Mudik dalam Perspektif Budaya dan Dinamika Ekonomi Masyarakat (Jakarta)

Mudik merupakan merupakan fenomena sosio-kultural. Dia adalah darah daging manusia Indonesia. Berbagai alasan rasional seolah tidak mampu menjelaskan fenomena yang teranyam rapat dalam nilai kultural bangsa Indonesia itu. Pulang mudik sekali setahun tidak hanya sekedar melepas kerinduan pada kampung halaman tetapi mengandung makna yang jauh lebih dalam dari itu. Kalau hanya sekedar mengobati keriduan pada keluarga atau kampung halaman, tentu dapat dilakukan di lain waktu, di luar waktu seputar lebaran. Dan untuk itu tidak perlu bersusah payah mencucurkan keringat di perjalanan. Tetapi toh orang tidak melakukannya. Mengapa demikian ?

Memang ada berbagai alasan mengapa orang balik mudik lebaran. Namun, fenomena mudik jelas berkaitan erat dengan alasan kultural yang menyangkut tiga hal pokok, yaitu kebutuhan kultural untuk mengunjungi orang tua dan keluarga, berziarah ke makam kerabat, dan menilik warisan tinggalan keluarga di tempat asal. Jika ketiga alasan itu tidak hadir, maka dapat dipastikan dorongan untuk mudik menjelang lebaran hampir tidak ada. Namun yang paling pokok dari ketiga hal itu tampaknya adalah alasan untuk mengunjungi orang tua dan kerabat. Pada bangsa Indonesia, umumnya ada semacam kebutuhan kultural yang seolah-olah sebuah kekuatan yang mampu “memaksa” para perantau pulang kampung untuk mengunjungi orang tua dan kerabat mereka pada saat lebaran. Kebutuhan kultural itu begitu kuatnya dan mendorong orang untuk pulang mudik. Dorongan itu semakin kuat dengan adanya persepsi bahwa kesempatan yang paling cocok dan pantas bagi anak-anak untuk sungkem dan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kepada orang tua dan kerabat mereka adalah pada saat lebaran. Sebaliknya, di hari itu pulalah kesempatan yang dinanti-nantikan para orang tua untuk bertemu dengan anak-anaknya, memberikan maaf dan doa restu agar anak-anak itu dapat hidup dalam ketentraman dan lebih sejahtera dimasa mendatang.

Begitu kuatnya nilai budaya itu merasuk dalam darah kehidupan masyarakat Indonesia itu sehingga mampu mengalahkan berbagai halangan untuk memenuhi tuntutan kultural itu pada saat lebaran. Bahkan dalam pelbagai kasus ditemukan pula bahwa mereka yang memeluk agama selain islam pun, juga berusaha meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang tua dan sanak keluarganya di kampung pada saat lebaran itu. Karena itu, tidak salah dikatakan bahwa kebutuhan kultural untuk mudik telah melewati batas keyakinan keagamaan dan telah menjelma menjadi kebutuhan kultural bangsa.

Sebenarnya kebutuhan akan “ritual” tahunan ini dapat saja dilakukan pada hari-hari lain diluar idul fitri. Dan dari sudut ajaran agama (islam) pun hal itu dibenarkan. Tetapi orang selalu saja merasa bahwa “upacara” itu akan menjadi lebih bermaka apabila dilakukan pada hari raya, bukan pada hari-hari biasa. Pandangan ini tidak mudah untuk diubah, karena telah menjadi bagian dari budaya umumnya bangsa Indonesia. Karena itu kebutuhan mudik pada hari raya itu boleh dikatakan tidak akan ada pada mereka yang tidak punya orang tua atau kerabat di kampung asal, atau tidak mempunyai kebutuhan untuk ziarah, atau “mengontrol” harta warisan dikampung. Mereka yang berada dalam kategori inilah tampaknya yang kemudian mengisi ritual lebarannya di tempat mereka masing-masing, tanpa harus mudik ke kampung halaman.

Selain alasan di atas, tentu terdapat pelbagai alasan sampingan yang mendorong orang untuk balik mudik. Alasan untuk “pamer” atas kesuksesan hidup di rantau kepada sanak keluarga di kampung, adalah salah satu contoh dari pelbagai alasan itu. Dalam pelbagai kasus

untuk mengisi kebutuhan itu, sering pula dilakukan pemudik secara berlebihan. Misalnya dengan menyewa atau meminjam kendaraan bermotor adalah symbol dari kesuksesan orang rantau. Karena itu tidak heran jika hari raya adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kepada kerabat dan orang-orang sekampung akan kesuksesan yang telah dicapai di perantauan. Tentu saja hal itu sah-sah saja dan sangat manusiawi. Cuma terkadang hal itu membawa implikasi kepada pemudik sendiri dimana para kerabat di kampung mengharapkan agar dia bersedia membawa salah seorang anggota keluarganya untuk belajar hidup di rantau. Selanjutnya sudah dapat diperkirakan bahwa jumlah perantau baru yang meninggalkan kampung halaman menjadi meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu, sedangkan bagi daerah penerima akan menimbulkan masalah baru akibat kedatangan itu dengan ditandai adanya peningkatan populasi masyarakat kota akibat tingginya arus urbanisasi.Dalam hal ini, Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Seorang sarjana lain mengartikan urbanisasi sebagai proses yang membawa bagian yang semakin besar dari penduduk suatu Negara untuk berdiam di pusat-pusat perkotaan. Penjabatan ini mengandung makna bahwa gejala pertumbuhan kota tidak perlu (selalu) berarti terjadinya urbanisasi. Kalau pertambahan penduduk di desa-desa menurut perbandingan sejalan dengan pertumbuhan penduduk kota, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi urbanisasi. Dengan demikian, secara lebih spesifik urbanisasi adalah :

