PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO-Jalan Pomorouw No. 66 Manado
^s Telp/Fax. (0431) 8S376S, 8472S2, 847484.
MANADQ 95125. Email: [email protected]
RANCANGANRENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020^2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADOJalan Pomorouw No. 66 Manado
>s Telp/Fax. (0431) 853765, 847252, 847484.
RANCANGANRENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024
Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Tahun 2020-2024 mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menterl
PPN/Kepala Bappenas No.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-
2019 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang
pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan paradigma
tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan
penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi
sebagai bahan instrumen utama pertanggung jawaban pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini,
Rancangan Rencana Strategis ini merupakan instrument awal untuk mengukur
kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan
maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -
2024 adalah tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2007, Dengan mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disusun
sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil
Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan
Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga
konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang
KATA PENGANTAR
Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025.
Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam
pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan
pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energy dan pengelolaan
sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun
ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatankesejahteraan
berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan
masyarakat yang memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur
perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni
bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia
serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil bergerak menuju
kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin
mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Kebijakan
Mahkamah Agung secara garis besar sudah mendukung penjabaran prioritas
nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan
hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Mak
Asasi Manusia.Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint
diperuntukkan untuk 25-30 (dua puluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan.
Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Rancangan Rencana Strategis
sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dibatasi sampai akhir masa pengganggaran atau 5 (iima) tahun ke
depan dan juga sebagai Pelaksananaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
Sehingga periu membuat rancangan untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung
dalam 5 tahun.
Dan perlu diinformasikan bahwa Rancangan Rencana Strategis
Mahkamah Agung 2020-2024 memuat kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka regulasi yang disusun
Mahkamah Agung Rl sudah merupakan penjabaran dari kebijakan Mahkamah
Agung Rl, untuk itu perlu dibuat Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Tahun 2020-2024 agar mengacu kepada tujuan dan
sasaran serta strategi untuk 5 tahun kedepan.
2
Manado, 24 Februari 2020
PengadilanTata Usab4rNegara Manado
Dengan berlakunya undang-undang baru di lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara (UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah)
yang memberikan hak memproses penyalahgunaan wewenang dalam putusan
atau tindakan pemehntah maka tugas dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara
semakin luas sehingga dalam penyelesaian sengketa perlu adanya Rencana
Strategis agar proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara akan semakin
tepat dan cepat yang outputnya dapat diukur dengan jelas.
Rancangan Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado ini telah disusun dan disinkronkan dengan Renstra Mahkamah Agung
dimana untuk Rancangan Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 juga telah
disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 (Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahapan keempat 2020-2024.
Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari
apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya
perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas
dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Rancangan Rencana
Strategis 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ini benar-benar
bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR,:1
DAFTARISI4
BAB I PENDAHULUAN5
1.1.Kondisi Umum5
1.2.Produktifitas Penyelesaian Perkarag
1.3.e-Court8
1.4.Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilang
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS^
2.1. visi...:11
2.2.Misi „12
2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis,12
2.4.Indikator Kinerja Utama:13
. 2.5. Program dan Kegiatan21
BAB lil. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI,23
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado:.„23
BABIVPENUTUP25
1.1. Kondisi Umum
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai Pengadilan Administrasi
Tingkat Pertama yang wilayah hukumnya meliputi Provinsi Sulawesi Utara,
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado bertugas memherikan kepastian hukum
secara adil, tepat dan henar di Provinsi Sulawesi Utara.
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai pengadilan
tingkat pertama adalah penyelesaian sengketa antara orang dengan badan
publik atau pemerintah.
Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang
pembentukan PTUN Pangkai Pinang dan PTUN Gorontalo yang telah diresmikan
pada tanggal 22 Oktober 2018 bersama 85 Pengadilan lainnya, sehingga
wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado semakin berkurang
karena Provinsi Gorontalo telah berdiri sendiri dan pada saat ini wilayah hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah tinggal Provinsi Sulawesi Utara
yang membawahi 15 Kabupaten/Kota terdiri dari 11 Kahupaten dan 4 Kota yaitu :
1.Kabupaten Bolaang Mongondouw
2.Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara
3.Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan
4.Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur
5.Kabupaten Kepulauan Sangihe
6.Kahupaten Kepulauan Talaud
7.Kabupaten Kepulauan Sitaro
8.Kabupaten Minahasa
9.Kabupaten Minahasa Selatan
10-Kabupaten Minahasa Utara
11. Kabupaten Minahasa Tenggara
12.KotaBitung
BABI -PENDAHULUAN
13.Kota Kotamobagu
14.KotaManado
15. Kota Tomohon
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai salah satu
penyelenggara peradilan administrasi tingkat pertama tidak lepas dari Cetak Biru
Mahkamah Agung Rl Tahun 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi
jangka panjang Mahkamah Agung Rl telah menetapkan arahan kebijakan dalam
beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen
perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya
Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi
Teknologi, (7) Transparansi Peradilan.
Sebagai salah satu komponen dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado telah mendukung Rancangan Renstra Mahkamah Agung,
hal ini dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi telah
memperoleh berbagai apresiasi positif dari masyarakat dan lembaga negara lain
yaitu Tahun 2011, Komisi Informasi Publik memberikan penghargaan kepada
Mahkamah Agung sebagai lembaga publik nomor 6 yang paling baik dalam
memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya, dari total 82 lembaga
publik yang dimonitor sepanjang 2010-2011, tentunya hal ini tidak lepas juga dari
peran serta Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang telah menyediakan
sarana informasi berupa website dengan domain www.ptun-manado.go.id.
Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Standarisasi Pelayanan Informasi
yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan
disempurnakan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan
juga mengacu kepada Renstra dari Mahkamah Agung, Rancangan Renstra
Tahun 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ini menetapkan 7
rencana strategis yaitu :
1.Kepemimpinan dan manajemen ;
2.Perencanaan dan kebijakan;
3.Proses peradilan;
4.Sumber daya manusia;
5.infrastruktur dan Keuangan;
6.Kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadillan;
7.Kepercayaan Publik;
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga merupakan salah satu
pengadilan administrasi tingkat pertama yang bertungsi untuk melaksanakan
Peraturan Mahkamah Agung Rl (Pemna) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
Salah satu fungsi dari Peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak
yang timbul dari sengketa informasi bisa ditegakkan dengan baik.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai peradilan administrasi
tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berusaha untuk
mempertahankan instegritas hal ini terbukti Mahkamah Agung menempati
rangking pertama dalam Survei integritas sektor publik tahun 2013 untuk kategori
instansi vertikal. Sun/ei yang dirilis pada tanggal 16 Desember 2013 ini dilakukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini merupakan bukti tingginya
keperoayaan publik sekaligus menunjukkan pengakuan lembaga eksternal
pengadilan terhadap integritas lembaga peradilan. Sebelumnya tahun 2011 dan
2012, Mahkamah Agung menempati rangking ke-3 dalam survei yang sama.
Selama kurun waktu 2015-2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan
dalam Reviu Renstra 2015-2019 yang sejak tahun 2015 telah direncanakan
dalam Renstra lanjutan berupa Renstra 2015-2019, adapun oapaian sebagai
berikut:
upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk meningkatkan
penyelesaian perkara yaitu dengan mempergunakan metode lamanya waktu
penyelesaian suatu perkara sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan
Peradilan yaitu untuk tingkat pertama paling lambat 5 bulan sudah termasuk
minutasi.
Sebagai sarana pendukung pada tahun 2013 akhir telah disediakan
aplikasi SIAD TUN (Sistim Informasi Administasi dan Dokumen TUN) yang
berbasis template penetapan, berita acara dan putusan dimana pada akhirtahun
2015 telah disempurnakan dengan Aplikasi SIPP (Sistim Informasi Penelusuran
Perkara) dengan metode ini diharapkan tingkat penyelesaian perkara akan
semakin meningkat.
