SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258
PROGRAMPERATURANDALAMPENGAWASANPLTNUNTUKMENYONGSONGPEMBANGUNANPLTN1)
AmilMardha,KhoirulHudadanAnriAmaldiRidwan
DirektoratPengaturanPengawasanInstalasiDanBahanNuklirBadanPengawasTenagaNuklir(BAPETEN)Jl.GajahMadaNo.8,JakartaPusat10120
ABSTRAKPROGRAM PERATURAN DALAM PENGAWASAN PLTN UNTUK MENYONGSONGPEMBANGUNAN PLTN. Pada Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1997mengamanatkanbahwareaktornuklirkomersialberupaPembangkitListrikTenagaNuklir(PLTN)dapatdibangundandioperasikandiIndonesiayangsebelumnyaditetapkanolehpemerintahsetelahberkonsultasidenganDewanPerwakilanRakyat.Untukituperaturandalampembangunan,pengoperasiandandekomisioninguntukPLTNharusdisusunolehBAPETENberdasarkantahapantahapanyaitutahapantapak,konstruksi,komisioning,operasidandekomisioning.PeraturansebagaipelaksanaandariUndangUndangadalahdalambentukPeraturanPemerintah(PP).PPiniberisitatacaraprosesperizinandanpersyaratan keselamatan yang dianggap penting untuk menjamin keselamatan dankesehatan personil, masyarakat dan lingkungan hidup, baik sejak tapak, konstruksi,operasi, maupun dekomisiong. Sedangkan untuk pengaturan yang lebih terperincibiasanya disusun pada pedoman atau ketentuan dalam bentuk Peraturan KepalaBapeten.
ABSTRACTREGULATION PROGRAM OF NUCLEAR POWER PLANT CONTROL FORCONSTRUCTIONOFNUCLEARPOWERPLANT(NPP). Article13paragraph4,Act Number.10of1997stipulatedthatthedevelopmentofnuclearpowerplantinIndonesiais establishedbytheGovernmentafterconsultationwiththehouseofrepresentativeofthe Republic of Indonesia. Consequently, BAPETEN must establish NPP regulatory for construction, operationanddecommissioning basedonsiting, construction or design, commissioning, operation and decommissioning stages. Government Regulation, as implementationoftheAct,initiatedanddrawnupbyBAPETEN,preparedbytherelevant minister,department,ornondepartment,andsignedbythePresident.TheGovernment regulationscontainthelicensingprocessandsafetyrequirementsessentialtoassurethesafetyandhealth of personnel, and thepublic andtheprotectionof theenvironment duringthesiting,constructionordesign,commissioning,operationanddecommissioning ofNPP.Therequirements indetailsaregenerallyprovidedinguidesandchairmanof BAPETENdecree.
613
SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258
PENDAHULUAN
Salah satu aspek pengawasan ketenaganukliran adalah peraturan. Hal ini
diamanatkan dalamPasal 14ayat 2 UndangUndangNomor 10Tahun1997 tentang
Ketenaganukliran.Kegiatanpembuatanperaturanbukansajahanyamembuatperaturan
yangbaru, jugadilakukanrevisiperaturanyangadaagarsesuai denganaturanyang
terkinibaiknasionalmaupuninternasional.
PadaPasal13UUNo.10/1997disebutkanbahwapembangunanreaktornuklir
komersial yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ditetapkan oleh
pemerintah. Selain itu maksud dan tujuan tersebut didukung dengan himbauan oleh
PresidenRepublik Indonesia padapidato pembukaankonvensi nasional keselamatan
nuklirtanggal8Mei2002diIstanaPresiden,yangmenyatakan:..tenaganuklir
akankitamanfaatkansebesardansejauhmungkinbagipembangunandanpeningkatan
kesejahteraan rakyat kita. Sejalan dengan itu pula adalah sesuatu yang sudah
semestinya bila kita terus membangun dan mengembangkan kemampuan dalam
pengusaanpengetahuandanteknologinuklirsertaaplikasinya.Kitatidakbolehmenutup
diri ataubahkanberhenti dalamupaya ini hanyakarenakekhawatiranakanancaman
yang ditimbulkan.. Kemudian dipertegas pada pertengahan tahun 2005,
pemerintahtelahmenyusunsuatubentukblueprintPengelolaanEnergiNasional(PEN)
20052025, Kebijakan Energi Nasional tahun 2006 dan Rencana Umum Kelistrikan
Nasional (RUKN) 20052025, dimana program energi nuklir masuk dalam dokumen
tersebut yaitu PLTN pertama diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2016, guna
memenuhikebutuhanenergilistriknasional.
Untuk mengantisipasi program energi nuklir, BATAN pada tahun 2002, telah
membentuk program Landmark nasional/milestone PLTN dengan mengintrodusir
programPLTNdanmenetapkanpengoperasianPLTNpadatahun2016.Disampingitu
BAPETENmenyiapkaninfrastrukturperaturanyangmencakuptatacaraperizinandan
inspeksidalampembangunandanpengoperasianPLTNsertakomponensumberdaya
pengawasanlainnyayangperluditumbuhkembangkan.