- Terjadinya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota

- Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja nonagraria disektor sekunder (industry) dan sector tersier (jasa)

- Meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan mengenai segi ekonomi, social, kebudayaan, serta psikologis

Problema klasik ini terus meningkat dari tahun ke tahun tiap pasca lebaran. Fenomena ini pun seolah sudah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat daerah yang ingin mengadu nasib di kota besar, meski tanpa bekal skill yang cukup. Dengan harapan dapat memperbaiki hidup dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota, banyak masyarakat daerah ikut merantau ke kota besar bersama sanak saudara atau famili yang mudik ke daerah pada saat lebaran. Akibatnya, kota-kota besar diserbu para pendatang baru setiap tahunnya yang kerap kali justru menciptakan masalah-masalah sosial baru di perkotaan, seprti halnya Jakarta.

Jakarta adalah ibu kota Negara Indonesia yang dikenal sebagai kota metropolitan. Sebagai kota, Jakarta merupakan pusat kreativitas, budaya, dan perjuangan keras manusia. Kota, selain merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang umat manusia, juga melambangkan kemajuan social dan ekonomi. Di kota, jutaan orang bahkan milyaran orang menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, rekreasi, pekerjaan, pendidikan dan berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi. Kota juga merupakan tempat pemusatan atau cabang kekuatan politik dan ekonomi, serta menjadi motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pola-pola social ekonomi yang berkembang telah mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk pedesaan secara besar-besaran. Peningkatan penduduk ini tampak terpusat di wilayah perkotaan.

Daerah perkotaan sudah lama dipandang sebagai pusat kemajuan dan pembangunan, bertentangan dengan daerah pedesaan yang dianggap terbelakang dan belum maju. Orang kota “modern” dan kaum tani “tradisional”, yang buta berita dan melek berita, karena pemilikan

media sumberdaya insan versus sumberdaya bandawi, tekhnologi rendah versus tekhnologi tinggi, ekonomi subsistensi yang tidak produtif versus produksi padat modal untuk pasar, adalah serangkaian perbedaan yang diakui ada antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Tentu saja didokomitasi ini ada benarnya. Sebagian besar penduduk, setidak-tidaknya di Indonesia, tinggal di daerah-daerah pedesaan dimana pendapatan benar-benar rendah, penderitaan manusia bertumpuk, serta fasilitas buku, sekolah, dan rumah sakit sangat kurang. Tapi sementara tekanan dan analisa serius dberikan pada masalah-masalah keterbelakangan di daerah pedesaan struktur dan proses keterbelakangan di kota sedikit sekali diketahui.

Dalam hal ini,  Jakarta merupakan pusat mobilitas yang begitu besar dengan wilayah yang cukup sempit. Latar Belakang Perekonomian DKI Jakarta selama ini telah menjadi barometer bagi kemajuan dan kestabilan pembangunan nasional karena memiliki kondisi umum yang jauh lebih baik dibanding propinsi-propinsi lain di Indonesia. Jakarta memiliki unggulan potensi ekonomi berupa letaknya yang strategis dan menjadi potret mininya Indonesia. Di samping itu Jakarta juga memiliki sarana penunjang ekonomi yang memadai sehingga memungkinkan perekonomian Jakarta dapat bergerak optimal. Unggulan potensi ekonomi tersebut telah membuahkan selama lima tahun terakhir (2002-2007) telah memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 16-17 persen. Angka ini merupakan paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Sebagai ibukota negara dan wilayah konsentrasi dari berbagai kegiatan perekonomian nasional dan internasional dan sebagai pusat dari peradaban di Indonesia.

Sedikit gambaran lalu menjelaskan bahwa sebelum zaman kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda pernah mengumandangkan suatu peraturan mengenai ketertiban umum, khusus untuk kota Jakarta (Batavia). Peraturan tersebut diberi nama “Bataviasche Algemene Politieverordening tahun 1942”. Oleh karena peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota Jakarta yang menuju pada pembentukan kota Metropolitan, maka dikeluarkan suatu peraturan baru.

Peraturan baru tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Peraturan Daerah Khusus Ibukota Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. peraturan tersebut diundangkan di dalam lembaran Daerah Nomor 101 tahun 1972, yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1972.

