan dan diterima atau ditolak melalui suatu konsultasi rakyat
berdasarkan pemungutan suara langsung, rahasia, dan umum. Setelah
penandatanganan, Kofi Annan menyambut jaminan yang diberikan Presiden
Habibie bahwa pemerintahnya akan menjalankan tanggungjawabnya
mengenai keamanan dan ketertiban serta perlindungan untuk penduduk sipil.23
F. Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Timor Timur
Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, lalu
digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie.24
Habibie dan kerabat dekatnya cenderung
melihat segala persoalan dari segi kuantitatif.25
Seperti yang ditulis oleh Jusuf
22
Loc.cit., lihat juga Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia
1965-1998 terjemahan Endy Bayuni, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2014, hlm. 290. 23
Joseph Nevins, op.cit., hlm. 116. 24
Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 68, lihat juga Cordula Maria Rien Kuntari, Timor Timur Satu Menit
Terakhir: Catatan Seorang Wartawan, Bandung, Penerbit Mizan, 2008, hlm. 23. 25
Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 24.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
Wanandi dalam bukunya, Habibie tidak mengerti arti historis Timor Timur bagi
Indonesia.26
Awalnya Perdana Menteri Australia, John Howard mengirim surat dan
mengatakan Australia mendukung Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia
melalui status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas. Seperti yang ditulis
oleh Rien Kuntari, setelah melihat kecilnya kemungkinan itu, kata Dewi Australia
mengubah posisinya. Howard mengusulkan untuk meninjau ulang, yang
memungkinkan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri atau right to self-
determination. Menurut Dewi Fortuna Anwar, sikap Australia yang tidak
konsisten tersebut memicu Habibie memberikan dua opsi kepada Timor Timur.27
Opsi pertama pemberian paket otonomi khusus dan opsi kedua memisahkan diri
dari Indonesia. Pemerintah Indonesia akan melepaskan Timor Timur jika pada
akhirnya propinsi RI ke-27 tersebut menolak uluran tangan Indonesia untuk
memberi status khusus dengan otonomi yang diperluas. Habibie menghendaki
supaya setelah tahun 2000 masalah Timor Timur selesai.28
Habibie memberikan surat Howard kepada menteri keamanan. Disposisi
Habibie tersebut dibawa dalam rakor Polkam tanggal 25 Januari 1999.
Kesimpulannya opsi pertama lebih baik, yaitu memberi status khusus dengan
otonomi yang sangat diperluas. Maksud dari otonomi yang diperluas adalah
Timor Timur boleh melakukan apa saja, kecuali di bidang politik luar negeri,
pertahanan dan keamanan (Hankam), serta moneter. Jika opsi yang pertama tidak
disambut dengan baik, kemungkinan Timor Timur dan Indonesia akan berpisah
26
Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 290. 27
Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 28. 28
Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 78-79, lihat juga Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 24.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
baik-baik melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SUMPR).
Kemudian disposisi tersebut dimatangkan dalam sidang kabinet bidang Politik
dan Keamanan (Polkam).29
Sidang kabinet bidang Polkam yang diselenggarakan pada tanggal 27
Januari 1999 membahas mengenai masalah Timor Timur. Sebagian besar peserta
dalam sidang tidak keberatan dengan usul Habibie untuk memberikan dua opsi
kepada Timor Timur. Menteri-menteri yang setuju dengan usul presiden adalah
menteri ekonomi, menteri Pertahanan dan Keamanan (Hankam) sekaligus
Panglima TNI Jenderal Wiranto. Hanya Mensegneg Akbar Tanjung dan Menlu
Ali Alatas yang keberatan.30
Namun dalam perkembanganya, pernyataan Habibie
berubah. Pada tanggal 11 Februari 1999 ketika Habibie menerima peserta
Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana
Merdeka, Habibie menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Timor
Timur.31
Badan Pengawas Pelaksanaan Reformasi Total (Bappertal) menilai
kebijakan Habibie mengenai Timor Timur adalah kebijakan dadakan yang tidak
tepat waktu, ketentuan yang harus diterima MPR, tanpa prosedur, dan tanpa
mekanisme yang jelas. Bappertal mengkritik Habibie karena keputusan melepas
Timor Timur belum dikonsultasikan lebih dalam dan terbuka dengan pihak
29
Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 28-29. 30
Ibid., hlm. 24-25. 31
Ibid., hlm. 29.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
DPR/MPR.32
Keputusan akhir tanggal 5 Mei 1999 adalah kesepakatan untuk
melaksanakan referendum atau jajak pendapat di Timor Timur.33
32
Ibid., hlm. 30. 33
Ibid., hlm. 32.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
BAB III
PROSES REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN
TIMOR TIMUR
A. Persiapan Referendum
Dalam tahun 1999 sejak Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada
rakyat Timor Timur, maka dibentuk United Nations Mission in East Timor
(UNAMET) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1246 (1999)
tanggal 11 Juni 1999 untuk mengorganisasi, mengawasi, dan memfasilitasi
persiapan dan pelaksanaan referendum di Timor Timur sesuai dengan persetujuan
antara RI-Portugal-PBB tanggal 5 Mei 1999.1 Namun berdasarkan resolusi 1257
DK PBB, masa kerjanya diperpanjang hingga 30 September 1999. Dipimpin oleh
Ian Martin, UNAMET menempatkan kantor dan pusat pengendalian operasinya di
kawasan Matadauro, basis kelompok anti integrasi di kota Dili.2
Pada bulan Mei didatangkan tiga unit helikopter Super Puma SA-332-SL.
Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 1999 PBB mengirim kapal Artic Atlantic yang
merapat di Teluk Dili. Kapal Artic Atlantic memuat banyak peralatan untuk
keperluan referendum atau jajak pendapat seperti kertas, pensil, penggaris,
komputer, mesin foto copy, mesin generator, dan mobil. Pada tanggal yang sama,
sebuah pesawat jenis IL-76 mendarat di lapangan terbang Baucau. Pesawat
1 Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 126, lihat juga Kiki
Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm. 222. 2 Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm.
222.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
tersebut membawa 39 unit mobil yang akan digunakan untuk memperlancar
tugas-tugas UNAMET.3
Pendaftaran pemilih mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1999. Ada
ketakutan besar bahwa hanya sedikit orang yang merasa cukup aman atau berani
untuk mendaftar di salah satu tempat pendaftaran yang disediakan UNAMET.
UNAMET telah menyediakan dua ratus tempat pendaftaran. Tetapi dalam minggu
pertama saja sudah ada puluhan ribu orang yang mendaftar. Di seluruh Timor
Timur, calon pemilih berbondong-bondong ke tempat pendaftaran. Pada waktu
pendaftaran berakhir pada minggu pertama Agustus, lebih dari 430.000 orang
telah mendaftar untuk pemungutan suara.4
UNTAET mempunyai mandat yang sepenuhnya bertanggung jawab
terhadap pemerintahan di Timor Timur dan memperkuat pelaksanaan semua
kewenangan eksekutif dan yudikatif, termasuk kewenangan badan peradilan.
Beberapa elemen yang terkait dengan mandat tersebut adalah:
Memberikan keamanan dan memelihara hukum dan ketertiban di
seluruh wilayah Timor Timur;
Membantu suatu pemerintahan yang efektif;
Membantu pengembangan pelayanan sipil dan sosial;
Menjamin koordinasi dan pemberian bantuan kemanusiaan,
rehabilitasi dan melakukan pembenahan;
Mendukung pengembangan kapasitas untuk pemerintahan yang
mandiri;
Membantu pembentukan kondisi yang diperlukan untuk
pembangunan yang berkelanjutan.5
3 Khairul Jasmi, Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar
Harapan, 2002, hlm. 119-120. 4 Joseph Nevins, Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan
Nugroho Kacasungkono, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hlm. 120-121. 5 Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 127.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
Referendum dibagi dalam empat tahap. Pertama adalah pendaftaran, mulai
dari tanggal 16 Juli sampai 4 Agustus. Diikuti masa kampanye sampai tanggal 27
Agustus, tiga hari sebelum referendum. Selanjutnya pemungutan suara pada
tanggal 30 Agustus. Terakhir adalah pengumuman hasil referendum pada tanggal
4 September.6
UNAMET merancang sebuah kesepakatan untuk memperlancar jalannya
referendum. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Dili pada tanggal 9 Agustus
1999. Perwakilan dari UNAMET adalah Ian Martin, dari pro integrasi adalah
Domingos MD. Soares dari PPI, dan dari pro kemerdekaan adalah Leandro Isaac
dari CNRT. Saksinya adalah Uskup Ximenes Belo, Kapolda Timor Timur
Kolonel Polisi Timbul Siagian serta dua Uskup dan Kardinal dari Selandia Baru.
Pada tanggal penandatanganan kesepakatan tersebut, kelompok pro integrasi dan
kelompok pro kemerdekaan memperkenalkan logonya. Logo pro integrasi adalah
gambar pulau Timor Timur yang di atasnya ditancapkan Bendera Indonesia,
Merah-Putih. Sedangkan logo pro kemerdekaan adalah gambar pulau Timor
Timur yang di atasnya ditancapkan Bendera CNRT berwarna Biru-Putih-Hijau.7
Situasi di Timor Timur semakin tegang menjelang referendum.8 TNI juga
menyediakan pesawat dan mobil-mobil bagi UNAMET dan polisi demi lancarnya
proses penyelesaian damai di Timor Timur. TNI menyiapkan pengawalan-
pengawalan bagi tamu-tamu asing yang datang ke Timor Timur hingga proses
referendum. Hampir semua tamu asing tidak mengalamami kesulitan selama
6 Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 126-127.
7 Ibid., hlm. 128.
8 Tono Suratman, Pengabdian dan Tanggung-jawab di Timor Timur (Juni 1998 – Juli 1999),
Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000, hlm. 86.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
melakukan kunjungan ke Timor Timur, kecuali utusan khusus Sekjen PBB
Jamsheed Marker yang hampir disandera oleh kelompok pro kemerdekaan di
bandara Comoro, Dili.9
Aturan perilaku kampanye adalah menjamin kebebasan dan hak setiap
orang untuk mengeluarkan pendapat dan berkampanye, dan setiap orang harus
menghargai hak-hak tersebut. Peserta kampanye dilarang membawa senjata jenis
apapun. Dalam berkampanye tidak diperkenankan memakai bahasa yang bisa
memanas-manasi situasi serta hujatan yang bisa memicu kekerasan. Ada juga
aturan untuk menghormati kebebasan pers. Namun perjanjian tersebut tidak
diindahkan. Pada tanggal 21 Agustus terjadi bentrok antara massa pro
kemerdekaan dan massa pro integrasi. Akibatnya sebuah rumah petugas
UNAMET rusak.10
Pada tanggal 28 September 1999, personil tentara, polisi, dan aparat sipil
dari Timor Timur ditarik. Pada tanggal yang sama Indonesia, Portugal, dan PBB
sepakat untuk menyerahkan kekuasaan kepada PBB. UNAMET harus membentuk
kembali markas besarnya untuk memfasilitasi semua urusan, termasuk staf dan
logistiknya.11
B. Jalannya Referendum dan Hasil Referendum
Referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Selain diadakan di
Timor Timur, pemungutan suara juga diadakan di beberapa kota besar di
9 Ibid., hlm. 87.
10 Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 128-129.
11 Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 126.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Ujungpandang.
Pemungutan suara juga diadakan di beberapa ibukota negara lain, seperti Macau,
Lisabon, Mapotu, Sidney, Darwin, Perth, Melbourne, dan New York serta
sejumlah kota lainnya.12
Hasil referendum diumumkan secara resmi pada tanggal 4 September 1999
di Dili. Hasilnya rakyat menginginkan kemerdekaan. Jumlah surat suara dalam
referendum adalah 446.953; jumlah suara yang sah 438.968 atau 98,2% dan
jumlah suara yang tidak sah 7.985 atau 1,8%. Berdasarkan hasil perhitungan surat
suara yang sah, rakyat yang menghendaki otonomi luas dalam lingkup Negara
Republik Indonesia hanya 94.388 atau 21,5%, sedangkan mayoritas rakyat
memilih untuk merdeka. Rakyat yang memilih merdeka sejumlah 344.580 atau
78,5%.13
Pada tanggal 4 September 1999 pasca pengumuman hasil referendum yang
dimenangi oleh kelompok pro kemerdekaan, terjadi kerusuhan di hampir seluruh
wilayah Timor Timur, terutama di Dili. Pengumuman itu dipercepat dari jadwal
seharusnya, tanggal 7 September 1999.14
Setelah pengumuman hasil referendum,
kota Dili luluh-lantak dimakan api.15
Terjadi kekacauan, pembakaran, penjarahan,
bahkan pembunuhan meluas di Timor Timur.16
12
Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 133-134. 13
Karaniya D, ““Vinceremos” Rakyat Maubere”, Tempo, No. 27/XXVIII, Jakarta, 6-12
September, 1999, hlm. 22, lihat juga M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008,
Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2009, hlm. 702, lihat juga Cordula Maria Rien Kuntari, Timor
Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan, Bandung, Penerbit Mizan, 2008, hlm.
412. 14
Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 212. 15
Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 134. 16
Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 212.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
Keamanan saat itu berada di bawah tanggungjawab Indonesia, tetapi
komando pengendalian hanya diserahkan ke pundak Polri. Pasukan TNI dan
Falintil sama sekali tidak dilibatkan untuk mengawal proses referendum. Mereka
ditempatkan di compound (kompleks tertutup) masing-masing dan dilarang keluar
selama proses referendum. Bahkan sebagian kekuatan TNI di Timor Timur ditarik
kembali.17
Karena kelihatannya Polri mengalami kesusahan mengatasi situasi yang
semakin buruk, TNI diputuskan kembali mengambil alih komando pengendalian
keamanan. Sejak tanggal 5 September 1999, Pangdam IX/Udayana Mayjen Adam
Damiri selaku Panglima Komando Operasi Keamanan Nusa Tenggara
(Pangkoopskam Nusra) resmi memegang kendali keamanan di Timor Timur.
Kemudian pada tanggal 7 September 1999 Panglima Penguasa Darurat Militer di
Timor Timur diserahkan kepada Kiki Syahnakri. Pada tanggal 6 September 1999
Presiden Habibie memutuskan untuk memberlakukan Darurat Militer di Timor
Timur.18
C. Pemerintahan Transisi di Timor Leste
United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)
adalah pemerintahan sipil yang bertujuan untuk memelihara misi perdamaian di
Timor Timur, sebagai akibat dari resolusi 1272 (1999) dari PBB pada tanggal 25
Oktober 1999. Misi perdamaian ini diperkuat oleh datangnya sejumlah pasukan
yang dipimpin oleh Australia, didukung oleh Selandia Baru, dan diikuti oleh
17
Ibid., hlm. 212-213. 18
Ibid., hlm. 213.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
Perancis, Argentina, Brasil, Denmark, Fiji, Republik Irlandia, Jepang, Malaysia,
Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thiland, Filipina, Portugal, Swedia, Amerika
Serikat, dan Britania Raya.19
1. Masuknya Pasukan INTERFET
Pada tanggal 16 September 1999, pemerintah Indonesia memutuskan
secara resmi meminta masuknya pasukan multinasional International Force
for East Timor (INTERFET) untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan
di Timor Timur.20
Mayjen Peter Cosgrove, Komandan INTERFET tiba di Dili
pada tanggal 19 September 1999. Ia mendarat di bandara Komoro dengan
pesawat khusus Falcon, didampingi wakilnya Mayjen Songkiti dari Thailand
dan beberapa stafnya.21
Dari bandara, Kiki bersama Cosgrove yang
didampingi oleh Kolonel Ken Brownrigg, Atase Pertahanan Australia di
Kedubes Australia, Jakarta mengelilingi kota Dili. Tujuannya adalah untuk
menemui Kiki dan melihat situasi kota Dili, demi kelancaran dan keamanan
proses pendaratan INTERFET. Setelah itu, Cosgrove dan rombongan kembali
ke Darwin. Pasukan pertama INTERFET mendarat di Dili pada tanggal 20
September 1999. Cosgrove juga ikut bersama pasukannya untuk memulai
tugasnya sebagai komandan pasukan multinasional.22
Pada tanggal 23 September 1999, Jakarta memutuskan mencabut masa
Darurat Militer. Pencabutan dilakukan melalui Keputusan Presiden RI Nomor
112 Tahun 1999 yang berisi tentang pencabutan Keputusan Presiden RI
19
http://wikipedia.org/wiki/UNTAET. 20
Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 230. 21
Ibid., hlm. 235. 22
Ibid., hlm. 236-237.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
Nomor 107 Tahun 1999 tentang keadaan Darurat Militer di Propinsi Timor
Timur. Keputusan pencabutan diambil melalui sidang Dewan Pertahanan dan
Keamanan Nasional di Bina Graha. Keppres berlaku sejak ditetapkan, yaitu
tanggal 23 September 1999.23
Pada tanggal 27 September 1999, Panglima PDM Mayjen TNI Kiki
Syahnakri secara formal menyerahkan komando dan pengendalian (Kodal)
Keamanan Timor Timur kepada Mayjen Peter Cosgrove, Panglima
INTERFET. Tetapi penyerahan secara lapangan sudah dilakukan sekitar
empat hari yang lalu.24
Otoritas keamanan di Timor Timur sepenuhnya
dipegang oleh INTERFET. Tetapi selama satu sampai dua bulan, INTERFET
masih dibantu oleh Satuan Tugas Indonesia Task Force in East Timor (Itfet)
yang terdiri dari personil TNI-Polri. Fungsinya sebagai liaison atau
penghubung Pemerintah Indonesia dengan pihak PBB, termasuk INTERFET.