Peraturan ketenaganukliran perlu disusun dalam pembangunan dan
pengoperasian reaktor nuklir berdasarkan tahapantahapan yaitu tahapan tapak,
konstruksi, komisioning, operasi dan dekomisioning. Pada langkah pertama sebagai
peraturan tingkat tinggi setelah UndangUndang Ketenaganukliran, disusun Peraturan
Pemerintah tentangPerizinanReaktor Nuklir, kemudianperaturanpelaksananyayang
lebih terperinci dalam bentuk Peraturan Kepala Bapeten dan pedoman. Perumusan
peraturanpelaksanadariPeraturanPemerintahdifokuskanpadaperumusanketentuan
danpedomankeselamatannuklir yangmendukungperizinanuntuk tahaptapakpada
614
SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258
tahun 2004. Pada tahun 2005 dan 2006 dilakukan perumusan/penyusunan (legal
drafting) untuk tahap desain/konstruksi. Sedangkan peraturan yang mengandung
pengoperasianreaktornuklir(tahapoperasi)akandisusunpadatahun2007,2008dan
2009.
PROGRAMSTRATEGISPENGATURANPLTN
BadanPengawasTenagaNuklir(BAPETEN)adalahLembagaPemerintahNon
Departemen (LPND) yang melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir
melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi. Untuk itu diharapkan dalam pelaksanaan
tugasnyaBAPETENdapatmemberikanrasaamandantentrambagimasyarakat dan
lingkungan hidup, baik pada tingkat nasional maupun internasional dengan
memperhatikanaspekkeselamatan(safety),keamanan(security),dansafeguards.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya disusunlah kebijakan strategis
pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang tertuang dalam Rencana Strategis
BAPETENTahun20052009.Renstrainimemuatarahkebijakandanprogramstrategis
limatahunkedepan,dansebagaiacuanunitkerjadilingkunganBAPETEN.Olehkarena
iturenstrainiharusdiuraikan/dijabarkanolehunitkerjadalambentukRencanaKinerja
Jangka Menengah (RKJM)program lima tahunan dan rincian rencana kerja tahunan
denganmemperhatikankekuatan,kelemahan,peluangdantantanganyangada.Dalam
kurun waktu lima tahun, terdapat 3 tantanganyang harus dihadapi yaitu : introduksi
PLTN,keselamatandankeamananradiologi,dankeselamatandankeamanannuklir.
Dalam menghadapi tantangan introduksi PLTN, BAPETEN telah menyusun
peraturan keselamatannuklir untuk pembangunan, pengoperasian dandekomisioning
PLTNpadatahun2004sampai2009,sebagaiberikut:
A. Kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan PLTN pada tahap Tapak,
Tahun2004
1. RancanganPeraturanPemerintahtentangPerizinanReaktorNuklir
2. PeraturanKepalatentangKeselamatanEvaluasiTapakPLTN
3. PedomantentangEvaluasiBahayaSeismikterhadapPLTN
4. PedomantentangAspekVulkanologidalamEvaluasiTapakPLTN
5. PedomantentangPenentuanKejadianMeteorologidalamEvaluasiTapakPLTN
6. PedomantentangAspekGeoteknikPadaEvaluasiTapakDanPondasiPLTN
7. Pedoman tentang PenentuanDispersi Zat Radioaktif DiUdaraDanAir, Serta
PertimbanganDistribusiPendudukDalamTapakPLTN
615
SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258
8. PeraturanKepalatentangJaminanMutuKeselamatanPLTNDanInstalasiNuklir
Pendukungnya
9. Pedoman tentang Jaminan Mutu Keselamatan PLTNPada Tahap Penentuan
Tapak
B. Kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan PLTN pada tahap
Konstruksi/desain,Tahun2005
1. RancanganPeraturanPemerintahtentangPerizinanReaktorNuklir
2. PeraturanKepalatentangKeselamatanDesainReaktorDaya
3. PeraturanKepalatentangKeselamatanOperasiReatorDaya
4. PedomantentangDesainuntukKeselamatanTerasReaktorpadaReaktorDaya
5. PedomantentangDesainpengungkungreaktorpadaReaktorDaya
6. PedomantentangdesainseismikdankualifikasipadaReaktorDaya
UntukTahun2006
1. Pedoman tentangEvaluasibahayaexternalakibatulahmanusiadalamevaluasi
tapakPLTN
2. PedomantentangaspekkejadianeksternalselaingempadalamdesainPLTN
3. Pedoman tentang Analisis Bahaya Banjir pada lokasi tepi sungai dan pantai
dalamevaluasitapakPLTN
4. PedomantentangVerifikasidanPenilaianKeselamatanPLTN
5. PedomantentangJaminanMutuDesain/KonstruksiPLTN
C. KegiatanpenyusunandanpembahasanPeraturanPLTNpadatahapOperasi,
Tahun2007
1. RancanganPeraturanPresidententangPertanggungjawabanKerugianNuklir2. PeraturanKepalatentangKeselamatanKomisioningPLTN3. PeraturanKepalatentangKetentuanPenyusunanLAKPLTN4. PedomantentangAspekProteksiRadiasipadadesainPLTN5. PedomantentangsistempendinginreaktordansistempenunjangpadaPLTN
616
SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258
UntukTahun2008
1. RancanganPeraturanPresidententangPertanggungjawabanKerugianNuklir2. Pedoman tentang sistem instrumentasi dan kendali yang utama untuk
keselamatanPLTN
3. PedomantentangKesiapsiagaandanPenanggulanganKecelakaanNuklirdanRadiasi
4. PedomantentangReviewdanPenilaianKeselamatanPLTNolehBadanPengawas
5. PedomantentangManajemenTerasReaktordanPenangananBahanBakarpadaPLTN
6. PeraturanKepalatentangBatasandanKondisiOperasisertaProsedurPengoperasianPLTN
UntukTahun2009
1. PedomantentangReviewKeselamatanPLTNsecaraBerkala2. PedomantentangPerawatan,SurveilandanInspeksipadaPLTN3. Pedoman tentang Sist