Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Dinamika Ekonomi Masyarakat

  • Published on
    19-Jan-2016

  • View
    12

  • Download
    0

DESCRIPTION

Mudik dalam Perspektif Budaya dan Dinamika Ekonomi Masyarakat

Transcript

Mudik dalam Perspektif Budaya dan Dinamika Ekonomi Masyarakat(Jakarta)

Mudik merupakan merupakan fenomena sosio-kultural. Dia adalah darah daging manusia Indonesia. Berbagai alasan rasional seolah tidak mampu menjelaskan fenomena yang teranyam rapat dalam nilai kultural bangsa Indonesia itu. Pulang mudik sekali setahun tidak hanya sekedar melepas kerinduan pada kampung halaman tetapi mengandung makna yang jauh lebih dalam dari itu. Kalau hanya sekedar mengobati keriduan pada keluarga atau kampung halaman, tentu dapat dilakukan di lain waktu, di luar waktu seputar lebaran. Dan untuk itu tidak perlu bersusah payah mencucurkan keringat di perjalanan. Tetapi toh orang tidak melakukannya. Mengapa demikian ?

Memang ada berbagai alasan mengapa orang balik mudik lebaran. Namun, fenomena mudik jelas berkaitan erat dengan alasan kultural yang menyangkut tiga hal pokok, yaitu kebutuhan kultural untuk mengunjungi orang tua dan keluarga, berziarah ke makam kerabat, dan menilik warisan tinggalan keluarga di tempat asal. Jika ketiga alasan itu tidak hadir, maka dapat dipastikan dorongan untuk mudik menjelang lebaran hampir tidak ada. Namun yang paling pokok dari ketiga hal itu tampaknya adalah alasan untuk mengunjungi orang tua dan kerabat. Pada bangsa Indonesia, umumnya ada semacam kebutuhan kultural yang seolah-olah sebuah kekuatan yang mampu memaksa para perantau pulang kampung untuk mengunjungi orang tua dan kerabat mereka pada saat lebaran. Kebutuhan kultural itu begitu kuatnya dan mendorong orang untuk pulang mudik. Dorongan itu semakin kuat dengan adanya persepsi bahwa kesempatan yang paling cocok dan pantas bagi anak-anak untuk sungkem dan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kepada orang tua dan kerabat mereka adalah pada saat lebaran. Sebaliknya, di hari itu pulalah kesempatan yang dinanti-nantikan para orang tua untuk bertemu dengan anak-anaknya, memberikan maaf dan doa restu agar anak-anak itu dapat hidup dalam ketentraman dan lebih sejahtera dimasa mendatang.

Begitu kuatnya nilai budaya itu merasuk dalam darah kehidupan masyarakat Indonesia itu sehingga mampu mengalahkan berbagai halangan untuk memenuhi tuntutan kultural itu pada saat lebaran. Bahkan dalam pelbagai kasus ditemukan pula bahwa mereka yang memeluk agama selain islam pun, juga berusaha meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang tua dan sanak keluarganya di kampung pada saat lebaran itu. Karena itu, tidak salah dikatakan bahwa kebutuhan kultural untuk mudik telah melewati batas keyakinan keagamaan dan telah menjelma menjadi kebutuhan kultural bangsa.

Sebenarnya kebutuhan akan ritual tahunan ini dapat saja dilakukan pada hari-hari lain diluar idul fitri. Dan dari sudut ajaran agama (islam) pun hal itu dibenarkan. Tetapi orang selalu saja merasa bahwa upacara itu akan menjadi lebih bermaka apabila dilakukan pada hari raya, bukan pada hari-hari biasa. Pandangan ini tidak mudah untuk diubah, karena telah menjadi bagian dari budaya umumnya bangsa Indonesia. Karena itu kebutuhan mudik pada hari raya itu boleh dikatakan tidak akan ada pada mereka yang tidak punya orang tua atau kerabat di kampung asal, atau tidak mempunyai kebutuhan untuk ziarah, atau mengontrol harta warisan dikampung. Mereka yang berada dalam kategori inilah tampaknya yang kemudian mengisi ritual lebarannya di tempat mereka masing-masing, tanpa harus mudik ke kampung halaman.