Menurut penjelasan umumnya, maka peraturan tersebut merupakan hasil dari peninjauan kembali maupun hasil penyempurnaan dari Bataviasche Algemene Politieverodening yang telah disebutkan dimuka. Dasar pertimbangannya yang utama adalah, oleh karena ketertiban umum merupakan salah satu syarat utama agar Jakarta tumbuh menjadi suatu kota industry, perdagangan, pariwisata, dan kota budaya. Penyempurnaan tersebut, pada hakekatnya mencakup delapan tertib yang berlaku di ibu kota Jakarta, yakni:

1. tertib bangunan2. tertib kaki lima3. tertib lalu lintas dan angkutan4. tertib perkereta apian5. tertib tuna karya dan tuna wisma

6. tertib banjir7. tertib perlistrikan8. h.   tertib social politik

peraturan-peraturan tersebut seakan tidak berarti karena sudah kompleksnya permasalahan yang ada di kota Jakarta. Apalagi seperti sekarang ini, Jakarta dirundung banyak persoalan dan masalah yang menyebabkan Jakarta semakin terpuruk. masalah-masalah yang bermunculan ini merupakan imbas dari populasi penduduk kota yang semakin meningkat. Populasi ini semakin meningkat tatkala tiba saatnya pasca lebaran yang menimbulkan derasnya arus urbanisasi yang tak luput dari peranan budaya “mudik” di Indonesia.

Secara labih luas dapat dikatakan bahwa dengan bertambahnya populasi penduduk berarti bertambah pula kepentingan untuk kelangsungan hidupnya, seperti : tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan keperluan lain yang bukan merupakan keperluan pokok tetapi untuk kesenangan atau kenikmatan. Tempat tinggal merupakan masalah serius bagi penduduk. Dalam hal ini, rumah dan fasilitas pemukiman yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya sebagai manusia. Di negara-negara sedang berkembang masalah kualitas perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar amat terasa. Ini disebabkan oleh pertambahan penduduk kota yang sangat pesat karena urbanisasi dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi pemukiman yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal, penduduk memperluas daerah pemukiman. Pemukiman kumuh merupakan salah satu hasilnya.

Lingkungan kumuh hampir ada disetiap sudut-sudut kota Jakarta. Derasnya urbanisasi inilah sebagai salah satu penyebabnya. Dalam perkembangan suatu kota, sangat erat kaitannya dengan mobilitas penduduknya. Masyarakat yang mampu, cenderung memilih tempat huniannya keluar dari pusat kota. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu akan cenderung memilih tempat tinggal di pusat kota, khususnya kelompok masyarakat urbanisasi yang ingin mencari pekerjaan di kota. Kelompok masyarakat inilah yang karena tidak tersedianya fasilitas perumahan yang terjangkau oleh kantong mereka serta kebutuhan akan akses ke tempat usaha, menjadi penyebab timbulnya lingkungan pemukiman kumuh di Jakarta.

Selain itu, dimulai dengan dibangunnya perumahan oleh sektor nonformal, baik secara perorangan maupun dibangunkan oleh orang lain. Pada proses pembangunan oleh sektor non-formal tersebut mengakibatkan munculnya lingkungan perumahan kumuh, yang padat, tidak teratur dan tidak memiliki prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar teknis dan kesehatan. Hal ini terjadi karena tidak siapnya kota menyediakan infrastruktur pemukiman dasar yang memadai seperti kualitas perumahan yang layak dan lahan bagi kawasan hunian baru.

Terbatasnya dana dalam penataan dan pengelolaan kota dalam menghadapi masalah kependudukan tersebut di atas juga telah menyebabkan fasilitas perumahan dan pemukiman menjadi terbatas dan mahal pembiayaannya. Di daerah perkotaan, warga yang paling tidak terpenuhi kebutuhan fasilitas perumahan dan pemukimannya secara memadai adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Abrams (1964) misalnya mengatakan bahwa pada waktu seseorang dihadapkan pada sebuah masalah mengenai pengeluaran yang harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, makan, berpakaian, dan pengobatan untuk kesehatan, maka yang pertama dikorbankan adalah pengeluaran untuk rumah dan tempat

tinggalnya. Masalahnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah, adalah tidak dapat mengabaikan begitu saja kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal karena masalah ini penting dalam dan bagi kehidupan mereka, tetapi mereka juga tidak mampu untuk mengeluarkan biaya prioritas bagi pengembangan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan pemukimannya agar layak dihuni. Semakin kecil bagian dari penghasilan yang dapat disisihkan guna pembiayaan pemeliharaan rumah dan fasilitas pemukiman, maka semakin kumuh kondisinya.

Adapun ciri-ciri dari pemukiman kumuh antara lain :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya

mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.3.  Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam pengunaan ruang-

ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:

-       Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.

-       Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.

-       Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.

1. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

2. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.( Abrams, Charles1964 Housing in the Modern World, London: Faber and Faber.)

