PPh Orang PribadiPPh Orang Pribadi
Subjek PajakSubjek Pajak
Orang pribadi & warisan yang belum terbagiBadanBentuk Usaha Tetap
Subjek Pajak Orang PribadiSubjek Pajak Orang Pribadi
Subjek PPh OP dlm Negeri Warisan yang belum terbagi sbg satu
kesatuan menggantikan yg berhak Subjek PPh OP Luar Negeri Bentuk Usaha Tetap (BUT) OP
Subjek PPh OP DNSubjek PPh OP DN
Orang Pribadi yg bertempat tinggal di Indonesia
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan
berada di Indonesia & mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Subjek Pajak OP LNSubjek Pajak OP LN
Orang Pribadi yg tidak bertempat tinggal di Indonesia
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ;
Bentuk Usaha Tetap OPBentuk Usaha Tetap OP
Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak OP LN (orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan)
Untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (pekerjaan bebas) di Indonesia
Lingkup BUT (1)Lingkup BUT (1) tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber daya alam,
wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan
perikanan/pertanian/kehutanan/perkebunan,
Lingkup BUT (2)Lingkup BUT (2) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau
orang lain yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari (kecuali ditentukan lain dalam tax treaty dengan negara yang bersangkutan) dalam jangka waktu 12 bulan
orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas,
agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
PerbedaanPerbedaanOP DN OP LN BUT OP
Dikenakan pajak atas penghasilan di RI atau di luar RI (world wide income)
Dikenakan pjk atas penghasilan yang bersumber di RI
Dikenakan pajak atas Penghasilan di RI dan Penghasilan Pusat yg diatribusikan sbg penghasilan BUT
Penghitungan PPh dengan tarif umum (psl 17 OP) basis netto
Penghitungan PPh dengan tarif sepadan (psl 26) basis brutto
Penghitungan PPh dengan tarif umum (psl 17 Badan) basis netto
Wajib SPT Tidak Wajib SPT Wajib SPT
WarisanWarisan
Harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal menjadi subjek pajak dalam negeri sbg pengganti orang yg meninggal (pewaris)
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif OP DNPajak Subjektif OP DN
Dimulai sejak orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia.
Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama berada di Indonesia.
Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Pajak Subjektif Warisan yang Warisan yang
Belum TerbagiBelum Terbagi Dimulai pada saat timbulnya warisan yang
belum terbagi (saat meninggalnya pewaris).Berakhir pada saat warisan tersebut dibagi
kepada ahli warisnya.
Mulai & Berakhirnya Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak SubjektifKewajiban Pajak Subjektif
WP Luar Negeri WP Luar Negeri Dimulai pada saat orang pribadi atau badan di
Luar Negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif BUTPajak Subjektif BUT
Dimulai pada saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia
Berakhir pada saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia
Pendaftaran NPWP Kep-161/PJ.2001Pendaftaran NPWP Kep-161/PJ.2001
WP OP tidak menjalankan
usaha/pekerjaan bebasWP OP menjalankan
usaha/pekerjaan bebasWP Badan
Bila penghasilan jumlahnya melebihi
PTKP
Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya
Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha
mulai dijalankan
Penghasilan tidak kena pajak Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Lama(PTKP) Lama
a. Rp 2.880.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.
b. Rp 1.440.000Tambahan untuk wajib pajak yang kawinc. Rp 2.880.000 Tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.d. Rp 1.440.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
Penghasilan tidak kena pajak Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 2005(PTKP) mulai 2005
a. Rp 12.000.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.
b. Rp 1.200.000 Tambahan untuk wajib pajak yang kawinc. Rp 12.000.000 Tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.d. Rp 1.200.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
Penghasilan tidak kena pajak Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 2006(PTKP) mulai 2006
a. Rp 13.200.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.
b. Rp 1.200.000 Tambahan untuk wajib pajak yang kawinc. Rp 13.200.000 Tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.d. Rp 1.200.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
HUBUNGAN KELUARGA
10
KE
SAM
PING
IPAR WP
10
KE
SAM
PING
10 KE ATAS 10 KE ATAS
AYAH+
IBU
MERTUAWP
SAUDARAKANDUNG
10 KE BAWAH 10 KE BAWAH
ANAKKANDUNG
ANAKTIRI WP
SEDARAH SEMENDA
WP + ISTRI
SEMENDASEDARAH
Status PTKPStatus PTKP TK/... tidak kawin, ditambah dengan banyaknya
tanggungan anggota keluarga; K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan
anggota keluarga; K/I/...Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH Wajib Pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
HB/...Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.
