Irham Fachreza Anas, SEI, ME, CIBP
✓ Praktisi Bank Syariah✓ Dosen Rumpun Ekonomi Syariah - S1 Akuntansi Universitas Pamulang✓ Mahasantri Program Pesantren Luhur Virtual Muamalah Maliyyah, DSN MUI Institute✓ Pembina Sharia Business Intelligence (SBI) – Salah satu Kelompok Diskusi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES) di FSH UIN Syahid
Jakarta
Penyelesaian “Sengketa” Pembiayaan di Perbankan Syariah Dampak Pandemi Covid 19 : Antara Restrukturisasi dan Pengadilan Agama
disampaikan pada Webinar Posdhesi, Jum’at, 15 Mei 2020
2
UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 1 ayat 1) :
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan UnitUsaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalammelaksanakan kegiatan usahanya
UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 1 ayat 2) :
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentukSimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuklainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
SEKILAS BANK SYARIAH
3
UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 1 ayat 12) :Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwayang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidangsyariah.
(pasal 26 ayat 2 & 3) :1. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama
Indonesia.2. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank
Indonesia. (saat ini juga termasuk Otoritas Jasa Keuangan)
Sampai dengan 30 April 2020 :*• 130 Fatwa DSN-MUI• 1 Fatwa MUI (tentang Bunga
Bank)• 6 Ta’limat DSN-MUI• 3 Keputusan DSN-MUI
4
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan
“Setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi Syariah
menggunakan layanan keuangan Syariah”
4
Sumber : PT Alliance
5
“Bagaimana Bank Syariah menghasilkan profit …?”
Hasil usaha dan Fee Based Income yang berasal daripenyaluran pembiayaan
FINANCING
Fee Based Income yang berasaldari jasa-jasa perbankan
SERVICES
Skim Jual Beli
Skim Sewa-Jasa
Skim Kerjasama
Kiriman Uang iB
SDB iB
Rp
Skim Sewa-Jasa
Skim Kerjasama
FUNDINGHasil Usaha dan Fee Based
Income yang berasal daripengelolaan rekening Dana Pihak
Ketiga serta transaksi nasabahmenggunakan kartu ATM
Skim Sewa-Jasa
Payment Point iB
Pembiayaan
Fee Administrasi
ATM & EDCMultibiller
6
PeningkatanNPF
AlternatifMarket
MenjagaJarak (fisik)
DigitalisasiLayanan
Bank
Restrukturisasi
PeningkatanLayanan PerbankanSyariah Jarak Jauh
dan/ataupeningkatan
penggunaan Mobile Banking
Arahan Pemerintah : Physical Distancing,
Tetap dirumah, Work/Study From Home, Pembatasan
Sosial BerskalaBesar
Pernyataan Presiden RI terkait “penangguhan
angsuran s/d 12 bulan”
Sektor usaha yang berkaitan dengan
industri kesehatan
TANTANGAN BANK SYARIAH MENGHADAPI
PenurunanMarket
Seluruh sektorusaha umumnya
terdampak
POJK No. 11/POJK.03/2020 StimulusPerekonomian Nasional Sebagai KebijakanCountercyclical Dampak Coronavirus Disease 19
COVID 19
Tekananpembiayaan &
penurunankeuntungan
7
POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian NasionalSebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Coronavirus Disease 19
penurunanmargin/bagihasil/Ujroh
perpanjangan jangkawaktu
pengurangantunggakan pokok
pengurangantunggakan margin/bagi
hasil/Ujroh
penambahan fasilitaspembiayaan
konversi pembiayaanmenjadi Penyertaan
Modal Sementara
STIMULUS = RELAKSASI = RESTRUKTURISASI
“Kriteria Nasabah danSektor ekonomi yangterkena dampakCOVID-19 ditetapkanoleh Bank Syariah”
Nasabah Terdampak
•Keringanan angsuran
Bank Syariah
•Mitigasi Risiko Pembiayaan
•Menjaga laba/keuntungan usaha(tidak ada tambahan CKPN)
Pemerintah
• Stabilitas Ekonomi
“Siapa yang berkepentingan untuk Relaksasi?”
