Download docx - Makalah Pkn Geopolitik Kelompok 7

O

L

E

H

KELOMPOK :VII

HERTA RUMINTA SIAHAAN (410

LELY SAFITRI RITONGA (4101121016)

NAMIRA AFIAT AYU (4101121019)

SUPRIYANI (41011210)

TAUFIK HAMBALI (41011210)

KELAS : FISIKA DIK-A 2010

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVESITAS NEGERI MEDAN

2012

Geopolitik Indonesia | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geopolitik adalah pengetahuan tentang keadaan, pengetahuan tentang segala sesuatu

yang berhubungan dengan “Geografische Constellatie” dari suatu negara. Geopolitik

dapat juga diartikan sebagai pengembangan geografi politik, yang memandang negara

sebagai organisasi hidup yang berevolusi untuk memenuhi hidup warganya.

Sampai sekarang, belum ada teori geopolitik yang dapat diterima oleh semua bangsa

di dunia, sehingga merupakan pandangan universal. Teori geopolitik mulai timbul pada

abad ke 20, sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahanbesar dibidang teknologi dan

industri.

Haushofer dalam bukunya “ Mach und Erde”(kekuasaan dan dunia) menanamkan

geopolitik sebagai the science of the state mencakup bidang-bidang politik, ekonomi,

antropologi, sejarah, hukum. Gambaran diatas mengisyaratkan bahwa geopolitik menjadi

prasyarat doktrin dasar suatu negara apabila telah disepakati oleh bangsa. Sebagai doktrin

dasar negara ia harus mengandung empat unsur utama, yaitu konsepsi ruang, konsepsi

frontier, politik kekuatan, keamanan negara dan bangsa. Menurut haushofer dan

pengikutnya ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Dengan demikian

geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan

fisik negara, oleh karenanya teori haushofer disebut pula dengan teori kombinasi ruang

dan kekuatan. Konsepsi ruang ini menekankan bahwa sejengkal ruang harus dipertahankan

oleh bangsa dan negara.

Konsepsi Frontier, melihat diantara dua negara dapat terjadi batas imajiner dari dua

negara. Hal ini terjadi karena pengaruh dari negara diluar boundary. Sifat frountier sangat

dinamis dan dapat digeser-geser dan berada diantara masyarakat bangsa. Secara politis

bahwa pengaruh efektif dari pemerintah pusat tidak lagi mencakup seluruh wilayah

kedaulatan tetapi dikurangi luas wilayah sampai dengan batas frontier yang sudah

dipengaruhi oleh kekuasaan asing dari seberang boundary.

Konsepsi politik kekuasaan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan konsep

geopolitik. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional yang harus dipertahankan demi

tercapainya cita-cita bangsa dan negara.


Berdasarkan konsepsi keamanan Negara dan Bangsa ditujukan untuk mengamankan

pembangunan negara agar tujuan bangsa dfpat tercapai. Pada mas kini konsep keamanan

negara yang dikembangkan pada umumnya adalah konsep ketahanan nasional. Namin

konsep ketahanan nasional saja tidak cukup. Kini dikembangkan pula konsep daerah

penyangga (buffer zona) yang dapat digunakan nuntuk mengukur waktu dalam

menghadapi ancaman fisik dari luar.

Dalam pelaksanannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan

interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional.

Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar

tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai

cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan

nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian Geopolitik?

2. Bagaimanakah Geopolitik dan Wawasan Nasional Indonesia?

3. Bagaimanakan Implementasi Wawasan Nusantara?

C. Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui pengertian Geopolitik

2. Untuk mengetahui Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nasional Indonesia

3. Untuk mengetahui Implementasi Wawasan Nusantara


BAB II

PEMBAHASAN

A.Pengertian Geopolitik

Geopolitik merupakan pengembangan dari geografi politik, dimana negara dipandang

sebagai suatu organisme hidup yang berevolusi secara spasial dalam kerangka memenuhi

kebutuhan masyarakat bangsanya. Berawal dari pemikiran Jerman, khususnya Haushofer,

geopolitik berkembang dengan pesat sebagai satu cabang ilmu pengetahuan dimana

kekuasaan (politik) dan ruang merupakan anasir sentralnya. Sehingga kemudian haushofer

menanamkan geopolitik sebagai suatu Science of the state yang mencakup bidang-bidang

politik, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah, dan hukum serta pertamakalinya

diuraikan dalam bukunya “Mancht Und Erde” ( kekuasaan dan dunia ).

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud

kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik

(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau tutorial

dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak

langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara.

Dalam hubungannya dengan kehidupan manusia di dunia dalam suatu negara dengan

lingkungan alam, kehidupan manusia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan yang

Maha Esa dan sebagai wakil tuhan di bumi.

Aadapun sebagai wakil tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban

memelihara dan memanfaatkan segenap karunianyakekayaan alam dengan sebaik-baiknya

untuk kebutuhan hidupnya.

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara Indonesia

memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan

keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya

terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam

satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini.

Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada

momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan


kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17

Agustus 1945.

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai system kehidupan

nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945. dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari

pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional

maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar

sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional

untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia

adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut

dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia

adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek

kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia

dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami

berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik

Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis,

melainkan dalam pengertian secara keseluruhan (Suradinata; Sumiarno: 2005).

B. Teori Universal Tentang Geopolitik

Pandangan yang universal tentang Geopolitik adalah tidak mungkin, sebab suatu teori

tentang Geopolitik sangat erat hubungannya dengan angan-angan atau desire yang ada pada

penyusun teori tersebut sebagai warga dari negaranya sendiri.

