Sistem Sewa Tanah di Karesidenan Cirebon (1811-1830)

1

Sistem Sewa Tanah di Karesidenan Cirebon (1811-1830)

Hurun’in Qurrotul’aini, Mohammad Iskandar

1. Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

2. Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [email protected]

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kebijakan sewa tanah di Karesidenan Cirebon pada masa Raffles sampai Du Bus de Gisignies tahun 1811 – 1830. Sewa tanah pertama kali diterapkan Raffles di Karesidenan Cirebon pada Juni 1813 yang kemudian diperbaharui pada Pebruari 1814. Cita-cita yang ingin dicapai adalah melalui liberalisasi ekonomi tersebut dapat menghapus penindasan dan mencapai kesejahteraan untuk petani. Sistem sewa tanah dilandasi dari gagasan bahwa tanah tidak lagi menjadi milik sultan, tetapi menjadi milik Pemerintah Inggris. Rakyat yang dianggap sebagai penyewa yang harus membayar pajak kepada Pemerintah Inggris. Kemudian, Pemerintah Belanda tetap melanjutkan sistem sewa tanah hingga tahun 1830 dengan disertai berbagai perbaikan dan penyesuaian. Namun, penetapan pajak di Karesidenan Cirebon terlampau tinggi serta tidak mengindahkan kondisi petani ketika gagal panen. Hal itu mengakibatkan bertambah beban yang ditanggung petani sehingga menimbulkan perlawanan (resistensi). Sistem sewa tanah ini berakhir pada tahun 1830 karena tanah-tanah di Karesidenan Cirebon terkena peraturan tanam paksa.

The Land Rent System in Karesidenan Cirebon (1811-1830)

Abstract

This research describes the land rent policy during the Raffles era until Du Bus de Gisignies era in Karesidenan Cirebon in 1811-1830. This policy was first administered by Raffles in Karesidenan Cirebon on June 1813, and later renewed on February 1814. The governmet wished to abolish oppression and reached prosperity for farmers trough economic liberation. The system was based on an idea that the land in Java, including Karesidenan Cirebon, were no longer the Sultan Possesion, but had now become the possession of the (British) government. Thus, the people (farmers) had to rent land and pay taxes to (British) Government. The Hindia Belanda government then carried on the system with some adjustments. However, the tax in Karesidenan Cirebon was higher than the previous tax and didn’t consider the farmer’s condition if the harvest failed. This increased pressure was what led to the resistance of the people. The land rent ended when cultuur stelsel was administered in Karesidenan Cirebon in 1830.

Key words :

Land rent, Cirebon, The Impact of land rent, Resistance

Sistem Sewa ..., Hurun'in Qurrotul'aini, FIB UI, 2016

2

1. Pendahuluan

Sampai akhir abad ke-18, Cirebon merupakan wilayah Kesultanan, tetapi waktu

Inggris berkuasa di Jawa, Cirebon diubah oleh Gubernur Letnan Thomas Stamford Raffles

menjadi Karesidenan yang dipimpin seorang Residen. Raffles menghapus juga kekuasaan

dan hak para Sultan. Pada masa Daendels, para Sultan masih diperkenankan untuk turut

serta dalam urusan politik pemerintahan dengan jabatan sebagai sebagai kepala regentschap

(kabupaten), sedangkan pada masa Raffles para sultan tidak lagi memiliki hak dalam

urusan pemerintahan di Cirebon. Sejak masa Raffles inilah mulai dilaksanakan kebijakan

sistem sewa tanah. Sewa tanah merupakan kebijakan yang mengatur tentang perpajakan

dan kepemilikan tanah. Sebelum sistem sewa tanah ini diterapkan di Karesidenan Cirebon

dan Jawa pada umumnya, terkait perpajakan atas sebidang tanah sudah ada peraturan yang

mengatur sejak Cirebon berdiri. Di Kesultanan Cirebon sudah ada pajak tahunan atau

dalam bahasa lokal disebut pajak Gantang, yakni pajak tahunan untuk hasil sawah yang

ditetapkan 10-20 % dari hasil kotor padi. Kemudian ketika Raffles berkuasa, ia mengubah

pajak tahunan tetap tersebut dari 10-20% menjadi 25 % hingga mencapai 50 % untuk

sawah kelas I atau sawah kualitas bagus. Raffles mendasari kebijakan sewa tanah dari teori

yang ia ciptakan, yang terkenal dengan sebutan “Teori Domein Raffles”. Menurut teori

tersebut tanah yang mulanya menurut kepercayaan tradisional merupakan milik raja atau

sultan beralih menjadi milik Pemerintah Inggris semenjak Inggris berkuasa. Kemudian ia

mengaktualisasikan teorinya dalam sebuah kebijakan sewa tanah.

Latar belakang, ia merombak sistem pajak yang telah berlaku di Jawa khususnya

Cirebon adalah karena menurutnya sistem sewa tanah yang telah ada memberatkan petani,

karena petani hanya mendapat bagian yang sedikit dari hasil produksi tanahnya. Raffles

menganggap pemerintahan feodal saat itu depostik dan tidak adil. Terjadinya pemungutan

pajak semena-mena yang dilakukan dan pengambilalihan tanah sewaktu-waktu oleh

penguasa lokal. Melalui sistem sewa tanah ini Raffles ingin memberikan kesejahteraan

bagi petani, tetapi tetap beriringan dengan keuntungan yang besar bagi finansial negara

induk. Sistem sewa tanah terus dilanjutkan oleh Pemerintah Belanda dengan berbagai

penyesuaian. Lalu apakah sistem ini memang berhasil memberikan kesejahteraan bagi para


3

petani—pihak yang menanggung pajak sesuai dengan tujuannya liberalisme sewa tanah

yang dianut Raffles dan pemimpin-pemimpin Belanda —atau hanya menambah beban bagi

para petani?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penulisan deskriptif analitis dengan menggambarkan

berjalannya kebijakan sewa tanah di Karesidenan Cirebon dan dampak dari kebijakan

tersebut bagi para petani Cirebon. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yakni

heuristik (pengumpulan data), kritik (verifikasi data), interpretasi, dan terakhir adalah

historiografi.

