Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Tata Cara Penerapan dan Pencapaian Target SPM bagi SKPD Provinsi dan p g g
Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa TengahSemarang, 25-26 April 2012
Pendalaman Pemahaman SPM dalam k it d P R Ak ikaitannya dengan Penyusunan Rencana Aksi
Percepatan Pencapaian Target SPM
Oleh: Syahroni Ateng SyafrudinProvincial Coordinator, GFA/GIZ‐DeC GG SNI Central Java
D li i C ib i G d GDecentralization as Contribution to Good GovernanceSub‐National Implementation Central Java
Struktur Urusan Pemerintahan
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUTKriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
Kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
PILIHANWAJIB
EfisiensiEfisiensi
PILIHANWAJIB
PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN 15
Urusan15
Urusan DASAR DASARUrusanUrusanmemprioritaskan pelaksanaan urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasarmemprioritaskan pelaksanaan urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar
S P Mdilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan
kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan
ketersediaan sarana dan prasarana. UU No. 32/2004
KEDUDUKAN SPM dalam URUSAN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
GTZ_2006
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANANDAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.
• Apabila merupakan pelayanan dasar makaberpedoman pada standar pelayananminimal (SPM).
U san ajib pela anan dasa dan SPM• Urusan wajib, pelayanan dasar dan SPMdilaksanakan secara bertahap dandit t k l h P i t hditetapkan oleh Pemerintah.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11t (4) d P l 14 t (3) U dayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004.
• Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2005 tentang Pedoman65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (SPM)Pelayanan Minimal (SPM).
• Merupakan ketentuan tentang jenis danp g jmutu pelayanan dasar yang merupakanurusan wajib daerah yang berhak diperolehurusan wajib daerah yang berhak diperolehsetiap warga secara minimal.
PRINSIP-PRINSIP SPM (1)PRINSIP PRINSIP SPM (1)
SPM di b i l t P i t h d• SPM disusun sebagai alat Pemerintah danPemerintahan Daerah untuk menjamin akses danmutu pelayanan dasar kepada masyarakat secaramutu pelayanan dasar kepada masyarakat secaramerata dalam rangka penyelenggaraan urusanwajib.
• SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakanoleh Pemerintahan Daerah Provinsi (beberapa SPM)d P i t h D h K b t /K tdan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
• Penetapan SPM disesuaikan dengan perkembangank b t h i it d k kkebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangannasional dan daerah serta kemampuankelembagaan dan personil daerah dalam bidangkelembagaan dan personil daerah dalam bidangyang bersangkutan.
PRINSIP-PRINSIP SPM (2)
B if t d h k k it d h di k• Bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur,terbuka, terjangkau dan dapatdi t j bk t i b tdipertanggungjawabkan serta mempunyai bataswaktu pencapaian.
• Memiliki indikator yang merupakan tolok ukurprestasi kuantitatif dan kualitatif yangprestasi kuantitatif dan kualitatif yangdigunakan untuk menggambarkan besaransasaran yang hendak dipenuhi dalamsasaran yang hendak dipenuhi dalampencapaian suatu SPM tertentu, berupamasukan, proses, hasil, manfaat dan/ataumasukan, proses, hasil, manfaat dan/ataudampak pelayanan.