Tetapi pada abad ke 20, mulai timbul berbagai teori geopolitik. Hal ini dapat

dimengerti, sebab pada abad itu manusia tengah mengalami perkembangan dan perubahan

besar dibidang teknologi dan industri. Negar-negara indutri membutuhkan lebih banyak

bahan baku dan daerah pemasaran hasil industrinya. Untuk memperoleh semua itu, negar-

negara/bangsa-bangsa yang berhasrat imperialist ini tidak lagi mendngung-dengungkan

semboyan lam.seperti’Mission Sacre de I’home par I’home at le Dieu” atau “ White man’s

burden”. Tetapi menggantinya dengan semboyan baru antara lain: “ Rule Britania, Rule The

Waves” atau “ In The British Imperium The Sun Never sets”.


Teori-teori yang bertujuan melegalisasi usaha imperilialist itu bermunculan guna

menghadapi perlawanan mental dari bangsa-bangsa jajahannya.

Geopolitik berasal dari kata Geo ( bumi ) sedangkan politik mempunyai pengertian

kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbagan dasar dalam menentukan

alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Wawasan Darat ( Kontinental )

a. Pandangan Friederich Rarzel

Frederich Ratzel ( 1844 – 1904 ) adalah orang pertama yang mengadakan pembahasan

sistematis tentang kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa Negara adalah

mirip organisme atau makhluk hidup. Dia memandang Negara dari sudut konsep ruang.

Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan

Negara terikat hokum alam. Jika bangsa dan Negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka

harus diberlakukan hokum ekspansi (pemekaran wilayah).

b. Pandangan Rudolph Kjellen

Rudolph Kjellen (1864 – 1992 ) sarjana berkebangsaan swedia dari Universitas di

Gotenborg. Dia adalah pencipta istilah geopolotik. Dia berpendapat bahwa Negara sebagai

sataun biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki intelektual. Nagara merupakan

system politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik, dan sosiopolitik.

Kjellen juga mengajukan paham ekspansionisme dalam rangka untuk mempertahankan

Negara dan mengembangkannya. Selanjutnya dia mengajukan langkah strategis untuk

memperkuat negara dengan memulai pembangunan kekuatan daratan (kontinental) dan

diikuti dengan pembangunan kekuasaan bahari (maritim).

c. Pandangan Balford Mackinder

Mackinder (1861-1947) adalah sarjana pertama yang mengemukakan teori

Geostrategi Kontinental. Pandangan-pandangannya antara lain sejarah ditentukan oleh

perjuangan mati-matian antara kekuatan darat dan kekuatan laut. Bola dunia adalah satu

kesatuan yang bulat.

Dalam teori “Pulau Dunia” nya ia membagi dunia dalam dua ruang besar, yaitu:

Pulau Dunia/Island Ocean meliputi Eropa dan Asia.


Samudra Dunia/ World Ocean adalah lautan yang mengelilingi pulau dunia

itu.benua-benua Amerika dan Australian hanyalah pulau-pulau belaka dalam

samudra dunia itu.

Satuan daratan dan lautan dibaginya lagi dalam satuan wilayah, yakni:

Wilayah Poros/ Jantung (Heart land), meliputi Unisoviet, Tiongkok sebelh

barat, sebagian Mongolia, sebagian Irian, Afganistan dan Balisjistan

Wilayah Pulau sabit Dalam (Inner Marginal Crescent), membentang dari

Eropa Utara, barat dan Selatan, Negara – negara Timur Tengah, Asia Selatan

dan Tenggara, dan tiongkok(kepulauan Inggris, Jepang, dan Indonesia terletak

diluar wilayah tersebut).

Wilayah Bulan sabit luar ( lands of Outer or Insuler Crescent), meliputi

daerah-daerah Kanada, Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Selatan, Afrika

Selatan, Australia, dan Ocean.

d. Pandangan Karl Haushofer (1869-1946 )

Pandangan geopolitij semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa

itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman dibawah pimpinan Hitler. Pemikiran Haushofer

disamping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yang

menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia.

Pandangan semacam ini juga berkembang di dunia, berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi

oleh semangat militerisme dan fasisme.

Pokok-pokok Pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut. Geopolitik adalah doktrin

negara yang menitikberatkan pada soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dengan

kekuasaan ekonomi dan social yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam

dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan

kelangsungan hidupnya dan mendapatkan ruang hidupnya.


Wawasan Bahari

a. A,Sir Walter Raleigh(abad ke 15)

“Supremasi di lautan adalah dasar dari kekuasaan ”Anggapan ini dicetuskan oleh

Walter Raleigh pada masa berkembangnya imperialisme inggris. Gagasannya di cetuskan

untuk menghadapi persaingan Inggris, Spanyol, Portugis dan Belanda dalam usaha

memperluas jajahannya. Raleigh menyatakan ”Barang siapa menguasai lautan, akan

menguasai perdagangan, akan menguasai kekayaan dunia,dan akhirnya akan menguasai

dunia itu sendiri”.

b. Alfred Thayer Mahan (1860-1914)

Alfred Thayer Mahan berpendirian bahwa sejarah utama bagi kekuasaan dunia adalah

kemampuan pengawasan di laut. suatu Negara dapat menjadi kekuatan di laut dan di barat

sekaligus, asal syarat-syaratnya ada untuk itu; Suatu kekuatan laut-darat di Eurasia tidak

mungkin dapat memiliki kekuasan pengawasan di Samudra sebagai akibat dari adanya

Negara-negara tetangga darat yang kuat di sekitarnya.

Menurut Mahan, ada 6 persyaratan pokok dalam pembentukan kekuatan di laut yaitu;

Letak geografis dari Negara yang bersangkutan.

Sifat tanah yang menjadi tempat tinggal dan tempat berusaha, mungkin mendorong

umat manusia ke laut, seperti Nederland dan Jepang. Bagi bangsa yang memiliki

pantai maka laut merupakan perbatasan, dan kekuasaan nasionalnya di tentukan oleh

kemampuannya untuk memperluas perbatasan tersebut.

