PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSPEKTIF
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERMASALAH DI BPRS BUMI RINJANI MALANG
(Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)
Oleh:
Upia Rosmalinda
NIM : 09.233.513
TESIS
Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam
YOGYAKARTA
2011
MOTTO
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu
dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan
manusia adalah orang-orang yang fasik.”(QS. Al-Ma’idah: 49)
Knowledge Is Power
(Penulis)
Judul : Prinsip Kehati-hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan
Mudharabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang (Studi atas BPRS Bumi Rinjani malang).
Oleh : Upia Rosmalinda
NIM : 09.233.513
Abstrak
Prinsip-prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam perbankan, karena
resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha
utama perbankan. Jumlah Rasio pembiayaan bermasalah (non performing
finance/NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia masih
tercatat cukup tinggi dibandingkan perbankan syari‟ah yaitu 4,10 persen. Berdasar
statistik Bank Indonesia per Agustus 2010, BPRS memiliki NPF 7,18 persen.
Pada Agustus BPRS memiliki total pembiayaan Rp 1.954 miliar. Dari jumlah itu
pembiayaan lancar sebesar Rp 1.814 miliar, dengan rincian pembiayaan kurang
lancar Rp 43 miliar, diragukan Rp 33 miliar, dan macet Rp 64 miliar. Walaupun
kasus pembiayaan bermasalah bukan barang baru di lembaga keuangan, namun
apabila tidak ditangani secara professional, pembiayaan tersebut akan membawa
dampak yang merugikan. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di BPRS
Bumi Rinjani Malang guna mengetahui seberapa besar pembiayaan mudharabah
yang bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang, apa penyebab pembiayaan
bermasalah mudharabah, dan bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-
hatian dalam mengurangi pembiayaan mudharabah yang bermasalah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat kualitatif.
Sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
eksploratif. Untuk mengumpulkan data, penulis mendapatkannya melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terkait dengan analisa data, penulis
menggunakan metode deskriptif-analitis.
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa BPRS Bumi Rinjani Malang
memiliki persentase pembiayaan bermasalah selama tiga tahun yaitu sebesar 6,5
% dari total realisasi pembiayaan tahun 2008, 7,83 % dari total realisasi
pembiayaan tahun 2009, dan 3,23 % dari total realisasi pembiayaan tahun 2010.
Ada beberapa masalah terkait dengan pembiayaan bermasalah dalam mudharabah
yaitu masalah moral hazard dan asymmetric information serta keengganan
nasabah berbagi untung, yang kesemuanya itu terjadi disebabkan seleksi longgar
dan pengawasan yang rendah. Efektivitas prinsip kehati-hatian pada BPRS Bumi
Rinjani Malang yang meliputi 6 C, prinsip mengenal nasabah, menerapkan
incentive-compatible constraints dan screening attribute, serta lebih menekankan
monitoring secara off-site, sedang on-site monitoring dilakukan secara berkala.
Serta, menerapkan BMPK pada penyaluran pembiayaan kepada debitur kelompok
maupun individu yang mana sesuai dengan peraturan BI No.31/61/KEP/DIR.
Untuk mengatasi nasabah yang enggan berbagi untung, bank menetapkan system
net revenue sharing. Yang kesemuanya ini dilakukan secara efektif, hal ini terlihat
pada persentase NPF BPRS Bumi Rinjani Malang yang pada tahun 2010 dibawah
level persentase NPF BPRS secara nasional.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988.
Konsonan Tunggal
Huruf
Arab Nama
Huruf
Latin Keterangan
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
ه
ء
ي
alif
ba'
ta'
sa'
jim
ha'
kha'
dal
żal
ra'
zai
sin
syin
ṣād
ḍaḍ
ṭa'
ẓa'
'ain
gain
fa'
qāf
kāf
lam
mim
nun
wawu
ha'
hamzah
ya'
tidak
dilambangkan
b
t
ṡ
j
ḥ
kh
d
ż
r
z
s
sy
ṣ
ḍ
ṭ
ẓ
„
G
F
Q
K
L
M
N
W
H
'
y
tidak
dilambangkan
Be
Te
Es (dengan titik di atas)
Je
Ha (dengan titik di bawah)
Ka dan Ha
De
Zet (dengan titik di atas)
Er
Zet
Es
Es dan Ye
Es (dengan titik di bawah)
De (dengan titik di bawah)
Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
Ge
Ef
Qi
Ka
El
Em
En
We
Ha
Apostrof
Ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap
ditulis „iddah عدة
Taˈ marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
هبة
جزية
ditulis
ditulis
hibah
jizyah
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafa; aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
'ditulis karāmah al-auliyā كرامة األولياء
2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t.
Vokal Pendek
كاة الفطرز ditulis zakātul fiṭri
ـ ـ ـ
kasrah
fatḥah
dammah
ditulis
ditulis
ditulis
zakātul fiṭri
Vokal Panjang
Vokal Rangkap
fatḥah + alif
جاهلية
fatḥah + ya' mati
يسعى
kasrah + ya' mati
كريم
ḍammah + wawu mati
فرود
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ā
jāhiliyyah
ā
yas‟ā
ī
karīm
ū
furūḍ
fatḥah + ya' mati
بينكم
fatḥah + wawu mati
قول
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ai
bainakum
au
qaulun
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur bagi Allah SWT, Rabb seru sekalian alam yang
senantiasa memberikan rahmat dan hidayah sehingga jalan yang berat akan terasa
mudah bila kita juga senantiasa berikhtiar. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan
kepada Nabi Muhammad bin Abdullah SAW sebagai pembawa risalah kebenaran
dari Allah SWT, yang menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup
di dunia dan akhirat.
Alhamdullilah dengan segala kekuasaan dan kasih sayang-Nya telah
memberikan kekuatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan dengan baik tesis
dengan judul “PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSPEKTIF
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS BUMI RINJANI
MALANG (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)”.
Penyusun menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa
adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu
dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa
terimakasih kepada:
1. Bapak Prof.Dr.H. Musa Asy‟ari, rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar dan
menambah pengalaman di almamater ini.
2. Prof.Dr.H.Khoiruddin Nasution,MA selaku Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof.Dr.H.Abd.Salam Arief, M.A. selaku Kaprodi Hukum Islam sekaligus
Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan kepada
penulis
4. Bapak Dr. Zainal Arifin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan
penuh kesabaran membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan
dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Mulyadi selaku Direktur BPRS Bumi Rinjani Malang yang telah
memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di BPRS
tersebut.
6. Bapak dan ibu dosen yang senantiasa mencurahkan ilmu pengetahuan
yang bermanfaat sehingga menjadikan penulis insan yang berilmu.
7. Kedua orang tuaku (Ibu H. Naila Hasyim/Alm. dan Bpk. H.Drs.Mahmud
Yunus Manaf) yang senantiasa memberikan do‟a, nasihat, harapan, cinta,
kasih sayang, kehidupan yang begitu indah dan semangat yang tidak akan
pernah tergantikan sampai kapanpun. Terima kasih tak terhingga atas
segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan.
