Upload
dinhnhan
View
216
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN
2013
PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 5 TAHUN 2013, LD 2013/NO. 5.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN
ABSTRAK : - bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan
utilitas pada kawasan perumahan perlu dilakukan penyerahan beberapa
prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan oleh pengembang
kepada pemerintah daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam
pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan
perumahan, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditetapkan dengan Perda.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UUD 1945; UU No. 27 Th. 1959; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 8 Th. 1981; UU
No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 27 Th.
2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 1 Th. 2011; UU No. 12 Th. 2011; UU No.
20 Th. 2011; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 4 Th. 1988; PP No. 79 Th. 2005; PP
No. 6 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PERMENDAGRI No. 57 Th. 2007;
PERMENDAGRI No. 17 Th. 2007; PERMEN PERUM RAKYAT No.
11/PERMEN/M/2008; PERMENDAGRI No. 9 Th. 2009; PERMENDAGRI No. 53
Th. 2011; PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 14 Th. 2000; PERDAKOT BALIKPAPAN
NO. 2 Th. 2008; PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 7 Th. 2008; PERDAKOT
BALIKPAPAN NO. 7 Th. 2011; PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 3 Th. 2012;
PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 12 Th. 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
1. Ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang dimaksud dalam
peraturan ini.
2. Asas dan tujuan
3. Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
4. Kriteria prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan
5. Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas
6. Wewenang Pemda dalam mengelola prasarana, sarana, dan utilitas
7. Pengawasan dan pengendalian
8. Sanksi administratif, ketentuan pidana, dan penyidikan
CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2013.