Satgas ini dipimpin oleh Brigjen (Pol.) James Sitorus dengan wakilnya
Kolonel CZI Suryo Prabowo. Ada juga Batalyon 700/Linud sebagai
pengawal.25
2. Menghadapi Kelompok Pro Kemerdekaan
Informasi masuknya INTERFET ke Timor Timur menyebar dengan
cepat sampai ke basis-basis kelompok pro kemerdekaan di pinggir kota Dili
dan di wilayah pegunungan tempat mereka mengungsi, menghindari para
pejuang integrasi yang marah dan kecewa pasca referendum. Bersamaan
23
Cordula Maria Rien Kuntari, op.cit., hlm. 259-260. 24
Ibid., hlm. 268-269, lihat juga Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 241. 25
Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 241.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
dengan itu, sebagian besar pasukan TNI dan kelompok pro integrasi telah
dievakuasi ke luar Timor Timur. Oleh karena itu, rakyat pro kemerdekaan
menyambutnya dengan gembira. Mereka mulai turun gunung. Kota Dili
kembali sibuk.26
Namun euforia kebebasan yang diperlihatkan oleh rakyat pro
kemerdekaan tidak sepenuhnya positif. Ketika mereka memasuki kota Dili,
aksi-aksi anarkis dan pembakaran kembali terjadi, walaupun tidak sehebat
ketika rakyat pro integrasi marah. Tetapi target utama rakyat pro integrasi
jelas, yaitu semua hal yang berkaitan dengan “pro integrasi” seperti rumah-
rumah, bangunan-bangunan, dan barang yang diyakini sebagai peninggalan
kaum pro integrasi dihanguskan. Walaupun aksi rakyat pro kemerdekaan
mirip seperti saat-saat terakhir sebelum kelompok pro integrasi melakukan
“semangat bumi hangus” sebelum meninggalkan kota Dili.27
Selain membakar, rakyat pro kemerdekaan juga melancarkan penyisiran
terhadap kelompok pro integrasi yang hampir mustahil dijumpai karena sudah
diungsikan ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk mengatasi aksi-
aksi anarkis kelompok pro kemerdekaan, TNI bekerjasama dengan
INTERFET melakukan patroli dan penjagaan ketat di tempat-tempat umum.
Salah satu yang dijaga TNI adalah gudang beras milik UNHCR yang dibeli
dari Bulog Indonesia. Gudang beras tersebut menjadi sasaran penjarahan
rakyat pro kemerdekaan karena rakyat kekurangan suplai makanan. Ribuan
rakyat pro kemerdekaan yang baru turun gunung sangat membutuhkan
26
Ibid., hlm. 258. 27
Ibid., hlm. 258-259.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
makanan, maka Kiki memutuskan untuk membagi-bagikan beras yang ada di
dalam gudang beras UNHCR sebanyak 600 ton tersebut kepada mereka.28
3. UNTAET Mempersiapkan Pemerintahan Timor Leste
Lembaga penting yang juga dibentuk UNTAET adalah Pemerintahan
Peralihan Timor Timur atau East Timor Transitional Administration (ETTA)
pada tanggal 7 Agustus 2000 untuk lebih meningkatkan partisipasi orang
Timor (Timorisasi). Didalamnya terdapat portofolio bidang luar negeri
Kabinet ETTA yang terdiri dari sembilan menteri, empat dari pihak UNTAET
dan lima dari pihak Timor Timur. Langkah UNTAET ini dimaksudkan untuk
membantu memulihkan situasi dan kondisi di Timor Timur, baik prasarana
fisik yang hancur sekitar 70-80% serta perekonomian yang stagnan supaya
segera bekerja. Tetapi yang paling penting adalah menggerakkan roda
pemerintahan sementara. Dalam perkembangannya, ETTA telah menghasilkan
suatu kalender politik yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama merupakan
tahap sosialisasi nasional untuk mendapatkan masukan mengenai bentuk
Constituent Assembly (CA). Tahap kedua CA akan mempersiapkan rancangan
konstitusi, setelah itu CA berubah menjadi Parlemen Nasional Pertama.29
Sebagai landasan hukum dan operasional pelaksanaan pemilihan umum
untuk memilih anggota Majelis Konstituante, maka pada tanggal 16 Maret
2001 Administrasi Peralihan telah menetapkan Regulasi UNTAET nomor
2001/2 tentang pemilihan anggota Majelis Konstituante untuk mempersiapkan
Undang-Undang Dasar bagi Timor Timur yang merdeka dan demokrasi. Sejak
28
Ibid., hlm. 259-260. 29
Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 65-66.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
tanggal 16 Maret 2001 sampai 23 Juni 2001, unit pendaftaran sipil UNTAET
telah berhasil mendata penduduk Timor Timur sejumlah 737.811 orang,
termasuk anak-anak. Dari jumlah tersebut, tercatat 421.018 orang dianggap
memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Komisi Pemilihan Independen (IEC) telah menerima pendaftaran enam
belas partai politik dan calon independen sebanyak 1.138 orang. Untuk
menjamin berlangsungnya kampanye yang tertib dan aman maka pada tanggal
8 Juli 2001 ditandatangani suatu national pact, semacam kesepakatan nasional
seluruh partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum. Tetapi
dua partai menolak menandatangani kesepakatan nasional tersebut. National
Pact berisi pernyataan dari pimpinan partai politik yang akan mengakui
apapun hasil pemilihan umum, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-
nilai demokrasi dan komitmen untuk melaksanakan suatu pemilihan umum
yang aman.
Pada tanggal 14 Juli 2001, National Council (badan legislatif) Timor
Timur yang telah menjalankan fungsinya selama sembilan bulan secara resmi
dibubarkan tepat menjelang dimulainya periode kampanye partai-partai politik
peserta pemilihan umum. Kampanye oleh para peserta pemilihan umum
dimulai pada tanggal 15 Juli 2001 dan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2001
berjalan dengan aman.30
Pada tanggal 30 Agustus 2001, Timor Timur melakukan pemilihan
umum anggota Majelis Konstituante. Peristiwa tersebut termasuk rangkaian
30
Ibid., hlm. 87-88.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
kegiatan dalam rangka membentuk pemerintahan baru di Timor Timur.31
Penduduk Timor Timur yang memenuhi persyaratan mengikuti pemilihan
umum sebanyak 421.018 orang, tetapi yang berpartisipasi 382.968 orang atau
91,3% dari total jumlah pemilih. Dalam pemilihan tersebut, 88 anggota
Malejis Konstituante harus dipilih dengan menggunakan sistem campuran,
yaitu memilih 75 orang calon nasional (sistem proporsional) dan 13 orang
calon dari distrik yang jumlahnya memang 13 distrik. Hasil pemilu
diumumkan sekaligus disahkan oleh Pemilihan Independen (IEC) pada
tanggal 10 September 2001.
Tabel hasil perolehan suara dan kursi
No. Partai Jumlah Suara Jumlah kursi
1. PDC 7.181 2
2. UDT 8.581 2
3. PD 31.680 7
4. Apodeti 2.181 0
5. Fretilin 208.531 43
6. KOTA 7.735 2
7. Parentil 1.970 0
8. PNT 8.035 2
9. PTT 2.026 0
10. PDM 1.788 0
11. PSD 29.726 6
12. UDC/PDC 2.413 0
13. PPT 7.322 2
14. PST 6.483 1
15. ASDT 28.495 6
16. PL 4.015 1 Sumber: Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung
Aceh, 2009, hlm. 88-89.
31
Asvi Warman Adam, Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak,
2004, hlm. 95, lihat juga Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 88.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
Sedangkan hasil perhitungan suara untuk sistem distrik, Fretilin menang
di dua belas distrik, kecuali distrik Aileu yang dimenangkan oleh ASDT.
Dengan demikian, secara keseluruhan Fretilin memperoleh 55 dari 88 kursi.
Berdasarkan hasil pemilihan umum tersebut maka dengan 55 kursi, Fretilin
yang didukung oleh enam kursi ASDT, disamping menguasai komposisi
keanggotaan Majelis Konstituante juga tercapai cita-cita Fretilin menjadi
partai yang mendominasi pemerintahan Timor Timur mendatang karena
unggul dalam pemilihan umum 2001. Naskah rancangan konstitusi siapapun
yang akan membuat dan menyusun ketentuan mengenai sistem pemerintahan
harus tidak menyimpang jauh dari pola konstitusi Portugal, yakni Perdana
Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara.32
Pada tanggal 14 April 2002 diadakan pemilihan Presiden pertama
Timor Leste. Proses pemilihan umum berlangsung aman dan damai. Hanya
ada dua kandidat dalam pemilu. Kandidat pertama adalah Francisco Xavier do
Amaral yang didukung oleh dua partai kecil yaitu ASDT dan Parentil.
Kandidat kedua adalah Kay Rala Xanana Gusmao yang didukung oleh
sembilan partai kecil, yaitu KOTA, PDM, UDC/PDC, Partai Demokrat, PNT,
PSD, PST, PTT, dan UDT. Dalam pemilihan umum tersebut, Xanana Gusmao
terpilih menjadi presiden pertama Timor Timur. Xanana unggul dengan
82,69% suara, sedangkan Francisco Xavier do Amaral memperoleh 17,31%
suara dari jumlah pemilih 364.780 orang.33
32
Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 88-89. 33
Ibid., hlm. 105-106.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
D. Kemerdekaan Definitif Timor Leste
1. Persiapan Rakyat untuk Menyambut Proklamasi Kemerdekaan
Dalam rangka menyambut proklamasi kemerdekaan Timor Leste,
penduduk Dili mendandani gedung yang terkena peluru dan merapikan jalanan
yang penuh dengan kubangan besar. Taman Makam Pahlawan Seroja, tempat
TNI yang gugur dimakamkan kembali kelihatan asri setelah tidak dirawat.
Semuanya dilakukan oleh penduduk Dili supaya penyerahan kedaulatan dari
Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor Timur (UNTAET) kepada Presiden
Terpilih Republik Demokratik Timor Leste, Xanana Gusmao berjalan dengan
baik.34
2. Jalannya Proklamasi Kemerdekaan
Tepat pada tanggal 20 Mei 2002 jam 00:00 malam waktu setempat,
beberapa pemimpin dunia, tamu terhormat seperti Senator Hillary Clinton dan
Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan sekitar 200.000 rakyat Timor Leste
telah memenuhi lapangan Taci Tolu, Dili. Tujuannya untuk menyaksikan
perayaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi
Annan sekaligus pengambilan sumpah Presiden terpilih Alexander Kay Rala
Xanana Gusmao, dan penurunan bendera biru berlambangkan PBB.35
Puncaknya adalah pengibaran bendera Timor Leste dengan kombinasi
segitiga di pinggir warna hitam, yang artinya keterbelakangan yang harus
diatasi. Segitiga dipinggir juga yang berwarna kuning yang artinya jejak
34
Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, “Dia Telah Berdiri Sendiri”, Tempo, No.
12/XXXI, Jakarta, 20-26 Mei, 2002, hlm. 134. 35
Kristio Wahyono, op.cit., hlm.108, lihat juga Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari,
op.cit., hlm. 134.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
kolonialisme, di tengah segitiga terdapat bintang putih yang artinya
perdamaian dan sisa gambar berwarna merah yang artinya perjuangan demi
pembebasan negara.36
36
Kristio Wahyono, op.cit., hlm.108.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
BAB IV
DAMPAK REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR
A. Dampak Referendum Timor Timur
1. Bagi Timor Timur
Pada bulan September 2001, Lembaga King’s College Inggris serta
Institute of Defense and Military Studies (IDMS), Portugal merombak tentara
Falintil menjadi East Timor Defence Force dan pasca kemerdekaan berubah
menjadi Forca Armada-Forca De Defesa de Timor Leste (F-FDTL), yaitu
pasukan infantri reguler yang berkekuatan 1.500 personil dan 1.500 personil
cadangan dengan merekrut sebagian besar anggota Falintil. Proses
pembentukan batalion pertama East Timor Defence Force (ETDF) direkrut
sejumlah 650 orang pada awal tahun 2001. Rekrutmen, organisasi ketentaraan,
komando, struktur, doktrin, diklat, dan metoda operasional termasuk filosofi
pasukan dilakukan dengan standar layaknya defence force negara barat,
beberapa bulan menjelang kemerdekaan tahun 2002.
Saat itu juga dibentuk kantor Defence Force Development yang
diketuai oleh orang Timor Timur dan dibantu oleh beberapa tenaga konsultan
dari negara donor. Salah satu tugas utamanya adalah untuk mempersiapkan
struktur dan bentuk Angkatan Bersenjata yang tepat bagi Timor Timur di masa
mendatang. Pembentukan Angkatan Bersenjata Timor Timur disetujui oleh
National Council pada tanggal 31 Januari 2001. Selanjutnya pada tanggal 1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
Februari 2001, Pemerintahan Transisi mengesahkan Regulasi Nomor 2001/1
mengenai On the Establishment of a Defence Force for East Timor. Pada hari
yang sama Falintil dibubarkan dan kemudian diresmikan suatu angkatan
bersenjata Timor Timur ETDF yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Taur
Matan Ruak (Panglima Falintil).
Pada akhir tahun 2001, ETDF telah memiliki batalion pertama yang
terdiri dari 594 personil reguler. Pelatihan batalion pertama ETDF dilakukan
oleh Portugal dengan bantuan peralatan dari Australia. Australia juga
memberikan bantuan untuk membangun fasilitas pelatihan dan barak militer di
Metinaro. Setelah selesai mengikuti program pelatihan di Metinaro, pada
tanggal 26 Oktober 2001 batalion infantri pertama dipindahkan ke Los Palos
sambil menunggu selesainya pembangunan fasilitas militer permanen di
Baucau. Komponen maritim ETDF direlokasi ke Palabuhan Hera, Dili setelah
diterima bantuan dua buah kapal patroli dari pemerintah Portugal. Komponen
maritim ini mulai menjalankan fungsinya pada awal tahun 2002.1
Banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur
(NTT) sebagai reaksi atas keputusan Presiden Habibie memberlakukan opsi
referendum atau jajak pendapat, yang kemudian disambut dengan euforia
berlebihan dari kelompok pro kemerdekaan. Aksi-aksi tersebut tampak dalam
berbagai kasus intimidasi terhadap masyarakat pendatang, termasuk para guru
dan petugas kesehatan, serta kelompok lainnya. Dampak langsungnya adalah
ketakutan yang dirasakan di mana-mana dan kemudian bermuara pada
1 Kristio Wahyono, Timor Target, Banda Aceh, Kreung Aceh, 2009, hlm. 230-231.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
pengungsian besar-besaran yang dilakukan oleh para pendatang pada
pertengahan tahun 1999.2
Karena kebijakan TNI untuk melucuti senjata anggota TNI putra
daerah Timor Timur menjelang referendum, timbul kecemasan di kalangan
rakyat pro integrasi. Mereka takut kehilangan tempat berlindung, padahal
kekacauan pasca referendum merupakan situasi yang telah diduga sebelumnya
oleh masyarakat luas. Ketakutan dan kekhawatiran rakyat memicu kepanikan
bagi rakyat pro integrasi. Mereka berusaha mempersenjatai diri dengan senjata
rakitan dan senjata pabrik. Akibatnya sulit dicegah beredarnya senjata ilegal.3
Rakyat Timor Timur cemas memikirkan apa yang akan terjadi setelah
tanggal 30 Agustus 1999. Ketakutan berimbas ke toko-toko kebutuhan harian.
Rakyat susah mencari beras, apalagi susu dan gula. Langkanya barang-barang
kebutuhan harian semakin membuat rakyat cemas.4
Setelah pengumuman hasil referendum pada tahun 1999 sekaligus
kemenangan opsi kemerdekaan telah membawa akibat berbondong-
bondongnya warga Timor Diaspora atau peranakan yang memegang paspor
Portugis atau Australia kembali ke Timor Timur. Warga Diaspora mempunyai
keterampilan fasih berbahasa Portugis atau Inggris, bahkan kedua-duanya
yang berbeda dengan warga Timor Leste yang bersekolah di Indonesia.