8. Semua keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang
dan do‟a kepada penulis, aku sayang kalian semua.
9. Teruntuk seseorang yang sangat berarti dan semoga selalu dihati, Dliyaul
Haq, yang selalu ada saat ku terpuruk dan terjatuh, menghiburku saat ku
sedih dan menemaniku dalam suka dan duka. Semoga Allah mendengar
do‟a kita dan engkaulah yang Allah persiapkan untuk menemani
perjalanan hingga ke jannah-Nya. Amin
10. Sahabat baikku “Vina, Yeni Andriana, Eni Susanti, dan Dewi Wulandari”
Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.
11. Teman-teman Keuangan Perbankan Syariah ‟09 terimakasih atas kerja
sama dan kebersamaannya selama ini, aku pasti akan merindukan saat-saat
kita bersama
12. Teman–temen kos New Saphira terimakasih atas dukungan dan semangat
yang telah kalian berikan selama ini sama penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam
menyelesaian tesis ini.
Akhirnya pada semua yang telah membantu penulis, termasuk mereka yang
tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terima
kasih. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam
penulisan tesis ini. Kritik dan saran dari semua pihak penulis terima dengan
senang hati. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Yogyakarta, 16 Maret 2011
Penulis
Upia Rosmalinda, SEI
DAFTAR ISI
Halaman Sampul Depan ............................................................................................. i
Halaman Judul ............................................................................................................ ii
Pernyataan Keaslian... ................................................................................................ iii
Pengesahan Direktur .................................................................................................. iv
Persetujuan Tim Penguji ............................................................................................ v
Nota Dinas Pembimbing ............................................................................................ vi
Abstrak ....................................................................................................................... vii
Pedoman Transliterasi ................................................................................................ viii
Kata Pengantar ........................................................................................................... x
Daftar Isi..................................................................................................................... xii
Daftar Lampiran ......................................................................................................... xiii
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1
B. Pembatasan Masalah ...................................................................................... 6
C. Rumusan Masalah .......................................................................................... 7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................... 7
E. Kajian Pustaka ................................................................................................ 8
F. Kerangka Teori .............................................................................................. 12
G. Kerangka Pemikiran ....................................................................................... 20
H. Metodologi Penelitian .................................................................................... 22
I. Sistematika Pembahasan………………………………………………… .... 29
BAB II Tinjauan Pustaka
A. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) ................................ 31
B. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-undang ............................ 35
C. Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Perbankan ............................................. 42
D. Pengertian Pembiayaan .................................................................................. 46
E. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .............................................................. 49
F. Pembiayaan Mudharabah .............................................................................. 52
G. Screening Pembiayaan dalam Prinsip kehati-hatian ...................................... 67
H. Monitoring Pembiayaan dalam Prinsip Kehati-hatian ................................... 77
BAB III Gambaran Umum BPRS Bumi Rinjani Malang
A. Sejarah BPRS Bumi Rinjani Malang ............................................................. 82
B. Visi dan Misi ................................................................................................. 83
C. Struktur Organisasi ........................................................................................ 86
D. Aktivitas Perusahaan ...................................................................................... 97
BAB IV Analisis Prinsip Kehati-hatian
A. Profil Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bumi Rinjani Malang ................. 101
1. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah .................................................. 101
2. Jumlah Pembiayaan Mudharabah ............................................................ 102
3. Prosedur Pembiayaan Mudharabah ......................................................... 105
B. Pembiayaan Mudharabah Bermasalah dan Analisis Penyebab ..................... 108
1. Pembiayaan Mudharabah Bermasalah.................................................... 108
2. Analisis Penyebab Pembiayaan Bermasalah ............................................ 115
a. Masalah Moral Hazard dan Asymmetric information ........................ 115
b. Terjadinya Pelanggaran atas BMPK .................................................. 118
b. Keengganan Nasabah Untuk Berbagi keuntungan .............................. 120
C. Efektivitas Prinsip Kehati-hatian Pada BPRS Bumi Rinjani Malang ............ 121
1. Analisis Pembiayaan Mudharabah ............................................................. 121
2. Penentuan Nisbah bagi Hasil ...................................................................... 132
3. Screening Pembiayaan dalam Prinsip Kehati-hatian ................................. 135
4. Monitoring Pembiayaan dalam Prinsip Kehati-hatian ............................... 136
BAB V Penutup
A. Kesimpulan .................................................................................................... 142
B. Saran ............................................................................................................... 143
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam suatu negara, sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital,
antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya
aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan
demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi
sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan
dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi
kebijakan moneter. Disamping itu, merupakan alat yang sangat penting dalam
menyelenggarakan transaksi pembayaran. Mengingat pentingnya fungsi ini,
maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi
bagian yang sangat penting untuk dilakukan.
Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping
menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan prudent.
Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (full risk business) karena aktivitasnya
sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam betuk
tabungan, maupun deposito.
Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti
membuka „kran‟ sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan,
mengelola ataupun menjalankan bisnis perbankan tanpa didukung atau diback-
up dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Sebab, kelengkapan
peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk
dijadikan ukuran bahwa perbankan lepas dari segala permasalahan
pembiayaan maupun krisis. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam
pemberian pembiayaan merupakan hal penting guna mewujudkan sistem
perbankan yang sehat, kuat dan kokoh dan meminimalisisr adanya
pembiayaan yang bermasalah.
Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking
principles) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada
masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat lima (6) prinsip kehati-hatian
yang dimaksud, yang telah dikenal secara umum, dalam melakukan penilaian
terhadap calon debitor, maka bank harus berpedoman terhadap faktor-
faktor,seperti:1
1. Watak (character), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitor
memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam
melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar
pinjaman).
2. Kemampuan (capacity), yang berarti, bank harus dapat menilai calon
debitor Memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa
1 www.majalah-pip.com/majalah2008/10/16/03.
sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran
pinjamannya.
3. Modal (capital), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitor
memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitor
melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran
pinjaman).
4. Jaminan (collateral), yang berarti, bank harus dapat menilai aset calon
debitor yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang proposional
dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon
debitor.
5. Kondisi ekonomi (condition of economy), yang berarti bank harus dapat
menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitor, pada saat
peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.
6. Contrains, yaitu faktor hambatan seperti sosial psikologi yang ada pada
suatu daerah yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.
Prinsip-prinsip kehati-hatian di atas sangat diperlukan, karena resiko yang
sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha utama
perbankan. Selain itu, kegagalan di bidang pembiayaan dapat berakibat pada
terpengaruhinya kesehatan dan kelangsungan usaha perbankan, karena
munculnya pembiayaan bermasalah.
