PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMIOPINI | 08 January 2014 | 13:49 Dibaca: 2 Komentar: 0 0 Peran pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi. Seberapa jauh peran pemerintah menentukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikannya. Peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi.Pemerintah yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancanagn pembangunan, apakah sesuai dengan instrumen yang telah dibuat. Jadi, peran pemerintah tersebut sebagai pengendali.Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif.karena pemerintah harus mempnyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan denagn upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang abnyak dan bernilai tinggi. karenanya penjajah melakukan penjajahan di banyak Negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya.Dalam zaman yang segalanya serba global,peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur.bahkan pada waktunya diharapkan bisa menjadi Negara yang maju/industry.masalah Negara terbelakang atau Negara berkembang begitu besarnya dan masalah itu tidak bias diserahkan begitu saja pada mkanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi.Untuk itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian hingga penawaran harus sesuai dengan permintaan.untuk itu dibutuhkan pengawasan dan pengaturan oleh Negara atau pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang.karena kesimbangan membutuhkan suatu pengawasan terhadap produksi,distribusi dan konsumsi komoditas.Untuk itu pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik serta langkah-langkah fiskal dan moneter yang perlu dilakukan.langkah-langkah tersebut tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidak seimbangan ekonomi dan social yang mengancam Negara berkembang.mengatasi perbedaan social dan menciptakan psikologis, ideology,social,dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi menjadi tugas penting pemerintah. Oleh karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh.menurut Arthur Lewis lingkup itu menyangkut masalah :A. Penyelenggaraan pelayanan umumDi negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik, akan tetapi permintaan akan pelayanan tersebut umumnya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk dapat memenuhinya.Sebaliknya, pemusatan segala urusan publik hanya kepada negara, pada kenyataannya hanya sebuah retorika, sebab urusan pelayanan publik yang demikian kompleks, mustahil dapat dikerjakan semua hanya oleh pemerintah.Menurut Miftah Thoha, pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu usaha oleh seorang/ kelompok orang, atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (1991).Hanya saja, dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan bukanlah tugas yang mudah mengingat usaha tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu kemudian peran swasta sangat diharapkan untuk melengkapi pemerintah dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang optimal.B. Penentuan sikap Dalam hal ini pemerintah dalam melihat berbagai permasalahan ekonomi hendaknya tanggap serta sensitive terhadap berbagai masalah masyarakatnya. misalnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan pada pembangunan nasional,yaitu: 1. Kebijakan pemenuhan hak-Hak Dasar Masyarakat. Pemerintah terus aktif melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti ketahanan pangan, penyadiaan perumahan murah, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Kebijakan ini terlihat dari program penyediaan distribusi bahan makanan, program wajib belajar 9 tahun, pembangunan perumahan rakyat, dan lain-lain.2. Pembangunan pemerintah dan usaha kecil. Sektor pertanian dan usaha kecil memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. 3. Pembangunan SDM.Pembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas terutama untuk golongan penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.4. Peraturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Peranan LSM penting bagi program pengurangan kemiskinan.Mereka justru mampu menjangkau golongan kelompok miskin. C. Pembentukan lembaga-lembaga ekonomiLembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan dalam bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya.Fungsi lembaga ekonomi: Tujuan lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.D. Penentuan penggunaan sumber dayaa. Sumber Daya ManusiaPembangunan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas terutama untuk golongan penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan.b. Sumber Daya AlamPengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sudah cukup tepat dalam hal menjaga keseimbangan SDA yang berkelanjutan, tetapi sebaiknya peran pemerintah tidak hanya sebagai pembuat kebijakan (legislatif) dan pengontrol saja, tetapi ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan pemerintah. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menghadapi masalah ekonomi di Negara kita ini. Krisis moneter yang dialami bangsa Indonesia memberikan dampak yang amat besar. Kemiskinan, pengangguran memuncak. Ditambah dengan bertambahnya koruptor yang ada di Indonesia mengakibatkan dana APBN maupun APBD yang ada tidak tersalurkan dengan tepat sehingga mengakibatkan hutang negara semakin besar. Serta turunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, turunnya harga migas semakin memperberat kondisi ekonomi negara dan mengakibatkan defisit terhadap devisa negara. Hal ini mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah di kalangan masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Bahkan mereka menganggap pemerintah dengan sebelah mata. Pemerintah mulai dipertanyakan kinerjanya ditambah pula dengan terbongkarnya kasus korupsi di Indonesia. Maka dari itu peran pemerintah untuk mengatasi kondisi perekonomian yang semakin krisis ini harus semakin ditingkatkan. Berikut adalah beberapa peran pemerintah untuk mengatasi perekonomian:Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Seperti yang tercantum dalam UUD Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menetukan barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. 