Bukan Subjek PajakBukan Subjek Pajak
Badan Perwakilan Negara Asing Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
PenghasilanPenghasilan
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak
Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak
Dengan nama dan dalam bentuk apapun
Pengelompokan PenghasilanPengelompokan Penghasilan Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan
pekerjaan bebas, seperti ; gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dsb.
Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak
ataupun harta tak gerak seperti ; bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dsb.
Penghasilan lain-lain, seperti ; pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.
Dari segi cara pengenaan Dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilanpajak atas penghasilan
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3))
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat Final (Pasal 4 ayat (1))
skemaskema• TOTAL SELURUH PENGHASILAN ……. A
• dikurangi
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 ayat (2))…………………………………… (B)
• dikurangi
Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3))………. (C)
• =Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat Final (Pasal 4 ayat (1))……………………………………….. A-B-C
PPh FinalPPh Final
Dalam rangka penghitungan SPT Tahunan, penghasilan yg dikenakan PPh Final tdk digabung dengan penghasilan lain (non final)
PPh final yang dibayar/dipotong tdk dapat dikreditkan
Biaya utk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang PPh-nya final tdk dapat dikurangkan
Bukan Objek Pajak (1)Bukan Objek Pajak (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat Harta hibahan yg diterima oleh
– Keluarga sedarah dlm grs keturunan lurus 1 derajat– Pengusaha kecil yg ditetapkan Menteri KeuanganSepanjang tdk ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan / penguasaan
Warisan Harta termasuk setoran tunai yg diterima oleh Badan sbg pengganti saham
/ penyertaan modal Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam
bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa
Bukan Objek Pajak (2)Bukan Objek Pajak (2) Dividen diperoleh Perseroan Terbatas dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia,
Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu,
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.
Bukan Objek Pajak (3)Bukan Objek Pajak (3)
Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha
Jenis Objek Pajak (1)Jenis Objek Pajak (1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa, Laba usaha Keuntungan penjualan harta (capital gain): Penerimaan kembali pajak yang semula telah
dibebankan sebagai biaya Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan
karena pengembalian utang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun Royalti,
Jenis Objek Pajak (2)Jenis Objek Pajak (2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala,
misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.
Keuntungan karena pembebasan utang : Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing : Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan
asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).
Jenis Objek Pajak (3)Jenis Objek Pajak (3)
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
Skema Pemajakan WP OPSkema Pemajakan WP OPWP Orang Pribadi
Omset 1 th < 600 juta Omset 1 th 600 juta
Boleh melakukan pencatatan
Wajib melakukan pembukuan
Pengh netto =Pengh brutto x Norma pengh netto %
Pengh netto = Pengh brutto – pengurang pengh
brutto`
Pengh Kena Pajak =(Pengh brutto x Norma pengh netto %)
- PTKP
Pengh Kena Pajak =(Pengh brutto – Biaya deductible –
Kompensasi Kerugian – PTKP)
PPh terutang = Tarif psl 17 x Pengh Kena Pajak
PencatatanPencatatan
Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan obyek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh Final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
pembukuanpembukuan
Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
pembukuanpembukuan
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
pembukuanpembukuan Pembukuan kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yg terutang.
Catatan tersebut di atas terdiri data yang dikumpulkan secara teratur tentang ; peredaran atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
Buku, catatan, dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Norma Penghitungan Norma Penghitungan Penghasilan NettoPenghasilan Netto
Pedoman untuk menentukan penghasilan netto WP, karena wajib pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan.
Wajib Pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat berikut :– Peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai Rp
600.000.000,00. – Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3
bulan pertama dari tahun buku.– Menyelenggarakan Pencatatan .
