PERSEBARAN KELUARGA MISKIN
eks. KARESIDENAN SURAKARTA
TAHUN 2008 dan 2011
Makalah
Oleh:
TEDY ARDITYA ROCHMAN
NIM K5406041
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Perumusan Masalah ....................................................................... 2
1. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................ 2
2. Upah Minimum ....................................................................... 2
3. Tingkat Pendidikan dan Pengangguran ................................... 3
BAB II. ISI/PEMBAHASAN ........................................................................ 4
A. Persebaran Keluarga Miskin.......................................................... 4
1. Kota Surakarta ......................................................................... 4
2. Kabupaten Boyolali ................................................................. 7
3. Kabupaten Sukoharjo .............................................................. 10
4. Kabupaten Sragen ................................................................... 12
5. Kabupaten Klaten .................................................................... 15
6. Kabupaten Karanganyar .......................................................... 18
7. Kabupaten Wonogiri ............................................................... 21
B. Faktor Penyebab Kemiskinan ........................................................ 24
iii
1. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................ 24
2. Upah Minimum ....................................................................... 25
3. Pendidikan ............................................................................... 27
4. Tingkat Pengangguran............................................................. 28
C. Penanggulangan Kemiskinan di eks. Karesidenan Surakarta ........ 29
1. Tingkat Pengangguran............................................................. 29
2. Upah Minimum ....................................................................... 29
3. Pendidikan ............................................................................... 29
4. Tingkat Pendidikan ................................................................. 30
BAB III. KESIMPULAN ............................................................................... 31
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 32
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Kemiskinan
Kota Surakarta Tahun 2008 dan 2011 ............................................. 4
Tabel 2. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Kemiskinan
Kabupaten Boyolali Tahun 2008 dan 2011 ..................................... 7
Tabel 3. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Kemiskinan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 dan 2011 ................................... 10
Tabel 4. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Kemiskinan
Kabupaten Sragen Tahun 2008 dan 2011 ........................................ 12
Tabel 5. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Kemiskinan
Kabupaten Klaten Tahun 2008 dan 2011 ......................................... 15
Tabel 6. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Kemiskinan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 dan 2011............................... 18
Tabel 7. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Kemiskinan
Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 dan 2011 .................................... 21
Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi eks. Karesidenan Surakarta 2008 dan 2011 24
Tabel 9. Perbandingan KHL dan UMK Karesidenan Surakarta Tahun 2008 dan
2011.................................................................................................. 26
Tabel 10. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas dengan
Pendidikan Minimal SLTA + (tamatan SLTA dan Perguruan Tinggi) Di
Karesidenan Surakarta Tahun 2008 dan 2011 ................................. 27
Tabel 11. Prosentase Pengangguran Karesidenan Surakarta Tahun 2008 dan 201128
v
DAFTAR GAMBAR
Peta 1. Keluarga Miskin Kota Surakarta Tahun 2008 dan 2011 .................... 6
Peta 2. Keluarga Miskin Kabupaten Boyolali Tahun 2008 dan 2011 ............ 9
Peta 3. Keluarga Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 dan 2011 ......... 11
Peta 4. Keluarga Miskin Kabupaten Sragen Tahun 2008 dan 2011 .............. 14
Peta 5. Keluarga Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2008 dan 2011 ............... 17
Peta 6. Keluarga Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 dan 2011 ..... 20
Peta 7. Keluarga Miskin Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 dan 2011 .......... 23
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah, diantaranya dari
sector tambang, pariwisata, agraris, dll. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan
negara lain, Indonesia merupakan negara yang tergolong miskin. Hal ini
dikarenakan tidak efisiennya dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut.
Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus diterapkan untuk
mensejahterakan rakyat. Selain itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 juga
mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam untuk mensejahterakan
kehidupan rakyat. Tujuan dari ideology tersebut adalah untuk menjadikan Negara
Indonesia sebagai Negara sosialis. Karena pengaruh kapitalisme global, ideology
bangsa tersebut sering diabaikan. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang
negatif, salah satunya adalah kemiskinan.
Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga
harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan
memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional.
Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara
komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan
secara terpadu (M. Nasir, 2008).
Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu
mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan
minimal dari standar hidup tertentu. Setiap daerah memiliki perbedaan jumlah
pengeluaran perkapita untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan harga yang
berlaku. Terdapat beberapa cara dalam mengidentifikasikan atau menggolongkan
kemiskinan, salah satunya berdasarkan pengeluaran perkapita tersebut.
Karisedinan Surakarta merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia
yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten,
2
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan
Kabupaten Sragen. Setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik berbeda-beda,
dalam hal ini ditinjau dari keadaan social masyarakatnya yang berupa tingkat
kemiskinan.
Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai
macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di eks. Karisedinan Surakarta dapat
menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan
keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
Melihat kondisi masyarakat di eks. Karisedinan Surakarta yang masih memiliki
angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan
yang disajikan dalam bentuk data spasial.
B. Perumusan Masalah
Menurut Adit Agus Prastyo dalam pennnelitian yang berjudul ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN,
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil
pertumbuhan keseluruh sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan
tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Maka untuk mempercepat penurunkan
tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.
2. Upah minimum
Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah
minimum. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak yang
dibutuhkan pekerja dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan
pekerja sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang.
3
3. Tingkat Pendidikan dan Pengangguran
Pendidikan dan pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat
kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena
pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu
dan keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan
memperbesar peluang kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan
memperoleh kemakmuran. Pendapatan masyarakat maksimum tercapai saat
perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Semakin meningkatnya tingkat
pengangguran akan semakin mengurangi pendapatan masyarakat yang berakibat
naiknya tingkat kemiskinan.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Persebaran keluarga miskin di Eks. Karisedinan Surakarta,
2. Faktor yang menyebabkan kemiskinan di Eks. Karisedinan Surakarta,
3. Cara menanggulangi kemiskinan di Eks. Karisedinan Surakarta.
4
BAB II
ISI / PEMBAHASAN
A. Persebaran Keluarga Miskin
Program Pendataan Perlindungan Sosial merupakan salah satu program
pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Program menghasilkan basis data
terpadu rumah tangga dan keluarga untuk sasaran pelbagai program perlindungan
sosial (program klaster 1):
1. Menurut nama dan alamat kepala rumah tangga,
2. Mencakup 40% kelompok masyarakat menengah bawah (masyarakat
miskin dan rentan miskin) dengan persentase beda untuk setiap
provinsi/kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan,
3. Memuat informasi persyaratan program yang diluncurkan oleh
Kementrian/Lembaga Non Kementrian di Pusat dan Pemerintah Daerah.
Data tersebut dihimpun dan digunakan untuk pengambilan kebijakan
pemerintah dalam hal mengatasi kemiskinan.
1. Kota Surakarta
Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan yang memiliki klasifikasi
kemiskinan berbeda-beda. Berikut data yang dihimpun Program Pendataan
Perlindungan Sosial tahun 2008 dan 2011.
Tabel 1. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi
Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2008 dan 2011
No Kecamatan Tahun 2008 Tahun 2011
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
1 Laweyan 338 850 1727 456 527 1952
2 Serengan 323 676 1100 330 382 1248
3 Pasar Kliwon 915 1610 2124 996 869 2207
5
4 Jebres 1019 1829 2512 1304 1384 3706
5 Banjarsari 973 2170 3788 1010 1325 4423
Jumlah 3568 7135 11251 4096 4487 13536
Sumber: PPLS, BPS tahun 2008 dan 2011
Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga
sangat miskin dari tahun 2008 dengan 2011 yaitu sebesar 528 keluarga atau
14.7%. Jumlah keluarga miskin Terjadi penurunan sebesar 2648 keluarga atau
32.03%, dan keluarga hampir miskin terjadi peningkatan sebesar 2285 keluarga
atau 20.31%. Berdasarkan data diatas, dapat disajikan dalam bentuk peta sebagai
berikut:
6
7
2. Kabupaten Boyolali
Kabupaten Boyolali terbagi menjadi 19 kecamatan yang memiliki
klasifikasi kemiskinan berbeda-beda. Berikut data yang dihimpun Program
Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2008 dan 2011.
