BAB  I

PENDAHULUAN

 A.   LATAR BELAKANG

Penyusunan Naskah Akademik usaha persewaan kendaraan dalam hal ini

dikenal dengan sebutan Usaha Angkutan Sewa, dilatarbelakangi oleh adanya

beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan adanya usaha rental

mobil yang kian marak di Kota Tanjungpinang, seperti kutipan berita dibawah ini.

Haluan Kepri, 26 Agustus 2011, Usaha rental mobil di Kota Tanjungpinang jelang lebaran mulai menggeliat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mendatangi rental mobil dan membayar uang muka sewa untuk memakai mobil rental saat lebaran.

"Hari ini sudah lima orang yang datang ke tempat rental kita. Mereka sudah membayar uang muka untuk tanda jadi sewa mobil buat dipakai hari raya nanti,"kata Pemilik Rental Mobil Arfias Damir, Kamis (25/8).

Untuk harga sewa mobil di tempatnya berdasarkan dari merek mobil yang disewa oleh pelanggan. Kalau untuk mobil Avanza per harinya disewakan Rp250.000 dan mobil Kijang Inova disewakan Rp300.000 per harinya.

Para pelanggan yang sudah membayar uang sewa, ada yang menyewa untuk tiga hari dan untuk satu minggu. Dan itu semua tergantung kepada pelanggan, karena di tempat ini tidak ada aturan-aturan sewa mobil harus lebih dari satu hari dan menyewa satu hari tetap dilayani.

"Untuk melayani rental mobil, jumlah mobil di tempatnya itu ada sebanyak 10 unit. Tetapi kalau kebutuhan masyarakat meningkat, kita bisa usahakan mencari tambahan beberapa mobil lagi untuk pelanggan,"katanya.

Dari kutipan berita diatas perlu adanya suatu pengaturan mengenai usaha

angkutan sewa di Kota Tanjungpinang, yang kian hari pertumbuhan usaha ini kian

berkembang. Pengaturan sebagaimana dimaksud hingga saat ini belum diatur

melalui suatu peraturan daerah khususnya peraturan daerah Kota Tanjungpinang

mengenai usaha angkutan sewa.

1

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kegiatan usaha angkutan sewa itu

terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola

angkutan sewa, dan antara pengelola angkutan sewa dengan penyewa kendaraan.

Dalam hal ini, hubungan hukum yang terjadi adalah antara pengelola usaha

angkutan sewa (selaku pemberi sewa atau pemilik kendaraan sewa) dengan pihak

yang menyewa kendaraan (penyewa).

Pada prakteknya, penyewaan kendaraan selalu disertakan perjanjian sewa-

menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam bentuk perjanjian

di bawah tangan maupun perjanjian yang dibuat secara akta notariil. Walau

demikian yang kerap terjadi adalah perjanjian lisan tanpa adanya perjanjian

tertulis.

Perjanjian lisan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola

sebagaimana kutipan berita dibawah ini.

TRIBUNNEWSBATAM.COM,TANJUNGPINANG - Kejadian pembobolan terhadap 4 mobil di lokasi yang berbeda di Tanjungpinang sehari kemarin membuat pengusaha rental mobil jadi resah. Pasalnya dua dari empat mobil yang dibobol itu adalah mobil rental atau sewa.

Edy seorang pemilik usaha mobil rental di kawasan Batu 9 Tanjungpinang mengaku khawatir. Karena selama ini Tanjungpinang dikenal aman dan nyaman. Tiba tiba kejadian pembobolan datang beruntun.

"Kalau musibah memang tak tau kita kapan akan terjadinya, tapi juga harus antisipasi. Seperti memberikan sensor alarm kepada mobil-mobil rental yang kita punya agar jika ada kejadian seperti itu mobil bisa bunyi," ujar Edy (31/8).

Jika terjadi hal seperti itu, pihak rental juga merasa rugi. Apalagi sampai merusak mobil seperti itu. Terkadang ada pihak rental yang bisa nego dan bayar setengah-setengah dengan korban. Tapi ada juga pihak rental yang nggak mau seperti itu. "Kalau kami biasanya. Mobil diberikan bagus, berarti dikembalikan juga harus bagus," lanjutnya. Dia berharap pihak kepolisian segera bisa menangkap para pelaku kejahatan supaya pengusaha dan masyarakat tidak resah. 

