Modul ke:
Fakultas
Program Studi
PERPAJAKANPENGANTAR PERPAJAKAN
Riaty Handayani, SE., M.Ak.Ekonomi dan Bisnis
Manajemenwww.mercubuana.ac.id
Pengertian PAJAK
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H
Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum
(Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990:5)
Pengertian Pajak
Prof.Dr.P.J.A.Adriani
Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan dengan tidak mendapatprestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dangunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugasnegara untuk menyelenggarakan pemerintahan
Diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo 1991:2)
Prof. Edwin R. A. Seligman
“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the
expenses incurred in the common interest of all, without reference to
special benefit conferred.”
Pengertian Pajak
Dalam buku Essay in Taxation yang diterbitkan di Amerika
Definisi Pajak
• Dipungut berdasarkan undang-undang• Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi• Dipungut negara baik pemerintah pusat
dan daerah• Diperuntukkan pengeluaran pemerintah
public investment• Mempunyai tujuan lain reguler
PERPAJAKAN DI INDONESIA
Reformasi Perpajakan 1983(dilandasi falsafah Pancasila & UUD1945)
Reformasi Perpajakan 1983(dilandasi falsafah Pancasila & UUD1945)
Official Assessment System
Menghitung Pajak Sendiri (MPS)Menghitung Pajak Orang (MPO)Menghitung Pajak Sendiri (MPS)Menghitung Pajak Orang (MPO)
UU No. 8 Tahun 1967 PP No.11 Tahun 1967UU No. 8 Tahun 1967 PP No.11 Tahun 1967
Self Assessment System
Menjunjung tinggi hak WN Kewajiban perpajakan sbg
kewajiban kenegaraan
PERPAJAKAN DI INDONESIA
Self Assessment System
Official Assessment System1983
1983
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak.
Wajib pajak bersifat pasif.
Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
Wajib pajak aktif.
Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.
Sistem Pemungutan Pajak
Withholding system
kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak
PERBEDAAN PAJAK
RETRIBUSIMendapat kontraprestasilangsung
Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan3. Pemungutannya dilakukan oleh negara4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum5. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.
Contoh : karcis masuk terminal, pembay uang kuliah.
UU No.28 thn 2009
ttg Pajak Daerah & Retribusi Daerah
PERBEDAAN PAJAK
SUMBANGANYang mendapatmanfaat penerimasumbangan
Sumbangan tidak diartikan untuk kepentinganpengeluaran2 yang dikelola oleh pemerintah,tetapidilakulan oleh dan untuk kepentingan sekelompokmasyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukumpungutannya tidak berdasarkan UU serta unsurpelaksanaannyapun tidak adaSumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapilebih bersifat gotong royong.Contoh : sumbangan bencana alam
Fungsi Pajak
Budgeter sumber penerimaan utama(Penerimaan) dimasukkan dlm APBN
Reguler Alat utk mengatur sosial ekonomi.(mengatur) PPnBM,
pajak yg lebih tinggi thd Minimun kerasPPh pengusaha kecil lebih rendah
Dasar Pemungutan pajakAzas Menurut Falsafah Hukum
Teori Asuransi (melindungi)Teori KepentinganTeori Gaya pikulTeori BaktiTeori azas daya beli
Azas yuridisHukum pajak harus
memberikan jaminan hukumUU 23A Amandemen
UUD 1945
Azas ekonomiNegara perekonomianmeningkat. Pajak tidakmenghambat ekonomi
Azas untuk memungutAzas tempat tinggalAzas kebangsaanAzas sumber
Stelsel :1. Fiktif2. Riil3. Campuran
STELSEL ( CARA) PEMUNGUTAN PAJAK
1. STELSEL ANGGAPAN (Fiktif)• Besarnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan
pada suatu anggapan yang diatur oleh UU. • Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama
dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
• PPh ps 25
STELSEL ( CARA) PEMUNGUTAN PAJAK
STELSEL ( CARA) PEMUNGUTAN PAJAK
2. STELSEL NYATA (Riil Stelsel)• Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan
yang sebenarnya dari waijb pajak. • Pemungutan pajak dilakukan pada akhir tahun
pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui.
PPh ps 21, 23
3. STELSEL CAMPURAN• Pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel
anggapan (Fiktif)• Besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak.
• Tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila pajak yang dibayarkan kurang, maka wp harus menambahnya, kebalikannya bila dibayarkan berlebih maka wp berhak untuk mengambil kelebihan tsb.
• PPh ps 29
3. STELSEL CAMPURAN• Pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel
anggapan (Fiktif)• Besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak.
• Tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila pajak yang dibayarkan kurang, maka wp harus menambahnya, kebalikannya bila dibayarkan berlebih maka wp berhak untuk mengambil kelebihan tsb.
• PPh ps 29
CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK
Asas Pemungutan Pajak• Asas Domisili (asas tempat tinggal) :
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya.
• Asas Sumber : – Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan
yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
• Asas Kebangsaan :– Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan
suatu negara
Sistem Pemungutan Pajaka. Official Assessment System• Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang
kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. SKP, PBB
• Ciri-ciri:• 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak
terutang ada pada fiskus.• 2) Wajib Pajak bersifat pasif• 3) Utang pajak timbul telah dikeluarkan surat
ketetapan pajak oleh fiskus
b. Self Assesment System• Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. PPh tahunan
• Ciri-ciri:• 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak
sendiri.• 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang• 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
Sistem Pemungutan Pajak
c. With Holding SystemSuatu pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. PPh 21, 23Ciri-ciri:Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan WP.