Jumlah Rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance/NPF)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia masih tercatat cukup
tinggi dibandingkan perbankan syari‟ah yaitu 4,10 persen. Berdasar statistik
Bank Indonesia per Agustus 2010, BPRS memiliki NPF 7,18 persen. Pada
Agustus BPRS memiliki total pembiayaan Rp 1.954 miliar. Dari jumlah itu
pembiayaan lancar sebesar Rp 1.814 miliar, dengan rincian pembiayaan
kurang lancar Rp 43 miliar, diragukan Rp 33 miliar, dan macet Rp 64 miliar.
Walaupun kasus pembiayaan bermasalah bukan barang baru di lembaga
keuangan, namun apabila tidak ditangani secara professional, pembiayaan
tersebut akan membawa dampak yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan
prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.2
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan
merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang
pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro
maupun mikro atau mungkin negatif apabila prinsip kehati-hatian tersebut
disalahgunakan. Terutama prinsip kehati-hatian yang ada pada kebanyakan
BPRS yang sebagian besar menyalahgunakan prinsip kehati-hatian tersebut,
terutama dalam pemberian kredit pada nasabah (pemberian kredit bermasalah
yang timbul akibat adanya hubungan keluarga antara pihak bank dan nasabah
maupun keinginan bank untuk berekspansi). Serta, diketahui bahwa peer
control sangat rendah pada nasabah yang memiliki hubungan keluarga.
Kondisi ini akan memicu munculnya moral hazard (ketidakjujuran) dan
adverse selection sehingga meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan
penggunaan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan kredit
2 www.bi.go.id, di akses tanggal (23-09-2010)
macet/pembiayaan bermasalah, dan kesulitan nasabah dalam mengembalikan
modal. Padahal, apabila seorang investor berani mendirikan bank, dia harus
berani pula menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih
kredit/pembiayaan yang diberikan kepada debitur tertentu. Sebab, nantinya
pembiayaan bermasalah juga menghambat dampak ganda positif (multiplier
effects) investasi dana, karena dana yang diberikan kepada debitur bermasalah
terlambat kembali atau tidak kembali lagi kepada bank kreditur. Dengan
demikian, dana tersebut tidak dapat diputar kembali kepada debitur lain yang
membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya. Oleh karena itu,
diperlukan prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat screening
(penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan dibiayai) dan
monitoring yang dimiliki oleh setiap bank dalam menangani kredit bermasalah
secara professional, serta mencegahnya terulang kembali, terutama dalam
pembiayaan mudharabah. Dalam pembiayaan tersebut akan banyak
ditemukan risiko seperti yang disebutkan di atas yang berakibat pada
pembiayaan bermasalah di bank syari‟ah, jika bank syari‟ah kurang selektif
dalam memberikan pembiayaan dengan skim mudharabah ini.
Disisi lain penulis memilih obyek penelitian terkait dengan Prinsip Kehati-
hatian (Prudential Banking Principle) dalam perspektif pencegahan
pembiayaan mudharabah bermasalah pada BPRS Bumi Rinjani Malang
disebabkan bank tersebut pada awal berdiri merupakan BPR, dan merupakan
satu kelompok di bawah naungan Rinjani Grup, serta memiliki NPF dibawah
rata-rata NPF BPRS nasional.3 Hal inilah yang menarik untuk diteliti, guna
mengetahui seberapa besar pembiayaan mudharabah yang bermasalah di
BPRS Bumi Rinjani Malang?; apa penyebab pembiayaan bermasalah
mudharabah?; serta bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian
dalam mengurangi pembiayaan mudharabah yang bermasalah?.
B. Pembatasan Masalah
Menurut Husaimi Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, batasan masalah
adalah usaha untuk menetapkan batasan masalah penelitian yang akan diteliti.
Agar penelitian ini tidak terlampau luas dan menyulitkan maka dalam
melaksanakan penelitian peneliti perlu membatasi masalah.4
Berdasarkan rumusan yang dapat diidentifikasikan agar masalah dapat
dibahas lebih spesifik maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Objek penelitian adalah prinsip kehati-hatian (prudential banking
principle).
2. Subjek penelitian adalah pengelolah BPRS Bumi Rinjani Malang.
3. Lokasi penelitian adalah BPRS Bumi Rinjani Malang.
4. Waktu penelitian adalah tahun 2010
3 Wawancara dengan Mulyadi (Direktur BPRS Bumi Rinjani Malang), tanggal 07
Februari 2011 pukul 15.45 WIB 4 Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara,
Jakarta, 2003, hlm. 23
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana
diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Seberapa besar pembiayaan Mudharabah yang bermasalah di BPRS
Bumi Rinjani Malang?
2. Apa penyebab pembiayaan bermasalah Mudharabah?
3. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam
mengurangi pembiayaan mudharabah yang bermasalah?
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan mudharabah yang
bermasalah di BPRS Kota Malang?; Untuk mengetahui, apa penyebab
bermasalah pada pembiayaan mudharabah?; dan Bagaimana efektivitas
penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengurangi pembiayaan mudharabah
yang bermasalah?.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan secara teoritis:
1) sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan serta menambah pengetahuan dibidang perbankan
syari‟ah.
2) Sebagai penjelas atau memperkuat atas hasil penelitian-penelitian
yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
b. Secara praktis diharapkan dapat berguna dan sebagai bahan masukan
(pengetahuan) bagi para praktisi bank syari‟ah dalam menerapkan
prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dimasa yang akan
datang.
E. Kajian Pustaka
Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan
yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu,
dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya
ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:
Penelitian Mulhadi yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian (Prudential
Banking Principle) dalam kerangkan UU Perbankan di Indonesia”. Dalam
penelitian tersebut diungkapkan bahwa prinsip kehati-hatian ternyata tidak
hanya diatur di dalam UU perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Secara
khusus hal tersebut juga ditemukan dalam hukum Islam sebagai landasan
hukum operasional bank dengan prinsip syari‟ah.5
Abdullah Saeed (1996), dalam buku Islamic Banking and Interest: a
Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, ia
menjelaskan dalam bagian bab tentang mudharabah bahwa perbankan Islam
(syariah) dalam operasionalnya memakai sistem bagi hasil. Salah satu sistem
yang diterapkan adalah mudharabah yaitu menginvestasikan dana-dananya
kepada para pengusaha (mudharib), namun dalam operasionalnya tingkat
5 Mulhadi, Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Kerangka UU
Perbankan di Indonesia, Pascasarjana USU, 2005.
resiko sangat tinggi dan mengalami kasus kerugian pada pembiayaan
mudharabah, sehingga perbankan syari‟ah membatasi pembiayaan
mudharabah secara drastis, yaitu memberikan pembiayaan dalam skala kecil
dan waktu yang relative pendek.6
Zainul Arifin (2006), dalam karya Dasar-dasar Manajemen Bank
Syari‟ah. Buku ini menjelaskan bahwa resiko disebabkan adanya kesalahan
manusia (human error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan
kontrol.7
Wasilul Chair (2008), dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen
Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah Yogyakarta (Studi
Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari’ah, dan Bank
Syari’ah Populer).” Dari penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa
bank syari‟ah tersebut memiliki sistem manajemen dalam memperkecil risiko
pada pembiayaan mudharabah yaitu mulai awal/sebelum akad pembiayaan,
dalam perjalanan akad, hingga setelah akad/setelah dana direalisasikan.
Sedangkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya adalah
BMI mengukur risiko lebih menekankan pada tempat usaha, skill mudarib,
dan manajemen yang dipakai. BTN Syari‟ah menekankan pada aspek
keuangan usaha mudarib dan portofolio usaha. BSP menekankan pada
penerapan model internal risk rating, Value at Risk (VAR), dan laporan profil
resiko. Untuk pengawasan atau monitoring bank syariah Yogyakarta (BMI,
6 Abdullah Saedd, Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and
its Contemporari Interpretation (Leiden; New York; Brill, 1996). 7 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi (Jakarta:Pustaka
Alvabet, 2006).
BTN Syariah, dan BSP) memiliki persamaan, dimana sama-sama melihat
data-data administrative seperti laporan keuangan, cash flow secara berkala,
pembelanjaannya dan mengawasi atau memonitor langsung ke lokasi usaha
mudarib. Sedangkan untuk pengendalian risiko, BMI mengendalikan lewat
data keuangan proyek pembiayaan, tidak terjadi side streaming, besarnya
plafond, dan adanya jaminan. BTN Syari‟ah mengendalikan risiko dengan
memastikan kinerja keuangan mudarib, memberikan jaminan cessie, dan
adanya jaminan tambahan berupa fixed asset. Sedangkan BSP menekankan
pada penyaluran pembiayaan pada usaha yang dibutuhkan masyarakat,
kesehatan perusahaan, meminta data keuangan berupa laporan keuangan dan
cash flow, tidak terjadi side streaming, mengetahui karakter mudarib, dan
adanya jaminan berupa collateral.8
Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui
bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang
berbeda, walaupun memilki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu.
Akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh penyusun ini, lebih ditekankan
pada pembiayaan bermasalah apa yang terdapat dalam skim mudharabah?;
Berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dalam mudharabah, Bagaimana
cara prinsip kehati-hatian (prudential banking) pada BPRS Metro Madani
untuk mencegah pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam mudharabah.
8 Wasilur Chair, Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah
Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari’ah, dan Bank
Syari’ah Populer), tesisi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak dipublikasikan.
F. Kerangka Teori
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)
Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) merupakan prinsip
yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan dalam menjalankan
fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan
mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang
dipercayakan masyarakat kepadanya, dengan mengharapkan kadar
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga
rnasyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.9
Prudential banking yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam
mengoperasikan usahanya agar dalam kondisi kinerja yang baik dan
memenuhi kriteria bank yang sehat. Menurut D. Wijaya dalam Ahmad Faizol
(2007) segala penilaian kinerja bank pada dasarnya berpegang pada prinsip
prudential banking bagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
selaku pengawas dan pembina bank nasional yang menetapkan ketentuan
penilaian tingkat kesehatan bank menetapkan tentang penilaian tingkat
kesehatan bank dengan surat edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei
1993, yang kemudian disempurnakan melalui keputusan Direksi BI No.
31/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997 berdasarkan analisa rasio likuiditas,
solvabilitas, dan rentabilitas. Substansi dari prudential banking meliputi rasio
Capital Adequacy Ratio (CAR), Reserve Requirement (RR), Non Performing
9 www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03.
Loan (NPL), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Return On Asset
(ROA), dan Net Profit Margin (NPM).10
Sedangkan, menurut Veithzal Rivai, dkk (2008), dalam buku Islamic
Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk
Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, ia menjelaskan dalam
bagian bab tentang Proteksi Pembiayaan bahwa prinsip kehati-hatian
merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan
dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer,
dokumen pendukung informasi dari calon customer, dan sebagainya.11
Dasar Hukum
Secara umum, prinsip kehati-hatian diperbolehkan berdasarkan
landasan secara langsung dalam Al-Qur’an. Seperti Al-Ma’idah : 49:12
Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan
Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah
diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan
10
http://www.scribd.com/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-banking-Terhadap, (21-
08-2008) 11
Veithzal Rivai, Islamic Financial Management:Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan
Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa (Jakarta Utara : CV.
Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 617. 12
Khadim al Haramain asy Syarifain. Al-qur’an dan Terjemahannya. Yayasan
Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur‟an
sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia
adalah orang-orang yang fasik.”(QS. Al-Ma’idah: 49)
a. Praktik Prinsip Kehati-hatian
Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian memiliki sekurang-kurangnya
5 prinsip meliputi:13
1. Watak (character), yang berarti, bank harus dapat menilai calon
debitor memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam
melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar
pinjaman).
2. Kemampuan (capacity), yang berarti, bank harus dapat menilai calon
debitor Memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada
masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran
pinjamannya.
3. Modal (capital), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitor
memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitor
melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran
pinjaman).
4. Jaminan (collateral), yang berarti, bank harus dapat menilai aset calon
debitor yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang proposional
dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada
calon debitor.
13
Ibid.
5. Kondisi ekonomi (condition of economy), yang berarti bank harus
dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitor,
pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.
Serta, adanya penyaringan (screening) terhadap calon nasabah dan
proyek yang akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian.
Kemudian, terdapat tiga langkah monitoring yang dapat ditempuh bank
menurut kasus pembiayaan dan juga efisiensi biaya dan waktu yaitu
pemantauan pembiayaan secara administrative (on disk monitoring),
pemantauan langsung ke lapangan (on side monitoring). Memberikan
tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan (exception monitoring).
Berkaca pada penjelasan di atas, maka sekiranya dibutuhkan
kesinergisan antara teori dan praktik dalam hal pelaksanaan prinsip kehati-
hatian.
Adapun salah satu alur prinsip kehati-hatian di lembaga keuangan
syari‟ah baik bank maupun bank dapat digambarkan sebagai berikut :14
1). Nasabah datang ke bank dengan membawa berkas permohonan
pembiayaan yang meliputi : (a) surat permohonan pembiayaan yang
berisi kebutuhan dana dan penjelasan tentang segala yang berkaitan
dengan usaha nasabah. (b) persyaratan administrasi misalnya : fotokopi
KTP suami/istri, kartu keluarga dan jaminaan sertifikat.
14 Disarikan dari Tim pegembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep
Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah,(Jakarta : Djembatan, 2001), hlm 170-172.
2). Berkas tersebut dianalisis kelayakan usahanya oleh bagain account
officer/marketing baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.
Sedangkan untuk sisi yuridis, kelengkapan perizinan dan kelengkapan
perusahaan dalam bidang hukum dianalisis oleh bagaian administrasi
pembiayaan.
3). Bagian administrasi pembiayaan menyampaikan hasil pemeriksaan
kepada account officer untuk ditindaklanjuti dengan melakukan
survey.
4). Hasil dari analisis dan survey akan dilaporkan kepada komite
pembiayaan untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonaan
pembiayaan tersebut.
