makalah tentang peranan konstitusi bagi negara
A. KATA PENGANTAR.
Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat kahadirat-Nyalah
sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas makalah Peranan Konstitusi bagi Negara dengan
baik dan tepat waktu.
Dalam penyusun berharap kepada pembaca yang budiman untuk memberikan kritikan dan
saran demi kesempurnaan makalah Peranan Konstitusi bagi Negara. Akhirnya semoga makalah
ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lain yang membacanya.
Yogyakarta, 15 Juni 2011
Penulis
B. LATAR BELAKANG MASALAH.
Membahas mengenai peranan konstitusi bagi negara. Mengetahui tentang pengertian
konstirusi
C. RUMUSAN MASALAH.
1. Apa pengertian negara dari sisi umumnya?
2. Apa pengertian konstitusi itu?
3. Apa hubungan konstitusi dengan negara?
4. Bagaiman penyelesaian kasus ambalat antara indonesia dan malaysia?
D. PEMBAHASAN PERTANYAAN.
1. Secara umum Negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok
masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu yang
mempunyai pemerintah yang berdaulat
2. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa
kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-
peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang
tidak tertulis berupa konvensi.
3. - Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan
dasar negara.
- Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam
pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi)
- Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar
negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan
dasar negara
4. Diplomasi Indonesia adalah hanya untuk menunjukkan kepada dunia internasional,
khususnya AS, bahwa Indonesia tidak mau perang
BAB I
A. PENGERTIAN NEGARA.
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer,
ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah
tersebut.
Pengertian Negara Menurut Para Ahli
Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di
wilayah tertentu.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan
individual dan kemerdekaan universal.
Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau
bangsanya sendiri.
Roger H. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama
atas nama masyarakat.
H.J Laski
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan secarah sah, lebih agung daripada individu atau kelompok yang
merupakan bagian dari masyarakat itu.
Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu
pemerintahan yang sama.
Prof. Mr. Soenarko
Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana
kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
Prof. Miriam Budiarjo
Negara adalah organisasi yang dalam satu wilayah dapat melaksanakan kekuasaannya secara
sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan
dari kehidupan bersama itu.
Aristoteles
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya
dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
Pengertian Negara Secara Umum
Secara umum Negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok
masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu yang
mempunyai pemerintah yang berdaulat.
PENGERTIAN KONSTITUSI.
Konstitusi berasal dari kata constitution (Bhs. Inggris) – constitutie (Bhs. Belanda) –
constituer (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa
Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut
makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi
menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan
peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut
ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis
berupa konvensi.
Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu:
1. Dalam pengertian luas (dikemukakan oleh Bolingbroke), konstitusi berarti
keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya
hukum pada umumnya, hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis
atau tidak tertulis atau dapat pula campuran dari dua unsur tersebut.
2. Dalam arti sempit (dikemukakan oleh Lord Bryce), konstitusi berarti piagam
dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan
dasar negara. Contohnya adalah UUD 1945.
Sesungguhnya pengertian konstitusi berbeda dengan Undang Undang Dasar, hal tersebut
dapat dikaji dari pendapat L.J. Apeldorn dan Herman Heller. Menurut Apeldorn, konstitusi
tidaklah sama dengan UUD. Undang-Undang Dasar hanyalah sebatas hukum yang tertulis,
sedangkan konstitusi di samping memuat hukum dasar yang tertulis juga mencakup hukum
dasar yang tidak tertulis. Adapun menurut Herman Heller, konstitusi mencakup tiga
pengertian, yaitu:
1. Die politische verfassung als gesselchaffliche wirklichkeit, yaitu konstitusi
yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu
kewajiban.
2. Die verselbstandigte rechtverfassung, yaitu mencari unsur-unsur hukum dari
konstitusi yang hidup dalam masyarakat tersebut untuk dihadirkan sebagai suatu
kaidah hukum.
3. Die geschriebene verfassung, yaitu menuliskan konstitusi dalam suatu naskah
sebagai peraturan perundangan yang tertinggi derajatnya dan berlaku dalam suatu
negara.
Konstitusi sebagai hukum dasar berisi aturan-aturan dasar atau pokok-pokok
penyelenggaraan negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum. Aturan pokoknya perlu
dijabarkan lebih lanjut dalam norma hukum di bawahnya, seperti:
Ketetapan MPR,
Undang-Undang,
Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),
Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah.
B. HUBUNGAN NEGARA DAN KONSTITUSI.
Dasar Negara Pengertian
Asal kata dari :
dasar : fondamen/pondasi
berdasarkan : memakai sebagai dasar,bersumber pada …..
Jadi Dasar negara berarti : pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan
kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara
• Apa dasar negara kita? Pancasila
Proses pembuatan Pancasila sebagai dasar negara
*.BPUPKI (sidang I 29 Mei – 1 Juni 1945)
Tuj : merumuskan dasar negara
Tanggapan /usulan:
29 Mei Muh. Yamin usul 5 ranc dasar negara
31 Mei Soepomo usul 5 rancangan dasar negara
1 Juni Soekarno usul:
5 rancangan dasar Negara, usulannya bernama Pancasila
3 rancangan dasar Negara,usulannya bernama Trisila
1 rancangan dasar Negara,usulan bernama Ekasila
Dibentuk Panitia Kecil (Panitia 9) bertugas merumuskan rancangan dasar negara menjadi
dasar negara. Hasil dari panitia kecil , adalah Piagam jakarta(22 Juni 1945)diberi nama
Pancasila.
Disyahkan menjadi dasar negara oleh PPKI : Tgl 18 Agustus 1945 (Terdapat pd alinea IV
Pemb UUD 45)
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara
Sebagai ideologi negara
patokan berperilaku, jiwa dan kepribadian bangsa
Sumber dari segala sumber hukum
Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
Sebagai pandangan hidup bangsa
pegangan dalam berpikir dan memutuskan sesuatu
Konstitusi Negara
Asal kata Konstitusi
Bhs Latin (Constituere) menetapkan dan menentukan
Bhs Bld (grondwet) undang-undang
• Konstitusi Diartikan sebagai:
Peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
Konstitusi,dalam perkembangan dipahami identik dengan UUD.
Kapan UUD 45 Dibuat?
Pada sidang II BPUPKI (10 – 16 Juli 1945).
Disyahkan oleh PPKI resmi 18 Agustus 1945
Tujuan dibuat konstitusi
Untuk mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga pemerintahan
Untuk membatasi dan mengontrol tindakanpemerintahan agar tidak berlaku
sewenang-wenang.
Konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kenegaraan
Konstitusi Negara
Nilai konstitusi
Dimaksud nilai adalah : sesuatu yang dianggap baik untk dilaksanakan.
Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang dibuat oleh Negara
maka ada 3nilai yang bisa dikemukakan di sini yaitu
1. Normatif
Bila pelaksanaan konstitusi ini memperoleh dukungan rakyat dan
Dilaksanakan secara sempurna
2. Nominal
Bila pelaksanaan konstitusi ini dalam batas tertentu berlaku walau Tidak
sempurna
3. Semantik
Bila konstitusi ini berlaku hanya formalitas Dipergunakan untuk kepentingan Penguasa
Hubungan Dasar negara Dengan Konstitusi
- Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan
dasar negara.
- Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam
pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi)
- Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar
negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan
dasar negara
UUD 45
•Sistematika UUD 45 terdiri dari
a. Pembukaan
b. Batang Tubuh
c. Penjelasan
• Sifatnya singkat (kalimat tiap pasalnya tidak panjang)dan luwes (mengikuti jaman)
• Batang Tubuh Bisa dirubah asal syarat terpenuhi :
diusulkan ≥ 2/3 anggota MPR
putusan disetujui ≥2/3 anggota yang hadir
• Kenyataan Batang Tubuh UUD 45, skr sudah diamandeman 4x
Amandemen I (14-21 Okt 1999)
Amandemen II ( 7-8 Agust 2000)
Amandemen III (1-9 Nov 2001)
Amandemen IV (1-11 Agust 2002)
Kedudukan dan Hub Pembukaan UUD 45 Dgn Batang Tubuh UUD 45
• Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan Lebih tinggi dibanding BT, alasannya
Dalam Pembukaan terdapat :
1. dasar negara (Pancasila)
2. Fungsi dan tujuan bangsa Indonesia
3. Bentuk negara Indonesia (republik)
• Pembukaan tidak bisa diubah, mengubah sama saja membubarkan negara, sedangkan BT
bisa diubah(diamandeman)
• Dalam sistem tata hukum RI, Pembukaan UUD 45 memenuhi kedudukan sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental, alasan:
1. dibuat oleh pendiri negara (PPKI)
2. pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri
3. memuat asas rohani (Pancasila), asas politik negara (republik berkedaulatan
rakyat), dan tujuan negara (jadi negara adil makmur)
4. memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu UUD.
C. PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA.
Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan
filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul
suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk
mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi
tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar
konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm)
dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.
Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai
validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang
mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori
Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut
teori tersebut adalah:
1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);
2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).
Staatsfundamental normal adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi
atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu
Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi.
Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.
Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan
teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi
menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky.
Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3) Formell gesetz: Undang-Undang.
4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah
hingga Keputusan Bupati atau Walikota.
Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh
Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai
ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan
ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum,
penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.
Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila
berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi,
karena berada di atas konstitusi.
Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan
staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi?
Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag
sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan
bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau
pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.
Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun
Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta
yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan
Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan
prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di
dalamnya Pancasila.
F. PENYELESAIAN KASUS AMBALAT ANTARA PEMERINTAH
INDONESIA DAN MALAYSIA.
Ada beberapa faktor yang menjadi sumber masalah berkaitan dengan persoalan
Ambalat akhir-akhir ini:
Faktor psikologis. Keberhasilan Malaysia dalam membangun negaranya, termasuk
ekonominya, menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan sampai dapat dikategorikan
sikap arrogant. Akibatnya adalah menyepelekan pihak lain yang dianggapnya kurang berhasil
dan sedang menghadapi banyak persoalan, seperti Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika
Malaysia tidak pernah membicarakan masalah ini secara serieus kepada Indonesia, padahal
dua-duanya anggota ASEAN. Juga pembuatan peta tentang wilayah perbatasan secara
unilateral adalah bukti arrogansi itu.
Faktor ekonomi. Perusahaan minyak Shell berkepentingan mendapatkan konsesi di Ambalat
yang dapat mempengaruhi perusahaan Petronas bertindak sepihak. Ini juga kepentingan
Malaysia untuk peningkatan ekonominya.
Faktor militer. Malaysia mengira bahwa kekuatan militernya, khususnya kekuatan angkatan
laut dan angkatan udara, memadai untuk mendukung memaksakan fait accompli seperti yang
telah dilakukan dulu dengan Sipadan dan Ligitan. Perkiraan ini timbul karena pengaruh
faktor psikologi (arrogansi) dalam menilai kemampuan militer Indonesia.
Faktor politik. Malaysia melihat bahwa Indonesia sedang sibuk menghadapi berbagai
masalah politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri, sehingga dinilai tidak cukup
kemampuan menghadapi masalah ini secara sungguh-sungguh. Itu dapat dilihat pada sikap
dan ucapan Menlu Malaysia bahwa buat Malaysia tidak ada masalah negosiasi dan ia datang
ke Jakarta hanya untuk menyampaikan pendapat Malaysia.
Sikap kita
Dalam media dapat kita baca bagaimana reaksi masyarakat Indonesia pada umumnya. Secara
umum orang menilai Malaysia arogan, hal ini diperkuat dengan tindakannya yang keras
terhadap TKI illegal.
Banyak orang menjadi emosional dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk
memperoleh manfaat dengan membakar emosi itu menjadi perbuatan yang tidak bermanfaat
bagi Indonesia, bahkan dapat merugikan.
Berkembang semangat untuk menjadi relawan dalam menghadapi masalah ini. Hal ini tidak
merugikan asalkan dapat diarahkan ke perbuatan yang berguna bagi penyelesaian masalah.
Kalangan cendekiawan terbagi dalam mereka yang seperti biasa menyalahkan Indonesia dan
mereka yang mau melawan Malaysia. Yang menyalahkan, sekalipun amat terbatas
jumlahnya, menghendaki penyelesaian secara diplomasi dan kalau perlu ke ICJ. Yang mau
melawan mendorong agar Indonesia berperang dengan Malaysia, tetapi kemudian secara sinis
mempertanyakan apakah TNI dapat memenangkan perang mengingat berbagai
keterbatasannya.
Jadi di mata kebanyakan orang, termasuk cendekiawan, penyelesaian hanya diplomasi
(damai) atau perang. Pandangan demikian sudah ketinggalan zaman. Sejak akhir Perang
Dunia II umat manusia dan dunia diliputi oleh keadaan bukan perang tapi juga bukan damai
(no war no peace) sampai Perang Dingin selesai.
Buat Indonesia diplomasi memang harus terus diadakan, tetapi bukan diplomasi yang
mencari Win-Win Solution. Sebab dengan penyelesaian seperti itu kita akan harus
mengorbankan sebagian kedaulatan kita. Diplomasi kita hanya untuk menyatakan pendapat
dan kepentingan kita yang tidak dapat dikurangi lagi, sehingga kedaulatan tidak akan pernah
dikurangi.
Jadi menuju ICJ adalah sikap salah, baik dilihat dari sudut taktik maupun strategi. Karena
yang berkepentingan di pihak Malaysia tidak hanya dia, tetapi juga Shell yang Inggris-
Belanda, maka ICJ yang berada di Den Haag, Belanda, amat mungkin mereka pengaruhi.
Selain itu Malaysia ada dalam Five Powers Defense Arrangement (FPDA) dengan Inggris,
Australia, Selandia Baru dan Singapura, sehingga jelas kepentingan Inggris di pihak
Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Wakil PM Malaysia, Najib Razak, ke Inggris
antara lain untuk membeli kapal perang dan senjata lainnya.
Jadi diplomasi Indonesia adalah hanya untuk menunjukkan kepada dunia internasional,
khususnya AS, bahwa Indonesia tidak mau perang. Akan tetapi sikap itu harus diperkuat oleh
tindakan TNI dengan menunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan nyata untuk
membela kedaulatan negara kita. Untuk itu TNI diperkuat kemampuannya, khususnya TNI-
AL dan TNI-AU.
Indonesia harus mengirimkan delegasi ke China dan Russia untuk menegosiasi pembelian
kapal perang, pesawat tempur dan sistem senjata lainnya, khususnya peluru kendali dan
roket. Karena keuangan kita terbatas, harus kita temukan cara non-konvensional untuk
membayar. Seperti menawarkan konsesi minyak di Ambalat kepada Russia dan China.
Malaysia harus dicegah menciptakan fait accompli, justru Indonesia harus menunjukkan
secara fisik kehadirannya di semua daerah yang masuk wilayah nasional.
Hal-hal yang perlu segera dilakukan
Menduduki semua pulau yang masuk wilayah yang hendak direbut Malaysia dengan
pasukan TNI diperkuat Relawan.