20
31
40
11
2019
11
59
56
14
2018
14
58
55
17
2017
17
104
100
21
2016
21
80
58
23
2015
Sisa
Putus
Masuk
Sisa Tahun Lalu
Keterangan
1.2. Produktifitas Penyeiesaian Perkara
Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara,
sepanjang tahun 2015 - 2019, clearance rate (ratio penyelesaian perkara yaitu
jumlah perkara masuk dan diputus) dapat dilihat dari table dibawah Ini:
-
-
6
14
2019
54
52
42
37
2018
51
46
33
31
2017
99
96
77
43
2016
57
57
43
31
2015
Eksekusi
PK
Kasasi
Banding
Keterangan
1.4. Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilan
Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk meningkatkan
kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada table upaya
pencari keadilan untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
Tahun 2015-2019, pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat
banding dapat dilihat pada tabel berikut:
1.3. e-court
Perkara gugatan yang didaftar melalui e-court Tahun 2019 sebanyak 14
(empat belas) perkara atau 36,84% dan 24 (dua puluh) empat perkara gugatan
yang didaftar secara konvensional/biasa atau sebesar 63,16% yaitu melalui meja
I dan untuk ke 14 (empat belas) perkara yang didaftar melalui e-court proses
persidangannya belum melalui persidangan secara elektronik disebabkan karena
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tahun 2019 belum masuk pada
Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi
Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sesuai dengan Surat
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 630/SEK/SKA/III/2019
tanggal 19 Agustus 2019.
a.Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pencah keadilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menyediakan akses
informasi dalam kaitannya dengan putusan perkara secara online.
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sejak tahun 2015-2019 telah
mengupload putusan didirektori putusan Mahkamah Agung sebanyak 293
perkara Putusan.
b.Selain itu dikembangkan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau
Case Traking System (SiadTUN) yang sejak akhir 2015 telah dimigrasi
menjadi SIPP.
c.Sistem tersebut juga menerapkan Case Management System (CMS).
Penerapan Case Management System di Pengadilan meliputi semua
proses admmistrasi perkara mulai dari penehmaan perkara, pelaporan
dan kearsipan perkara. CMS juga membehkan solusi dokumen pada
pengadilan dalam memproduksi berbagai dokumen yang wajib dibuat
pengadilan menangani sebuah perkara seperti: penunjukan majelis hakim,
penetapan hah sidang, refaas panggilan, behta acara persidangan bahkan
putusan pengadilan.
-
-
2
16
2019
5
7
17
22
2018
7
12
25
27
2017
5
8
27
61
2016
3
3
17
29
2015
Eksekusi
PK
Kasasi
Banding
Keterangan
Yang melakukan upaya banding, kasasi dan PK :
Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Tahun 2020-2024 adalah sebagai bagian dari Renstra
Mahkamah Agung Rl supaya menyusun Rancangan Rencana Strategis
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2020-2024 yang
mempunyai visi, misi dan tujuan yang tidak lain untuk mewujudkan
RENSTRA Mahkamah Agung RL
Untuk tujuan ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah
menyusun visi yang berupa komltmen bersama dalam menetapkan kinerja
dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019 dan
Renstra Tahun 2020-2024 adalah tahapan ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPM) Tahun 2005-2025.
1.1. VISI
BABII-VISI.MISI, TUJLJAN
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik.
Misi Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, adalah sebagai
berikut:
1.Melaksanakan hukum yang berkeadilan.
2.Melaksanakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dan
Transparan Yang Berbasis Teknologi Informasi.
3.Melaksanakan Tertib Administrasi Perkara Dan Administrasi Umum
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Manajemen Peradilan Yang Modem.
4.Menciptakan Aparatur Pengadilan Yang Berintegritas Dan
Bertanggung Jawab.
5.Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Efektif Dan Efisien.
2.2. MISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengacu pada Visi
Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:
"TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
YANG MODERN DAN BERWIBAWA"
kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado adalah sebagai berikut:
1.Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradiian.
3.Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari
tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah
sebagai berikut:
1.Meningkatnya penyelesaian perkara.
2.Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ^acces tojustice).