2

Kerugian yang terjadi oleh pihak pengeola tidak dapat dibebankan ke

penyewa karena perjanjian sewa diakukan dengan perjanjian lisan dan mungkin

saja tidak ditanggung oleh pihak asuransi karena penggunaan mobil bukan oleh

pemilik.

Tindakan pengelola usaha angkutan sewa yang memberikan kendaraan

sewaannya kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran

dan pemakaian kendaraan sewaan tersebut, telah menerbitkan suatu hubungan

hukum sewa-menyewa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang

satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya

kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran

suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi

pembayaranya.”

Usaha angkutan sewa ini dijalankan berdasarkan hukum kebiasaan. Mulai

dari penerapan tarif, penentuan trayek hingga penentuan calon penyewa

kendaraan. Sehinga belum ada keseragaman pengelolaan usaha angkutan sewa ini.

   B.   IDENTIFIKASI MASALAH

   Masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan usaha angkutan sewa

ini diantaranya :

Pemilik Usaha Angkutan Sewa memarkir/mangkal disembarang

tempat.

3

Adanya penyerobotan jalur trayek angkutan umum dalam trayek

resmi.

Pemilik usaha angkutan sewa mengutip tarif sewa yang tinggi

kepada penyewa.

Pemilik usaha angkutan sewa tidak bertanggung jawab saat terjadi

kecelakaan yang menimpa penumpang/penyewa.

Adanya modus penggunaan kendaraan angkutan sewa oleh

penyewa untuk tujuan kejahatan.

Penyewa kendaraan mengendarai kendaraan angkutan sewa secara

ugal-ugalan.

Penyewa kendaraan menghindar atau lari dari tanggung jawab saat

kendaraan yang disewa rusak

Adapun pemecahan atas permasalah diatas dapat diupayakan dengan:

Perlu disediakan tempat khusus

Diberlakukan izin khusus berupa izin usaha angkutan sewa dan

izin operasi usaha sewa.

Diberlakukannya daftar tarif resmi khusus angkutan sewa termasuk

pajak dan retribusinya

Penerapan Argometer yang telah di telah resmi

Pemilik kendaraan angkutan sewa hendaknya mengasuransikan

kendaraan dan penumpang saat kendaraan tersebut dipergunakan

Pemilik kendaraan angkutan sewa harus meneliti identitas penyewa

dengan cermat.

4

Pemilik kendararaan angkutran sewa hanya memasang kaca film

yang transparan/bening saja pada kendaraan angkutan sewa

miliknya.

Tidak menyewakan kendaraan kepada penyewa yang diindikasikan

sedang mabuk.

Pemeliharaan kendaraan angkutan sewa rutin secara berkala oleh

pemilik kendaraan angkutan sewa.

Melaporkan kepada pihak kepolisian setempat apabila penyewa

kendaraan lari dari tanggung jawabnya.

Sehubungan pengaturan tentang usaha angkutan sewa di Kota

Tanjungpinang belum tertuang dalam suatu peraturan daerah Kota

Tanjungpinang, maka perlu dirancang suatu Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang tentang Usaha Angkutan Sewa di Kota Tanjungpinang.

Sebagai pertimbangan perlunya dibuat suatu perencanaan Peraturan

Daerah Kota Tanjungpinang mengenai usaha angkutan sewa ini adalah bahwa

secara filosofis setiap usaha menimbulkan keuntungan dan kerugian. Bagaimana

mengelola dan mengatur keuntungan tersebut agar dapat bermanfaat bagi

masyarakat secara umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang secara khusus.

Serta bagaimana meminimalisir kerugian yang akan timbul dari usaha rental

mobil ini, sehingga tidak menimbulkan korban baik korban materi maupun korban

jiwa.

Secara sosiologis bahwasanya usaha angkutan sewa ini melibatkan banyak

pihak. Selain pihak pemilik dan penyewa kendaraan, juga melibatkan aparat

5

berwenang dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan usaha angkutan

sewa ini.

Secara yuridis bahwa usaha angkutan  sewa melibatkan dua pihak, yaitu

pemilik dan penyewa kendaraan. Perlu adanya kepastian hukum atas kejadian

yang timbul dari penyelenggaraan usaha angkutan sewa ini.

