LEMBARAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
SERI D NOMOR 2 TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
WALIKOTA TANJUNGPINANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa perangkat daerah yang berbentuk Badan keberadaannya sangat
diperlukan guna menunjang jalannya roda pemerintahan Kota
Tanjungpinang dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b di atas perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Kota Tanjungpinang dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) ; sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tenta ng perubahan
Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 77) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 108, Ta mbahan
Lembaran Negara Nomor 1643) ;
2
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang -
undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara tahun 1958 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
1646) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Nomor 2041 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 );
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3848 ) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tanjungpinang ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4112 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembar an
Negara Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
4018 ); sebagaimana telah diubah den gan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pem berhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang -undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANGPEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpina ng yang
terdiri dari Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab kepada Wali kota dan membantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
4
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretar is Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Badan Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang yang
merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah.
8. Kepala Badan adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Kota
Tanjungpinang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan
kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
11. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan
Daerah Kota Tanjungpinang.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Badan Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur
pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di bidangnya.
5
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
BAB IV
ORGANISASI BADAN DAERAH
Pasal 5
(1) Badan Daerah sebagai unsur pelak sana tugas tertentu Pemerintah
Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang;
2. Badan Pengawas Kota Tanjungpinang;
3.Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Tanjungpinang.
(2) Susunan Organisasi Badan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
2. Bagian Tata Usaha membawahi sejumlah Sub Bagian;
3. Bidang membawahi sejumlah Sub Bidang;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi masing -
masing Badan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Daerah ini.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
Badan Daerah sesuai dengan kebutuhan.
6
(2) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (2)
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk
Walikota.
(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.
BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANDALAM JABATAN
Pasal 7
(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah
memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesu ai
dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh
Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi
teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompo k Jabatan
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas
pelimpahan wewenang Walikota berdasarkan usul Kepala Badan.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di
lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi di lingkungan masing -masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing -masing.
7
Pasal 9
Setiap Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya masing -masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
Setiap Kepala Badan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
Pasal 11
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk,
bertanggung jawab kepada atasan masing -masing dan menyiapkan laporan
berkala pada waktunya.
Pasal 12
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.
Pasal 13
Dalam penyampaian laporan kepada Walikota, tembusan laporan disampaikan
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempuny ai hubungan
kerja.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14
Pembiayaan Badan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, subsidi atau bantuan lain yang sah.
8
BAB IX
ESELON
Pasal 15
Eselon Pejabat di lingkungan Badan Daerah adalah sebag ai berikut :
a. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b.
b. Kepala Bagian, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a.
c. Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
Rincian uraian tugas dan jabatan masing-masing Organisasi Bagian, Bidang,
Sub Bagian dan Sub Bidang, Badan Daerah diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar an Daerah Kota
Tanjungpinang.
9
Ditetapkan di Tanjungpinangpada tanggal 8 Mei 2003
WALIKOTA TANJUNGPINANG
dto
Hj. SURYATATI A. MANANDiundangkan di Tanjungpinangpada tanggal 8 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAHKOTA TANJUNGPINANG
dto
H. AZHAR SYAM
LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 NOMOR 3SERI D NOMOR 2
10
Lampiran I : Peraturan Daerah Kota TanjungpinangNomor : 3 Tahun 2003Tanggal : 8 Mei 2003
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH KOTA TANJUNGPINANG
Pasal 1
KEDUDUKAN
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang selanjutnya disebut
BAPPEDA Kota Tanjungpinang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang perencanaan.
(2) BAPPEDA Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 2
TUGAS
BAPPEDA Kota Tanjungpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pasal 3
FUNGSI
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPPEDA Kota
Tanjungpinang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah;
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal 4
11
KEWENANGAN
Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BAPPEDA Kota
Tanjungpinang mempunyai kewenangan :
a. menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan jan gka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek;
b. menyusun program dan kegiatan tahunan Daerah sebagai pelaksanaan dari perencanaan
tersebut yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Tanjungpinang dan oleh sumber -sumber dana lainnya;
c. melakukan koordinasi perencanaan terhadap Dinas -dinas atau Instansi dalam Pemerintah
Daerah Kota Tanjungpinang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota
Tanjungpinang bersama DPRD, Bagain Keuangan SETDA dan Dispenda dibawah
koordinasi Sekretaris Daerah;
e. melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan Daerah;
f. melaksanakan kegiatan pengendalian dengan melakukan monitoring dan evaluasi
pembangunan serta melaporkan hasilnya kepada Walikota;
g. melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat koordinasi lintas sektor dan lintas
instansi;
h. melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka perencanaan dan pengendalian sesuai dengan
petunjuk Walikota.