5.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan
indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
Revisi Indikator kinerja utama dan Reviu Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sesuai dengan surat Nomor :
W4-TUN/196OT.01.3/11/2018 tanggal 02 Februari 2018 telah melaksanakan
Reviu pada tanggal 21 Desember Tahun 2018 dan terakhir Reviu Penetapan
TahunanLaporan
danBulananLaporan
TahunanLaporan
danBulananLaporan
D4J^J
Panitera
Panitera
JAWAB*W^^ . 'tB^SB
berjalandiselesaikan pada tahunpenyelesaian perkara yang- Penyelesaian tepat waktu =sebelumnyaditambah sisa perkara tahundirterima tahun berjalanjumlah perkara yang- Jumlah perkara yang ada =masukawal tahun dan perkara yangyang harus diselesaikan (sisadiselesaikan dengan perkara- Jumlah perkara yangCatatan:x 100%jumian r erKara yang ada
diselesaikan tahun berjalanJumlah Perkara yang
sebelumnyaCacatan : Sisa perkara tahunx 100%Harus diselesaikanJumlah Sisa perkara yang
diselesaikanJumlah sisa perkara yang
^PENJELASAN
waktudiselesaikan tepatperkara yangb. Persentase sisa
diselesaikanperkara yanga. Presentase sisa
.. KINERJA
AkuntabelTrasparan danyang pasti,Proses PeradilanTerwujudnya
UTAMA ' .'
1.
l^a
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : W4-TUN2/
486/OT.01.3/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Reviu Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan dalam Reviu
Indikator Kinerja Utama bahwa pencapaian Target dan Rencana Kerja adalah
sangat diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam
mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama harus
memiliki Target Kinerja dan Rencana kerja digambarkan sebagai berikut:
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA
TahunanLaporan
danBuiananLaporan
LaporanTahunan
danBulananLaporan
TahunanLaporan
danBulananLaporan
TahunanLaporan
danBulananLaporan
Panitera
Panitera
Panitera
Panitera
sejak perkara diputus14 (empat belas) hari kerjaputusan selambat-lambatnyaharus menyiapkan salinanTepat waktu = PengadilanCatatan:
100%Jumlah Putusan x
diterima tepat waktuJumlah isi Putusan yang
publikpenyelenggaraan pelayananmasyarakat terhadappedoman Survey kepuasanTahun2014tentangPERMENPANRBNol2Instansi Pemerintah, sesuaiMasyarakat Unit PelayananPenyusunan Index Kepuasantentang Pedoman Umumtanggal 24 februari 2004KEP/25/M.PAN/2/2004- PERMENPAN NomorCatatan :
1 Keadilan1 lndex Kepuasan Pencari
pengadilansemakin puas atas putusanupaya hukum, makasedikit yang mengajukan- Secara hukum semakinBanding,Kasasi ,PK-UpayaHukum =Catatan :
xlOO%Jumlah Putusan PerkaraMengajukan Upaya HukumJumlah Perkara yang Tidak
tahun berjalanyangbelum diputus padaSisa perkara adalah perkaraCatatan:tahun sebelumnyaTn.l = Sisaperkara
tahun berjaianTn = Sisa perkaraTn.l xlOO%Tn. 1 - Tn
waktupara pihak tepatyang diterima olehsalinan piitusana. Presentase
layanan peradilanyang puas terhadappencari keadilane. Index responden
-PK- Kasasi-Bandinghukum :Mengajukan Upayaperkara yang tidakd. Presentase
perkarapenurunan sisac. Persentase
PerkaraPenyelesaianPengelolaanEfektivitasPeningkatan2.
TahunanLaporan
danBulananLaporan
TahunanLaporan
danBulananLaporan
TahunanLaporan
danBulananLaporan
TahunanLaporan
danBulananLaporan
TahunanLaporan
danBulananLaporan
*Panitsfra
Panitera
Panitera
Panitera
Panitera
xl00%perkara yang sudah BHTJumlah Pencari PutusanTUN yang ditindaklanjutiJumlah Putusan perkaraterpinggirkan (marjinal)masyarakat miskin dan- Golongan tertentu yaknidi PengadilanMasyarakat Tidak MampuLayanan Hukum bagitentang Pedoman Pemberian- Perma No. 1 Tahun 2014
Golongan Tertentu x
100%
Jumlah Pencan Keadilan
Bantuan HukumMendapatkan LayananGolongan Tertentu yangJumlah Pencari Keadilan
di PengadilanMasyarakat Tidak MampuLayanan Hukum bagitentang Pedoman PemberianPermaNo. 1 Tahun2OI4Catatan:
x 100%Jumlah Perkara ProdeoHkpie^aikanJumlah Perkara Prodeo yang
100%diputus xJumiah perkara tipikor yang
upload dalam websitesengketa pemilu yang diJumlah putusan perkaraPeradilan TUNAdministrasi Dan TeknisTUN Pedoman Teknishari sesuai dengan buku IIPK 74 (tujuh puluh empat)(enam puluh lima) hari dan(enam puluh) hari, Kasasi 65permohonan banding 60Tepat waktu untukCatatan :100%Jumlah Putusan x
terima tepat waktuJumlah Isi Putusan yang di
DitindaklanjutiPerkara TUN yangPresentase Putusan
(Posbakum)HukumLayanan Bantuanyang MendapatGolongan TertentuPencari Keadilanb. Presentase
diselenggarakanyang
Perkara Prodeoa. Persentase
sejak diputusdalam waktu 1 harisecaraonlineyang dapat diakses(sengketa pemilu)tnasyarakatmenarik perhatianputusan yang
c. Persentase
waktulengkap dan tepatdiajukan secaradan PK yangBanding, Kasasi,yang dimohonkanberkas perkarab. Persentase
PengadilanPutusanTerhadapKepatuhanMeningkatnya
TerpinggirkanMiskin danbagi MasyarakatAkses PeradilanMeningkatnya
4
3.