3. Analisis dan Interpretasi Data

Karesidenan Cirebon berdasarkan Arsip “Detailed Settlement 1815/1816” dari Arsip

Nasional Republik Indonesia (ANRI) dibagi dalam 13 Sub Division, yaitu Raja Galuh,

Panjalu, Ciamis, Talaga, Sindang Kasih, Belandong, Cikaso, Kuningan, Linggajati,

Cirebon, Bengawan, Gebang, dan Losari.1 Setelah Rafles pergi, kekuasan di Hindia

Belanda dipimpin oleh Komisaris Jendral. Pada saat itu wilah Karesidenan Cirebon diganti

lagi. Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda tanggal 5 Januari 1819, Nomor

23, berisikan ketetapan tentang pembagian Karesidenan Cirebon menjadi beberapa

regenschappen (kabupaten) dan lingkup wilayah masing-masing regenschappen tersebut.2

Secara garis besar terdiri dari Kabupaten Cirebon, Bengawan Wetan, Maja, Galuh, dan

Kuningan. Pada 1823, Karesidenan Cirebon menerima kembali Indramayu dan

Kandanghaur. Tiga tahun kemudian Kabupaten Bengawan Wetan dihapuskan.3 Untuk itu

spasial yang menjadi penelitian penulis adalah Karesidenan Cirebon dengan meliputi

Kabupaten Cirebon, Begawan Wetan, Maja, Galuh, Kuningan, Indramayu, dan

Kandanghaur. Sementara periode dimulai dari 1811 karena merupakan awal dari

1 Berdasarkan Arsip “Cheribon Detailed Settlement 1815-1816” dari ANRI. 2 Staatblad: 5 Januari 1819, Nomor 23 3 Nugraha, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Fakultas Sastra. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 26.


4

pemerintahan Raffles dan berhenti pada masa 1830 karena semenjak tahun itu mulai

diberlakukan tanam paksa.

Sistem sewa tanah tak lepas dari unsur pajak dan kepemilikan tanah. Untuk itu perlu

dibahas terlebih dahulu sistem perpajakan dan kepemilikan tanah sebelum era Raffles di

Jawa, khsusunya Cirebon. Jan Breman dalam bukunya yang berjudul Keuntungan Kolonial

Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870,

menjelaskan bahwa dalam tradisi Hindu-Jawa, raja adalah pusat atau perwujudan dari

seluruh kekuasaan.4 Breman melambangkan raja sebagai sumber cahaya. Hubungan yang

yang terjalin antara penguasa (raja) dan rakyatnya didasari oleh nilai-nilai mistis. Hal

tersebut telah mengaburkan batas-batas teritorial karena kepatuhan rakyat bukan berdasar

dari peraturan tulis sebagai bagian dari kekuasaan, tetapi dari nilai-nilai keyakinan yang

tidak diwujudkan dalam hukum tertulis. Keutuhan suatu kerajaan beserta vasal-vasalnya

tergantung dari kemampuan raja untuk mempertahankan kedudukannya sebagai pusat dari

kekuasaan atau sumber cahaya. Ketika Islam berkembang di Jawa, kultus tersebut tidaklah

hilang, tetapi hanya mengalami penyesuaian. Cirebon sebagai sebuah kerajaan Islam

memiliki ciri khas pemerintahan yang sama dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di

Jawa. Pemimpin tertinggi disematkan gelar Panembahan Ratu atau Sultan. Sultan

merupakan khalifatullah (wakil Tuhan di dunia) yang memiliki otoritas mutlak. 5

Dalam menjalankan pemerintahannya di wilayah kekuasaannya yang luas, raja atau

sultan menggunakan jasa dari pejabat bangsawan. Misalnya untuk wilayah provinsi yang

dipimpin oleh seorang bupati (pada masa VOC, VOC memanfaatkan Bupati untuk

pengumpulan kontingent dan penyerahan wajib). Atas nama raja, para birokrat lokal

memimpin wilayah-wilayah kekuasaan raja bahkan kekuasaannya hampir menyamai raja.

Walaupun pejabat tersebut dipilih dari pengikut raja, tetapi mereka tidak dibayar oleh raja.

Mereka menerima pengangkatannya dengan syarat mereka sendirilah yang mengurus

pemerintahan dan eksploitasi dengan cara selain penyetoran pajak dan penyediaan tenaga

4 Jan Breman, Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 16. 5 Harto Juwono. 2011. “Persewaan Tanah di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta 1818-1912: Penerapan Prinsip Konkordansi di Wilayah Projo Kejawen”, dalam disertasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Progam Studi Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia. hlm 39-41.


5

kerja bagi raja, tetapi juga menyediakan keuntungan yang cukup bagi penguasa provinsi itu

dan lingkungannya.6 Breman menyebut para pejabat tersebut sebagai raja mini di wilayah

yang dipimpinnya. Para pemimpin daerah (bupati) dan sultan inilah yang dianggap

menjadi sumber kesewenang-wenangan dalam penarikan pajak. itulah yang menjadi alasan

mengapa Raffles mencabut hak sultan dan juga tidak lagi melibatkan peran bupati dalam

penarikan pajak pada saat diberlakukannya sistem sewa tanah.

Ketika Cirebon masih berupa desa dan belum menjadi kesultanan, tanah merupakan

kepunyaan bersama persekutuan rakyat (desa). Namun, ketika Kesultanan berdiri, tanah

adalah milik sultan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa konsep bahwa raja adalah wakil

Tuhan atau khalifatullah dimanfaatkan raja untuk melegitimasi kekuasaannya. Sebagai

wakil Tuhan, sultanlah pemilik dari apa yang ada di dunia, termasuk tanah yang bagi kaum

petani merupakan hal vital dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hubungan raja

dan rakyatnya menurut Soemarsaid Moertono bersifat kawula-gusti (hamba dan tuan).7

Secara mistik atau gaib, hubungan tersebut bersifat akrab, dan saling hormat dan

bertanggung jawab. Akan tetapi, bila melihatnya sebagai kenyataan sosial belum tentu

demikian. Seperti, terkait tanah, apabila raja menginginkan tanah itu, maka petani yang

awalnya menggarap tanah tersebut mau tidak mau harus memberikannya pada raja. Bila

dipandang dari nilai-nilai sosial hal tersebut nampak menindas, tetapi bila melihat dari

sudut pandang mistis, petani dengan rela menyerahkan tanahnya karena selain ia

menghormati raja ia pun menganggap raja adalah titisan dewa. Jadi, apapun titah raja wajib

diikuti bila ingin selamat dunia akhirat.8 Ketidakpastian kepemilikan tanah dan penarikan

pajak yang dipenuhi kecurangan inilah yang melandasi Raffles untuk mengubah sistem

pajak tanah yang telah lama berlangsung, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sistem sewa

tanah pun dimaksud untuk memperoleh keuntungan finansial bagi Pemerintah Inggris.