Untuk itulah keberadaan peraturan daerah mengenai usaha angkutan sewa

di Kota Tanjungpinang perlu segera dibuat, agar masyarakat dan Pemerintah Kota

Tanjungpinang dapat menempatkan posisinya sesuai porsi yang telah ditentukan.

Diharapkan dari pemaparan-pemaparan diatas, penyusunan Naskah

Akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Usaha

Angkutan Sewa di Kota Tanjungpinang.

6

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.   KAJIAN TEORITIS

Pentingnya transportasi terlihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan

akan jasa angkutan bagi mobilitas orang maupun barang dari satu tempat ke

tempat lainnya. Dengan meningkatnya pembangunan di Kota Tanjungpinang

semakin meningkat pula kebutuhan warga akan aksesibilitas sehari-hari, apalagi

pada saat-saat liburan dan hari raya.

Di setiap harinya, terdapat warga yang menggunakan fasilitas kendaraan

umum baik untuk tujuan bisnis maupun wisata. Berbagai cara dilakukan warga

untuk dapat memenuhi kegiatan perjalanannya. Dari mulai mengunakan

kendaraan sendiri, angkutan umum hingga menyewa kendaraan.

Dalam transportasi sistem kegiatan yang memindahkan orang maupun

barang disebut sistem angkutan barang. Sistem kegiatan memindahkan orang

disebut sistem angkutan penumpang. Secara lebih spesifik lagi Vuchic (1981:60)

mengatakan bahwa sistem angkutan penumpang ini dapat dikelompokkan

berdasarkan tipe operasi dan penggunanya menjadi; angkutan pribadi, angkutan

yang disewakan dan angkutan umum (Vuchic, 1981).

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum menurut

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkurtan Umum terdiri atas; angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor

7

Umum dalam trayek; dan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

tidak dalam trayek.

Klasifikasi angkutan umum tidak dalam trayek menurut Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, terdiri dari; angkutan

taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan.

Kian maraknya usaha angkutan sewa di Kota Tanjungpinang, merupakan

suatu fenomena tersendiri. Ada keuntungan dan juga dampak yang ditimbulkan

dari kegiatan usaha angkutan sewa tersebut.

Kebutuhan anggota masyarakat dalam mobilitas aktivitasnya yang

mendesak dan bersifat segera, dibaca oleh pengusaha angkutan sewa sebagai

peluang usaha. Tak jarang transaksi sewa-menyewa dilakukan dengan lisan saja

atas dasar sepakat kedua belah pihak dengan tawaran tarif yang ditentukan

sepihak oleh pengelola usaha angkutan sewa.

Unsur kenyamanan dan keselamatan kadang kurang diperhatikan baik oleh

si penyewa maupun pengelola angkutan sewa. Prinsipnya mengantar ke tempat

tujuan dengan cepat dan tepat waktu.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkurtan Umum bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi

pelayanan minimal yang meliputi; keamanan, keselamatan, kenyamanan,

keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Kondisi kendaraanpun harus memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagai

8

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkurtan Umum. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

Angkutan Jalan.

Adanya  tumpang tindih jalur pelayanan atas pengoperasian kendaraan

angkutan sewa ini sering dikeluhkan oleh pemilik kendaraan angkutan umum

dalam trayek, walaupun pelayanan angkutan sewa  merupakan pelayanan

angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh

wilayah administratif dan merupakan pelayanan angkutan umum yang tidak 

berjadwal.

Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa yang

ada di Kota Tanjungpinang amat beragam jenis dan tidak ada ciri khusus yang

melekat pada kendaraan tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah

kendaraan angkutan sewa dari sekumpulan kendaraan jenis minibus yang parkir

berjajar di depan toko, tempat keramaian, atau dipinggir pinggir jalan di bawah

naungan pohon dengan tanda papan nama kelompok usaha angkutan sewa yang

bersangkutan.

Alangkah baiknya jika kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa

ini memiliki keseragaman serta memenuhi persyaratan seperti: dilengkapi dengan

tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan yang

khusus dan diberi kode khusus pula. Selain itu demi menjamin keamanan dan

kenyamanan pengguna jasa sewa, hendaknya kendaraan sewa dilengkapi dengan

dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan

kartu pengawasan.