Membuat TNI-AL dan TNI-AU mampu untuk menguasai wilayah Indonesia di sekitar
Ambalat. Apabila kemampuan cukup tinggi harus ada kesediaan melakukan tembakan
peringatan kepada kapal atau pesawat Malaysia yang melanggar kedauilatan wilayah.
Mengaktifkan rakyat, seperti nelayan, untuk melakukan kegiatan secara nyata di wilayah
itu dengan dilindungi TNI.
Memasang tanda kedaulatan, seperti rambu-rambu, di semua pulau di wilayah itu.
Membuat peta perbatasan, kalau belum ada, sesuai dengan pendapat kita.
Menggerakkan opini di ASEAN untuk berpihak kita, khususnya Filipina yang juga
mempunyai masalah perbatasan dengan Malaysia dan Vietnam.
Mengusahakan gerakan di Malaysia yang mendukung kita. Seperti kemungkinan
mengajak Anwar Ibrahim menuduh peran Shell dan Petronas yang dikendalikan anak mantan
PM Mahathir Mohamad.
Mencegah FPDA mendukung Malaysia, khususnya Singapura, Australia dan Selandia
Baru.
Mengirim delegasi ke China dan Russia untuk pembelian sistem senjata.
Mempengaruhi opini publik di Indonesia agar emosi tidak mengarah ke tindakan
merugikan dan melawan sinisme cendekiawan dengan tindakan nyata.
E. KESIMPULAN.
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer,
ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah
tersebut.
Konstitusi berasal dari kata constitution (Bhs. Inggris) – constitutie (Bhs. Belanda) –
constituer (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa
Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut
makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi
menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan
peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut
ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis
berupa konvensi.
Jadi Dasar negara berarti : pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan
kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara
Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa.
Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang
digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung
menjadi idiologi tertutup.
Buat Indonesia diplomasi memang harus terus diadakan, tetapi bukan diplomasi yang
mencari Win-Win Solution. Sebab dengan penyelesaian seperti itu kita akan harus
mengorbankan sebagian kedaulatan kita. Diplomasi kita hanya untuk menyatakan pendapat
dan kepentingan kita yang tidak dapat dikurangi lagi, sehingga kedaulatan tidak akan pernah
dikurangi.
F. KESIMPULAN.
Jadi peranan konstitusi bagi negara yakni konstitusi bagi negara sebagai sumber pelaksanaan
kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara.
G. DAFTAR PUSTAKA.
http://id.shvoong.com/law-and-politics/1922262-pengertian-negara/
#ixzz1QQhm9R1h, 17 Agustus, 2009.
Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/constitutional-law/2139319-
pancasila-dan-konstitusi-negara-indonesia/#ixzz1QQlFYT00, Diterbitkan
di: 25 Maret, 2011
BAB IPENDAHULUAN1.A. Latar Belakang
Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya di diami oleh banyak orang yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Suatu tempat dapat disebut dengan Negara jika mempunyai 3 unsur terpenting yang harus ada didalamnya yaitu :
1.Wilayah2.Pemerintah3.Rakyat
Ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu Negara. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka tempat tersebut tidak dapat dinamakan Negara. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam suatu Negara. Unsur yang lainnya yang juga harus dimiliki oleh suatu Negara adalah pengakuan dari Negara lain. Pengakuan dari Negara lain harus dimiliki oleh suatu Negara supaya keberadaan Negara tersebut diakui oleh Negara-negara lain.
Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara tersebut berhak membentuk undang-undang atau konstitusi.Konstitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan adat istiadat yang ada karena kesepakatan
dari suatu masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat.Adat istiadat mempunyai suatu hukum yang dinamakan hukum adat. Pada jaman dahulu walaupun belum ada undang-undangseperti halnya sekarang, tetapi kehidupan masyarakat sudah diatur dengan adat istiadat dan yang melanggar adat istiadat akan dikenakan suatu hukum yang telah masyarakat setempat sepakati yaitu hukum adat.
Seperti halnya adat istiadat, konstitusi juga mengatur kehidupan suatu Negara supaya tertatanya kehidupan dalam Negara.Jika dalam adat istiadat, pelanggar adat istiadat dikenai hukum adat maka dalam konstitusi, pelanggar konstitusi dikenai hukuman yang telah diatur dalam undang-undang.Maka untuk mengatur kehidupan Negara dan unsur-unsur didalamnya, konstitusi sangat dibutuhkan keberadaannya. Suatu Negara tanpa konstitusi atau undang-undang seperti halnya mobil yang tanpa stir yang tidak dapat diatur geraknya yang jika dibiarkan akan menabrak, seperti halnya suatu Negara yang tanpa kostitusi maka semua hal dalam Negara tidak dapat diatur pergerakannya yang jika dibiarkan mengakibatkan Negara akan kacau, bobrok, runtuh dan berdampak buruk dengan hilang keberadannya.
1.B. Perumusan Masalah1.Bagaimana hubungan antara Negara dengan
konstitusi di Indonesia?2.Apakah pengaruh konstitusi terhadap suatu
Negara khususnya Negara Indonesia?1.C. Tujuan
1.Penulis ingin menjelaskan hubungan antara Negara dengan konstitusi di Indonesia.
2.Penulis ingin menjelaskan pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia.
1.D. ManfaatPenulis menyusun makalah ini karena mempunyai beberapa manfaat, yaitu :
1.Kita dapat mengetahui hubungan antara Negara dengan konstitusi di Indonesia.
2.Kita dapat mengetahui pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia.
BAB IIPEMBAHASAN1.A. Tinjauan Negara2.1. Pengertian Negara
Pengertian Negara menurut para ahli :
1.George GelinekNegara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu.
1.KranenburgNegara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri.
1.Roger F. soultauNegara adalah alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.1.Carl Schmitt
Negara adalah sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertetntu.
1.Negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan menurut J.H.A. Logemann
Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaaannya itu.Negara dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menyelenggarakan tata pergaulan hidup warga masyarakat.
1.Negara ditinjau dari segi organisasi politik menurut R.M. maclver
Negara adalah suatu bentuk organisasi yang melaksanakan kehendak anggotanya yang dituangkan dalam perundang-undangan.
1.Negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan menurut G.W. Friedrich Hegel
Negara adalah suatu organisasi yang mewadahi penjelmaan seluruh individu dengan kekuasaan tertinggi
Pengertian Negara secara umum adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1.2. Unsur dan Sifat Negarav Unsur-unsur terbentuknya Negara ada 2, yaitu:
a) Unsur Konstitutif Negara
Unsur Konstitutif Negara adalah unsur yang menentukan ada tidaknya suatu Negara, seperti:
RakyatRakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara, meliputi:
1) Penduduk
Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau berdomisili tetap di dalam wilayah Negara (menetap).
2) Bukan Penduduk
Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di dalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di Negara itu.Misalnya : Wisata Asing yang sedang melakukan perjalanan wisata
3) Warga Negara
Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara (menurut undang-undang diakui sebagai warga negara).
4) Bukan Warga Negara
Bukan Warga Negara adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai negaranya
WilayahWilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi dimana penduduk suatu Negara bertempat
tinggal secara tetap. Wilayah suatu Negara meliputi: wilayah daratan, lautan, dan udara.
1) Daratan
Batas wilayah darat suatu Negara biasanya ditentukan dengan perjanjian antara suatu Negara dengan Negara lain dalam bentuk traktat. Perbatasan antara Negara dapat berupa:
- Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
- Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri
- Batas menurut geofisika, misalnya: lintang utara/selatan, bujur timur/barat.