Lalu siapa pihak yang paling terpengaruh akan penerapan pajak tanah masa

kesultanan dan sistem sewa tanah pada masa Inggris serta pemerintah Belanda? Dalam

struktur masyarakat petani Jawa umumnya, Petani terdiferensiasi lagi berdasarkan cara ia

6 Jan Breman, op. cit., hlm. 17. 7 Soemarsaid Moertono,, Negara Dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI Sampai XIX (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm 17. 8 Ibid, hlm. 18.


6

menguasai tanah. Petani penguasa tanah disebut sikep (mereka yang memeluk atau

menanggung beban tanah). Petani sikep mempunyai numpang (tanggungan) juga disebut

bujang yang merupakan lingkungan terendah dalam lingkungan desa. Diantara keduanya,

terdapat golongan petani menengah, yakni petani numpang yang menikah dan telah cukup

lama melayani sikep-nya diberi pembagian dari tanah desa atau persekutuan (tanah-

lanyah).9 Merekalah yang benar-benar merasakan dampak dari penerapan pajak. Merekalah

petani sesungguhnya. Walaupun tanah dikuasi oleh kaum priyayi, tapi kaum tersebut tak

pernah menyentuh langsung dalam proses penggarapan. Priyayi sendiri bukan menguasai

dalam bentuk tanah tapi cacah. 10 Tanah itu diserahkan penggarapannya kepada para petani,

tetapi para petani tidak punya hak milik akan tanah yang ia garap—dibanding hak milik,

lebih sesuainya hak untuk menggarap suatu bidang tanah. Tekanan atas tuntuntan pajak

inilah benar-benar langsung dirasakan para petani.

Oleh karena itu, penerapan sewa tanah akan berdampak langsung bagi para petani. Ide

sistem land rent (sewa tanah) yang diterapkan Raffles di Jawa tak lepas dari penerapan

sistem sewa tanah atau pajak tanah (land revenue) yang diterapakan pemerintah Inggris di

India.

Ada dua sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles, yakni sistem sewa tanah village

settlement dan sistem sewa tanah detailed settlement. Walaupun memiliki nama yang

berbeda, tetapi pada dasarnya sama dengan sistem yang diterapkan di India. Village

settlement merupakan perwujudan dari zamindari system di India, sementara detailed

settlement merupakan ryotwari system di India. Awalnya Raffles menerapkan sewa tanah

village settlement atau sewa tanah perdesa sesuai petunjuk dari Lord Minto. Raffles

pertama kali menerapkan di Banten. Penyewaan tanah diberikan pada para békél 11,

9 Harto Juwono, Op Cit, hlm, 9. 10 Cacah merupakan suatu rumah tangga bersama yang merupakan unit dasar bagi masyarakat petani di sebagian besar di Jawa. Cacah ialah sekelompok dari beberapa rumahtangga yang dapat mencakup sekitar 20 anggota paling besar, yang dipimpin oleh seorang sikep (juga disebut cacah). Cacah ini di bawah pengampuan seorang bangsawan supra-lokal yang, berdasar keterpandangannya, memperoleh kekuasaan atas sejumlah besar atau kecil rumah tangga bersama petani tersebut, tanpa harus diikuti dengan pemusatan territorial. Dalam Jan Breman, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial (Jakarta: LP3ES,), hlm.15. 11 Dalam buku Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Status Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 1., dijelaskan mula-mula cikal bakal atau primus inter pares yang berhasil membuka tanah desa disebut sebagai pemimpin desa. Oleh karena ia bertugas membagi-bagi tanah desa itu untuk calon penggarap, ia kemudian disebut kepala desa. Setelah adanya tanah apanage


7

demang, lurah, atau kepala desa karena dianggap sebagai orang yang memiliki klaim kuat

atas penguasaan tanah. Mereka diangkat sebagai tuan tanah atau penyewa utama. Mereka

bertanggung jawab atas penarikan pajak dari petani di bawah kepemimpinan langsung

pemerintaha Inggris. Sistem sewa tanah village settlement ini kemudian diterapkan juga di

wilayah transferred district, wilayah yang diberikan oleh Sultan Yogyakarta, Amanģku

Buwana III, berdasarkan kesepakatan dengan pihak Inggris, yaitu Distrik Kedu, Patjitan

(Pacitan), Djapan, Djipan, dan Grobogan. Kemudian, Wirasaba, Wirosari, dan Pekalongan.

Sementara, ketika Raffles mulai melaksanakan sewa tanah village settlement di wilayah-

wilayah tersebut, negeri-negeri pesisir umumnya masih membiarkan sistem perpajakan

sebelumnya berlaku hingga tahun 1813, seperti yang terjadi di Cirebon yang masih

menerapkan penyerahan wajib dan contingents. Jadi, pada saat Raffles memimpin di Jawa

hingga 1813, penerapan pajak masih beragam.

Untuk melaksanakan tugasnya itu, Raffles dibantu oleh Komisi McKenzie, yang

terdiri dari Komisi tersebut terdiri dari Letnan Kolonel Colin Mackenzie sebagai ketua dan

3 orang pejabat tinggi Belanda sebagai anggotanya, yaitu P. H. van Lawick van Pabst, J.

Knops dan F. J. Rothenbühler12.

Ketentuan penting dari sistem sewa tanah dapat dilihat dari “Proclamation

declaring the principles of the intended change of system” yang keluar pada 15 Oktober

1813. Isinya secara garis besar adalah pengaruh dan kekuasaaan para bupati (Native Chief)

yang berlebihan dibatasi; tanah pemerintah akan diserahkan kepada kepala desa; tanah

dibiarkan kembali kepada pembudidaya; penyewa di bawah pemerintah akan dilindungi;

sistem feodal (vassalge) dan penyerahan paksa hasil bumi dihapus di seluruh pulau, kecuali

di daerah Batavia, Priangan dan daerah “Blandong” (kayu jati).13

Selanjutnya berdasarkan “keberhasilannya” (menurut laporannya ia sukses

melaksanakan sewa tanah) menjalankan sewa tanah di transferred ditricts dan Banten,

Raffles mulai melebarkan pelaksanaan ke wilayah coastal district (distrik pesisir), dimulai

diangkatlah seorang békél dari kepala-kepala desa itu yang bertugas sebagai penebas pajak. Sedikit demi sedikit békél diberi kekuasaan sebagai kepala desa sehingga kemudian peranannya berubah dari penebas pajak menjadi pemegang kekuasaan desa. 12R. Sa’ban, op. cit.,hlm. 88. 13Ibid.,hlm. 94.