Kebiasaan, cara berpikir, dan cara bekerjapun tidak sama dengan warga Timor
Leste. Yang dianggap sama adalah hak mereka di Timor Leste. Tetapi warga
2 Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm.
278. 3 Ibid., hlm. 279.
4 Khairul Jasmi, Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar
Harapan, 2002, hlm. 135.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
Diaspora terkesan angkuh dan tidak merakyat, sepertinya lebih berhak bekerja
di pemerintahan atau lebih berhak mengurus negara daripada warga Timor
Leste. Dengan segala kelebihannya, warga Diaspora mendominasi posisi
politik dan perekonomian, daripada sarjana atau pemuda Timor Leste lulusan
Indonesia. Hal ini menimbulkan kecemburuan rakyat Timor Leste terhadap
warga Diaspora.5
Persoalan lainnya adalah kekecewaan ribuan mantan anggota pejuang
Falintil yang selama ini berjuang, merasa disisihkan oleh penguasa.
Jumlahnya sekitar 11.000 orang. Pasangon tidak lebih dari $600 mereka
terima secara terpaksa. Kelompok lain adalah pedagang Cina yang membuat
perbedaan semakin menonjol tanpa mereka sadari. Orang-orang atau mantan
Conselho Nacional da Resistencia Timorense (CNRT) atau Dewan Nasional
Perlawanan Bangsa Timor juga mengambil manfaat dengan keadaan seperti
itu, bahkan dengan cara pemerasan. Selanjutnya kelompok Muslim eks
Indonesia yang berniaga di Kampung Alor Dili dan Baucau yang menciptakan
kecemburuan sosial tersendiri yang terkesan angkuh karena keuletannya
bekerja setelah pedagang-pedagang Indonesia yang lebih ramah kembali ke
Indonesia menjelang referendum 1999.
Tradisi dan kebiasaan rakyat Timor Timur dengan dokter, paramedis,
guru, dan penyuluh Program Keluarga Berencana Indonesia yang diganti
mendadak dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan berbeda,
membutuhkan adaptasi yang cukup lama. Kebiasaan membayar tagihan listrik
5 Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 216-217.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
dan air secara disiplin pada zaman Indonesia sebelum tanggal 20 setiap bulan
dengan sanksi denda, sekarang rakyat bebas menggunakan listrik ribuan watt
menyebabkan pemadaman total secara periodik berjam-jam. Sedangkan orang
asing terus menggunakan mesin diesel atau genset. Ini menimbulkan
kejengkelan dan kekesalan dari rakyat Timor Timur.
Bentrok antar warga sering terjadi secara sporadis. Terjadi beberapa
peristiwa seperti serangkaian tindak kekerasan atau kerusuhan yang terjadi di
Kota Baucau yang mencapai puncaknya pada tanggal 7 Maret 2001 mulai dari
peristiwa penyerangan kantor Distrik Baucau, perburuan, dan tindak
kekerasan terhadap personil UNTAET sampai ke pembakaran mesjid. Pada
tanggal 12 Maret 2001 juga terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda
di Viqueque berlanjut dengan kerusuhan yang berakibat dua orang meninggal,
sekitar 40 rumah terbakar, dan kurang lebih 400 penduduk mengungsi. Terjadi
tindak kekerasan terhadap wanita, penangkapan, dan penahanan tidak sah
terhadap ratusan pengungsi yang baru tiba dari Timor Barat semakin menjadi-
jadi. Menurut catatan Amnesty Internasional, status hukum kelompok
minoritas Muslim dan Cina Indonesia tidak pernah ditangani secara efektif.
Semuanya itu bermuara pada tingginya angka pengangguran dan tidak ada
pekerjaan, sehingga mudah terjadi tindak kekerasan, mulai dari tindak
kekerasan rumah tangga sampai ke bentuk kerusuhan sosial.6
Pasca referendum, beban ekonomi semakin berat. Harga barang-barang
kebutuhan sehari-hari semakin mahal. Di dalam majalah Tempo, ditulis
6 Ibid., hlm. 217-218.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
“misalnya sebungkus nasi di warung sederhana harus ditebus dengan US$7-10
atau Rp 65.000-95.000. Padahal sesuai dengan data United Nations
Development Programe (UNDP), rata-rata orang Timor Timur hanya sanggup
membelanjakan US$ 0,55 setiap hari. Tidak mudah mencari tambahan uang di
negeri yang tingkat penganggurannya mencapai 90%.”7
Setelah pengumuman hasil referendum, banyak investor asing yang
masuk ke Timor Leste. Berdasarkan sumber dari National Development Plan
2002 yang dikutip dari majalah Tempo, investasi asing di Timor Leste per
Desember 2001 adalah sebagai berikut Australia 34%, Indonesia 24%,
Singapura 12%, Malaysia 7%, Portugal 6%, Cina 3%, dan negara lain 14%.8
2. Bagi Indonesia
Publik merasa ada satu hal yang akan sangat merugikan bagi Indonesia
jika Timor Timur merdeka, yaitu akan memicu serentetan pergolakan
separatisme di berbagai propinsi lain, misalnya di Aceh dan Irianjaya.9 Selain
ketakutan publik tersebut, salah satu persoalan yang harus ditangani oleh
pemerintah Indonesia atau TNI pasca referendum adalah keberadaan mantan
Pejuang Integrasi (PPI) yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Atambua
dan Kupang, NTT.10
Setelah melalui berbagai upaya dan diskusi dengan kelompok PPI,
akhirnya para anggota PPI mengerti, sadar, ikhlas, kemudian berinisiatif
7 Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, “Dia Telah Berdiri Sendiri”, Tempo, No.
12/XXXI, Jakarta, 20-26 Mei, 2002, hlm. 134. 8 Purwani D. Prabandari, “Rebutan Proyek di Bumi Loro Sa‟e”, Tempo, No. 14/XXXI, Jakarta,
3-9 Juni, 2002, hlm. 150. 9 Karaniya Dharmasaputra, “Referendum untuk Timor Leste”, Tempo, No. 19/XXVII, Jakarta, 9-
15 Februari, 1999, hlm. 13. 10
Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 278.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
untuk membubarkan diri dan menyerahkan senjata-senjatanya kepada aparat.
Kesediaan mereka ditanggapi oleh TNI. Senjata-senjata eks PPI akan
dikumpulkan dalam sebuah upacara khusus penyerahan senjata. Secara khusus
TNI mengundang Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri untuk hadir dalam
upacara penyerahan senjata yang dipusatkan di Atambua. Megawati hadir dan
didampingi oleh Panglima TNI Widodo A.S. dan Menko Polkam Susilo
Bambang Yudhoyono.11
Pasca referendum disusul ketegangan militer, garis batas sebelah
Timur dijaga oleh ribuan tentara PBB dengan persenjataan lengkap dan
modern, sedangkan perbatasan sebelah barat dijaga oleh pasukan Indonesia
dengan perlengkapan dan pos yang tidak secanggih mereka dan terkesan
seadanya. Mental prajurit TNI sangat tinggi, tetapi kesejahteraan prajurit
masih belum memadai. Tetapi dalam menghadapi pasukan internasional,
mental prajurit dan semangat tempur yang tinggi harus ditopang dengan
sarana yang memadai. Kristio Wahyono menyimpulkan bahwa hal ini
“terkesan Merdeka Barat dan Cilangkap kurang cepat dalam merespon bom
waktu yang siap meledak. Karena itu dapat dipastikan bahwa Satuan Tugas
Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI akan berada dalam posisi yang
kalah apabila terjadi pelanggaran perbatasan, apalagi disertai tembak
menembak.”
Pasukan PKF asal Australia (dari Ausbat) mungkin tidak perlu
khawatir dengan perbatasan yang rapuh antara NTT dan Timor Timur. Selama
11
Ibid., hlm. 283-284.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
akhir tahun 1999 sampai 2000 terjadi beberapa kali insiden perbatasan antara
pasukan INTERFET dengan kelompok bersenjata yang mereka sebut “milisi
pro Jakarta” di sepanjang perbatasan. Pada bulan Oktober 1999 saja terjadi
lima kali insiden kontak senjata yang menimbulkan korban luka-luka, baik di
pihak INTERFET maupun Indonesia. Tetapi korban lebih banyak dari
kelompok milisi.12
a. Gugurnya Personil Brimob
Pada tanggal 10 Oktober 1999, pukul 12.30 lima buah panser asing
yang berisi pasukan INTERFET menyeberang jembatan Motaain, lalu
berhenti secara beriringan. Moncong meriam diarahkan ke perbatasan
yang terletak di desa Motaain, Kecamatan Tasifeto Timur. Pasukan
INTERFET tersebut memasuki wilayah NTT sekitar 200 meter dari batas
alam, yaitu aliran sungai Motaain, kemudian menyebar ke berbagai tempat
di sekitar pos, sampai ke dekat pantai di utara, dan terus melakukan
rentetan tembakan sekitar 15 menit. Tidak ada pembalasan dari pihak
Indonesia yang menjaga pos perbatasan. Banyak tenda milik aparat dan
tembok rumah berlubang akibat tembakan pasukan INTERFET.13
Masyarakat Motaain yang setiap hari berjualan di sekitar pos
tersebut dan sejumlah pengungsi berlarian menyelamatkan diri dari
serangan INTERFET, sedangkan warga asli perbatasan dan pengungsi
menyelamatkan diri ke daerah pelabuhan Atapupu. Dalam kejadian
tersebut, seorang anggota Brimob, Ari Sudibyo pangkat Prada meninggal
12
Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 144. 13
Ibid., hlm. 146.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
karena tertembak. Sedangkan tiga korban lainnya luka-luka, yaitu Sertu
Sudarto, Sertu Agus Susanto, dan seorang warga sipil Alcino Barros.
Ketiga anggota Brimob tersebut sedang bertugas menjaga di Pos
Perbatasan Motaain, NTT. Sedangkan Alcino adalah seorang pengungsi
yang sedang mengambil kayu untuk membuat rumah darurat di lokasi
pengungsian di perbatasan tersebut.14
b. Gugurnya Wartawan dan Orang-Orang Sipil
Agus Mulyawan adalah wartawan berkebangsaan Indonesia yang
bekerja untuk Asia Press. Ia dekat dengan Falintil dan Taur Matan Ruak.
Pada bulan Agustus 1998, Agus dan Rien sama-sama berada di Uai Mori,
markas besar Falintil hingga peringatan HUT Falintil ke-24. Sejak itu,
wartawan yang berada di Uai Mori menjadi target para milisi.15
Kematian Agus diawali dengan keinginannya untuk keluar dari
markas Falintil di Uai Mori. Taur Matan Ruak menceritakan bahwa
pihaknya telah berusaha melarang Agus keluar dari Uai Mori. Tetapi Agus
memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Hal tersebut dilakukan dengan
pertimbangan, bahwa ada rombongan misionaris yang akan pergi ke Los
Palos dari Baucau. Karena merasa lebih aman, Agus bergabung dengan
mereka. Tetapi sesampainya di Baucau, rombongan yang membawa Agus
dibunuh oleh milisi di pelabuhan Qom, Los Palos.16
14
Ibid., hlm. 146-147. 15
Cordula Maria Rien Kuntari, Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan,
Bandung, Penerbit Mizan, 2008, hlm. 280. 16
Ibid., hlm. 282.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 25 September
1999 siang atau sore. Tetapi semua korban pembunuhan tersebut baru
ditemukan sehari kemudian, tanggal 26 September dan langsung
dimakamkan di Los Palos. Korban pembunuhan tersebut adalah Sr.
Herminia FDDC (Italia), Sr. Celeste FDDC, Fr. Fernando Pr., Fr. Jacinto
Pr., Fr. Falerio Pr. (Portugal), Agus Mulyawan, dua pemudi, dan seorang
supir.17
c. Para Pengungsi
Pada tanggal 8 September 1999, empat hari setelah hasil jajak
pendapat diumumkan jumlah pengungsi di Atambua sekitar 45 ribu jiwa.
Angka tersebut lebih tinggi dari jumlah penduduk Kota Atambua yang
berjumlah 12 ribu jiwa. Di Atambua, para pengungsi tidur di barak-barak
dan berbagai fasilitas umum. Persediaan makanan menipis.
Selain kelaparan, para pengungsi juga mulai terserang penyakit.
Demam dan diare mulai menyerang anak-anak pengungsi. Sebagian
pengungsi yang menempati barak-barak sudah terkena diare sejak hari
pertama pengungsian mereka. Di tengah desakan ribuan pengungsi,
anggota Palang Merah membagikan selimut dan tikar kepada pengungsi.
Tetapi tetap saja tidak memadai karena jumlah barang-barang yang
dibagikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengungsi.18
Dalam keadaan para pengungsi yang memprihatinkan, banjir
bandang menerjang wilayah Besikama dan Betun. Ribuan warga, termasuk
17
Ibid., hlm. 283. 18
Khairul Jasmi, op.cit., hlm. 149-150.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
para pengungsi dari Timor Timur yang tinggal di tenda-tenda pengungsian
di tepi sungai harus menyelamatkan diri semampunya. Tetapi lebih dari
seratus pengungsi dan penduduk setempat dinyatakan hilang dan tewas.
Banyak harta benda dan hewan ternak hanyut dan lenyap bersama arus
deras.19
Setelah diungsikan ke daerah NTT, para Pejuang Integrasi berbaur
dengan pengungsi lainnya, tetapi masih tetap tergabung dalam organisasi
PPI. Mereka bergerak secara bebas, dan beberapa di antaranya masih
memegang senjata. Keberadaan rakyat Timor Timur yang bersenjata di
kamp-kamp pengungsian dan pembaurannya dengan masyarakat setempat
mengandung risiko bagi ketenteraman masyarakat. Kondisi tersebut sangat
memicu terjadinya tindakan kriminal. Oleh karena itu, dikeluarkan
kebijakan yang tegas supaya kelompok yang bersenjata tidak menjadi
ancaman bagi keamanan lingkungan. Langkah terbaik adalah secepatnya
kelompok-kelompok yang bersenjata dibubarkan dan senjata-senjatanya
diserahkan kepada aparat keamanan.20
Ide pembubaran kelompok pejuang integrasi pertama kali
dicetuskan oleh Kiki Syahnakri ketika menjabat sebagai Pangdam
IX/Udayana. Kiki Syahnakri bahkan menetapkan batas waktu kepada
mereka untuk membubarkan diri dan menyerahkan senjata. Jika tidak
dipatuhi, mereka akan diberikan sanksi khusus. Sanksi tersebut terkait
19
Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 320. 20
Ibid., hlm. 279-280.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
dengan kepemilikan senjata yang akan dinyatakan ilegal setelah batas
waktu penyerahan senjata dilewati.21
3. Dampak bagi Hubungan antara Indonesia dan Timor Timur
Mendengar kabar kedatangan INTERFET, Kiki Syahnakri berpikir
bahwa likuidasi Korem 164/Wira Dharma harus dipercepat. Selain itu, para
prajurit putra Timor Timur dan juga anggota Pasukan Pejuang Integrasi (PPI)
atau yang sering disebut „milisi‟ oleh pihak asing harus segera dievakuasi ke
wilayah NTT. Alasan utamanya adalah jika mereka masih berada di Dili saat
INTERFET masuk ke Timor Timur, pasti akan terjadi konfrontasi frontal.
Kiki menyatakan bahwa ia khawatir akan terjadi benturan fisik antara prajurit
putra daerah serta milisi melawan pasukan INTERFET. Jika terjadi benturan
fisik, INTERFET tidak dapat menjalankan misinya dengan baik dan lancar.22
Sebelum proses evakuasi dijalankan, Kiki mengumpulkan prajurit
putra daerah di Dili, sedangkan Brigjen Amirul Isnaini mengumpulkan
anggota PPI di Liquica, kira-kira 25 kilometer ke arah barat kota Dili. Kiki
menjelaskan keadaan yang sedang terjadi kepada para prajurit dan anggota
PPI supaya mereka segera meninggalkan Timor Timur. Proses evakuasi akan
difasilitasi sepenuhnya oleh TNI menggunakan truk, kapal laut, dan pesawat.
Tetapi mereka menolak untuk dievakuasi ke NTT.23
Setelah diberi penjelasan, akhirnya mereka bersedia dievakuasi.
Namun ada sekitar 112 prajurit putra daerah menghilang dari kesatuannya.
Mereka menolak ikut ke Kupang dan memilih tetap bertahan di Timor Timur.