9

B.   KAJIAN PRAKTIS EMPIRIS

Sebagai kajian empiris dari aktivitas usaha angkutan sewa yang ada di

Kota Tanjungpinang, berdasarkan studi pengamatan didapat beberapa fakta

sebagai berikut :

Terjadi penyempitan ruas jalan akibat parkir/mangkal dipinggir

jalan sehingga menimbulkan kemacetan.

Dari kemacetan yang terjadi tidak jarang menimbulkan pula

kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.

Berkurangnya penghasilan sopir angkutan umum bertrayek resmi

akibat tumbat tindihnya jalur pelayanan

Pemberlakuan tarif sesuka hati tanpa ada standar tarif yang resmi,

dan penyewapun hanya bisa menerima saja.

Saat terjadi kecelakaan, Penumpang/penyewa menanggung sendiri

biaya pengobatannya.

Pemilik kendaraan angkutan sewa kehilangan kendaraannya karena

dibawa kabur penyewa.

Kendaraan angkutan sewa digunakan dalam tindak pidana

perampokan, pencurian, penculikan.

Ketika kendaraan angkutan sewa rusak karena suatu kecelakaan,

Pemilik kendaraan angkutan sewa mengalami kerugian.

10

BAB  III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Usaha Angkutan Sewa dapat dikategorikan sebagai usaha di bidang

pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, yang menurut pasal

140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkurtan Umum terdiri dari; angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor

Umum dalam trayek; dan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

tidak dalam trayek. Dan lebih spesifik dalam pasal 151 yaitu Pelayanan angkutan

orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 140 yang terdiri atas:

a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;

c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan

d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 28 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan

Dengan Kendaraan Umum disebutkan bahwa Angkutan orang dengan

kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari:

a.    Angkutan Taksi;

            b.    Angkutan Sewa;

            c.    Angkutan Pariwisata;

11

d.    Angkutan Lingkungan

Jadi cukup jelas bahwa usaha angkutan sewa yang dikategorikan sebagai

angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang berupa

angkutan sewa, sesungguhnya telah diatur secara nasional. Namun pengaturan

secara regional khususnya di Kota Tanjungpinang belum ada.

Dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, disebutkan bahwa Angkutan umum

diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman,

nyaman, dan terjangkau. Hal ini kurang selaras dengan kenyataan bahwa dalam

kegiatan usaha kendaraan sewa, diselenggarakan tanpa mengindahkan bunyi pasal

tersebut.

Pada umumnya kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan angkutan

sewa dalam kondisi masih baru dan bagus sehingga kesan aman dan nyaman

mengendarai dan menggunakan kendaraan tersebut bisa dirasakan. Namun

dikarenakan adanya target setoran kendaraan angkutan sewa tersebut harus dibagi

dengan cicilan kredit kendaraan dan operasional sehari-hari pemilik kendaraan

angkutan sewa. Sehingga untuk calon penyewa yang baru saja menggunakan

(bukan pelanggan) jasa sewa kendaraannya dikenakan tarif yang tinggi.

Pengenaan tarif sewa yang tinggi sesungguhnya bertentangan dengan pasal

141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkurtan Umum, yaitu: Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar

pelayanan minimal yang meliputi: keamanan; keselamatan; kenyamanan;

12

keterjangkauan; kesetaraan; dan keteraturan. Unsur keterjangkauan belum

terpenuhi.

Dan juga pasal Pasal 183 ayat (2) yaitu bahwa tarif Penumpang untuk

angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di

kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan

huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan

Angkutan Umum. Jadi dalam hal ini adalah harus ada kesepakatan bukan

penetapan sepihak.

Tentang keamanan dan kenyamanan kendaraan juga seharusnya sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

tentang Kendaraan  terutama pada pasal 1 angka 5, pasal 5 ayat (2), serta

persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam Bab III pada pasal 6

sampai pasal 93.