8

dengan pertama kali dilaksanakan di Karesidenan Cirebon.Di Karesidenan Cirebon, Raffles

mulai menerapkan sistem sewa tanah village settlement atau sewa tanah perdesa pada 9 Juli

1813 dengan ditandai dihapusnya kontingent dan pengiriman paksa ketika masa Residen

Cirebon Mayor W. Raban.14 Pemerintah akan menarik pajak langsung, sementara Sultan

diberi kepemilikan tanah pribadi mereka, dan gaji.15

Namun, kemudian Raffles mengubah sistem sewa tanah menjadi detailed settlement

atau sistem sewa tanah perorang dengan keluarnya Intruksi Pajak pada tanggal 11 Pebruari

1814. Berubahnya kebijakan Raffles tak lepas dari laporan yang ia terima dari Hopkins

(dan memang diakui Raffles bahwa sejak awal diterapkannya sistem village settlement

hanyalah sebuah tahapan menuju sewa tanah yang sesungguhnya dikehendaki).

Dari laporan Hopkins yang ditunjuk untuk mengunjungi wilayah bekas Distrik China

di Banyuwangi/ ujung timur pulau jawa (Oosthoek), dijelaskan bahwa di wilayah yang

pernah dikuasai China tersebut berbeda dengan wilayah Jawa lainnya. Seperti di wilayah

Surabaya dan Cirebon yang kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat. Serta beberapa

tanah dimiliki oleh orang yang menempatinya. Selain itu orang Cina membiarkan

kepemilikan perorang di tanah mereka. Di Cirebon, lanjut Hopkins dalam laporannya,

“That the right of private property in the soil is generally acknowledge, and tolerably well

understood”16—di samping tanah perseorangan terdapat juga tanah komunal. Laporan

tersebut memperjelas bahwa klaim terkuat atas pengusaan tanah bukanlah dipegang oleh

kepala desa tetapi para petani itu sendiri. Bila ia tetap melaksanakan village settlement yang

kepala desa sebagai Zamindar diangkat oleh pemerintah Inggris, maka hal tersebut akan

mengingkari hak rakyat untuk memilih kepala desanya sendiri serta mengingkari adanya

penguasaan tanah oleh petani. Ternyata pun kepala desanya menurut Raffles bertindak

sewenang-wenang. Sementara kepemilikan tanah perorang mendukung kebijakan Raffles

apabila ia menerapkan sistem detailed settlement.17 Hal tersebut kemudian memotivasi

Raffles untuk segera menerapkan sistem detailed settlement di seluruh Jawa.

14 John Bastin, op. cit., hlm. 128. 15Ibid., hlm. 128. 16John Bastin, op. cit., hlm 155-158. 17R. Sa’ban, op. cit., hlm 100


9

Perlu digaris bawahi perbedaan dengan sistem sewa tanah sebelumnya (village

settlement) adalah terletak pada penarikan pajak perorang. Selanjutnya, seperti halnya

sistem sewa tanah village settlement, dalam detailed settlement tugas Bupati sebagai bagian

dari penarik pajak dihapus serta pembayaran pajak dalam bentuk uang. Pemerintah Inggris

langsung menarik pajak dari petani tanpa perantara kepala desa dan Bupati. Oleh karena

itu, untuk mendukung sistem sewa tanah dibentuk perangkat baru yang khusus mengurus

langsung penarikan pajak dari petani. Ia juga memerlukan informasi yang rinci mengenai

luas dan mutu tanah (kadaster), serta peri kehidupan penggarap. Sehubungan dengan itu, di

bawah koordinasi 12 orang yang merancang pengumpulan informasi, Raffles menunjuk

semua residen sebagai pelaksana. Para residen dibantu oleh pemungut pajak (collector)

untuk satu atau lebih Kabupaten. Koletor akan dibantu oleh “officer of Division” di tiap

Kawedanan, yang masing-masing membawahi para kepala desa dalam daerah tugasnya.

Untuk pengukuran dan penetapan luas tanah di lapangan, Kolektor dibantu oleh pegawai

teknis pengukuran/pemetaan (Officer of survey). Dalam Lampiran L. No. II Instruksi Pajak

poin nomor 6 dijelaskan bahwa para pegawai untuk urusan pajak tidak hanya berasal dari

orang-orang Eropa tetapi juga pegawai-pegawai pribumi. Para Kolektor yang merupakan

orang Eropa akan dibantu oleh pembantu pribumi dan sejumlah penulis (orang-orang Jawa

dan Inggris) opas, dan pembantu lainnya.18

Dalam Revenue-Instruction van den 11en Februarij 1814, ditetapkan:19

Untuk Sawah Basah

- Sawah kelas I : 1/2 dari hasil produksi yang ditaksir

- Sawah Kelas II : 2/5 dari hasil produksi yang ditaksir

- Sawah Kelas III : 1/3 dari hasil produksi yang ditaksir

Untuk Tanah Tegalan

- Tegalan Kelas I : 2/5 dari hasil produksi yang ditaksir

- Tegalan Kelas II : 1/3 dari hasil produksi yang ditaksir

- Tegalan Kelas III : 1/4 dari hasil produksi yang ditaksir

18 Thomas Stamford Raffles,op. cit., hlm. 887. 19Van Deventer. 1866. Bijdragen Tot De Kennis Van Het. Zalt-Bommel, Bij Joh. Noman En Zoon.


10

Berdasarkan wilayahnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda,

Cirebon dibagi dalam tiga wilayah, yakni wilayah pesisir, pedalaman, dan wilayah

partikelir. Wilayah partikelir tidak terkena penerapan sistem sewa tanah dikarenakan karena

sulitnya memutus kontrak yang sudah terjalin dengan pihak swasta serta keharusan

mengeluarkan untuk membayar kompensasi dianggap tidak menguntungkan.20 Tanah

partikelir ini biasanya ditanami dengan tanaman dagang seperti tebu dan di bangun pula

pabrik-pabrik gula di dalamnya. Tanah Partikelir (Particuliere Landerijen) terdapat di

Kabupaten Indramayu dan Kandanghaur yang dimiliki oleh beberapa orang Eropa.21 Pada

zaman Raffles tanah-tanah tersebut dijual ke Mutinghe.22

Wilayah Cirebon yang diterapkan sewa tanah pada ada 13 subdivision Raja Galuh,

Ciamis, Panjalu, Talaga, Sindang Kasih, Belandong, Cikaso, Kuningan, Lingga Jati,