21
Ibid., hlm. 280. 22
Ibid., hlm. 231. 23
Ibid., hlm. 231-232.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
Atambua dan Kupang adalah tujuan utama evakuasi. Dari dua titik daerah
tersebut, para pengungsi diurai dan menyebar ke beberapa daerah lain. Karena
banyak orang yang harus dievakuasi dan waktunya hanya seminggu, maka
TNI mengerahkan angkutan darat, laut, dan udara. Di jalur darat disiapkan 200
truk untuk evakuasi menuju Atambua. Di jalur laut digunakan 16 Kapal
Perang Indonesia (KRI), beberapa kapal penumpang milik Pelni yang sedang
berlayar di kawasan Timur Indonesia, yaitu KM Dobonsolo dan KM Awu
yang berkapasitas ribuan penumpang menuju Kupang. Di jalur udara Mabes
TNI mengirim enam pesawat Hercules. Pesawat komersial Garuda yang waktu
itu masih terbang ke Dili juga diminta untuk membantu proses evakuasi.24
Koordinasi dan kesibukan di titik-titik embarkasi maupun debarkasi di
NTT meningkat tajam. Ribuan warga membaur dengan para prajurit dan PPI.
Jumlah pengungsi meningkat karena hampir semua personil TNI putra daerah
membawa serta kerabat dekatnya. Seorang prajurit umumnya membawa 20-30
pengikut. Hal ini terjadi karena ikatan budaya dan kekerabatan yang sangat
erat dalam masyarakat Timor Timur dan juga masyarakat Indonesia pada
umumnya. Selain prajurit TNI dan Polri, ratusan bahkan ribuan guru dan
pegawai negeri dari daerah Indonesia lainnya yang bekerja di Timor Timur
juga mengungsi.25
Indonesia juga membentuk Kantor Urusan Kepentingan RI (KUKRI)
yang dituangkan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Menteri Luar
Negeri Alwi Shibab. Pada tanggal 6 April 2000, Kristio Wahyono (diplomat
24
Ibid., hlm. 232-233. 25
Ibid., hlm. 233-234.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
Indonesia yang ditugaskan di Timor Timur) menyampaikan surat tersebut
secara resmi dalam suatu upacara sederhana kepada Sergio Vieira de Mello,
wakil khusus Sekjen PBB di Timor Timur. Tugas pokok dan fungsi dari
KUKRI adalah sebagai penghubung dalam kerjasama dengan UNTAET untuk
memperlancar penanganan berbagai masalah yang timbul akibat pengalihan
kekuasaan Timor Timur kepada PBB serta melindungi kepentingan negara dan
warga negara Indonesia.
Selain tugas utama tersebut, KUKRI mempunyai empat fungsi utama.
Fungsi pertama adalah kerjasama dengan badan-badan internasional dalam hal
percepatan pemulangan pengungsi, kedua memfasilitasi proses rekonsiliasi,
ketiga membantu penanganan masalah hak asasi manusia pasca pengalihan
kekuasaan, keempat tindak lanjut penanganan masalah kewarganegaraan dan
aset. Menurut Kristio Wahyono, fungsi lain yang sulit dilaksanakan dengan
baik adalah pemberian dukungan dan perlindungan hak asasi warga Timor
Timur yang mendukung integrasi untuk menyalurkan aspirasi politiknya
secara damai tanpa diskriminasi.26
Fungsi perlindungan WNI di Timor Timur menghadapi tantangan yang
cukup berat seperti keluarga atau sisa anggota keluarga warga Indonesia
terlantar yang ingin kembali ke tanah air, penahanan WNI oleh aparat
setempat, pemerasan terhadap WNI biasa sampai WNI keturunan Cina,
intimidasi yang berlatar belakang politis dan etnis termasuk terhadap minoritas
Muslim, pelemparan batu terhadap mobil, rumah, dan toko-toko WNI, sampai
26
Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 5.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
penahanan nelayan karena melewati garis perbatasan laut yang ditetapkan
secara unilateral. Dalam masalah penyelundupan BBM, Kristio Wahyono
menulis bahwa “penyelundupan BBM yang terus sengaja dibiarkan oleh
Pasukan Penjaga Keamanan (PKF) di perbatasan, juga dijawab enteng oleh
para serdadu itu bahwa „pengelundupan tidak mengancam perdamaian dan
tugas kami bukan mengurusi penyelundupan‟”.
Mengurusi tanah juga merepotkan, karena hak kepemilikan tanah dan
rumah WNI yang dokumennya musnah atau terbakar. Hal ini menjadi rumit
karena sulitnya pembuktian sebab terkait dengan masalah aset yang
perundingannya amat melelahkan dan menyita waktu. Masalah lain yang
penyelesaiannya berlarut-larut adalah kelompok Muslim Kampung Alor yang
bersikeras tinggal di mesjid dengan alasan rumah mereka terbakar.27
B. Dampak Kemerdekaan Timor Timur
1. Bagi Timor Timur
Terjadi perbedaan pendapat di dalam pemerintahaan Timor Leste.
Sejak awal Xanana menyerukan perdamaian, rekonsiliasi, dan persatuan
nasional. Masalah balas dendam atau penegakan keadilan terhadap pelanggar
Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Leste harus dikesampingkan dulu.
Namun kampanye damai Xanana tidak selalu disambut dengan baik.
Contohnya Perdana Menteri Mari Alkatiri tidak sepakat jika masalah
pelanggaran HAM dicoret begitu saja. Dia tetap menginginkan supaya
27
Ibid., hlm. 6-7.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
puluhan ribu rakyat yang meninggal pada waktu invasi militer dan perang
saudara dalam rentang waktu 1974-1999 harus mendapatkan keadilan. Pelaku
pelanggaran HAM harus diberi ganjaran yang setimpal.28
Alkatiri tidak sendirian karena komposisi kabinet dan parlemen Timor
Leste banyak didominasi oleh tokoh Fretilin yang memihak Alkatiri. Tetapi
Mario Viegas Carrascalao, anggota parlemen yang juga memimpin Partido
Social Democrata (PSD) tidak terlalu merisaukan potensi kerawanan politik.
Seperti yang dikutip dari majalah Tempo, alasan Mario adalah Timor
mempunyai embrio sistem pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut akan
meredam penajaman konflik antara kubu Xanana dan kubu Alkatiri.29
Pada tanggal 13 Desember 2001, semua negara donor memberikan
apresiasi terhadap kemajuan pesat di Timor Timur. Direktur Bank Dunia
untuk wilayah Pasifik menegaskan bahwa rekonstruksi Timor Timur
hendaknya jangan dimulai dari hutang atau pinjaman pada tahun-tahun
pertama. Saran tersebut benar, tetapi pada tahun-tahun berikutnya sulit
dibantah bahwa akan ada keterikatan antara negara baru Timor Leste dengan
lembaga-lembaga keuangan dunia. Di dalam bukunya Kristio Wahyono,
dikutip catatan Joseph Oenarto “bahwa sebagaimana negara-negara baru pasca
kolonial, maka Timor Timur menjadi target berikut pendanaan bilateral dan
multilateral termasuk investasi permodalan asing”.
Negara-negara yang mengambil peran secara mendadak dalam
kemerdekaan Timor Leste, negara-negara yang memberikan nasehat, sampai
28
Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, op.cit., hlm. 134. 29
Ibid., hlm. 134-135.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
negara-negara yang memberikan bantuan besar hampir tidak ada yang tanpa
pamrih. Negera-negara industri di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang serta
berbagai organisasi internasional yang mengetahui kandungan minyak dan gas
di Laut Timor banyak yang memberikan perhatian dan mengharapkan
kepastian jaminan pasokan minyak, terutama gas dari Timor Leste di
kemudian hari. Kaum intelektual mengetahui bahwa semua yang eksis di
Timor Leste memiliki kepentingan tertentu, termasuk pihak donor.30
Sejak tahun 1999, Timor Leste menerima jumlah bantuan per orang
paling tinggi dari negara-negara lain pasca konflik. Tetapi berdasarkan laporan
United Nations Development Program (UNDP) tentang Human Development
2005 mengindikasikan prosentase bantuan luar negeri dari para penyandang
dana utama di dunia mengikat dengan keharusan melakukan pembelian dan
layanan. Mereka mengaitkan bantuan pembangunan dengan ketentuan
penyediaan jasa untuk membuka pasar mereka, bantuan mencoba mengurangi
nilai atas uang.
Para penyandang dana memilih untuk bekerja di luar anggaran dan
meremehkan pembangunan struktur kelembagaan sehingga membuat
perdamaian dan keamanan di Timor Leste tergantung pada bantuan. Oleh
karena itu, sejak awal manajemen Administrasi sipil UNTAET di satu sisi
selalu berbenturan dengan keinginan di sisi lain untuk mempercepat
Timorisasi. Namun karena ada banyak kendala, maka rencana Timorisasi tidak
30
Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 61.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
berjalan. Oleh karena itu, UNTAET dan misi penggantinya tetap
menggunakan penasehat.
Alokasi personil para penasehat menyebar ke semua sektor dan
lembaga pemerintahan yang jumlahnya pada tahun 2002-2004 mencapai
hampir 328 orang yang terdiri dari 100 orang untuk mengisi jabatan dalam
rangka fungsi misi PBB sebagai penjaga stabilisas dan 228 orang untuk
mengisi jabatan yang berhubungan dengan pembangunan melalui UNDP dan
badan-badan PBB lainnya.
Berdasarkan kutipan dari buku Timor Target, Menurut Buletin Lao
Hamutuk Vol.6, No. 3 Agustus 2005, negara-negara donor utama (Australia,
Canada, Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Sweden, UK, USA,
UNDP) kelihatannya menyediakan dana melalui UNDP. Tetapi mereka
menunjuk dan mengangkat pejabatnya ke berbagai pos secara bilateral. Proses
bantuan bilateral ini mereka sebut sebagai supply driven.31
Selanjutnya perwakilan negara-negara tersebut mendekati pemerintah
Timor Leste untuk mengerjakan proyek-proyek yang ingin mereka danai
secara langsung. Artinya, penasehat yang didanai secara langsung tidak
ditempatkan sesuai dengan prioritas pemerintah Timor Leste. Sebagai contoh,
akibatnya Kementerian Perencanaan dan Keuangan yang mendapat jumlah
penasehat terbanyak dari instansi lainnya justru mendapat keluhan terbanyak
dari masyarakat dengan bertumpuknya masalah seperti korupsi dan
transparansi. Direktorat di bawahnya yang dianggap paling tidak efisien
31
Ibid., hlm. 62.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
adalah Direktorat Bea dan Cukai serta Sektor Proses Tender. Sedangkan
Kementerian Pendidikan tidak mampu menggunakan anggarannya secara
penuh. Pada tahun 2004-2005, hampir 60% dari anggaran itu tidak dieksekusi.
Selain itu, pola pikir “memberi dan meminta kembali” masih mewarnai
negara-negara donor. Menurut Action Aid yang dikutip Buletin Lao Hamutuk
Vol.6, No. 3 Agustus 2005, bantuan teknis seringkali tidak memberi hasil
positif karena tiga alasan utama. Alasan pertama adalah para donor biasanya
bersikeras bahwa para konsultan diambil dari negaranya sendiri; kedua adalah
gaji mereka sangat berlebihan; ketiga, bantuan teknis biasanya tidak menurut
kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal, tetapi manifestasi dari agenda
negaranya sendiri.32
2. Bagi Indonesia
Masalah Timor Timur dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.
Misalnya Dr. Bilveer Singh (1995) melihat dari segi keamanan regional.
Masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia telah menyumbang bagi
keamanan regional seperti alasan Soeharto yang disampaikan kepada AS
sebelum Indonesia masuk ke Timor Timur. Tetapi jika dilihat dari sisi lain
terutama dari segi HAM, maka telah terjadi pelanggaran HAM berat di Timor
Timur. Dalam hubungannya dengan masalah kemanusiaan ini, maka dana
pembangunan yang dikucurkan demikian banyak untuk Timor Timur terkesan
sia-sia. Pembangunan fisik memang meningkat secara pesat. Namun itu harus
32
Ibid., hlm. 63.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
dibayar mahal dengan jatuhnya banyak korban di kalangan sipil Timor
Timur.33
3. Dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur
Hubungan bertetangga antara Indonesia dan Timor Timur akan
dipengaruhi oleh persepsi kedua belah pihak tentang sejarah masa lalu.
Artinya, memori kolektif kedua bangsa akan menentukan sifat serta keeratan
atau kerenggangan hubungan tersebut. Hal ini akan tampak dari penulisan
sejarah pada masing-masing negara. Seperti yang dikutip dari bukunya Asvi
Warman Adam, menurut Akihisa Matsuno dari Osaka University of Foreign
Studies “perlu dikonsensuskan penulisan sejarah Timor Timur yang yang
dilakukan di Indonesia dengan yang akan dibuat di Timor Timur. Kalau
bertolak belakang, hal tersebut akan berdampak buruk bagi hubungan
bertetangga.34
PBB beranggapan bahwa proses dan keputusan pengadilan ad-hoc
HAM Indonesia selayaknya ditinjau kembali. Para ahli dan pakar internasional
perlu direkrut dalam sebuah komisi. Maka pada tanggal 12 Maret 2004 PBB
membentuk Commission of Experts (COE) untuk mengakomodasikan maksud
tersebut. Komisi inilah yang akan memberikan rekomendasi kepada Sekjen
PBB suatu jalan keluar untuk meminta pertanggung jawaban para pelaku yang
terlibat dalam pelanggaran HAM 1999 baik yang berada di Indonesia maupun
yang berada di Timor Leste.35
33
Asvi Warman Adam, Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak,
2004, hlm. 94. 34
Ibid., hlm. 95-96. 35
Kristio Wahyono, op.cit., hlm. 278.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
Pada tanggal 14 Desember 2004, pemimpin Indonesia Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan pemimpin Timor Leste Presiden Alexander Kay
Rala Xanana Gusmao dan Perdana Menteri Mari bin Amude Alkatiri
menandatangani deklarasi bersama Komisi Kebenaran dan Persahabatan
(KKP) di Bali, Indonesia didahului oleh pertemuan tingkat Menteri Luar
Negeri. KKP adalah sebuah komisi bersama Pemerintah Indonesia dan Timor
Leste. Secara bilateral, Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk mengakhiri
konflik dan ketegangan supaya terbangun relasi yang lebih positif-konstruktif
berbingkai rekonsiliasi. Orientasi KKP mengarah pada sikap saling terbuka,
saling memaafkan, dan rekonsiliasi di antara kedua negara.36
Pada tanggal 2 Juli 2002, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor
Leste menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang hubungan diplomatik
dan pembentukan forum bersama untuk pembangunan hubungan bilateral.
Penandatanganan kedua kesepakatan tersebut dilakukan di Istana Merdeka,
Jakarta oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda dan Menlu Timor
Leste Jose Ramos Horta, disaksikan oleh Presiden RI Megawati Soekarno
Putri dan Presiden Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao.
Sebelum penandatangan MoU, delegasi kedua negara melakukan
pembicaraan. Dalam konferensi pers setelah penandatanganan MoU, Presiden
Megawati menyebutkan masukan-masukan yang diperoleh dari pembicaraan
tersebut untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi kedua negara,
menyusul pemisahan bekas propinsi RI ke-27 tersebut menjadi negara baru.
36
Loc.cit., lihat juga Kiki Syahnakri, op.cit., hlm. 363.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
Permasalahan tersebut antara lain soal kewarganegaraan, aset-aset milik
pemerintah yang tertinggal di wilayah Timor Leste, serta masalah penentuan
batas wilayah, baik darat maupun laut.
Di dalam Kompas tanggal 3 Juli 2002, dikutip perkataan Megawati
“pemerintah RI memberikan penawaran kerjasama di bidang energi,
perhubungan, dan terutama perdagangan sebagai kelanjutan dari Gusmao ke
Sulsel beberapa waktu lalu”. Sementara saat itu Presiden Xanana Gusmao
mengawali sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Presiden
Megawati atas kesediannya untuk hadir dalam proklamasi kemerdekaan Timor
Leste 20 Mei silam di Dili serta bantuan pemerintah Indonesia dalam
mendukung Timor Leste sebagai negara baru.37
Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat menggunakan
pendekatan win-win solution dan kompromi, terutama dalam mengatasi
masalah aset kedua negara. Masalah perbatasan juga disepakati akan
diselesaikan paling lambat awal tahun depan. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI
Hassan Wirajuda menjelaskan hal tersebut kepada wartawan didampingi
Menlu Timor Leste Jose Ramos Horta setelah pertemuan komisi bersama RI-
Timor Leste di Departemen Luar Negeri Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2002.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak telah sepakat memperjelas masalah
aset yang terdiri dari aset pemerintah dan perusahaan yang terdiri dari Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), aset swasta dan pribadi. Menlu Hassan
Wirajuda juga mengatakan “pemerintah Timtim menegaskan, akan tetap
37
“Ditandatangani, MoU Hubungan Diplomatik Timtim-Indonesia”, Kompas, Rabu, 3 Juli 2002.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
memelihara Taman Makam Pahlawan Seroja, dengan biaya dari pemerintah
Indonesia”.38
Setelah bertemu dengan Menlu RI Hassan Wirajuda di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2003, Menlu Timor Leste Jose Ramos Horta
menegaskan hubungan Timor Leste dengan Indonesia sangat penting. Kedua
negara perlu sama-sama mengembangkan hubungan yang berorientasi ke
depan.39
Menjelang proklamasi kemerdekaan Timor Leste, masih ada kurang
lebih lima puluh ribu pengungsi Timor Timur yang berada di Timor Barat.