2. Pada fungsi distribusi pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.Masyarakat berharap semoga pemerintah dapat melaksanakan peranannya dengan sebaik mungkin. Agar supaya masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan kepada para wakil rakyat untuk mengatur segala sumber daya yang ada. Sehingga mereka tidak dipandang dengan sebelah mata.22222222222222222222222222222222222222BIROKRASI DAN PEMBANGUNANPOLITIKPosted on May 27, 2010 by RUDI HARTONO, SIK, MH. M.Si Birokrasi dalam perbendaharaan abad ke 18 berasal dari kata bureau yang berarti meja tulis, yang mengacu kepada tempat di mana para pejabat bekerja. Kemudian ditambah sisipan cracy, dari kata yunani yang berarti aturan.birokrasi diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan dalam berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan sesuatu untuk mereka sendiri sesama warga negara. Bureaucracy menunjuk pada prosedur-prosedur administrasi, menyangkut aspek institusional dan asosional.Adapun fungsi birokrasi adalah menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.Ada beberapa pandangan para ahli yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan peranan birokrasi. Friederich Hegel, mengatakan bahwa birokrasi seharusnya melayani kepentingan umum, karena dalam kenyataannya birokrasi menguntungkan sekelompok orang/golongan. Birokrasi dapat menjembatani antara negara, yang merefleksikan kepentingan umum dengan civil society yang terdiri dari berbagai kepentingan khusus dalam masyarakat. Baron de Grimm, mengatakan adanya sebuah penyakit yang merusak birokrasi (bureaumania) yang bersifat infinitas, suatu institusi yang melakukan pengaturan terhadap suatu ketidakterbatasan wewenang dan ruang gerak di suatu negara. (1813 Vol 4)Max Weber memandang birokrasi harus rasional, berdasarkan konsepsi legal rasional, dengan ciri-ciri sebagai berikut:- bersifat impersonal, mampu memisahkan antara pribadi dan kepentingan umum.- Adanya hirarki (penjenjangan, tingkatan) jabatan yang jelas.- Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas.- Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak.- Memiliki kualifikasi profesional.- Memiliki gaji berjenjang menurut kedudukan dan hirarki dan hak pensiun.- Tunduk pada kontrol yang seragam dan sistem disipliner.Bekas negara jajahan seperti Indonesia, menggunakan warisan kolonial Belanda, birokrasi modern ala kolonial, menggunakan model indirect rule dengan menggunakan pangeh praja (unsur kerajaan). Birokrasi juga mengawasi, mengontrol dan mematai-matai masyarakat yang bersifat politik. Hal inilah pada jaman Orde baru disebut dengan political security approach.Disamping itu dalam kerangka legal rasional Weber kita administrasi publik birokrasi melalui karakteristik birokrasi sebagai berikut; (1) spesialisasi, peran administrasi dalam diferensiasi yang tinggi. (2) rekriutmen berdasarkan pada pengembangan dan kompetensi. (3) penempatan, transfer dan promosi berdasarkan kriteria yang universal. (4) administrasi pengambilan keputusan yang rasional yang ditentukan oleh hirarki, pertanggung jawaban dan disiplin yang tinggi.La Palombara mengatakan bahwa perubahan-perubahan besar yang terjadi di negara maju dan berkembang tidak lepas dari intervensi yang masif dari pemerintah. Hal ini didasarkan kepada argumentasi dasar bahwa pemerintah adalah sektor publik yang bertanggungjawab terhadap transformasi. Mengingat birokrasi itu lembaga yang profesional, tehnikal dan sumber daya enterpreneur yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai media perubahan masyarakat.Birokrasi harus memiliki agenda setting yang langsung berkaitan dengan agenda perubahan negara dan modernitas. Birokrasi langsung berkaitan dengan berbagai bentuk pembangunan yang muncul dan sedang berlangsung. Merle juga mengembangkan tipologi berdasarkan pada hubungan birokrasi dengan kekuasaan politik dan menyarankan birokrasi dapat dikonstruksikan kedalam nilai-nilai modernitas.Birokrasi dapat berjalan efektif ketika ada sistem yang tidak terlalu plural, sementara dalam sistem yang plural, maka membutuhkan sistem politik yang lebih demokratis.Kita ingin mengetahui mengapa dan bagaimana bentuk tradisional dari dari modifikasi formal dari struktur administrasi dapat menjadi bentuk birokrasi modern dan berdampak kepada perencanaan nasional yang berdampak pada perubahan ekonomi, politik dan sosial. Eisenstadt menyarankan, sistem politik yang sudah berkembang membutuhkan kebijakan yang tersentralisasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersifat sentral itu memiliki sifat negara yang berdaulat (nationhood) atau identifikasi nasional. Sebagaimana pula sejarah Jepang setelah restorasi meiji, Prussia pada abad 18 dan Itali dan Jerman pada abad ke 19 menggunakan birokrasi yang sentralistik, pengalaman negara-negara itu faktor utama dalam entitas nasional,regional, feodal dan lainnya. Kesemua menjadi contoh sejarah revolusi aparatur administrasi publik.Netralitas BirokrasiBagaimanapun, bahwa birokrasi selalu berada dalam sistem politik. Setiap kebijakan memiliki implikasi yang signifikan kedalam perilaku administrasi dan kekuatan dan yang mempengaruhi kelompok kepentingan dalam masyarakat. Birokrasi di negara berkembang merupakan pusat kekuasaan, di mana sebagian besar keputusan utama dari pembangunan nasional disusun berdasarkan proses pembuatan aturan dan keputusan yang otoritatif yang merupakan aplikasi dari struktur kekuasaan.Untuk memahami peran politik dalam birokrasi, penting untuk dijelaskan juga bahwa arena birokrasi hampir selalu mereproduksi banyak konfliks politik, yang mengkarasteristik pengembangan sistem itu sendiri. Bila terjadi konfliks antara modern dengan tradisional, maka akan diatasi oleh birokrat. Dalam masyarakat berkembang seringkali terjadi kompetisi partai-partai politik, atau didominasi oleh partai tunggal, maka dapat diasumsikan bahwa (1) setting dari tujuan-tujuan pembangunan akan berbeda. (2) elite-elite politik yang berkompeten, akan menemukan aliansinya dengan birokrat. Terkadang di negara berkembang birokrat menjadi seperti pion dari kepentingan pemimpin politik. (hal 14)Hubungan yang erat birokrasi dengan pembangunan politik posisinya ada pada pusat struktur kekuasaan. Peran birokrasi harus netral, posisi netral yang bertanggungjawab itu diarahkan kepada fungsi birokrasi yang utama dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Meskipun dalam kerangka pembangunan politik, peran birokrasi terletak pada pembangunan dilakukan melalui kebijakan yang baik.Menurut kesimpulan Monstein Marx, netralitas yang bertanggungjawab berarti status posisi pelayanan masyarakat yang tinggi. Jika birokrasi berperan dalam ranah kepentingan publik, maka harus didasarkan pada dasar hukum dan status sosial dalam sistem. Untuk dapat merealisasikan fungsi netralitas itu, maka dapat diproteksi dengan birokrasi rasional yang profesional. (hal 15).Kekurangan Bakat BirokrasiNegara berkembang juga mengalami masalah skill birokrasi, seperti negara baru, India, diuntungkan dengan adanya keahlian kalangan administratur kelas satu. Di Afrika, di mana kebijakan pemerintahan kolonial, memrekrut sejumlah elite Afrika sebagai admonistrator dan