Cirebon, Bengawan, Gebang, dan Losari.23

Dalam pelaksanaanya sistem sewa tanah tak sebagus konsepnya. Sartono Kartodirdjo

(1977) menjelaskan dengan hanya 12 orang tenaga inti, sekedar pengawasan pun sudah

jelas susah dilaksanakan, apalagi pekerjaan yang begitu luas, rumit, dan rinci. Pejabat yang

orang Eropa termasuk residen tidak mengenal lapangan., sementara pengumpulan pajak tak

mungkin ditunda sampai petugas mahir di lapangan akibatnya pelaksanaannya berlangsung

sekenanya saja. Akibatnya, pencatatan kacau dan sistem Belanda pun sering terpaksa

dilakukan.24 Sementara itu, petugas bumi putra tak bisa melaksanakan lebih baik, hamper

semua kepala desa buta huruf sehingga memungkinkan adanya indikasi kepala desa lebih

sering mengarang data, menggampangkan tugas dengan menggabungkan beberapa desa

sekaligus, bahkan menyelewengkan kekuasaan. 25

20Sukaryaditisna, Asiswa, “Pengaruh Liberalisme di Belanda Dan Lahirnya Agrarische Wet 1870 di Daerah Koloni,” dalam Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2006. Hlm 3. 21 Merennage Radin Fernando, loc. Cit., 17. 22 John Bastin, op. cit., hlm 85. 23 Berdasarkan Arsip “Chirebon Detailed settlement 1815/1816 “di ANRI. 24Sartono Kartodirjo dkk. Sejarah Nasional Indonesia, jilid V, Dep. P dan K, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977),hlm 103. 25Sartono Kartodirjo dkk. Sejarah Nasional Indonesia, jilid V, Dep. P dan K, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977),hlm 103.


11

Tabel 3

Sumber: Buku karya Sir Thomas Stamford Raffles, Extract-vertalingeenermemorie den 11

februarij 1814,bij de invoering van een verbeterd stelsel van administratiestelsel van

administratie, en be instelling van eene landrente op java, waaraan eenige documenten

bijgevoegd zijn, op welke beroepen is geworden (Amsterdam: M.westerman, 1828), hlm.

156. Dilihat di google book.

Sewa Tanah diserahkan ke Kepala sewa tanah murni sewa dan pajak pendapatan tanah garam candu Regten TotalCirebon 218736 34270 184466 4840 189306 13290 13200 9600 225306Tegal 180489 21111 159378 24235 183613 6600 15840 39600 2445653

Pekalongan 260338 13103 247235 26400 273635 6600 34320 31621 346176Semarang 345917 25266 320651 188179 508830 200000 124080 200000 1032910Jepara &

JuanaRembang 243868 15000 228868 ~ 228868 14266 6358 6600 256092Surabaya 605404 72302 533102 134076 667178 50000 100000 50000 867178Pasuruan 550000

Probolinggo 584000Banyuwangi 58000

Kedu 419760 ~ 419760 529760 ~ 55704 ~ 585454Grobogan 15000 ~ 150000 150000 ~ 40404 ~ 190404

rupee 3883651 220040 3663611 542730 4206341 319932 447786 394021 5368085

110000

277151

1198000

14266

15000

Pendapatan dari Cirebon dan Kabupaten Timurdengan pengecualian dari pemerintah dan madura untuk tahun 1814

267139 33988

5000

233151

1187000

44000

11000

6600

20000

342902

1246000

44880

13000


12

Tabel di atas penulis menemukan pula sumber primernya dari Arsip Nasional, beriku

ini:

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Akan tetapi, dari hasil primer yang merupakan laporan dari Batavia Accountants

office jumlah hasil sewa tanahnya jauh lebih banyak dibanding tabel di atas. Misal, untuk

wilayah Cirebon hasil sewa tanah pada tabel di atas yang merupakan laporan dari Raffles

adalah 218. 736 J. Rs atau Java Rupees. Sementara, dari sumber primer yang penulis

dapatkan dari ANRI hasil sewa tanah di Cirebon pada tahun yang sama adalah 314.106 J.

Rs. Bila penulis berinterpretasi, apakah mungkin Raffles memalsukan data pendapatan

sewa tanah, mungkin adanya indikasi korupsi. Namun, bisa saja kesalahan penulis dalam

menginterpretasi data.


13

Dan ini Rincian hasil sewa tanah di Karesidenan Cirebon pada tahun 1815/1816:26

Tabel 4

Sumber: dalam Arsip Chirebon, “Detailed Settlement 1815-1816, ANRI (Lihat Lampiran)

Bila penulis membandingkan hasil sewa tanah tahun 1814 dan tahun 1815, terlihat

adanya peningkatan pemasukan sewa tanah. Bila tahun 1814 sewa tanah sebesar 218.736 J.

Rs sedangkan pada 1815 meningkat menjadi 275.393 J. Rs. Namun bila mengacu sumber

primer, pajak justru menurun, pada tahun 1814 sebesar 314.106 menjadi hanya 275.393 J.

Rs. pada 1815. Berbanding terbalik dengan pernyataan Raffles yang mengklaim bahwa

pajak di Cirebon meningkat. Namun bisa saja abstract sewa tanah 1815 menjadi lebih

sedikit nominalnya karena adanya perhitungan yang dipisahkan antara pajak natura dan

pajak berupa uang. Namun tidak ada penjelasan pula di abstract 1814 apakah itu sudah

perhitungan total pajak berupa uang dan natura. Ataukah memang pada tahun itu

pemerintah tegas menjalankan peraturan pajak dibayarkan dengan uang sehingga tidak ada 26 Keterangan tabel: Amet = Ukuran seratus gapan (berkas )hasil padi yang dipanen dengan ani-ani. Gedeng = 3 pucung = 5 kg.