Apabila kita bertanya kepada pengelola usaha angkutan sewa tentang izin

usaha, pastinya mereka akan menjawab tidak mempunyai izin dan tidak tahu jika

ada aturan yang mengatur tentang izin usaha angkutan sewa. Seperti kegiatan

usaha lainnya, bahwa usaha angkutan sewa pun seyogyanya harus memiliki izin

dari pemerintah daerah setempat. Hal ini seperti diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkurtan Umum

Pasal 173 ayat (1), yaitu:

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang

dan/atau barang wajib memiliki:

a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;

13

b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau

c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Perihal izin usaha angkutan juga diamanatkan dalam pasal 35 Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, yaitu untuk melakukan

usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan.Dan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang Tidak dalam Trayek seperti dalam Pasal 179 ayat (1) pada huruf

d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkurtan Umum, diberikan oleh bupati/walikota untuk taksi dan angkutan

kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa

haruslah  memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 30 ayat (3) Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, yaitu :

dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan

tulisan putih dan diberi kode khusus;

dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor

kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.

Pada kenyataannya penerapan pasal ini belum dilaksanakan, dikarenakan

belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal ini. Untuk terwujudnya

rasa keamanan dan kepastian hukum akan tanggung jawab pengelola usaha

angkutan sewa, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

14

Lintas dan Angkurtan Umum pengusaha angkutan sewa mengasuransikan

tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dan pasal 192

mengenai tanggung jawab pengusaha angkutan umum atas kerugian yang diderita

oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan

angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau

dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Juga dalam pasal Pasal 237 ayat (1),

yaitu Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan

sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.

Usaha kendaraan sewa menghasilkan pendapatan bagi pengelolanya.

Namun  hal ini belum dijadikan sebagai aset pendapatan bagi daerah dari

pungutan retribusi jasa usaha sebagaimana pengaturannya dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

15

BAB  IV

LANDASANN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A.   LANDASAN FILOSOFIS

Angkutan Umum mempunyai peranan penting dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara,

memperkokoh ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945

B.   LANDASAN SOSIOLOGIS

Semakin meningkat dan berkembangnya dinamika usaha di bidang

perhubungan darat khususnya di bidang angkutan sewa di Kota Tanjungpinang, 

maka sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi Provinsi Kepulauan Riau,

diperlukan suatu pengaturan khusus mengenai usaha angkutan sewa dalam daerah

Kota Tanjungpinang.

Selain itu untuk mengimplementasikan Rencana Strategis Pemerintah

Kota Tanjungpinang dalam mengantisipasi dan menanggulangi banyaknya jumlah

angkutan sewa yang beroperasi di Kota Tanjungpinang, para pengusaha angkutan

sewa perlu mendapat pengaturan guna mendapat penetapan izin usaha angkutan

dan izin operasi yang dipakai dan digunakan dengan cara sewa.

16

C.   LANDASAN YURIDIS

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkurtan

Umum

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

  

17

BAB  V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

DAN LINGKUP MATERI MUATAN

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

A.   KETENTUAN UMUM

    Istilah-istilah dalam rumusan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke

tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

3. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun

tidak langsung;

5. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang

dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan

tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

6. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang

umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa

pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;

18

7. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan

menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan

pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul

jaringan transportasi;

9. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa

saat dan ditinggalkan pengemudinya.

10. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak

ditinggalkan pengemudinya.

11. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa

angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

12. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan

jasa Perusahaan Angkutan Umum.

13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

14. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan

awak Kendaraan.

15. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

16. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan

tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain

yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

19

17. Keamanan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau

Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut

dalam berlalu lintas.

18. Keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko

kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan,

Jalan, dan/atau lingkungan.

19. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tanjungpinang, dan perangkat daerah

Kota Tanjungpinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota

Tanjungpinang.

20. Dinas Kota adalah instansi di tingkat Kota Tanjungpinang yang bertanggung

jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan.

B.   MATERI YANG AKAN DIATUR

1. Ketentuan Umum; memuat tentang istilah-istilah yang dipakai dalam

rancangan peraturan daerah yang akan dibuat

2. Angkutan Tidak Dalam Trayek, meliputi pengaturan mengenai Jenis

Angkutan Sewa; Ciri-ciri jenis Angkutan Sewa; Persyaratan Teknis dan Laik

Jalan Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Sewa;

3. Perizinan Angkutan Sewa, meliputi Izin Usaha Angkutan Sewa; Syarat dan

Cara Mendapatkan Izin Usaha Angkutan Sewa; Kewajiban Pemegang Izin

Usaha Angkutan Sewa;

4. Izin Operasi Angkutan Sewa, meliputi Syarat dan Cara Mendapatkan Izin

Operasi Angkutan Sewa; Kewajiban Pemegang Izin Operasi Angkutan Sewa;

20

5. Tarif Angkutan Sewa

6. Sertifikasi Pengemudi Angkutan Sewa, meliputi Pelatihan ketrampilan

pelayanan dan keselamatan bagi Pengemudi Angkutan Sewa; Syarat dan Cara

Memperoleh Sertifikasi Pengemudi Angkutan Sewa.