Tabel 2. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi
Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2008 dan 2011
No Kecamatan
Tahun 2008 Tahun 2011
Sangat
Miskin Miskin
Hampir
Miskin
Sangat
Miskin Miskin
Hampir
Miskin
1 Selo 642 1504 635 453 845 1573
2 Ampel 1159 2539 1881 783 1296 3116
3 Cepogo 365 1498 1911 532 1121 2030
4 Musuk 276 1457 2373 364 914 2380
5 Boyolali 469 1292 1023 125 259 1020
6 Mojosongo 488 1352 1269 250 384 1126
7 Teras 408 1462 1175 200 330 1802
8 Sawit 460 1010 847 204 343 930
9 Banyudono 1010 1720 763 394 494 1160
10 Sambi 178 1148 3128 266 562 1627
11 Ngemplak 1274 2474 1374 478 767 2122
12 Nogosari 206 1132 3292 272 686 2256
13 Simo 225 1469 2316 384 695 1952
14 Karang Gede 700 2179 1696 382 756 2008
15 Klego 484 1402 1648 344 650 1836
16 Andong 455 1761 2359 596 1046 2359
17 Kemusu 555 1868 2308 1137 954 1660
18 Wono Segoro 811 2695 2298 1899 1892 3087
19 Juwangi 245 839 1507 613 588 1015
Jumlah 10410 30801 33803 9676 14582 35059
8
Sumber: PPLS, BPS tahun 2008 dan 2011
Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah keluarga sangat
miskin dari tahun 2008 dengan 2011 yaitu sebesar 734 atau 4.08%. Jumlah
keluarga miskin Terjadi penurunan sebesar 16219 atau 40.8%, dan keluarga
hampir miskin terjadi peningkatan sebesar 1256 atau 3.72%. Berdasarkan data
diatas, dapat disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut:
9
10
3. Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang memiliki
klasifikasi kemiskinan berbeda-beda. Berikut data yang dihimpun Program
Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2008 dan 2011.
Tabel 3. Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Kemiskinan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 dan 2011
No Kecamatan Tahun 2008 Tahun 2011
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
1 Weru 554 1466 2993 537 653 2746
2 Bulu 620 1073 1958 304 312 1402
3 Tawangsari 961 2092 3483 554 738 2734
4 Sukoharjo 609 1686 2466 846 903 2707
5 Nguter 807 1809 3009 699 603 2242
6 Bendosari 801 1426 2627 438 471 1871
7 Polokarto 1026 2266 2146 995 1169 3470
8 Mojolaban 1169 2387 1898 835 913 3224
9 Grogol 1395 2839 2787 790 908 3362
10 Baki 741 1956 1524 554 599 2065
11 Gatak 594 1403 1397 485 548 1837
12 Kartosuro 775 2511 2700 456 551 2426
Jumlah 9997 22914 28998 7493 8368 30007
Sumber: PPLS, BPS tahun 2008 dan 2011
Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah keluarga sangat
miskin dari tahun 2008 dengan 2011 yaitu sebesar 2504 atau 25,05%. Jumlah
keluarga miskin Terjadi penurunan sebesar 14546 atau 40.4%, dan keluarga
hampir miskin terjadi peningkatan sebesar 1009 atau 3.48%. Berdasarkan data
diatas, dapat disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut:
11
12
4. Kabupaten Sragen
Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 kecamatan yang memiliki klasifikasi
kemiskinan berbeda-beda. Berikut data yang dihimpun Program Pendataan
Perlindungan Sosial tahun 2008 dan 2011.