Selain alasan di atas, tentu terdapat pelbagai alasan sampingan yang mendorong orang untuk balik mudik. Alasan untuk pamer atas kesuksesan hidup di rantau kepada sanak keluarga di kampung, adalah salah satu contoh dari pelbagai alasan itu. Dalam pelbagai kasus untuk mengisi kebutuhan itu, sering pula dilakukan pemudik secara berlebihan. Misalnya dengan menyewa atau meminjam kendaraan bermotor adalah symbol dari kesuksesan orang rantau. Karena itu tidak heran jika hari raya adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kepada kerabat dan orang-orang sekampung akan kesuksesan yang telah dicapai di perantauan. Tentu saja hal itu sah-sah saja dan sangat manusiawi. Cuma terkadang hal itu membawa implikasi kepada pemudik sendiri dimana para kerabat di kampung mengharapkan agar dia bersedia membawa salah seorang anggota keluarganya untuk belajar hidup di rantau. Selanjutnya sudah dapat diperkirakan bahwa jumlah perantau baru yang meninggalkan kampung halaman menjadi meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu, sedangkan bagi daerah penerima akan menimbulkan masalah baru akibat kedatangan itu dengan ditandai adanya peningkatan populasi masyarakat kota akibat tingginya arusurbanisasi.Dalam hal ini, Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Seorang sarjana lain mengartikan urbanisasi sebagai proses yang membawa bagian yang semakin besar dari penduduk suatu Negara untuk berdiam di pusat-pusat perkotaan. Penjabatan ini mengandung makna bahwa gejala pertumbuhan kota tidak perlu (selalu) berarti terjadinya urbanisasi. Kalau pertambahan penduduk di desa-desa menurut perbandingan sejalan dengan pertumbuhan penduduk kota, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi urbanisasi. Dengan demikian, secara lebih spesifik urbanisasi adalah :

- Terjadinya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota

- Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja nonagraria disektor sekunder (industry) dan sector tersier (jasa)

- Meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan mengenai segi ekonomi, social, kebudayaan, serta psikologis

Problema klasik ini terus meningkat dari tahun ke tahun tiap pasca lebaran. Fenomena ini pun seolah sudah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat daerah yang ingin mengadu nasib di kota besar, meski tanpa bekalskillyang cukup. Dengan harapan dapat memperbaiki hidup dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota, banyak masyarakat daerah ikut merantau ke kota besar bersama sanak saudara atau famili yang mudik ke daerah pada saat lebaran. Akibatnya, kota-kota besar diserbu para pendatang baru setiap tahunnya yang kerap kali justru menciptakan masalah-masalah sosial baru di perkotaan, seprti halnya Jakarta.

Jakarta adalah ibu kota Negara Indonesia yang dikenal sebagai kota metropolitan. Sebagai kota, Jakarta merupakan pusat kreativitas, budaya, dan perjuangan keras manusia. Kota, selain merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang umat manusia, juga melambangkan kemajuan social dan ekonomi. Di kota, jutaan orang bahkan milyaran orang menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, rekreasi, pekerjaan, pendidikan dan berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi. Kota juga merupakan tempat pemusatan atau cabang kekuatan politik dan ekonomi, serta menjadi motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pola-pola social ekonomi yang berkembang telah mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk pedesaan secara besar-besaran. Peningkatan penduduk ini tampak terpusat di wilayah perkotaan.

Daerah perkotaan sudah lama dipandang sebagai pusat kemajuan dan pembangunan, bertentangan dengan daerah pedesaan yang dianggap terbelakang dan belum maju. Orang kota modern dan kaum tani tradisional, yang buta berita dan melek berita, karena pemilikan media sumberdaya insan versus sumberdaya bandawi, tekhnologi rendah versus tekhnologi tinggi, ekonomi subsistensi yang tidak produtif versus produksi padat modal untuk pasar, adalah serangkaian perbedaan yang diakui ada antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Tentu saja didokomitasi ini ada benarnya. Sebagian besar penduduk, setidak-tidaknya di Indonesia, tinggal di daerah-daerah pedesaan dimana pendapatan benar-benar rendah, penderitaan manusia bertumpuk, serta fasilitas buku, sekolah, dan rumah sakit sangat kurang. Tapi sementara tekanan dan analisa serius dberikan pada masalah-masalah keterbelakangan di daerah pedesaan struktur dan proses keterbelakangan di kota sedikit sekali diketahui.

Dalam hal ini, Jakarta merupakan pusat mobilitas yang begitu besar dengan wilayah yang cukup sempit. Latar Belakang Perekonomian DKI Jakarta selama ini telah menjadi barometer bagi kemajuan dan kestabilan pembangunan nasional karena memiliki kondisi umum yang jauh lebih baik dibanding propinsi-propinsi lain di Indonesia. Jakarta memiliki unggulan potensi ekonomi berupa letaknya yang strategis dan menjadi potret mininya Indonesia. Di samping itu Jakarta juga memiliki sarana penunjang ekonomi yang memadai sehingga memungkinkan perekonomian Jakarta dapat bergerak optimal. Unggulan potensi ekonomi tersebut telah membuahkan selama lima tahun terakhir (2002-2007) telah memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 16-17 persen. Angka ini merupakan paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Sebagai ibukota negara dan wilayah konsentrasi dari berbagai kegiatan perekonomian nasional dan internasional dan sebagai pusat dari peradaban di Indonesia.

Sedikit gambaran lalu menjelaskan bahwa sebelum zaman kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda pernah mengumandangkan suatu peraturan mengenai ketertiban umum, khusus untuk kota Jakarta (Batavia). Peraturan tersebut diberi nama Bataviasche Algemene Politieverordening tahun 1942. Oleh karena peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota Jakarta yang menuju pada pembentukan kota Metropolitan, maka dikeluarkan suatu peraturan baru.

