Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM

Invest in

Invest in remarkable indonesia Invest in

remarkable indonesiaindonesia

Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia

Invest in remarkable indonesiaindonesia

Invest in

Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia

Invest in remarkable indonesiaindonesia

Invest in

Invest in

Invest in

able indonesia Invest

© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Makassar, 08 Mei 2012

oleh Kasubdit Perizinan Sektor Primer & Tersier

PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERDAGANGAN

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

Topik Bahasan

I. DASAR HUKUM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN

II. PRINSIP DASAR PELAYANAN PENANAMAN MODAL

III. PEDOMAN DAN TATA CARA PENANAMAN MODAL

IV. ASPEK TEKNIS PENANAMAN MODAL

V. FASILITAS PENANAMAN MODAL


3

I. Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan


4

UU Penanaman Modal – UU No. 25 Tahun 2007

Daftar Negatif Investasi – PerPres No.36 Tahun 2010

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 (PTSP) Peraturan Menteri Perdagangan No.

1/M-Dag/Per/1/2012 mengenai pelimpahan kewenangan di bidang perdagangan kepada Kepala BKPM

Peraturan Sektoral terkait antara lain:

• Permendag No. 36/2007 jo. No. 46/2009 (SIUP)

• Permendag No. 14/2006 (SIUJS)

• Permendag No. 33/2008 (SIUP4)

• Permendag No. 10/2006 jo. No. 28/2010 (SIUP3A)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal

Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Mekanisme baru perizinan penanaman modal (PerKa BKPM No. 12 tahun 2009)

KEBIJAKAN DASAR

Dasar Hukum Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan

PELAYANAN


5

II. Prinsip Dasar Pelayanan Penanaman Modal


6

Perlakuan yang sama Tidak mensyaratkan modal minimum Jaminan untuk melakukan repatriasi modal dan keuntungan Jaminan kepastian hukum Penyelesaian sengketa Kemudahan investasi: pemberian fasilitas dan pelayanan perizinan, serta informasi

Prinsip Dasar Pelayanan Penanaman Modal

PRINSIP DASAR: Undang-Undang No. 25 Tahun 2007


7

Tertutup mutlak ( asing )

Dicadangkan untuk UMKMK

Kemitraan

Kepemilikan modal asing

Lokasi tertentu

Perizinan khusus

Modal dalam negeri 100%

Kepemilikan modal asing serta lokasi

Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing

Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

Persyaratan kepemilikan modal asing dan /atau lokasi bagi penanam modal dari negara-

negara ASEAN

Daftar Negatif Investasi – PerPres No.36 Tahun 2010

DAFTAR BIDANG USAHA YANG BERSYARAT


8

III. Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal


9

Panduan bagi para penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat

Terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur dan proses penyelesaian permohonan

Memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan

MUDAH : alur proses penyelesaian permohonan sederhana dalam pengertian mudah dipahami

CEPAT : waktu proses penyelesaian permohonan singkat

TEPAT : kesesuaian produk dengan ketentuan peraturan perundangan

AKURAT : pemberian fasilitas impor mesin, barang dan bahan sesuai dengan kebutuhan produksi

TRANSPARAN & AKUNTABEL : alur proses penyelesaian

permohonan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Maksud dan Tujuan - Prinsip Dasar Pelayanan

MAKSUD DAN TUJUAN PRINSIP DASAR PELAYANAN


10

10

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman ModalTahapan Investasi secara umum

Penanam Modal

Notaris

Kemen. Hukum &

HAM

Izin Pendaftaran Izin Prinsip

Izin Pelaksanaan1. Izin Lokasi2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)3. Izin UUG/HO4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dll

Fasilitas Non Fiskal1. API-P2. RPTKA/TA.01/IMTA

Fasilitas Fiskal1. SP Pabean Barang Modal2. Usulan Fasilitas PPh Badan

Izin Usaha

Pendaftaran PM

Permohonan Izin Prinsip

Pengajuan Akta Pendirian

Perusahaan

Pengajuan Pengesahan

Badan Hukum

Permohonan Izin Usaha

TAHAPAN KOMERSIAL

TAHAPAN PERSIAPAN

TAHAPAN KONSTRUKSI

11a

Pendaftaran PM

Pendaftaran PM

1b

1c

2

4

3

5

6

7Fasilitas Fiskal

SP Pabean Bahan Baku

8


11

11

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman ModalTahapan Investasi di Bidang Perdagangan