Tabel 4. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi
Kemiskinan Kabupaten Sragen Tahun 2008 dan 2011
No Kecamatan Tahun 2008 Tahun 2011
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
1 Kalijambe 686 1900 2014 1168 1158 1881
2 Plupuh 642 1666 1577 1248 1088 1746
3 Masaran 973 1895 1371 937 1027 2036
4 Kedawung 415 1053 891 605 655 1293
5 Sambirejo 366 929 1055 309 439 1023
6 Gondang 550 1109 1345 604 638 1124
7 SambungMacan 983 1631 1099 971 998 1719
8 Ngrampal 684 1006 878 549 591 1234
9 Karangmalang 539 1394 1683 592 646 1337
10 Sragen 763 1029 761 458 468 1014
11 Sidoharjo 576 1437 1075 591 676 1341
12 Tanon 801 1925 1666 1413 1393 2423
13 Gemolong 720 1519 1551 873 930 1813
14 Miri 315 1317 2579 492 724 1655
15 Sumberlawang 773 1824 1878 1116 1253 2375
16 Mondokan 403 1216 1172 932 870 1331
17 Sukodono 310 1233 1663 503 624 1362
18 Gesi 217 788 618 398 505 881
19 Tangen 253 648 814 439 572 1105
20 Jenar 462 1004 1052 423 584 1429
Jumlah 11413 26532 26742 14621 15839 30122
13
Sumber: PPLS, BPS tahun 2008 dan 2011
Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga
sangat miskin dari tahun 2008 dengan 2011 yaitu sebesar 3208 atau 28.11%.
Jumlah keluarga miskin terjadi penurunan sebesar 10693 atau 12.74%, dan
keluarga hampir miskin terjadi peningkatan sebesar 3380 atau 12.64%.
Berdasarkan data diatas, dapat disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut:
14
15
5. Kabupaten Klaten
Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan yang memiliki klasifikasi
kemiskinan berbeda-beda. Berikut data yang dihimpun Program Pendataan
Perlindungan Sosial tahun 2008 dan 2011.
Tabel 5. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi
Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2008 dan 2011
No Kecamatan Tahun 2008 Tahun 2011
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
1 Prambanan 411 2669 1379 620 981 1947
2 Gantiwarno 197 1222 2952 695 1235 2171
3 Wedi 580 1444 4645 996 1523 2532
4 Bayat 1844 5188 1566 1734 2618 3574
5 Cawas 812 3981 1220 1077 2189 3147
6 Trucuk 1141 3524 3110 2066 2873 3656
7 Kalikotes 745 623 271 363 611 1061
8 Kebonarum 88 1026 624 180 381 638
9 Jogonalan 1521 2342 315 775 1270 2089
10 Manisrenggo 54 868 2949 582 1103 2007
11 Karangnongko 154 1368 2061 602 911 1451
12 Ngawen 1192 1224 1010 488 958 1742
13 Ceper 559 2975 2950 1034 1657 2634
14 Pedan 905 3760 877 752 1292 2170
15 Karangdowo 23 691 3755 1004 1490 2144
16 Juwiring 715 1821 2537 991 1588 2416
17 Wonosari 203 1065 3051 1208 1834 2706
18 Delanggu 1044 2437 301 469 889 1451
19 Polanharjo 120 1048 2314 392 755 1315
20 Karangnom 434 1701 1992 496 843 1533
16
21 Tulung 244 1442 2234 956 1468 2316
22 Jatinom 24 1325 3877 863 1530 2619
23 Kemalang 405 1429 2022 578 1020 1906
24 Klaten Selatan 1021 1224 67 249 442 933
25 Klaten Tengah 925 1662 135 282 415 859
26 Klaten Utara 374 1099 677 319 483 879
Jumlah 15735 49158 48891 19771 32359 51896
Sumber: PPLS, BPS tahun 2008 dan 2011
Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga
sangat miskin dari tahun 2008 dengan 2011 yaitu sebesar 4036 atau 25.65%.