penanggungjawab otoritas tertentu, di mana dengan posisi itu, mereka bisa memainkan peran dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sebagaimana, Kingsley mengamati, birokrat Afrika itu masih memiliki banyak keterbatasan. Sementara, sebagian kecil administrator level atas Nigeria dengan mendidikan umum dan tradisi mereka, dapat memainkan peran yang vital integrasi nasional mereka dalam negara.Dalam mengantisipasinya, maka dilakukan pelatihan administrasi publik yang membahas tentang jenis-jenis top level personnel. Sebagaimana ditemukan bahwa seperti di Pakistan banyak dipengaruhi oleh birokrasi pribumi, meskipun mereka telah lama di bawah administrasi kolonial Inggris dan Perancis, yang memiliki administratur yang berilmu pengetahuan, mekanistik dan egaliter. Model training yang diberikan kepada managemen publik administrasi untuk level puncak yaitu tentang masalah-masalah terkait dengan birokrasi, visi birokrat tentang masalah nasional, kapasitas untuk memenuhi peran vital sebagai penasehat kebijakan. Dengan pelatihan seperti itu, maka birokrat memiliki visi intelektual dan kemampuan untuk menstabilisasi peran dalam bidang pembangunan politik dan ekonomi. Demikian juga berbagai teknik dalam pembangunan ekonomi, politik dan sebagainya.Lapambara menegaskan bahwa pembangunan yang demokratis membutuhkan pemisahan antara peran administrasi dengan politik. Spengler menambahkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dijalankan secara maksimum dan efisien jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama yaitu publik dan privat. Secara ideologis, pembangunan birokrasi dalam wilayah tertentu dapat bersamaan dengan pertumbuhan kelas wirausaha privat.Membahas tentang pembangunan politik demokratis harus memiliki tujuan yang jelas. Birokrasi harus membatasi perannya dalam sasaran yang sistemik dan menyediakan kondisi obyektif. Birokrasi mengkonsentrasikan diri dalam sektor input transformasinya.Tuntutan-Tuntutan dan Birokrasi.Tuntutan birokrasi berangkat dari kebutuhan sistem politik yakni tentangkapasitas yang terkait dengan bagaimana organisasi dikembangkan. Dalam merespon tuntutan itu, maka alternatif diantaranya adalah struktur yang otoritatif ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Hasil dari tuntutan itu akan sangat menentukan apakah akan menggunakan sistem otoriter atau demokrasi. Meskipun dalam kenyataannya hal ini belum berhasil di negara-negara berkembang.Salah satu problemnya meminjam Dorsey adalah masih dalam kategori masyarakat informasi dan energi yang rendah. Dalam kenyataannya ada beberapa kendala dalam merealisasikannya, antara lain; (a) kreasi-kreasi yang terbatas, seperti di portugal. (b) kontrol terhadap berbagai tuntutan belum menyentuh ke pemerintah itu sendiri. Seperti di Uni Sovyet. (3) tuntutan itu dapat dilakukan dengan utilisasi terhadap keberadaan isntitusi dan penciptaan format yang baru.kapasitas birokrasi terkadang dipengaruhi oleh kapasitas sistem ekonominya. Tujuan kearah pembangunan politik demokrasi juga ditentukan oleh faktor perubahan-perubahan ekonomi. Tentang kaitan militer dan birokrasi ditentukan juga oleh aspek militer apabila sistemnya masih feodal.Analisis dan Perbandingan:Birokrasi dan Pembangunan PolitikBerdasarkan pada konsepsi-konsepsi La Palambara tersebut di atas, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Bahwa birokrasi merupakan lembaga yang memainkan peranan sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan birokrasi itu sendiri. Birokrasi berkaitan erat dengan pembangunan politik, juga berkaitan dengan perubahan ekonomi dan sosial didalamnya.Perkembangan birokrasi berkaitan dengan sistem politik yang digunakan. Aktor-aktor birokrasi sangat berperan dalam menjalankan misi birokrasi yakni melakukan pelayanan publik dengan sebaiknya. Konsepsi pembangunan politik di negara berkembang dimulai dan dirintis terutama oleh Pye. Pembangunan telah banyak dikonstruksikan dalam berbagai konsep atau teori oleh para teoritisi masalah pembangunan. Dalam perspektif pembangunan politik, Lucian W Pye merumuskan sepuluh aspek pembangunan yaitu; Sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri, sebagai modernisasi politik Nation Building,. sebagai administrasi dan hokum, sebagai mobilisasi dan partisipasi massa, sebagai pembinaan demokrasi, sebagai stabilitas dan perubahan teratur, sebagai mobilisasi dan kekuasaan, sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multi dimensi.[1] Dengan begitu, peran negara bukan karena kepentingan sektor swasta, tetapi harus untuk kepentingan semua atau umum, menempatkan negara dalam kerangka masyarakat demokratis yang posisinya berbeda-beda itu.[2] Transformasi peran negara dalam mengembangkan otonomi negara diletakkan dalam kerangka agenda-agenda negara dan kemampuan negara dalam mengeksekusi kepentingan umum.[3]Menurut Miliband bahwa negara-negara kapitalis dewasa ini, menitiberatkan pada sektor publik di mana pemerintah memainkan peran pada sektor ekonomi kapitalis dengan jalan regulasi, koordinasi, perencanaan dan kontrol. Negara harus juga melayani sektor-sektor swasta, dan tanpa keterlibatan negara dalam memberikan kredit, subsidi dan lainnya. Intervensi negara dalam setiap aspek kehidupan ekonomi itu bukan hal baru dalam sejarah kapitalisme, model ini diterapkan pada misalnya Jerman, Jepang dan negara kapitalis lainnya.Negara modern melalui pemerintahnya memperoleh kekuasaan melalui masyarakat (power through society), bukan mendapat kekuasaan di atas masyarakat (power over society). Dengan pemahaman seperti itu, maka masyarakat memiliki hak untuk menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya kekuasaan negara atau mandat yang diberikan masyarakat sejak awal negara didirikan. Negara yang lemah berpotensi melahirkan otoritarianisme. Fukuyama (2005) juga menjelaskan bahwa negara memerlukan kapasitas yang seoptimal mungkin dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Hubungan antara masyarakat dengan negara diletakkan dalam kerangka advokasi hak-hak individu serta memperjuangkan akses kesejahteraan sosial bagi warga dan memperkuat habituasi demokrasi pada akar rumput. Dalam kaitan ini juga diperlukan relasi antara masyarakat, negara dan stakeholder (pasar).Pembenaran sektor negara menjadi mutlak diperlukan agar menghadirkan pelayanan publik yang memadai dan pemerintahan yang akuntabel. Kebijakan-kebijakan negara harus didorong agar melahirkan regulasi yang memihak kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas mereka.