                 Hal ini sesuai dengan pengamatan Hans Dieter Evers (2000) yang menyatakan bahwa, pertumbuhan di kota besar seperti halnya Jakarta sangat pesat, disebabkan oleh urbanisasi telah muncul suatu masyarakat yang sangat kompleks, baik dilihat dari unsur kesukaan, pekerjaan, maupun kelompok-kelompok social. Dikatakan lebih lanjut bahwa banyak diantara para urban tidak dapat tertampung dalam sector pekerjaan formal di kota. Akhirnya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan berbagai lapangan usaha informal.Ekonomi informal menunjuk kepada cara perkotaan melakukan sesuatu yang dicirikan dengan :

Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi Perusahaan milik keluarga Beroperasi pada skala kecil Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan tekhnologi sederhana Pasar yang tidak diatur dan kompetitif

Adapun ciri-ciri tambahan yang muncul dari definisi seperti ini adalah tingkat produktivitas rendah dan kemampuan akumulasi rendah (tokman, 1982).

Kegiatan-kegiatan mereka dalam sektor informal telah menyebabkan bahwa rumah bukan hanya tempat untuk beristirahat, tidur, serta merupakan ruang untuk kegiatan-kegiatan pribadi, dan keluarga, tetapi rumah juga merupakan tempat bekerja. Bahkan bukan hanya rumah saja tetapi juga ruang-ruang terbuka (halaman rumah, atau lapangan terbuka) dimanfaatkan untuk tempat kegiatan bekerja maupun untuk mempersiapkan produk-produk kerja mereka yang disiapkan maupun digunakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Selain itu, Bukan hanya pemukiman yang padat rumah tetapi juga jalan-jalan dan selokan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang informal tersebut sehingga jalan yang telah dibangun oleh pemerintah  tersebut nampak padat. Jalan-jalan yang seharusnya adalah jalan untuk umum menjadi seperti milik pribadi-pribadi, menjadi tempat anak-anak bermain, orang-orang dewasa mengobrol, serta berjualan atau menaruh barang dan kendaraan. Paparan diatas merupakan suatu gambaran yang menjelaskan betapa semrawutnya tata kota Jakarta akibat adanya pemukiman kumuh yang timbul dari adanya arus urbanisasi yang semakin meningkat dan perekonomian rendah masyarakat didalamnya.

Dalam hal ini, Sumawinata M.A mengemukakan pernyataan mengenai pandangannya  yang focus ke arah strategi pembangunan total. Ia mengatakan bahwa belum lama berselang, ada pembicaraan yang ramai tentang perlunya mencari teori ekonomi baru untuk ekonomi Indonesia yang pada akhirnya hanyalah mengundang kekaburan pengertian-pengertian tentang ideology, teori ekonomi, teori konsep pembangunan, strategi pembangunan, political economy, dan system social ekonomi. Ia mengatakan bahwa pencarian teori ekonomi baru tidaklah bermanfaat bagi masyarakat kota karena teori yang baik seharusnya bersifat netral dan berlaku universal. (Prof. Sarbini Sumawinata M.A , Indonesia Kini dan esok)Terkait dengan teori yang relevan terhadap paparan diatas, Banyak ahli ekonomi yang telah mengemukakan pendapat mereka mengenai masalah  kesejahteraan masyarakat dan menjadi perdebatan diantara mereka sendiri. Beberapa di antara mereka ada yang mendukung teori korelasi antara penduduk dan pembangunan, namun ada juga diantara mereka yang mengasumsikan ini adalah sebuah pembalikan fakta terhadap kegagalan ekonomi yang ada.Walaupun begitu, pada kenyataannya didukungnya atau tidak didukungnya atas asumsi-asumsi teori tersebut justru memberikan sinergi bagi perkembangan teori korelasional pembangunan-kependudukan itu sendiri. Bagian paling klasik dari teori itu dikenal Malthus.Dalam teori tersebut, Malthus menganggap bahwa jumlah penduduk senantiasa bertambah banyak sementara pertumbuhan produksi tidaklah banyak sehingga salah satu solusi terbaik adalah adanya pengendalian jumlah penduduk. Malthus sangat khawatir terhadap dampak dari pertambahan penduduk terhadap ekonomi walaupun sebetulnya bisa menjadi asumsi bahwa pertambahan penduduk akan memicu proses industrialisasi.

Namun hal ini tidaklah relevan bila penerapan teori ini diterapkan di negara-negara terbelakang karena berbeda sekali kondisinya dengan negara-negara maju. Kurangnya modal sementara jumlah penduduk melimpah menjadi kesulitan tersendiri dalam mengatur perekonomian yang ada. Karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi. Kondisi yang demikian ini terjadi di negara Indonesia, secara lebih khususnya di kota Jakarta yang penuh problem dengan masalah akibat ledakan populasi penduduk karena derasnya arus urbanisasi.