7. Hak dan Kewajiban Penumpang.

8. Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Sewa.

9. Pangkalan Angkutan Sewa

10. Penetapan Retribusi meliputi Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara

Pembayaran Retribusi dan Sanksi Administrasi

11. Pengendalian dan Pengawasan

12. Ketentuan Sanksi

13. Ketentuan Peralihan

14. Ketentuan Penutup

21

BAB VI

PENUTUP

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang,

Angkutan Sewa memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan

daerah yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercemin pada kebutuhan

mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

Angkutan sewa merupakan salah satu sarana angkutan umum dalam

mempelancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Pentingnya Angkutan Sewa tersebut tercermin pada semakin

meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang.

Menyadari peranan Angkutan Sewa, maka keberadaan Angkutan Sewa harus

ditata dalam satu sistem yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa

pelayanan angkutan umum yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan

pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur,

lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Penyelenggaraan Angkutan Sewa hendaknya diselenggarakan secara

profesional dan selalu ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan

memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat,

koordinasi antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban

masyarakat dalam penyelenggaraan usaha Angkutan Sewa.

Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu rancangan

peraturan daerah yang utuh, yang didalamnya diatur mengenai hak, kewajiban dan

22

tanggung jawab pemerintah, para pemilik jasa, para pengguna jasa, dan tanggung

jawab penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari

penyelenggaraan usaha Angkutan Sewa di Kota Tanjungpinang.

Di samping itu dalam rangka untuk lebih memantapkan perwujudan

kepastian hukum, peraturan mengenai Angkutan Sewa ini belum tertata dalam

satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

23

NASKAH AKADEMIS PENGELOLAAN ANGKUTAN SEWA (RENTAL)

KOTA TANJUNGPINANG

Oleh :

JULIAWATI

NIM : 11101015

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI

TANJUNGPINANG

2013

24

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil’alamin selalu penulis panjatkan kehadirat Ilahi

Rabbi yang telah memberi islam, iman dan ihsan. Sehingga pada akhirnya penulis

mampu menyelesaikan tugas makalah ini. Dimana tugas ini penulis sajikan dalam

bentuk buku yang sederhana.Adapun judul penulisan Tugas ini adalah

“NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN USAHA ANGKUTAN

SEWA(RENTAL) KOTA TANJUNGPINANG”. Shalawat teriring salam

senantiasa penulis haturkan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah

menggulung tikar-tikar kekafiran dan untuk penggantinya beliau telah

menebarkan panji-panji islam di muka bumi ini. 

Dengan terselesaikannya tugas ini, maka perkenankan penulis

mengucapkan terima kasih kepadasemua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini.Akhir kata penulis mohon maaf

yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekurangan dan ketidaktepatan

argumen.

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari

sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga apa yang telah

penulis lakukan diridhoi Allah Swt, dan semoga apa yang penulis sumbangkan

dapat bermanfaat bagi penulis khususunya dan bagi pembaca umumnya. 

Tanjungpinang, Januari 2014

( Penulis )

25

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan.............................................................................................................1

A. Latar Belakang.......................................................................................................1

B. Identifikasi Masalah...............................................................................................2

Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris..........................................................................6

A. Kajian Teoritis........................................................................................................6

B. Praktis Empiris.......................................................................................................9

Bab III Evaluasi dan Analisis..............................................................................................10

Bab IV Landasan Filosofis,sosiologis dan yuridis...............................................................15

A. Landasan Teoritis.................................................................................................15

B. Landasan Sosiologis.............................................................................................15

C. Landasan Yuridis..................................................................................................16

Bab V Jangkauan Arah Pengaturan dan Lingkungan Materi............................................17

A. Ketentuan Umum................................................................................................17

B. Materi yang akan diatur......................................................................................19

Bab VI Penutup.................................................................................................................21

26