[4]Pemerintah memiliki elite birokrasi sebagai aktor utama yang memainkan peranannya. Adalah fakta bahwa negara bukanlah sesuatu, tetapi negara itu memiliki sejumlah institusi yang mengatur realitas dan berinteraksi satu sama lain, hal ini disebut dengan system negara.berbagai kekuatan negara dapat berfungsi untuk mengembangkan sistem negara. Persepsi kita tentang pemerintahan dan negara adalah sesuatu yang bersamaan. Namun weber menegaskan bahwa ada perbedaan antara keduanya, kalau pemerintah dapat memonopoli legitimasi tentang misalnya territorial. Negara tidak dapat mengklaim apapun, tetapi belum tentu pemerintahan itu menunjukkan diri sebagai sesuatu yang kuat, karena dia juga harus mewakili suara negara. Karl Mannhein mengatakan aspek fundamental dari semua pemikiran birokrasi adalah bagaimana membawa masalah politik kedalam masalah administrasi. Aparatur negara seperti pegawai negeri tidak boleh memainkan peran sebagai aktor kekuasaan negara, tetapi dalam rezim yang lemah, pegawai negeri dalam birokrasi itu akan memainkan peranan dalam pengambilan keputusan.Dalam negara kapitalis, seringkali terjadi pelaku bisnis atau konglomerat memasuki dunia politik. Di Amerika Serikat, pengusaha adalah kelompok yang terbesar dalam kabinet antara 1889-1949, dengan total jumlah pengusaha yang menjadi anggota kabinet sebesar 60 persen. Meskipun pada masa presiden Eisenhower (1953-1961) mengalami penurunan. Sebagai contoh anggota kabinet Inggris (1886-1950) sepertiganya adalah pengusaha termasuk tiga perdana menteri, Bonar Law, Baldwin dan Chamberlain. Dominasi pengusaha juga dilakukan pada sector finansial dan perkreditan. Pengusaha inilah yang kemudian berkembang menjadi elite ekonomi dalam negara kapitalis. Dahrendoft mencatat bahwa kelas menengah mendominasi dalam rekruitmen kekuatan elite dalam kebanyakan negara-negara di Eropa saat ini, hanya terdiri dari 5 persen kalangan yang berpengaruh, perstasi dan mendapatan tinggi.Sementara, Max Weber mengungkapkan bahwa perkembangan birokrasi cenderung mengeliminasi kelas elite itu akibat sistem administrasi dan kewengangan mereka yang lebih baik serta factor kesejahteraan. Perkembangan ini menurut Weber merubah proses sosial dalam pelayanan negara, yang membawa serta masyarakat dalam kelas pekerja, yang umumnya dari kelas menengah ke bawah, kedalam posisi elite dalam sistem negara tersebut. Dalam perkembangan hal ini pun melahirkan kelas menengah professional, dimana diberbagai aspek kehidupan manusia laki dan perempuan dilahirkan dalam kelas subordinat yang berasal dari mayoritas penduduk. Mereka mengisi berbagai posisi sebagai administrasi, militer dan hakim yang mereka memiliki kesempatan berkompetisi dalam politik. Oleh karena itu, demokrasi, kesetaraan, mobilitas sosial, masyarakat tanpa kelas adalah fakta yang berkembang dalam negara-negara kapitalis.Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara kapitalis pun, peranan birokrasi dan elit-elit didalamnya masih memainkan peranan kunci dalam pembangunan secara umum dan dalam pembangunan politik. Dan dengan kerangka seperti itu, maka dapat mengarah kepada sistem politik yang demokratis.2222222222222222222222222222222222222Peranan Birokrasi dalam Pemaduan Kepentingan pada Sistem Politik Indonesia

ABSTRAKBirokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi. Salah satu peran birokrasi adalah menjalankan fungsi pemaduan kepentingan dalam system politik Indonesia. Pemaduan kepentingan adalah merupakan suatu kegiatan yang menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari masyarakat bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Sistem politik adalah suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum (public policies) dan bagaimana kebijakan itu dilaksankan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan Negara atau pemerintahan. Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses-proses (proses saling pengaruh-mempengaruhi) yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik.Kata kunci : Birokrasi, Pemaduan kepentingan, Sistem politik, Kebijakan umum. A. PENDAHULUANPolitik adalah suatu proses dimana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan. Dengan demikian struktur politik meliputi struktur hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik merupakan bangunan yang nampak secara jelas (kongkret) dan yang tak nampak secara jelas. Faktor-faktor yang bersifat informal yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu dimana tersangkut keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Lembaga yang dapat disebut sebagai mesin politik resmi atau formal, yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.Struktur politik adalah susunan komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan di dalam negara itu. Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. struktur politik terbagi dua yaitu suprastruktur dan infrastruktur.Keseluruhan struktur-struktur ini membentuk bangunan masyarakat. Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan kategori lain, struktur politik dibagi atas struktur politik formal dan struktur politik informal. Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Sistem pemerintahanadalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.Sorotan tajam penggunaan istilah birokrasi pada pengertian yang kurang baik, yaitu birokrasi sebagai inefisiensi organisasi (administrative inefficiency). Biasanya pengertian yang kurang baik ini mencerminkan cara kerja aparatur pelayanan pemerintah yang memiliki kinerja rendah. birokrasi itu terdapat pada semua organisasi kerjasama manusia, termasuk organisasi birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan; peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan, menciptakan ketertiban keamanan dan pelayanan serta pengayoman masyarakat atau dengan kata lain mencakup seluruh tugas dan fungsi pemerintah umum.Max Weber (Martani) tidak memberikan defenisi yang jelas tentang birokrasi. Weber hanya mengajukan ciri-ciri ideal birokrasi, yaitu (1) adanya pengaturan ataupun pengorganisasian fungsi-fungsi resmi untuk suatu kesatuan yang utuh; (2) adanya pembagian kerja yang jelas di dalam organisasi; (3) adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip-prinsip hirarki, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi dan diatur oleh tingkatan yang lebih tinggi; (4) adanya sistem penerimaan dan penempatan karyawan yang didasarkan atas kemampuan teknis, tanpa memperhatikan koneksi, hubungan keluarga maupun favoritisme; (5) adanya pemisahan antara pemilikan alat produksi maupun administrasi dari kepemimpinan organisasi; (6) adanya obyektivitas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan suatu jabatan dalam organisasi; dan (7) kegiatan administratif, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan dalam organisasi. (http://irwannoor.lecture.ub.ac.id/2012/05/birokrasi-weber/, di akses pada sabtu, 04 Mei 2013 pukul 13. 