Pasal 5
SUSUNAN ORGANISASI
(1) Susunan Organisasi BAPPEDA Kot a Tanjungpinang terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Pendataan, Pengendalian dan Penelitian;
c. Bidang Perencanaan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, membawahi :
1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha;
12
2) Sub Bidang Sumber Daya Alam.
d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahi :
1) Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kesehatan Pelayanan
Sosial dan Olah Raga;
2) Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemer intahan, Hukum dan Informasi.
e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, membawahi :
1) Sub Bidang Perhubungan Pos dan Telekomunikasi;
2) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Lingkungan Hidup Pemukiman dan
Pengembangan Wilayah.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.
WALIKOTA TANJUNGPINANG
dto
Hj. SURYATATI A. MANAN
SEKRETARIS DAERAHKOTA TANJUNGPINANG
dto
H. AZHAR SYAM
KEPALA
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BAGIANTATA USAHA
SUB BAGIAN KEUANGANDAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANPENDATAAN,
PENGENDALIAN DANPENELITIAN
BIDANGPERENCANAAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI RAKYAT
BIDANGPERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
BIDANGPERENCANAAN
SUB BIDANGPEMERINTAHANDAN AGRARIA
SUB BIDANGORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BIDANGPEMBANGUNAN
PROYEK/PROGRAMDAN KESSOS
SUB BIDANGPENGELOLAAN
KEUANGAN DANEKONOMI
SUB BIDANGPENGADAAN,
PERLENGKAPAN,PERALATAN DANINVENTARISASI
BARANG
SUB BIDANGKEKAYAAN
DAERAH DANPERHITUNGAN/PENGHAPUSAN
Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 3 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA TANJUNGPINANG
WALIKOTA TANJUNGPINANG
dto
Hj. SURYATATI A. MANAN
SEKRETARIS DAERAHKOTA TANJUNGPINANG
dto
H. AZHAR SYAM
13
Lampiran II : Peraturan Daerah Kota TanjungpinangNomor : 3 Tahun 2003Tanggal : 8 Mei 2003
ORGANISASI BADAN PENGAWASKOTA TANJUNGPINANG
Pasal 1
KEDUDUKAN
(1) Badan Pengawas Kota Tanjungpinang adalah Unsur Pel aksana Pemerintah Daerah di bidang
Pengawasan.
(2) Badan Pengawas Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Penetapan Kepala Badan beserta Personil dan Esseloneri ng Jabatan Struktural maupun
Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang -undangan yang
berlaku.
Pasal 2
TUGAS
Badan Pengawas Kota Tanjungpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.
Pasal 3
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Badan Pengawas Kota
Tanjungpinang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pengawasan.
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14
Pasal 4
KEWENANGAN
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pengawas Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai b erikut
:
a. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Kota yang
meliputi Pemerintahan Umum / Dearah, Agraria, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan,
Kepegawaian Badan Usaha Daerah, Pembangunan, Kesatuan Bangsa, Perlindungan
Masyarakat / Kesejahteraan Sosial Pelayanan Umum dan Lain - lain.
b. Pengujian dan Penilaian atas Keben aran Laporan dari tugas Perangkat Daerah.
c. Pengusutan mengenai Kebenaran atau Pengaduan tentang Hambatan, Penyimpangan atau
Penyalahgunaan Tugas Perangkat Daerah.
d. Pembinaan Tenaga Fungsional Pengawasan dilingkungan Badan Pengawas Daerah Kota
Tanjungpinang.
Pasal 5
SUSUNAN ORGANISASI
(1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Kota Tanjungpinang terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Laporan.
c. Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria, membawahi :
1) Sub Bidang Pemerintahan dan Agraria.
2) Sub Bidang Organisasi dan Kepegawaian.
d. Bidang Pembangunan, Keuangan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
1) Sub Bidang Pembangunan, Proyek / Program dan Kesejah teraan Sosial.
2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi.
e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah, membawahi :
15
1) Sub Bidang Pengadaan Perlengkapan, Peralatan dan Inventarisasi Barang.