Jumlah keluarga miskin terjadi penurunan sebesar 16.779 atau 34.2%, dan
keluarga hampir miskin terjadi peningkatan sebesar 3005 atau 6.15%.
Berdasarkan data diatas, dapat disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut:
17
18
6. Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang memiliki
klasifikasi kemiskinan berbeda-beda. Berikut data yang dihimpun Program
Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2008 dan 2011.
Tabel 6. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi
Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 dan 2011
No Kecamatan Tahun 2008 Tahun 2011
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
1 Jatipuro 246 862 1231 319 455 1000
2 jatiyoso 525 1312 1195 715 855 1505
3 Jumapolo 272 1360 1272 574 655 1257
4 Jumantono 521 1332 1455 503 823 1912
5 Matesih 720 1232 579 367 482 1313
6 Tawangmangu 338 1336 1956 297 497 1246
7 Ngargoyoso 395 1030 1442 322 607 1663
8 Karangpandan 281 1179 1279 332 647 1753
9 Karanganyar 1242 2265 1768 374 607 1541
10 Tasikmadu 559 1594 1604 294 610 1745
11 Jaten 305 1542 1833 246 357 1179
12 Colomadu 573 1253 1460 278 270 983
13 Gondangrejo 623 2703 2347 788 1117 2371
14 Kebakkramat 882 2156 1620 336 631 1768
15 Mojogedang 855 2209 2000 835 1101 2472
16 Kerjo 404 1247 1059 389 513 1119
17 Jenawi 252 789 1109 363 537 1234
Jumlah 9135 25601 25613 7132 10764 26061
Sumber: PPLS, BPS tahun 2008 dan 2011
19
Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah keluarga sangat
miskin dari tahun 2008 dengan 2011 yaitu sebesar 2003 atau 21.93%. Jumlah
keluarga miskin terjadi penurunan sebesar 14837 atau 58%, dan keluarga hampir
miskin terjadi peningkatan sebesar 448 atau 1.75%. Berdasarkan data diatas, dapat
disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut:
20
21
7. Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan yang memiliki
klasifikasi kemiskinan berbeda-beda. Berikut data yang dihimpun Program
Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2008 dan 2011.
Tabel 7. Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Klasifikasi
Kemiskinan Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 dan 2011
No Kecamatan Tahun 2008 Tahun 2011
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
Sangat
Miskin
Miskin Hampir
Miskin
1 Pracimantoro 745 2365 2253 926 1089 2465
2 Paranggupito 90 697 1333 311 420 902
3 Giritontro 415 1373 1108 266 434 1004
4 Giriwoyo 597 1884 1357 400 546 1377
5 Batuwarno 207 993 854 77 181 628
6 Karangtengah 221 645 402 198 309 528
7 Tirtomoyo 1220 2379 938 640 808 1722
8 Nguntoronadi 273 1081 927 222 343 956
9 Baturetno 280 1278 1753 259 390 1296
10 Eromoko 206 1182 1551 242 409 1160
11 Wuryantoro 348 1342 1261 125 232 777
12 Manyaran 331 1303 1503 397 631 1566
13 Selogiri 375 1056 1044 250 362 935
14 Wonogiri 647 1804 1540 374 499 1143
15 Ngadirojo 518 1449 1253 346 531 1269
16 Sidoharjo 581 1245 1132 473 520 1042
17 Jatiroto 299 810 749 354 423 898
18 Kismantoro 955 1629 663 1421 1250 1670
19 Purwantoro 729 2016 1676 1009 1063 1715
20 Bulukerto 698 961 447 279 334 658
22
21 Puhpelem 405 770 506 206 286 680
22 Slogohimo 667 1485 892 540 633 1353
23 Jatisrono 1100 1616 922 325 450 934
24 Jatipuro 451 698 391 290 268 610
25 Girimarto 621 1282 662 333 475 1019
Jumlah 12979 33343 27117 10263 12886 28307
Sumber: PPLS, BPS tahun 2008 dan 2011
Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah keluarga sangat
miskin dari tahun 2008 dengan 2011 yaitu sebesar 2716 atau 20.93%. Jumlah
keluarga miskin terjadi penurunan sebesar 20457 atau 61.35%, dan keluarga
hampir miskin terjadi peningkatan sebesar 1190 atau 4.39%. Berdasarkan data
diatas, dapat disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut:
23
24
B. Faktor Penyebab Kemiskinan
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang
dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi
kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-
penyesuaian teknoogi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap
berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004).
