1
PEMANTAPAN KERUKUNAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA FAHAM RADIKAL
PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KEMENTERIAN AGAMA
Kondisi Dimana Antar Umat
Beragama Dapat Saling Menerima, Saling Menghormati
Keyakinan Masing-masing, Saling Tolong Menolong, dan
Bekerjasama Dalam Mencapai Tujuan Bersama.
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
3
JUMLAH PENDUDUK
Menurut Agama (Sensus Tahun 2010)
No. Agama Jumlah %
1. Islam 207.2 juta jiwa 87,2
2. Protestan 16.5 juta jiwa 6,96
3. Katholic 6.9 juta jiwa 2.91
4. Hindu 4 juta jiwa 1.69
5. Buddha 1.7 juta jiwa 0,7
6. Konghucu 118 ribu jiwa 0.05
7. Lain-lain 1.1 juta jiwa 0.49
TOTAL 237.641.326 jiwa 100,0
RUKUN vs DAMAI
Apa itu Rukun ? kebersamaan yang
mendalam: senang bersama, susah
bersama, bermain bersama, bekerja
bersama dll cerminan sebuah
perkawanan atau persahabatan
Apa bedanya dengan Damai ?
kebersamaan formal: kebersamaan yg diikat
oleh aturan yg dibuat bersama, saling
menghargai, tenggang rasa, dll cerminan
sebuah perkooperasian, perkumpulan, atau
pengelompokan
1. Kerukunan umat beragama adalah modal dasar
bagi pembangunan bangsa;
2. Kehidupan beragama masih sangat rentan
terhadap konflik;
3. Pengalaman konflik yang mengatasnamakan
agama telah beberapa kali terjadi;
4. Konflik sosial masih sering terjadi dan bisa
merembet ke konflik umat beragama;
5. Masih adanya kelompok-kelompok yang
diindikasi sebagai kelompok radikal.
TANTANGAN YG DIHADAPI
1. Di dalam UUD 1945 telah diatur secara tegas tentang kedudukan agama;
2. Banyak norma dalam berbagai UU yang mengatur kedudukan umat beragama;
3. Telah ada Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah;
4. Telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama; 5. Perangkat Pemerintah terkait dengan kerukunan
tersedia.
KEKUATAN YANG DIMILIKI
1. Konstitusi memberikan peluang adanya pengaturan terhadap hak beragama;
2. Di setiap agama terdapat ajaran mengenai toleransi terhadap umat agama lain;
3. Di dalam masyarakat terdapat norma adat atau kearifan lokal yg mengatur kerukunan;
4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan.
PELUANG YANG ADA
1. Belum adanya UU yang mengatur Kerukunan Umat Beragama;
2. Sebagian masyarakat (Islam) masih sangat fanatik terhadap ajaran agamanya;
3. Sebagian masyarakat tidak memahami peraturan perundang-perundangan
KEKURANGAN YANG DIMILIKI
RADIKALISME
9
“paham atau aliran yang menginginkan
perubahan atau pembaharuan sosial
dan politik dengan cara kekerasan atau
drastis“
(Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995, Balai Pustaka).
TERORISME
10
“ segala bentuk tindak kejahatan yang
ditujukan langsung kepada negara
dengan maksud menciptakan bentuk
teror terhadap orang-orang tertentu atau
kelompok orang atau masyarakat luas.“
(Konvensi PBB tahun 1937).
PENYEBAB RADIKALISME
11
1. Ekonomi – kapitalisme & kemiskinan;
2. Sosial Budaya – globalisasi budaya yang dianggap merusak atau bertentangan dengan ajaran agama;
3. Politik – persaingan dalam pilleg, pilkada;
4. Kebijakan Pemerintah – kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak pro rakyat;
5. Agama;
PENYEBAB RADIKALISME
12
5. Anti barat atau anti asing;
6. Fanatisme Agama (negative):
- Kurang atau salah memahami ajaran agama;
- Membuat pemahaman atau penafsiran sendiri ajaran agama;
- Kultus terhadap guru atau imam;
- Emosi keagamaan;
- dll
FANATISME
13
Fanatisme adalah suatu keyakinan atau
pandangan terhadap sesuatu, baik positif
atau negatip, dan dianut secara
mendalam sehingga susah diluruskan
atau diubah.