Adapun sedikit gambaran tentang perkembangan teori Malthus :

Tahun 1798, pendeta Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society. Pokok tesis Malthus ini adalah pemikiran bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampui batas. Malthus menekankan bahwa penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua bentuk uraian tesis itu, Malthus berkesimpulan bahwa kuantitas manusia akan berhubungan dengan masalah kemiskinan dan kelaparan. Dalam jangka panjang, tidak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu karena kenaikan suplai makanan terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak terbatas.Malthus yakin bahwa manusia akan tetap hidup miskin/melarat selama terjadi ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan, khususnya ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan persediaan bahan makanan. Jumlah penduduk yang terus bertambah mencerminkan pula makin padat jumlah penduduk tiap 1 km2, dapat mempercepat eksploitasi sumberdaya alam dan mempersempit persediaan lahan hunian dan lahan pakai. Dengan kata lain jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin padat sangat mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.

Karena itu menurutnya, ada bentuk pengekangan penduduk yang terdiri atas pengekangan segera dan hakiki. Pengekangan ini dibagi menjadi dua, preventif seperti penundaan nafsu seksual dan juga pengekangan positif yang mempengaruhi angka kematiaan seperti penyakit dan kemiskinan. Sedangkan pengekangan adalah yang berhubungan dengan masalah pangan.

Dalam sedikit urain diatas tampak Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus di Jakarta dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaannya lahan sehingga ketersediaan pangan pun berkurang. Hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan, jika kita kembali kepada Teori Malthus.

Teori Malthus menghendaki, produksi pangan harus lebih besar dibandingkan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Sehingga berdasarkan teori ini diperkirakan suatu saat  Jakarta tidak memiliki lahan pertanian lagi. Sebab, perkembangan yang pesat terjadi pada pembukaan dan penggunaan lahan untuk kawasan permukiman penduduk. Apalagi Jakarta merupakan pusat kota, sehingga menjadi daerah yang terbuka luas untuk terjadinya urbanisasi karena kota merupakan tempat yang dianggap masyarakat desa memiliki peluang kerja yang baik. Namun ketersediaan lahan yang semakin terbatas telah menimbulkan biaya tinggi bagi penduduk untuk mendapatkannya. Hal ini berdampak kepada biaya investasi yang tinggi untuk membangun kawasan produktif yang strategis.

Apabila ditelaah lebih dalam maka teori Malthus tidak sepenuhnya berlaku di Kota Jakarta. Hal ini dapat kita telaah dari beberapa kritikan terhadap teori malthus dari beberapa ahli. Beberapa kekeliruan teori malthus terhadap kasus di Jakarta :

1. Keterbatasan lahan di Jakarta yang menyebabkan ketidakmampuan Kota Jakarta memproduksi persediaan pangan bagi penduduknya dapat diatasi dengan mendatangkan persediaan pangan dari luar Jakarta. Hal ini didukung oleh meningkatkan kemajuan dibidang transportasi dan pembukaan lahan baru di luar daerah perkotaan.

2. Kemajuan di bidang kesehatan dapat dilihat dengan adanya program program keluaraga berencana yang dapat mengontrol tingkat fertilitas.

3. Semakin berkembangnya perekonomian di Jakarta akan menurunkan tingkat fertilitas karena semakin berkembangnya suatu daerah maka kemampuan reproduksi akan menurun.

Selain menggunakan teori populasi dari Malthus, paparan diatas juga dapat dkaji dengan teori kemisknan. Ada banyak teori tentang kemiskinan, namun menurut Michael Sherraden (2006:46-54) dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang saling bertentangan dan satu kelompok teori yang tidak memihak (middle ground), yaitu teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu (behavioral), teori yang mengarah pada struktur social, dan yang satu teori mengenai budaya miskin.  Menurutnya Teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan capital manusia (human capital). Teori ini disajikan dalam teori ekonomi neo-klasik, yang berasumsi bahwa manusia bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan tersedianya pilihan-pilihan.Perspektif ini sejalan dengan teori sosiologi fungsionalis, bahwa ketidak setaraan itu tidak dapat dihindari dan diinginkan adalah keniscayaan dan penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan.

Teori Struktural yang bertolak belakang dengan terori perilaku memandang bahwa hambatan-hambatan structural yang sistematik telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutannya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Variasi teori structural ini terfokus pada topic seperti ras, gender atau ketidak sinambungan geografis dalam kaitannya atau dalam ketidakterkaitannya dengan ras.

Teori budaya miskin yang dikembangkan oleh Oscar Lewis dan Edward Banfield ini mengatakan bahwa gambaran budaya kelompok kelas bawah, khususnya pada orientasi untuk masa sekarang dan tidak adanya penundaan atas kepuasan, mengekalkan kemiskinan di kalangan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Michael Sherraden bahwa dalam berbagai bentuk, teori budaya miskin ini berakar pada politik sayap kiri (Lewis) dan politik sayap kanan (Banfield). Dari sayap kiri, perspektif ini dikenal sebagai situasi miskin, yang mengindikasikan bahwa adanya disfungsi tingkah laku ternyata merupakan adaptasi fungsional terhadap keadaan-keadaan yang sulit (Michael Sherraden : 2006, Parsudi Suparlan : 1995). Dengan kata lain kelompok sayap kiri cenderung melihat budaya miskin sebagai sebuah akibat dari struktur social. Sebaliknya kelompok sayap kanan melihat tingkah laku dan budaya masyarakat kelas bawah yang mengakibatkan mereka menempati posisi di bawah dalam struktur social.  Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam studi tentang kemisinan, yaitu pedekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektik yaitu pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditentukan oleh pihak lain terutama para ahli yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan standart kehidupan, sedangkan pendekatan subyektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang ditentukan oleh orang miskin itu sendiri yang diukur dari tingkat

kesejahteraan sosial dari orang miskin dibandingkan dengan orang kaya yang ada dilingkungannya.