Menurut Robinson Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah
pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan
seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut. Berikut
merupakan data pertumbuhan ekonomi tahun 2008 dan 2011 di eks. Karesidenan
Surakarta.
Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi eks. Karesidenan Surakarta 2008 dan 2011
No Kabupaten / Kota 2008
(%)
2011
(%)
1 Boyolali 4.04 5.28
2 Klaten 3.93 1.96
3 Sukoharjo 4.84 4.59
4 Wonogiri 4.27 2.03
5 Karanganyar 5.30 5.50
6 Sragen 5.69 6.53
7 Surakarta 5.69 6.04
Sumber : BPS Surakarta
Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di
eks. Karesidenan Surakarta pada tahun 2008 dan 2011 berbeda-beda setiap
kabupatennya, hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur
berdasarkan kenaikan PDRB non migas atas dasar harga konstan di masing-
masing kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta.
25
Kabupaten Sragen memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi
tertinggi di Karesidenan Surakarta, sebesar 6.53% pada tahun 2011. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2008 terjadi kenaikan sebesar 0.84%. Kemudian
didikuti Kota Surakarta 6.04%, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2008
mengalami kenaikan 0.95%. Kabupaten Karanganyar menempati posisi ketiga
dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 5.50%, dan mengalami
kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 0.20%. Kabupaten
Boyolali pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 5.28, dan apabila
dibandingkan dengan tahun 2008 terjadi kenaikan sebesar 1.24%.
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten terjadi
penurunan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Klaten dari 3.93% pada tahun 2008
turun menjadi 1.96 pada tahun 2011. Kabupaten Sukoharjo dari 4.84% pada tahun
2008 turun menjadi 4.59% pada tahun 2011, dan Kabupaten Wonogiri pada tahun
2008 4.27% turun menjadi 2.03%.
2. Upah Minimum
Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun
2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan
terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud
dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara
tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun
pencapaian prestasi tertentu.
Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu
ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan
pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan
serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Upah minimum merupakan
upah terendah yang diterima karyawan/pekerja yang masa kerjanya dibawah satu
tahun.
26
Bagi yang bekerja lebih dari satu tahun, maka upah yang diterima diatur
oleh peraturan perusahaan dengan sistem pengupahan yang telah disepakati antara
pengusaha dan serikat pekerja perusahaan. Penetapan upah minimum
kabupaten/kota harus tetap berdasarkan kesepakatan tripartit antara buruh,
pengusaha, dan pemerintah. Fungsi upah minimum pada dasarnya sebagai jarring
pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak diekspolitasi dalam bekerja
sehingga penentuannya tetap melibatkan pemerintah. Berukit merupakan data
perbandingan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan upah minimum per
kabupaten di sks. Karesidenan Surakarta.
Tabel 9. Perbandingan KHL dan UMK Karesidenan Surakarta Tahun 2008 dan
2011
No Kabupaten /
Kota
2008 2011
KHL UMK KHL UMK
1 Boyolali 642.387 622.000 800.500 800.500
2 Klaten 658.596 607.000 766.022,08 766.022
3 Sukoharjo 659.715 642.500 790.358,82 790.500
4 Wonogiri 618.020 585.000 772.931 730.000
5 Karanganyar 668.810 650.000 820.800 801.500
6 Sragen 640.286 607.500 771.035 760.000
7 Surakarta 722.782 674.300 864.445 826.252
Sumber : BPS Jawa Tengah
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sampai 2011, upah
minimum kabupaten/kota di eks. Karesidenan Surakarta terus mengalami
kenaikan, dengan adanya peningkatan upah minimum kabupaten/kota di Jawa
Tengah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong
produktivitas pekerja.