Kerangka Regulasi terkait SPM
• Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LPPJ KDH dan
I f i PPD k d M k tInformasi PPD kepada Masyarakat• PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, p , p /• PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah• PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian• PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kerangka Regulasi terkait SPM (Lanjutan)(Lanjutan)
• Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah
• Permendagrii Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunandan Penetapan Standar Pelayanan Minimaldan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
• Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman PenyusunanRencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
• Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05‐76 Tahun 2007 tentangPembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimaly y
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05‐283 Tahun 2011 tentang Pembentuan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Mi i lMinimal
Contoh Definisi Operasional (DO)
• Contoh SPM Kesehatan, Pelayanan Dasar:Contoh SPM Kesehatan, Pelayanan Dasar:
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K‐4
adalah cakupan Ibu hamil yang telah l h l t t l imemperoleh pelayanan antenatal sesuai
dengan standar paling sedikit 4 kali di g p gsatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Contoh Rumus dari DO
• Rumus
Cakupan k j =
Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu
kunjungan ibu hamil K4
= j ptertentu x 100%
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil kerja dalamJumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam kurun waktu yang sama
Pembilang gJumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Ukuran/Konstanta Persentase (%)
DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAHRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
Visi, Misi dan Program KDH
Rancangan AwalRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)
PROFIL DAERAH(Data & Informasi)
SMUSRENBANG RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS
RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA
( )RKPD
Indikatif1
RKPD Indikatif
2
RKPD Indikatif
3
RKPD Indikatif
4
RKPD Indikatif
5
EVALUASI TAHUNAN1. Analisis Kebijakan Nasional2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan4. Survey Kepuasan Masyarakat5. Survey Penjaringan Aspirasi6. Evaluasi Program/Proyek
MUSRENBANGDES /MUSRENBANGKEL
MUSRENBANG KECAMATAN
O S
APBD (TAHUN BERJALAN)
RKA-SKPD
RENJASKPD-1
RENJASKPD-2
RENJASKPD-3
RENJASKPD-4
RENJASKPD-5
RANCANGAN AWAL RKPD
MONITORING & EVALUASI (MONEV)
MUSRENBANG KABUPATEN / KOTA IMPLEMENTASI PROGRAM
(TAHUN BERJALAN)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RANCANGAN AWAL RENJA
SKPD
KEBIJAKAN UMUM
RANCANGAN AKHIR RKPD
RANCANGAN AKHIR RENJA-SKPD
DPRDAPBD
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
PEMDA
RKA SKPD(TAHUN BERIKUTNYA)
R / APBDTahun Anggaran
yang Direncanakan
(TAHUN BERIKUTNYA)
DOKUMEN PELAKSANAAN APBD
Dokumen‐dokumen Perencanaan D P D hDan Penganggaran Daerah
RPJPD: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun)
RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun)
Renstra SKPD: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (5 tahun)
RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Tahunan Daerah)j ( )
Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (1 tahun)
KUA Kebijakan Umum Anggaran TahunanKUA: Kebijakan Umum Anggaran Tahunan
PPAS: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKA SKPD: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
R/APBD : Rancangan / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pengintegrasian SPM ke dalam Dokumen‐dokumen PerencanaanDokumen dokumen Perencanaan
dan Penganggaran Daerah
RPJMDRenstra SKPDRKPDSt d RKPDRenja SKPDKUA
Standar Pelayanan KUA
PPASRKA SKPD
Pelayanan Minimal R/APBD
DPA
Minimal
Tahapan Umum Perencanaan
TAHAPAN KEGIATAN
HASIL / KELUARANProfil / Potret Daerah:*Kondisi Fisik Geografis
PemahamanDaerah
*Kondisi Fisik Geografis*Kondisi Sosial-Ekonomi*Kondisi Sosial Budaya*Kondisi Lingkungan Hidup*Masalah masalah DaerahDaerah *Masalah-masalah Daerah*Potensi-Potensi Daerah*Peluang & Tantangan
*Visi & Misi DaerahPerumusanKebijakan
*Visi & Misi Daerah*Tujuan-tujuan (Goal)*Arahan Pembangunan*Strategi Umum*Prioritas Pembangunan*Prioritas Pembangunan
Perumusan & PenetapanProgram Program
Program-Program atauRencana Tindak SebagaiPedoman PelaksanaanProgram-Program
atau Rencana TindakPedoman PelaksanaanPembangunan Daerah
*Koreksi / Pelurusan bila
GTZ_2006
Monitoring & Evaluasi Ada Penyimpangan*Umpan Balik bagiPerencanaan Selanjutnya
Pengintegrasian SPM ke dalamTahapan Proses Perencanaana apa oses e e ca aadan Penganggaran Daerah
Pada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis DaerahPada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis Daerahuntuk menyusun Profil atau Potret Daerah, di mana gambaran situasi dan kondisi daerah terkini harus mencakup gambaran tentang status tingkat pencapaian SPM pelayanan dasar dari masing-masing Urusantingkat pencapaian SPM pelayanan dasar dari masing-masing Urusan Pemerintahan WajibPada tahap Perumusan Kebijakan Jangka Menengah:=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan dengan peningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat dan penanggulanan kemiskinanpenanggulanan kemiskinan=> Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan pemerintahan wajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan=> Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalam Renstra SKPDP d t h i dik tif t h t k
GTZ_2006
Pada tahap penyusunan program-program indikatif tahunan untuk selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerjanya.