2) Lautan
Menurut Konferensi Hukum Laut internasional III pada 10 Desember 1982 yang diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, menghasilkan batas wilayah Negara sebagai berikut:
1.Laut TeritorialSetiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial selebar 12 mil laut, yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai kearah laut bebas.
1.Zona Bersebelahan
Zona bersebelahan merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.
1.Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas lautan suatu negara pantai lebarnya 200 mil laut dari garis dasar..Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.
1.Landas BenuaLandas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas.
1.Landas KontinenLandas kontinen merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, landas kontinen dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.
3) UdaraWilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan Negara itu. Pembatasan wilayah suatu negara sangat penting sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuk, seperti hal-hal berikut :
1.Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya.
2.Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak memiliki izin dari negara itu.
3.Pemerintah Yang Berdaulat.Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan sebagai berikut :
ü Kedaulatan ke dalam, artinya wibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya.
ü Kedaulatan keluar adalah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain, sehingga bebas untuk menentukan hubungan diplomatik dengan negara lain.
PemerintahSuatu Negara memiliki pemerintah, yaitu suatu organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan memerintah seluruh warga Negara di dalam wilayahnya.
KedaulatanSuatu Negara meilikii kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia untuk mengatur kehidupan warganya.b) Unsur Deklaratif Negara
Pengakuan dari Negara-negara lain merupakan unsure deklaratif Negara.Unsur ini bersifat menerangkan saja tentang adanaya Negara.
Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki
tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengan keluarga bangsa-bangsa.
Ada dua pengakuan:
Pengakuan de facto.Adalah atas fakta adanya negara.Pengakuan itu berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstituf negara, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat.
Pengakuan de jureAdalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional.
v Sifat-sifat Negara
Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap Negara memepunyai sifat seperti :
1.Sifat memaksa artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan, agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi dicegah. Misalnya : setiap warga Negara harus membayar pajak dan orang yang menghindarinya akan dikenakan denda.
2.Sifat monopoli artinya Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita Negara. Misalnya : aliran kepercayaan atau aliran
politik dilarang bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3.Mencakup semua artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misal : keharusan membayar pajak.
1.3. Teori dan Bentuk Negarav Teori-teori Negara
ü Tiga teori pengertian negara yang dikemukakan Mr. Soepomo (dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945):
a. Teori Individualisme
Diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (1712-1778), Herbert Spencer (1820-1903), Harold J. Laski (1839-1950).
Teori ini menganggap negara sebagai masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara setiap pribadi (individu) yang menjadi anggota masyarakat itu.Karena merupakan perjanjian antarpribadi, maka yang diutamakan dalam setiap kegiatan negara adalah kepentingan dan kebebasan pribadi sehingga kepentingan seluruh warga negara kurang diperhatikan.
b. Teori Kelas (Golongan)
Diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1820-1895), V.I. Lenin (1870-1924).
Teori ini menganggap negara sebagai alat dari suatu golongan atau kelas ekonomi kuat yang menindas golongan ekonomi lemah.Maka Karl Marx menganjurkan revolusi kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan balas menindas mereka.Baginya tiada tempat dalam negara untuk kepentingan pribadi.Teori ini mendasari komunisme yang dianut dalam bentuk diktatur proletariat.
c. Teori Integralistik
Diajarkan oleh Benedictus de Spinoza (1632-1677), Adam Muller (1799-1829), Friedrich Hegel (1770-1831).
Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang integral: semua anggota masyarakat merupakan bagian dari persatuan organis. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.ü Teori Ideologi Negara
1.FasismeMenurut teori fasisme, tujuan negara adalah imperium dunia.
2.IndividualismeMenurut teori individualisme bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan warga negaranya.
3.SosialismeMenurut teori sosialisme negara mempunyai hak
campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
4.IntegralistikMenurut teori Integralistik, tujuan negara merupakan gabungan dari teori individualisme dan sosialisme.
v Bentuk-bentuk Negara
Bentuk Negara ada 2, yaitu:
1.Bentuk Negara Kesatuanadalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah.
Ciri-ciri :
ü Mempunyai 1 UUD
ü Mempunyai 1 presiden
ü Hanya pusat yang berhak membuat UU
Untuk memerintah daerah, dibagi 2 sistem, yaitu:
ü Sentralisasi, bila semua urusan diatur dan diurus pusat
ü Desentralisasi, pemda diberi kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi)
1.SERIKAT (Federasi)
disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Kedaulatan tetap dipegang oleh pusat.
Ciri-ciri :
ü Tiap negara bag punya 1 UUD, 1 lembaga legisltif
ü Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar dipegang pusat.
ü Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara bagian.
1.4. Fungsi dan Tujuan Negarav Fungsi Negara ada 4, yaitu:
1.Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
1.Fungsi KeadilanNegara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum.
1.Fungsi Pengaturan dan KetertibanNegara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya
agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
1.Fungsi Kesejahteraan dan KemakmuranNegara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran.
v Tujuan Negara menurut ahli ada 4, yaitu:
1.Shang Yangtujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya.
1.Nicolo Machiavellitujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar mencapai kehormatan, kebesaran, dan kesejahteraan bangsa.
1.Dante Allighieritujuan negara adalah untuk mrnciptakan perdamaian dunia.
4. Immanuel Kant
tujuan negara adalah untuk membentukdan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara.
1.B. Sistem Konstitusi Negara Indonesia2.1. Pengertian Konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, yaitu
membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu Negara.Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar.
Dalam arti sempit Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (Loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara.Menurut EC Wade Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.
Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab politik adalah :
Konstitusi dalam arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dalam organisasi negara. Sehingga konstitusi menentukan segala norma.
Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yang sulit untuk diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja sehingga tidak absolut.
Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.
Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yang dicantumkan satu persatu
sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.
1.2. Tingkat KonstitusiHerman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat:
Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa . Pengertian Hukum menjadi sekunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat.
Konstitusi sebagai pengertian hukum , keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.
konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis.
1.3. Sifat dan Fungsi Konstitusi1.Sifat Konstitusi
- Formil dan materiil
Formil berarti tertulis.Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara.
- Flexibel dan rigid.
Kalau rigid berarti kaku sulit untuk mengadakan perubahan. Sedang flexibel berarti elastic, diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang.
- Tertulis dan tidak tertulis
1.Fungsi Konstitusi Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan
sebagai suatu fungsi konstitusionalisme Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan
pemerintah Sebagai instrumen untuk mengalihkan
kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.
1.4. Konstitusi Negara IndonesiaKonstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu Negara.Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amamdemennya.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis.Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi.Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri.
Sifat-sifat hukum tertulis antara lain :
1.Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara.
2.Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan.
3.Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah.
4.Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman.
Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan cirri-cirinya yaitu :
Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,
Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan.
Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.
1.5. Sistem Pemerintahan NegaraSistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, dikenal tujuh kunci pokok system pemerintahan Negara yang dibagi dua kelompok yaitu system dasar dan system pelaksana.
1.Sistem DasarSistem dasar meliputi :
- Sistem Negara hukum
yaitu Negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaaan belaka (Machtsstaat). Hal ini mengandung arti
bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Sistem Konstitusional.
Pemerintah berdasar atas system kontitusi (hukum dasar), tidak bersifat absulitisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi ketentuan-ketentuan konstitusi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional seperti GBHN dan UU.
Dengan landasan kedua system itu, system Negara hukum dan system konstitusioanal, diciptakan system mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga Negara yang dapat menjamin terlaksananya system itu sendiri serta dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional.
