7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 1/22
Lisa Oktavia Br Napitupulu
240110150057
Muhammad Wibangga
240110150058
Imam Fauzan
240110150059
Rizqi Fadilah Ahmad
240110150061
Khoirinnisa
240110150062
Tiara Putri Dwi Dayani
240110150063
Dwikie Arif Wicaksana
240110150060
TEP-A
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 2/22
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 3/22
DinamikaPelaksanaan
UUD 1945
Masa Awal
Kemerdekaa
n
Masa Orde
Lama
Masa Orde
Baru
Masa
Reformasi
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 4/22
PENYIMP NG N PENYIMP NG N
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 5/22
PENYIMPANGAN UUD PADA MASA AWAL
KEMERDEKAAN
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 6/22
1. MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No. X TAHUN 1945
KNIP (sebelum terbentuknya MPR dan DPR) diserahi
kekuasaan legislatif dan ikut mnetapkan GBHN.
menyimpang dari pasal IV aturan peralihan : sebelum MPR,
DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilakukan oleh
presiden dengan bantuan sebuah komite nasional .
jadi dengan maklumat presiden wakil presiden no. X tersebut
KNIP tidak hanya membantu tetapi bahkan mengganti tugas
yang semestinya dilakukan oleh presiden
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 7/22
2. MAKLUMAT PEMERINTAH 14 NOPEMBER 1945.
Perubahan susunan kabinet >> menetapkan Sutan Syahrir sesebagai perdana
menteri.
Penyimpangan : terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil ke
parlementer . Sejak saat itu menteri bertanggungjawab kepada Perdana
Menteri, bukan lagi kepada presiden, sedang perdana menteri
bertanggungjawab kepada badan perwakilan (KNIP). dengan demikian
presiden tidak lagi sebagai kepala kepala pemerintahan, tetapi hanya sebagai
kepala Negara.
berarti hal tersebut menyimpang dari ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 :
presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut uu.
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 8/22
PENYIMPANGAN UUD PADA MASA ORDE
LAMA
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 9/22
1. Presiden mengeluarkan produk legislatif yang semestinya berbentuk UU (harus ditetapkan dengan DPR), tetapik produk tersebut dibuat dalam bentuk penetapan presiden(tidak perlu persetujuan DPR). misalnya:
a. Penetapan presiden no. 1 tahun 1959 mengenai penetapan anggota DPR >> menyimpang dari pasal19 ayat 1 UUD 1945 : susunan DPR ditetapkan
dengan UU. (sebelum amandemen). b. Penetapan presiden no. 2 tahun 1959 menegenai
MPRS dan peraturan presiden no. 12 tahun 1960mengenai susunan MPRS >> menyimpang dari
pasal 2 ayat 1 UUD 1945 : sususnan MPRditetapkan dengan UU.
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 10/22
2. Keanggotaan lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPA) diangkat dengan
proses yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945. misalnya:
a. Jumlah anggota MPR ditetapkan presiden (penetapan presiden no. 1
tahun 1959 pasal 1 ayat 2) >> menyimpang dari UUD 1945 pasal 2 ayat1 (sebelum amandemen) : susunan anggota MPR, termasuk
jumlahnya, ditetapkan dengan UU . (artinya DPR dan presiden).
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota DPR dilakukan presiden
(penetapan presiden no. 3 dan 4 tahun 1960) >> menyimpang dari pasal
19 ayat 1 UUD 1945 1 (sebelum amandemen) : susunan DPRditetapkan dengan UU (artinya DPR bersama presiden).
c. Pengangkatan anggota DPA oleh presiden (penetapan pemerintah no. 3
tahun 1959 pasal 2) >> menyimpang dari pasal 16 ayat 1 UUD 1945
(sebelum amandemen) : sususnan anggota DPA ditetapkan dengan UU.
(artinya DPR bersama presiden).
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 11/22
3. Pimpinan MPR diangkat menjadi menteri, >> tidak
selaras dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 :
MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pasal 6ayat 2 UUD 1945 : presiden dan wakil presiden dipilih
oleh MPR, serta pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD 1945:
menteri sebagai pembantu presiden, diangkat dan
diberhentikan oleh presiden (sebelum amandemen).4. Pidato presiden tanggal 17 agustus 1959 oleh MPR
dijadikan GBHN (tap. MPR no. I/1960) >> tidak selaras
dengan pasal 3 UUD 1945: MPR menetapkan GBHN
(sebelum amandemen).
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 12/22
5. Hak budget DPR tidak berjalan karena presiden tidak
mengajukan APBN >> tidak selaras dengan pasal 23 ayat 1
UUD 1945 (sebelum amandemen) : APBN ditetapkan setiap
tahun dengan UU (artinya presiden bersama DPR).