Mayoritas dari mereka adalah kelompok pro integrasi. Contohnya adalah
Marthindo, seorang anggota barisan partisipan yang membantu TNI
menggempur pasukan Fretilin di hutan Timor Timur. Karena aktifitas
Marthindo ketika Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Marthindo
takut kembali ke Timor Timur karena mungkin akan dijatuhi hukuman oleh
pengadilan Timor Leste seperti keluarganya, Jhony Marcues mantan
komandan milisi Alfa. Jhony Marcues dijatuhi hukuman penjara 33 tahun 66
hari oleh pengadilan Timor Leste.40
Kemudian muncul sebuah harapan. Dalam kampanye Xanana Gusmao
di depan para pengungsi pada bulan April, Xanana berjanji akan menerima
mereka dengan tangan terbuka di Timor Leste. Tawaran rekonsiliasi di
kampung halaman membuat sejumlah pengungsi menerima tawaran presiden
terpilih, Xanana Gusmao. Sekitar enam ribu pengungsi menumpangi lima
38
“RI-Timtim Sepakat Gunakan “Win-win Solution””, Kompas, Rabu, 9 Oktober 2002. 39
“Horta: Hubungan RI-Timtim Penting”, Kompas, Rabu, 5 Maret 2003. 40
Widjajanto dan Jeffriantho, “Beban di Pundak Marthindo”, Tempo, No. 12/XXXI, Jakarta, 20-
26 Mei, 2002, hlm. 32.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
ratus truk meninggalkan perbatasan NTT menuju Batugede, Timor Leste
sebelum proklamasi kemerdekaan Timor Leste. Di antara mereka ada juga
ratusan anggota keluarga mantan anggota TNI yang dulunya tinggal di kamp-
kamp Taupukan dan Noelbaki. Seperti yang dikutip dari majalah Tempo,
pihak TNI mengakui bahwa TNI menyantuni Rp 16 juta hingga Rp 25 juta,
tergantung masa dinasnya di TNI sebelum kembali ke Timor Leste. Pengungsi
lain menerima pasangon rata-rata US$ 75 dolar yang berasal dari dana
program pemulangan pengungsi yang disponsori pemerintah Indonesia dan
PBB.41
Salah satu tugas JRS di lapangan adalah memfasilitasi pengungsi untuk
rekonsiliasi, walaupun itu adalah program UNHCR. JRS ikut membantu
memfasilitasi bersama-sama dengan SATLAK (Perwakilan Pemerintah
Indonesia) karena JRS mendampingi pengungsi di Timor Barat. Harapannya
adalah sesudah berekonsiliasi, bertemu dengan komunitasnya dan
membicarakan masalah mereka, mereka bisa menyelesaikannya dan para
pengungsi akan kembali ke daerahnya masing-masing. Tetapi dalam
kenyataannya tidak semudah itu. Ada juga orang yang telah berulang kali
mengikuti rekonsiliasi, baik bertemu di perbatasan atau kunjungan tetap saja
tinggal di pengungsian.42
Pertemuan rekonsiliasi adalah sebuah program yang pesertanya paling
banyak karena tujuan rekonsiliasi adalah mempertemukan komunitas-
komunitas yang terpecah. Rekonsiliasi bisa diusulkan dari dua belah pihak,
41
Ibid., hlm. 33. 42
Sindhunata (Ed.), Jembatan Air Mata Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur, Yogyakarta,
Galang Press, 2003, hlm. 117.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
baik dari Timor Leste maupun dari Timor Barat. Biasanya mereka
mengajukan daftar nama peserta dan daftar nama orang yang diminta untuk
datang. Daftar tersebut akan diperiksa kembali oleh UNHCR, kemudian
mereka akan menghubungi komunitas di Timor Leste. Sedangkan untuk
komunitas di NTT dihubungi oleh JRS dan SATLAK. Mereka akan bertemu
di Salele, daerah perbatasan di Timor Leste selama kurang lebih enam jam dan
dijaga oleh UNPKF, UNMO, Polisia. Pertemuan tersebut diharapkan supaya
orang mendapatkan kejelasan informasi sehingga mereka dapat memutuskan
untuk pulang atau tidak.43
Walaupun Timor Timur memiliki gas dan minyak bumi yang
terpendam di celah Timor (Timor Gap), potensi kekayaan tersebut belum siap
dimanfaatkan karena keterbatasan teknologi dan masih ada masalah dengan
Australia. Oleh karena itu, pendapatan murni Timor Leste hanyalah dari
ekspor kopi sekitar US$ 200-400ribu atau Rp 2-4 miliar per bulan. Jumlah
tersebut pasti tidak akan cukup untuk belanja rutin, sandang, pangan, dan
obat-obatan minimal US$ 4 juta atau sekitar Rp 40 miliar per bulan. Sebagian
besar kebutuhan harus diimpor dari negara tetangga, termasuk Indonesia,
Malaysia, Brunei, dan Australia.
Timor Leste menerima dana internasional. Bank Dunia dan dua puluh
tujuh negara termasuk Amerika, Jerman, Jepang, dan Indonesia bergabung
dalam Trust Fund for Eas Timor, sebuah program bersama untuk membenahi
Timor Timur. Trust Fund memutuskan memberi US$ 440 juta untuk anggaran
43
Ibid., hlm. 118.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
Timor Leste selama tiga tahun ke depan. Sebagian besar uang tersebut
digunakan untuk program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan
infrastruktur.
Dana untuk membenahi Timor Leste tidak akan berlangsung abadi.
Oleh karena itu, Mario Viegas menegaskan bahwa sebisa mungkin Timor
Leste harus merintis jalan untuk mandiri. Langkah menuju negara yang
mandiri harus dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara
tetangga. Menurut seorang tokoh Timor Leste Fransisco Xavier do Amaral,
salah satu negara yang tidak bisa diabaikan adalah Indonesia. Bagi Indonesia,
hubungan baik dengan Timor Leste juga penting. Masih ada berbagai agenda,
contohnya pemulangan 15 ribu pengungsi Timor Timur dan aset pemerintah
RI yang ada di Timor Leste. Agenda-agenda tersebut hanya bisa diselesaikan
jika kedua negara berteman baik.44
44
Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, op.cit., hlm. 135.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
BAB V
KESIMPULAN
Penelitian mengenai “Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-
2002” dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Terdapat banyak hal yang melatarbelakangi referendum di Timor Timur,
mulai dari konflik antara Timor Timur dengan Indonesia. Konflik yang paling
disoroti adalah insiden Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991. Selain
insiden Santa Cruz, perilaku pejabat pendatang mengabaikan tata norma
kearifan lokal untuk menghargai sesepuh masyarakat putra daerah
menumbuhkan sikap antipati masyarakat setempat. Pemukulan seorang pastor
dan penodaan Hostia Kudus oleh oknum TNI juga memicu kemarahan dan
kebencian umat dan rakyat Timor Timur terhadap TNI. Tanggapan dunia
internasional terhadap masalah Timor Timur juga ikut melatarbelakangi
terjadinya referendum di Timor Timur. Karena berbagai masalah tersebut,
maka Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada Timor Timur, yaitu
merdeka atau tetap menjadi bagian dari Negara Indonesia dengan status
khusus.
2. Menanggapi pernyataan Presiden Habibie tersebut, maka dibentuk United
Nations Mission in East Timor (UNAMET) untuk mempersiapkan
referendum. Referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasilnya
diumumkan lima hari setelah pemungutan suara diadakan, yaitu pada tanggal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
4 September 1999. Hasilnya 344.580 atau 78,5% rakyat menginginkan
kemerdekaan. Sebelum menyatakan proklamasi kemerdekaannya, Timor
Timur diduduki oleh pemerintahan transisi PBB untuk Timor Timur
(UNTAET) selama rakyat Timor Timur mempersiapkan proklamasi
kemerdekaannya. Selain itu, pasukan International Force for East Timor
(INTERFET) masuk ke Timor Timur untuk mengambil alih tanggung jawab
keamanan di Timor Timur yang kacau setelah hasil referendum diumumkan.
Dalam rangka menyambut proklamasi kemerdekaan Timor Leste,
rakyat Timor Leste membenahi kota yang porak-poranda tersebut. Rakyat
sangat antusias, karena mereka sudah merdeka dan bisa mengatur diri mereka
sendiri. Proklamasi kemerdekaan Timor Leste diadakan pada tanggal 20 Mei
2002 pukul 00:00 malam waktu setempat, di lapangan Taci Tolu, Dili.
3. Referendum dan kemerdekaan Timor Timur membawa dampak yang sangat
besar bagi Timor Timur sendiri yang baru merdeka, bagi Indonesia yang salah
satu wilayahnya sudah merdeka, serta bagi hubungan antara Indonesia dan
Timor Timur. Dampak referendum Timor Timur bagi Timor Timur adalah
dibentuk struktur dan angkatan bersenjata bagi Timor Timur. Terjadi
kecemburuan sosial rakyat Timor Leste terhadap warga Diaspora (peranakan),
pedagang Cina, kelompok Muslim eks Indonesia yang berniaga di Kampung
Alor Dili dan Baucau. Harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin
mahal dan tingkat pengangguran mencapai 90%.
Dampak referendum Timor Timur bagi Indonesia adalah Indonesia
harus menyelesaikan masalah pengungsi dan para mantan Pejuang Integrasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
(PPI) yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Atambua dan Kupang,
NTT. Indonesia harus kehilangan beberapa warga negaranya yang meninggal
pada saat bertugas di Timor Timur dan memberikan bantuan kepada para
pengungsi yang mengungsi ke NTT. Dampak bagi hubungan antara Indonesia
dan Timor Timur dalam bidang politik adalah anggota Pasukan Pejuang
Integrasi (PPI) di evakuasi oleh TNI ke Timor Barat supaya tidak terjadi
benturan fisik antara prajurit putra daerah serta milisi melawan pasukan
INTERFET yang masuk ke Timor Timur. Dalam bidang sosial, TNI
memfasilitasi anggota PPI yang akan dievakuasi ke NTT. Indonesia juga
membentuk Kantor Urusan Kepentingan RI (KUKRI) di Timor Timur sebagai
penghubung dalam kerjasama dengan UNTAET untuk memperlancar
penanganan berbagai masalah yang timbul akibat pengalihan kekuasaan Timor
Timur kepada PBB serta melindungi kepentingan negara dan warga negara
Indonesia.
Sebagai negara yang baru merdeka, Timor Leste juga mengalami
banyak dampaknya. Terjadi perbedaan pendapat antar pemimpin. Xanana,
Presiden Timor Leste menginginkan perdamaian, rekonsiliasi, dan persatuan
nasional; sedangkan Mari Alkatiri, Perdana Menteri Timor Leste
menginginkan supaya masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) segera
diselesaikan. Puluhan ribu rakyat yang meninggal pada waktu invasi militer
dan perang saudara dalam rentang waktu 1974-1999 harus mendapatkan
keadilan. Pelaku pelanggaran HAM harus diberi ganjaran yang setimpal.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
Timor Leste juga menjadi target pendanaan bilateral dan multilateral termasuk
investasi permodalan asing.
Dampak kemerdekaan Timor Leste bagi Indonesia adalah dana
pembangunan yang dikucurkan oleh Indonesia yang banyak untuk Timor
Timur sehingga pembangunan fisik meningkat secara pesat terkesan sia-sia.
Dampak politik bagi hubungan bertetangga antara Indonesia dan Timor Leste
akan dipengaruhi oleh persepsi kedua belah pihak tentang sejarah masa lalu.
Hal ini akan tampak dari penulisan sejarah pada masing-masing negara. Kalau
bertolak belakang, hal tersebut akan berdampak buruk bagi hubungan
bertetangga. Secara bilateral, Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk
mengakhiri konflik dan ketegangan supaya terbangun relasi yang lebih positif-
konstruktif berbingkai rekonsiliasi. Pada tanggal 2 Juli 2002, pemerintah
Indonesia dan pemerintah Timor Leste menandatangani nota kesepahaman
(MoU) tentang hubungan diplomatik dan pembentukan forum bersama untuk
pembangunan hubungan bilateral. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste
sepakat menggunakan pendekatan win-win solution dan kompromi, terutama
dalam mengatasi masalah aset kedua negara. Masalah perbatasan juga
disepakati akan diselesaikan paling lambat awal tahun depan. Dalam bidang
sosial, Xanana berjanji akan menerima para pengungsi Timor Timur yang ada
di NTT dengan tangan terbuka. Tawaran rekonsiliasi di kampung halaman
membuat sejumlah pengungsi menerima tawaran Presiden Xanana Gusmao.
Dalam bidang ekonomi, Indonesia ikut bergabung dalam Trust Fund for Eas
Timor, sebuah program bersama untuk membenahi Timor Timur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku
Akbar Kaelola. 2009. Kamus Istilah Politik Kontemporer. Yogyakarta:
Cakrawala.
Asvi Warman Adam. 2004. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta:
Penerbit Ombak.
Dahm, Bernhard. 1987. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan terjemahan
Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
Driyarkara tentang Manusia. Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius. 1980.
Helius Sjamsuddin. 2012. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
Hidayat Mukmin. 1981. Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa ini.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
I Wangsa Widjaja & Meutia F. Swasono. 1985. Mohammad Hatta: Kumpulan
Pidato III. Jakarta: Inti Idayu Press.
Kansil, C.S.T. 1986. Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana
Demokrasi Pancasila). Jakarta: Penerbit IND. HILL-CO.
----------. 1986. Referendum: Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD
1945. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Khairul Jasmi. 2002. Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
Kiki Syahnakri. 2013. Timor Timur The Untold Story. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.
Kodhi, S.A. 1989. Referendum dalam Negara Demokrasi Pancasila: Suatu
Tinjauan Kefilsafatan dan Yuridis Konstitusional. Yogyakarta: Penerbitan
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Kristio Wahyono. 2009. Timor Target. Banda Aceh: Kreung Aceh.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
Marbun, SF. (Ed.). 1984. Masalah Referendum. Yogyakarta: Penerbit Jurusan
htn/htp Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Megandaru W. Kawuryan. 2008. Kamus Politik Modern. Yogyakarta: Pura
Pustaka.
Mohammad Hatta. 1988. “Masyarakat Kolonial dan Cita-cita Demokrasi Sosial
(1956)” dalam Herbert Feith & Lance Castles, eds. Pemikiran Politik
Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Nevins, Joseph. 2008. Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat
Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono. Yogyakarta:
Galangpress.
Ricklefs, M.C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi
Ilmu Semesta.
Rien Kuntari, Cordula Maria. 2008. Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan
Seorang Wartawan. Bandung: Penerbit Mizan.
Sabine, George H. 1954. Teori-teori Politik: Sedjarah Pertumbuhan dan
Perkembangannya terjemahan Soewarno Hadiatmodjo. Bandung: Penerbit
Dhiwantara.
Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, & Nugroho Notosusanto.
1975. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Sindhunata (Ed.). 2003. Jembatan Air Mata Tragedi Manusia Pengungsi Timor
Timur. Yogyakarta: Galang Press.
Sudaryanto. 2007. Filsafat Politik Pancasila: Refleksi atas Teks Perumusan
Pancasila. Yogyakarta: Kepel Press.
Suhartono W. Pranoto. 2010. Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Taylor, John G. 1998. Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang
Dilupakan terjemahan Putri. Jakarta: Penerbit Forum Solidaritas untuk
Rakyat Timor Timur.
Tono Suratman. 2000. Pengabdian dan Tanggung-jawab di Timor Timur (Juni
1998 – Juli 1999). Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
Wanandi, Jusuf. 2014. Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia
1965-1998 terjemahan Endy Bayuni. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Sumber Internet
http://wikipedia.org/wiki/UNTAET, diakses tanggal 7 Februari 2015.
Sumber Majalah
Karaniya D, ““Vinceremos” Rakyat Maubere”, Tempo, No. 27/XXVIII, Jakarta,
6-12 September, 1999.
Karaniya Dharmasaputra, “Referendum untuk Timor Leste”, Tempo, No.
19/XXVII, Jakarta, 9-15 Februari, 1999.
Mardiyah Chamim dan Purwani D. Prabandari, “Dia Telah Berdiri Sendiri”,
Tempo, No. 12/XXXI, Jakarta, 20-26 Mei, 2002.
Purwani D. Prabandari, “Rebutan Proyek di Bumi Loro Sa’e”, Tempo, No.
14/XXXI, Jakarta, 3-9 Juni, 2002.
Widjajanto dan Jeffriantho, “Beban di Pundak Marthindo”, Tempo, No. 12/XXXI,
Jakarta, 20-26 Mei, 2002.