Apabila dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL), pada tahun
2008 upah minimum kabupaten lebih kecil pada seluruh kabupaten. Pada tahun
2011 Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo terjadi persamaan antara
27
kebutuhan hidup layak dengan upah minimum kabupaten. Tetapi pada Kabupaten
Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Surakarta tetap lebih rendah upah minimum
kabupaten apabila dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak.
3. Pendidikan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sisitem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan
keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan
produktivitas kerja seseorang (Rasidin K, 2004), maka indikator pendidikan yang
dilihat dalam penelitian ini adalah penduduk usia produktif (15 tahun keatas) yang
telah lulus pendidikan SMA keatas (lulus pendidikan menengah dan tinggi)
termasuk didalamnya pendidikan SMA sederajat, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3.
Dimana pada tingkat pendidikan ini tingkat keahlian dan tingkat produktivitas
lebih tinggi dibandingkan lulusan tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP),
sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki
kesejahteraannya karena pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dibanding lulusan
pendidikan dasar.
Tabel 10. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas
dengan Pendidikan Minimal SLTA + (tamatan SLTA dan Perguruan Tinggi)
Di Karesidenan Surakarta Tahun 2008 dan 2011
No Kabupaten /
Kota
2008 2011
Angkatan
Kerja
Jumlah
Penduduk
Angkatan
Kerja
Jumlah
Penduduk
1 Boyolali 148028 949594 152.004 953839
2 Klaten 300408 1300494 212643 1311374
28
3 Sukoharjo 249479 826699 167773 851157
4 Wonogiri 105279 1238912 73719 1.252930
5 Karanganyar 180978 812423 149117 825671
6 Sragen 144235 871951 105244 889464
7 Surakarta 216237 522935 132734 501650
Sumber: BPS Jawa Tengah
Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang lulus pendidikan SMA
keatas di eks. Karesidenan Surakarta mengalami penurunan apabila dibandingkan
antara tahun 2008 dengan tahun 2011. Kabupaten Boyolali mengalami penurunan
sebesar 147876 jiwa, Kabupaten Klaten 87765 jiwa, Kabupaten Sukoharjo 81706
jiwa, Kabupaten Wonogiri sebesar 31560 jiwa, Kabupaten Karanganyar sebesar
31861 jiwa, Kabupaten Sragen sebesar 38991 jiwa, dan Kota Surakarta sebesar
83503 jiwa.
4. Pengangguran
Menurut Badan Pusat Stsatistik (BPS), pengangguran terbuka adalah
adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki
pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah
memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Tabel 11. Prosentase Pengangguran Karesidenan Surakarta Tahun 2008 dan 2011
No Kabupaten / Kota TPT TPAK
2008 2011 2008 2011
1 Boyolali 5,51 5,24 74,65 70,44
2 Klaten 6,36 6,21 68,27 70,03
3 Sukoharjo 8,28 5,48 69,15 70,08
4 Wonogiri 5,03 3,41 73,26 69,62
5 Karanganyar 8,26 5,51 70,23 71,10
6 Sragen 5,78 5,69 72,29 71,25
7 Surakarta 10,44 6,36 65,02 69,01
29
Sumber : BPS Jawa Tengah
Tingkat pengangguran di Karesidenan Surakarta tergolong masih tinggi,
dimana masih dalam kisaran diatas 5 persen. Tingkat pengangguran mengalami
penurunan pada setiap kabupaten antara tahun 2008 dengan tahun 2011.