2) Sub Bidang Kekayaan Daerah dan Perhitungan / Penghapus an.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
WALIKOTA TANJUNGPINANG
dto
Hj. SURYATATI A. MANAN
SEKRETARIS DAERAHKOTA TANJUNGPINANG
dto
H. AZHAR SYAM
16
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADANPENGAWAS KOTA TANJUNGPINANG
KEPALA
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BAGIANTATA USAHA
SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANPENYUSUNAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN LAPORAN
BIDANGPEMERINTAHAN, APARATUR DAN
AGRARIA
BIDANGPEMBANGUNAN, KEUANGAN, EKONOMI
DANKESEJAHTERAAN SOSIAL
BIDANGPERLENGKAPAN, PERALATAN
DAN KEKAYAAN DAERAH
SUB BIDANGPEMERINTAHANDAN AGRARIA
SUB BIDANGORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BIDANGPEMBANGUNAN
PROYEK/PROGRAMDAN KESSOS
SUB BIDANGPENGELOLAAN
KEUANGAN DANEKONOMI
SUB BIDANGPENGADAAN,
PERLENGKAPAN,PERALATAN DANINVENTARISASI
BARANG
SUB BIDANGKEKAYAAN
DAERAH DANPERHITUNGAN/PENGHAPUSAN
WALIKOTA TANJUNGPINANG
dto
Hj. SURYATATI A. MANAN
Lampiran II.1 : Peraturan Daerah Kota TanjungpinangNomor : 3 Tahun 2003Tanggal : 8 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAHKOTA TANJUNGPINANG
dto
H. AZHAR SYAM
16
Lampiran III : Peraturan Daerah Kota TanjungpinangNomor : 3 Tahun 2003Tanggal : 8 Mei 2003
ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGANDAERAH KOTA TANJUNGPINANG
Pasal 1
KEDUDUKAN
(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya
disingkat BAPEDALDA Kota adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Daerah.
(2) BAPEDALDA Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 2
TUGAS
BAPEDALDA Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pengendalian
Dampak Lingkungan serta tugas – tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah
Daerah.
Pasal 3
F U N G S I
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, BAPEDALDA Kota mempunyai fungsi :
a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti Pencegahan dan Penanggulangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;
b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan – kegiatan Pencemaran dan kerusakan
lingkungan serta Pengawasan Pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL );
c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ;
d. Penerapan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RKL ) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Pengendalian teknis AMDAL ;
e. Penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan ;
f. Penyuluhan dan Peningkatan peran serta masyarakat ;
17
g. Melakukan urusan kelestarian ;
h. Pelaksanaan tugas lain yang berkenaan pengendalian dampak lingkungan yang diberikan
oleh Walikota.
Pasal 4
KEWENANGAN
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BAPEDALDA Kota
mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran,
kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
b. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan
lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas,
pengendalian dampak lingkungan;
d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan
lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan ;
f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan ;
g. Melakukan tugas-tugas kesekretariatan.
Pasal 5
SUSUNAN ORGANISASI
(1) Organisasi BAPEDALDA Kota terdiri dari :
a. Kepala Badan ;
b. Bagian Tata Usaha membawahi ;
1) Sub Bagian Program dan Umum.
2) Sub Bagian Hukum
c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi :
1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian kerusakan / pencemaran Lingkungan ;
2) Sub Bidang Perizinan.
18
d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan membawahi :
1) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi BAPEDALDA Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir
merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
WALIKOTA TANJUNGPINANG
dto
Hj. SURYATATI A. MANAN
SEKRETARIS DAERAHKOTA TANJUNGPINANG
dto
H. AZHAR SYAM
16
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGENDALIANDAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
KEPALA
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BAGIANTATA USAHA
SUB BAGIANPROGRAM DAN UMUM
SUB BAGIANHUKUM
BIDANGPENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
BIDANG PEMANTAUANKUALITAS LINGKUNGAN
SUB BIDANGPENGAWASAN DAN
PENGENDALIANKERUSAKAN
PENCEMARANLINGKUNGAN
SUB BIDANGPERIZINAN
SUB BIDANGPEMANTAUAN
KUALITASLINGKUNGAN
SUB BIDANGPENYULUHAN DAN
PEMULIHANKUALITAS
LINGKUNGAN
WALIKOTA TANJUNGPINANG
dto
Hj. SURYATATI A. MANAN
SEKRETARIS DAERAHKOTA TANJUNGPINANG
dto
H. AZHAR SYAM
Lampiran III.1 : Peraturan Daerah Kota TanjungpinangNomor : 3 Tahun 2003Tanggal : 8 Mei 2003