KAJIAN TENTANG MODEL KERJASAMA REGIONAL DAN PROSPEK KERJASAMA PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR
Balitbangda Provinsi Kalimantan TimurKerjasama
PKP2A III LAN SamarindaDengan
Latar Belakang 1
Governance is defined as the set of values, policies and institutions by which a society manages its economic, political and social affairs through interactions
among the government, civil society and private sector. It is the way a society makes and implements decisions — achieving mutual understanding,
agreement and action. It comprises the mechanisms and processes for citizens and groups to articulate their interests, mediate their differences and exercise their
legal rights and obligations. (UNDP)
Normatif Teoretis
Kebutuhan thd model kerjasama(joint management)
Latar Belakang 2
Konflik DKI dengan Kota Bekasi menyangkut TPA Bantargebang. Konflik Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor menyangkut TPA Galuga, Terminal
Bubulak, dan kebijakan perluasan wilayah. Konflik Pemprov Jawa Barat dengan Cianjur, Garut, Camis, dan Tasikmalaya tentang
Penebangan Kayu. Konflik Pemprov Jawa Tengah dengan Kota Semarang dalam pengelolaan Sistem
Polder Kota Lama. Konflik Depdagri & Dephub dengan FDB dalam pengelolaan Pelabuhan. Konflik Depdagri & Pertamina dengan Indramayu & Cilacap mengenai Perda PPM. Konflik Pemkab Bogor dengan LSM & Masyarakat dalam pengolahan sampah.
Empiris Pragmatis
Kebutuhan thd model kerjasama(joint management)
Barlingmascakeb Fokus: Regional Marketing 3 Bidang Subosuka Wonosraten Fokus: 11 Bidang Jabodetabek (JWMC) Fokus: Waste Management Pawonsari Fokus: hub, kesbang, laut, naker,
dik,
kesehatan, PU, & sbr mata air BOSANGGARONG ? LH, Kebersihan, ke-PU-an ?
Establishment of Regional Management ForumEstablishment of Regional Management Forum
revolution of new public management
a shift of regime dominated by bureau-professionalism to one dominated by managerialism
Maksud / Tujuan
Sebagai upaya pengidentifikasian dan pengkajian terhadap berbagai kondisi, permasalahan, dan kemungkinan alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mendorong semakin erat dan kuatnya kerjasama antara beberapa pemerintah daerah di wilayah regional tertentu.
Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah masalah pelayanan kebersihan / persampahan, pengelolaan lingkungan, serta penyediaan fasilitas umum / infrastruktur dasar, terutama yang melibatkan 3 (tiga) daerah otonom, yakni Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, dan Kab. Kutai Kartanegara (BOSANGGARONG).
Province
Province
Province
Province
Core City
Rural hinterlands
PEMERINTAH DARAH (2)PEMERINTAH DARAH (1)
PEMERINTAH DAERAH (3)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS)
DEWAN KOMISARIS
DEWAN DIREKSI
BADAN USAHA MILIK 2 ATAU BEBERAPA
DAERAH
(Kerjasama Usaha Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen)
PEMERINTAH DAERAH “X”
PEMERINTAH DAERAH “Y”
BADAN USAHA
BADAN USAHA
Kerjasama dalam salah satu aktivitas usaha yang dianggap oleh kedua belah pihak paling
menguntungkan
(Kerjasama Usaha Tanpa Membentuk Lembaga Baru)
DAERAH I DAERAH II DAERAH III
DAWAN PENASEHAT
BADAN KERJASAMA
DINAS TERKAIT
DINAS TERKAIT
(Kerjasama Pelayanan Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen)
PEMERINTAH DAERAH “X”
PEMERINTAH DAERAH “Y”
DINAS / LEMTEKDA
DINAS / LEMTEKDA
Kerjasama dalam aktivitas pelayanan tertentu yang dianggap oleh kedua
belah pihakmenyangkut kepentingan masyarakat kedua daerah
(Kerjasama Pelayanan Tanpa Membentuk Lembaga Baru)
(Kerjasama Bantuan Teknis)
Pemberian bantuan teknis Pemagangan
Perwakilan Antar Daerah Pertukaran Pegawai
Anggota: Pacitan (Jatim), Wonogiri (Jateng), Gunung Kidul (DIY) KSO Perhubungan: melakukan analisis kecelakaan bersama, penggunaan
fasilitas pengawasan/pengawalan/bantuan petugas daerah secara timbal balik, bersama-sama menentukan jumlah kebutuhan angkutan, penetapan tarif retribusi secara seragam.
KSO Kesbang Linmas: pos penjagaan di perbatasan pada masa kampanye. KSO Kelautan / Perikanan / Peternakan: pemanfaatan bersama prasarana
pendaratan kapal, pemberdayaan kelompok nelayan, pengawasan tata niaga hasil kelautan dan perikanan, dll.
KSO Naker: kerjasama penyuluhan dan penempatan tenaga kerja. KSO Pendidikan: pendataan siswa & penempatan sekolah di wilayah
perbatasan. KSO Kesehatan: keterpaduan dalam penanganan kesehatan dan
pembangunan/penempatan Puskesmas. KSO PU & Air Bersih: pendataan jenis jalan, pemanfaatan sumber air, dll.