LaporanBulanan,Perkara
Panitera
Jumlah keseluruhan perkara
yang didaftarkan x 100%
Jumlah perkara yang diputusmelalui elitigasi
Catatan :Jumlah Putusan perkarayang BHT = putusanperkara yang sudahberkekuatan Hukum Tetapdan mempunyai nilaieksekutorial (executable)
Presentase Perkarayang diselesaikansecara elektronik
(Elitigasi)
Mewujudkanpenyelesaianperkara melalui
Elitigasi
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6
CAPAIAN
10%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
5
REALISASI
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
4
TARGET
a. Persentase Perkara Prodeo
yang diselenggarakan
c. Persentase putusan yangmenarik perkatian masyarakat
(sengketa pemilu) yang dapatdiakses secara online dalam
waktu 1 haii sejak diputus
B. Persentase berkas perkarayang dimohonkan Banding,Kasasi, dan PK yang diajukansecara lengkap dan tepatwaktu
a. Presentase salinan putusanyang diterima oleh para pihaktepat waktu
e. lndex responden pencari
keadilan yang puas terhadaplayanan peradilan
d. Presentase perkara yang
tidak Mengajukan Upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
-PK
c. Persentase penurunan sisaperkara
b. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan tepat waktu
a. Presentase sisa perkara yang
diselesaikan
3
INDIKATOR KINERJA
Menlngkatnya AksesPeradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan
Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara
Terwujudnya Proses
Peradilan yang pasti,Trasparan dan Akuntabel
2
KINERJA UTAMA
3.
2.
1.
1
NO
2. TARGET KINERJA
14.000.000
9 '
,Rp
100%
100%
100%
100%
100%
8
Target
TUNperadilann perkarapenyelesaia,Dukungan
TUNperadilann perkarapenyelesaiaDukungan
TUNperadilann perkarapenyelesaia
Dukungan
TUNperadilann perkarapenyelesaiaDukungan
TUNperadilann perkarapenyelesaiaDukungan
7
Indikatorkegiatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
TUNperadilanmanajemen
Peningkata
6
Kegiatan
negara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemenPeningkatan
negara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemenPemngkatan
negara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemenPeningkatannegara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemenPeningkatannegara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemenPeningkatan
5
Program
100%
50%
100%
100%
100%
4
TARGET
peradilanterhadap layananyang puas
penearikeadilane. lndex responden
- Banding-Kasasi-PK
Upaya hukum :Mengajukan(idakperkara yang
d. Presentase
perkarapenurunan sisa
c. Persentase
tepat waktudiselesaikanperkara yang
b. Persentase sisa
diselesaikanperkara yang
a. Presentase sisa
'3
INDIKATOR '••
KINERJA
dan Akuntabelpasti, TrasparanPeradilan yangProsesTenvujudnya
2
SASARAN
1.
1
No
3. RENCANA KINERJA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase Perkara yangdiselesaikan secara elektronik
(Elitigasi)
Presentase Putusan Perkara
Tata Usaha Negara yang
Ditindaklanjuti
b. Presentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangMendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum)
Mewujudkan penyelesaianperkara melalui Elitigasi
Meningkatnya KepatuhanTerhadap PutusanPengadilan
5
4.