5). Bila permohonaan disetujui, maka nasabah akan mendapat surat
persetujuan dangan syarat yang ditentukan oleh bank, namun jika
ditolak, maka semua berkas akan dikembalikan kepada calon nasabah.
6). Nasabah akan memepertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan oleh
bank apakah disetujui atau tidak. Bila setuju maka nasabah
menandatangani surat persetujuan tersebut.
7). Bagian admistrasi pembiayaan akan membuat akad pembiayaan antara
nasabah dangan bank.
8). Setelah akad ditandatangani oleh kedua belah pihak maka nasabah
mengajukan surat permohonan realisasi pembiayaan untuk mencairkan
dana pembiayaan.
9). Selama proyek berlangsung, account officer diharuskan terus
memantau dan mengawasi keuangan nasabah. Dan nasabah akan
melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah
disepakati.
10). Diakhir masa kontrak pembiayaan, nasabah akan melakukan
pembayaran pokok pembiayaan kepada bank.
2. Pembiayaan Bermasalah
a. Pengertian
Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji
mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo,
sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada
pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit
bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum,
atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang
diperkirakan. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang bersangkutan harus
mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna
menyelesaikan kasus ini. Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat
dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana:15
a. Terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil atau pembiayaan induk lebih
dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.
b. Tidak dilunasi sama sekali, atau
15
Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah:Konsep dan Kasus, (Jakarta:PT.
Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm.1.
c. Diperlukan negoisasi kembali atas syarat pembayaran kembali pembiayaan
dan bagi hasil yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
Di Indonesia pembiayaan bermasalah dikategorikan dalam tiga kelompok
yaitu:16
a. Pembiayaan kurang lancar (terdapat tunggakan angsuran pokok yang
melampaui masa satu bulan dan belum melampaui masa dua bulan bagi
pembiayaan dengan angsuran kurang dari satu bulan
b. Pembiayaan diragukan (pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan
diragukan apabila tidak dapat memenuhi kriteria pembiayaan lancar dan
pembiayaan kurang lancar, atau pembiayaan tersebut dapat diselamatkan,
serta mempunyai jaminan pembiayaan yang nilainya tidak kurang dari 75
% jumlah nilai pinjaman pokok. Serta, pembiayaan tersebut tidak dapat
diselamatkan, tetapi nilai jaminan pembiayaan tidak kurang dari 100 %
nilai pembiayaan yang tertunggak.
c. Pembiayaan macet (pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria pembiayaan
lancar, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan diragukan atau dapat
memenuhi kriteria pembiayaan diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21
bulan semenjak masa penggolongan pembiayaan diragukan, belum terjadi
pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan pembiayaan.
Pembiayaan bermasalah di atas dapat terjadi dalam pembiayaan
mudharabah (adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal
menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan
16
Ibid.
dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari
kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si
pemilik modal.) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:
a. Adanya unsur moral hazard (ketidakjujuran) dalam diri nasabah pada saat
melakukan pembiayaan.
b. Rendahnya kemampuan atau ketajaman lembaga keuangan melakukan
analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh calon
debitur
c. Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan dan
administrasi pembiayaan mereka.
d. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham lembaga
keuangan dalam keputusan pemberian pembiayaan.
e. Pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna.
b. Kriteria Manajemen Pembiayaan Bermasalah
Berkaitan dengan prinsip pudential banking, maka terdapat beberapa
ketentuan kriteria di dalam manajemen pembiayaan bermasalah:
1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening
dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
G. Kerangka Pemikiran
Alur pikir yang tersebar dalam pecahan-pecahan teori akan diformat secara
sederhana agar sasaran atau gambaran dari problem dan alur logika dalam
penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Beberapa variabel yang
disandingkan dalam penelitian ini juga akan dijelaskan keterkaitannya satu
dengan yang lainnya, seperti hubungan antara pembiayaan mudharabah yang
bermasalah dan prinsip kehati-hatian. Selain itu, juga akan dijelaskan
pemahaman umum oleh peneliti tentang kriteria dari pembiayaan bermasalah.
Relasi dan hubungan kedua variabel dalam penelitian ini yaitu pembiayaan
mudharabah yang bermasalah dan prinsip kehati-hatian bank syari‟ah sebagai
kerangka pikir dapat dijelaskan dengan gambar sederhana di bawah ini:
Gambar 1.1 : Proses Prinsip Kehati-hatian Pembiayaan Mudharabah Pada Bank
Syari’ah
Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik
modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan
Pembiayaan Mudharabah
Bermasalah Lancar
Kurang Berlaku Prinsip Kehati-hatian
Screening Monitoring
dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari
kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si
pemilik modal.17
Persetujuan pembiayaan dilakukan melalui proses penilaian yang objektif
terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan baik
dari segi prinsip kehati-hatian (6C dan adanya penetapan BMPK/batas
maksimum penyaluran kredit baik untuk debitur kelompok maupun individu
yang sesuai dengan ketentuan BI No.31/61/KEP/DIR), screening dan
monitoring. Proses ini penting dilakukan untuk menghindari pembiayaan
bermasalah yang mana disebabkan oleh adanya moral hazard dan Asymmetric
information, pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit yang
dilakukan oleh pihak perbankan yang nantinya akan mewujudkan pembiayaan
lancar.
Pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji
mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo,
sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada
pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot.
Disamping itu, pembiayaan bermasalah itu sendiri muncul dikarenakan
kurang berlakunya prinsip kehati-hatian, screening, dan monitoring pada bank
syari‟ah. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa
bank atau lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan
usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal customer
17
Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005),
hlm.107
dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat
kepadanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga rnasyarakat/nasabah bersedia dan
tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.18
Serta, adanya penyaringan (screening) terhadap calon nasabah dan proyek
yang akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian. Kemudian,
terdapat tiga langkah monitoring yang dapat ditempuh bank menurut kasus
pembiayaan dan juga efisiensi biaya dan waktu yaitu pemantauan pembiayaan
secara administrative (on disk monitoring), pemantauan langsung ke lapangan
(on side monitoring). Memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan
(exception monitoring).
Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan prinsip kehati-hatian untuk
menangani permasalahan pembiayaan baik dari mendeteksi gejala awal
pembiayaan bermasalah dan melakukan analisis pembiayaan sebagai
penangkal pembiayaan bermasalah.
H. Metodologi Penelitian
Metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk
melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan19
. Jadi,
metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-
peraturan dalam penelitian.
18
www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03. 19
Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Cet II (Jakarta:Bumi Aksara,
1999), hlm. 1.
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Ditinjau dari tema pembahasan dalam penelitian ini tergolong pada
jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang
dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek
tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan
menyeluruh20
dengan menggunakan desain kualitatif. Dalam hal ini, yang
menjadi obyek penelitian adalah pembiayaan bermasalah yang terdapat
dalam skim mudharabah dan sahib al-mal (BPRS Bumi Rinjani Malang)
dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk
mencegah pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam mudharabah.