HUKUM PAJAK
Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah
sebagai pemungut pajak dan rakyatsebagai pembayar pajak.
Metode Penafsiran Hukum Pajak
1. Penafsiran Tata Bahasa atau Gramatika (Taalkundig)• Penafsiran tata bahasa adalah cara penafsiran
berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan, dengan berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain, dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang.
2. Penafsiran Otentik• Penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-
undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut
Metode Penafsiran Hukum Pajak3. Penafsiran Historis• Penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada
sejarah dibuatnya suatu undang-undang. 4. Penafsiran Sistematik• Penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal dengan
pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain.
5. Penafsiran Sosilogis (Teleologis)• Penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang
yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.
6. Penafsiran Perbandingan• Penafsiran dengan membandingkan antara
ketentuan hukum yang lama dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, atau ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum asing.
7. Penafsiran Doktriner• Penafsiran dengan cara mengambil pendapat dari
para ahli, khususnya ahli-ahli perpajakan dalam buku-buku karyanya
Metode Penafsiran Hukum Pajak
8. Penafsiran Analogis• Ada kalanya terjadi suatu kekosongan atau kevakuman
hukum. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh Hakim dengan penafsiran analogis atau penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang.
9. Penafsiran A Contrario,• Penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang
yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam pasal undang.
Metode Penafsiran Hukum Pajak
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK MATERIAL
Mengatur tentang obyekpajak, subyek pajak,
besar pajak yang dikenakan, timbul danhapusnya utang pajakdan hubungan hukum
antara pemerintah(fiskus) dan WP
UU PPh dan UU PPN
HUKUM PAJAK FORMALTata cara untuk
mewujudkan hukummaterial menjadi
kenyataan. 1.Tata cara penetapan
utang pajak2.hak2 fiskus u mengawasi
WP3.Kewajiban WP
UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
Hukum PerdataMencari dasarkemungkinanpemungutan ataskejadian,keadaan danperbuatan hukum yang bergerak dalamlingkungan perdata
Hukum PidanaAdanya sanksi ataskealpaan dankesengajaanterhadap WP yang melanggarperaturan
Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)
Karena kealpaanTidak menyampaikan SPT; atauMenyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehinggadapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .
Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau dendapaling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar.
Ilustrasi Ketentuan Pidana:(Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)
Kesalahan DisengajaTidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atauTidak menyampaikan SPT; atauMenyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benaratau tidak lengkap; atauMenolak untuk dilakukan pemeriksaan; atauMenolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumenlain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atauTidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidakmemperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan ataudokumen lainnya; atauTidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak ataukurang dibayar.
PERLAWANAN TERHADAP PAJAK1.Perlawanan Pasif• Masyarakat enggan membayar pajak,karena:• a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat• b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat• c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik2.Perlawanan Aktif• Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya:
• a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU
• b.Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar UU (menggelapkan pajak)
JENIS PAJAK
PAJAK LANGSUNG
PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN
PPh
PAJAK TIDAK LANGSUNG
PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN
PPN
MENURUT SIFATNYA
MENURUT SASARAN / OBYEKNYA
PAJAK SUBYEKTIF
BERDASARKAN SUBYEK, BARU DICARI OBYEKNYA
PPh
PAJAK OBYEKTIF
BERDASARKAN OBYEK, BARU DICARI SUBYEKNYA
PPN, PPnBM
JENIS PAJAK
MENURUT PEMUNGUTANNYA
PAJAK PUSAT
PPh,PPN PPnBM, PBB, Bea Materai
PAJAK DAERAH
Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak RumahMakan/Restorandan HotelPBB P2
JENIS PAJAK
TARIF PAJAK
PRESENTASE TARIF1. MARGINAL : Presentase berlaku utk suatu kenaikan dsr
pengenaan pjk)2. EFEKTIF : Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau
harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu
STRUKTUR TARIF1. PROPORSIONAL/SEBANDING (PPN)2. TETAP (materai)3. DEGRESIF4. PROGRESIF :
progresif progresifprogresif tetapProgresif degresif
TARIF PAJAK
1. PROPORSIONAL/SEBANDING (PPN)• Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
• Contoh: PPN 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak
• Tarif TETAP• Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang tetap. Contoh :materai
3.Tarif Degresif • Persentase tarif pajak yang semakin menurun bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar4. Tarif Progresif • Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 UU PPh, utk Wajib Pajak Orang Pribadi
TARIF PAJAK
HUTANG PAJAKSaat timbul hutang pajak
– Materiil : saat diberlakukannya UU (self assesment)– Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus (SKP) (official
assesment system)Hapusnya Hutang Pajak • 1.Pembayaran : Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak
akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara
• 2.Kompensasi : Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak
• 3.Daluwarsa : Telah melampaui waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak/tahun pajak yang bersangkutan.
• Pembebasan/Penghapusan
SEKIANSEMOGA BERMANFAAT
Riaty Handayani, SE,M.AK