Pengintegrasian SPM ke dalam Tahapan Proses PerencanaanTahapan Proses Perencanaan
dan Penganggaran Daerah (Lanjutan)
Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas tahunan maupun program-program tahunan dalam RKPD maupun Renja SKPDRenja SKPD. Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atau Forum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangku k ti k D ft SPM b i f i dkepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan bahan pembanding untuk menelaah program-program atau rencana tindak yang diusulkanPada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di mana target-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentu harus ditetapkan dalam KUA. pPada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Rancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran
GTZ_2006
SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran tahunan, di mana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan ditetapkan dan dibiayai
Penerapan SPM• SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu
acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusunperencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Pemerintahan Daerah harus menyusun rencana aksi• Pemerintahan Daerah harus menyusun rencana aksipencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM.Dalam hal ini dibutuhkan analisis atau kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (Perencanaan Pembiayaan SPM).
• Rencana aksi pencapaian SPM memperhatikan dan dituangkan• Rencana aksi pencapaian SPM memperhatikan dan dituangkan ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD
• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD, g p p g ,Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai kemampuan keuangan daerah.R k i i t t t h SPM dil k k d• Rencana aksi pencapaian target tahunan SPM dilaksanakan dan pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi secara periodik
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHANDAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis Sektoral))
2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar
SPM t l h dit t k l h P i t h Bil d k jSPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.
4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah p yhingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.
5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkansolusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Pedoman atau Petunjuk Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang
GTZ_2006
Kementerian/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang bersangkutan sebagai pembanding atau referensi.
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHANDAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMALUNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa
apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian
(Lanjutan)
p j y g p p j g p pSPM
7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk l k k k i k i d kmelaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan
barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak langsung.baik biaya langsung maupun tidak langsung.
8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-upaya untuk mencapai SPM
9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia kemudian tetapkan juga
GTZ_2006
sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian SPM.
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHANDAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMALUNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-
indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan
( a juta )
organisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasi sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.
11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.
12 Kendalikan pelaksanaan upaya upaya tindakan (Implementasi12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi Rencana Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi (Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan
i dsesuai dengan rencana.13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila
suatu tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh
GTZ_2006
suatu ta ap pe a sa aa ya te a se esa , u tu e pe o epembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.
Posisi SPM dalam Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPD
Sumber: Permendagri No. 54/2010
T b l I dik i R P P i it di t iTabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertaiKebutuhan Pendanaan Rancangan Renstra SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
Bidang Urusan Indikator Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan K di i Ki j
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kinerja pada Awal
RPJMD (Tahun 0)
SKPD Penanggung
Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Urusan Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 01 Program.........
1 01 02 Program......... Program.........
1 01 03 Dst .....
1 02 Kesehatan
1 02 01 Program......... 1 02 01 Program.........
1 02 02 Dst .....
1 03 Dst .......
2 Urusan Pilihan
2 01 Pertanian 01 Pertanian
2 01 01 Program.........
2 01 02 Program.........
2 01 03 Dst .....
2 02 Dst 2 02 Dst .......
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota Sumber: Permendagri No. 54/2010
Kolom 3 diisi dengan uraian indikator kinerja program (outcome). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Contoh Posisi SPM dalam Proses dan Mekanisme Penyusunan RENJA SKPD
SPM
SPMSPM
Sumber: Permendagri No. 54/2010
Format Program (Contoh)
• Latar belakang atau alasan kenapa program iniLatar belakang atau alasan kenapa program ini direncanakan (Kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi, keterkaitan dengan sektor/sub‐sektor lain, keterkaitan dengan program tahun sebelumnya maupun tahun berikutnya)
• Tujuan program b t i dik t ki j• Tujuan program beserta indikator kinerjanya• Kegiatan‐kegiatan program• Perkiraan biaya dan sumber pembiayaan• Lokasi / Wilayah / y• Agenda pelaksanaan program
GTZ_2006
Contoh hubungan SPM dan RKPD(Proses dan Masukan untuk RKPD)
1. Masukan hasil evaluasi tahunan bagi Rancangan Awal RKPD.
Perubahan kebijakan nasional (RKP) seperti MDGs, PRSP dan SPM;Perubahan indikator‐indikator wilayah & ekonomi daerah;Ketersediaan sumberdaya daerah untuk tahun yg direncanakan;Ketersediaan sumberdaya daerah untuk tahun yg direncanakan;‐ estimasi pendapatan dan kebutuhan 2‐3 tahun anggaran‐ ketersediaan dan kapasitas SDM, dsb. Kinerja penyelenggaraan Urusan‐urusan Wajib dan Kewajiban Daerah
Tingkat pencapaian SPM pelayanan‐pelayanan dasari d l h l h b h di iIsu‐isu dan masalah‐masalah baru yang harus ditangani;
Temuan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak;Penyesuaian kebijakan tata ruang wilayah;
GTZ_2006
y j g y ;Penyesuaian RKPD yang ada dalam RPJMD.