Sumber Surat Kabar
“Ditandatangani, MoU Hubungan Diplomatik Timtim-Indonesia”, Kompas, Rabu,
3 Juli 2002.
“Horta: Hubungan RI-Timtim Penting”, Kompas, Rabu, 5 Maret 2003.
“Penyelesaian Masalah Timtim, Xanana Sarankan Referendum”, Kompas, Jumat,
31 Juli 1998.
“RI-Timtim Sepakat Gunakan “Win-win Solution””, Kompas, Rabu, 9 Oktober
2002.
“Ribuan Massa Timtim Tuntut Referendum”, Kompas, Senin, 29 Juni 1998.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
SILABUS
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia (Wajib)
Kelas : XII
Kompetensi Inti :
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan pro-aktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
Kompetensi
Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu Sumber Belajar
3.6 Mengevaluasi
kehidupan
politik dan
ekonomi
bangsa
Indonesia
pada masa
awal
Reformasi.
Kehidupan politik
dan ekonomi
bangsa Indonesia
pada masa awal
Reformasi:
Referendum dan
Kemerdekaan
Timor Timur
1999-2002
Latar belakang
referendum di
Timor Timur
Proses
referendum dan
kemerdekaan
Timor Timur
Dampak
referendum dan
kemerdekaan
Timor Timur
Mengamati:
Membaca buku teks, browsing
internet dan berdiskusi dengan
teman di samping tentang latar
belakang referendum di Timor
Timur, serta proses referendum dan
kemerdekaan Timor Timur
Menanya:
Tanya jawab, berdiskusi, dan
memberi komentar mengenai materi
latar belakang referendum di Timor
Timur, serta proses referendum dan
kemerdekaan Timor Timur
Mengeksplorasikan:
Di dalam kelompok, siswa
mengumpulkan informasi
mengenai dampak referendum dan
kemerdekaan Timor Timur
Mengasosiasikan:
Menganalisis informasi dan data-
Observasi:
Mengamati
kegiatan peserta
didik dalam
proses
mengumpulkan
data, dan
membuat laporan
mengenai latar
belakang, proses
referendum dan
kemerdekaan
Timor Timur
serta dampaknya.
Portofolio:
Menilai laporan
makalah peserta
didik mengenai
latar belakang,
serta proses
referendum dan
kemerdekaan
Timor Timur
serta dampaknya.
2 x 45
menit. I Wayan Badrika.
2006. Sejarah Untuk
SMA Kelas XII
Program Ilmu
Pengetahuan Sosial,
Jilid 3.Jakarta:
Erlangga.
Kiki Syahnakri. 2013.
Timor Timur The
Untold Story. Jakarta:
Penerbit Buku
Kompas.
Kristio Wahyono.
2009. Timor Target.
Banda Aceh: Kreung
Aceh.
Khairul Jasmi. 2002.
Eurico Guterres
Melintas Badai Politik
Indonesia. Jakarta:
Pustaka Sinar
Harapan.
Nevins, Joseph. 2008.
Pembantaian Timor
Timur, Horor
Masyarakat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
data yang didapat dari bacaan
maupun dari sumber-sumber yang
terkait untuk mendapatkan
kesimpulan tentang latar belakang,
proses referendum dan
kemerdekaan Timor Timur serta
dampaknya.
Mengkomunikasikan:
Hasil analisis kemudian dilaporkan
dalam bentuk tulisan berisikan
tentang latar belakang, proses
referendum dan kemerdekaan
Timor Timur serta dampaknya.
Tes tertulis:
Menilai
kemampuan
peserta didik
dalam penguasaan
materi mengenai
latar belakang,
serta proses
referendum dan
kemerdekaan
Timor Timur
serta dampaknya.
Internasional
terjemahan Nugroho
Kacasungkono.
Yogyakarta:
Galangpress.
Cordula Maria Rien
Kuntari. 2008. Timor
Timur Satu Menit
Terakhir: Catatan
Seorang Wartawan.
Bandung: Penerbit
Mizan.
Mengetahui, Yogyakarta, 23 Februari 2015
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Yokina Kabuar, S.Pd. Maria Antonia Cunino
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah : SMA N 1 Kefamenanu
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas/ Semester : XII/ 2
Materi Pokok : Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada
Masa Awal Reformasi: Referendum dan Kemerdekaan
Timor Timur 1999-2002
Pertemuan Ke- : 15
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
A. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator
1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya.
1.1 Menghayati
kehidupan politik dan
ekonomi bangsa
Indonesia pada masa
awal Reformasi:
Referendum dan
Kemerdekaan Timor
Timur 1999-2002
sebagai karunia
Tuhan terhadap
Bangsa Indonesia.
1.1.1 Menunjukkan sikap
syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas
kebijaksanaan
pemerintah Indonesia
terhadap Timor Timur
dengan memberikan
dua opsi kepada
Timor Timur dengan
menghargai pendapat
teman di kelas.
2. Menghayati dan
mengamalkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(gotong royong,
kerjasama, toleran,
damai), santun,
responsif dan pro-aktif
dalam menunjukkan
sikap sebagai bagian
dari solusi atas
2.1. Mengembangkan
sikap dan
perilaku peduli
terhadap masalah
yang sedang
dihadapi oleh
bangsa.
2.2. Meneladani
perilaku responsif
2.1.1 Menunjukkan sikap
dan perilaku peduli
terhadap masalah
yang sedang dihadapi
oleh bangsa.
2.2.2 Menunjukkan perilaku
responsif dan proaktif
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
berbagai permasalahan
dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia.
dan proaktif dari
negara-negara
lain dan pejabat-
pejabat yang
berwenang baik
di Indonesia dan
Timor Timur
dalam menyikapi
masalah Timor
Timur.
2.3. Meneladani
perilaku damai
dalam
menjalankan
referendum di
Timor Timur.
di sekolah.
2.3.3 Menunjukkan perilaku
damai dalam diskusi
di kelas.
3. Memahami,
menerapkan,
menganalisis, dan
mengevaluasi
pengetahuan
faktual, konseptual,
dan prosedural
berdasarkan rasa
ingin tahunya
tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab
fenomena dan
kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian yang
spesifik sesuai
dengan bakat dan
3.6 Mengevaluasi
kehidupan politik
dan ekonomi
bangsa Indonesia
pada masa awal
Reformasi,
khususnya
Referendum dan
Kemerdekaan
Timor Timur
1999-2002.
3.6.1 Mendeskripsikan latar
belakang referendum
di Timor Timur.
3.6.2 Mendeskripsikan
proses referendum dan
kemerdekaan Timor
Timur.
3.6.3 Mendeskripsikan
dampak referendum
dan kemerdekaan
Timor Timur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
minatnya untuk
memecahkan
masalah.
4. Mengolah,
menalar, menyaji,
dan mencipta
dalam ranah
konkret dan ranah
abstrak terkait
dengan
pengembangan dari
yang dipelajarinya
di sekolah secara
mandiri serta
bertindak secara
efektif dan kreatif,
dan mampu
menggunakan
metode sesuai
kaidah keilmuan.
4.6 Mengevaluasi
Referendum dan
Kemerdekaan Timor
Timur 1999-2002.
4.6.1 Melaporkan latar
belakang referendum
di Timor Timur,
proses referendum dan
kemerdekaan Timor
Timur, serta dampak
dari referendum dan
kemerdekaan Timor
Timur.
B. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Sikap Spiritual
Menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap Timor Timur dengan
memberikan dua opsi kepada Timor Timur dengan menghargai pendapat
teman di kelas.
2. Kompetensi Sikap Sosial
a. Menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap masalah yang sedang
dihadapi oleh bangsa.
b. Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif di sekolah.
c. Menunjukkan perilaku damai dalam diskusi di kelas.
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat:
a. Mendeskripsikan latar belakang referendum di Timor Timur.
b. Mendeskripsikan proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
c. Mendeskripsikan dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
d. Melaporkan latar belakang referendum di Timor Timur, proses
referendum dan kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari
referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
C. Materi Ajar
1. Latar belakang referendum di Timor Timur.
2. Proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
3. Dampak referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
D. Metode Pembelajaran
Strategi pembelajaran : Scientific
Metode Pembelajaran : Diskusi, ceramah, presentasi, tanya jawab
Model Pembelajaran : Student Teams-Achievement Divisions
(STAD)
E. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Alokasi
Waktu
1. Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam
b. Guru mengecek kehadiran peserta didik
c. Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang
berkaitan dengan materi
d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran
10’
2. Kegiatan Inti a. Mengamati
Guru memberi waktu pada peserta didik untuk
membaca materi supaya memahami latar
belakang referendum di Timor Timur
b. Menanya
Guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk bertanya dan menyampaikan
pendapat dari hasil pengamatan dan diskusinya
c. Menalar
Guru membagi siswa ke dalam kelompok-
kelompok kecil secara heterogen. Setiap
kelompok terdiri atas empat orang peserta
didik.
Guru memberikan tugas kepada kelompok
65’
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
untuk menjawab pertanyaan.
Presentasi, tanya jawab, dan jawaban siswa
yang benar diberi apresiasi, sedangkan jawaban
siswa yang salah diberi solusi
d. Mencoba atau mengaitkan
Peserta didik dapat megambil hikmah dari
referendum dan kemerdekaan Timor Timur dan
bisa berusaha menjadi warga negara yang baik
e. Membentuk jejaring
Antar kelompok mengkomunikasikan hasil
diskusi untuk dapat menyimpulkan materi yang
telah dipelajari
3. Penutup a. Peserta didik menyampaikan nilai-nilai apa saja
yang diperoleh dari pelajaran hari ini
b. Konfirmasi
c. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada
peserta didik
d. Informasi rencana pembelajaran yang akan
datang
e. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik
15’
F. Alat dan Sumber Belajar
1. Alat dan Bahan : Papan tulis, LCD, power point, spidol.
2. Sumber Belajar :
a. I Wayan Badrika. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program Ilmu
Pengetahuan Sosial, Jilid 3.Jakarta: Erlangga.
b. Kiki Syahnakri. 2013. Timor Timur The Untold Story. Jakarta: Penerbit
Buku Kompas.
c. Kristio Wahyono. 2009. Timor Target. Banda Aceh: Kreung Aceh.
d. Khairul Jasmi. 2002. Eurico Guterres Melintas Badai Politik
Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
e. Nevins, Joseph. 2008. Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat
Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono. Yogyakarta:
Galangpress.
f. Cordula Maria Rien Kuntari. 2008. Timor Timur Satu Menit Terakhir:
Catatan Seorang Wartawan. Bandung: Penerbit Mizan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
G. Penilaian
1. Kompetensi Sikap Spiritual
a. Teknik Penilaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi dan penilaian diri
c. Instrumen : Lihat lampiran 2.1
d. Petunjuk Penghitungan Skor : Lihat lampiran 2.2
2. Kompetensi Sikap Sosial
a. Teknik Penilaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi
c. Instrumen : Lihat lampiran 3.1
d. Petunjuk Penghitungan Skor : Lihat lampiran 3.2
3. Kompetensi pengetahuan
a. Teknik Penilaian : Tes lisan
b. Bentuk Instrumen : Tes uraian
c. Instrumen : Lihat lampiran 4.1
d. Petunjuk Penghitungan Skor : Lihat lampiran 4.2
4. Kompetensi Keterampilan
a. Teknik Penilaian : 1) Penilaian produk
2) Observasi
b. Bentuk Instrumen : 1) Penilaian produk
2) Lembar observasi
c. Instrumen : Lihat lampiran 5.1, 5.3, 5.5
d. Petunjuk Penghitungan Skor : Lihat lampiran 5.2, 5.4, 5.6
Mengetahui Yogyakarta, 23 Februari 2015
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Yokina Kabuar, S.Pd. Maria Antonia Cunino
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Materi
A. LATAR BELAKANG REFERENDUM DI TIMOR TIMUR
1. Konflik antara Indonesia dan Timor Timur
Terjadi konflik antara rakyat Timor Timur dengan Indonesia,
khususnya dengan TNI. Peristiwa yang paling disoroti adalah insiden Santa
Cruz. Pada tanggal 12 November 1991, ratusan pemuda berkumpul di Gereja
St. Antonio Motael Dili, untuk mengikuti misa mengenang almarhum
Sebastiao Gomes Rangel yang pro kemerdekaan. Ia adalah seorang pemuda
Timor yang meninggal pada tanggal 28 Oktober 1991 dalam sebuah bentrokan
antara para pemuda pro integrasi dengan pro kemerdekaan. Menurut rencana
yang disepakati dengan aparat keamanan setempat, para pemuda akan
melakukan ziarah kubur secara damai menuju pekuburan Santa Cruz untuk
meletakkan karangan bunga di makam Sebastiao. Ketika orang-orang mulai
berpencar, militer tiba dan menghadang di sebuah ujung jalan. Menurut saksi
mata, tanpa peringatan dan tanpa provokasi, para tentara berbaris menuju
kerumunan orang tersebut dan menembak dengan senapan sehingga
menewaskan lebih dari 250 orang.
2. Perilaku Aparat-Aparat Pendatang di Timor Timur
Sikap para pendatang terutama aparat pemerintah, TNI, dan Polri
cenderung arogan. Sebagai contoh dalam acara-acara atau pesta-pesta publik,
para pejabat publik (bahkan bupati) putra daerah sering ditempatkan di deretan
kursi belakang. Sedangkan para pejabat pendatang yang secara hierarkis
pemerintahan statusnya di bawah bupati menempati kursi paling depan.
Perilaku pejabat pendatang mengabaikan tata norma kearifan lokal untuk
menghargai sesepuh masyarakat putra daerah seperti itu menumbuhkan sikap
antipati masyarakat setempat. Sikap superior seperti itu melahirkan perilaku
negatif lainnya, terutama korupsi. Banyak pejabat pendatang yang mengelola
keuangan daerah dengan sewenang-wenang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
Dari sisi militer atau TNI, ada juga sikap yang memancing
ketidaksenangan dan kemarahan di pihak rakyat Timor Timur. Contohnya
pernah terjadi kasus pemukulan terhadap seorang pastor, Romo Dominggus.
Selain kasus pemukulan, terjadi peristiwa pencemaran hostia oleh seorang
anggota Zeni Konstruksi (Zikon) TNI AD pada tanggal 28 Juni 1994 di Gereja
Sao Jose Remexio.
3. Rakyat Timor Timur Menuntut Referendum
Kelompok-kelompok mahasiswa Timor Timur menyelenggarakan
forum-forum terbuka di Dili dan di daerah-daerah Timor Timur lainnya untuk
membahas status politik Timor Timur. Sejak bulan Juni 1998, terjadi
demonstrasi-demonstrasi dari massa pro kemerdekaan yang besar. Contohnya
hari Minggu 28 Juni 1998 ribuan massa Timor Timur memenuhi halaman
Hotel Mahkota, tempat para duta besar anggota Dewan Uni Eropa tinggal.
Massa mendesak delegasi Dewan Uni Eropa supaya segera diadakan
referendum di Timor Timur. Pada tanggal 30 Juli 1998, tokoh Fretilin Xanana
Gusmao menyampaikan sarannya kepada Mayjen Theo Syafei di LP Cipinang
bahwa untuk menyelesaikan masalah Timor Timur perlu dilakukan
referendum.
4. Tanggapan Internasional Terhadap Konflik Indonesia dan Timor Timur
Amerika dan Australia adalah dua negara yang menyerukan kepada
Indonesia supaya diadakan referendum di Timor Timur. Dewan Perwakilan
Rakyat Amerika berniat untuk menghentikan semua bantuan ekonomi dan
militer kepada Indonesia selama Indonesia tidak mematuhi resolusi PBB.
Resolusi PBB tersebut menyerukan pada Indonesia supaya mundur dari Timor
Timur dan membiarkan penyelenggaraan referendum oleh PBB mengenai
penentuan nasib sendiri. Pertemuan Tingkat Tinggi Howard-Habibie pada
bulan April 1999 di Bali membantu membuka jalan untuk menciptakan
keadaan bagi konsultasi rakyat. Upaya diplomatik dan politik Australia yang
penting telah membantu memperkuat dukungan internasional untuk tindakan
penentuan nasib sendiri dan selanjutnya untuk memulihkan keamanan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99
Sedangkan PBB adalah sebuah lembaga internasional yang ikut
menyerukan kepada Indonesia supaya diadakan referendum di Timor Timur.
Pemerintah Indonesia dan Portugal menyelesaikan perundingan yang
menghasilkan sebuah kesepakatan, Perjanjian 5 Mei yang ditandatangani di
markas besar PBB di New York pada tanggal 25 Mei 1999. Isi Perjanjian 5
Mei adalah memberi wewenang kepada PBB untuk memberikan tawaran
pemerintah Indonesia kepada rakyat Timor Timur otonomi khusus untuk
dipertimbangkan dan diterima atau ditolak melalui suatu konsultasi rakyat
berdasarkan pemungutan suara langsung, rahasia, dan umum.
5. Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Masalah Timor Timur
Menanggapi surat Perdana Menteri Australia, John Howard kepada
Presiden Habibie, maka diadakan Sidang kabinet bidang Polkam yang
diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 1999 membahas mengenai masalah
Timor Timur. Habibie memberikan dua opsi kepada Timor Timur. Opsi
pertama memberi status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas.
Maksud dari otonomi yang diperluas adalah Timor Timur boleh melakukan
apa saja, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan
(Hankam), serta moneter. Jika opsi yang pertama tidak disambut dengan baik,
kemungkinan Timor Timur dan Indonesia akan berpisah baik-baik melalui
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SUMPR). Kemudian
disposisi tersebut dimatangkan dalam sidang kabinet bidang Polkam (Politik
dan Keamanan). Keputusan akhir tanggal 5 Mei 1999 adalah kesepakatan
untuk melaksanakan referendum atau jajak pendapat di Timor Timur
B. PROSES REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR
1. Persiapan Referendum
Dalam tahun 1999 sejak Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada
rakyat Timor Timur, maka dibentuk United Nations Mission in East Timor
(UNAMET) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1246 (1999)
tanggal 11 Juni 1999 untuk mengorganisasi, mengawasi, dan memfasilitasi
persiapan dan pelaksanaan referendum di Timor Timur sesuai dengan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
persetujuan antara RI-Portugal-PBB tanggal 5 Mei 1999. Pendaftaran pemilih
mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1999.
2. Jalannya Referendum dan Hasil Referendum
Referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasil
referendum diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya rakyat
menginginkan kemerdekaan. Rakyat yang memilih merdeka sejumlah 344.580
atau 78,5%.
3. Pemerintahan Transisi di Timor Leste
United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)
adalah pemerintahan sipil yang bertujuan untuk memelihara misi perdamaian
di Timor Timur, sebagai akibat dari resolusi 1272 (1999) dari PBB pada
tanggal 25 Oktober 1999.
a) Masuknya Pasukan INTERFET
Pada tanggal 16 September 1999, pemerintah Indonesia
memutuskan secara resmi meminta masuknya pasukan multinasional
International Force for East Timor (INTERFET) untuk mengambil alih
tanggung jawab keamanan di Timor Timur. Pasukan pertama INTERFET
mendarat di Dili pada tanggal 20 September 1999. Cosgrove juga ikut
bersama pasukannya untuk memulai tugasnya sebagai komandan pasukan
multinasional. Pada tanggal 27 September 1999, Panglima PDM Mayjen
TNI Kiki Syahnakri secara formal menyerahkan komando dan
pengendalian (Kodal) Keamanan Timor Timur kepada Mayjen Peter
Cosgrove, Panglima INTERFET. Otoritas keamanan di Timor Timur
sepenuhnya dipegang oleh INTERFET. Tetapi selama satu sampai dua
bulan, INTERFET masih dibantu oleh Satuan Tugas Indonesia Task Force
in East Timor (Itfet) yang terdiri dari personil TNI-Polri.
b) Menghadapi Kelompok Pro Kemerdekaan
Informasi masuknya INTERFET ke Timor Timur menyebar dengan
cepat sampai ke basis-basis kelompok pro kemerdekaan di pinggir kota
Dili dan di wilayah pegunungan tempat mereka mengungsi, menghindari
para pejuang integrasi yang marah dan kecewa pasca referendum.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101
Bersamaan dengan itu, sebagian besar pasukan TNI dan kelompok pro
integrasi telah dievakuasi ke luar Timor Timur. Rakyat pro kemerdekaan
menyambutnya dengan gembira. Mereka mulai turun gunung. Namun
euforia kebebasan yang diperlihatkan oleh rakyat pro kemerdekaan tidak
sepenuhnya positif. Ketika mereka memasuki kota Dili, aksi-aksi anarkis
dan pembakaran kembali terjadi. Selain membakar, rakyat pro
kemerdekaan juga melancarkan penyisiran terhadap kelompok pro
integrasi. Untuk mengatasi aksi-aksi anarkis kelompok pro kemerdekaan,
TNI bekerjasama dengan INTERFET melakukan patroli dan penjagaan
ketat di tempat-tempat umum. Salah satu yang dijaga TNI adalah gudang
beras milik UNHCR. Gudang beras tersebut menjadi sasaran penjarahan
rakyat pro kemerdekaan karena rakyat kekurangan suplai makanan.
Ribuan rakyat pro kemerdekaan yang baru turun gunung sangat
membutuhkan makanan, maka Kiki memutuskan untuk membagi-bagikan
beras yang ada di dalam gudang beras UNHCR sebanyak 600 ton tersebut
kepada mereka.
c) UNTAET Mempersiapkan Pemerintahan Timor Leste
Lembaga penting yang juga dibentuk UNTAET adalah
Pemerintahan Peralihan Timor Timur atau East Timor Transitional
Administration (ETTA) pada tanggal 7 Agustus 2000 untuk lebih
meningkatkan partisipasi orang Timor (Timorisasi). Langkah UNTAET ini
dimaksudkan untuk membantu memulihkan situasi dan kondisi di Timor
Timur, baik prasarana fisik yang hancur sekitar 70-80% serta
perekonomian yang stagnan supaya segera bekerja. Tetapi yang paling
penting adalah menggerakkan roda pemerintahan sementara.
4. Kemerdekaan Definitif Timor Leste
a) Persiapan Rakyat untuk Menyambut Proklamasi Kemerdekaan
Penduduk Dili mendandani gedung yang terkena peluru dan
merapikan jalanan yang penuh dengan kubangan besar. Taman Makam
Pahlawan Seroja, tempat TNI yang gugur dikuburkan kembali kelihatan
asri setelah tidak dirawat. Semuanya dilakukan oleh penduduk Dili supaya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102
penyerahan kedaulatan dari Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor
Timur (UNTAET) kepada Presiden Terpilih Republik Demokratik Timor
Loro Sa’e, Xanana Gusmao berjalan dengan baik.
b) Jalannya Proklamasi Kemerdekaan
Pada tanggal 20 Mei 2002 pukul 00:00 malam waktu setempat,
beberapa pemimpin dunia, tamu terhormat seperti Senator Hillary Clinton
dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan sekitar 200.000 rakyat
Timor Leste telah memenuhi lapangan Taci Tolu, Dili. Tujuannya untuk
menyaksikan perayaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Sekretaris
Jenderal PBB Kofi Annan sekaligus pengambilan sumpah Presiden terpilih
Alexander Kay Rala Xanana Gusmao, dan penurunan bendera biru
berlambangkan PBB.
Puncaknya adalah pengibaran bendera Timor Leste dengan
kombinasi segitiga di pinggir warna hitam, yang artinya keterbelakangan
yang harus diatasi. Segitiga dipinggir juga yang berwarna kuning yang
artinya jejak kolonialisme, di tengah segitiga terdapat bintang putih yang
artinya perdamaian dan sisa gambar berwarna merah yang artinya
perjuangan demi pembebasan negara.
C. DAMPAK REFERENDUM DAN KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR
1. Dampak Referendum Timor Timur
a) Bagi Timor Timur
Dibentuk struktur dan angkatan bersenjata bagi Timor Timur.
Rakyat Timor Timur cemas memikirkan apa yang akan terjadi setelah
tanggal 30 Agustus 1999. Ketakutan berimbas ke toko-toko kebutuhan
harian. Rakyat susah mencari beras, apalagi susu dan gula. Pasca
referendum, beban ekonomi semakin berat. Harga barang-barang
kebutuhan sehari-hari semakin mahal.
b) Bagi Indonesia
Publik merasa ada satu hal yang akan sangat merugikan bagi
Indonesia jika Timor Timur merdeka, yaitu akan memicu serentetan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
pergolakan separatisme di berbagai propinsi lain, misalnya di Aceh dan
Irianjaya. Salah satu persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah
Indonesia atau TNI pasca referendum adalah keberadaan mantan Pejuang
Integrasi (PPI) yang tersebar di kamp-kamp pengungsian di Atambua dan
Kupang, NTT. Pada bulan Oktober 1999 saja terjadi lima kali insiden
kontak senjata yang menimbulkan korban luka-luka, baik di pihak
INTERFET maupun Indonesia. Pada tanggal 8 September 1999,
diumumkan jumlah pengungsi di Atambua sekitar 45 ribu jiwa. Angka
tersebut lebih tinggi dari jumlah penduduk Kota Atambua yang berjumlah
12 ribu jiwa. Di Atambua, para pengungsi tidur di barak-barak dan
berbagai fasilitas umum. Persediaan makanan menipis.
Selain kelaparan, para pengungsi juga mulai terserang penyakit.
Demam dan diare mulai menyerang anak-anak pengungsi. Di tengah
desakan ribuan pengungsi, anggota Palang Merah membagikan selimut
dan tikar kepada pengungsi. Tetapi tetap saja tidak memadai karena
jumlah barang-barang yang dibagikan jauh lebih kecil dibandingkan
dengan jumlah pengungsi.
c) Dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur
Mendengar kabar kedatangan INTERFET, Kiki Syahnakri berpikir
bahwa para prajurit putra Timor Timur dan juga anggota Pasukan Pejuang
Integrasi (PPI) harus segera dievakuasi ke wilayah NTT. Alasan utamanya
adalah jika mereka masih berada di Dili saat INTERFET masuk ke Timor
Timur, pasti akan terjadi konfrontasi frontal. Proses evakuasi akan
difasilitasi sepenuhnya oleh TNI menggunakan truk, kapal laut, dan
pesawat. Tetapi mereka menolak untuk dievakuasi ke NTT.
2. Dampak Kemerdekaan Timor Timur
a) Bagi Timor Timur
Terjadi perbedaan pendapat di dalam pemerintahaan Timor Leste.
Sejak awal Xanana menyerukan perdamaian, rekonsiliasi, dan persatuan
nasional. Masalah balas dendam atau penegakan keadilan terhadap
pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Leste harus
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104
dikesampingkan dulu. Namun kampanye damai Xanana tidak selalu
disambut dengan baik. Contohnya Perdana Menteri Mari Alkatiri tidak
sepakat jika masalah pelanggaran HAM dicoret begitu saja. Dia tetap
menginginkan supaya puluhan ribu rakyat yang meninggal pada waktu
invasi militer dan perang saudara dalam rentang waktu 1974-1999 harus
mendapatkan keadilan. Pelaku pelanggaran HAM harus diberi ganjaran
yang setimpal.
Pada tanggal 13 Desember 2001, semua negara donor memberikan
apresiasi terhadap kemajuan pesat di Timor Timur. Direktur Bank Dunia
untuk wilayah Pasifik menegaskan bahwa rekonstruksi Timor Timur
hendaknya jangan dimulai dari hutang atau pinjaman pada tahun-tahun
pertama. Saran tersebut benar, tetapi pada tahun-tahun berikutnya sulit
dibantah bahwa akan ada keterikatan antara negara baru Timor Leste
dengan lembaga-lembaga keuangan dunia.
b) Bagi Indonesia
Masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia telah menyumbang
bagi keamanan regional seperti alasan Soeharto yang disampaikan kepada
AS sebelum Indonesia masuk ke Timor Timur. Tetapi jika dilihat dari sisi
lain terutama dari segi HAM, maka telah terjadi pelanggaran HAM berat
di Timor Timur. Dalam hubungannya dengan masalah kemanusiaan ini,
maka dana pembangunan yang dikucurkan demikian banyak untuk Timor
Timur terkesan sia-sia. Pembangunan fisik memang meningkat secara
pesat. Namun itu harus dibayar mahal dengan jatuhnya banyak korban di
kalangan sipil Timor Timur.
c) Dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Timor Timur
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) adalah sebuah komisi
bersama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Secara bilateral,
Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk mengakhiri konflik dan
ketegangan supaya terbangun relasi yang lebih positif-konstruktif
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105
berbingkai rekonsiliasi. Orientasi KKP mengarah pada sikap saling
terbuka, saling memaafkan, dan rekonsiliasi di antara kedua negara.
Pada tanggal 2 Juli 2002, pemerintah Indonesia dan pemerintah
Timor Leste menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang hubungan
diplomatik dan pembentukan forum bersama untuk pembangunan
hubungan bilateral. Penandatanganan kedua kesepakatan tersebut
dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta oleh Menteri Luar Negeri (Menlu)
Hassan Wirajuda dan Menlu Timor Leste Jose Ramos Horta, disaksikan
oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden Timor Leste Kay
Rala Xanana Gusmao.
Menjelang proklamasi kemerdekaan Timor Leste, masih ada
kurang lebih lima puluh ribu pengungsi Timor Timur yang berada di
Timor Barat. Mayoritas dari mereka adalah kelompok pro integrasi.
Mereka takut kembali ke Timor Timur karena mungkin akan dijatuhi
hukuman oleh pengadilan Timor Leste seperti keluarganya, Jhony
Marcues mantan komandan milisi Alfa. Jhony Marcues dijatuhi hukuman
penjara 33 tahun 66 hari oleh pengadilan Timor Leste.
Kemudian muncul sebuah harapan. Dalam kampanye Xanana
Gusmao di depan para pengungsi pada bulan April, Xanana berjanji akan
menerima mereka dengan tangan terbuka di Timor Leste. Tawaran
rekonsiliasi di kampung halaman membuat sejumlah pengungsi menerima
tawaran presiden terpilih, Xanana Gusmao. Sekitar enam ribu pengungsi
menumpangi lima ratus truk meninggalkan perbatasan NTT menuju
Batugede, Timor Leste sebelum proklamasi kemerdekaan Timor Leste.
Pihak TNI mengakui bahwa TNI menyantuni Rp 16 juta hingga Rp 25
juta, tergantung masa dinasnya di TNI sebelum kembali ke Timor Leste.
Pengungsi lain menerima pasangon rata-rata US$ 75 dolar yang berasal
dari dana program pemulangan pengungsi yang disponsori pemerintah
Indonesia dan PBB.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106
Lampiran 2: Penilaian Sikap Spritual
Lampiran 2.1
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL
(LEMBAR OBSERVASI)
A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian kompetensi sikap spiritual ini berupa Lembar
Observasi.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.
B. Petunjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap
setiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar
Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:
4 = Apabila selalu melakukan perilaku yang diamati.
3 = Apabila sering melakukan perilaku yang diamati.
2 = Apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati.
1 = Apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati.
C. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI
Kelas : ________________________
Semester : ________________________
Tahun Pelajaran : ________________________
Periode Pengamatan : Tanggal ___ s.d. ___
Butir Nilai : Menghayati kehidupan politik dan ekonomi
bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi,
khususnya Referendum dan Kemerdekaan Timor
Timur 1999-2002 sebagai karunia Tuhan terhadap
Bangsa Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107
Indikator sikap : Contoh: Menunjukkan sikap syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas kebijaksanaan
pemerintah Indonesia terhadap Timor Timur
dengan memberikan dua opsi kepada Timor
Timur.
No.
Nama Peserta Didik
Skor Indikator Sikap
Spiritual (1 – 4) Jumlah
Perolehan
Skor
Skor Akhir
Tuntas/
Tidak
Tuntas Indikator 1 Indikator 2
1. Ivania Indriasari 4 3 7 (7:8)x4=3,5 Tuntas
2. Silviana Ambar Merci 2 2 4 (4:8)x4=2 Tidak
Tuntas
3. Dst…
Yogyakarta, 23 Februari 2015
Guru Mata Pelajaran,
Maria Antonia Cunino
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108
Lampiran 2.2
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir = Jumlah Perolehan Skor x 4
Skor Maksimal
Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4
2. Kategori Skor Sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A
Tahun 2013 yaitu:
Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33 < skor akhir ≤ 4,00
Baik (B) : Apabila memperoleh skor akhir: 2,33 < skor akhir ≤ 3,33
Cukup (C) : Apabila memperoleh skor akhir: 1,33 < skor akhir ≤ 2,33
Kurang (K) : Apabila memperoleh skor akhir: skor akhir ≤ 1,33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109
Lampiran 2.3
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL
(LEMBAR PENILAIAN DIRI)
A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Penilaian Diri.
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik untuk menilai dirinya sendiri.
B. Petunjuk Pengisian
1. Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri
kalian sendiri dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2,
atau 1 pada Lembar Penilaian Diri dengan ketentuan sebagai berikut:
4 = apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan
3 = apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan
2 = apabila kadang-kadang melakukan perilaku dinyatakan
1= apabila tidak pernah melakukan perilaku yang dinyatakan
2. Kolom skor dan ketuntasan diisi oleh guru.
C. Lembar Penilaian Diri
LEMBAR PENILAIAN DIRI
Nama : ________________________
Kelas/Nomor Urut : ________________________
Semester : ________________________
Tahun Pelajaran : ________________________
Hari/Tanggal Pengisian : ________________________
Butir Nilai : Menghayati kehidupan politik dan ekonomi
bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi,
khususnya Referendum dan Kemerdekaan Timor
Timur 1999-2002 sebagai karunia Tuhan terhadap
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110
Bangsa Indonesia.