Dalam hal wajib pajak tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak seperti tersebut di atas, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Norma Penghasilan NettoNorma Penghasilan NettoKep 536/PJ./2000Kep 536/PJ./2000
Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah– 10 ibu kota propinsi
Medan - Surabaya Palembang - Denpasar Jakarta - Manado Bandung - Makasar Semarang - Pontianak
– Ibu kota propinsi lainnya– Daerah lainnya
Ex. Lampiran Ex. Lampiran Kep 536/PJ./2000Kep 536/PJ./2000
Kode Jenis Usaha10 ibu kota
propinsi
kota propinsi lainnya
Daerah lainnya
32200 Industri pakaian jadi kecuali untuk kaki 13,5 13 12,5
32300 Industri kulit & barang dari kulit kecuali utk kaki 17,5 16,5 16
32400 Industri barang keperluan kaki 17 16 15
62200 Perdagangan eceran brg kelontong, supermarket 30 25 20
62420 Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, hasil pengolahan kulit termasuk brg keperluan kaki
30 25 20
62422 Perdagangan eceran brg elektronik 30 25 20
62100 Rumah makan dan minum 25 20 20
62920 Jasa akuntansi dan pembukuan 36 35 35
93213 Dokter 45 42,5 4097110 Reparasi kendaraan bermotor 20 18,5 17,5
97400 Pangkas rambut dan salon kecantikan 30 28 27
ContohContoh
Tn Sahrul, status menikah mempunyai 2 orang anak, mempunyai usaha perdagangan eceran sepatu berlokasi di Pasar Anyar Bogor
Dari pencatatan diketahui jumlah peredaran usaha selama tahun 2005 Rp 100.000.000
contohcontoh
Tn Paijo status menikah mempunyai 4 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Semarang. Selain itu ia juga memiliki Warung Tegal yang berlokasi di Yogyakarta
Penerimaan bruto dari praktek dokter Rp 72.000.000 Peredaran usaha Warung Tegal Rp 40.000.000
contohcontoh
Tn Bajuri, status menikah belum mempunyai anak, berdomisili di Kebon Sirih Jakarta Pusat mempunyai usaha bengkel sepeda motor dengan peredaran usaha setahun Rp 80.000.000
Untuk menambah penghasilan Ny Oneng, istri Tn Bajuri membuka usaha salon dengan penerimaan bruto setahun Rp 60.000.000
Biaya dapat dikurangkan 1Biaya dapat dikurangkan 1 Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak
Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).
Biaya dapat dikurangkan 2Biaya dapat dikurangkan 2
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
Kerugian dari selisih kurs mata uang asing Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan
yang dilakukan di Indonesia
Biaya dapat dikurangkan 3Biaya dapat dikurangkan 3
Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu
(maksimum 5 tahun). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Tidak Dapat Dikurangkan 1Tidak Dapat Dikurangkan 1
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
Tidak Dapat Dikurangkan 2Tidak Dapat Dikurangkan 2 Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21).
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
Tidak Dapat Dikurangkan 3Tidak Dapat Dikurangkan 3 Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
Tidak Dapat Dikurangkan 4Tidak Dapat Dikurangkan 4 Pajak Penghasilan Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
Gaji yang dibayarkan kepada anggota perseutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
Tidak Dapat Dikurangkan 5Tidak Dapat Dikurangkan 5
Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan ketentuan
Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Norma Penghitungan Khusus
Tidak Dapat Dikurangkan 6Tidak Dapat Dikurangkan 6
PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut
Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak
Berikut ini laporan laba rugi komersial usaha Tn Abadi selama tahun 2005Penghasilan dari usahaPenjualan 130,000,000Rp Harga pokok penjualan 60,000,000Rp Laba Kotor 70,000,000Rp Biaya operasiGaji pegawai 9,000,000Rp Alat tulis kantor 8,000,000Rp Biaya pemeliharaan bangunan yang disewakan 7,000,000Rp PPh Pasal 25 6,000,000Rp Sanksi keterlambatan penyampaian SPT 5,000,000Rp PBB 4,000,000Rp Biaya listrik, air, telpon kantor 3,000,000Rp Biaya listrik, air, telpon rumah 2,000,000Rp Sumbangan HUT RI 1,000,000Rp Jumlah biaya usaha 45,000,000Rp Penghasilan luar usahaPenghasilan dari persewaan bangunan 50,000,000Rp Bunga pinjaman 10,000,000Rp Bagian Laba Firma Abadi & Rekan 2,000,000Rp Jumlah penghasilan luar usaha 62,000,000Rp Laba Bersih 87,000,000Rp
Penggabungan penghasilanPenggabungan penghasilanistri psl 8istri psl 8
Seluruh penghasilan / kerugian wanita kawin dianggap penghasilan / kerugian suaminya
Kecuali penghasilan tersebut semata-mata dari satu pemberi kerja yg telah dipotong PPh 21 dan pekerjaan tsb tdk ada hubungan dg usaha/pek bebas suami/anggota keluarga lainnya
Penghasilan istriPenghasilan istri
Bekerja pada satu pemberi kerja
Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja
Melakukan usaha Melakukan pekerjaan bebas
Penghasilan istri tidak digabung
Status K/... PPh 21 atas
penghasilan istri bersifat final (tidak dapat dikreditkan)
Penghasilan istri digabung Status K/I/... PPh 21/22/23 atas
penghasilan istri dapat dikreditkan
Contoh : Istri bekerja pada Contoh : Istri bekerja pada satu pemberi kerjasatu pemberi kerja
Tn Permana seorang pengusaha bahan bangunan, mempunyai seorang Istri bernama Ny Santi yang bekerja sebagai kasir di Swalayan Mikro. Mereka telah mempunyai seorang anak bernama Bobby
Penghasilan netto dari usaha Tn Permana Rp 300 Juta Penghasilan Ny Santi selaku karyawan tetap
Swalayan Mikro Rp 100 juta dan dipotong PPh 21 sebesar Rp 9.255.600
Hitung PPh terutang ? Hitung PPh yang Kurang (lebih) bayar ?
Contoh : Istri melakukan Contoh : Istri melakukan usahausaha
Tn Permana seorang pengusaha bahan bangunan, mempunyai seorang Istri bernama Ny Linda yang mempunyai usaha catering. Keluarga ini telah mempunyai seorang anak
Penghasilan netto dari usaha Tn Permana Rp 300 Juta Penghasilan netto dari usaha catering Ny Santi Rp 100 juta
dan dipotong PPh 23 sebesar Rp 1.500.000 Pertanyaan :
– Hitung PPh terutang– Hitung PPh yang Kurang (lebih) bayar
Contoh : Istri bekerja pada Contoh : Istri bekerja pada lebih dari satu pemberi kerjalebih dari satu pemberi kerja
Tn Permana seorang pengusaha bahan bangunan, mempunyai seorang Istri bernama Ny Santi yang bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Jayakarta dan dosen luar biasa di universitas Batavia. Keluarga ini telah mempunyai seorang anak bernama Ratna
Penghasilan netto dari usaha Tn Permana Rp 300 Juta Penghasilan Ny Santi selaku Dosen tetap di Universitas Jayakarta
Rp 100 juta dan dipotong PPh 21 sebesar Rp 9.255.600 Sedangkan Penghasilan Ny Santi selaku Dosen luar biasa di
Universitas Batavia Rp 90 juta dan dipotong PPh 21 sebesar Rp 7.755.600
Hitung PPh terutang Hitung PPh yang Kurang (lebih) bayar
Penghasilan suami-istri Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisahdikenakan pajak secara terpisah
Suami istri hidup bersama tetapi
mengadakan perjanjian pisah harta (PH)
Suami istri telah hidup berpisah (HB)
Penghasilan suami-istri digabung
PPh dikenakan pada masing-masing suami-istri sebesar perbandingan penghasilan neto mereka
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri
Contoh : perjanjian pisah hartaContoh : perjanjian pisah harta Pak Hartawan mengadakan perjanjian
pisah harta dengan istrinya, Ny.Hartawati.
Penghasilan netto dari usaha Pak Hartawan Rp 30 juta, sedangkan penghasilan netto dari usaha Ny Hartawati Rp 20 juta
Pak Hartawan & Ny Hartawati memiliki 1 orang anak yang menjadi tanggungan
Contoh : hidup berpisahContoh : hidup berpisah
Ny Tamara telah berpisah hubungan dengan suaminya, Tn Rafi. Penghasilan Neto dari usaha Ny Tamara sebesar Rp. 100 juta sedangkan penghasilan neto dari usaha Tn Rafi sebesar Rp 30.000.000.