Penanam Modal

Notaris

Kemen. Hukum &

HAM

Izin Pendaftaran

Izin Pelaksanaan1. Izin Lokasi2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)3. Izin UUG/HO4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dll

Fasilitas Non Fiskal1. API-P2. RPTKA/TA.01/IMTA

Izin Usaha

Pendaftaran PM


Perusahaan


Badan Hukum

Permohonan Izin Usaha

TAHAPAN KOMERSIAL

TAHAPAN PERSIAPAN

TAHAPAN REALISASI

1

1a Pendaftaran PM

2a

2b

2

4

5

7


Badan Hukum

3 Pendaftaran PM


Perusahaan 1b


12

IV. Aspek Teknis Penanaman Modal


13

Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010


14

Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010… (lanjutan)


15

Daftar Negatif Investasi-Perpres No.36 Tahun 2010… (lanjutan)


16

Penilaian Teknis “Pendaftaran Penanaman Modal”

Persyaratan Aspek Teknis

Rekaman paspor untuk pemohon WNA Periksa nama, tanda tangan dan masa berlaku paspor

Rekaman AOA untuk pemohon perusahaan asing

Periksa asal negara

Rekaman KTP untuk pemohon WNI Periksa nama, tanda tangan dan masa berlaku KTP

Rekaman Akta & perubahan serta pengesahan dari KEMKUMHAM untuk pemohon perusahaan PMA/PMDN

Periksa susunan dan komposisi penyertaan dalam modal perseroan dan susunan direksi

Rekaman NPWP untuk pemohon WNI atau perusahaan PMA/PMDN

Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor yang terdapat dalam NPWP

Permohonan diatas materai Periksa tandatangan seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum)

Periksa tandatangan direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum)

Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan dan dilegalisasi


17

Penilaian Teknis “Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan”


Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Untuk permohonan yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas impor barang dan bahan.

Rekaman akta pendirian & perubahannya serta pengesahan dari KEMKUMHAM

Periksa nama perusahaan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian perusahaan, modal perseroan dan susunan pemegang saham (komposisi saham).

Sesuaikan penandatangan aplikasi permohonan dengan susunan direksi.

Periksa apakah Akta telah disahkan oleh Kemkumham.

Rekaman Pendaftaran /Izin Prinsip Penanaman Modal

Periksa kesesuaian data perusahaan dalam permohonan dengan data dalam Pendaftaran/Izin Prinsip PM.

Rekaman NPWP Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor yang terdapat dalam NPWP.

Rekaman HGU/HGB/Sewa Menyewa Lahan & Bangunan Pabrik

Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh perusahaan. Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh yang menyewakan.

Rekaman IMB Periksa kesesuaian IMB dengan pemilik tanah dan peruntukan bangunan.

Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa berlaku sewa


18

Penilaian Teknis “Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan “….. (lanjutan)


Rekaman UUG/HO/SITU Periksa kesesuaian nama perusahaan dan lokasi perusahaan. Periksa masa berlakunya.

Rekaman LKPM periode terakhir Digunakan sebagai acuan untuk penilaian permohonan bagi perusahaan.

Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan pengesahan/persetujuan dari dinas LH setempat

Periksa kesesuaian nama perusahaan, lokasi dan kegiatan usaha yang tercantum dalam AMDAL/UKL-UPL dengan yang dimohonkan serta instansi yang memberikan pengesahan/persetujuan

Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah

Disesuaikan dengan bidang usaha yang memiliki persyaratan tambahan

Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan


19

Penilaian Teknis “Izin Usaha Perubahan”

Perubahan Alamat dan Lokasi Proyek :


Rekaman akta pendirian & perubahannya serta pengesahan dari KEMKUMHAM

Periksa nama perusahaan, tempat kedudukan untuk alamat dan lokasi terbaru.