Seperti diungkapkan oleh Joseph F. Stepanek, ed. (1985) bahwa pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.  Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan obyektif banyak ditemukan berbagai dimensi pendekatan yang digunakan oleh para ahli maupun lembaga. Seperti BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.  Sedangakan pendekatan pendapatan, melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Demikian pula pendekatan kemampuan dasar yang menilai bahwa kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.  Berbeda dengan pendekatan lainnya Pendekatan hak melihat bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Teori – teori yang mengkaji tentang kemiskinan tersebut sesuai dengan kemiskinan yang dialami oleh para urban di Jakarta dimana mereka memiliki latar belakang berbeda mengapa mereka dapat dikatakan sebagai kelompok masyarakat miskin. Seperti halnya yang telah disampaikan pada teori-teori kemiskinan tersebut, para urban di Jakarta yang dikatakan miskin dan menjadi penghuni pemukiman kumuh merupakan mereka yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Serta rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka. Sebelumnya, para urban tersebut memiliki pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Ketika pilihannya tersebut mengatakan bahwa ia akan mengambil keputusan untuk pergi merantau ke kota, maka ia harus sudah siap akan adanya suatu problema yang akan dihadapi ketika hidup di kota, termasuk kemungkinan kalah berkompetisi, berpendapatan rendah, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, menjadi penghuni pemukiman kumuh, dan pada akhirnya masuk dalam kategori masyarakat miskin (teori fungsionalis).

Selanjutnya, Teori modernisasi menjelaskan tentang proses dengan mana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara tekhnologis serta cepat berubah. “modernisasi ekonomi” merupakan salah satu tipe modernisasi, dimana menyatakan bahwa perkembangan atau “kemajuan” ekonomi yang ditandai oleh tingginya tingkat konsumsi dan standar hidup, revolusi tekhnologi, intensitas

modal yang makin besar dan organisasi birokrasi yang rasional, disamakan dengan modernisasi ekonomi. Ia mencakup pembentukan system pertukaran moneter, pertukaran tingkat skill yang dibutuhkan melalui teknokrasi, mekanisasi, otomasi dan akibat perpindahan tenaga kerja, penghitungan biaya secara rasioanal, spesialisasi okupasi yang makin besar dan spesifikasi fungsional, pola-pola tabungan dan investasi dan alat-alat transportasi dan komunikasi yang makin cepat yang memudahkan turut serta dalam pemasaran, mobilitas tenaga kerja, distribusi barang-barang dan perubahan pola konsumsi. Dalam hal ini, Colvin Clark memiliki model khas modernisasi ekonomi. Dia melukiskan proses petumbuhan ekonomi dalam rangka pertumbuhan proposional yang besar menuju produksi sekunder serta peningkatan yang layak dalam produksi tertiaer. Disini dia menjelaskan adanya suatu pergantian dari kegiatan-kegiatan pertanian menuju non pertanian. Pada dasarnya modernisasi ekonomi mengurangi proporsi tenaga kerja didalam pertanian dan membuka berbagai kesempatan khususnya di bidang manufacturing dan jasa.

Apabila paparan diatas dikaji dengan menggunakan teori modernisasi ini, jelas akan tampak adanya suatu hambatan-hambatan bagi para urban dalam menuju masyarakat yang sejahtera di kota. Mayarakat urban pada umumnya merupakan berasal dari masyarakat pertanian. Karena termotivasi adanya pandangan bahwa kehidupan di kota dapat menjadikan hidup mereka lebih baik, maka mereka meninggalkan sector pertaniannya dan tanpa memiliki skill mereka menuju ke kota. Dari sini, sudah tampak jelas bahwa mereka tidak akan mampu berkompetisi dengan penduduk lain yang sudah memilki latar belakang skill yang dimiliki. Tak urung para urban tanpa memiliki skill akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena rendahnya pendapatan yang dimiliki.

Secara keseluruhan, tampak bahwa Semakin banyaknya arus urbanisasi pasca lebaran dan pendapatan rendah penduduk tersebut, semakin banyak pula keberadaan pemukiman kumuh disudut kota Jakarta. Permasalahan ini sulit untuk diselesaikan. Namun, setidaknya masalah ini dapat diminimalisasi agar tidak menjadi suatu permasalahan yang lebih besar. Adapun tahap-tahap penanganan masalah yang dapat dilakukan yakni :