Penurunan yang terbesar adalah Kota Surakarta sebesar 4.08, Kabupaten
Sukoharjo sebesar 2.8, Kabupaten Karanganyar sebesar 2.75, Kabupaten Boyolali
sebesar 0.27, Kabupaten Klaten sebesar 0.15, dan yang terkecil Kabupaten Sragen
Sebesar 0.09.
C. Penanggulangan Kemiskinan di Eks. Karisedinan Surakarta
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka
dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga
hendaknya ke depan dapat dilaksanakan pembangun yang berorientasi
pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi
keseluruh golongan masyarakat, serta dilakukan upaya peningkatan
pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota dengan
mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki.
2. Upah Minimum
Upah minimum yang ditetapkan pemerintah juga berpengaruh negative
terhadap tingkat kemiskinan. Untuk itu kebijakan penetapan upah
minimum harus tetap dilakukan dan tingkat upahnya dinaikkan sesuai
KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk melindungi pekerja dari
kemiskinan.
3. Pendidikan
Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan.
Kebijakan wajib belajar 9 tahun hendaknya ditingkatkan menjadi 12 tahun,
sehingga semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari pada
pendidikan dasar, sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan.
30
Memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin serta meningkatkan
115 fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di
suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah.
4. Tingkat Pengangguran
Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga
harus dturunkan, dengan mempermudah ijin pendirian usaha agar
kesempatan kerja semakin besar, sehingga banyak tenaga kerja yang
terserap.
31
BAB III
KESIMPULAN
Berdasar pembahasan pada BAB II, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Persebaran keluarga miskin di eks. Karesidenan Surakarta memiliki
perbedaan antar kecamatan pada tingkat kabupaten, dan antar
kabupaten/kota pada tingkat karesidenan. Jumlah keluarga miskin tersebut
dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabelyang berbeda-beda pula setiap
wilayah.
2. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan
dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan
penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.
Variabel yang diprediksi berpengaruh terhadap kemiskinan adalah
pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan pada usia
produktif, dan tingkat pengangguran kabupaten/kota.
3. Penanggulangan kemiskinan keluarga miskin di eks. Karesidenan
Surakarta dapat dilakukan dengan memperhitungkan variabel yang
mempengaruhi kemiskinan tersebut.
32
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2008. Surakarta Dalam Angka. Surakarta
Badan Pusat Statistik. 2011. Surakarta Dalam Angka. Surakarta
Badan Pusat Statistik. 2008. Boyolali Dalam Angka. Boyolali
Badan Pusat Statistik. 2011. Boyolali Dalam Angka. Boyolali
Badan Pusat Statistik. 2008. Sragen Dalam Angka. Sragen
Badan Pusat Statistik. 2011. Sragen Dalam Angka. Sragen
Badan Pusat Statistik. 2008. Wonogiri Dalam Angka. Wonogiri
Badan Pusat Statistik. 2011. Wonogiri Dalam Angka. Wonogiri
Badan Pusat Statistik. 2008. Karanganyar Dalam Angka. Karanganyar
Badan Pusat Statistik. 2011. Karanganyar Dalam Angka. Karanganyar
Badan Pusat Statistik. 2008. Sukoharjo Dalam Angka. Sukoharjo
Badan Pusat Statistik. 2011. Sukoharjo Dalam Angka. Sukoharjo
Badan Pusat Statistik. 2008. Klaten Dalam Angka. Klaten
Badan Pusat Statistik. 2011. Klaten Dalam Angka. Klaten
Badan Pusat Statistik. 2009. Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun
Terbitan.
Badan Pusat Statistik. 2008. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Berbagai
Badan Pusat Statistik. 2008. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Berbagai
33
Boediono, 2002, Ekonomi Mikro : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1,
Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
Robinson Tarigan, 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara:
Jakarta.
Adit Agus Prastyo, 2010. Fnalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kingkat
Kemiskinan. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.