Periksa apakah Akta telah disahkan oleh Kemkumham.

Rekaman Izin Usaha Periksa izin usaha.

Rekaman NPWP terbaru Periksa nama, alamat perusahaan terbaru dan nomor yang terdapat dalam NPWP.

Rekaman HGU/HGB/Sewa Menyewa Lahan & Bangunan Pabrik

Periksa apakah sertifikat dimiliki oleh perusahaan. Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa

berlaku sewa.

Rekaman IMB/Perjanjian Sewa Menyewa terbaru

Periksa kesesuaian IMB dengan pemilik tanah dan peruntukan bangunan.

Untuk sewa, periksa nama pemilik dan penyewa serta masa berlaku sewa.

Rekaman LKPM periode terakhir Digunakan sebagai acuan untuk penilaian permohonan bagi perusahaan

Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL terbaru dan pengesahan/persetujuan dari LH

Periksa kesesuaian nama perusahaan,lokasi dan kegiatan usaha yang tercantum dalam AMDAL/UKL-UPL dengan yang dimohonkan serta instansi yang memberikan pengesahan/persetujuan


20

V. Fasilitas Penanaman Modal


21

Angka Pengenal Importir (API)

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Surat Persetujuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin/peralatan

Surat Persetujuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku/penolong

Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek (bagi proyek yang telah

memiliki Surat Persetujuan Pabean)

Usulan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Tax Holiday

Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal

JENIS PERSETUJUAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS FISKAL DAN NON-FISKAL


22


rekaman akta pendirian & perubahannya serta pengesahan dari KEMKUMHAM

Periksa nama perusahaan dan susunan direksi terakhir

Identitas penandatangan APIP(rekaman IMTA (WNA) dan rekaman KTP (WNI))

-Periksa nama TKA, nama perusahaan, jabatan & masa berlaku di IMTA-Periksa nama WNI dan masa berlaku di KTP

Rekaman NPWP Periksa nama, alamat perusahaan dan nomor

Rekaman TDP Periksa nama, alamat perusahaan, nomor dan masa berlaku

Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal Periksa kesesuaian nama perusahaan, alamat, lokasi, bidang usaha

rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan

Periksa kesesuaian alamat kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat dengan permohonan

Pasfoto Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah 2 (dua) lembar ukuran 3x4

Surat Kuasa bermeterai cukup Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

Surat Kuasa bermeterai penandatangan APIP

Untuk penandatangan APIP tidak dilakukan oleh direksi perusahaan diwaarmerking oleh notaris

Penilaian Teknis API-P


23

RPTKA / TA.01 / IMTA

Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal..... (lanjutan)

Sesuai dengan Surat MENAKERTRANS tanggal 16 Desember 2009, proses penerbitan tidak

dilakukan oleh BKPM, melainkan dilakukan oleh Pejabat KEMENAKERTRANS sesuai

kewenangannya.

Proses penerbitan RPTKA / TA.01 / IMTA dilakukan oleh Pejabat KEMENAKERTRANS dan

dilaksanakan di PTSP BKPM.


24

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

I. DASAR HUKUM

1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TANGGAL 1 MEI 2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR


25

ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) ..... (lanjutan)

II. LATAR BELAKANG

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor;

2. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri;

3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku impor; dan

4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor.


26


III. JENIS API

1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U): - API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor

barang tertentu untuk kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) untuk tujuan diperdagangkan.

- Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila:

a) perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa; atau

b) perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah. (Permendag No. 59/2012)


27


2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor

barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

3. Dalam hal barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (Permendag No. 59/2012)


28


1. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik dengan perusahaan di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan atas pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku

2. Hubungan istimewa merupakan kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain.

IV. HUBUNGAN ISTIMEWA


29


3. Hubungan istimewa dapat diperoleh melalui:– persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian

terhadap suatu aktivitas ekonomi;– kepemilikan saham;– anggaran dasar;– perjanjian keagenan/distributor;– perjanjian pinjaman (loan agreement); atau– perjanjian penyediaan barang (supplier agreement). (Permendag No. 59/2012)

IV. HUBUNGAN ISTIMEWA ...... (lanjutan)


30


V. BARANG INDUSTRI TERTENTU

1. Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk tujuan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.