15 WIB). Maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud birokrasi disini adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam berbagai unit organisasi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup birokrasi dapat diketahui berdasarkan perbedaan tugas pokok dan misi yang mendasari organisasi birokrasi adalah :1. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dari tingkat pusat sampai daerah (Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan).2. Birokrasi fungsional, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan umum pemerintahan.3. Birokrasi pelayanan (Service-Bureaucracy), yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya melaksanakan pelayanan langsung dengan masyarakat. Birokrasi memiliki peranan dalam fungsi politik, yang dimaksud fungsi politik disini adalah pemenuhan tugas dan tujuan struktur politik. Jadi, suatu struktur politik dapat dikatakan berfungsi apabila sebagian atau seluruh tugasnya terlaksana dan tujuannya tercapai. Oleh karena itu, struktur politik di bedakan atas infrastruktur politik, yaitu struktur politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat, sektor politik masyarakat, dan suprastruktur politik, yaitu struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan (http://dinikhairany.blogspot.com/2012/03/makalah-sospol.html, diakses pada Sabtu, 04 Mei 2013, pukul 13. 20 WIB). Analisis kinerja organisasi tak dapat dilepaskan dari kinerja individu terhadap hubungan yang sangat kuat antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Organisasi yang memiliki kinerja individunya tinggi akan memberi konstribusi besar terhadap kinerja organisasi. Karakteristik organisasi birokrasi adalah hirarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward dan sistem kontrol. Interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi akan melahirkan perilaku organisasi sekaligus kinerja organisasi.Salah fungsi politik yang dijalankan birokrasi adalah fungsi pemaduan kepentingan (Agregasi kepentingan), pemaduan kepentingan adalah Merupakan proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu. Lebih lanjut akan dijelaskan pada pembahasan mengenai peranan birokrasi dalam pemaduan kepentingan pada sistem politik Indonesia. B. PEMBAHASANSebagai Negara yang sedang melaksanakan pembangunan dan pembaharuan dalam segala sektor kehidupan maka peranan dari suatu birokrasi sangatlah besar dan penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan. Dalam sistem politik, pemerintahan dan birokrasi merupakan struktur politik penting karena menyangkut bagaimana pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dilakukan. Government, demikian Almond dan Powell Jr mengemukakan, is a set of policy making and policy implementing structures with binding authority over a particular territory. Menurut Almond dan Powell Jr, agen-agen pemerintahan meskipun terspesialisasi dalam banyak cara adalah multifungsional. Agen-agen eksekutif membuat kebijakan sebagaimana memperkuat dan mengambil keputusan-keputusan, agen-agen legislatif berpartisipasi dalam implementasi kebijakan (pada saat melakukan investigasi, misalnya) seperti halnya partisipasi yang mereka lakukan dalam membuat kebijakan.Untuk merencanakan suatu pembangunan yang efisien dan efektif, birokrasi (pemerintah) mau tidak mau memang harus menampung segala aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok dari masyarakat sebagai dasar dari program pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut. Artinya segala input dari masyarakat baik itu berupa tuntutan (resources), permintaan (demands) maupun dukungan (supports) ditampung untuk kemudian diseleksi dan dipisahkan mana yang berbeda dan menyatukan mana yang sama yang kemudian dirumuskan dalam rumusan yang lebih umum untuk diajukan kepada struktur yang mengambil keputusan dalam sistem politik. Konsep birokrasi dimunculkan oleh M De Gourney, melalui surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis Baran de Grim, merujuk pada gagasan Gourney yang mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. De Gourney menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang disebutnya bureaumania (A. Rahman,1998: 167). Secara etimologi, birokrasi berasal dari kata biro (bureau) yang berarti kantor ataupun dinas, dan kata krasi (cracy, kratie) yang berarti pemerintahan. Menurut Arifin Rahman (1998:136) secara umum birokrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di pusat maupun di daerah, singkatnya birokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang menjalankan fungsi politik dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan dari sistem politik. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984) birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasikan secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi (A. Rahman, 2007: 169). Jika kita mendengar kata birokrasi maka langsung yang ada dalam pikiran kita adalah bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit, dikatakan berbelit-belit contohya dalam mengurus KTP, kita sering dibuat susah dalam mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan, kita disuruh dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah pengeluaran biaya yang mahal (hight cost), yang seharusnya kita mendapat pelayanan yang baik, tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya tetapi justru kita harus bersusah payah terlebih dulu baru memperoleh apa yang kita harapkan. Pendapat yang demikian tidaklah dapat disalahkan seluruhnya, namun demikian apabila orang-orang yang duduk di belakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, maka birokrasi akan berjalan dengan lancar dan biaya tinggi akan dapat dihindarkan.Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri dari kelembagaan, aparat,, sistem dan prosedur merupakan suatu kelompok khusus dalam masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, yang artinya kita sebagai warga Negara memiliki tujuan-tujuan yang sejalan. Selain itu juga sebagai suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab yang khusus. Birokrasi dimaksudkan sebagai kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja, karena segala sesuatunya diatur secara legal dan formal oleh para birokrat. Namun demikian diharapkan pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas, Karena setiap jabatan diurus oleh orang (petugas) yang khusus, orang-orang yang duduk di pemerintahan memang harus benar-benar menjalankan perannya dan dapat mempertanggung jawabkan segala kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Di Indonesia jika ada bahasan mengenai birokrasi maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah. Birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi pemerintah (Miftah Thoma,2003: 02). Kekuasaan pejabat ini sangat menentukan, karena segala urusan yang berhubungan dengan jabatan itu maka orang yang berada dalam jabatan itu yang menentukan. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tatanan hierarki dari atas ke bawah. Jabatan yang berada di hierarki atas mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada jabatan yang berada di tataran bawah. Semua jabatan itu lengkap dengan fasilitas yang mencerminkan kekuasaan tersebut, misalnya mobil dinas, rumah dinas dan sebagainya yang memang disediakan khusus bagi mereka yang memeiliki jabatan penting di dalam pemerintahan.Di luar hierarki kerajaan pejabat dan jabatan itu terdampar rakyat yang powerless, artinya masyakarat disini lemah dihadapan pejabat birokrasi tersebut. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah acapkali disebut kerajaan yang jauh dari rakyat. Dengan fasilitas-fasilitas yang telah mereka peroleh dan mereka nikmati membuat mereka terlena, dan seakan-akan mereka lupa akan kewajiban mereka dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh rakyat. Saat mencalonkan diri untuk duduk di pemerintahan mereka mengumbar-umbar janji manis kepada rakyat, namun setelah mereka berhasil menduduki pemerintahan mereka seakan tidak pernah berjanji pada rakyat. Memang tidak secara keseluruhan orang-orang yang duduk di pemerintahan demikian, tetapi sebagian saja yang menurut saya seperti itu, dan kenyataannya yang kita lihat dan rasakan pun memang seperti itu. Salah satu peranan birokrasi yang merupakan tugas dan kewenangan atau hak dan kewajiban yang melekat dalam struktur tertentu baik yang secara formal dirumuskan dalam konstitusi maupun tidak dirumuskan dalam konstitusi yang kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan sistem politik yang bersangkutan. Salah satu dari fungsi politik yang dilaksanakan oleh birokrasi (pemerintah) adalah pemaduan kepentingan (Interest Aggregation). Dalam sistem politik mempunyai berbagai macam cara untuk mengagregasikan kepentingan atau tuntutan yang telah diartikulasikan oleh kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga atau badan/organisasi yang lainnya.Fungsi pemaduan kepentingan (Aggregation kepentingan) adalah merupakan suatu kegiatan yang menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari masyarakat bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Agregasi kepentingan oleh Almond (dalam Arifin Rahman,1998:75) diartikan sebagai fungsi mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan umum. Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan dan tuntutan yang tercermin dalam tuntutan berbagai kelompok kepentingan. Tuntutan atau kepentfingan tersebut menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat baik bersifat material maupun spiritual (jasmani dan rohani), singkatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan duniawi dan manusiawi. Fungsi pemaduan kepentingan ini berupa menampung berbagai kepentingan dalam masyarakat kemudian menyeleksi dan memisahkan yang berbeda dan menyatukan yang sama, kemudian merumuskannya dalam rumusan yang lebih umum, sistematis sehingga semua kepentingan masyarakat tersebut dapat dipadukan dengan sistematis dalam bentuk beberapa alternatif policy untuk diajukan kepada struktur yang mengambil keputusan dalam sistem politik (Halking dan Budi Ali Mukmin,2013: 109).Dalam masyarakat, terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan acap kali bertentangan, seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tetapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi yang canggih, tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dengan kehendak untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan; antara kehendak untuk mencapai dan mempertahankan pendidikan tinggi yang bermutu tinggi, tetapi dengan jumlah penerimaan mahasiswa yang lebih sedikit dengan kehendak masyarakat untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi; antara kehendak menciptakan dan memelihara kestabilan politik dengan kehendak berbagai kelompok, seperti mahasiswa, intelektual, pers, dan kelompok agama untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas. Banyak sistem politik dengan berbagai macam struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, biasanya menjalankan pula fungsi arikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai politik. Di sini saya membahas bagaimana peranan birokrasi dalam pemaduan kepentingan pada sistem politik Indonesia. Struktur politik adalah susunan komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan di dalam negara itu.Sistem politik adalah suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum (public policies) dan bagaimana kebijakan itu dilaksankan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan Negara atau pemerintahan. Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses-proses (proses saling pengaruh-mempengaruhi) yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik(Maksudi, 2011: 17)Sistem politik Indonesia disebut sebagai sistem politik demokrasi pancasila. Berdasarkan sila keempat pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memuat tiga prinsip dasar pelaksanaan sistem pelaksanaan. Sistem politik indonesia yaitu sebagai berikut:- Kedaulatan rakyat- Pelaksanaan Kedaulatan Melalui Sistem Perwakilan- Di dalam Lembaga Perwakilan Selalu Diusahakan Permusyawaratan. (http://izudinjosep.blogspot.com/2012/06/sistem-politik-indonesia.html diakses pada Sabtu, 04 Mei 2013 pukul 13.25 WIB). Di dalam suatu masyarakat atau Negara kadang-kadang kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diberikan dikemukakan secara difusi (diffuse statements), seperti pernyataan kita menghendaki perubahan atau Ganyang Kominis atau Berantas Korupsi, Kolusi, Manipulasi dan lain-lain. mungkin tuntutan itu dinyatakan secara manifest, tetapi mereka jarang memberikan petunjuk yang akurat tentang kebijaksanaan untuk membuat keputusan.Yang diharapkan disini seharusnya adalah segala tuntuntan-tuntutan yang dikemukakan oleh setiap masyarakat dapat disertai dengan solusi-solusi yang tepat untuk kepentingan bersama. Namun pada hakekatnya, perbedaan kepentingan itulah yang membuat pemenuhannya sangat sulit. Dalam hal ini, pemerintah selaku pemegang kekuasaan dituntut untuk bersikap bijak dalam mengambil keputusan sehingga tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh masyarakat bukan hanya problema yang tidak pernah tuntas, namun diberikan respon yang positif terhadap kondisi yang sedang tercipta sebagai implikasi dari mekanisme sistem politik.Dengan