Adapun penelitian ini adalah penelitian kasus (case studies) yang
terjadi di BPRS Bumi Rinjani Malang, maka pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah eksplorasi dengan experience survey sebagai
teknik operasionalnya. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang
dilakukan untuk lebih memahami gejala atau permasalahan tertentu.21
Sedangkan penelitian ini berusaha untuk memahami dan menggali lebih
dalam sejauh mana BPRS Bumi Rinjani Malang bisa menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Sedangkan alasan
pemilihan metode experience survey adalah untuk mendapat data,
informasi maupun ide dari pihak yang telah memiliki pengalaman22
dalam
20
Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Sutau Pendekatan Praktek (Jakarta:PT. Rineka
Cipta, 1998), hlm. 11. 21
Irawan Sehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995),
hlm. 34. 22
D. Cooper dan Schindler, Business Research Method, 9th
edition, (New York: McGraw
Hill. Inc., 2006), hlm. 143.
bidang pencegahan pembiayaan bermasalah sehingga analisis
permasalahan menajdi lebih valid.
2. Obyek Penelitian
Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dimana penelitian bertujuan untuk melihat objek. Salah satu ciri dalam
penelitian kualitatif adalah peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci, dan
hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisir, namun lebih
mencari pemahaman mendalam dari objek yang akan diteliti.23
Dalam
jenis penelitian seperti ini jumlah obyek tidak dipermasalahkan dan ketika
sudah terdapat pengulangan jawaban terhadap berbagai jawaban yang
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka tidak perlu lagi
mencari respon lain untuk di wawancarai.24
Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara
purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat relevan
dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut
ciri-ciri yang spesifik dari pengelolah bank sebanyak 4 orang yang terdiri
dari manajer bank, direksi manajemen prinsip kehati-hatian, kepala bagian
pembiayaan, dan kepala unit yang berkaitan dengan pembiayaan
mudharabah. Namun demikian, jumlah informan sebagai sumber data
berubah sesuai dengan kondisi lapangan.25
23
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), hlm. 35. 24
Ibid., hlm. 225. 25
S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. VII (Jakarta:Bumi Aksara,
2006), hlm. 98.
3. Data dan Metode Pengumpulan Data
Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka diperlukan data
primer yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian atau
prudential banking di BPRS Bumi Rinjani Malang. Karena penelitian ini
merupakan studi kasus (case studies), maka data primer diperoleh dengan
teknik/metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.
a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan
secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti secara
sistematis,26
dalam hal ini mengobservasi tata cara perbankan (BPRS
Bumi Rinjani Malang) dalam memberikan pembiayaan mudharabah
pada calon nasabah terkait dengan prinsip prudential banking dalam
mencegah pembiayaan bermasalah.
b. Wawancara (in depth interview), yaitu metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan dan
yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Penentuan responden sebagi informan dipilih melalui
penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta
representatif dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Dalam hal
ini, kegiatan interview dilakukan dengan staf BPRS Bumi Rinjani
Malang yang menangani pembiayaan mudharabah, termasuk dengan
beberapa karyawan operasional yang secara langsung terkait dengan
26
Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2 (Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.
penanganan urusan pembiayaan tersebut. Data yang diperoleh dalam
wawancara ini adalah meliputi prosedur pembiayaan mudharabah,
prinsip prudential banking yang diterapkan BPRS Bumi Rinjani
Malang dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Sistem atau teknik
wawancara ini dilakukan dalam bentuk model wawancara yang tidak
terstruktur, yaitu berupa dialog atau tanya jawab yang dilakukan dalam
bentuk bebas (inguided interview). Hal ini dilakukan agar yang
diwawancarai tidak kaku dalam menjawab pertanyaan (rileks)
sehingga data-data dapat diperoleh semaksimal mungkin, akan tetapi
tidak menyimpang dari standar pertanyaan yang dibutuhkan dan lebih
diarahkan pada hal-hal yang menjadi objek permasalahan.
c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data ini juga dikenal dengan
penelitian dokumentasi (documentation research) yaitu
mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang
berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian),27
seperti dokumen-
dokumen atau arsip-arsip, baik itu berupa sejarah perbankan, visi dan
misi, dan sebagainya di BPRS Bumi Rinjani Malang.
Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi
informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data
internal maupun eksternal.28
Data sekunder diperoleh dari beberapa
referensi baik berupa buku, surat kabar, majalah, ataupun artikel atau
berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.
27
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 200. 28
Nur Indrintoro, Metodologi Penelitian Bisnis:Untuk Akuntansi dan manajemen
(Yogyakarta:BPFE, 2002), hlm.149.
4. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini ditentukan setelah proses penelitian
selesai dilakukan. Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan dalam
penelitian ini, maka diupayakan menjawab permasalahan penelitian ini,
yatu meliputi: (1) pembiayaan mudharabah yang bermasalah, (2) Prinsip
prudential banking: a). Screening, b). Monitoring.
Pembiayaan bermasalah mudharabah adalah posisi dimana debitur
mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk
yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau
sama sekali tidak ada pembayaran. Sedangkan prinsip kehati-hatian
merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan
dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan
prinsip kehati-hatian dengan mengenal customer yang terdiri dari 6 C,
screening (penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan
dibiayai), dan monitoring dalam rangka melindungi dana masyarakat
dengan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah mudharabah.
5. Instrumen Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif, sehingga
peneliti melakukan pengembangan instrument penelitian berupa pedoman
wawancara dan dokumentasi. Instrumen pedoman wawancara dan
dokumentasi dikembangkan berdasarkan pada kerangka teori yang
digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian.
Adapun pertanyaan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut:
1. Seberapa besar pembiayaan mudharabah yang bermasalah di BPRS
Bumi Rinjani Malang dan apa penyebab pembiayaan bermasalah
tersebut?
2. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian pada BPRS
Bumi Rinjani Malang dalam mengurangi pembiayaan mudharabah
yang bermasalah?
Dari dua pertanyaan utama tersebut kemudian dikembangkan
menjadi 14 (empat belas) pertanyaan sebagai pedoman wawancara dalam
penggalian data di lapangan.
6. Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.29
Sebagai
penelitian yang menggunakan metode deskriptif-analitis, maka penelitian
ini berusaha mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang
berhubungan dengan pokok permasalahan yang disertai dengan analisa
untuk memperoleh suatu kesimpulan.
Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu
gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat
penelitian dilakukan.30
Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang non
29
Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian agama: Pendekatan Multidisipliner,
(Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 185. 30
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 309-
310.
hipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan
hipotesis.31
I. Sistematika Pembahasan
Pada penelitian ini, ada empat pokok bahasan yang akan penulis bahas,
yaitu: Bagian pertama akan menguraikan pendahuluan yang merupakan
penjelasan tentang landasan dan mekanisme kerja dalam penelitian ini,
memuat latar belakang masalah yang memberikan dasar timbulnya masalah,
ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, landasan teori, metode penelitian, kajian pustaka, sistematika
pembahasan.
