Invest in
Invest in remarkable indonesia Invest in
remarkable indonesiaindonesia
Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia
Invest in remarkable indonesiaindonesia
Invest in
Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia
Invest in remarkable indonesiaindonesia
Invest in
Invest in
Invest in
able indonesia Invest
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Makassar, 08 Mei 2012
oleh Kasubdit Perizinan Sektor Primer & Tersier
PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERDAGANGAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
2
Topik Bahasan
I. DASAR HUKUM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN
II. PRINSIP DASAR PELAYANAN PENANAMAN MODAL
III. PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL
IV. ASPEK TEKNIS PENANAMAN MODAL
V. FASILITAS PENANAMAN MODAL
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3
I. Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
UU Penanaman Modal – UU No. 25 Tahun 2007
Daftar Negatif Investasi – PerPres No.36 Tahun 2010
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 (PTSP) Peraturan Menteri Perdagangan No.
1/M-Dag/Per/1/2012 mengenai pelimpahan kewenangan di bidang perdagangan kepada Kepala BKPM
Peraturan Sektoral terkait antara lain:
• Permendag No. 36/2007 jo. No. 46/2009 (SIUP)
• Permendag No. 14/2006 (SIUJS)
• Permendag No. 33/2008 (SIUP4)
• Permendag No. 10/2006 jo. No. 28/2010 (SIUP3A)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal
Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Mekanisme baru perizinan penanaman modal (PerKa BKPM No. 12 tahun 2009)
KEBIJAKAN DASAR
Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan
PELAYANAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5
II. Prinsip Dasar Pelayanan Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
Perlakuan yang sama Tidak mensyaratkan modal minimum Jaminan untuk melakukan repatriasi modal dan keuntungan Jaminan kepastian hukum Penyelesaian sengketa Kemudahan investasi: pemberian fasilitas dan pelayanan perizinan, serta informasi
Prinsip Dasar Pelayanan Penanaman Modal
PRINSIP DASAR: Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
7
Tertutup mutlak ( asing )
Dicadangkan untuk UMKMK
Kemitraan
Kepemilikan modal asing
Lokasi tertentu
Perizinan khusus
Modal dalam negeri 100%
Kepemilikan modal asing serta lokasi
Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
Persyaratan kepemilikan modal asing dan /atau lokasi bagi penanam modal dari negara-
negara ASEAN
Daftar Negatif Investasi – PerPres No.36 Tahun 2010
DAFTAR BIDANG USAHA YANG BERSYARAT
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
III. Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
9
Panduan bagi para penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat
Terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur dan proses penyelesaian permohonan
Memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan
MUDAH : alur proses penyelesaian permohonan sederhana dalam pengertian mudah dipahami
CEPAT : waktu proses penyelesaian permohonan singkat
TEPAT : kesesuaian produk dengan ketentuan peraturan perundangan
AKURAT : pemberian fasilitas impor mesin, barang dan bahan sesuai dengan kebutuhan produksi
TRANSPARAN & AKUNTABEL : alur proses penyelesaian
permohonan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
Maksud dan Tujuan - Prinsip Dasar Pelayanan
MAKSUD DAN TUJUAN PRINSIP DASAR PELAYANAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
10
10
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman ModalTahapan Investasi secara umum
Penanam Modal
Notaris
Kemen. Hukum &
HAM
Izin Pendaftaran Izin Prinsip
Izin Pelaksanaan1. Izin Lokasi2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)3. Izin UUG/HO4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dll
Fasilitas Non Fiskal1. API-P2. RPTKA/TA.01/IMTA
Fasilitas Fiskal1. SP Pabean Barang Modal2. Usulan Fasilitas PPh Badan
Izin Usaha
Pendaftaran PM
Permohonan Izin Prinsip
Pengajuan Akta Pendirian
Perusahaan
Pengajuan Pengesahan
Badan Hukum
Permohonan Izin Usaha
TAHAPAN KOMERSIAL
TAHAPAN PERSIAPAN
TAHAPAN KONSTRUKSI
11a
Pendaftaran PM
Pendaftaran PM
1b
1c
2
4
3
5
6
7Fasilitas Fiskal
SP Pabean Bahan Baku
8
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
11
11
