KEDUDUKAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Seminar Skripsi
Oleh:
Ahluddin Saiful Ahmad
E1A005335
Rechstaat
Negara Hukum
Rule of Law
Rechstaat:
Hukum adalah hukum tertulis
Bersumber dari tradisi hukum negara-
negara Eropa Kontinental
Rule Of Law
Berkembang dalam tradisi hukum negara-
negara Anglo Saxon
Mengembangkan hukum tak tertulis
Hukum diperlukan bagi proses perubahanterutama dalam proses perubahan yang hendak dilakukan dengan teratur dantertib.
Dalam Implementasi Negara hukum UU berfungsi sebagai alat untuk mencapaitujuan Negara
Tujuan Negara Indonesia BerdasarkanUUD 1945
Melindungi segenap bangsa dan tumpahdarah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertibandunia, berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial.
Hierarki Perundang-
UndanganUUD 1945
UU/Perpu
PeraturanPemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Sebelum dibentuk UU 10 Tahun 2004 Prolegnas tidak mempunyai dasar hukumyang kuat dalam pembentukan UU
Setelah dibentuknya UU 10 Tahun 2004 kedudukan Prolegnas menjadi lebih jelasdengan memasukkan ketentuanProlegnas di dalam UU tersebut
Tidak sedikit kalangan yang menganggapbahwa dengan Prolegnas pembentukanUU hanya untuk mengejar target
Pembangunan Hukum menjadi salah satuprioritas pembangunan nasional sebagaiakibat dari perubahan UUD 1945
Perencanaan yang baik akan mendorongterwujudnya pembangunan hukumnasional yang berkualitas
Politik Hukum yang memuat rencanapembangunan materi hukum pada saatini termuat dalam Prolegnas
Bagaimana kedudukan kedudukan Prolegnasdalam pembentukan UU berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004?
Bagaimana peran Prolegnas dalampembangunan hukum nasional?
KEDUDUKAN PROLEGNASDALAM PEMBENTUKANUNDANG-UNDANG
Tahapan Pembentukan Undang-
Undang
Tahap Persiapan Pembentukan
Undang-Undang
Tahap Pembahasan Rancangan
Undang-Undang
Tahap Pengesahan Rancangan
Undang-Undang menjadi Undang-
Undang
Tahap Persiapan Pembentukan Undang-
Undang
(Pasal 17-23 UU No 10 Tahun 2004)
RUU baik dari DPR, Presiden maupun
DPD disusun berdasarkan Prolegnas.
Dalam keadaan tertentu DPR atau
Presiden dapat mengajukan RUU di
luar Prolegnas
Apabila RUU yang diajukan Pesiden
dalam satu masa sidang mengatur
mengenai materi yang sama dengan
RUU dari DPR, maka yang dibahas
adalah RUU dari DPR.
Tahap Pembahasan RUU
(Pasal 32-36 UU No 10 Tahun
2004) Pembahasan RUU dilaksanakan di
DPR oleh DPR bersama-sama
dengan Pressiden atau Menteri yang
tugasnya berkaitan dengan materi
RUU yang dibahas
Pembahasan RUU dilakukan melalui
tingkat-tingkat pembicaraan
Tahap Pengesahan RUU
(Pasal 37dan Pasal 38 UU No 10 Tahun
2004) RUU yang telah dibahas dan telah
disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden kemudian disampaikan oleh
pimpinan DPR kepada Presiden untuk
disahkan menjadi Undang-Undang.
Prolegnas dalam pembentukan
UU: Prolegnas merupakan suatu proses
yang berlangsung pada saat pra-
pembentukan UU
RUU disusun berdasarkan Prolegnas
(Pasal 17 ayat (1) UU No. 10 Tahun
2004)
Tujuan Prolegnas:
Mencegah kesemrawutanperencanaan dan pembuatan undang-undang.
Membatasi pembentuk undang-undang untuk mengusulkanrancangan undang-undang secaratiba-tiba tanpa kajian mendalamterlebih dahulu.
Mencegah pengajuan rancangan-undang yang hanya berdasarkankepentingan politik dan tidak memihakkepada rakyat secara tiba-tiba.
Prolegnas berkedudukan sebagaidasar pengajuan RUU dalam
pembentukan UU
PERAN PROLEGNAS
DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL
Pembangunan nasional merupakan
suatu kebijaksanaan yang bersifat
nasional dalam bentuk pembangunan
di bidang hukum.
Pembangunan Hukum Nasional
merupakan salah satu agenda dalam
Rencana Pembangunan Nasional
2005-2025 (UU No 17 Tahun 2007)
Pembangunan hukum harus
berlandaskan pada pembangunan
sistem hukum nasional.
Pembangunan hukum harus
dilaksanankan secara sistematis
Pembentukan UU merupakan salah
satu unsur penting dalam
pembangunan hukum nasional di
samping unsur-unsur yang lain.
Prolegnas sebagai bagian dari
pembangunan hukum nasional berperan
sebagai instrumen perencanaan
pembentukan peraturan perundang-
undangan
Er is geen kunst, die men bij ons
minder verstaat en de kunst van
wetgeving(Opzoomer :1873)
Recommended