demikian, sudah sepantasnya para pemegang kekuasaan pro dengan kepentingan rakyat, guna mewujudkan cita-cita yang telah dituangkan dalam regulasi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah kerjasama antar unsur-unsur yang menjadi bagian dari sistem politik sehingga tercipta sebuah mekanisme yang seimbang dalam sistem politik Indonesia. C. KESIMPULANPeranan dari suatu birokrasi sangatlah besar dan penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan. Untuk merencanakan suatu pembangunan yang efisien dan efektif, birokrasi (pemerintah) harus menampung segala aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok dari masyarakat sebagai dasar dari program pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut. Artinya segala input dari masyarakat baik itu berupa tuntutan (resources), permintaan (demands) maupun dukungan (supports) ditampung untuk kemudian diseleksi dan dipisahkan mana yang berbeda dan menyatukan mana yang sama yang kemudian dirumuskan dalam rumusan yang lebih umum untuk diajukan kepada struktur yang mengambil keputusan dalam sistem politik. Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri dari kelembagaan, aparat,, sistem dan prosedur merupakan suatu kelompok khusus dalam masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, yang artinya kita sebagai warga Negara memiliki tujuan-tujuan yang sejalan. Salah satu peranan birokrasi yang merupakan tugas dan kewenangan atau hak dan kewajiban yang melekat dalam struktur tertentu baik yang secara formal dirumuskan dalam konstitusi maupun tidak dirumuskan dalam konstitusi yang kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan sistem politik yang bersangkutan. Salah satu dari fungsi politik yang dilaksanakan oleh birokrasi (pemerintah) adalah pemaduan kepentingan (Interest Aggregation). Dalam sistem politik mempunyai berbagai macam cara untuk mengagregasikan kepentingan atau tuntutan yang telah diartikulasikan oleh kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga atau badan/organisasi yang lainnya.Fungsi pemaduan kepentingan ini berupa menampung berbagai kepentingan dalam masyarakat kemudian menyeleksi dan memisahkan yang berbeda dan menyatukan yang sama, kemudian merumuskannya dalam rumusan yang lebih umum, sistematis sehingga semua kepentingan masyarakat tersebut dapat dipadukan dengan sistematis dalam bentuk beberapa alternatif policy untuk diajukan kepada struktur yang mengambil keputusan dalam sistem politik.

DAFTAR PUSTAKAMedia Buku: Halking dan Mukmin, Budi Ali.2013.Sistem Politik Indonesia.Medan:Fakultas Ilmu Sosial, Prodi PPKn

Rahman, Arifin.1998.Sistem Politik Indonesia.Surabaya:SIC

Maksudi, Beddy Iriawan.2011.Sistem Politik Indonesia.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Surbakti, Ramlan.2010.Memahami Ilmu Politik.Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Rahman, A.2007.Sistem Politik Indonesia.Yogyakarta:Graha Ilmu

Thoma, Miftah. 2003.Birokrasi Politik di Indonesia.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Media Internet: http://izudinjosep.blogspot.com/2012/06/sistem-politik-indonesia.html diakses pada Sabtu, 04 Mei 2013 pukul 13.25 WIB

222222222222222222222222222PERAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Birokrasi jika dilihat dari sudut pandang administrasi sebagai suatu sosok organisasi pelayanan, dimana kriteria utama untuk menilai organisasi yang tidak menghasilkan keluaran fisik tersebut adalah penampilan organisasi itu. Sedangkan konsep penampilan sendiri mengarah pada pelaksanaan operasi, kegiatan, program atau misi suatu organisasi.Dalam jenis organisasi tampak bahwa sistem mekanistrik dianggap sebagai kesatuan yang relative tetap dan baku, sedangkan organic dipandang lebih luwes dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakatnya. Akan tetapi pada kenyataannya, perubahan-perubahan prahara sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat seringkali tidak diikuti dengan perubahan-perubahan mekanisme kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanannya, sehingga acap kali kita mendengar kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit ? atau sebaliknya kalu bisa dipersulit mengapa dipermudah?.Banyak anggapan bahwa birokrasi sangat lamban dan tidak efisien dalam menanggapi perubahan, kurang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan. Birokrasi dituntut untuk berubah sikap dan perilaku agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi baik yang berlangsung cepat maupun yang berlangsung lambat (evolusi) menuntut pada organisasi birokrasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.Ada beberapa hal berkenaan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan yaitu moralitas birokrat, sistem dan prosedur pelayanan serta sistem penghargaan dan sanksi.a) Moralitas birokrat Untuk memperbaiki moral ini satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan pemahan (tiadak sekadar pengetahuan) para aparat birokrasi terhadap kewajibannya. Pelatihan-pelatihan untuk birokrasi harus di setting tidak hanya sebagai syarat untuk menduduki jabatan tertentu tetapi juga harus mampu memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan.b) Sistem dan prosedur birokrasiSelama ini sistem dan prosedur pelayanan yang diterapkan birokrasi adalah sistem dan prosedur yang dirasakan rumit dan berbelit-belit oleh masyarakat. Walaupun para pejabat menganggap sistem dan prosedur itulah yang baik dan sesuai, tetapi lagi-lagi yang merasakan adalah masyarakat yang menggunakan sistem dan prosedur itu.c) Sistem penghargaan dan sanksiSistem penghargaan dan sanksi dalam birokrasi publik sangat tidak jelas dan tidak adil. Aparat tingkat bawah yang notabene selalu berhadapan dengan masyarakat tidak pernah menerima penghargaan atas prestasi yang diraih. Penghargaan selalu untuk atasannya, yang terkadang tidak tahu-menahu tentang apa yang sudah dilakukan bawahannya.Sebaliknya, sistem sanksi yang diberikan juga tidak jelas. Kemalasan dan ketidak disiplinan birokrasi publik kita sangat tinggi. Tapi, mereka tidak mendapatkan sanksi yang dapat mengubah perilaku mereka.Sebagaimana terlihat jelas fungsi pokok birokrasi Negara adalah untuk menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara. Untuk melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok yakni :1. Memberikan pelayanan umum yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan palayanan perjanjian, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk.2. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas, usaha, serta melaksanakan pendidikan.3. Menyelenggarakan pembangunan di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan,telekomunikasi,perdagangan dan sebagainya.