Luas wilayahnya. Kadang-kadang luas wilayah merupakan kelemahan. Karena

mengurangi keinginan untuk berorientasi ke lautan.

Penduduknya. Penduduk suatu Negara yang suka bergadang atau berniaga mudah

berkembang menjadi bangsa yang memerlukan daerah-daerah jajahan sebagai tempat

mengambil bahan-bahan baku, daerah pasaran tempat menjual hasil produksinya, dan

daerah tempat mengembangnya perkapalan nasional.

Lembaga-lembaga pemerintahannya. Pemerintah memiliki peranan penting dalam

mendorong bangsanya menuju kea rah kekuasaan di laut.


Wawasan Bahari Indonesia

Laut bagi bangsa Indonesia merupakan sumber kemakmuran, alat pemersatu Negara

dan bangsa. Dengan demikian Negara dan bangsa Indonesia beserta keabadian hidupnya

langsung dipengaruhi, tergantung dan ditentukan oleh kesadaran serta kebijaksanaannya

terhadap penggunaan lautan, dalam rangka integrasi tanah, air, dan angkasa di atasnya.

Tegasnya, lautan adalah nafas bangsa Indonesia.

Selain Indonesia, beberapa Negara yang menganut visi maritime dan latar belakangnya,

adalah;

Belanda, yang letaknya berbatasan dengan laut, miskin akan sumber daya alam.

Sehingga memaksakan bangsa ini untuk mengadakan hbungan-hubungan dengan

Negara luar guna kelangsungan hidupnya. Karena itu lautan yang dipergunakan

sebagai jalan lalu lintas merupakan syarat hidup baginya.

Ingris. Penggunaan dan penguasan lautan merupakan syarat hidup mutlak yang

dengan tegas dilukiskan dengan semboyan”Rule Britania,Rule Yhe Waves”. Sea

power (kekuatan laut)adalah istilah yang dipakai bangsa ingris untuk mengobarkan

potensinya dalam menguasai lautan dalam bentuk Armada Niaga, Armada perang

serta fasilitas-fasilitas di darat

Amerika Serikat. Teori kekuatan laut dan strategi angkatan laut dikembangkan oleh

Alfred Thayer Mahan. Mahan yakin bahwa kekuatan laut dapat dipergunakan sebagai

alat politik untuk meninggikan keagungan Negara,disamping kenyataan bahwa

kekuatan laut adalah vital bagi pertumbuhan kesejahteraan dan keamanan Negara.

Unsur-unsur yang menentukan dalam pembinaan kekuatan laut adalah letak geografis,

wujud Negara, luas wilayah, jumlah penduduk, watak penduduk, dan lembaga-

lembaga pemerintah.

Wawasan Nasional

Kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang mutlak, adalah kebenaran yang

datangnya dari tuhan, pencipta alam semesta dengan segala isinya,termasuk manusia di

dalamnya. Manusia diberi kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal pikiran dan

budinurani, namun tetap terbatas kemampuannya dalam menggunakan akal dan budi nurani

tersebut, sehingga antara manusia satu dengan lainnya tidak memilikitingkat kemampuan

yang sama. Dari ketidaksamaan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, kehidupan,


termasuk juga di dalam cara melihat dan memahami sesuatu. Perbedaan-perbedaan inilah

yang kita namakan keanekaragaman. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

keanekaragaman tersebut memerlukan perekat, agar bangsa yang bersangkutan bersatu guna

memelihara keutuhan negaranya.

Suatu bangsa yang telah bernegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak

terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu didasarkan atas pengaruh timbale balik

dan kait mengkait antara filosofi bangsa, ideology, aspirasi dan cita-cita, dihadapkan pada

kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman

sejarahnya.

Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu

konsepsi dan berupa wawasan nasional. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin

kelangsungan hidup, keutuhan bangsa serta jati diri bangsa.

Kehidupan suatu bangsa dan Negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan

lingkungan strategis. Maka wawasan juga harus mampu memberikan inspirasi pada suatu

bangsa dalam menghadapu berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh

lingkungan strategis.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, ada tiga factor penentu utama yang

harus mampu memberikan aspirasi dan perjuangan, ada tiga factor penentu utama yang harus

diperhatikan oleh suatu bangsa, yaitu;

Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup

Jiwa, tekad dan semangat manusia atau rakyatnya

Lingkungan sekitarnya

Dengan demikian, maka wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang

telah menegara tengtang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terbuka

(interaksi dan interelasi) serta bangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah

lingkungannya, baik nasional, regional maupun global.

Wawasan Nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan

geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik diuraikan

sebagai berikut :


1. Paham-paham kekuasaan

Perumuan wawasan nasioanal lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran sejauh

mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu

dibutuhkan landasan-landasan teori yang dapat mendukung tentang rumusan wawasan

nasioanal.

Adapun teori-teori yang dapat mendukung rumus tersebut antara lain :

a. Paham Machiavelli (abad XVII)

Gerakan pembaharuan (renaisanc) yang dipicu oleh masuknya ajaran islam di eropa

barat sekitar abad VII telah membuka dan mengembangkan cara pandang eropa barat,

sehingga menghasilkan peradaban barat modern dibidang politik dan kenegaraan, motor atau

pemikirannya berasal dari Machiavelli, seorang ilmu pakar politik dalam pemerintahan

republic florence, sebuah Negara kecil di Italia utara (sekitar abad XVII).

Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan

judul “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik

yang besar agar sebuah Negara dapat berdiri dengan kokoh didalamnya terkandung beberapa

postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut

Machiavelli, sebuah Negara itu akan bertahan apabila menerapakn dalil-dalil; pertama, dalam

merebut dan mempertahankan kekuasaan, segala cara dihalalkan; kedua, untuk menjaga

kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et impera) adalah sah; ketiga, dalam dunia

politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas), yang kuat pasti dapat bertahan

dan menang. Selama hidup Machiavelli, buku “The prince” dilarang beredar oleh sripaus

karena dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebut dipelajari dan

dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para elit politik.

b. Paham Kaisar Napoleon Bona Parte (abad XVIII)

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusionir dibidang cara pandang disamping

merupakan pelaku yang baik dari Machiavelli napoleon berpendapat perang dimasa depan

akan merupakan perang total, yang menyerahkan segala daya upaya dan kekuatan logistic

dan ekonomi nasional yang didukung oleh social budaya berupa ilmu pengetahuan dan

teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan menduduki dan menjajah Negara di

sekitar Prancis. Oleh karena itu terjadi invasi militer besar-besaran oleh napoleon terhadap


Negara-negara tetangga. Ketiga postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan

sempurna oleh Napoleon.

c. Paham Jenderal Clausewitz (abad XVIII)

Berdasarkan dengan era Napoleon di Rusia, hidup jenderal Clausewitz terusir oleh

tentara Napoleon dari Negaranya sapai ke Rusia.Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi

penasehat militer tentara kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui invasi tentara Napoleon

pada akhirnya tertahan dan Moskow. Clausewitz setelah rusia bebas kembali, diangkat

menjadi kepala sekolah staf dan komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku tentang

perang diberi judul “Vom Kriege” (tentang perang). Menurut Clsusewitz, perang adalah

kelanjutan politik dengan cara lain. Pemikiran inilah yang membenarkan atau menghalalkan

Rusia berekspansi sehingga menimbulkan perang dunia pertama.

Dari pendapat para ahli tersebut muncul penjelasan bahwa ada peranan unsur-unsur

objektif dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu Negara, sehingga

kemantapan suatu system politik hanya dapat dicapai berakar pada kebudayaan politik bangsa

yang bersangkutan. Kebudayaan politik akan menjadi pandangan baku dalam melihat

kesejahteraan sebagai satu kesatuan budaya. Dengan demikian, maka dalam memproyeksikan

eksistansi kebudayaan poltik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi objektif

tetapi juga kondisi subjektif psikologis.

C. GEOPOLITIK DAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA

Karena wawasan nasional merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori

wawasan nasional secara universal, maka wawasan nasional Indonesia pun dibentuk dan

dijiwai oleh paham kekuasaan dari bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.

1. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Paham bangsa Indonesia yang berfilsafah dan berideologi pancasila menganut paham

tentang perang dan damai : bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta

kemerdekaan. Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran atau teori

tentang kekuasaan dan adu kekuatan karena ajaran tersebut benih-benih persengketaan dan

ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional Indonesia menyatakan bahwa ideologi

dipergunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan kepada


kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dan segala asfek kehidupan nasionalnya, agar

bangsa Indonesia dapat menjalin kepentingan bangsa dan Negara.

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia

didasarkan pada pemahaman tentang perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan

konstalasi geografi Indonesia dihadakan pada segenap penomena sosial dan kehidupan yang

timbul. Sedangkan pemahaman tentang Negara Indonesia menganut Negara kepulauan

paham yang dikembangkan dari archipelago consept atau asas archipelago.

2. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Bangsa Indonesia dalam menentukan, membina dan mengembangkan Wawasan

Nasionalnya dari kondisi nyata dan lingkungan Indonesia.Untuk itu, maka dalam pembahasan

pembinaan dan pengembangan Wawasan Nasional Indonesia ditinjau dari:

a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila

b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan dan nusantara

c. Latar belakang aspek social budaya bangsa Indonesia

d. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia.

e.

Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara

a) Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan

yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikirnnya, sadar akan keberadaanya yang serba

terhubung dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dengan alam semesta dan dengan

penciptanya. Berdasarkan kepada keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan, bangsa

Indonesia memiliki berbagai-bagai motivasi antara lain demi terciptanya suasana damai dan

tentram menuju kebahagiaan serta demi terselenggaranya keteraturan dalam membina

hubungan antar sesamanya.

b) Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara

Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah, demikian

adanya oleh alam maya. Kondisi objektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu

Negara, merupakan suatu ruang atau wadah yang harus dipedomani sebagai ruang hidup dan

kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,


geografis merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan baik funsi maupun

pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku Negara yang bersangkutan.

Kondisi objektif nusantara yang terletak pada posisi silang yang strategis, memilki

karakteristik atau watak yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Wilayah Indonesia pada

saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 masih berlaku

“Territorialle Zee En Maritieme Kringen Ordonantle” tahun 1939, dimana lebar laut wilayah

Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia.

2 Geopolitik Indonesia

Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara mengandung

unsur-unsur atau konsepsi yang terdapat dalam geopolitik. Wawasan nusantara dapat disebut

geopolitik karena berdasarkan konsepsi yang berlaku di Indonesia merupakan prasyarat bagi

terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam Pancasila. Konfigurasi Indonesia adalah

unik dan sekaligus amat menantang, masih ditambah lagi dengan ciri-ciri demografi,

antropologi, meteorology dan latar belakang sejarah yang member peluang munculnya

disintegrasi bangsa. Kebangsaan Indonesia sebenarnya terdiri dari tiga unusr geopolitik yaitu:

a. Rasa Kebangsaan

b. Paham Kebangsaan

c. Semangat Kebangsaan

Ketiga-tiganya menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia dan sekaligus

pendorong tercapainya cita-cita proklamasi. Rasa kebangsaan adalah sublimasi dari Sumpah

Pemuda dan menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani di antara

bangsa-bangsa di dunia ini. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan,

baik dalam makna spirit maupun geografi, sehingga secara operasional dapat membantu

meniadakan kemungkinan munculnya frontier.