Keluarga ini telah mempunyai seorang anak benama Rasya, yang menjadi tanggungan Tn Rafi
Tarif PPh Orang PribadiTarif PPh Orang Pribadi
Penghasilan Kena Pajak Tarif Sampai dengan Rp 25 Juta 5% > Rp 25 Juta s.d. Rp 50 Juta 10% > Rp 50 Juta s.d. Rp 100 Juta 15% > Rp 100 Juta s.d. Rp 200 Juta 25% Di atas Rp 200 Juta 35%
Kredit PajakKredit Pajak
PPh yg dipotong / dipungut pihak lain di DN, meliputi PPh 21/22/23
PPh dibayar di LN (kredit PPh psl 24)
pengkreditan PPh yg dibayar pengkreditan PPh yg dibayar di luar negeridi luar negeri
PPh dibayar di LN boleh dikreditkan dg PPh di Indonesia
Pengkreditan PPh psl 24 Pengkreditan PPh psl 24 dilakukan di tahun pajak dilakukan di tahun pajak
digabungkannya penghasilan digabungkannya penghasilan tersebuttersebutKerugian di LN tidak boleh digabung
pengkreditan PPh yg dibayar pengkreditan PPh yg dibayar di luar negeridi luar negeri
PPh psl 24 yg dikreditkan jumlah yg lebih kecil antara :– Pajak yg sebenarnya dibayar di LN
Rumus :– PPh terutang atas X Penghasilan Netto LN seluruh Penghasilan Penghasilan Kena Pajak (dihitung per-country basis)
– Jumlah PPh terutang atas seluruh penghasilan
ContohContoh Tn Osama (K/1) berkedudukan di Jakarta memperoleh
penghasilan neto dalam tahun 2005 adalah sbb :– Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp 8.000.000.000.– Di Singapura memperoleh penghasilan (laba neto) Rp
2.000.000.000, dimana PPh yang dibayar di Singapura sebesar Rp 800.000.000
– Di Vietnam memperoleh penghasilan (laba neto) sebesar Rp 6.000.000.000, dimana PPh yang dibayar sebesar Rp 1.500.000.000
– Di Malaysia menderita kerugian (rugi neto) sebesar Rp 5.000.000.000
Hitung kredit pajak PPh pasal 24
ContohContoh Tn Abu Bakar (TK/0) berkedudukan di Surabaya
memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sbb :– Penghasilan neto (rugi) di dalam negeri Rp
(600.000.000)– Penghasilan neto dari usaha di Philipina Rp
3.000.000.000 PPh yang terutang & dibayar di Philipina sebesar
Rp 1.200.000.000 Hitung kredit pajak PPh psl 24
Rumus Umum PPh 25 Orang PribadiRumus Umum PPh 25 Orang Pribadia Penghasilan neto fiskal tahun lalu ………………. XXXb Penghasilan tidak teratur tahun lalu …………… (XXX)c Penghasilan yg menjadi dasar penghitungan
angsuran (a – b) ………………………………… XXXd Kompensasi kerugian yg dapat digunakan pada
tahun ini …………………………………………. (XXX)e Penghasilan Tidak Kena Pajak ………………….. (XXX)f Penghasilan kena pajak (c – d – e) ……………… XXXg Kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yg
termasuk dalam huruf c yg dipotong / dipungut fihak lain (PPh psl 21/22/23/24) ………………… (XXX)
h PPh yang harus dibayar sendiri (f – g ) ………….. XXX
i PPh psl 25 ( 1/12 x huruf h) …………………….. Rp
PPh Pasal 25 Secara Umum PPh Pasal 25 Secara Umum Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun
berjalan = sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan
PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak
lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24)
dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak Penghasilan tidak teratur tidak diperhitungkan dalam
menentukan PPh psl 25
Contoh UmumContoh Umum Tn Amir (TK/0) melakukan usaha penjualan barang hasil impor Laporan Laba Rugi Th 2004 sbb :
