KONSEPSI DEMOKRASI DAN KORUPSI DI INDONESIA
•DINDA PERMATA SARI HARAHAP
•HERMILA SARI•LUTHFIA YURIANDINA YULSAM
•RAHMI INDAH PUTRI•RIZA PRIMA SARI
DEMOKRASI
Bahasa yunani “democratos” gabungan dari kata “demos = rakyat” , “cratos = kekuasaan atau kedaulatan”.Makna pemerintahan :
dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for people).
Bentuk-bentuk
Demokrasi
Demokrasi Perwakilan
Demokrasi Langsung
Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam
menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya
sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh
langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.
Demokrasi Perwakilan
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih
perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan
pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.
prinsip-prinsip demokrasi adalah: a. Kedaulatan rakyat;b. Pemerintahanc. Kekuasaan mayoritas;d. Hak-hak minoritas;e. Jaminan hak asasi manusia;f. Pemilihan yang bebas dan jujur;g. Persamaan di depan hukum;h. Proses hukum yang wajar;i. Pembatasan pmrintah scra konstitusional;j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
dua asas pokok demokrasi, yaitu:
a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; danb. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.
Ciri-ciri pemerintahan demokratis
Adanya pengakuanAdanya persamaan hakAdanya lembaga peradilan Adanya pemilihan umum Adanya pers Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan Adanya pemilihan umum yang bebasAdanya kebebasan
Tindak Pidana Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere =
busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah
perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang
secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya
mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
1. perbuatan melawan hukum;2. penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan, atau sarana;3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
korporasi;4. merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
Pemberantasan korupsi di Indonesia
Orde Lama Orde Baru
Reformasi
Recommended