8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
1/27
PELAKSANAAN ANGGARAN
Tugas Mata Kuliah GOVERNANCE DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Oleh:
Arif GunarsaRizky Syahfandi
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
2/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Gambaran Umum Pelaksanaan APBN
Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari Siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Siklus anggaran dimulai dari tahap
penyusunan dan penetapan APBN. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan
fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya (misal tahun anggaran 2008)
kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan (misal tahun 2007).
Kemudian pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan
rancangan APBN tahun anggran berikutnya.
Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat
bersama DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuanbagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Kemeterian Negara/Lembaga
(RKA-KL) tahun berikutnya. RKA-KL disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai,
disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang
disusun. RKA-KL tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan kepada Menteri
Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahunberikutnya.
Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, disertai dengan nota
keuangan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPR pada Bulan Agustus tahun
sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan
undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. Dalam Pembahasan ini DPR dapat
mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
rancangan undang-undang tentang APBN.
Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan
selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN
yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
3/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
APBN yang diajukan pemerintah pusat,maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaannya dituangkan lebih
lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Kemudian Menteri Keuanganmemberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan
anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. Menteri/pimpinan lembaga
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya, berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang
rincian APBN.
Dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program,
dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana
penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.Pada Dokumenpelaksanaan anggaran juga dilampirkan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum dalam
lingkungan kementerian negara/lembaga.
Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada
menteri/pimpinan lembaga, BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal
Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara
Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
4/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Pengajukan dana dengan menerbitkan surat perintah membayar oleh masing-masing
penanggungjawab kegiatan kepada Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum
Negara, yang kemudian melaksanakan fungsi pembebanan kepada masing-masing bagian
anggaran serta fungsi pembayaran kepada yang berhak melalui jalur penyaluran dana yang
ditetapkan dengan mekanisme giralisasi.
Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan APBN adalah Surat Keputusan Otorisasi/Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan
Surat Perintah Pencairan Dana.
Dalam Pelaksanaan APBN tahun anggaran berjalan, pemerintah pusat menyusun laporan
realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk enam bulan berikutnya, kemudian
disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang
bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah pusat. Mengenai penyesuaianAPBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan
pemerintah pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran
yang besangkutan, apablia terjadi :
1. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalamAPBN;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakanuntuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-
undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan, untuk mendapatkan
persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Demikian juga, dalam
keadaan darurat pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
5/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam UU
17/2003, namun dalam Keputusan Presiden nomor 42/2002 jo Keppres 72/2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan APBN terdapat di Bab IX yang mengatur pengawasan pelaksanaan
APBN. Pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan kepala
kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga menyelenggarakan pengawasan terhadap
pelaksanaan APBN yang dilakukan kepala kantor/satuan kerja dalam lingkungannya. Atasan
langsung bendahara melakukan pemeriksaaan kas bendahara sekurang-kurangnya tiga bulan
sekali.
Inspektur Jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan
atas pelaksanaan APBN yang dilakukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan
departemen/lembaga bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai hasil pemeriksaan
Inspektur Jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan
kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan. Inspektur Jenderal departemen/pimpinan
unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan
APBN.
Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang
dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung mupun tidak langsung. Pengawasan
secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester
I kepada DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
6/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
yang bersangkutan atau sekitar Bulan Juli. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa
untuk semester kedua dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada
tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran bersangkutan. Laporan semester I dan
prognosa semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara panitia anggaran dan Menteri
Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui
penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yanag
dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN.
Pada tahap pertanggungjawaban, Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berupa laporan keuangan yang meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas leporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan
badan layanan umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.
Laporan keuangan kementerian negara/lembaga oleh menteri/pimpinan lembaga disampaikan
kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi
kementerian negara. Selain itu, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara menyusun
laporan arus kas, dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan
kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.
Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan laporan keuangan
pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit
atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah
laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah.
Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan
APBN kepad DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan
dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan
badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
7/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Landasan Hukum Pelaksanaan Anggaran
Dengan berlakunya ketentuan peraturan Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka pengelolaan keuangan di
Indonesia mengacu pada ketiga undang-undang tersebut di atas.
Selanjutnya dalam pelaksanaannya diikuti dengan berbagai peraturan, baik berupa Peraturan
Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan maupun Peraturan/Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan, yang antara lain terdiri dari :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.2.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 72 tahun 2004.
6. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
61 Tahun 2004.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayarandalam Pelaksanaan APBN.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2008.
10.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 MekanismePelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
8/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan anggaran dengan diberlakukannya Undang-
Undang Bidang Keuangan Negara di atas adalah adanya pemisahan kewenangan administratif
(ordonatur) yang berada pada Menteri/pimpinan lembaga dan kewenangan perbendaharaa
(comptable) yang berada pada Menteri Keuangan.
Kewenangan administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang
mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan
pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan
realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang
timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.
Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan pejabat lainnya
yang ditunjuk sebagai BUN bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan
penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan
pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku BUN adalah pengelola keuangan dalam arti
seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan.
Fungsi pengawasan disini terbatas pada aspek rechmategheiddan wetmatigheiddan hanya
dilakukan pada saat terjadinya penerimaaan dan pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi
pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang dilakukan oleh aparat
pengawasan fungsional.
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya
adalah Chief Financial Officer(CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
9/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operasional Officeruntuk suatu bidang
tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara
kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan
pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensi pembagian
tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran
tersebut di atas.
Kemudian pembagian kewenangan antara menteri/pimpinan lembaga dinyatakan dalam pasal 4
Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/pimpinan lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya
berwenang :
1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;2. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;4. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;6. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;7. menggunakan barang milik negara;8. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;9. mengawasi pelaksanaan anggaran;10.dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
Sedangkan sesuai pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 2004, Menteri Keuangan selaku BUN
berwenang :
1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran;4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;7. menyimpan uang negara;8. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
10/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaaan Pejabat Pengguna Anggaran atas bebanrekening kas umum negara;
10.melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;11.memberikan pinjaman atas nama pemerintah;12.melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;13.mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah;14.melakukan penagihan piutang negara;15.menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;16.menyajikan informasi keuangan negara;17.menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;18.menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;19.menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.
Pengertian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Pada Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di pasal 4 ayat 2
huruf a disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna
barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berwenang menyusun dokumen
pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan anggaran atau APBN, maka
Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga
tersebut dilimpahkan kepada kepala satuan kerja (satker) pusat/unit pelaksana teknis/satker
khusus/satker non vertikal tertentu/satker sementara.
Wujud dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku mulai tahun anggaran 2005 berupa daftar
isian yang memuat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan,
rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh
kementerian negara/lembaga, sehingga dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disebut daftar
isian pelaksanaan anggaran atau disingkat DIPA. DIPA tersebut disusun atas dasar peraturan
presiden tentang rincian APBN.
Konsep DIPA yang telah selesai disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran satker disampaikan
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA pusat dan kepada Kepala Kanwil DJPB
untuk DIPA daerah. Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara menelaah kesesuaian konsep DIPA dengan rincian APBN yang
ditetapkan dalam peraturan presiden dan kemudian mengesahkan DIPA pusat. Sedangkan
Kepala Kanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan selaku BUN menelaah kesesuaian konsep
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
11/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
DIPA dengan rincian APBN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan kemudian
mengesahkan DIPA daerah.
Apabila dalam batas waktu yang ditentukan (akhir tahun anggaran) Kuasa Pengguna Anggaran
satker belum menyampaikan konsep DIPA, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan atau KepalaKanwil DJPB tetap menerbitkan Surat Pengesahan DIPA yang dilampiri konsep DIPA
(sementara) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPB
berdasarkan surat rincian alokasi anggaran (SRAA) dan rencana kerja anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) atau peraturan presiden tentang rincian APBN. Dalam hal
DIPA (sementara) ini dapat dipakai sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar dengan
ketentuan bahwa
dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan
sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan. Sedangkan dana untuk
jenis pengeluaran lainnya harus diblokir.
Menurut lampiran II Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2006, maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN dipasal 1 angka 1 disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendahaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
Dari Pengertian tersebut, dapatlah dikatakan bahwa dalam DIPA terdapat dua dokumen yang
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran
yang disusun kementerian negara/lembaga bersangkutan dan dokumen surat pengesahan DIPA
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPB atas nama
menteri keuangan selaku bendahara umum negara. Dengan demikian, suatu dokumen
pelaksanaan anggaran dapat disebut DIPA (lengkap), apabila terdiri dari :
1. Surat pengesahan DIPA (SP DIPA), berisi informasi mengenai hal hal yang disahkandari DIPA dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil
DJPB atas nama Menteri Keuangan.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
12/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
2. DIPA halaman I (Umum), terdiri dari halaman IA dan halaman IB. Halaman IA memuatinformasi yang bersifat umum dari setiap satuan kerja. Halaman IB memuat informasi
umum tentang rincian fungsi, program dan sasarannya serta indikator keluaran untuk
masing-masing kegiatan.
3. DIPA halaman II, berisi informasi setiap satuan kerja, uraian kegiatan / sub kegiatanbeserta volume keluaran yang hendak dicapai serta alokasi dana pada masing-masing
belanja yang dicerminkan dalam mata anggaran keluaran. Rincian halaman II untuk
masing-masing DIPA adalah sebagai berikut :
1. DIPA kementerian negara/lembaga, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanjamodal, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.
2. DIPA perimbangan keuangan negara, meliputi belanja daerah dana alokasi umum,belanja daerah dana alokasi khusus, belanja daerah dana bagi hasil, belanja daerah dana
penyesuaian, dan belanja daerah dana otonomi khusus.
3. DIPA pembayaran bunga utang dan hibah, meliputi belanja bunga utang dalam negeri,belanja bunga utang luar negeri, Penerusan pinjaman dan belanja hibah.
4. DIPA subsidi dan transfer berisi belanja subsidi.5. DIPA pembiayaan, meliputi pembiayaan dalam negeri, pembiayaan luar negeri,
penerusan pinjaman dan penyertaan modal pemerintah.
4. DIPA halaman III, berisi informasi tentang rencana penarikan dana dan penerimaannegara bukan pajak yang menjadi tanggungjawab setiap satuan kerja. Dalam hal
pencantuman angka rencana penarikan pengeluaran pada halaman III DIPA berdasarkan
rencana kerja, satuan kerja perlu memperhatikan hal
hal sebagai berikut :1. Untuk belanja pegawai, rencana penarikan pengeluaran per bulan adalah seperdua belas
dari pagu gaji satu tahun;
2. Untuk belanja barang dan modal, agar memperhatikan kebutuhan berdasarkan rencanapenarikan/pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana
penarikan uang persediaan dan rencana penarikan langsung untuk setiap bulan.
5. DIPA halaman IV, berisi catatan-catatan yaitu hal-hal yang perlu menjadi perhatian olehpelaksana kegiatan.
Jenis-Jenis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Konsep DIPA disusun untuk masing-masing Satuan Kerja dan pada prinsipnya satu DIPA untuk
satu satker. Khusus untuk Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan Hak
Asasi manusia, Departemen Keuangan, Departemen Pertanhanan dan Keamanan, Kepolisian
Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik, satu DIPA dapat meliputi
beberapa satker pada masing-masing provinsi/Kantor Wilayah.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
13/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA
Kemeterian Negara/Lembaga dan DIPA Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP).
1. DIPA Kementerian Negara/LembagaDIPA Satker Pusat/kantor Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran
dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dikategorikan menjadi :
1. DIPA Satker Pusat/Kantor PusatDIPA Satker Pusat/kantor Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran
kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja yang
merupakan satuan kerja pusat atau satuan kerja Kantor Pusat suatu kementrian
negara/lembaga, termasuk di dalamnya untuk DIPA Badan Layanan Umum (BLU), dan
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).
Satuan Kerja Pusat dapat terdiri dari satuan kerjasatuan kerja yang dibentuk oleh
kementerian nagara/ lembaga secara fungsional dan bukan merupakan instansi vertikal .
Sedangkan Satuan Kerja Kantor Pusat adalah satuan kerja dalam lingkup Kantor Pusat
suatu kementerian negara /lembaga. Konsep DIPA Satker Pusat/kantor Pusat disusun dan
ditetapkan oleh Satuan Kerja masing-masing kementerian negara/lembaga.
2. DIPA Satker Vertikal/ Kantor DaerahDIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah.
Konsep DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah disusun dan ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh Menteri/ Ketua Lembaga.
3. DIPA Dana DekonsentrasiDIPA Dana dekonsentrasi adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran
kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, serta
pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang
ditunjuk oleh Gubernur.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
14/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang
ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri/Ketua
Lembaga.
4. DIPA Tugas PembantuanDIPA Tugas Pembantuan adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran
kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, serta
pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala Satker Pusat yang
ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga.
2. DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)DIPA APP adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian
Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). BAPP merupakan Bagian Anggaran
yang dikelola oleh menteri Keuangan dan penggunaan anggaran tersebut bersifat khusus
serta tidak termasuk dalam anggaran kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
Dalam Pelaksanaannya Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk
menyusun dan menetapkan konsep DIPA. BAPP meliputi :
1. Cicilan Bunga Utang (BA 061)2. Subsidi dan Transfer (BA 062)3. Belanja Lain-Lain (BA 069)4. Dana Perimbangan (BA 070)5. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)6. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)7. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)8. Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)9. Penyertaan Modal Negara (BA 099)10.Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)11.Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)
DIPA APP dapat terdiri dari :
1. DIPA Belanja Pemerintah Pusat.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
15/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
DIPA Belanja Pemerintah Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran
Bagian Anggaran Cicilan Bunga Utang (BA 061), Bagian Anggaran Subsidi dan Transfer
(BA 062), Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 069), dan Bagian Anggaran
Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101). Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh
satuan kerja kementerian negara/lembaga atau satuan kerja yang ditunjuk oleh MenteriKeuangan.
2. DIPA Belanja DaerahDIPA Belanja Daerah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan anggaran Bagian
Anggaran Bagian Anggaran Dana Perimbangan (BA 070) dan Bagian Anggaran Bagian
Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071), pelaksanaannya dilakukan
oleh pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Konsep DIPA Dana Perimbangan disusun dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. DIPA PembiayaanDIPA Pembiayaan adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan anggaran BAPP sebagai
berikut :
1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)3. Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)4. Penyertaan Modal Negara (BA 099)5. Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)4. DIPA Khusus
DIPA Khusus adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang berasal dari
BAPP dimana karena sifat dan keperluannya sehingga Konsep DIPA dan Surat
Pengesahan DIPA disatukan dalam satu lembar DIPA yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Sifat dan keperluan penerbitan DIPA Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan dengan kriteria penanganan kejadian luar biasa yang mempunyai tingkat
urgensi sangat tinggi dan bersifat mendesak, seperti :
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
16/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
1. penanganan yang bersifat darurat,2. kegiatan yang bersifat politis dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah
STRUKTUR PENGANGGARAN
Masing-masing kementerian negara/lembaga dibagi dalam tingkat eselon I. Dalam pasal
11 ayat 5 UU No. 17/2003 menyatakan bahwa anggaran belanja negara dibagi atas unit
organisasi, fungsi dan jenis belanja. Lebih jauh, dalam pasal 15 undang-undang yang sama
menyatakan bahwa anggaran yang disetujui oleh DPR dirinci dalam unit organisasi, fungsi,
program, kegiatan dan jenis belanja.
Organisasi dan Bagian Anggaran
Klasifikasi organisasi yang digunakan dalam anggaran belanja negara adalah sesuai unit
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu program, unit eselon II dan unit eselon III
yang bertanggung jawab terhadap suatu pelaksanaan kegiatan pendukung program. Pelaksanaan,
monitoring, dan pelaporan anggaran akan menjadi suatu sinergi yang positif apabila ada
sinkronisasi antara struktur program dan kegiatan dengan struktur organisasinya. Dengan
demikian tanggung jawab dan kewenangan akan lebih jelas bagi para manajer, walaupun tetap
ada sedikit kesulitan apabila program dimaksud dilaksanakan secara lintas unit organsasi danlintas kementerian negara/lembaga. Bagian anggaran merupakan klasifikasi anggaran
berdasarkan organisasi antara lain menurut kementerian negara/lembaga.
Fungsi dan Sub Fungsi
Klasifikasi anggaran dibagi menurut fungsi, hal ini akan sangat membantu dalam
penyusunan struktur program dan kegiatan. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub
fungsi merupakan penjabaran fungsi yang dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi.
Penggunaan fungsi dan sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
kementerian negara/lembaga. Pedoman Pelaksanaan Anggaran I Pusdiklatwas BPKP - 2007
17Contoh sub fungsi 01.01.lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal serta urusan
luar negeri digunakan untuk:
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
17/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
administrasi, operasi ataudukungan untuk lembaga eksekutif, legislatif, keuangan dan fiskal,
manajemen kas negara, utang pemerintah, operasional perpajakan;
1. kegiatan kementerian keuangan;2. kegiatan luar negeri termasuk Menteri Luar Negeri, kegiatan diplomat, misi-misi
internasional dll;
3. penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik keuangan dan fiskal;4. termasuk kegiatan kantor kepala eksekutif pada semua level: Presiden, Wakil Presiden,
gubernur, bupati/walikota dan lain-lain; semua tingkatan lembaga legislatif: MPR, DPR,
DPRD; lembaga penasehat, administrasi, serta staf yang ditunjuk secara politis untuk
membantu lembaga eksekutif dan legislatif, semua badan atau kegiatan yang bersifat
tetap atau sementara yang ditujukan untuk membantu lembaga eksekutif dan legislatif,
kegiatan keuangan dan fiskal dan pelayanan pada seluruh tingkatan pemerintah, kegiatan
politik dalam negeri, dan penyediaandan penyebaran informasi dokumentasi, statistik
mengenai politik dalam negeri;
5. sub fungsi ini (01.01) tidak termasuk untuk kantorkantor kementerian baik dipusatmaupun di daerah, komite antar departemen dan lain-lain yang terkait dengan fungsi
tertentu (diklasifikasikan sesuai dengan fungsi masing-masing), pembayaran cicilan
utang dan berbagai kewajiban pemerintah sehubungan dengan utang pemerintah, bantuan
pemerintah RI kepada negara lain dalam rangka bantuan ekonomi.
Program
Program adalah penjabarankebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga.
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dariprogram yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
18/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan
tujuan kegiatan tersebut. Timbulnya sub kegiatan adalah sebagai konsekuensi adanyaperbedaan jenis dan satuan keluaran antar sub kegiatan dalam kegiatan dimaksud. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa sub kegiatan yang satu dipisahkan dengan sub kegiatan
lainnya berdasarkan perbedaan keluaran.
Contoh : Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur negara dengan sub kegiatan :
penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengankeluaran antara lain: jumlah peserta didik;
Penyelenggaraan Diklat Fungsional dengan keluaran antara lain: jumlah lulusan; pengembangan kurikulum diklatdengan keluaran antara lain: jumlah modul.
Jenis Belanja
Klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dibagi ke dalam delapan kategori sebagai berikut :
a) Belanja pegawai yaitu kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikankepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dikecualikan untuk pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan
tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dan kontribusi sosial.
b) Belanja barang yaitu pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memroduksibarang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja ini antara lain
digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan perjalanan.
c) Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal.Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.
d) Beban Bungayaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang(principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung
berdasarkan posisi pinjaman.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
19/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
e) Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yangmemproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi
hajat hidup orang banyak, sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh
masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi
kepadaperusahaan negara dan perusahaan swasta.
f) Bantuan Sosialyaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat gunamelindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung
diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan. Bantuan ini
antara lain untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
g) Hibah yaitu transfer dana yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepadaorganisasi internasional. Belanja ini antara lain digunakan untuk hibah kepada
pemerintah luar negeri dan organisasi internasional.
h) Belanja lain-lain yaitu pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapatdiklasifikasikan ke dalam jenis belanja pada huruf a) sampai dengan huruf tersebut di
atas.
LOKASI
DIPA juga menginformasikan lokasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yaitu dengan
memberikan informasi alamat pelaksanaan kegiatan seperti provinsi, kabupaten, kota atau lokasidi luar negeri.
Pelaksanaan Anggaran
Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran
mempunyai kewenangan dan bertanggunjawab atas penyusunan kegiatan dan perhitungan biaya
yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan dan tanggungjawab tersebut
dilimpahkan kepada kepala satker pusat/unit pelaksana teknis/satker khusus/satker non vertikal
tertentu/satker sementara, dan dikuasakan kepada gubernur untuk menunjuk satker perangkatdaerah selaku kuasa pengguna anggaran.
Satker kementerian negara/lembaga tersebut menyusun dokumen pelaksanaan anggaran mengacu
kepada rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) dan peraturan presiden tentang rincian APBN.
Hasil penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disebut konsep DIPA yang memuat
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
20/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
uraian sasaran yang akan dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana
setiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan.
Konsep DIPA diajukan kepada Direktur Jendaral Perbendaharaan atau kepada Kepala Kanwil
Ditjen PBN untuk memperoleh pengesahan. Sebelum melakukan pengesahan Konsep DIPAtersebut, Dirjen PBN dan Kanwil Ditjen PBn mengadakan penelaahan terhadap konsep DIPA,
apakah telah sesuai dengan peraturan presiden tentang rincian APBN dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Apabila telah selesai kemudian Direktur Jendaral Perbendaharaan atau
kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN menerbitkan SP DIPA. SP DIPA dan konsep DIPA tersebut
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan disebut DIPA.
Apabila dalam pelaksanaan DIPA terdapat hal-hal yang mengharuskan adanya perubahan isi
yang tercantum dalam DIPA, maka satker kementerian negara/lembaga dapat mengajukan revisi
DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen PBN untukmemperoleh pengesahannya. Mengenai pengesahan revisi DIPA ini ada yang langsung
diputuskan oleh Direktur Jendaral Perbendaharaan atau kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN,
namun ada yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari Direktur Jenderal
Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
21/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Sesuai dengan badan diatas terjadi pembagian wewenang antara DJN (Direktorat Jenderal
Anggaran ) sebagai fiscal research dan fiscal policy, dan DJPBN ( Direktorat Jenderal
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
22/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Perbendaharaan Negara) selaku Fiscal Implementation dan Budget execution. DJN menganalisa
dan mengkaji kebijakan fiscal serta perumusan asumsi makro, sedangkan DJPBN sebagai
Perencana dan penyusun APBN serta pelaksana dan penanggung jawab APBN.
Tata Cara Pembayaran Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai pembayaran dalam pengadaan barang dan
jasa, dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tentang pengeluaran negara dan daerah. Pasal
6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian dijelaskan lebih
lanjut dalam ayat (2), yang menjelaskan pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara
tersebut. Ada dua poin dari ayat (2) yang terkait dengan pembayaran pengadaan barang dan
jasa, yaitu:
(1) Untuk kementerian negara/lembaga, kekuasaan pengelolaan keuangan dikuasakan
kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Hal ini mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 1 Angka (19) dan Pasal 4
ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004;
(2) Untuk Pemerintah Daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan diserahkan kepada
gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dan juga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Hal ini mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 5 ayat (1) UU
No. 1 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005. Dalam pasal 5 ayat
(3) PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
tersebut diperluas dengan pelimpahan kewenangan kepada : Kepala SKPD selaku
PPKD dan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
23/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
Ketentuan tersebut diatas mengatur bahwa Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat
yang diberikan kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan berdasarkan undang-undang,
demikian juga untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang
merupakan bagian dari pengelolaan keuangan adalah menjadi kewenangan Pengguna
Anggaran.
Alokasi dana untuk pengadaan barang dan jasa bersumber dari APBN dan APBD
sehingga untuk membahas tata cara pembayaran, akan diuraikan berdasarkan sumber
pendanaannya.
a. Alokasi Dana Yang Berasal Dari APBN
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa
Menteri/pimpinan lembaga, Kepala Daerah dan Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran, berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja. Ketentuan yang sama juga dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No.
134/PMK.06/2005 yang menyatakan pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh
KPPN dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Ini berarti dalam melaksanakan pengeluaran anggaran belanja ada pemisahan
antara pejabat yang mengeluarkan dana kepada pihak ketiga/penerima hak dalam hal ini
penyedia barang, dengan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan
dikeluarkannya dana tersebut.
Ketentuan yang mengatur secara jelas tentang pembayaran tagihan pengadaan
barang dan jasa yang bersumber dari APBN diatur dalam pasal 6 hingga pasal 10 PMK
No. 170/PMK.05/2010 dan pasal 3, pasal 9 serta pasal 12 PMK No. 134/PMK.06/2005
dengan perincian yang telah penulis singkat sebagai berikut :
1) Tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat
tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
24/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
2) Apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara Penerima Hak
belum mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan
secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan.
3) Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima
Hak belum mengajukan tagihan, maka Penerima Hak pada saat mengajukan tagihan
harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan
pengajuan tagihan tersebut.
4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a) Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Tugas/Surat Perjanjian/Surat Keputusan;
b) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
d) Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan; dan/atau
e) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.
5) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk non-belanja pegawai
diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PP-SPM) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen
pendukung SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari Penerima Hak.
Dokumen pendukung yang dimaksud adalah :
a) Resume kontrak/SPK pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
c) Faktur Pajak beserta SSP-nya.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
25/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
6) Dalam hal PPK menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung
tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPK harus menyatakan secara tertulis alasan
penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya surat tagihan.
7) Pengujian SPP-LS sampai dengan penerbitan Surat Permintaan Membayar Langsung
(SPM LS) oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-
LS beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
8) Dalam hal PP-SPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung SPP
tidak lengkap dan benar, maka PP-SPM harus menyatakan secara tertulis alasan
penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya SPP.
9) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh KPPN dilakukan berdasarkan Surat
Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran. Pembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
10) SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer
(ADK) SPM disampaikan kepada KPPN oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. Pelaksanaan ketentuan ini
dikecualikan untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan
memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.
11) Berdasarkan SPM yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran, KPPN menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada Bank Operasional
mitra kerjanya.
12) KPPN menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dalam hal :
a) Pengeluaran untuk MAK yang melampaui Pagu; dan/atau
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
26/27
PELAKSANAAN ANGGARAN KELOMPOK 1
b) Tidak didukung oleh bukti pendukung/pengeluaran yang sah.
13) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka (12) atau penolakan
permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (13) wajib diselesaikan
oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut :
a) Penerbitan SP2D SPM Pembayaran Langsung (SPM-LS) paling lambat dalam
waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap.
b) Pengembalian SPM dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya sejak
diterimanya SPM berkenaan.
14) KPA melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas bebanAPBN pada Satker-nya masing-masing.
15) KPA bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban
APBN pada Satker-nya masing-masing.
8/13/2019 Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Print.pptx
27/27
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;