Secara formal paham kebangsaan itu dapat dibina melalui proses pendidikan dan

pengajaran dalam bentuk materi ajar, wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Doktrin dan

Strategi Pembangunan Nasional, Sejarah dan Budaya Bangsa. Geopolitik hanya akan efektif

apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Oleh karena adanya amanat yang

demikian itulah maka Wawasan Nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi

tentang Kesatuan yang meliputi:


a. Kesatuan Politik

b. Kesatuan Ekonomi

c. Kesatuan Sosial Budaya

d. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Keempatnya sesungguhnya merupakan jabaran dari Sumpah Pemuda.

a. Kesatuan Politik

Kesatuan politik disadari penting dari adanya kebutuhan untuk mewujudkan

pulau-pulau di wilayah nusantara menjadi satu entity yang utuh sebagai tanah air. Kesadaran

tersebut dipacu oleh pengalaman adanya intervensi asing berupa kapal laut maupun pesawat

terbang yang membantu pemberontakan pada tahun lima puluhan. Sebagaimana

dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djuanda itu dinamakan Asas Nusantara, yang menjadi

bagian dari Wawasan Nusantara. Asas Nusantara lahir karena secara langsung adanya

kebutuhan rasa aman dan keamanan bangsa dan Negara, sehingga pemerintah dapat mengatur

seluruh tanah yang satu dan utuh.

b. Kesatuan Ekonomi

Kegiatan ekonomi memerlukan ruang gerak; dan ini dapat disediakan melalui

proses demokratisasi. Setelah kegiatan ekonomi diberikan ruang gerak yang cukup maka

perlu dijaga kesatuannya di seluruh wilayah negara, antara lain, berlakunya satu mata uang

tunggal yaitu, rupiah. Bagi daerah perbatasan yang terpencil dari system sirkulasi nasional

sangat minim, kadang-kadang kesatuan ekonomi tidak terasakan. Kadang kala penduduk

Indonesia di daerah perbatasan lebih terjangkau oleh kesatuan ekonomi dari negara-negara

tetangga. Karena itu bagi negara seperti Indonesia yang konfigurasi geografinya amat

menantang, perencanaan pembangunan harus diorientasikan pada prinsip geopolitik bangsa

yaitu Wawasan Nusantara.

Datangnya globalisasi memang merupakan tantangan bagi asas kesatuan ekonomi.

Tiap pemerintahan yang berusaha menetapkan nilai tukar mata uangnya akan mendapat

tekanan pasar yang luar biasa. Demikian juga munculnya lembaga-lembaga keuangan

internasional menjadi tantangan tersendiri terhadap kedaulatan dna kewibawaan Negara.

c. Kesatuan Sosial-Budaya

Bangsa Indonesia sesungguhnya mewujud atas dasar kesepakatan bukan atas

dasar sejarah dan geografi. Kesatuan social-budaya sesungguhnya merupakan sublimasi dari

rasa, paham dan semangat kebangsaan. Tanpa memandang suku, ras dan agama serta asal


keturunan, perasaan satu dimungkinkan untuk dibentuk asal sama-sama mengacu pada

wawasan kebangsaan Indonesia sebagaimana dicontohkan oleh Sumpah Pemuda.

Pertentangan agama juga secara potensial menghalangi terjadinya kesatuan social-

budaya walau kedua belah pihak berada dalam satu suku atau bangsa. Kesatuan social-

budaya dikaitkan dengan pembentukan ketahanan pribadi merupakan penangkalan terhadap

kemungkinan terjadinya frontier. Hal ini perlu diwaspadai dengan karena setiap budaya

mempunyai ciri atau kemampuan untuk mengobservasi budaya lain secara halus dan tak

terasa ternjadinya. Hanya kesatuan dan kekuatan budayalah yang dapat menyangkalnya.

d. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Makna utama dari kesatuan pertahan dan keamanan adalah bahwa masalah bidang

pertahanan dan keamanan, khususnya keamanan dan pembelaan negara adalah tanggung

jawab bersama. Atas dasar itulah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

(hankamrata), memiliki tiga ciri utama yaitu:

Orientasinya pada rakyat, karena memang diperuntukkan terciptanya rasa aman

dan keamanan rakyat;

Pelibatannya secara semesta,

Digelarnya di wilayah nusantara secara kewilayahan

Secara geopolitik kesatuan pertahanan keamanan bermakna bahwa di dalam

negeri hanya ada TNI dan Polri sebagai satuan pengamanan bersenjata; yang tidak

diperbolehkan ada satuan bersenjata di luar itu.

3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Bangsa Indonesia dalam menentukan, membina dan mengembangkan Wawasan

Nasionalnya dari kondisi nyata dan lingkungan Indonesia.Untuk itu, maka dalam pembahasan

pembinaan dan pengembangan Wawasan Nasional Indonesia ditinjau dari:

f. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila

g. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan dan nusantara

h. Latar belakang aspek social budaya bangsa Indonesia

i. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia.


Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara

a) Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan

yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikirnnya, sadar akan keberadaanya yang serba

terhubung dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dengan alam semesta dan dengan

penciptanya. Berdasarkan kepada keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan, bangsa

Indonesia memiliki berbagai-bagai motivasi antara lain demi terciptanya suasana damai dan

tentram menuju kebahagiaan serta demi terselenggaranya keteraturan dalam membina

hubungan antar sesamanya.

b) Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara

Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah, demikian

adanya oleh alam maya. Kondisi objektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu

Negara, merupakan suatu ruang atau wadah yang harus dipedomani sebagai ruang hidup dan

kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

geografis merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan baik funsi maupun

pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku Negara yang bersangkutan.