Bagian kedua adalah pembahasan tentang landasan teori prinsip
kehati-hatian secara umum, praktik prinsip kehati-hatian di BPRS Bumi
Rinjani Malang, proses pemberian pembiayaan, pencegahan pembiayaan
bermasalah dan berbagai permasalahan yang dihadapai dalam pembiayaan.
Bagian ketiga adalah membahas tentang perkembangan BPRS Bumi
Rinjani Malang, berisi profil dan perkembangan, prinsip operasional dan
produk-produk yang dikeluarkan, aplikasi prinsip kehati-hatian pada BPRS
Bumi Rinjani Malang. Kemudian membahas tentang perkembangan prinsip
kehati-hatian di BPRS Bumi Rinjani Malang serta proses pemberian
pembiayaan, dan pencegahan pembiayaan bermasalah.
31
Ibid., hlm. 245.
Bagian keempat adalah berisikan analisis prinsip kehati-hatian dalam
pencegahan pembiayaan bermasalah. Dimana akan menganalisis tentang
mekanisme pencegahan pembiayaan bermasalah yang dikaitkan dengan teori
prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah yang
berlaku di Indonesia secara umum dilihat dari ketentuan syari'ah.
Sedangkan bagian kelima adalah bagian penutup dari pembahasan
dalam penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas
pada bagian-bagian sebelumnya, dan saran dari penulis.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data dan
informasi yang diperoleh peneliti di lapangan selama masa penelitian dan
dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dipaparkan
sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian
ini, yaitu:
1. BPRS Bumi Rinjani Malang memiliki persentase pembiayaan
bermasalah selama tiga tahun yaitu sebesar 6,5 % dari total realisasi
pembiayaan tahun 2008, 7,83 % dari total realisasi pembiayaan tahun
2009, dan 3,23 % dari total realisasi pembiayaan tahun 2010.
2. Ada beberapa masalah terkait dengan pembiayaan bermasalah dalam
mudharabah yaitu masalah moral hazard dan asymmetric information
serta keengganan nasabah berbagi untung, yang kesemuanya itu terjadi
disebabkan seleksi longgar dan pengawasan yang rendah.
3. Efektivitas prinsip kehati-hatian pada BPRS Bumi Rinjani Malang
yang meliputi 6 C, prinsip mengenal nasabah, menerapkan incentive-
compatible constraints dan screening attribute, serta lebih
menekankan monitoring secara off-site, sedang on-site monitoring
dilakukan secara berkala. Serta, menerapkan BMPK pada penyaluran
pembiayaan kepada debitur kelompok maupun individu yang mana
sesuai dengan peraturan BI No.31/61/KEP/DIR. Untuk mengatasi
nasabah yang enggan berbagi untung, bank menetapkan system net
revenue sharing. Yang kesemuanya ini dilakukan secara efektif, hal ini
terlihat pada persentase NPF BPRS Bumi Rinjani Malang yang pada
tahun 2010 dibawah level persentase NPF BPRS secara nasional
B. Saran
1. BPRS Bumi Rinjani Malang seharusnya berusaha meningkatkan
pembiayaan mudharabah dan tidak terlalu mengandalkan murabahah
dengan tidak terlalu menghindari risiko (risk averse), serta mengurangi
pembiayaan kurang lancar pada pembiayaan mudharabah yang masih
tergolong tinggi.
2. BPRS Bumi Rinjani Malang diharapkan bisa lebih meningkatkan
seleksi dan pengawasan untuk mencegah pembiayaan bermasalah.
3. Seiring berjalannya waktu, BPRS Bumi Rinjani Malang dapat lebih
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencegah pembiayaan
bermasalah dan diharapkan Profit and Loss Sharing bisa benar-benar
diterapkan, bukan bertumpu pada sistem revenue sharing seperti yang
berjalan sekarang.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shaqi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj.
Abu Umar Basyir), Jakarta: Darul Haq, 2004.
Abdullah Alwi Haji Hassan, Sales and Contracts in Early Islamic Law, (New
Delhi: Kitab Bhavan, 1997).
Abdullah Saedd, Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba
and its Contemporari Interpretation (Leiden; New York; Brill, 1996).
Abraham L. Udovitch, Kerjasama Syariah (terj. Syafrudin Arif), Kediri: Wubah,
2008.
Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih Keuangan, (Jakarta:Raja Grafindo
Persada, 2004).
Andrew Fight, Credit Risk Management, (Oxford:Elsevier Butterworth, 2004).
Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan
Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat
terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang
”Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman,
BPHIN, Hotel Indonesia Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997.
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007).
Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Cet II (Jakarta:Bumi
Aksara, 1999).
Deregulasi Perbankan: Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam
http://www.Tempo.co.id/ang/min/01/52/utama3.htm
Disarikan dari Tim pegembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia,
Konsep Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah,(Jakarta :
Djembatan, 2001).
Hand Out-Training Financing 1, (Jakarta: Muamalat Institute).
http://budiraharjo.republika.co.id/2010/10/29/pembiayaan-bermasalah-bprs-
masih-tinggi.htm.
http://www.bisnis.com, KerProvLampung TwIII2008.pdf, (26 September 2010)
http://www.scribd.com/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-banking-Terhadap,
(21-08-2008)
Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi
Aksara, Jakarta, 2003.
Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya
Penyelesaian Kredit Bermasalah, cet. I, (Bandung: PT. Reflika Aditama,
2004).
Kasmir, Manajemen Perbankan, cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
Khadim al Haramain asy Syarifain. Al-qur’an dan Terjemahannya. Yayasan
Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur‟an.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:PT. remaja
Rosdakarya, 2003).
Liaquat ali Khan Niazi, Islamic law of contract, (Lahore: Research Cell, Dyal
Sing Trust Library, t.t.).
Lihat kumpulan fatwa DSN-MUI (2000-2007) Tentang Pembiayaan
Mudharabah, hlm. 22 dan bisa diakses di www.mui.or.id.
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, cet ke-II, (Jakarta: Ghalia, 2003).
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ed. Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN, 2005)
---------------, Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank
Syari’ah di Indonesia, disertasi (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2006).
Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance, (Great Britanian: John
Wiley & Son Ltd., 2007).
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta:
Gema Insani, 2001).
Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, (Karachi:Idaratul
Ma‟arif, 2000).
Mulhadi, Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Kerangka
UU Perbankan di Indonesia, Tesis, Pascasarjana USU, 2005
Munif Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, cet. II, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2002).
Muslihun Muslim, Fikih Ekonomi, (Mataram:LKIM IAIN Mataram), 2005.
Nur Indrintoro, Metodologi Penelitian Bisnis:Untuk Akuntansi dan manajemen
(Yogyakarta:BPFE, 2002).
Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Cet. I , (Jakarta, PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2004).
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2001).
Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah:Konsep dan Kasus, (Jakarta:PT.
Damar Mulia Pustaka, 2008).