1.Sistem PelaksanaLembaga Negara yang tercantum dalam system pelaksana pemerintahan ada tiga lembaga Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
1.Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan rakyat
Sebelum amandemen dirumuskan: Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tugas dan wewenang MPR adalah
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara
Memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.
1.Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR.
Sebelum amandemen dirumuskan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah majelis.
Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat .Maka logis bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Presiden disamping MPR dan DPR, dan Presiden bukan sebagai mandataris majelis.
1.Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat
Menurut sistem pemerintahan ini presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Akan tetapi presiden bekerja sama dengan dewan. Dalam pembuatan Undang-Undang, sesuai UUD 1945 hasil amandemen yaitu presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, dan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR.
1.Menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.
Sitem ini dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut :presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung daripada dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden.
1.Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatasDalam sistem ini kedudukan dan peranan DPR adalah kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden tetapi DPR pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi sesuai dengan sistem ini maka kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif oleh DPR.
1.C. Politik dan Strategi Nasional1. Konsepsi Politik Dan StrategiPolitik dan strategi nasional meruapakan konsepsi operasional dari proses pencapaian cita-cita nasional, dengan bekal bersatu dalam bentuk nasionalisme Indonesia, tujuannya masyarakat adil dan makmur dengan sistem kedaulatan rakyat.
v Konsep Dasar Politik
Untuk memberikan pengertian kata politik, akan disampaikan terlebih dahulu berapa arti kata politik dari segi kepentingan penggunaannya, yaitu dalam
arti kepentingan umum, dan dalam arti kebijaksanaan.
1.Politik sebagai kepentingan umumPolitik dalam pengertian ini adalah medan atau arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri.
1.Politik dalam arti kebijaksanaanPolitik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang dikehendaki.jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
- Proses pertimbangan
- Menjamin terlaksananya suatu usaha
- Pencapaian cita-cita yang dikehendaki
Jadi politik dalam pengertian ini adalah tindakan dari satu individu atau suatu kelompok individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari masyarakat atau negara.
1.Pengertian politik nasionalPolitik nasional adalah asas haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional.
Politik nasional meliputi :
- Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyar indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan dakibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.
- Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif antiimperalisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyar serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa.
- Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya dengan tidak mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat indonesia sebesar besarnya.
- Politik pertahanan keamanan, yang bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan.
v Konsep Dasar Strategi
Istilah strategi berasal dari kata Yunani “strategia” yang diartikan “the art of the general” atau seninya orang panglima. Pengertian strategi secara ilmiah pertama kali dikemukakan oleh Karl von Clausewitz dari Prusia, Antoine Henri Jomini dari Swiss, dan
kemudian oleh Liddle Hart dari Inggris, yang masing-masing memberi definisi sebagai berikut :
Karl von Clausewitz (1780-1831) menyatakan bahwa “Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang, dan perang adalah lanjutan politik dengan cara lain”.
Antoine Henri Jomini (1779-1869) memberikan definisi strategis yang bersifat deskriptif yakni “strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi”.
Liddle Hart (1921-1953) seorang kapten cacat veteran yang menekuni sejarah perang secara global menyatakan bahwa “strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik.
Strategi pada dasarnya merupakan kerangka dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban yang optimal terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
1.Pengertian Strategi NasionalStrategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (yaitu : ideologi politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer) dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung
pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
1.Hubungan Strategi dan teknologiStrategi membutuhkan teknologi dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh politik, demikian juga bentuk teknologi dipengaruhi juga strategi yang dintentukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Hasil penemuan teknologi diteliti untuk dapat diterapkan dalam konteks strategi, dan sebaliknya keinginan-keinginan strategi perlu dirumuskan untuk mendapatkan tanggapan dari teknologi.
2. Sistem Politik Dan Strategi NasionalPolitik nasional diartikan sebagai kebbijaksanaan umum untuk mencapai cita-cita nasional masyarakat adil dna makmur yang terkandung dalam alinea kedua, dan tujuan nasional keamanan dan kesejahteraan yang terkandung dalam alkinea keempat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Penyusunan Politik dan Strategi NasionalDalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga
tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.
Stratifikasi Politik NasionalStratifikasi politik nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
Tingkat penentu Kebijakan Puncak
- Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945.
- Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 samapai dengan 15 UUD 1945 .
1.Tingkat penentu kebijakan umumTingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:
1) Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).
2) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat 2)
3) Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).
4) Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.
1.Tingkat Penentu kebijakan khususKebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan.Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan dalam bidang utama tersebut.Wewenang kebijakan khusu berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat diatasnya.
1.Tingkat penentuan Kebijakan TeknisKebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk
prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak ditangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen. Kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah :
- Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat didaerah terletak ditangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah yuridiksi masing-masing.
- Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.
3. Pelaksanaan Politik NasionalPerjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah mengalami masa-masa peralihan sebagai periode transisi, sekarang telah memasuki periode konstruksi. Tugas bangsa indonesia sekarang adalah untuk membangun suatu mekanisme yang dapat mengatur dinamika masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan cita-cita bangsa dalam kehidupan nasional. Strategi nasional merupakan bagian yang penting dalam proses pemantapan, sebab setiap mekanisme yang dibentuk, pada akhirnya diputuskan secara politis. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat terdapat serangkaian kebijaksanaan politik, dan dalam kerangka inilah penyelenggaraab fubgsi politik itu berlangsung.
Hakikat Politik Nasional
Politik nasional pada hakikatnya adalah sama dengan kebijaksanaan nasional, menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kebjaksanaan nassional merupakan suatu manifestasi pencapaian tujuan nasional melalui rumusan-rumusan pokok yang dapat menjamin tercapainya tujuan nasional.Politik nasional merupakan pula konsepsi perjuangan dalam rangka mengisi cita-cita kemerdekaan yang mencerminkan aspirasi dan ideologi bangsa serta sikap kearah tindakan yang nyata.
Cita-cita kemerdekaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke dua, yang identik dengan cita-cita nasional. Cita-cita nasional perlu mengalami proses penegasan atau konkretisasi yang dinamis lewat penjabatan yang terjadi dengan memproyeksikan cita-cita nasional itu secara bertahap. Proses penegasan cita-cita nasional itu secara berturut-turut harus dapat menentukan :
Idaman Nasional sebagai hasil proyeksi Cita-cita Nasional dalam jangka panjang.
Tujuan Nasional sebagai hasil prakiraan Idaman Nasional dalam jangka sedang.
Sasaran Nasional sebagai hasil perhitungan Tujuan Nasional dalam jangka pendek.
Selain penegasan faktor Karsa menurut proyeksi berdasarkan tahapan jangka waktu, maka cita-cita, idaman, tujuan , dan sasaran nasional tersebut menurut keperluan dapat pula menjadi pangkal bagi penentuan arah menurut struktur organisasial, pembidangan fungsional, struktur program,
pembagian kewilayahan atau kedarrahan dan lain sebagainya.
Konsepsi politik nasional berdasarkan pola dan orientasi pada daya upaya untuk mengatur negara dengan sebaik-baiknya demi memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat banyak, sehingga konsepsi politik nasional berorientasi kepada pembangunan.Sehingga dapat dikatakan politik nasional adalah politik pembangunan.