6. Pembubaran DPR oleh presiden (penetapan presiden no.3
tahun 1960: isinya penghentian tugas dan pekerjaan DPR) >>
bertentangan dengan jiwa pasal 5, 19, 20, 21, 22, dan 23 UUD
1945, juga penjelasan UUD 1945: mengenai sistem pemerintahan Negara. (sebelum amandemen).
7. Pengangkatan presiden seumur hidup (TAP MPRS no. IV tahun
1964) >> bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945: masa
jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali.(sebelum amandemen).
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 13/22
PENYIMPANGAN UUD PADA MASA ORDE
BARU
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 14/22
1. Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DAN
DPRD (UU. no. 16 tahun 1969, UU. 4 tahun
1975, dan uu, no. 2 tahun 1980) >> secara
substansial tidak selaras dengan jiwa UUD 1945
yang berprinsip dan menjunjung kedaulatan
rakyat , karena uu tersebut mengatur
pengangkatan untuk anggota DPR (sekaligus
anggota MPR) dan DPRD tidak melalui pemilu.
(sebelum amandemen).
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 15/22
2. Kesepakatan MPR untuk tidak mengubah UUD 1945 dan
jika dilakukan perubahan harus melalui referendum
(ketetapan MPR no. i tahun 1983: mengenai tatatertibMPR) >> bertentangan dengan pasal 37 UUD 1945 :
kewenangan MPR mengubah UUD.
3. Referendum untuk mengubah UUD 1945 (ketetapan MPR
no. IV tahun 1983 dan UU. no. 5 tahun 1985 keduanyamengenai referendum untuk mengubah UUD 1945) >>
bertentangan dengan pasal 37 UUD 1945 : kewenangan
MPR mengubah uud .
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 16/22
4. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan
suara mufakat dan calonnya tunggal (selama orde baru
belum pernah ada calon presiden dan wakil presidenlebih dari satu) >> tidak selaras dengan esensi pasal 6
ayat 2: presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR
dengan suara terbanyak (sebelum amandemen).
5. Masa jabatan presiden selama 32 tahun (1966-1998)>> tidak selaras dengan esensi pasal 7 UUD 1945
(sebelum amandemen) : presiden dan wakil presiden
memegang jabatan selama 5 tahun dan susudahnya
dapat dipilih kembali.
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 17/22
PENYIMPANGAN UUD PADA MASA ORDE
REFORMASI
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 18/22
Berbagai penyimpangan telah terjadi selama era Reformasi, antara lain:
a. Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa,sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat
jatuhnya Presiden Soeharto. b. Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan
pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.
c. Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang
berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “BruneiGate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karenadianggap melanggar haluan negara.
d. Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupunMegawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua,Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.
e. Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN,kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi,
pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utangdomestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 19/22
Salah satu dampak dari penyimpangan terhadap UUD 1945adalah mengakibatkan terjadinya perubahan (amandemen )
terhadap UUD 1945:
UUD 1945 bersifat sementara
Pasal-Pasal UUD 1945 terlalu “luwes”
UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada presiden
DAMPAK DARI PENYIMPANGAN UUD 1945
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 20/22
Dalam menanggulangi penyimpangan terhadap UUD1945,pemerintah melakukan amandemen atau perubahanterhadap UUD 45. Dengan maksud untuk menyempurnakan ataumenselerasikan terhadap kondisi negara kita. Dan hal tentang
perubahan pernah dijelaskan oleh Bung Karno pada tanggal 18agustus 1945. Adapun tujuan dari perubahan UUD 1945 adalahsebagai berikut:
Meletakkan dasar bagi perwujudan Indonesia Baru yang berdiritegak di atas keseimbangan nilai-nilai moral /agama dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.
Mewujudkan sebuah kemakmuran yang berkeadilan bagi bangsaIndonesia dengan berdasar pada kesederajatan dan persamaan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Menciptakan sebuah Indonesia baru yang demokratis danIndonesia yang menghargai serta mengakui hak azasi manusia
bagi warganya.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENAGGULANGI
PENYIMPANGAN UUD 1945
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 21/22
Mewujudkan aturan main kehidupan bernegara yang lebih baik
dengan penekanan pada:
a. Pembagian kekuasaan (distibution of power) yang lebih tegas di
antara lembaga-lembaga negara yang ada serta menghilangkan
adanya executive heavy seperti yang terdapat pada UUD
terdahulu.
b. Pemberian atribusi kewenangan yang jelas pada lembaga tertinggi
dan lembaga tinggi negara.
c. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang jelas
terhadap hak asasi manusia.
d. Menghindari adanya interpretasi ganda dalam pasal-pasal UUD
7/23/2019 Presentation1 Pkn 2 Studikasus
http://slidepdf.com/reader/full/presentation1-pkn-2-studikasus 22/22
TERIMA KASIH