No. Name of Sub DivisionNumber of Rented Amet Gedeng Ruppe Shen Ruppe Shen male female male female male female male female1 Raja Galloo 1562 17620 13 1/2 23494 27 15 1 1/2 581 580 233 515 720 1973 3096 30672 Chiamis 1173 9503 17 1/2 12671 25 10 24 1012 1147 370 473 1271 1616 3826 32363 Panjaloo 1002 7497 8 1/4 9496 21 1/2 9 14 1/2 1250 1585 50 134 274 899 2576 26184 Talaga 1615 10838 14 1/2 14451 19 8 28 4/9 945 973 294 513 764 2066 3618 35525 Sindang Kasei 1115 7083 15 9445 19 8 14 677 625 288 526 849 1474 2929 26256 Belandong 2273 10129 15 13505 10 5 27 327 364 156 345 368 1738 3124 24477 Chikajso 2787 17612 10 23483 10 8 16 977 1053 306 660 614 2986 4614 46998 Kooningan 2417 13215 10 17620 10 7 8 1/8 1031 1163 269 663 603 2918 4320 47449 Lingga Jatti 1928 11642 10 15523 10 8 1 1/2 446 447 303 349 830 2460 3507 325610 Cheribon 3021 17038 10 1/2 22718 1 7 15 2/5 3297 2075 888 1017 3539 6851 9848 994311 Bengawan 10435 68833 19 1/4 91778 18 4/5 8 23 4/5 3497 3480 1055 2308 2923 11980 17910 1776812 Gebbang 2171 10129 16 1/4 13506 12 1/4 6 6 2/3 798 639 239 332 886 1452 3587 367313 Losari 1507 5773 13 1/4 7698 7 1/4 5 31/4 1158 1159 165 281 257 1660 3087 3104

Total 33006 206013 78 1/4 275393 11 1/8 8 10 1/3 15996 13340 4609 8316 13398 41072 66109 64733

Above 20 Years Old Including Rented

Abstract of the Land Settlement in 1815. 16 in the District of Cheribon

Total Rented Average Rent Poppulation Occlusion of Rented Total PoppulationPaddy Money In Cach Rented Under 10 Years oldUnder 20 Years Old


14

laporan perhitungan dalam natura. Sementara, pada tahun 1815 peraturan pemerintah

terkait sewa tanah menjadi lebih longgar sehingga penerimaan pajak dalam bentuk natura

diperbolehkan. Hal tersebut benar seperti itu, adanya indikasi bahwa penghasilan

penarikan pajak dalam bentuk uang tidak seperti yang diharakan pemerintah sehingga pada

periode berikutnya peraturan tidak seketat tahun sebelumnya.

Hasil penelitian Komisaris Jendral pada 1816, ketika kekuasaan Belanda dipulihkan,

menunjukkan tidak adanya pola yang jelas dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak Di

Cirebon, mula-mula taksiran pajak berjumlah 156.000 rupiah, oleh pejabat yang baru

datang taksiran naik menjadi 399.000 rupiah. Pajak yang nyata terkumpul cuma 89.000

rupiah.27 Terlihat adanya indikasi penyelewengan pajak dari para pejabatnya. Pajak yang

ditarik lebih besar dari yang seharusnya telah ditaksir.

Selain itu, pajak ½ hingga 1/3 diterapkan Raffles terlampau tinggi. Di Cirebon serta

Banten pajak yang sebelumnya berlaku sebelum sewa tanah adalah 10-20 % dari hasil

panen,28 tetapi pajak yang diterapkan Raffles dapat mencapai 50 % dari hasil panen,

ditambah pula itu masih merupakan hasil panen kotor. Dalam hal ini Vollenhouven dalam

tulisannya “Antiroufer” (1917) menyatakan Raffles sebagai serakah dan mempertanyakan

Raffles mengapa justru mengoper tarif pajeg bumi Mataram yang memberatkan rakyat, dan

tidak mencontoh sistem pungutan di daerah Jawa lainnya, seperti di Banten,Cirebon, atau

Priangan yang berlaku tarif pungutan lebih rendah.29

Sistem sewa tanah yang ditetapkan Raffles mirip dengan sistem pungutan hasil bumi

pada zaman Mataram, yaitu sistem maron dan sistem majegan. Raffles mengambil

keuntungan dari dua sistem tersebut disatukan menjadi satu sistem sewa tanah. Raffles

mengambil ukuran besarnya pajak dari sistem maron, dan pungutan pajak yang tetap dari

sistem majegan. Sehingga walaupun misal terjadi kegagalan panen yang biasanya dua

pihak baik penyewa dan yang menyewakan menanggung bersama semua kerugian, tapi

karena sewa tanah ini juga mengambil ketentuan juga dari sistem pajeg (pasokan yang

tetap) maka pungutan tetap tidak berubah.30

27Suhartono W Pranoto, op. cit., hlm. 104. 28 R. Sa’ban, op. cit., hlm. 107. 29 Ibid., hlm. 107. 30 Ibid., hlm. 108.


15

Tidak ada perubahan dan perbedaan yang mendasar dari sistem Barat dengan sistem

yang telah lama berlaku di Jawa. Perbedaan yang jelas hanya terletak dari perubahan siapa

pusat atau ujung dari penerima pajak, yang dulu adalah para sultan atau raja sekarang

adalah pemerintah Inggris yang selanjutnya adalah pemerintah Belanda. Serta perubahan

terjadi dalam cara memungut pajak, yang dulunya diserahkan kepada para bekel ataupun

kepala desa dan menjadi tanggung jawab Bupati berubah menjadi perorang dan

mengutamakan pajak uang. Pejabat Eropa dikerahkan di dalamnya untuk berhubungan

langsung dengan petani berdampingan dengan pejabat pribumi yang digaji. Namun, siapa

yang menjamin kalau pejabat-pejabat Eropa tersebut juga tidak akan berbuat curang seperti

yang dituduhkan Raffles terhadap para kepala pribumi. Lalu, yang paling penting di sini

adalah besaran pajak yang sama, malah untuk beberapa daerah jauh lebih tinggi dari

sebelumnya berlaku, seperti yang terjadi di Cirebon.

Untuk melihat bagaimana efektivitas sewa tanah berjalan tak cukup hanya melihat

dari periode Raffles yang terbilang singkat, sementara kebijakan yang dibuat cukup radikal.

Untuk itu perlu dilihat perkembangan setelahnya, ketika sewa tanah itu tetap dilaksanakan

oleh Pemerintah Belanda.

Antara tahun 1816 sampai tahun 1819 daerah koloni Belanda ini diperintah oleh tiga

Komisaris Jenderal yaitu, Baron Van der Capellen, C.T. Ellout dan H.W. Muntinghe yang

kemudian Muntinghe digantikan oleh Buyskes, karena dianggap memihak dan bekerjasama

dengan raffles.31 Sama halnya dengan Raffles, mereka juga menginginkan adanya

kebebasan bagi para petani untuk tetap menanam tanaman yang menguntungkan dengan

membayar sewa tanah pada pemerintah. Mereka mendapat tugas untuk membawa Jawa ke

dalam politik liberal kolonial yang akan memberikan manfaat finansial yang dibutuhkan

Negara induk atau mother country.32 Dalam menjalankan tugasnya mereka berpedoman

pada RR (Regeringsreglement) yang diresmikan pada 3 Januari 1815 oleh Raja Willem I

atau Pangeran Willem VI. Dalam salah satu pasalnya dijelaskan pelaksanaan pertanian

31Daniel Wilco van Welderen Rengers, The Failure of a Liberal Colonial Policy Netherlands East Indies, 1816-1830 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1947), hlm. 51. 32Ibid.,hlm 49.


16

bebas (vrije cultuur) di Hindia-Belanda, dijelaskan pula bahwa sudah saatnya pemerintah

jajahan dilakukan untuk kesejahteraan umum, baik orang Belanda maupun Bumiputra.33

Berbeda dengan Raffles yang menerapkan pembayaran pajak perorang, Komisaris

Jenderal mengembalikan pembayaran pajak perdesa.34 Namun, jumlah pajak sama seperti

pada masa Raffles. Pajak dibayar ½, 2/5, dan 1/3 dari hasil panen. Pembayaran pajak

berupa uang, hal itu ditetapkan sebagai upaya bertahap mengenalkan ekonomi moneter.

Dalam penentuan pajak masih dapat disesuaikan karena seperti halnya Raffles, pajak

sebesar ½, 2/5, dan 1/3 hanya ketetapan penarikan maksimum. Pegawai pemerintah akan

turun langsung ke desa untuk berdiskusi menentukan pajak yang mampu dibayar desa.

Sementara, di Cirebon dalam perjalanan pertemuan Komisaris Jenderal ke wilayah-

wilayah di Jawa seperti Batavia, Cirebon, Semarang, Rembang, Madura, dan wilayah

lainnya, mereka memperoleh informasi tentang jumlah keluarga dan produksi dari

tanaman-tanaman seperti beras, dan kopi. Di Cirebon dan Tegal, Van der Capellen, Elout

dan Reinwardt menyepakati sistem sewa tanah, produk dari pemerintahan sementara

Inggris.35

Setelah Komisaris Jenderal habis masa tugasnya Jawa dipimpin oleh Gubernur

Jenderal Van Der Capellen. Ia mengambil kebijakan yang berbeda dengan kedua pemimpin

sebelumnya. Ketika Raffles dan Komisaris Jenderal menghilangkan peran Bupati dalam

penarikan pajak, sedangkan Capellen justru menggunakan kembali para bupati dan para

pejabat bumiputra dalam pengawasan pajak tanah yang masih mengutamakan peran

mereka. Ia pun menutup investasi asing,

Pada masa Du Bus Gisignies diperkenalkan cara pembayaran baru yaitu dengan

pembayaran pajak dalam bentuk baru yakni pelunasan dalam bentuk penyerahan sebagian

luas lahan pertanian desa beserta tenaga kerjanya.36 Dalam rangka untuk memperbaiki

situasi tersebut, Du Bus menawarkan petani dengan membuat kepemilikan tanah individu,

memperkenalkan modal asing tanpa pembatasan di Cirebon, umumnya Jawa, dan

memungkinkan Eropa untuk sewa tanah yang belum dibuka. Pada masa Raffles dan Du

33Ibid.,hlm 109. 34Ibid., hlm. 61. 35Andreas Weber, “ Forging a New Identity”, dalam Jurnal, di undul di Jstor, hlm 150. 36 R. Sa’ban, op. cit., hlm 136.


17

Bus di Karesidenan Cirebon terjadi penjualan tanah-tanah woeste gronden, atau tanah yang

tidak diolah kepada beberapa pengusaha besar.37 Selain menyewakan tanah yang belum

diolah kepada pengusaha-pengusaha besar rupanya Du Bus masih melakukan penjualan

tanah Pertikelir di Cirebon. Perang Jawa menyebabkan anggaran pengeluaran pemerintah

semakin besar ini berakibat juga di Karesidenan Cirebon, yakni diteruskannya penjualan-

penjualan tanah partikelir di wilayah Indramayu. 38

1. Kesimpulan

Perubahan radikal ini telah mengakibatkan berbagai dampak bagi para petani.

Penggunaan uang dalam pembayaran pajak telah menyuburkan berkembangnya para

tengkulak yang memborong hasil panen petani dengan harga yang murah. Ataupun

penjualan diwalikan kepada kepala desa, di sanalah timbul kecurangan oleh para kepala

desa. Pemerintah pun memberikan insentif atau upah pungut pajak sebesar 81/2 sampai 20%

pada pemungut pajak telah meningkatkan terjadinya tekanan yang diberikan kepada petani

untuk membayar pajak agar memperoleh hasil yang banyak sehingga upah yang diterima

semakin tinggi.

Adanya sewa tanah menyebabkan terjadinya pergeseran kepemilikan tanah. Dapat

dilihat pada tahun 1818, lurah-lurah desa di Cirebon diperintahkan agar memberikan tanah-

tanah pertanian pada kaum tani, tujuannya adalah untuk memberikan jaminan agar semua

tanah pertanian bisa tergarap dengan memberikan hak penggunaan tanah secara bebas pada

setiap orang.39 Pertukaran dan pergeseran tanah semacam ini dilakukan oleh pemerintah

setempat. Usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk yang berkedudukan

sebagai pemilik tanah yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan jumlah wajib penarikan

pajak tanah.40

Di sumber lain disebutkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat baik penduduk di

Karesidenan Cirebon. Populasi 140.000 orang pada tahun 1813, meningkat menjadi

37 Thomas Limbald, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm 86. 38 Dasuki, Sejarah Indramayu (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, 1977), 39 Jan Breman, Op. Cit., hlm. 11. 40 Ibid., hlm. 77.


18

400.000 orang pada tahun 1830. Di tahun 1816, lebih dari 60% total populasi tinggal di

pesisir utara Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Sisanya, 40 % tinggal di bagian selatan,

yakni Kabupaten Majalengka, Kuningan, dan Galuh. Pada tahun 1830 hanya 39 % yang

menetap di Kabupaten Cirebon, dan 5% di Indramayu. Di Majalengka mengalami kenaikan

menjadi 36%, Kuningan dan Galuh hnya 10 %. Lalu, terjadinya perluasan lahan pertanian

diseluruh Karesidan, terutama di bagian utara. Disebutkan luas sawah mengalami

peningkatan dari 25,315 ha pada 1813 menjadi 43,210 ha 1830. Pada akhir 1820, Cirebon

menghasilkan lebih dari cukup beras untuk dikonsumsi, dan jumlah yang banyak untuk di

ekspor dari Kabupaten Cirebon dan Indramayu terutama.41

Namun, penulis meragukan apakah memang peningkatan itu membuktikan

kesejahteraan, taraf hidup petani semakin membaik. Peningkatan jumlah penduduk dapat

dikarenakan semakin berkurangnya jumlah pengolahan sawah berpindah, lebih banyak

petani yang menetap sehingga pencacatan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan lebih

lengkap serta semakin baiknya kinerja pemerintah dalam urusan pendataan penduduk.