Perumusan Politik Nasional
Perumusan politik nasional indonesia adalah dilakukan oelh presiden yang dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Menurut ketatanegaraan indonesia dengan prinsip Kabinet presidensial, maka politik nasional disusun oleh pemerintah bersama DPR. Politik nasional ini disusun berlandaskan ketetapan-ketetapan MPR.Ketetapan-ketetapan MPR merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945, yang sebagai jelmaan dari empat pokok pikiran pancaran dari pancasila.Dengan demikian politik nasional adalah berlandaskan pada ideologi pancasilam karena ideologi pancasila bersifat asasi sedang politik nasional merupakan pelaksanaan ideologi yang disesuaikan dengan ruang dan waktu.Dalam landasan tersebut telah ditentukan masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan dan cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Tugas yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 kepada setiap pemerintah Indonesia adlah pembangunan bangsa Indonesia yang mencakup :
Perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Penertiban dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
1.4. Implementasi Politik Dan Strategi Nasional
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
1.Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2.Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
3.Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
4.Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
5.Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.
Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi :
1.Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
2.Mengembangkan prsaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.
3.Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang–undang.
4.Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak–anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang–undang.
5.Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
6.Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik :
1.Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
2.Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan
semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
3.Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4.Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.
Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
1.Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
3.Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan
pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah.
4.Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, indutri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
5.Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya.
6.Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :
1.Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2.Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3.Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan
lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang–undang.
4.Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang–undang.
5.Menerapkan indikator–indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.
Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan :
1.Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
2.Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela
negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat.
3.Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
4.D. Sistem Manajemen Nasional5.1. Pengertian SISMENNAS
SISMENNAS merupakan suatu himpunan usaha nasional secara menyeluruh yang memadukan pengertian manajemen sebagai perilaku. Dengan kata lain bahwa SISMENNAS merupakan suatu system dimana managemen adalah merupakan faktor upaya yang mengunakan organisasi sebagai faktor sarana serta administrasi sebagai faktor karsa yang member arah dalam kebijaksanaan pemerintah.
Administrasi meliputi bidang :
a) Administrasi Negara
b) Administrasi Niaga
2. Unsur-unsur Manjemen KetatanegaraanMeliputi hal- hal sebagai berikut :
NegaraSebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturaan, dan
pelayanaan yang diperlukan dalam ranga mewujutkan cita- cita bangsa.
Bangsa IndonesiaSebagai unsure pemilik Negara yang berperen menentukan system nilai ndan arah serta haluan negera sebagai landasan dan pedoman bagi penyelengraan fungsi Negara.
PemerintahSebagai Manager dan Penguasa dalam penyelengraan fungsi pemerintahan umum.
MasyarakatSebagai unsure Penunjang dan Pemakai sebagai contributor, penerima, dan konsumen bagi hasil kegiatan penyelengraan fungsi pemerintahan.
Secara structural unsure utama SISMENNAS tersusun atas empat tatanan :
Tata Laksana Pemerintahan (TLP) Tata Administrasi Negara (TAN) Tata Politik Nasional (TPN) Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)
Secara prases SISMENNAS berpusat pada suatu rangkaian pengambilan keputusan yang berwenagan pada tatanan TAN dan TLR. Kata wewenang berarti bahwa keputusan itu bersifat mengikat dan dapat dipaksakan dengan sangsi- sangsi tertentu yang ditujukan pada masyarakat umum.
3. Fungsi SISMENNAS
Fungsi pokok SISMENNAS adalah pemesyarakatan politik.Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan diarahkan pada penjaminan hak dan penerbitan kewajiban rakyat.Hak rakyat adalah berupa terpenuhinya berbagai kepentingan sedangkan kewajiban rakyat berupa likutsertaan dan tangung jawab bagi terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik.
Dalam prosesnya Arus Masuk terdapat 2 fungsi:
a) Fungsi Pengenalan Kepentingan
Untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur Tata Kehidupan Masyarakat.
b) Fungsi Pemilihan Kepemimpinan
Untuk memberikan masukan tentang tersedianya orang- orang yang berkualitas guna menempati derbagai kedudukan dan jabatan tertentu yang menyelengarakan berbagai tugas dan prkerjaan dalam rangka TPKB.
Tata Pengambilan Keputusan Berwenangan(TPKB) merupakan inti SISMENNAS yang meliputi fungsi :
1.Perencanaan, sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan.
2.Pengendalian, sebagai pengarahan, bimbingan dan koordinasi selama pelaksanaan.
3.Penilaian, untuk memperbandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelasaknaan selesai.
Pada aspek Arus Keluar secara fungsional SISMENNAS untuk menghasilkan:
F Pembuatan Aturan(Rule Making)
A turan, norma, patokan dan pedoman sebagai cara yang singkat dalam kebijaksanaan umum.
F Penerapan Aturan
Penyelengaraan, penerapan, penegakan, atau pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam program berbagai kegiatan.
F Penghakiman Aturan
Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan penentuan kebijaksanaan umum dalam rangka pemeliharaan tertip hukum.
BAB IIIKESIMPULANDari makalah ini dapat disimpulkan bahwa :
Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta suatu negara mempunyai unsur dan sifat.
Bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan Serikat( Federasi ) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya.
Konstutusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar/ hukum dasar.Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara.Konstitusi memiliki sifat dan fungsi.
Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya.Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia.Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya.
Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila.
Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan
dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama.
BAB IIIKESIMPULANDari makalah ini dapat disimpulkan bahwa :
Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta suatu negara mempunyai unsur dan sifat.
Bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan Serikat( Federasi ) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya.
Konstutusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar/ hukum dasar. Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara. Konstitusi memiliki sifat dan fungsi.
Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya. Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia. Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat
mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya.
Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila.
Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Bakry, Noor Ms. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.http://www.blogtopsites.com/outpost/98fb3bbf78c4efcbc2e71282b5a4f4bchttp://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/negara-dan-konstitusi.htmlhttp://yanel.wetpaint.com/page/Negara+dan+Konstitusihttp://www.yousaytoo.com/bab-iv-politik-dan-strategi-nasional/244327http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_kewarganegaraan/bab4-politik_dan_strategi_nasional.pdfhttp://alfitharul.blogspot.com/2010/03/bab-iv-politik-dan-strategi-nasional.htmlhttp://faddlyel.blogspot.com/2010/04/sistem-manajemen-nasional.html
BAB I
PENDAHULUAN
Negara dikatakan suatu negara apabila memenuhi 3
unsur utama yaitu : Wilayah, pemerintah, dan rakyat.
Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam suatu
Negara. Unsur yang lainnya yang juga harus dimiliki
oleh suatu Negara adalah pengakuan dari Negara lain.
Pengakuan dari Negara lain harus dimiliki oleh suatu
Negara supaya keberadaan Negara tersebut diakui oleh
Negara-negara lain.
Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara
tersebut berhak membentuk undang-undang atau
konstitusi. Konstitusi di Indonesia sudah ada sejak
zaman dahulu bahkan sebelum kemerdekaan
Indonesia, konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur
kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan adat
istiadat yang ada karena kesepakatan dari suatu
masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur
kehidupan bermasyarakat.Adat istiadat mempunyai
suatu hukum yang dinamakan hukum adat.
Seperti halnya adat istiadat, konstitusi juga mengatur
kehidupan suatu Negara supaya tertatanya kehidupan
dalam Negara.Jika dalam adat istiadat, pelanggar adat
istiadat dikenai hukum adat maka dalam konstitusi,
pelanggar konstitusi dikenai hukuman yang telah diatur
dalam undang-undang.Maka untuk mengatur kehidupan
Negara dan unsur-unsur didalamnya, konstitusi sangat
dibutuhkan keberadaannya. Suatu Negara tanpa
konstitusi atau undang-undang seperti halnya mobil
yang tanpa stir yang tidak dapat diatur geraknya yang
jika dibiarkan akan menabrak, seperti halnya suatu
Negara yang tanpa kostitusi maka semua hal dalam
Negara tidak dapat diatur pergerakannya yang jika
dibiarkan mengakibatkan Negara akan kacau, bobrok,
runtuh dan berdampak buruk dengan hilang
keberadannya.
Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati
kedudukan sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara
menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu
norma hukum dibawah dasar Negara. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara,
yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan
suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar,
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-
Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang
memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan
demikian, konstitusi bersumber dari dasar
Negara.norma hukum dibawah dasar Negara isinya
tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi
norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang
terkandung dalam dasar Negara. Dasar Negara
merupakan cita hukum dan Negara. Terdapat
hubungan-hubungan yang sangat terkait antara
keduanya yang perlu kita ketahui.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Negara
Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia
yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya
suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-
satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan
organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan).
Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu
wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam
banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.
Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen
tersebut adalah:
1. Masyarakat
Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat
merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan.
Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan
(staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi)
suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan.
Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.
2. Wilayah (teritorial)
Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur
wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan,
artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi
wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya
hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada
dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan
aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan.
Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi
suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer
menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.
3. Pemerintahan
Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas
semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah
negara.
2.2. Pengertian Konstitusi
Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis)
atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna
awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda
menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond)
dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar.
Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab
politik adalah :
Konstitusi dalam arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini
didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah
tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dalam organisasi negara. Sehingga
konstitusi menentukan segala norma.
Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yang sulit untuk
diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang
fondamental saja sehingga tidak absolut.
Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.
Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yang dicantumkan satu persatu
sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.
2.2.1. Tujuan Konstitusi
Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan
masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat.
Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara
adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi
itu sendiri.
Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari
konstitusi lebih terkait dengan:
1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.
2. Hubungan antar lembaga negara
3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat).
4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia
5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman.
Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa
konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang
tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan
lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang
diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam
konstitusi.
Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang
memiliki kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi.
2.2.2. Klasifikasi Konstitusi
Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya
tentu memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari
konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi
kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C.
Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya.
Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:
a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution)
b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution)
c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme
constitution).
d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution)
e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and
Parliamentary Executive Constitution).
2.3. Konstitusi Indonesia
Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu
Negara. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945
beserta amamdemennya.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum
dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis
merupakan konstitusi. Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan
Penjalasan, sebagai satu kesatuan organik yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan
tersendiri.
2.3.1. Kedudukan UUD 1945
Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari
badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan secara garis besar cara kerja badan-badan
pemerintahan tersebut.
Selanjutnya, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Selain itu ada pula
hukum dasar yang tidak tertulis yang sering disebut konvensi. Artinya kebiasaan politik dalam politik
dalam ketatanegaraan yang tidak tertulis, adapun pelaksanaanya dapat diterima dan dibenarkan
oleh rakyat, seperti presiden setiap tanggal 17 Agustus.
Namun hukum dasar pada UUD hanyalah sebagian saja melainkan ada juga yang hukum yang
tidak tertulis sebagaimana dijelaskan pada penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa:
“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu.
Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis.
Hukum dasar tidak tertulis ialah aturan-aturan tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara.”
Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui kedudukan utama dari Undang-Undang
Dasar adalah sebagai hukum dasar dan bukanlah satu-satunya hukum dasar melainkan hanya
sebagian hukum dasar, yakni hukum dasar yang tertulis. Di samping itu masih terdapat hukum dasar
yang tidak tertulis. Sebagai hukum dasar, maka UUD 1945 merupakan sumber hukum.
2.3.2. Fungsi UUD 1945
Sebagi Konstitusi tentulah UUD 1945 memiliki fungsi, bila dijabarkan fungsi UUD 1945 adalah
sebagai berikut:
- Sebagai sumber hukum dalam tertib hukum, merupakan perundang-undangan yang
tertinggi.
- Sebagai alat kontrol bagi hukum yang berada di bawahnya.
- Sebagai pedoman yang memberi arah bangsa.
- Sebagai kerangka dasar dalam pembagian dan penyelenggaraan pemerintah negara.
Fungsi tersebut adalah suatu acuan dalam melakukan segala kehidupan berbangsa dan
keseimbangan dalam berprilaku bila diterapkan dengan baik.
2.3.3. Nilai-Nilai dalam UUD 1945
Selain sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memiliki
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:
a. Paham negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
b. Tujuan negara, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
c. Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
d. Negara berdasar adas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
e. Menentang Penjajahan
f. Mencita-citakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kandungan nilai-
nilai yang sangat baik, mewakili cita-cita, identitas, dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus
terus dipupuk agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang
berjiwa nasionalisme dan patriotisme.
2.3.4. Sejarah UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia
UUD 1945 dirancang sejak 29 mei 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI ) yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat. Tugas utamanya adalah
menyusun rancangan Undang-Undang sebagai salah satu persiapan Untuk membentuk negara yang
merdeka, namun anggota lembaga ini sibuk mengusung ideologinya masing-masing ketika
membicarakan masalah Ideologi negara Akibatnya, pembahasan tentang rancangan UUD menjadi
terbengkalai. Maka BPUPKI dalam sidang pertamanya membentuki panitia kecil untuk merumuskan
UUD yang diberinama Panitia Sembilan7. Dan pada tanggal 22 juni 1945 Panitia Sembilan ini berhasil
mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukhodimah UUD yang kemudian diterima
dalam siding II BPUPKI tanggal 11 Julu 1945. Setelah itu Ir. Soekarno membentuk panitia kecil pada
tanggal 16 juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan
membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang.
Sehingga UUD atau konstitusi Negara Indonesia ditetapkan oleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18
Agustus 1945, Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang
bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. . Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu
Negara modern karena telah memiliki suatu system ketatanegaraan yaitu dalam UUD 1945.
1. Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949
Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena
Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil
Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan
legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-
Presidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan
sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan
dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang
masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.
Namun karena tidak sesuai dengan jati diri bangsa serta mencuat issu disintegrasi, maka kemudian
Indonesia berganti bentuk lagi menjadi Negara kesatuan Republik.
3. Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Perubahan bentuk Negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya.
Mulai Pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi Indonesia berubah menjadi Undang-Undang
Sementara Republik Indonesia. Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi
Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih
berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan
kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi
Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa
UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila
dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan
semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959
mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta
tidak berlakunya UUDS 1950.
4. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur
kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959,
Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD
1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang
berlaku pada waktu itu.
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:
1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA
menjadi Menteri Negara.
2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis
Indonesia.
5. Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945
dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari
Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private
debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada
pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumber alam kita.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantaranya
melalui sejumlah peraturan:
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk
mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan
bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat
rakyat melalui referendum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
6. Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999
Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh
B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.
7. Periode Pasca Remormasi (Amandemen)
Setelah Reformasi banyak kalangan yang menginginkan dilakukannya perubahan
(amandemen) terhadap UUD 1945. Tujuan dilakukannya perubahan adalah untuk menambah
sesuatu yang belum ada aturannya dalam konstitusi serta untuk merespon tuntutan zaman. Para
pengamat politik berpandangan bahwa keberadaan UUD 1945 didesain oleh para pembuatnya
bersifat sementara karena belum menentunya kondisi Negara pada saat itu. Selain itu Undang-
Undang dasar 1945 juga telah diselengkan oleh pemerintah orde baru untuk melanggengkan
Kekuasaanya.