Kondisi objektif nusantara yang terletak pada posisi silang yang strategis, memilki

karakteristik atau watak yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Wilayah Indonesia pada

saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 masih berlaku

“Territorialle Zee En Maritieme Kringen Ordonantle” tahun 1939, dimana lebar laut wilayah

Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia.

c) Pemikiran Berdasarkan Aspek Pemikiran Budaya

Budaya atau kebudayaan, dalam arti etimologis adalah sesuatu yang dihasilkan oleh

kekuatan budi manusia ( berasal dari bahasa sansengkerta budaya yang dijamakkan menjuadi

budaya, kemanusiaan kemudian dibentuk menjadi budaya yang berarti perbuatan budi),

karena manusia bekerja tidak hanya dengan kekuatan budinya, melainkan dengan perasaan

fantasi atau imajinasi dan kehendaknya, maka lebih lengkap jika kebudayaan diungkapkan

sebagai cipta, rasa, karsa ( budi, perasaan dan kehendak ).

Sosial budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional (disamping politik, ekonomi

dan hankam) adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah

laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggota – anggotanya. Bangsa


sejak awal terbentuk dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam oleh pengaruh ruang

hidup berupa kepulauan dengan ciri alamiah tiap pulau – pulau yang berbeda pula. Bahkan

perbedaan ciri alamiah antar pulau yang satu dengan pulau yang lain sangat besra sehingga

membawa pengaruh terhadap karakter masyarakat. Disamping perbedaan – perbedaan

berkaitan dengan ruang hidup masyarakat Indonesia dapat pula dibedakan berdasarkan ras

dan etnik. Pengaruh dan faktor alamiah itu membentuk perbedaan – perbadaan secara khas

dan kebudayaan masyarakat ditiap – tiap daerah dan sekaligus menampakkan perbedaan –

perbedaan daya tanggap inderawi serta pola tingkah laku kehidupan dalam hubungan vertikal

maupun horizontal. Secara universal, kebudayaan masyarakat heterogen tersebut mempunyai

unsur – unsur penting yang sama, yaitu : pertama, sistem religi dan upacara keagamaan;

kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; ketiga, sistem pengetahuan;

keempat, bahasa; kelima, kesenian budaya dalam arti sempit); keenam, sistem mata

pencaharian; ketujuh, sistem teknologi dan peralatan.

Dengan perbedaan ciri alamiah dan unsur – unsur penting kebudayaan sebagaiman

telah dijelaskan diatas, dapat dibedakan secara lahiriah antara orang Jawa dan orang Batak,

ataupun orang Menado dan orang Irian (Papua), baik dari penampilan pribadi maupun dalam

hubungan kelompok (masyarakat). Dari ciri ruang hidup yang menjadi asal usul suatu

masyarakat dengan mudah pula dapat dikenali perbedaan umum antara masyarakat pantai

(nelayan) yang pemberani (menantang alam), dinamik, agresif dan terbuka dengan

masyarakat petani (agraris) yang teratur (mengikuti ritme alam), mementingkan keakrabatan,

kurang terbuak (pandai meyembunyikan perasaan); atau antara masyarakat desa yang sedang

memegang teguh nilai – nilai religius, kekerabatan dan pengayuban, dengan masyarakat kota

yang cenderung meterialistik, individual dan pantebayan.

Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi negara

Republik Indonsia, tergambarkan secara jelas betapa sangat heterogen serta uniknya

masyarakat Indonesia, yang terdiri dari ratusan suku bangsa dengan masing – masing adat

istiadatnya, bahasa daerahnya, agama dan kepercayaan. Oleh kerena itu, prospektif budaya

dan tat kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat

mengandungpotensi konflik yang sangat besar, terlebih dengan kesadaran nasional

masyarakat yang relatif masih rendah sejalan dengan masih terbatasnya jumlah masyarakat

terdidik.


d) Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejarahan

Perjuangan suatu bangsa dalam mencapai cita – citanya umumnya tumbuh dan

berkembang akibat latar belakang sejarah. Demikian juga dengan sejarah Indonesia, diawali

dari negara – negara kerajaan terdisional yang pernah ada di wiliyah nusantara melalui

kedaulatan Sriwijya dan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut landasannya adalah mewujudkan

kesatuan wilayah, meskipun belum timbul rasa kebangsaan, namun sudah timbul semangat

bernegara. Kaidah – kaidah sebagi negara modern, seperti : rumusan falsafah belum jelas,

ditulis Mpu Tantular, Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva. Untuk selanjutnya

Bhineka Tunggal Ika diangkat oleh Indonesia sensasi didalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Runuhnya Sriwijaya dan Majapahit antara lain menjadi satu

kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam satu kesatuan negara yang utuh.

Konsepsi Nusantara yang dilandaskan pada semangat kekompakkan mengacu pada

konstelasi geogrfi RI sebagai negara kepulauan, dikukuhkan menjadi undang – undang

nomor 4/Prp tahun 1960, yaitu :

a. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia serta perairan pedalaman Indonesia.

b. Laut wilayah Indinesia ialah jalur 12 mil laut.

c. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua peraiaran yang terletak satu dalam dari

garis dasar, sebagai yang dimaksud pada ayat (2)

Pada tahun 1973 Wawasan Nusantara diangkat dalam ketetepan MPR RI Nomor

IV/MPR/1973 tentang GBHN dalam bab II huruf “E”.

Perjuangan didunia Internasional untuk diakuinya wilayah Nusantara sesuai dengan

deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, merupakan rangkaian perjuanganyang cukup

panjang untuk memperoleh pengukuhan bagi asas neegara kepulauan diforum Internasinoal.

Dimulai sejak konfersi pbb tentang hukum laut pada tahun 1958, kemudian yang kedua

tahun 1960 dan akhirnya pada konferensi ketiga tahun 1982, pokok – pokok asas Kepulauan

yang diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 92 (United Nation Convention on the Law of

the Sea atau konvensi perserikatan bangsa – bangsa tentang hukum laut.)


Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

1. Wilayah (Geografi)

a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata ‘Archipelago’ dan ‘Archipelagic’ berasal dari kata Italia ‘Archipelagos’. Akar

katanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting, terutama, dan ‘pelagos’ berarti laut atau

wilayah lautan. Jadi, ‘Archipelago’ berarti lautan terpenting.

Istilah ‘Archipelago’ adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini

kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan

bahasa barat, sehingga Archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.

Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu

dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsure perairan atau lautan antara pulau-pulau

berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan

ini dijumpai dalam pengertian the Indian Archipelago. Kata Archipelago pertama kali dipakai

oleh Johan Crawford dalam bukunya the history of Indian Archipelago (1820). Kata Indian

Archipelago diterjemahkan kedalam bahasa Belanda Indische Archipel yang semula

ditafsirkan sebagai wilayah Kepulauan Andaman sampai Marshanai.

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch

oostindishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah

Negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang

dipakai, yaitu ‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘nusantara’. ‘indonesia’ dan

‘Hindia Belanda’ (Nederlandsch-Indie) pada masa penjajahan Belanda.

Bangsa Indonesia sangat mencintai nama ‘Indonesia’ meskipun bukan dari bahasanya

sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu

kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, ‘Indo’ berarti India dan ‘nesos’ berarti pulau.

Indonesia mengandung makna spiritual yang didalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju

cita-cita luhur, Negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan.


c. Konsepsi tentang Wilayah Indonesia

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai

pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu

tidak dapat dimiliki oleh masing-m,asing Negara

Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa

Mare Clausum (the right and dominion of the sea), menyatakan bahwa hanya laut

sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari

darat (waktu itu kira-kira sejauh tiga mil)

Archipelagic State Pinciples (Asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar

konvensi PBB tentang hokum laut.

Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law

of the sea UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan

samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut

dan samudra secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untuk mendayagunakan

kekayaan alamnya secara adil dan efesien, konservasi dan pengkajian hayatinya, serta

perlindungan lingkungan laut.

Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara

kepulauan memiliki Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan

Kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih

kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Laut territorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 nil laut

diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah

sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang

menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai

konvensi ini. Kedaulatan suatu Negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman

dan laut territorial tersebut.

Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis

pangkal


Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di

dalam ZEE Negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari

perairan.

Landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya

yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah

daratannya. Jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak

melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut

sedalam 2500 m.

d. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua

Australia dan diantara samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508

pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah.

Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut :

Utara : 60 08’ LU

Selatan : 110 15’ LS

Barat : 940 45’ BT

Timur : 1410 05’ BT

Jarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 km.

bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak

antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka

jarak teresbut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2, yang terdiri atas daratan

seluas 2.027.087 km2 dan perairan 127.166.163 km2. luas wilayah daratan Indonesia jika

dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.


Unsur-Unsur Dasar wawasan Nusantara

1. Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu:

a. Wujud wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya

terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut

maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu

nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya.

Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik

puncak kerucut dipusat bumi.

Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera dan dua benua.

Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia.

Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya

dan pertahanan keamanan.

b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tat inti organiasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang

menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan

dan sistem prwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem

pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan

berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara

kekuasaan (machsstaat). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang

tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkap sebagai anggota MPR.

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Tata kelengkapan organisai adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang

harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organnisasi

masyarakat, kalangan pers serta seluruh paratur negara.

Senus lapisan masyarakat itu diharapkann dapatt mewujudkab denokrasi yang secara

konstiyusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila,

dalam berbagai kegiatan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.


2. Isi wawasan Nusantara

Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesian

dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.

a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaab UUD 1945 yang meliputi:

1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas.

3) Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh

menyeluruh yang meliputi:

1) Satu kesatuan wilayah Nusantra yang mencakup daratan, perairan dan

digantara secara terpadu.

2) Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik peelaksanaannyaserta satu

ideologi dan identitas nasional.

3) Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia

atas dasar “BhinekaTunggal Ika”, satuu tertib sosil dan satu tertib hukum.Satu

kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas

kekelurgaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

4) Satu kestuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)

5) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batinniah dan Lahiriah

a. Tata laku batiniah berdaasarkan falsafah bangsa yang membentuksikap mental bangsa

yang memilki kekuatan batin.

b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan

karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

A. Sasaran Wawasan Nusantara.


Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara harus

dijadikan arahan pedoman acuan dan tentu bagi setiap individu bangsa Indonesia. Oleh

karena iti Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir,

pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara

dari pada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara

menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka

menghadapi, menyikapi atau menanggapi berbagai permasalahan menyangkut kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat

dan tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi tersebut adalah :

1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik.

2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi.

3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya.

4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam.

Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana gambaran diatas,

implementasi wawasan nusantara harus tercermin atau menjadi nilai yang menjiwai segenap

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata diseluruh wilayah negara.

Disamping itu wawasan nusantara dapat diimplementasikan kedalam segenap pranata sosial

yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinekaan sehingga mendominasikan kehidupan

sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat dan taat hukum.

Untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan wawasan nusantara, maka disamping

implementasi seperti diatas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan atau pengsosialisasian dari

materi wawasan nusantara itu sendiri kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia.

Pemayarakatan dari wawasan nusantara tersebut dapat dibagi dalam :

1. Menurut sifat/cara penyampaiannya :

a. Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi/dialog, tatp muka.

b. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik, media cetak.

2. Menurut metode penyampaiannya :

a. Ketauladanan.

b. Edukasi.

c. Komunikasi.

d. Integrasi.