Peraturan baru tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Peraturan Daerah Khusus Ibukota Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. peraturan tersebut diundangkan di dalam lembaran Daerah Nomor 101 tahun 1972, yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1972.

Menurut penjelasan umumnya, maka peraturan tersebut merupakan hasil dari peninjauan kembali maupun hasil penyempurnaan dari Bataviasche Algemene Politieverodening yang telah disebutkan dimuka. Dasar pertimbangannya yang utama adalah, oleh karena ketertiban umum merupakan salah satu syarat utama agar Jakarta tumbuh menjadi suatu kota industry, perdagangan, pariwisata, dan kota budaya. Penyempurnaan tersebut, pada hakekatnya mencakup delapan tertib yang berlaku di ibu kota Jakarta, yakni:

1. tertib bangunan

2. tertib kaki lima

3. tertib lalu lintas dan angkutan

4. tertib perkereta apian

5. tertib tuna karya dan tuna wisma

6. tertib banjir

7. tertib perlistrikan

8. h.tertib social politik

peraturan-peraturan tersebut seakan tidak berarti karena sudah kompleksnya permasalahan yang ada di kota Jakarta. Apalagi seperti sekarang ini, Jakarta dirundung banyak persoalan dan masalah yang menyebabkan Jakarta semakin terpuruk. masalah-masalah yang bermunculan ini merupakan imbas dari populasi penduduk kota yang semakin meningkat. Populasi ini semakin meningkat tatkala tiba saatnya pasca lebaran yang menimbulkan derasnya arus urbanisasi yang tak luput dari peranan budaya mudik di Indonesia.

Secara labih luas dapat dikatakan bahwa dengan bertambahnya populasi penduduk berarti bertambah pula kepentingan untuk kelangsungan hidupnya, seperti : tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan keperluan lain yang bukan merupakan keperluan pokok tetapi untuk kesenangan atau kenikmatan. Tempat tinggal merupakan masalah serius bagi penduduk. Dalam hal ini, rumah dan fasilitas pemukiman yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya sebagai manusia. Di negara-negara sedang berkembang masalah kualitas perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar amat terasa. Ini disebabkan oleh pertambahan penduduk kota yang sangat pesat karena urbanisasi dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi pemukiman yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal, penduduk memperluas daerah pemukiman. Pemukiman kumuh merupakan salah satu hasilnya.

Lingkungan kumuh hampir ada disetiap sudut-sudut kota Jakarta. Derasnya urbanisasi inilah sebagai salah satu penyebabnya. Dalam perkembangan suatu kota, sangat erat kaitannya dengan mobilitas penduduknya. Masyarakat yang mampu, cenderung memilih tempat huniannya keluar dari pusat kota. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu akan cenderung memilih tempat tinggal di pusat kota, khususnya kelompok masyarakat urbanisasi yang ingin mencari pekerjaan di kota. Kelompok masyarakat inilah yang karena tidak tersedianya fasilitas perumahan yang terjangkau oleh kantong mereka serta kebutuhan akan akses ke tempat usaha, menjadi penyebab timbulnya lingkungan pemukiman kumuh di Jakarta.

Selain itu, dimulai dengan dibangunnya perumahan oleh sektor nonformal, baik secara perorangan maupun dibangunkan oleh orang lain. Pada proses pembangunan oleh sektor non-formal tersebut mengakibatkan munculnya lingkungan perumahan kumuh, yang padat, tidak teratur dan tidak memiliki prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar teknis dan kesehatan. Hal ini terjadi karena tidak siapnya kota menyediakan infrastruktur pemukiman dasar yang memadai seperti kualitas perumahan yang layak dan lahan bagi kawasan hunian baru.

Terbatasnya dana dalam penataan dan pengelolaan kota dalam menghadapi masalah kependudukan tersebut di atas juga telah menyebabkan fasilitas perumahan dan pemukiman menjadi terbatas dan mahal pembiayaannya. Di daerah perkotaan, warga yang paling tidak terpenuhi kebutuhan fasilitas perumahan dan pemukimannya secara memadai adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Abrams (1964) misalnya mengatakan bahwa pada waktu seseorang dihadapkan pada sebuah masalah mengenai pengeluaran yang harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, makan, berpakaian, dan pengobatan untuk kesehatan, maka yang pertama dikorbankan adalah pengeluaran untuk rumah dan tempat tinggalnya. Masalahnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah, adalah tidak dapat mengabaikan begitu saja kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal karena masalah ini penting dalam dan bagi kehidupan mereka, tetapi mereka juga tidak mampu untuk mengeluarkan biaya prioritas bagi pengembangan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan pemukimannya agar layak dihuni. Semakin kecil bagian dari penghasilan yang dapat disisihkan guna pembiayaan pemeliharaan rumah dan fasilitas pemukiman, maka semakin kumuh kondisinya.

Adapun ciri-ciri dari pemukiman kumuh antara lain :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.

2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.

3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam pengunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:

- Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik n...

Recommended

View more >