14
FANATIK
TOLERAN
AGAMA
FANATISME vs TOLERANSI
FANATISME yang berlebihan
menyebabkan:
TRUTH CLAIM - EKSKLUSIVE;
AROGANSI PENGANUT AGAMA;
AGAMA LAIN MENJADI MUSUH.
FANATISME vs TOLERANSI
DERADIKALISASI AGAMA
17
Deradikalisasi hakekatnya adalah
mengubah atau membuat lebih cerdas
orang atau kelompok yang memiliki
pemahaman radikal, sehingga
pandangan, keyakinan, dan sikapnya,
berubah menjadi lebih toleran dan lebih
menghargai sesama penganut agama
atau penganut agama lain.
PEMBINAAN KERUKUNAN
1. Perlu disusun sebuah Undang Undang
yang secara khusus mengatur
Kerukunan Beragama -> Yang diatur
adalah titik-titik komunikasi antar umat
beragama di forum publik (externum)
2. Mensosialisasikan Peraturan Perun-
dang-undangan yang ada
3. Revitalisasi kearifan lokal.
LEGISLASI
FUNGSI DIALOG (NASIONAL)
(1) Mempererat silaturahmi;
(2) Sharing dan peningkatan pemahaman
ttg konsep-konsep keberagamaan;
(3) Diseminasi aturan / kebijakan
Pemerintah;
(4) Pembahasan kasus kerukunan; dan
(5) Pemberian rekomendasi kebijakan
kepada Gubernur, Bupati/Wlikota.
D I A L O G
Fungsi (Internasional)
(1) MEREDAM ISU-ISU NEGATIVE TERKAIT
DISKRIMINASI, INTOLERANSI, DAN ISU
HAM LAINNYA.
(2) MENGINFORMASIKAN ATURAN /
KEBIJAKAN INDONESIA DALAM HAL
PELAYANAN DI BIDANG AGAMA;
(3) MEMPELAJARI ATURAN / KEBIJAKAN
NEGARA LAIN DALAM HAL PELAYANAN
KEAGAMAAN;
D I A L O G
DR hans kung:
NO PEACE AMONG THE NATIONS WITHOUT PEACE AMONG THE
RELIGIONS
NO PEACE AMONG THE RELIGIONS WITHOUT DIALOG BETWEEN THE
RELIGIIONS
MENGAPA DIALOG ?
1. UU. No. 1/PNPS/1965 tentang
Penodaan Agama;
2. Ketentuan Hukum terkait
kerukunan umat beragama yang
terdapat pada Undang-Undang;
dan
3. PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006
SOSIALISASI PERATURAN
1. Pemberian bantuan pembangunan
kantor Sekretarat FKUB;
2. Pemberian bantuan operasio
nalisasi FKUB;
3. Fasilitasi penyelenggaraan dialog
antar tokoh agama;
FASILITASI / ASISTENSI
KAPASITI BUILDING
1. Penguatan manajemen FKUB.
2. Pendidikan multi cultural bagi guru
dan dosen.
3. Pelatihan pemandu kerukunan.
4. Pelatihan pembinaan korban konflik
(trauma healing).
KOORDINASI TOKOH LINTAS AGAMA
1. Pembentukan Forum Tokoh Lintas
Agama (Pusat, Provinsi, dan
/Kabupaten /Kota)
2. Fungsi: pembahasan kasus kerukunan
dan pemberian rekomendasi tentang
kebijakan pembinaan/penyelesaian
kasus kerukunan umat beragama .
KOORDINASI
KOORDINASI INSTANSI PEMERINTAH
1. Pembentukan Kelompok Kerja
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
(Pusat, Provinsi, dan /Kabupaten/Kota)
2. Fungsi: pembahasan kasus atau
koordinasi penyelesaian kasus
kerukunan umat beragama.
KOORDINASI
Terima kasih
Recommended