Kemudian berkurangnya angka kematian penduduk Cirebon akibat perang yang sering

terjadi pada masa Kesultanan. Selain itu pada masa Raffles dan setelahnya dilakukan

vaksinasi besar-besaran untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Lagi pula tidak

dijelaskan perhitungan penduduk itu dari kalangan mana saja, status mana saja, apakah

orang Eropa, Cina, India, pribumi, dan sebagainya. Lalu, apakah golangan bangsawan,

petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. Dan bisa saja angka yang besar dari jumlah

penduduk merupakan permainan angka yang dilakukan pejabat kolonial untuk

membesarkan masa kepemimpinan mereka. Selain itu walaupun terjadi perluasan lahan

sawah, apakah berarti diiringi juga dengan kepemilikan lahan yang merata kepada semua

petani. Sehingga diragukan apakah peningkatan pajak dirasakan langsung manfaatnya oleh

petani atau malah membebani petani. Lebih lanjut perlu diingat bahwa pajak yang

ditetapkan Raffles dan Pemerintah Belanda jauh lebih tinggi dari pajak yang berlaku

sebelumnya. Justru dibeberapa tempat di Cirebon pajak malah membebani petani seperti

41 Merennage R. Fernando, 1982. “Peasants And Plantation Economy (The Social Impact of The European Plantation Economy in Cirebon Residency From The Cultivation System to The End of First Decade of The Twentieth Century,” dalam Thesis submitted of the Degree of Doctor of Phisophy, Departement of History, at Monash University, hlm 36-38.


19

yang terjadi di distrik Belandong yang dikenal dengan pemberontakan Kedongdong. Saat

itu sawah-sawah di desa Kedondong, bagian dari distrik Belandong mengalami paceklik

sehingga mereka tidak mampu membayar pajak. Namun, pihak Belanda tidak mau

memberikan keringanan. Akibatnya, rakyat Kedongdong menolak membayar pajak.

Perlawanan ini terus berlanjut hingga konflik fisik pun tak terelakan. Perlawanan ini tidak

hanya dari masyarakat desa Kedongdong, tapi terus meluas hingga ke desa-desa sekitarnya.

Bila memang Pemerintah Eropa ingin mensejahterakan rakyat, seharusnya mereka

tidak menutup mata pada tanah-tanah partikelir yang justru di sanalah kesewenang-

wenangang paling tinggi terjadi. Pemerintah Eropa justru menambah daftar jumlah tanah-

tanah partikelir. Seperti di Cirebon, Raffles menjual tanah Indramayu dan Kandanghaur

kepada Mutinghe yang tak lain adalah penasihat Raffles.

Daftar Acuan

Sumber Sezaman

Arsip “Cheribon Detailed Settlement 1815-1816” dari ANRI.

Staatblad: 5 Januari 1819, Nomor 23.

Arsip “Revenue Statement 1814” dari ANRI.

Buku

Breman, Jan, Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi di Jawa

1720-1870 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Bastin, John, Raffles’ Ideas on The Land Rent System in Java And The Mckenzie Land Tenure Comission,

(Verhandelingen, van het Koninklijk Instituut Voor Taal, Land En Volkenkunde, ‘S. Gravenhage,

Martinus Nijhoof, 1954).

Daniel Wilco van Welderen Rengers, The Failure of a Liberal Colonial Policy Netherlands East Indies, 1816-

1830 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1947).

Dasuki, Sejarah Indramayu (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, 1977).

Deventer, M.L Van, Bijdragen Tot De Kennis Van Het. Zalt-Bommel, Bij Joh. Noman En Zoon, 1866.

Kartodirjo, Sartono, dkk, Sejarah Nasional Indonesia, jilid V, Dep. P dan K, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977).

Limbald, Thomas, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru (Jakarta: LP3ES, 2000),

Moertono, Soemarsaid, Negara Dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa

Mataram II Abad XVI Sampai XIX (Jakarta: Yayasan Obor, 1985).


20

Palmier, Leslie H, Social Status and Power in Java (New York: Humanities Press Inc, 1960),

Saban, Pajak Bumi Dari Masa ke Masa: Sejarah Lahir dan Berkembangnya (Jakarta: Yayasan Bina Artha) .

Sutherland, Heather, Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi (, 1978).

Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Status Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920 (Yogyakarta:

Tiara Wacana Yogya, 1991).

Raffles, Thomas Stamford, The History of Java. ( Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008).

___, Penerbitan Naskah Sumber Arsip: Menjelang Hari jadi Pemerintahan Kabupaten Cirebon.(Kab

Cirebon: Kantor Kerasipan dan dokumen Kabupaten Cirebon, 1988).

Jurnal

Nugraha, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Fakultas Sastra (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia).

Sarwar, Firoj High “Comparative Study of Zamindari, Raiyatwarim and Mahalwari Land Revenue

Settlements: The Colonial Mechanism of Surplus Extraction in 19th Century Britsh India”, (in

Research Scholar, Departement of History (CAS), AMU, Aligrh, India, dalam IOS Journal of

Humanities and Social Science (JHSS).

Weber, Andreas “ Forging a New Identity”, dalam Jurnal, di undul di Jstor.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Harto Juwono. 2011. “Persewaan Tanah di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta 1818-1912:

Penerapan Prinsip Konkordansi di Wilayah Projo Kejawen”, dalam disertasi, Fakultas Ilmu

Pengetahuan Budaya, Progam Studi Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia.

Fernando, Merennage R. 1982. “Peasants And Plantation Economy (The Social Impact of The European

Plantation Economy in Cirebon Residency From The Cultivation System to The End of First Decade

of The Twentieth Century,” dalam Thesis submitted of the Degree of Doctor of Phisophy,

Departement of History, at Monash University, 1982.

Iskandar, Mohammad “Aksi Kolektif Petani Ciomas tahun 1886: Dampak Politis Bagi Pemerintah Hindia

Belanda”, dalam Disertasi Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,

Universitas Indonesia, 2007,

Sukaryaditisna, Asiswa, “Pengaruh Liberalisme di Belanda Dan Lahirnya Agrarische Wet 1870 di Daerah

Koloni,” dalam Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas

Indonesia, 2006.


Documents

Sistem Sewa Tanah di Karesidenan Cirebon (1811-1830)