Contoh Tabel Tingkat Pencapaian KinerjaPelayanan SKPD Dinas KesehatanP i i/K b t /K t **)Provinsi/Kabupaten/Kota ………**)
NO Indikator *)SPM/
Standar Ki j
IKK (PP 6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisi
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Indikator ) Kinerja
Lain (PP-6/2008) s
....... (tahun
n-2)
........ (tahun n-
1) ........
(tahun n) .......
(tahun n+1)
....... (tahun
n-2)
Tahun ........ (tahun n-1) ..........
(tahun n)..........(tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I SPM Kesehatan (Permenkes:
No.741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun
2010-2015 A Pelayanan Kesehatan Dasar
a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% b) Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani 80% c) Dst…….
B Pelayanan Kesehatan Rujukan a) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin 100%
b) Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Provinsi
100%
C. Penyelidikan Epidemiologi …dst 1. Dst…. II Standar IKK (PP-6/2008) A Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 K j ht S i l1. Kesejahteraan Sosial
a) Angka kelangsungan hidup bayi b) Dst ......
B. Aspek Pelayanan Umum
1. Pelayanan Dasar1. Pelayanan Dasar a. Rasio posyandu per satuan balita
Sumber: Permendagri No. 54/2010
SPM dan RKPD(Proses dan Masukan untuk RKPD)(Proses dan Masukan untuk RKPD)
2. Umpan balik dan masukan dari pmonitoring & evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan terhadapanggaran tahun berjalan terhadap Rancangan Awal RKPD.
Ti k i ki j k l MDGTingkat pencapaian kinerja sektoral, MDGs (termasuk kesetaraan gender), PRSP dan SPM pelayanan dasar;p y ;Status pelaksanaan urusan‐urusan wajib dan kewajiban daerahUmpan balik dan revisi terhadap kebijakan Renja‐SKPD;Penyesuaian kebijakan sektoral (SKPD) dan Renja‐SKPD dalam Renstra‐SKPD (mencakup MDGs PRSP dan SPM);
GTZ_2006
dalam Renstra SKPD (mencakup MDGs, PRSP dan SPM);Rancangan awal Renja‐SKPD tahun yang direncanakan.
SPM dan RKPD(Proses dan Masukan untuk RKPD)
3 Masukan dari musrenbang bagi3. Masukan dari musrenbang bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD
Usulan‐usulan masyarakat yang belum terakomodasi;terakomodasi; Konfirmasi & koreksi bagi usulan renja dari dinas / instansi (SKPD);instansi (SKPD);Kebutuhan pelayanan terkini bagi masyarakat serta penyesuaian pencapaian MDGs, p y p p ,SPKN/SPKD (PRSP) dan SPM;Penyesuaian dan Perumusan Rancangan Akhir
GTZ_2006
y gRKPD.
Saran Tindak Lanjut
• Membentuk Tim SPM kabupaten/Kota, bisa terdiri dari B i O i i/O d /T P i h B dBagian Organisasi/Otda/Tata Pemerintahan, Bappeda, Bagian Keuangan dan Dinas/Instansi Teknis (SKPD) Pengampu SPMPengampu SPM
• Membentuk Tim Teknis SPM di masing‐masing SKPD pengampu SPMpengampu SPM
• Tim SPM kabupaten/kota menyusun Rencana Kerja Koordinasi Percepatan Pencapaian SPM termasukKoordinasi Percepatan Pencapaian SPM, termasuk
• Mengalokasikan Dana (APBD) secukupnyaTi T k i SPM SKPD R Ak i• Tim Teknis SPM SKPD menyusun Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Sektor dilanjutkan dengan Pengintegrasian nya ke dalam mekanismedengan Pengintegrasian nya ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah
Matur Sembah NuwunMatur Sembah NuwunMatur Sembah NuwunMatur Sembah Nuwun
Decentralization as Contribution to Good GovernanceDecentralization as Contribution to Good GovernanceSub‐National Implementation Central Java