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman ModalTahapan Investasi di Bidang Perdagangan
Penanam Modal
Notaris
Kemen. Hukum &
HAM
Izin Pendaftaran
Izin Pelaksanaan1. Izin Lokasi2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)3. Izin UUG/HO4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dll
Fasilitas Non Fiskal1. API-P2. RPTKA/TA.01/IMTA
Izin Usaha
Pendaftaran PM
Pengajuan Akta Pendirian
Perusahaan
Pengajuan Pengesahan
Badan Hukum
Permohonan Izin Usaha
TAHAPAN KOMERSIAL
TAHAPAN PERSIAPAN
TAHAPAN REALISASI
1
1a Pendaftaran PM
2a
2b
2
4
5
7
Pengajuan Pengesahan
Badan Hukum
3 Pendaftaran PM
Pengajuan Akta Pendirian
Perusahaan 1b
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
12
IV. Aspek Teknis Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
13
Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
14
Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010… (lanjutan)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
15
Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010… (lanjutan)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
16
Penilaian Teknis “Pendaftaran Penanaman Modal”
Persyaratan Aspek Teknis
Rekaman paspor untuk pemohon WNA Periksa nama, tanda tangan dan masa berlaku paspor
Rekaman AOA untuk pemohon perusahaan asing
Periksa asal negara
Rekaman KTP untuk pemohon WNI Periksa nama, tanda tangan dan masa berlaku KTP
Rekaman Akta & perubahan serta pengesahan dari KEMKUMHAM untuk pemohon perusahaan PMA/PMDN
Periksa susunan dan komposisi penyertaan dalam modal perseroan dan susunan direksi
Rekaman NPWP untuk pemohon WNI atau perusahaan PMA/PMDN
Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor yang terdapat dalam NPWP
Permohonan diatas materai Periksa tandatangan seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum)
Periksa tandatangan direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum)
Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan dan dilegalisasi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
Penilaian Teknis “Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan”
Persyaratan Aspek Teknis
Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Untuk permohonan yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas impor barang dan bahan.
Rekaman akta pendirian & perubahannya serta pengesahan dari KEMKUMHAM
Periksa nama perusahaan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian perusahaan, modal perseroan dan susunan pemegang saham (komposisi saham).
Sesuaikan penandatangan aplikasi permohonan dengan susunan direksi.
Periksa apakah Akta telah disahkan oleh Kemkumham.
Rekaman Pendaftaran /Izin Prinsip Penanaman Modal
Periksa kesesuaian data perusahaan dalam permohonan dengan data dalam Pendaftaran/Izin Prinsip PM.
Rekaman NPWP Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor yang terdapat dalam NPWP.
Rekaman HGU/HGB/Sewa Menyewa Lahan & Bangunan Pabrik
Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh perusahaan. Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh yang menyewakan.
Rekaman IMB Periksa kesesuaian IMB dengan pemilik tanah dan peruntukan bangunan.
Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa berlaku sewa
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18
Penilaian Teknis “Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan “….. (lanjutan)
Persyaratan Aspek Teknis
Rekaman UUG/HO/SITU Periksa kesesuaian nama perusahaan dan lokasi perusahaan. Periksa masa berlakunya.
Rekaman LKPM periode terakhir Digunakan sebagai acuan untuk penilaian permohonan bagi perusahaan.
Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan pengesahan/persetujuan dari dinas LH setempat
Periksa kesesuaian nama perusahaan, lokasi dan kegiatan usaha yang tercantum dalam AMDAL/UKL-UPL dengan yang dimohonkan serta instansi yang memberikan pengesahan/persetujuan
Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah
Disesuaikan dengan bidang usaha yang memiliki persyaratan tambahan
Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19
Penilaian Teknis “Izin Usaha Perubahan”
Perubahan Alamat dan Lokasi Proyek :
Persyaratan Aspek Teknis
Rekaman akta pendirian & perubahannya serta pengesahan dari KEMKUMHAM
Periksa nama perusahaan, tempat kedudukan untuk alamat dan lokasi terbaru.