Menurut Kumorotomo (1996) indikator untuk menilai kinerja organisasi publik, antara lain, yaitu : efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi sangat bervariasi. Secara garis besar, berbagai parameter yang dipergunakan untuk melihat kinerja pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Pendekatan yang pertama melihat kinerja pelayanan publik dari perspektif pemberi layanan dan pendekatan kedua dari perspektif pengguna jasa.

a. AkuntabilitasAkuntabilitas dalam penyelanggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai dalam atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders.Rendahnya tingkat akuntabilitas aparat birokrasi dalampemberian pelayanan publik erat kaitannya dengan pula dengan persoalan struktur birokrasi yang diwarisi semenjak masa orde baru berkuasa. Prinsip loyalitas kepada atasan lebih dikenalkan daripada prinsip loyal kepada publik. Birokrasi di Indonesia tidak pernah diajarkan untuk mempunyai pemikiran bahwa kedaulatan berada pada publik, artinya bahwa eksistensi pelayanan birokrasi akan sangat ditentukan oleh pertanggungjawaban birokrasi terhadap publik.

b. ResponsivitasResponsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dilulio, 1994). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne dan Plastrik, 1997).

c. Orientasi pada PelayananOrientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggarakan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumber daya dari aparat birokrasi sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai.

d. Efisiensi PelayananEfisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabiila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula dalam sisi output pelayanan, birokrasi, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik yang ditawarkan. Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan.222222222222222222222222PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATBirokrasi merupakan keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, agar ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.Menurut Rahman birokrasi dapat dibedakan atas 3 kategori: Birokrasi pemerintah umumYaitu serangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari pusat sampai ke daerah yang bersifat mengatur. Birokrasi pembangunanYaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu sektor khusus guna mencapai tujuan pambangunan seperti, pertanian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Birokrasi pelayananYaitu organisasi pemerintah yang pada hakekatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah service ( pelayanan) langsung kepada masyarakat.Walaupun ada pembagian dalam birokrasi, tetapi secara umum kesemuanya itu terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Di mana ketiga unsur tersebut saling bekerjasama dalam merencanakan, menjalankan, menyukseskan dan mengawasi jalannya program pemberdayaan agar benar-benar didapat hasil yang nyata. Birokrasi mempunyai peran dan tanggung jawab atas masyarakat yang akan diberdayakan dan mereka berkewajiban ikut serta dalam prosesnya agar masyarakat benar-benar berdaya dan mampu meningkatkan taraf hidupnya dan mensejahterakan hidupnya khususnya masyarakat miskin. Namun pada pelaksanaannya tidaklah mudah, banyak rintangan dan tantangannya, karena seriap masyarakat berbeda kebutuhannya antara yang satu dengan yang lainnya, dan juga kecendrungan masyarakat saat ini yang lebih kepada apatis dan menyerah kepada takdir. Disinilah dibutuhkan sosok birokrasi yang benar-benar mampu mengayomi dan memotivasi masyarakat serta membantu masyarakat dalam memberdayakan dirinya. Dan juga prioritas dari birokrasi tersebut untuk benar-benar menjalankan program pemberdayaan pada masyarakat.Di indonesia sudah banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah baik dari zaman orde baru sampai sekarang ini. Ada beberapa program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat seperti: Program revolusi hijau dan BIMAS IDT (inpres desa tertinggal) P3DT( program pembangunan sarana dan prasarana desa tertinggal) PPK(program pengembangan kecamatan) LKMD berubah menjadi LPM(lembaga pemberdayaan masyarakat) PNPM mandiri BLT(bantuan langsung tunai) Subsidi pupuk bagi petaniDari program-program pemerintah tersebut ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Tetapi setidaknya program tersebut telah ada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya program-program tersebut pemerintah sudah berusaha untuk memberantas dan mengurangi jumlah kemiskinan di negara kita.

B. PERANAN ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATOrganisai non pemerintah adalah perwujudan masyarakat sipil, yang menjadi jembatan antara keluarga dan negara. Organisasi non pemerintah diharapkan mampu mewakili kepentingan rakyat dan menyampaikannya kepada negara. Organisasi non pemerintah muncul pada era tahun 1980-an yang berisikan sekelompok pemuda yang bekerja dengan semangat dan ikhlas layaknya pekerja sukarela. Mereka turun kemasyarakat pedesaan untuk membantu para petani secara kecil-kecilan. Proses kemunculannya didasarkan pada cara pandang bahwa tidak semua masyarakat sadar akan kekuatan/kemampuannya, sehingga perlu untuk didampingi. Organisasi non pemerintah ini muncul yaitu sebagai sebuah respon terhadap ketidakmampuan negara dalam melayani kepentingan publik, baik ketidakmampuan dalam konsep, sistem dan biaya.

Proses pemberdayaan oleh Organisasi Non Pemerintah

Organisasi non pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat sasaran, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak sebagai warga negara, sharing of theory dan juga bersama-sama menghadapi kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan hidup yang dikeluarkan pemerintah atau pihak swasta.Dalam proses pemberdayaan masyarakat, Organisasi non pemerintah memasuki area pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat sehingga tingkatan partisipasi masyarakat yang muncul adalah interactive participation, yaitu proses yang melibatkan multi disiplin metodologi dan ada sistem belajar yang terstruktur dan bersama masyarakat organisasi non pemerintah membuka jaringan kerjasama dengan pihak selain pemerintah sebagai wujud ketidaktergantungan terhadap proyek/program pemerintah. Dampak positif yang didapat masyarakat adalah semakin meningkatnya pengetahuan dan pengalaman yang secara langsung atau tidak langsung membuat posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah akan lebih baik dalam proses pembangunan dibanding sebelum ada kerjasama.