B. Tantangan Implementasi Wawasan Negara

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan manusia, baik secara individu dalam

masyarakat, dalam berbangsa dan betnegara sedang mengalami suatu proses perubahan. Kita

juga menyadari faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah

nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi

globalnya. Tetapi apabila kita melihat sejarah kehidupan manusia dalam alam semesta itu

sendiri perubahan dalam kehidupan adalah suatu hal yang wajar, yang alamiah. Demikianlah

dapat dikatakan bahwa tidak ada kehidupan di dunia ini yang abadi dan kekal. Berkaitan

dengan wawasan nusantara yang sarat nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses

panjang sejarah perjuangan bangsa, akankah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan

dan kesatuan itu larut atau hanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan

dalam terpaan atau gempuran nilai global yang menantang.

1. Pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat merupakan tantangan wawasan nusantara,

sehingga pemberdayaan untuk kepentingan mayarakat banyak perlu mendapatkan

prioritas utama mengingat wawasan nusantara memiliki makna persatuan dan

kesatuan dalam kebhinekaan untuk lebih mempererat kesatuan bangsa.

2. Dunia tanpa batas.

Keterbatasan kualitas SBM Indonesia dibidang IPTEK merupakan tantangan

serius dalm menghadapi gempuran global, mengingat penguasaan IPTEK

merupakan nilai tambah untuk berdaya saing dipercaturan global.

3. Era baru kapitalisme.

a. Sloan dan Zureker dalam bukunya “Dictionary of Economic”, menyebutkan

tentang kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak

milik swasta macam-macam barang dan kebebasan individu untuk

mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk berkecimpung dalam

aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri serta untuk mencapai laba

guna diri sendiri.

b. Lester Thurow, dalam bukunya “The Future of Capitalism”, menegaskan

antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru kehidupan kapitalisme


harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham

individu dan paham sosialis.

4. Kesadaran warga negara.

a. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban.

b. Kesadaran bela negara.

C. Penerapan Wawasan Nusantara

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara, khususnya

dibidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum Internasional.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber

daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional

termasuk negara-negara tetangga: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India,

Australia dan Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai

karena negara Indonesia memberikan akomodasi kepada kepentingan negara

tetangga.

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan di berbagai bidang tampak

pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan

transportasi.

e. Penerapan dibidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan

bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air,

senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila.

f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang Pertahanan Keamanan terlihat pada

kesiap siagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahanan

Keamanan Rakyat Sementara untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan

negara

D. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian

tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi

wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan

untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian


tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada

wawasan nasional.

Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan

menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasinya perlu dibangun suatu

kondisi kehidupan nasional akan meningkatkan kondisi dinamika kehidupan nasional dalam

wujud ketahanan nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan

mendorong pembangunan nasional semakin baik.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan

pediman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan

nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional

tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi Ketahanan

Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusarantara dan Ketahanan Nasional

merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap berjaya dan berkembang

seterusnya.


BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Geopolitik merupakan pengembangan dari geografi poltik, di mana Negara dipandang

sebagai suatu organisme hidup yang berevolusi secara spasial dalam kerangka memenuhi

kebutuhan masyarakat bangsanya atau tuntunan kebutuahan. Geopoltik diartikan sebagai

system politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional

yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada

pertimbangan geografi,wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara.Wawasan

nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam

wawasan nusantara konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini yang

berkembang tidak saja secara fisik geografis melainkan dalam pengertian secara

keseluruhannya (Suradinata; Sumiaro 2005).

Sampai sekarang belum ada teori geopoltik yang dapat diterima oleh semua bangsa

didunia, sehingga benara-benar merupakan pandangan universal. Bahkan teori dari Wendell

Wilky yang berjudul “The one Word” di mana dia mengajarkan suatu pemerintahan dunia

berdasarkan geopolitik dunia, juga tidak bisa diterima, karena tenyata merupakan hal yang

tidak mungkin suatu Negara dapat mengambil beberapa segi dari teori-teori / pandangan-

pandangan tentang geopolitik yang ada untuk diterapkan pada keadaan di negara itu sendiri.

Wawasan Nusantara Indonesia adalah wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori

yang dikembangkan secara universal. Wawasan Nasional Bangsa Indonesia tidak

mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan karen ajaran tersebut

mengandung benih – benih persengketaan dan ekspensionisme. Paham bangsa Indonesia

yang berfalasfah dan berideologi menganut paham tentang pernag dan damai

Paham Indonesia tentang negara adalah paham yang dikembangkan archipelago

consept atau asas archipelago. Wawasan Nusantara dapat disebut geopolitik karena

berdasarkan konsepsi yang berlaku merupakan prasyarat bagi terwujnya cita-cita nasional

yang tertuang dalam Pancasila. Secara filosfi Wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh

pemikiran berdasar falsafah pancasila, aspek kewilayahan, aspek sosial budaya, dan aspek

kesejahteraan.


Wawasan Nusantara mencakup dua segi ,yaitu :

a. Tata laku batiniah yang berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk

sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin

b. Tata laku lahiriah yang berupa kekuatan yang utuh, dalam arti

kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan.

Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan

geopolitik yang dianutnya adalah paham Machiavelli (abad XVII) yang menekankan bahwa

sebuah Negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil; pertama; dalam merebut dan

mempertahankan kekuasaan, segala cara dihalalkan; kedua; untuk menjaga kekuasaan rezim,

politik adu domba (devide et impera) adalah sah; ketiga; dalam dunia politik (yang

disamakan dengan kehidupan binatang buas), yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

Paham kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVII) sangat menekankan perang total, dengan

menyerahkan segala daya upaya dan kekuatan logistik dan ekonomi nasional yang didukung

oeh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk memebentuk

kekuatan menduduki dan menjajah Negara lain. Bersamaan dengan era Napoleon di Rusia,

hidup jenderal Clausewitz yang menyatakan perang adalah kelanjutan politik dengan cara

lain. Pemikiran inilah yang membenarkan atau menghalalkan Rusia berekspansi sehingga

menimbulkan perang dunia pertama.