Periksa apakah Akta telah disahkan oleh Kemkumham.
Rekaman Izin Usaha Periksa izin usaha.
Rekaman NPWP terbaru Periksa nama, alamat perusahaan terbaru dan nomor yang terdapat dalam NPWP.
Rekaman HGU/HGB/Sewa Menyewa Lahan & Bangunan Pabrik
Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh perusahaan. Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa
berlaku sewa.
Rekaman IMB/Perjanjian Sewa Menyewa terbaru
Periksa kesesuaian IMB dengan pemilik tanah dan peruntukan bangunan.
Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa berlaku sewa.
Rekaman LKPM periode terakhir Digunakan sebagai acuan untuk penilaian permohonan bagi perusahaan
Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL terbaru dan pengesahan/persetujuan dari LH
Periksa kesesuaian nama perusahaan,lokasi dan kegiatan usaha yang tercantum dalam AMDAL/UKL-UPL dengan yang dimohonkan serta instansi yang memberikan pengesahan/persetujuan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
20
V. Fasilitas Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
Angka Pengenal Importir (API)
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Surat Persetujuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin/peralatan
Surat Persetujuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku/penolong
Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek (bagi proyek yang telah
memiliki Surat Persetujuan Pabean)
Usulan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Tax Holiday
Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal
JENIS PERSETUJUAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS FISKAL DAN NON-FISKAL
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
22
Persyaratan Aspek Teknis
rekaman akta pendirian & perubahannya serta pengesahan dari KEMKUMHAM
Periksa nama perusahaan dan susunan direksi terakhir
Identitas penandatangan APIP(rekaman IMTA (WNA) dan rekaman KTP (WNI))
-Periksa nama TKA, nama perusahaan, jabatan & masa berlaku di IMTA-Periksa nama WNI dan masa berlaku di KTP
Rekaman NPWP Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor
Rekaman TDP Periksa nama, alamat perusahaan, nomor dan masa berlaku
Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal Periksa kesesuaian nama perusahaan, alamat, lokasi, bidang usaha
rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan
Periksa kesesuaian alamat kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat dengan permohonan
Pasfoto Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah 2 (dua) lembar ukuran 3x4
Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
Surat Kuasa bermeterai penandatangan APIP
Untuk penandatangan APIP tidak dilakukan oleh direksi perusahaan diwaarmerking oleh notaris
Penilaian Teknis API-P
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
23
RPTKA / TA.01 / IMTA
Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal..... (lanjutan)
Sesuai dengan Surat MENAKERTRANS tanggal 16 Desember 2009, proses penerbitan tidak
dilakukan oleh BKPM, melainkan dilakukan oleh Pejabat KEMENAKERTRANS sesuai
kewenangannya.
Proses penerbitan RPTKA / TA.01 / IMTA dilakukan oleh Pejabat KEMENAKERTRANS dan
dilaksanakan di PTSP BKPM.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
24
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
I. DASAR HUKUM
1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TANGGAL 1 MEI 2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
25
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
II. LATAR BELAKANG
1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor;
2. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri;
3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku impor; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
26
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
III. JENIS API
1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U): - API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor
barang tertentu untuk kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) untuk tujuan diperdagangkan.
- Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila:
a) perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa; atau
b) perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah. (Permendag No. 59/2012)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
27
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor
barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. Dalam hal barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (Permendag No. 59/2012)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
28
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
1. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik dengan perusahaan di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan atas pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku
2. Hubungan istimewa merupakan kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain.
IV. HUBUNGAN ISTIMEWA
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
29
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
3. Hubungan istimewa dapat diperoleh melalui:– persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian
terhadap suatu aktivitas ekonomi;– kepemilikan saham;– anggaran dasar;– perjanjian keagenan/distributor;– perjanjian pinjaman (loan agreement); atau– perjanjian penyediaan barang (supplier agreement). (Permendag No. 59/2012)
IV. HUBUNGAN ISTIMEWA ...... (lanjutan)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
30
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
V. BARANG INDUSTRI TERTENTU
1. Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk tujuan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.