2. Barang industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya digunakan untuk tujuan:– Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri

tertentu yang diimpor oleh Produsen Importir untuk memenuhi kriteria yang belum dapat diproduksi dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya.

– Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan importir.


31


IV. BARANG INDUSTRI TERTENTU ..... (lanjutan)

3. Impor barang industri tertentu untuk tujuan tes pasar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P;b. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain

yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P. 4. Barang industri tertentu yang diimpor sebagai barang

komplementer harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha

lain yang sejenis yang dimiliki oleh pemilik API-P; dan

b. Berasal dari perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.


32


V. PENERBIT API

1. Menteri Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan API:a. API-U dan API-P kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman

modal (PMA/PMDN) yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah.

b. API-P kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

c. API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan untuk perusahaan selain butir a dan b tersebut diatas.

d. Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri dapat mendelegasikan penerbitan API-U dan API-P kepada Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Permendag No. 59/2012)


33


V. PENERBIT API ...... (lanjutan)

e. API-U dan API-P kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.

2. Mengenai tata cara permohonan dan persyaratan API, penerbitan API, pelaporan realisasi impor perusahaan pemilik API, perubahan data API, dan sanksi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.


34


VI. PERSYARATAN API

1. Pada umumnya ketentuan persyaratan untuk mendapatkan API-U dan API-P tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana perusahaan mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi dokumen perusahaan diantaranya: a. Akta Notaris Pendirian Perusahaan;b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, c. NPWP Perusahaan;d. Tanda Daftar Perusahaan;e. Izin Prinsip dan atau Izin Usaha;f. IMTA Khusus tenaga kerja asing serta NPWP yang menandatangani API-Pg. KTP atau Paspor serta NPWP penandatangan API-P (WNI)h. Referensi Bank Devisa (Untuk API-U)i. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi;j. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing

Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan


35


VI. PERSYARATAN API ...... (lanjutan)

2. Untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melampirkan:1. surat pernyataan bermeterai dari pemilik API-U yang menyatakan

memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri; dan

2. bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler/perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada.

(Permendag No. 59/2012)


36


VII. PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT) TERHADAP PEMILIK API

1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan melalui penilaian kepatuhan (Post Audit) meliputi:a) kebenaran laporan realisasi impor; b) kesesuaian barang yang diimpor sesuai dengan data yang

tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; danc) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

terkait di bidang impor. 2. Penilaian Kepatuhan (post audit) tersebut akan dilakukan

Kementerian Perdagangan dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan instansi teknis terkait.

(Permendag No. 59/2012)


37


VIII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN PEMILIK API

1. Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;

2. Perusahaan pemilik API-P yang ditetapkan sebagai Produsen Importir wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal

3. Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri;


38


VIII. SANKSI BAGI PERUSAHAAN PEMILIK API

1. API dibekukan apabila:a. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;b. tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi impor dan perubahan

data pada API.2. API dicabut apabila:

a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal pembekuan;c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak

melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;

e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor;f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang impor;


39


VI. SANKSI BAGI PERUSAHAAN PEMILIK API ..... (lanjutan)

3. Penetapan Produsen Importir dicabut apabila :a. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) menyatakan bahwa laporan realisasi

impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor

b. tidak menyampaikan laporan realisasi impor;c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai PI dari instansi

teknis terkait dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya;

d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau

e. dikenakan sanksi pencabutan API-P.


40


IX. LAIN-LAIN

1. API-U dan API-P yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2012 ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2012.

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

REKAPITULASI PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Sumber: - Dit Impor Mei 2012

Catatan: Data API berdasarkan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009

JENIS

PENERBIT API

TOTALDINAS PERINDAG BKPM DAGLU BBK

API-U 10.647 - - 120 10.767

API-P 9.102 6.648 227 117 16.094

Jumlah 19.749 6.648 227 237 26.861

IX. LAIN-LAIN

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODALBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia

Invest inTERIMA KASIH

Investor Relations

Penanaman Modal di Bidang Perdagangan - BKPM