Indikator Sikap : Contoh: Menunjukkan sikap syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas kebijaksanaan
pemerintah Indonesia terhadap Timor Timur
dengan memberikan dua opsi kepada Timor
Timur.
No. Pernyataan
Skor Perolehan
Skor
Skor
Akhir
Tuntas/
Tidak
Tuntas 1 2 3 4
1.
Saya bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas
kebijaksanaan pemerintah
Indonesia terhadap Timor
Timur dengan memberikan dua
opsi kepada Timor Timur.
Jumlah
Peserta didik,
________________________
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111
Lampiran 2.4
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir = Jumlah Perolehan Skor x 4
Skor Maksimal
Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4
2. Kategori Skor Sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A
Tahun 2013 yaitu:
Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00
Baik (B) : Apabila memperoleh skor akhir: 2,33< skor akhir ≤ 3,33
Cukup (C) : Apabila memperoleh skor akhir: 1,33< skor akhir ≤ 2,33
Kurang (K) : Apabila memperoleh skor akhir: skor akhir ≤ 1,33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
112
Lampiran 3: Penilaian Sikap Sosial
Lampiran 3.1
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP SOSIAL
(LEMBAR OBSERVASI)
A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian kompetensi sikap sosial ini berupa Lembar Observasi.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.
B. Petunjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap
setiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar
Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:
4 = Apabila selalu melakukan perilaku yang diamati
3 = Apabila sering melakukan perilaku yang diamati
2 = Apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati
1 = Apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati
C. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI
Kelas : ________________________
Semester : ________________________
TahunPelajaran : ________________________
Periode Pengamatan : Tanggal ___ s.d. ___
Butir Nilai :
1. Mengembangkan sikap dan perilaku peduli
terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh
bangsa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
113
2. Meneladani perilaku responsif dan proaktif
dari negara-negara lain dan pejabat-pejabat
yang berwenang baik di Indonesia dan
Timor Timur dalam menyikapi masalah
Timor Timur dalam kehidupan sehari-hari.
3. Meneladani perilaku damai dalam
menjalankan referendum di Timor Timur.
Indikator Sikap : Contoh:
1. Menunjukkan sikap dan perilaku peduli
terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh
bangsa.
2. Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif di
sekolah.
3. Menunjukkan perilaku damai dalam diskusi di
kelas.
No.
Nama Peserta Didik
Skor Indikator
Kompetensi Sikap
Sosial (1 – 4) Jumlah
Perolehan
Skor
Skor Akhir
Tuntas/
Tidak
Tuntas Indikator
1
Indikator
2
1. Ivania Indriasari 4 3 7 (7:8)x4=3,5 Tuntas
2. Silviana Ambar Merci 2 2 4 (4:8)x4=2 Tidak
Tuntas
3. Dst…
Yogyakarta, 23 Februari 2015
Guru Mata Pelajaran,
Maria Antonia Cunino
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114
Lampiran 3.2
PETUNJUK PENENTUAN NILAI KOMPETENSI SIKAP SOSIAL
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir = Jumlah Perolehan Skor x 4
Skor Maksimal
Skor Maksimal = Banyaknya Indikator x 4
2. Kategori skor sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A
Tahun 2013 yaitu:
Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00
Baik (B) : Apabila memperoleh skor akhir: 2,33< skor akhir ≤ 3,33
Cukup (C) : Apabila memperoleh skor akhir: 1,33< skor akhir ≤ 2,33
Kurang (K) : Apabila memperoleh skor akhir: skor akhir ≤ 1,33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115
Lampiran 4: Penilaian Pengetahuan
Lampiran 4.1
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN
(SOAL URAIAN)
A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian pengetahuan ini berbentuk soal uraian.
2. Soal ini dikerjakan oleh peserta didik.
B. Petunjuk Pengisian
Kerjakan soal berikut dengan singkat dan jelas!
C. Soal
No. Butir Pertanyaan
1. Jelaskan latar belakang referendum di Timor Timur!
2. Jelaskan kronologi referendum dan hasilnya!
3. Jalaskan jalannya proklamasi kemerdekaan Timor Leste!
4. Jelaskan keadaan ekonomi di Timor Timur pasca referendum!
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116
Lampiran 4.2
PETUNJUK (RUBRIK) DAN PENENTUAN SKOR
1. Kunci Jawaban
No. Butir
Pertanyaan Kunci Jawaban
1.
Jelaskan latar
belakang
referendum di
Timor Timur!
Terdapat banyak hal yang melatarbelakangi referendum
di Timor Timur, mulai dari konflik politik antara Timor
Timur dengan Indonesia. Konflik yang paling disoroti
adalah insiden Santa Cruz pada tanggal 12 November
1991. Selain insiden Santa Cruz, perilaku pejabat
pendatang mengabaikan tata norma kearifan lokal untuk
menghargai sesepuh masyarakat putra daerah
menumbuhkan sikap antipati masyarakat setempat.
Pemukulan seorang pastor dan penodaan Hostia Kudus
oleh oknum TNI juga memicu kemarahan dan
kebencian umat dan rakyat Timor Timur terhadap TNI.
Tanggapan dunia internasional terhadap masalah Timor
Timur juga ikut melatarbelakangi terjadinya referendum
di Timor Timur. Karena berbagai masalah tersebut,
maka Presiden Habibie memberikan dua opsi kepada
Timor Timur, yaitu merdeka atau tetap menjadi bagian
dari Negara Indonesia dengan status khusus.
2. Jelaskan kronologi
referendum dan
hasilnya!
Dibentuk United Nations Mission in East Timor
(UNAMET) untuk mempersiapkan referendum.
Referendum dibagi dalam empat tahap. Pertama adalah
pendaftaran, mulai dari tanggal 16 Juli sampai 4
Agustus. Diikuti masa kampanye sampai tanggal 27
Agustus, tiga hari sebelum referendum. Selanjutnya
pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus. Terakhir
adalah pengumuman hasil referendum pada tanggal 4
September.
Referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999.
Hasilnya diumumkan lima hari setelah pemungutan
suara diadakan, yaitu pada tanggal 4 September 1999.
Hasilnya 344.580 atau 78,5% rakyat menginginkan
kemerdekaan. Sebelum menyatakan proklamasi
kemerdekaannya,
3.
Jelaskan jalannya
proklamasi
kemerdekaan
Timor Leste
Tepat pada tanggal 20 Mei 2002 jam 00:00 malam
waktu setempat, beberapa pemimpin dunia, tamu
terhormat seperti Senator Hillary Clinton dan Presiden
RI Megawati Soekarnoputri dan sekitar 200.000 rakyat
Timor Leste telah memenuhi lapangan Taci Tolu, Dili.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117
Tujuannya untuk menyaksikan perayaan kemerdekaan
yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi
Annan sekaligus pengambilan sumpah Presiden terpilih
Alexander Kay Rala Xanana Gusmao, penurunan
bendera biru berlambangkan PBB.
Puncaknya adalah pengibaran bendera Timor Leste
dengan kombinasi segitiga di pinggir warna hitam, yang
artinya keterbelakangan yang harus diatasi, segitiga
dipinggir juga yang berwarna kuning yang artinya jejak
kolonialisme, di tengah segitiga terdapat bintang putih
yang artinya perdamaian dan sisa gambar berwarna
merah yang artinya perjuangan demi pembebasan
negara.
4.
Jelaskan keadaan
ekonomi di Timor
Timur pasca
referendum!
Pasca referendum, beban ekonomi semakin berat. Harga
barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin mahal.
Misalnya sebungkus nasi di warung sederhana harus
ditebus dengan US$7-10 atau Rp 65-95 ribu. Padahal
sesuai dengan data United Nations Development
Programe (UNDP), rata-data orang Timor hanya
sanggup membelanjakan US$ 0,55 setiap hari. Tidak
mudah mencari tambahan uang di negeri yang tingkat
penganggurannya mencapai 90%.
Setelah pengumuman hasil referendum, banyak investor
asing yang masuk ke Timor Leste.
Total Skor
Keterangan: Setiap nomor skor maksimal 25
2. Petunjuk Penetuan Skor Kompetensi Pengetahuan
a. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir Siswa = Jumlah Skor yang diperoleh
b. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 70
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118
Lampiran 5: Penilaian Keterampilan
Lampiran 5.1
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN
(PENILAIAN PRODUK)
Kelas : ________________________
Semester : ________________________
Tahun Pelajaran : ________________________
Periode Pengamatan : Tanggal ___ s.d. ___
Butir Nilai : Mengevaluasi Referendum dan Kemerdekaan
Timor Timur 1999-2002.
Indikator : Contoh: Melaporkan latar belakang referendum di
Timor Timur, proses referendum dan
kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari
referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
Rubrik Penilaian Produk (Kompilasi)
No. Nama
Kelayakan
Bahasa
(1-4)
Kelayakan Isi
(1-4)
Sistematika
(1-4)
Jumlah
Skor
1. Ivania Indriasari 3 4 4 11
2. Silviana Ambar Merci 4 2 3 9
3. Dst…
Keterangan Tabel:
a. Kompilasi menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk menyajikan
hasil laporannya mengenai latar belakang referendum di Timor Timur,
proses referendum dan kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari
referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
b. Kelayakan bahasa adalah kemampuan membuat kompilasi dilihat dari
penggunakan bahasa yang baik dan benar.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119
c. Kelayakan isi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam
membuat kompilasi, materinya sudah sesuai dengan materi yang ada di
dalam KD.
d. Kelayakan sistematika adalah kemampuan peserta didik dalam membuat
kompilasi disajikan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.
Yogyakarta, 23 Februari 2015
Guru Mata Pelajaran,
Maria Antonia Cunino
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120
Lampiran 5.2
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI KETERAMPILAN
(PENILAIAN PRODUK)
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir = Jumlah Skor : 3
2. Kategori Skor Keterampilan ( Penilaian Produk Pembuatan Kompilasi) peserta
didik didasarkan pada Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu:
Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00
Baik (B) : Apabila memperoleh skor akhir: 2,33< skor akhir ≤ 3,33
Cukup (C) : Apabila memperoleh skor akhir: 1,33< skor akhir ≤ 2,33
Kurang (K) : Apabila memperoleh skor akhir: skor akhir ≤ 1,33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121
Lampiran 5.3
INSTRUMENPENILAIANKOMPETENSI KETERAMPILAN
(DISKUSI)
A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan ini berupa Lembar
Observasi.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.
B. Petunjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap
setiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar
Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:
4 = Apabila selalu melakukan perilaku yang diamati
3 = Apabila sering melakukan perilaku yang diamati
2 = Apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati
1 = Apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati
C. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI KOMPETENSI KETERAMPILAN
(DISKUSI)
Kelas : ________________________
Semester : ________________________
TahunPelajaran : ________________________
Periode Pengamatan : Tanggal ___ s.d. ___
Butir Nilai : Mengevaluasi Referendum dan Kemerdekaan
Timor Timur 1999-2002.
Indikator : Contoh: Melaporkan latar belakang referendum di
Timor Timur, proses referendum dan
kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122
referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
Lembar Observasi Kompetensi Keterampilan (Diskusi)
No. Nama
Mengomuni-
kasikan
(1-4)
Mendengar-
kan
(1-4)
Berargu-
mentasi
(1-4)
Berkontri-
busi
(1-4)
Jumlah
Skor
1. Ivania Indriasari 4 3 4 4 15
2. Silviana Ambar Merci 3 4 3 4 14
3. Dst…
Keterangan Tabel:
a. Berdiskusi : Mengacu pada ketrampilan mengolah fakta dan menalar
yakni membandingkan fakta yang telah diolahnya (data) dengan konsep
yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dan atau ditemukannya
sebuah prinsip penting. Keterampilan berdiskusi meliputi keterampilan
mengkomunikasikan, mendengarkan, keterampilan berargumentasi, dan
keterampilan berkontribusi.
b. Keterampilan mengkomunikasikan adalah kemampuan siswa untuk
mengungkapkan atau menyampaikan ide atau gagasan dengan bahasa
lisan yang efektif.
c. Keterampilan mendengarkan dipahami sebagai kemampuan siswa untuk
tidak menyela, memotong, atau menginterupsi pembicaraan seseorang
ketika sedang mengungkapkan gagasannya.
d. Kemampuan berargumentasi menunjukkan kemampuan siswa dalam
mengemukakan argumentasi logis ketika ada pihak yang bertanya atau
mempertanyakan gagasannya.
e. Kemampuan berkontribusi dimaksudkan sebagai kemampuan siswa
memberikan gagasan-gagasan yang mendukung atau mengarah ke
penarikan kesimpulan termasuk di dalamnya menghargai perbedaan
pendapat.
Yogyakarta, 23 Februari 2015
Guru Mata Pelajaran,
Maria Antonia Cunino
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123
Lampiran 5.4
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI KETERAMPILAN
(DISKUSI)
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir = Jumlah Skor : 4
2. Kategori Skor Keterampilan (Diskusi) peserta didik didasarkan pada
Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu:
Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00
Baik (B) : Apabila memperoleh skor akhir: 2,33< skor akhir ≤ 3,33
Cukup (C) : Apabila memperoleh skor akhir: 1,33< skor akhir ≤ 2,33
Kurang (K) : Apabila memperoleh skor akhir: skor akhir ≤ 1,33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124
Lampiran 5.5
INSTRUMENPENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN
(PRESENTASI)
A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan ini berupa Lembar
Observasi.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.
B. Petunjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap
setiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar
Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:
4 = Apabila selalu melakukan perilaku yang diamati
3 = Apabila sering melakukan perilaku yang diamati
2 = Apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati
1 = Apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati
C. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI KOMPETENSI KETERAMPILAN
(PRESESTASI)
Kelas : ________________________
Semester : ________________________
TahunPelajaran : ________________________
Periode Pengamatan : Tanggal ___ s.d. ___
Butir Nilai : Mengevaluasi Referendum dan Kemerdekaan
Timor Timur 1999-2002.
Indikator : Contoh: Melaporkan latar belakang referendum di
Timor Timur, proses referendum dan
kemerdekaan Timor Timur, serta dampak dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125
referendum dan kemerdekaan Timor Timur.
Lembar Observasi Kompetensi Keterampilan (Presentasi)
No. Nama peserta didik
Kemampuan
presentasi
(1-4)
Kemampuan
bertanya
(1-4)
Kemampuan
menjawab
(1-4)
Jumlah
nilai
1. Ivania Indriasari 4 3 4 11
2. Silviana Ambar Merci 4 4 3 11
3. Dst…
4.
5.
Keterangan Tabel
a. Presentasi menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk menyajikan
hasil temuannya mulai dari kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan
mengasosiasi sampai pada kesimpulan. Presentasi terdiri atas 3 aspek
penilaianya kni ketrampilan menjelaskan/presentasi, memvisualisasikan,
dan merespon atau memberi tanggapan.
b. Ketrampilan bertanya berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk
mengungkapkan pertanyaan seunik mungkin, semenarik mungkin, atau
sekreatif mungkin.
c. Ketrampilan menjawab adalah kemampuan peserta didik menyampaikan
tanggapan atas pertanyaan, bantahan, sanggahan dari pihak lain secara
empatik.
Yogyakarta, 23 Februari 2015
Guru Mata Pelajaran,
Maria Antonia Cunino
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
126
Lampiran 5.6
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR KOMPETENSI KETERAMPILAN
(PRESESTASI)
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir = Jumlah Skor : 3
2. Kategori Skor Keterampilan ( Diskusi) peserta didik didasarkan pada
Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu:
Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00
Baik (B) : Apabila memperoleh skor akhir: 2,33< skor akhir ≤ 3,33
Cukup (C) : Apabila memperoleh skor akhir: 1,33< skor akhir ≤ 2,33
Kurang (K) : Apabila memperoleh skor akhir: skor akhir ≤ 1,33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127
Lampiran 5.7
PETUNJUK PENENTUAN SKOR KOMPETENSI KETERAMPILAN
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir
Skor Akhir = (Skor Penilaian Produk + Skor Penilaian Diskusi + Skor
Penilaian Presentasi): 3
2. Kategori skor kompetensi keterampilan peserta didik didasarkan pada
Permendikbud No. 81A Tahun 2013 yaitu:
Sangat Baik (SB) : Apabila memperoleh skor akhir: 3,33< skor akhir ≤ 4,00
Baik (B) : Apabila memperoleh skor akhir: 2,33< skor akhir ≤ 3,33
Cukup (C) : Apabila memperoleh skor akhir: 1,33< skor akhir ≤ 2,33
Kurang (K) : Apabila memperoleh skor akhir: skor akhir ≤ 1,33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI