PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK
PADA ERA DESENTRALISASI
DI INDONESIA
Oleh :
PROF.DR. SADU WASISTIONO, MS
Penduduk dan Wilayah Indonesia yang
beraneka ragam(Ribuan pulau, suku bangsa, ras dsb)
Hingga saat ini telah ada 7(tujuh) UU yang mengatur tentang
Pemerintahan Daerah :
1. UU No. 1/1945 Sentralistik
2. UU No. 22/1948 Sentralistik
3. UU No. 1/1957 Desentralistik
4. UU No. 18/1965 Desentralistik
5. UU No. 5/1974 Sentralistik
6. UU No. 22/1999 Desentralistik
7. UU No. 32/2004 Desentralisasi berkeseimbangan
A. PENDAHULUAN
Tidak Cocok Dikelola Secara Sentralistik
# Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi
pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula
Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi
“Pelayan Masyarakat”
Perlu mendayagunakan secara optimal unit-unit
Pemerintahan yang langsung berhubungan dengan
masyarakat, seperti :
• Dinas Daerah
• Kecamatan & Kelurahan
# Perubahan di atas sejalan paradigma good governance yang
memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan,
termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak
lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan
hierarkhis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra
yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya
(sektor swasta dan masyarakat).
• Pemerintah adalah “public servant”
• Kesadaran ttg arti pentingnya pelayanan umum dan manajemennya di kalangan pemerintahan masih sangat lemah.
• Alasan-alasannya antara lain sbb :
a. kegiatan pemerintah bersifat monopoli, padahal
tanpa kompetisi tidak akan tercapai efisiensi.
b. lebih mengandalkan kewenangan daripada mekanisme pasar
maupun kebutuhan konsumen.
c. belum adanya akuntabilitas secara lengkap pada kegiatan
pemerintahan.
d. lebih mengutamakan pandangan diri sendiri drpd pandangan
konsumen yg dilayaninya.
e. kesadaran masyarakat sbg konsumen produk pemerintahan
masih sangat lemah, sehingga masyarakat lebih banyak
berposisi sbg obyek.
B. Hakekat Pelayanan Umum
1) Melayani masyarakat baik sbg kewajiban maupun sbg
kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yg manusiawi. (Tjosvold, 1993 : x).
2) Bagi organisasi, melayani konsumen merupakan “saat yg
menentukan” (moment of thruths), peluang bagi organisasi
utk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya.
3) Abad ke-21 adalah “abad pelanggan”(Carlzon, 1987).
4) Penggunaan Prinsip “ Close to the customers”
5) Semakin maju sebuah negara, akan semakin banyak
masyarakatnya yg bekerja di sektor jasa.
6) Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik yg
diberikan oleh pemerintah, swasta atas nama
pemerintah, atau swasta, dengan atau tanpa
pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan
kepentingan masyarakat.
7) Pelayanan umum oleh instansi pemerintah bermotif
sosial dan politik yakni utk menjalankan visi & misi
serta mencari dukungan suara.
8) Pelayanan umum oleh swasta dpt bermotif sosial
(volunteer), tetapi lebih banyak bermotif ekonomi yakni
mencari keuntungan.
9) Pelayanan umum kpd masyarakat dpt diberikan secara
cuma-cuma sbg kompensasi dari pembayaran pajak,
ataupun ditarik bayaran. Tarif pelayanan umum oleh
pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi
atau tarif yg paling terjangkau.
10) Pemberian pelayanan umum secara seragam kepada
warganegara sebenarnya justru tidak adil karena
kebutuhan & kepentingan masyarakat berbeda-beda
no public choice.
PELAYANAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH
1) Penggunaan prinsip “equal treatment”, artinya
semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan setara, sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
muncul Standar Pelayanan Minimal (SPM)
a.l. PP Nomor 65 Tahun 2005 ttg SPM;
PP Nomor 19 Tahun 2005 ttg SNP dsb.
2) Penggunaan prinsip adil dan “non-diskriminasi”.
3) Penggunaan Prinsip menghitung “ biaya yang terjangkau”, bukan biaya produksi, karena dikompensasi melalui
pemungutan pajak.
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
(Sumber : Bahan Penataran DPRD yang disiapkan oleh Badan Diklat DDN, 2004)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak kewenangan Pusat)
CONCURRENT(Kewenangan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM(Standar Pelayanan Minimal)
- Pertahanan
- Keamanan
- Moneter&fiskal nas.
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
menurut UU 32/2004 meliputi:
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan; untuk Propinsi ditambah
dengan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. penanggulangan masalah sosial; untuk Propinsi
ditambah yang bersifat lintas kabupaten/kota.
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan; utk Propinsi
yang bersifat lintas kabupaten/kota.
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah; utk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/
kota.
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;utk Propinsi yang bersifat lintas
kabupaten/kota.
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal ; utk Propinsi
yang bersifat lintas kabupaten/kota.
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; utk Propinsi
yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota.
16.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
PENERAPAN SPM
• Pemerintah Daerah menerapkan SPM sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.
• SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu
acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun
perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
• Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM
yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan
mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan
Peraturan Menteri. (Pasal 9 ayat 1,2,3 PP No. 65 Tahun
2005).
• Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD
dan Renstra SKPD.
• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke
dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),
Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKA-
SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah) sesuai klasifikasi belanja daerah
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah. (Pasal 9 ayat 4 dan 5 PP No. 65 Tahun 2005).
• Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan
yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan
analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu
pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(Pasal 10 PP No. 65 Tahun 2005).
• Rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya
diinformasikan kepada masyarakat sesuai peraturan
perundang-undangan. (Pasal 11 PP No. 65 Tahun 2005).
• Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan
informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah
yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (Pasal 12 PP No. 65 Tahun 2005).
• Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan/atau untuk menciptakan efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
• Dalam pengelolaan pelayanan dasar secara bersama sebagai bagian dari pelayanan publik, rencana pencapaian SPM perlu disepakati bersama dan dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan dan menganggarkan kontribusi masing-masing Daerah.
• Dalam upaya pencapaian SPM, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
(Pasal 13 ayat 1,2,3 PP No. 65 Tahun 2005).
• Fungsi utama Pemerintah Daerah pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 semula adalah sebagai promotor pembangunan, pada masa UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004 telah berubah menjadi “pelayan masyarakat”.
• Konsekuensi logisnya, unit-unit pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti dinas daerah, kecamatan, kelurahan perlu memperoleh perhatian yang lebih besar baik dari segi kewenangan, personil, pembiayaan maupun dukungan logistik.
• Perlu ada pembagian fungsi yang jelas antara unsur staf, unsur lini, serta unsur penunjang. Tugas pokok unsur staf adalah melayani kedalam dan berpikir. Tugas pokok unsur lini adalah pelayanan langsung dan bersifat operasional. Tugas pokok unsur penunjang adalah menjalankan fungsi khusus dan bersifat koordinatif.
Pemerintah
Pusat
Daerah
Otonom
Pemerintah
Daerah
Masyarakat
Daerah
DPRD
Badan Semi
Otonom
Organisasi
Pemerintah
Daerah
Staf
Lemtekda
DinasPelayanan
Prima Kepada
Masyarakat
Kepuasan
Masyarakat
Dukungan politik
Transfer
kewenangan
Hak cipta : Sadu Wasistiono
Keterangan :
: Pelayanan langsung kepada masyarakat sangat terbatas (Unsur staf)
: Pelayanan langsung kepada masyarakat luas (Unsur lini)
: Pelayanan langsung kepada masyarakat relatif terbatas (Auxiliary)
MODEL PELAYANAN UMUM
OLEH PEMERINTAH DAERAH
Sumber : Sadu Wasistiono
Model Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah
Berdasarkan Visi, Misi dan Urusan Daerah
Pemerintah
Pusat
Urusan
Daerah
Rakyat
Mandat
Visi Daerah
Jangka Panjang
Visi Pemda
Jangka Menengah
Potensi SDA,
SDM, SDB
Organisasi
Pemerintah Daerah
Transfer
Kewenangan
Misi, Strategi & Program
Alur Pikir Penataan Kelembagaan Kecamatan
Bupati/Walikota
DelegasiKewenanganKpd Camat
SusunanOrganisasi YgSesuai dgnKewenangan
PemberianPelayanan
Prima kepadaMasyarakat
KepuasanMasyarakat
Dukungan politik
Dukungan dengan :
Anggaran
Personil yang memadai
Logistik
Model : Sadu Wasistiono
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
• Membangun budaya melayani di kalangan birokrasi
(lihat semangat yang terkandung di dalam UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004)
• Membangun kesadaran bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, bukan lagi sebagai promotor pembangunan spt pada era UU Nomor 5 Tahun 1974.
• Memperkuat unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan).
• Memperkuat dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (front line officer).
• Mengembangkan unit-unit organisasi pelayanan agar dekat
dengan konsumen (konsep “close to the customers”).
• Mengembangkan sistem pelayanan “one stop service” dan
atau “one roof service” yang sesungguhnya.
• Mengadakan survey kepuasan pelanggan secara periodik.(lihat
KepMenpan 25.M.Pan/2004 tentang Indeks Kepuasaan
Masyarakat).
• Mengadakan lomba diantara unit-unit pemberian pelayanan
yang sejenis dengan penilai dari masyarakat yang dilayani.
• Mengembangkan pendekatan “public choice” sehingga
kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beraneka ragam
dapat terpenuhi dengan tetap mempertimbangkan aspek
keadilan.
• Mengembangkan sistem insentif yang menarik bagi unit-unit
yang berhasil memuaskan pelanggan.
KUNCI KEBERHASILAN
• Adanya kepemimpinan visioner yang mampu menawarkan gagasan baru dan konsisten mengawal perubahan yang telah direncanakan.
• Adanya dukungan yang kuat dari birokrasi untuk sama-sama berubah. Harus pula adanya keyakinan bahwa perubahan yang terjadi akan menguntungkan semua pihak.
Pada dasarnya orang tidak suka perubahan, sehingga mereka mempunyai daya tolak terhadap perubahan. Semakin besar perubahan mengganggu kepentingannya, maka semakin besar daya tolaknya terhadap perubahan.
• Adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara maupun warga daerah secara seimbang dan proporsional.
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
• Demokrasi telah menjadi fenomena global.
• Menurut Samuel P. Huntington, dewasa ini dunia telah
masuk pada demokratisasi gelombang ketiga.
Demokratisasi gelombang pertama terjadi setelah revolusi
industri din Inggris abad ke 17, kemudian demokratisasi
gelombang kedua muncul setelah perang dunia kedua
selesai. Sedangkan demokratisasi gelombang ketiga
muncul setelah adanya revolusi informasi dan komunikasi.
• Dunia menjadi seolah-olah tanpa batas (Kenichi Ohmae).
• Semakin besar demokratisasi, semakin banyak negara
(John Naisbitt dalam Global Paradox). Di Indonesia
diterjemahkan menjadi semakin besar demokratisasi,
semakin banyak daerah otonom.
PERKEMBANGAN JUMLAH DAERAH OTONOM DI INDONESIA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2004
KURUN WAKTU PEMBENTUKAN
PROPINSI
PEMBENTUKAN
KAB/ KOTA
1950 – 1955
1955 – 1960
1961 – 1965
1966 – 1970
1971 – 1998
1999 - 2004
Jumlah
•Dikurangi Timor Timur
Sumber : Depdagri,
2005.
6
16
3
1
1 ( -1) *
7
33
99
145
16
11
33 ( - 5) *
141
440
DIMENSI DESENTRALISASI
• Ada empat dimensi desentralisasi yakni
a. desentralisasi politik;
b. desentralisasi administrasi;
c. desentralisasi fiskal;
d. desentralisasi ekonomi.
fiskal
administrasi ekonomi
politik
TUJUAN DESENTRALISASI
3 Tujuan desentralisasi :
- tujuan politik;
- tujuan administrasi;
- tujuan sosial ekonomi.
• Tujuan politik dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis. Pilkada secara langsung, berkaitan dengan salah satu dimensi tujuan politik dari desentralisasi.
• Tujuan administrasi dari desentralisasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai-nilai 4E, yakni :
1) efektivitas; 2) efisiensi; 3) equity/ kesetaraan, serta
4) ekonomik.
• Tujuan sosial dan ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, agar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.
DEMOKRATISASI INFRASTRUKTUR POL.
TUJUAN PARPOL, DPRD
POLITIK
DEMOKRATISASI SUPRASTRUKTUR POL.
PILKADA
TUJUAN TUJUAN Pembagian Urusan Pem.
DESENTRA- ADMINIS- Pembagian Sumber Keu-
LISASI TRASI Pembaruan Manajemen Pem.
Pembangunan SDM Aparatur
TUJUAN SOSIAL& Peningkatan IPM
EKONOMI Kerukunan Sosial
Ketahanan Sosial
PEMBENTUKAN DAERAH MENURUT
UU NO 32/2004
• Suatu Daerah dapat dimekarkan apabila setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan
a. bagi provinsi : 10 tahun;
b. bagi kabupaten/kota : 7 tahun
terhitung sejak tanggal pembentukan daerah otonom ybs.
Untuk pemekaran kecamatan sebagai bagian kabupaten/kota usia minimalnya adalah 5 (lima) tahun).
• Pembentukan Daerah harus memenuhi syarat-syarat :
- administratif;
- teknis
- fisik kewilayahan.