Download pdf - PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA …samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Perda-Nomor-5-Tahun... · penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN

2013

PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 5 TAHUN 2013, LD 2013/NO. 5.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan

utilitas pada kawasan perumahan perlu dilakukan penyerahan beberapa

prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan oleh pengembang

kepada pemerintah daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam

pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan

perumahan, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan

penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :

UUD 1945; UU No. 27 Th. 1959; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 8 Th. 1981; UU

No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 27 Th.

2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 1 Th. 2011; UU No. 12 Th. 2011; UU No.

20 Th. 2011; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 4 Th. 1988; PP No. 79 Th. 2005; PP

No. 6 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 57 Th. 2007;

PERMENDAGRI No. 17 Th. 2007; PERMEN PERUM RAKYAT No.

11/PERMEN/M/2008; PERMENDAGRI No. 9 Th. 2009; PERMENDAGRI No. 53

Th. 2011; PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 14 Th. 2000; PERDAKOT BALIKPAPAN

NO. 2 Th. 2008; PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 7 Th. 2008; PERDAKOT

BALIKPAPAN NO. 7 Th. 2011; PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 3 Th. 2012;

PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 12 Th. 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang dimaksud dalam

peraturan ini.

2. Asas dan tujuan

3. Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas

4. Kriteria prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan

5. Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas

6. Wewenang Pemda dalam mengelola prasarana, sarana, dan utilitas

7. Pengawasan dan pengendalian

8. Sanksi administratif, ketentuan pidana, dan penyidikan

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2013.