No Item PertanyaanDistribusi Jawaban %
SS S RR TS STS
1 Kerjasama dengan daerah lain dalam pelayanan publik adalah penting.
42,9 50 7,1 – –
2 Political will pimpinan daerah (Bupati/Walikota) untuk menggalang kerjasama dengan daerah lain sudah cukup tinggi.
7,1 78,6 14,3 – –
3 Penyediaan sarana pelayanan publik di daerah sudah cukup berkualitas dan memuaskan masyarakat.
7,1 35,7 35,7 – –
4 Pembagian urusan / kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang-bidang pelayanan publik sudah cukup jelas.
7,1 35,7 35,7 – –
5 Kemampuan Pemda utk menyediakan/ memberikan pelayanan masih cukup tinggi, baik dari segi pendanaan maupun SDM pelaksananya
– 42,9 35,7 7,1 14,3
No Item PertanyaanDistribusi Jawaban %
SS S RR TS STS
6 Peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik sebaiknya difokuskan pada fungsi regulasi, perencanaan, pengawasan, dan penetapan standar.
14,3 57,1 14,3 14,3 –
7 Lembaga pemerintah yang menangani urusan pembangunan dan pelayanan di daerah saat ini sudah efektif dan efisien.
7,1 28,6 35,7 28,6 –
8 Alokasi dana untuk pembangunan dan pemberian pelayanan publik di daerah sudah cukup memadai.
– 14,3 42,9 28,6 14,3
9 Kualitas dan kuantitas SDM daerah di bidang pembangunan dan pelayanan publik di daerah sudah cukup memadai.
– 21,4 42,9 35,7 –
10 Potensi swasta lokal dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik cukup besar dan perlu diberdayakan.
14,3 42,9 21,4 21,4 –
Mayoritas responden menyatakan bahwa kerjasama dengan daerah lain adalah penting atau sangat penting ada kesadaran di kalangan aparat Pemda untuk menempuh model-model kemitraan / kerjasama.
Political will pimpinan daerah cukup kuat untuk membangun kerjasama.
Pondasi yang kokoh untuk merintis & merealisasikan kerjasama antar daerah
Perlu langkah konkrit untuk merumuskan konsep kerjasama & pengaturan teknis implementasi kerjasama tersebut
Kondisi dan tingkat kinerja pelayanan publik dipersepsikan oleh responden sebagai cukup baik dan memuaskan, namun tetap memerlukan perbaikan.
Pemda belum memiliki kapasitas SDM dan kapasitas anggaran yang memadai untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara optimal.
Instansi yang ada saat ini belum cukup efektif & efisien.
Makin memperkuat kebutuhan daerah terhadap pola kerjasama dalam penyelenggaraan jenis layanan tertentu.
Pemerintah sebaiknya lebih diarahkan pada fungsi-fungsi regulasi, perencanaan, pengawasan, dan penetapan
pedoman / standar dalam bidang-bidang pelayanan tertentu
Batas-batas kewenangan antar jenjang pemerintahan dalam bidang-bidang / sektor pembangunan sudah cukup jelas, namun perlu upaya sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh jajaran aparatur di daerah.
Keberadaan, peran, dan potensi swasta dalam mengemban fungsi-fungsi sektor publik dinilai cukup kuat / baik.
Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terjalinnya kerjasama antar daerah.
Prospek Positif
Bidang pelayanan kebersihan / persampahan, meliputi:o Pengangkutan dan pembuangan sampah.o Daur ulang sampah.
Bidang pembangunan & penyediaan fasilitas umum/prasarana dasar:o Penyediaan air bersih.o Pembangunan perumahan / permukiman.o Penanganan banjir dan aliran sungai.
Bidang pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:o Pengelolaan limbah terpadu yang ramah lingkungan.o Pengawasan pengendalian pencemaran.o Kajian-kajian teknis pengendalian pencemaran.o Penanganan banjir.o Pelestarian kawasan lindung atau Tahura.
Hakikat kerjasama pembangunan antar daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Daerah-daerah yang telah memiliki kerjasama dengan daerah lainnya terbukti lebih mampu memperbaiki kinerja pelayanan.
Kerjasama antar daerah juga dapat menjadi metode yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sektor publik, sekaligus memberdayakan potensi sektor privat / masyarakat.
Kondisi obyektif di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa model-model kerjasama antar daerah sudah dapat djalankan / dilaksanakan dengan optimal.
Saat ini banyak daerah belum terbiasa menerapkan pola kerjasama lintas daerah dalam penyelenggaraan urusan pembangunan / pelayanan tertentu, namun telah ada upaya untuk merintis kerjasama ini.
Prospek kerjasama antar daerah di wilayah Kaltim terbuka lebar di berbagai sektor.
Perlu adanya intensifikasi komunikasi antar pemerintah daerah, misalnya melalui Rakor Regional atau pembentukan Forum Parlemen Regional.
Perlu kejelasan kewenangan kabupaten/kota & kewenangan provinsi guna menghindarkan terjadinya overlap atau saling lempar tanggung jawab penyelenggaraan urusan bidang tertentu.
Kerjasama antar daerah hendaknya dikonsultasikan dan/atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari badan perwakilan daerah sebagai moral force untuk mengontrol dan menjamin terlaksananya kerjasama tsb.
Instansi teknis perlu segera mengidentifikasi kebutuhan kerjasama pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Efektivitas kelembagaan / instansi pemerintahan daerah masih perlu terus ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal.
Perlu diperkenalkan konsep upstream – downstream solidarity. Gubernur perlu mengambil inisiatif dengan mengeluarkan SE atau Juknis
penyelenggaraan kerjasama pembangunan antar daerah. Selanjutnya, Biro Pemerintahan & Hukum menindaklanjuti dg melakukan fasilitasi & Bimtek.
Sekian dan Terima kasih