1. Tahap identifikasi       :Untuk memonitor kesejahteraan mayarakat secara lebih luas, pengukuran-pengukuran berbagai aspek kehidupan dapat dilakukan. Di dalam buku indikator kesejahteraan rakyat umpamanya, BPS memonitor perubahan-peruahan yang terjadi dalam aspek-aspek kependudukan, kependidikan, kesehatan, gizi, konsumsi dan pengeluaran Rumah Tangga, angkatan kerja, perumahan, dan lingkungan.Untuk itu, pada tahap identifikasi ini, bisa didapat melalui data BPS mengenai jumlah penduduk Kota Jakarta dari tahun ke tahun, seperti uraian berikut yang memaparkan jumlah penduduk DKI Jakarta sepanjang tahun 1961-2000 :

Jumlah penduduk DKI Jakarta  terus bertambah sepanjang tahun 1961-2000. Pada tahun 1961, jumlah penduduk DKI Jakarta baru mencapai 2,91 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1971 menjadi 4,55 juta jiwa, tahun 1980 menjadi 6,48 juta jiwa, tahun 1990 bertambah lagi menjadi 8,23 juta jiwa dan akhir tahun 2000 mencapai 9,72 juta jiwa.

KOTAMADYA SP 1961 SP 1971 SP 1980 SP 1990 SP 2000

Jakarta Pusat

1,002.10 1,260.30 1,236.90 1,074.80 948.20

Jakarta Utara

469.80 612.40 976.40 1,362.90 1,697.00

Jakarta Barat

469.50 820.80 1,231.20 1,815.30 2,389.90

Jakarta Selatan

466.40 1,050.90 1,579.80 1,905.00 2,090.30

Jakarta Timur

498.70 802.10 1,456.70 2,064.50 2,595.00

DKI Jakarta

2,906.50 4,546.50 6,481.00 8,222.50 9,720.40

Berdasarkan data BPS tersebut, tampak bahwa jumlah populasi penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan ditambahnya jumlah para urban yang terus membanjiri kota Jakarta  di tiap tahunnya.

 1. Tahap diagnosis          :

Dalam hal ini, yang menjadi sumber masalah ialah adanya pandangan dari para  urban yang berharap akan memiliki kehidupan sejahtera dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai di Jakarta. “Perilaku urbanisasi ini, selain untuk mempertahankan hidup dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, juga dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan.” Perilaku urbanisasi, kata Wilkinson (1973), motif utamanya untuk mempertahankan hidup dalam konteks ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Ketika lapangan pekerjaan di desa tidak tersedia, sementara tuntutan ekonomi keluarga harus dicukupi, maka merantau adalah sebuah keharusan. Sebab, semakin berlama-lama menganggur di desa, keluarga akan semakin menderita. Selain itu, urbanisasi juga dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari

pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat (Stark, 1991).Adapun factor penyebab urbanisasi besar-besaran pasca lebaran yang menimbulkan deret panjang pemukiman kumuh di sudut-sudut kota Jakarta dapat di bagi menjadi dua faktor yaitu faktor penarik dan faktor pendukung.

Faktor Penarik Terjadinya Urbanisasi di Jakarta        :1. Kehidupan kota Jakarta yang lebih modern dan mewah2. Sarana dan prasarana kota Jakarta yang lebih lengkap3. Banyak lapangan pekerjaan di kota Jakarta4. Di kota Jakarta banyak perempuan cantik dan laki-laki ganteng5. Pengaruh buruk sinetron Indonesia6. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi jauh lebih baik dan berkualitas

Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi1. Lahan pertanian yang semakin sempit2. Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya3. Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa4. Terbatasnya sarana dan prasarana di desa5. Diusir dari desa asal6. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya

Karena faktor-faktor tersebutlah banyak sekali para penduduk pedesaan yang melakukan urbanisasi terutama para penduduk yang memiliki teman atau saudara yang bertempat tinggal di kota, dikarenakan mereka tidak akan takut memikirkan akan bertempat tinggal dimana setelah mereka sampai di kota karena sudah memiliki tempat tujuan yang pasti.

1. Tahap treatment          :Setelah melalui dua tahapan diatas, tahap identifikasi dan diagnosis, untuk selanjutnya ialah mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah ini.

Penyelesaian masalah urbanisasi perlu dilakukan melalui dua pintu secara bersamaan, yakni dengan mengurangi faktor-faktor pendorong yang ada di desa, dan faktor-faktor penarik urbanisasi yang ada di kota Jakarta dengan memaksimalkan upaya desentralisasi ekonomi ke daerah. Beberapa langkah teknis jangka pendek yang dapat diupayakan ialah dengan melakukan program-program pemberdayaan masyarakat daerah berbasis ekonomi lokal. Bantuan permodalan dan pelatihan sangat diperlukan masyarakat daerah yang perekonomiannya masih subsisten dan berbasis tradisional. Selain itu, bagi kota destinasi utama urbanisasi dapat melakukan pengetatan kebijakan administrasi bagi penduduk yang ingin bertempat tinggal di kota tersebut. Semakin tinggi kualifikasi yang ditetapkan, akan semakin mengurangi arus urbanisasi.