S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. VII (Jakarta:Bumi Aksara,
2006).
St. Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perkindungan yang Seimbang
bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta:
Institute Bankir Indonesia, 1993).
----------------------, BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan
Perundang-undangan, Pidato Ilmiah dalam rangka Penerimaan Jabatan
Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR Surabaya tanggal
16 Desember 1996.
Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Sutau Pendekatan Praktek (Jakarta:PT.
Rineka Cipta, 1998).
Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta:Zikrul
Hakim, 2003.
Sunan Ibnu Majah, hadis no. 2280, Kitab Tijarah Bab Syirkah dan Mudharabah,
Maktabah Syamilah, DVD edition.
Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2 (Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi UGM, 1984).
Tahir Mansuri, Islamic Law of Contract and Business Transaction, (New Delhi:
Adam Publishers & Distributor, 2007).
Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, edisi
keempat, (Yogyakarta:BPFE, 2007).
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut banker Indonesia, Konsep, Produk
dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001).
Veithzal Rivai, Islamic Financial Management:Teori, Konsep, dan Aplikasi
Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan
Mahasiswa (Jakarta Utara : CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008).
------------------ dan Ariyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta:PT Bumi Aksara,
2010).
----------------- dan Andrian Permata V., Islamic Financial Management, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008).
Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
Wasilur Chair, Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank
Syari’ah Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, Bank
Tabungan Negara Syari’ah, dan Bank Syari’ah Populer), tesis
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak dipublikasikan.
Wawancara dengan Inta Kriyasaihim (Account Officer BPRS Bumi Rinjani
Malang) di BPRS Bumi Rinjani Malang tanggal 07 Februari 2011 pukul
15.45 WIB.
Wawancara dengan Mulyadi (Direktur BPRS Bumi Rinjani Malang) di BPRS
Rinjani Malang tanggal 07 Februari 2011 pukul 15.45 WIB.
www.majalah-pip.com/majalah2008/10/16/03.
www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03.
Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi
(Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006).
----------------, Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya,
Jurnal Hukum Bisnis, vol.11 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum
Bisnis, 2000).
Curriculum Vitae
Nama : Upia Rosmalinda, S.EI
Tempat Tanggal Lahir : Metro, 26 Desember 1986
Jenis Kelamin : Wanita
Hobi : Baca dan Nonton TV.
Alamat : Jl. Imam Bonjol B44 Komplek Pemda Lampung
Telephone : (0275) 43305, 087838454333
Nama Ayah : H.Drs. Mahmud Yunus Manaf
Nama Ibu : Hj. Naila Hasyim
Riwayat Pendidikan:
1. SDN 3 Metro Lulus Tahun 1998
2. MTSN Batang Hari Lulus Tahun 2001
3. SMKN 1 Metro Lulus Tahun 2004
4. STAIN Jurai Siwo Metro Lulus Tahun 2008
5. Pasca Sarjana UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Tahun 2011-
sekarang
Riwayat Organisasi
1. Redaktur UKPM KRONIKA STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2006
2. Anggota FLP (Forum Lingkar Pena) FLP Lampung
3. Pimpinan Redaksi UKM KRONIKA STAIN Jurai Siwo Metro Tahun
2006-2007
Riwayat Pekerjaan:
1. Dosen STAI Ma‟arif Lampung Tahun 2010- sekarang
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, 06 Maret 2011
Upia Rosmalinda, S.EI
Daftar wawancara:
A. Data Umum
1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya BPRS Kota Malang
2. Data persentase pembiayaan mudharabah yang lancar, kurang lancar,
diragukan, dan macet.
3. Struktur kepengurusan BPRS Kota Malang
4. Apa saja alasan yang mendasari BPRS Kota Malang memilih
pembiayaan mudharabah.
B. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)
1. Apakah masyarakat banyak yang tertarik dengan pembiayaan skim
mudharabah ini?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh mudharib (calon
nasabah) dalam pengambilan pembiayaan mudharabah?
3. Berapa lama jangka waktu mudharib dalam mengembalikan dana
yang telah dipinjamnya?
4. Apa saja yang mendasari perbankan dalam memberikan pembiayaan
dengan skim mudharabah ini?
5. Berapa persen pihak perbankan mengambil keuntungan dalam
pembiayaan ini?
6. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasilnya seperti apa, profit sharing
atau revenue sharing, mengapa?
7. Apakah pihak bank tidak mengalami kerugian atau terjadi pembiayaan
bermasalah dalam pembiayaan mudharabah ini?
8. Jika terjadi kerugian atau pembiayaan bermasalah, langkah apa yang
ditempuh oleh pihak bank?
9. Bagaimana menganalisa pembiayaan?
10. Prinsip kehati-hatian apa yang dipakai oleh BPRS Kota Malang terkait
analisa pembiayaan?
11. Langkah-langkah/kiat-kiat apa saja yang diterapkan oleh pihak bank
untuk mencegah pembiayaan bermasalah (dalam hal ini prinsip kehati-
hatiannya)?
C. Screening
1. Bisa diceritakan bagaimana prosedur pembiayaan dengan skim
mudharabah dilakukan?
2. Sektor atau jenis usaha/bisnis apa yang dibiayai dengan skim
mudharabah?
3. Prinsip kehati-hatian apa yangdipakai oleh BPRS Kota Malang
4. Langkah-langkah/kiat-kiat apa saja yang diterapkan oleh pihak bank
untuk mencegah pembiayaan bermasalah (dalam hal ini prinsip kehati-
hatiannya)?
5. Apa yang menjadi pertimbangan utama untuk merealisasikan
pembiayaan mudharabah?
6. Siapa atau unsur-unsur manajemen apa saja yang terlibat dalam proses
penilaian dan seleksi awal pembiayaan mudharabah?
7. Syarat apa saja yang harus dipenuhi mitra dalam mengajukan
permohonan pembiayaan mudharabah?
8. Jenis usaha dan alasan realisasi pembiayaan mudharabah.
D. Monitoring
1. Bagaimana sistem monitoring yang diterapkan pihak bank kepada
nasabah pembiayaan mudharabah?
2. Berapa kali monitoring dan control yang dilakukan pihak bank kepada
nasabah pembiayaan mudharabah?
3. Siapa yang memonitor ke lapangan (inspeksi on the spot)?
4. Adakah nasabah yang memberikan informasi tidak sesuai dengan
keadaan terkait dengan keuntungan?
5. Jikalau ada, bagaimana pihak bank mengatasi asymmetric information
ini?
E. Pembiayaan bermasalah mudharabah
1. Pembiayaan bermasalah apa yang terdapat di BPRS Kota Malang?
2. Risiko-risiko apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan
bermasalah dalam pembiayaan mudharabah?
3. Apakah ada resiko unik pada pembiayaan mudharabah di BPRS Kota
Malang?
4. Apa yang dilakukan manajemen bank apabila terjadi pembiayaan
bermasalah dalam mudharabah (penjadwalan ulang, penambahan
modal, menyita jaminan)?