– Penjualan 500.000.000– HPP 300.000.000– Laba Kotor 200.000.000– Biaya usaha 130.000.000– Laba usaha 70.000.000– Pendapatan luar usaha
Komisi penjualan 15.000.000 Bunga pinjaman 10.000.000
– Laba bersih 95.000.000 PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
PPh 21 150.000 PPh 22 impor 2.500.000 PPh 23 1.500.000 Jumlah 4.150.000
SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2005
Bagi Wajib Pajak yang Bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Penghasilan Memperoleh Penghasilan
Tidak TeraturTidak Teratur
Penghasilan tidak teratur tidak diperhitungkan dalam menentukan PPh psl 25
Contoh Penghasilan Tidak TeraturContoh Penghasilan Tidak Teratur Tn Joko (TK/0) melakukan usaha penjualan barang hasil impor Laporan Laba Rugi Th 2004 sbb :
– Penjualan 400.000.000– HPP 300.000.000– Laba Kotor 100.000.000– Biaya usaha 70.000.000– Laba usaha 30.000.000– Pendapatan luar usaha
Komisi penjualan 15.000.000 Bunga pinjaman 10.000.000 Keuntungan penjualan mobil 5.000.000
– Laba bersih 60.000.000 PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
PPh 21 150.000 PPh 22 impor 500.000 PPh 23 1.500.000 Jumlah 2.150.000
SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2005
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru Wajib Pajak Baru
PPh Pasal 25 dihitung dengan menerapkan tarif umum Pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
Penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuan (dalam hal WP wajib melaksanakan pembukuan) atau berdasarkan Norma Penghitungan (dalam hal wajib pajak tidak wajib melaksanakan pembukuan /melaksanakan pembukuan tetapi tidak diketahui penghasilan netonya.
Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan netonya dikurangi PTKP terlebih dahulu.
Tuan Abdullah telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) anak yang menjadi tanggungannya. Pada tanggal 01 Januari 2005 membuka usaha dagangan eceran tekstil. Abdullah hanya menyelenggarakan catatan saja, karena usahanya masih baru. Persentase Norma Penghitungan 62411 sebesar 20%, Peredaran Bruto selama bulan Januari 2005 sejumlah Rp. 42.000.000,00.
Pertanyaan : Hitunglah Pajak Penghasilan pasal 25 untuk bulan Januari 2005
Contoh WP Baru NormaContoh WP Baru Norma
Contoh WP baru pembukuanContoh WP baru pembukuan
Tn Jamal (TK/0) mulai 1 Januari 2005 terdaftar sebagai wajib pajak dan diberikan NPWP.Bulan Penjualan Biaya LabaJanuari ’05 30 jt 20 jt 10 jtFebruari ’05 40 jt 35 jt 5 jtMaret ‘05 50 jt 25 jt 25 jt
SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2005
PPh 25 sebelum batas waktu PPh 25 sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunanpenyampaian SPT Tahunan
Sama dengan jumlah angsuran PPh psl 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya (Masa Desember)
Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Pengusaha Tertentu
WP OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha grosir/eceran barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai/outlet yg tersebar di beberapa lokasi (tdk termasuk perdagangan kend bermotor & restoran).
WP yang memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di KPP yang bersangkutan.
WP yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berada.