31.800.000
650.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TUN (peradilann perkarapenyelesaiaDukungan
TUNperadilan
n perkarapenyelesaiaDukungan
TUNperadilann perkara
penyelesaiaDukungan
prodeon perkara
Penyelesaia
TUNperadilann perkarapenyelesaiaDukungan
TUNperadilann perkarapenyelesaiaDukungan
TUNperadilann perkara
penyelesaiaDukungan
TUNperadilanmanajemen
Peningkatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
TUNperadilanmanajemen
Peningkatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
TUNperadilanmanajemenPeningkatan
negara (TUN)tata usahamiliterdanperadilanmanajemen
Peningkatannegara (TUN)tata usahamiiiter danperadilanmanajemen
Peningkatan
negara (TUN)tata usahamiliterdanperadilanmanajemen
Peningkatannegara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemen
Peningkatan
negara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemenPeningkatan
negara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemenPentngkatannegara (TUN)tata usahamiliter danperadilanmanajemenPeningkatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(Ehtigasi)seeara elektronikyang diselesaikanPresentase Perkara
DitindaklanjutiPerkara TUN yang
Presentase Putusan
(Posbakum)HukumLayanan Bantuanyang MendapatGolongan TertentuPencari Keadilanb. Presentase
diselenggarakanyang
Perkara Prodeoa. Persentase
diputushari sejak
dalam waktu 1
secaraonlinedapatdiaksespemilu)yang(sengketa
masyarakatperkatianmenarikputusan yang
c. Persentase
lengkap dan tepat
waktu
diajukan secaradan PK yang
Banding, Kasasi,dimohonkanyang
berkas perkarab. Persentase
tepat waktuoleh para pihakyang diterimasalinan putusan
a. Presentase
Elitigasiperkara melaluipenyelesaianMewujudkan
PengadilanPuiusanTerhadap
Kepatuhan
Meningkatnya
TerpinggirkanMiskin danMasyarakatbagiAkses Peradiian
Meningkatnya
Perkara
PenydesaianPengdolaanEfektivitasPeningkatan
5.
4.
3.
2.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis
2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN
Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mewujudkan visi dan misi
yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok
yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Manajemen Peredilan Militer dan Tata
Usaha Negara.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran
strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,
dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok
yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata
Usaha Negara adalah:
1.Penyelesaian Perkara.
2.Penyelesaian Sisa Perkara.
3.Penelitian berkas perkara Banding, Kasasi dan PK disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu.
4.Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang
tepat waktu.
5.Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan
perkara melalui sipp.ptun-manado.go.id
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai
pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah:
1.Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2.Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3.Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan
sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan
sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan
tingkat pertama.
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHANEGARA MANADO
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.
Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan
akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan
strategi peningkatan kinerja:
•Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan
mutasi sesuai dengan kompetensi
•Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel,
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
•Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pekerjaan sesuai
bidangnya masing-masing.
•Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
•e^wBABl(l->
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
•Memiliki standar pelayanan yang baik bagi pencari keadilan
mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan
pelayanan maupun penerima layanan sesuai dengan SOP.
•Memberikan Pelayanan Prima.
•Memillki mekanisme penanganan pengaduan.
•Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik salah satunya adalah dengan memberikan
tampilan yang baik pada website Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado.
Rancangan Rencana Siraregis Pengaailan Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado Tahun 2020-2024 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung
adalah tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 ini bertujuan untuk merespon berbagai tantangan dan
peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang
bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,
peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan
dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan
out come sesuai dengan apa yang diharapkan.
Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Rancangan
renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan melalui renstra ini
diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan
pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Rancangan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja
dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memiliki pedoman yang
dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program
selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado dapat terwujud dengan baik.
Manado, 24 Februari 2020
Pengadilan Tata Usaha^legara Manado
3^o I
fiiiit
3 i E i
ii.it II
I
fcfc m2 %
(0o
<u ^ illef
iillIttiS5SS
II:li!
.81
iillliff g i i 1 tjEJ
t Ic ^ cc co 3
o ^ I-E o. c
Shifi^
f-Iili
itsii
nj ™
i¥JJ
E
Itl
5 =
Llli
A 2\1|[
lll:• ; lzi 1 i i. =
||c11 11
f *P
;" • ^ Z
1E
=1
ifs!i121
izte
i! si