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan bagi desa ialah mulai mengadakan pembangunan desa terpadu. Pembangunan desa terpadu merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan focus pehatian kepada kelompok maupun daerah tertentu, melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan

informasi kepada masyarakat desa (Poostchi, 1986). Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian (delivery) daripada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena masyarakat desa mempunyai banyak aspek , usaha pembangunan desa yang bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas di desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujukan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut. Untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal dengan integrated Rural Development.

Dengan demikian, melalui beberapa solusi tersebut setidaknya dapat meminimalisasi kepadatan penduduk di kota Jakarta akibat derasnya arus urbanisasi yang sering terjadi pada pasca lebaran. 

Berdasarkan paparan diatas, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Mudik merupakan suatu istilah dalam budaya Indonesia yang sudah melekat pada masyarakat. Mudik diartikan sebagai suatu “ritual” yang berlangsung setahun sekali menjelang hari raya idul fitri. Fenomena sosio-kultural ini tak urung juga dapat menimbulkan permasalahan tersediri terhadap kota, seperti halnya dapat meningkatkan arus urbanisasi.

Istilah “Urbanisasi” merupakan istilah yang banyak dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan baik di Indonesia, maupun di negeri lain. Istilah tersebut tidak hanya dikenal, tetapi juga dialami oleh penduduk kota dan desa terutama di negara yang sedang berkembang. Urbanisasi di kota Jakarta mengalami peningkatan yang cukup berarti, sehingga kecenderungan semakin meluasnya problema sosial ekonomi di berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat mengakibatkan problema nasional dan menjadi masalah sosial bagi negara Indonesia. Pengertian lain dari Urbanisasi itu sendiri adalah berpindahnya penduduk dari desa ke kota, pada umumnya mereka bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mengadu nasib dikota. secara mendalam, sehingga akan dapat, menimbulkan masalah-masalah sosiologis yang baru. Dari segi sosiologi, urbanisasi dapat menimbulkan lapisan sosial yang baru dan menjadi beban kota, karena kebanyakan dari mereka yang tidak berhasil hidup layak di kota dan akan menjadi penggelandang membentuk daerah slum atau daerah hunian liar. Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa Urbanisasi merupakan masalah yang cukup serius bagi kita semua. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu adalah suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Terutama pasca lebaran inilah atau setelah lebaran banyak sekali terjadi perpindahan masyarakat dari pedesaan menuju ke kota-kota besar dikarenakan saat lebaran banyak orang-orang perkotaan pergi kepedesaan yang sering disebut juga mudik untuk mengunjungi kampung halaman mereka, disaat itulah para penduduk pedesaan terpengaruh akan banyak cerita-cerita dari orang-orang kota dan ingin mencoba peruntungan di kota-kota besar.

Urbanisasi yang menimbulkan kepadatan dan pemukiman kumuh di Jakarta memang merupakan suatu masalah social yang sulit di cari solusinya. Namun, setidaknya melalui tiga tahapan penyelesaian masalah, yakni tahap identifikasi, tahap diagnosis, serta treatment, masalah social tersebut dapat terminimalisasi.

Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan diatas, permasalahan tersebut dapat dikaji melalui beberapa teori seperti teori populasi, teori kemiskinan, serta teori modernisasi yang menggambarkan tentang suatu keadaan diamana masalah-masalah sosial terkemas di kota Jakarta seperti halnya yang telah di paparkan diatas.

Adapun saran yang dapat saya sampaikan mengenai pemasalahan diatas yakni :

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan tentang masalah kependudukan, khususnya tentang urbanisasi karena dapat menimbulkan masalah-masalah social yang baru dan dapat semakin menjamur, serta mempengaruhi pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah hendaklah mengeluarkan kebijakan yang relevan untuk dapat mengatasi permasalahan ini.

 Daftar PustakaSairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia.Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.Ahmadi Habu. 2002.  Ilmu Sosial Dasar.Budihardjo Eko.  Kota dan Lingkungan.Evers, Hans Dieter. 1986. Sosiologi Perkotaan. Jakarta : LP3ESSoekanto, Soerjono. 1982. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial.Bandung : penerbit alumni unnesSantosa, Kukuh. Pengantar Ilmu LingkunganAbrams, Charles. 1964 Housing in the Modern World, London: Faber and Faber.Eko, Niswatin, Suchitaningsih, Rini, Marhaeni, Mustofa. 2007.  Studi Masyarakat Indonesia. Semarang : FIS UNNESSumawinata, Sarbini. Indonesia Kini dan EsokSamsar. 2002. Sosiologi Ekonomi. Jakarta : PT RajaGrafindo PersadaRusli Said , Pengantar Ilmu Kependudukan

Abraham, Francais. 1991. Modernisasi di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Tiarawacana(http://id.netlog.com/ArifNoer/blog/blogid=5682)Singarimbun, Masri.  Penduduk dan Perubahanhttp://www.kependudukancapil.go.id/index.php/statistik/penduduk-dki-jakarta/42-statistik/4-jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakartaSoetomo. 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka PelajarGugler Josef, Alan Gibert. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan. Yogyakarta : Tiara Wacana YogyaBryan, Coralie. 1982. Manajemen Pembangunan. Jakarta : LP3ES