Salah satu hal yang berubah dengan adanya amandemen adalah keberadaan lembaga
Negara. Keberadaan lembaga ini cukup vital karena pada masa sebelumnya berbagai macam
lembaga Negara dikendalikan oleh satu orang saja, yaitu Presiden. Meskipun secara formal terdapat
aturan untuk memisahkan antara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif namun karena
ketiadaan aturan yang jelas, maka aturan tersebut dapat dimanipulasi. Oleh sebab itu setelah
reformasi mencoba diperbarui agar lebih jelas pola pemisahannya serta memunggkinkan adanya
control secara baik diantara berbagi macam lembaga Negara. Dengan adanya check and
balances maka bisa mengurangi penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang
ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 oktober 1999 : Perubahan Pertama UUD “45
Sidang Umum MPR 2000, tanggal 7-18 Oktober 2000: Perubahan Kedua UUD “45
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001: Perubahan Ketiga UUD “45
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002: Perubahan Keempat UUD “45
2.4. Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis
Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum
Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan Hukum
Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis
(disebut hukum kebiasaan).
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian
dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis,
yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak
tertulis.Hukum dasar tertulis merupakan
konstitusi.Hukum dasar tertulis ini terdiri atas
Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai
satu kesatuan organic yang masing-masing mempunyai
fungsi dan kedudukan tersendiri.
Sifat-sifat hukum tertulis antara lain :
1. Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun
rakyat sebagai warga Negara.
2. Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan.
3. Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control
terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah.
4. Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi
manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman.
Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah
konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut
dengan cirri-cirinya yaitu :
Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,
Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan.
Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-
Undang Dasar.
Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.
2.5. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 A (3) “Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, NKRI adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat)
tidak berdasar kekuasaan belaka (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi
(hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan tanpa batas).
Konsepsi negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum materiil atau negara hukum arti
luas, yang berarti pemerintah berperan aktif membangunkesejahteraan umum di berbagai lapangan
kehidupan.Bukti Indonesia menggunakan konsep negara hukum materiil adalahsebagai berikut:
1) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
Yang berbunyi: “... memajukankesejhteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut elaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan
sosial ....”
2). Pasal 33 dan 34 UUD 1945
Menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan
kesejahteraan rakyat.
Perwujudan Negara Hukum IndonesiaDi dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan
baik dalamdalm lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada
peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya, pemerintah tidak dapat
melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.
Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum yakni sebagai berikut:
1. adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatanrakyat
2. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haus berdasar atas
hukum atau perundang-undangan
3. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan
mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di
bawah pengauh eksekutif;
6. adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negarauntuk turt serta
mengawasi perbuatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
7. adanya sistem perekonomian yang menjamin pembagian yang meratasumberdaya yang
diperlukan bagi kemakmuran warga negara.Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam
konstitusi.
Oleh karena itu, perwujudan secara operasional dari konsep nagara hukum adalah konstitusi negara
tersebut. Operasional dari konsep negara hukum di Indonesia dituangkan dalamkonstitusi negara,
yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar negarayang menempati posisi sebagai hukum
negara tertinggi dalam tertib hukum(legal order) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat
berabagiaturanpeundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945.
BAB III
KESIMPULAN
Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam
pembentukannya.Konstitusi dibuat dengan tujuan
mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya
kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai
tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang
sebagai dasar Negara Indonesia.Sedangkan selain
mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai
kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-
cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah
Negara pembuatnya.
Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan
kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi
Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur
bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan
bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat
pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar
Negara yaitu Pancasila.
Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka
pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik,
lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses
pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan
serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang
dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama.
Konstitusi adalah instrument wajib yang harus dimiliki oleh suatu Negara, tanpa Konstitusi
Negara tidak akan berjalan dengan baik, karena arah dari erjalanan suatu Negara ditentukan oleh
Konstitusi itu sendiri. Meskipun para ilmuan memiliki banyak definisi tentang Konstitusi namun,
secara umum Konstitusi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu Negara baik dalam
bentuk tertulis maupun tidak tertulis.
UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia telah mengalami sejarah yang sangat panjang
dan telah mengalami pasang surut serta perubahan-peubahan, dari awal pembentukan hingga
proses amandemen. Hal ini adalah agar terwujud suatu kesempurnaan yang dapat mewujudkan cita-
cita bangsa. Dan dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diharapkan dapat
menjadikan bangsa kita menjadi lebih dewasa dan lebih bijak dalam proses berbangsa dan
bernegara.
DAFTAR PUSTAKA
Bakry, Noor Ms. 2009. Pendidikan
Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budiyanto. 2003.Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga.
Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk Perguruan Tinggi,Yogyakarta: Inti Media
Anonim . 2006. .http://yanel.wetpaint.com/page/Negara+dan+Konstitusi diakses 19
Oktober 2012.
Makalah PKN : Negara dan KonstitusiMakalah PKN : Negara dan Konstitusi
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu.
Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.
2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 2.1 Apakah pengertian negara itu? 2.2 Apakah pengertian konstitusi itu? 2.3 Bagaimanakah hubungan antara negara dan konstitusi? 2.4 Bagaimana keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia?
3. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:3.1 Untuk mengetahui pengertian dari negara.3.2 Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi.
3.3 Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi.3.4 Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia.
4. MANFAAT PENULISAN
Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:4.1 Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara.4.2 Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi.4.3 Kita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi.4.4 Kita tahu keberadaan Pancasila dan konstitusi di negara kita. BAB II PEMBAHASAN
PENGERTIAN NEGARA
Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah
karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah:
1. Masyarakat Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.
2. Wilayah (teritorial) Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya
ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.
3. Pemerintahan Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilaacam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.a. Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) meyatakan atau menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya kerajaan Belanda, Raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya Raja atas kehendak Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi) dinamakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”.b. Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit) Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)menganggap sebagai suatu axioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara. Otto Mayer (dalam buku Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”. Sementara itu Jellinek dalam buku Algemeine Staatslehre menyatakan kedaulatan negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari
siapapun. Pemerintah adalah “alat negara”.c. Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee.d. Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”, suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara.
Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, UUD (Konstitusi) dan pengakuan Internasional (secara de facto maupun de jure). PENGERTIAN KONSTITUSI
Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar. Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanya¬an: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a consti¬tution is a document which contains the
rules for the the operation of an organization” Organisasi dimaksud bera¬gam bentuk dan kompleksitas struktur¬nya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subsitusi tertentu terutama dari Paus. Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir
semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul The Law and The Constitution, Ivor Jenning menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh negara-negara tertentu mengatur tentang:1. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan.2. Adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan tidak semua hak-hak warga negara diatur dalam poin3.. Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, satu dokumen dengan dokumen lainya tidak sama. Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti uruguay 332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama 271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Columbia 218 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa, belanda 210 pasal. Konstitusi terpendek adalah Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91 pasal .A.TUJUAN DARI KONSTITUSI
Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.
Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan:1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.2. Hubungan antar lembaga negara3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat).4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman. Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Konstitusi selalu terkait dengan paham
konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Consti¬tutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words eng¬rossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sede-mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses peme¬rintahan dapat dibatasi dan dikendalikan seba¬gai¬mana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekua-saan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.B. KLASIFIKASI KONSTITUSI
Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya.Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution)b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution) Konstitusi fleksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-ciri pokok:1. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah .2. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang.
c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution) Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution). Dalam sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain:1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan.2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. 3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku
adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di lu ar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh Wheare ” Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parlementer . Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer.
Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran.
HUBUNGAN NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA
Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:
1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm)2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz)3. Undang-undang formal (formell gesetz)4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).
Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan3) Formell gesetz: Undang-Undang4) Verordnung en Autonome Satzung
Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai
ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi? Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.BAB III PENUTUPSIMPULAN
Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara.3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.SARAN
Kepada para pembaca kami menyarankan agar lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan Negara atau Konstitusi agar lebih memahami kedua hal tersebut.