8
Prinsip
• Kehati-hatian
• Syariah
Kriteria
• Kemampuan bayar
• Prospek usaha
• Kemampuan bayar pasca restrukturisasi
Aktivitas
• Rescheduling – Penjadwalan Kembali
• Reconditioning – Persyaratan Kembali
• Restructuring – Penataan Kembali
1. No. 46 Potongan Tagihan Murabahah2. No. 47 Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi
Nasabah Tidak Mampu Membayar3. No. 48 Penjadwalan Kembali Tagihan
Murabahah4. No. 49 Konversi Akad Murabahah5. No. 89 Pembiayaan Ulang (Refinancing)
Syariah6. No. 90 Fatwa tentang pengalihan hutang
murabahah antar syariah7. No. 103 Novasi Subyektif Syariah8. Lainnya
Fatwa DSN MUI
POJK No. 16/POJK.03/2014 & POJK No. 19/POJK.03/2018 (lihat pasal 54 s/d 68)
Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agardapat menyelesaikan kewajibannya
Penyusunan ProsedurRestrukturisasi Pembiayaanyang terkait dengan aspekpemenuhan Prinsip Syariahdilakukan denganmempertimbangkan opiniDewan Pengawas Syariah(penjelasan pasal 58 ayat 1)
9
POJK No. 16/POJK.03/2014 & POJK No. 19/POJK.03/2018 (lihat pasal 54 s/d 68)
Penjadwalan Kembali
• perubahan jadwalpembayarankewajiban nasabahatau jangkawaktunya
Persyaratan Kembali
• perubahan jadwalpembayaran
• perubahan jumlah angsuran
• perubahan jangka waktu
• perubahan nisbah dalamPembiayaan Mudharabahatau PembiayaanMusyarakah
• perubahan PBH dalamPembiayaan Mudharabahatau PembiayaanMusyarakah dan/atau
• pemberian potongan
Penataan Kembali
• penambahan danafasilitas PembiayaanBank;
• konversi akadPembiayaan;dan/atau
• konversi Pembiayaanmenjadi PenyertaanModal Sementarapada perusahaannasabah.
10
ANALISIS RESTRUKTURISASI NASABAH TERDAMPAK COVID 19
“Kriteria Nasabah dan Sektor ekonomi yang terkena dampakCOVID 19 ditetapkan oleh Bank Syariah”
Terdampak Ringan
Terdampak Sedang
Terdampak Berat
Pengurangan Kewajiban
Pengurangan Kewajiban
Perpanjangan Jangka Waktu
Perpanjangan Jangka Waktu
Penundaan Kewajiban
Contoh :
PenurunanPendapatan
s/d 25%
PenurunanPendapatan
s/d 75 %
PenurunanPendapatan
s/d 100 %
11
Sebab Perselisihan Indikasi & Tindakan Penyelesaian
A. Tidak tercapainyakesepakatanrestrukturisasi
1. Nasabah keberatan dengan perhitungankewajiban pembayaran yang ditawarkanBank Syariah
2. Nasabah yang tidak terdampak memaksameminta restrukturisasi dengan alasanarahan Presiden atau Equal Treatmentdengan yang terdampak Covid 19 karenaperekonomian negara sedang sulit ataufaktanya banyak harga barang naik (inflasi)
Musyarawah ;a) murabahah/Ijarah Multijasa (paket wisata,
pendidikan, kesehatan) tidak boleh menambahtagihan.
b) “win-win” solusi meringankan Nasabah tidakmerugikan BS ; penambahan tagihan denganperpanjangan jangka waktu agar angsuran saatselesai masa restru sama dengan angsuran awal.
c) kesadaran Nasabah yang tidak terdampak untuktetap membayar sesuai jadwal
B. Gagal Restrukturisasi :perlawanan eksekusiagunan
1. mengajukan banyak upaya hukum baikpidana maupun perdata.
2. menggugat/Menguji apapun tahapan BSyang diambil.
3. mencari-cari kesalahan BS4. menyuruh pihak ketiga untuk ikut
melakukan upaya hukum
1. Musyarawah ; restru kembali2. Litigasi dan Non Litigasi
C. Itikad buruk 1. membatalkan akad/addendum restru yangsudah disepakatinya
2. mencari alibi untuk menyampaikanakad/addendum restru tidak sesuai denganprinsip syariah setelah perjanjian disepakati
Musyawarah :a) restru kembali,b) pedoman Syariah adalah Fatwa DSN MUI bukan
Fatwa perorangan atau Lembaga tertentuc) Putusan No. 88 K/AG/2017 (Murabahah Mobil,
setelah 13 kali angsuran) ; Dalil ketidaksesuaiansyariah dapat diterima sebelum terjadinyapenandatanganan akad. Jika nasabah engganmembayar setelah dana diterima atas dasar akadtidak sesuai syariah, maka dapat dikategorikannasabah yang tidak beritikad baik.
Jika dimulai dengan baik, Mari selesaikan dengan baik-baik.
Ayo Bermusyarawah untuk mufakat. SEBAB PERSELISIHAN
12
Sumber : Slide materi Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. “Treatment Khusus Penyelesaian Pembiayaan Syariah Yang Tertunda Karena Covid 19 dan KesiapanPengadilan Agama Menghadapi Lonjakan Sengketa Ekonomi Syariah”
Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Sengketa Terbanyak
Ekonomi Syariah
PerlawananEksekusi
Murabahah
Mudharabah