2. Barang industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya digunakan untuk tujuan:– Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri
tertentu yang diimpor oleh Produsen Importir untuk memenuhi kriteria yang belum dapat diproduksi dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya.
– Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan importir.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
31
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
IV. BARANG INDUSTRI TERTENTU ..... (lanjutan)
3. Impor barang industri tertentu untuk tujuan tes pasar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P;b. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain
yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P. 4. Barang industri tertentu yang diimpor sebagai barang
komplementer harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha
lain yang sejenis yang dimiliki oleh pemilik API-P; dan
b. Berasal dari perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
32
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
V. PENERBIT API
1. Menteri Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan API:a. API-U dan API-P kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman
modal (PMA/PMDN) yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah.
b. API-P kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.
c. API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan untuk perusahaan selain butir a dan b tersebut diatas.
d. Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri dapat mendelegasikan penerbitan API-U dan API-P kepada Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Permendag No. 59/2012)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
33
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
V. PENERBIT API ...... (lanjutan)
e. API-U dan API-P kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
2. Mengenai tata cara permohonan dan persyaratan API, penerbitan API, pelaporan realisasi impor perusahaan pemilik API, perubahan data API, dan sanksi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
34
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
VI. PERSYARATAN API
1. Pada umumnya ketentuan persyaratan untuk mendapatkan API-U dan API-P tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana perusahaan mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi dokumen perusahaan diantaranya: a. Akta Notaris Pendirian Perusahaan;b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, c. NPWP Perusahaan;d. Tanda Daftar Perusahaan;e. Izin Prinsip dan atau Izin Usaha;f. IMTA Khusus tenaga kerja asing serta NPWP yang menandatangani API-Pg. KTP atau Paspor serta NPWP penandatangan API-P (WNI)h. Referensi Bank Devisa (Untuk API-U)i. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi;j. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing
Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
35
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
VI. PERSYARATAN API ...... (lanjutan)
2. Untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melampirkan:1. surat pernyataan bermeterai dari pemilik API-U yang menyatakan
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri; dan
2. bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler/perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada.
(Permendag No. 59/2012)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
36
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
VII. PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT) TERHADAP PEMILIK API
1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan melalui penilaian kepatuhan (Post Audit) meliputi:a) kebenaran laporan realisasi impor; b) kesesuaian barang yang diimpor sesuai dengan data yang
tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; danc) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait di bidang impor. 2. Penilaian Kepatuhan (post audit) tersebut akan dilakukan
Kementerian Perdagangan dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan instansi teknis terkait.
(Permendag No. 59/2012)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
37
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
VIII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN PEMILIK API
1. Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
2. Perusahaan pemilik API-P yang ditetapkan sebagai Produsen Importir wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal
3. Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri;
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
38
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
VIII. SANKSI BAGI PERUSAHAAN PEMILIK API
1. API dibekukan apabila:a. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;b. tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi impor dan perubahan
data pada API.2. API dicabut apabila:
a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pembekuan;c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak
melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor;f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang impor;
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
39
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
VI. SANKSI BAGI PERUSAHAAN PEMILIK API ..... (lanjutan)
3. Penetapan Produsen Importir dicabut apabila :a. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) menyatakan bahwa laporan realisasi
impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor
b. tidak menyampaikan laporan realisasi impor;c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai PI dari instansi
teknis terkait dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya;
d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau
e. dikenakan sanksi pencabutan API-P.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
40
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)
IX. LAIN-LAIN
1. API-U dan API-P yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2012 ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2012.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
REKAPITULASI PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Sumber: - Dit Impor Mei 2012
Catatan: Data API berdasarkan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009
JENIS
PENERBIT API
TOTALDINAS PERINDAG BKPM DAGLU BBK
API-U 10.647 - - 120 10.767
API-P 9.102 6.648 227 117 16.094
Jumlah 19.749 6.648 227 237 26.861
IX. LAIN-LAIN
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODALBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia
Invest inTERIMA KASIH