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTUWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTUKEP-171/PJ/2002KEP-171/PJ/2002
MENDAFTARKAN NPWP DI : KPP DOMISILI (MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP) DAN, KPP LOKASI (MELIPUTI TEMPAT USAHA/GERAI; TIAP GERAI WAJIB MENDAFTARKAN NPWP)
WP OP USAHA PERDAGANGAN GROSIR DAN ATAU ECERAN DENGAN BEBERAPA TEMPAT USAHA (GERAI);
KECUALI PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR & RESTORAN
WAJIB
ANGSURANPPh PASAL 25
SEBESAR
2 % DARI JML PEREDARAN BRUTO TIAP BULAN;DIBAYAR ATAS NAMA DAN NPWP MASING MASING TEMPAT USAHA
dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP Lokasi paling
lambat tanggal 20
Angsuran PPh Pasal 25 Angsuran PPh Pasal 25 WP OP Pengusaha TertentuWP OP Pengusaha Tertentu
JIKA WP TIDAK MENERIMA PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK DIKENAKAN PPh FINAL
MERUPAKAN PELUNASAN
JIKA WP MENERIMA PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK DIKENAKAN PPh FINAL
MERUPAKANKREDITPAJAK
KERUGIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
TIDAK DAPATDIKOMPENSASIKAN
KERUGIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
DAPATDIKOMPENSASIKAN
ContohContoh Tn Purnama (K/1) berdomisili di Sukabumi mempunyai usaha
pedagangan eceran Handphone yang berlokasi di Mall Bekasi, Mall Depok dan di Pasar Anyar Bogor
Berikut ini peredaran usaha Tn Purnama selama tahun 2005 :
Bulan Bekasi Depok BogorJanuari 30 juta 25 juta 10 jutaFebruari
40 juta 15 juta 15 juta
Maret 20 juta 10 juta 25 jutaApril 10 juta 5 juta 30 jutaMei 5 juta 10 juta 15 jutaJuni 10 juta 15 juta 35 juta
Hitung :• PPh 25 sebagai WP OPPT yg harus dibayar sendiri tahun 2005
Bulan Bekasi Depok BogorJuli 20 juta 20 juta 5 jutaAgustus 10 juta 10 juta 25 jutaSeptember
10 juta 5 juta 15 juta
Oktober 5 juta 15 juta 10 jutaNovember 10 juta 5 juta 5 jutaDesember 5 juta 10 juta 10 juta
PPh 25 WP OPPT menerima PPh 25 WP OPPT menerima penghasilan lain yang dikenakan penghasilan lain yang dikenakan
PPh yang bersifat tidak finalPPh yang bersifat tidak final
Sebesar perbandingan antara penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto dikalikan besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya
contohcontoh Tn Permana (K/1) berdomisili di Sukabumi mempunyai usaha pedagangan
eceran Handphone yang berlokasi di Mall Bekasi dan Mall Depok serta usaha perbaikan (servis) handphone yang berlokasi di Pasar Anyar Bogor
Berikut ini penghasilan Tn Permana selama tahun 2005 :
Bekasi Depok BogorPeredaran Usaha 500.000.000 300.000.000 200.000.000
Biaya (deductible) 300.000.000 200.000.000 150.000.000Laba bersih 200.000.000 100.000.000 50.000.000
Hitung :1. PPh 25 sebagai WP OPPT yg harus dibayar sendiri tahun 20052. PPh tahun 2005 yg kurang (lebih) bayar 3. PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang dikenakan PPh yang
bersifat tidak final tahun 2006
Nama WP : Tino DominoAlamat : Jl Enggano No. 2 Tanjung Priok Jakarta UtaraNPWP : 04.567.891.0-042.000Status : Menikah, mempunyai 3 orang anakTino Domino bekerja di PT Lautan Megah sebagai manajer marketing, selain itu dia juga bekerja sebagai dosen marketing di Universitas “Perjuangan”. Berdasarkan bukti pemotongan PPh 21 form 1721-A1 yang diberikan pemotong pajak diketahui
PT Lautan Megah Universitas PerjuanganPenghasilan bruto Rp 120.000.000 Rp 40.000.000 Pengurang penghasilan bruto Rp 2.500.000Rp 1.296.000 PPh 21 terutang Rp 23.925.000
Rp 1.095.200 PPh 21 yang telah dipotong Rp 23.925.000Rp 1.095.200
Istri Tino Domino yaitu Tini Remi bekerja sebagai kasir di Swalayan “PT Mikro”Bukti pemotongan PPh 21 form 1721-A1 yang diberikan pemotong pajak sbb:Penghasilan bruto Rp 30.000.000Pengurang penghasilan bruto Rp 1.296.000PPh 21 terutang Rp 835.200PPh 21 yang telah dipotong Rp 835.200Harta dan Penghasilan lainnya :- Tino Domino memiliki deposito berjangka pada Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000 dengan tingkat bunga 9,5% setahun- Menerima Deviden dari PT. MARUNDA sebesar Rp. 3.000.000 atas penyertaan 3.000 lembar di PT MARUNDA dengan nilai nominal Rp 300.000 / lembar- Memperoleh warisan dari Alm. Orang tua (Haji Kotong) sebidang tanah berikut bangunan dengan NJOP Rp160.000.000- Tino Domino dan Tini Remi tidak pernah membayar zakat