Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi06Agustus 2014
Fasilitas Pembiayaan Proyek Kemakmuran Hijau Diluncurkan
MWA sudah menyepakati fasilitas hibah di GP dengan skema: Partnership Grant, Community Based Natural Resources Management (CBNRM), dan Renewable Energy Grant. Semua proyek di Program Compact sudah semua masuk implementasi.
www.mca-indonesia.go.id
Klikwww.mca-indonesia.go.id
Untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan hibah Compact Indonesia.
Millennium Challenge Account - IndonesiaMengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi
Daftar
IsiEdisi 06, Agustus 2014
06 Project Implementation Sembilan Daerah Baru Tandatangani MoU Proyek Kemakmuran Hijau 14
25 30 37
Project Implementation Kerja Besar Disangga Bersama
NusantaraMenyambangi Ujung Barat
InsidePemerlancar Program Compact
InsideDubes AS Sambangi POME di Jambi
www.mca-indonesia.go.id
Klikwww.mca-indonesia.go.id
Untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan hibah Compact Indonesia.
Millennium Challenge Account - IndonesiaMengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi
3Agustus, 2014
Armida Alisjahbana
Lukita Dinarsyah Tuwo
Hari Kristijo
J.W. Saputro
Wismana Adi SuryabrataNina SardjunaniEmmy SuparmiatunKennedy SimanjuntakJadhie J Ardajat
Lila Meulila Moekti Ariebowo
Vincentius PrasetyoArief SetyadiBayu Aji PrakosoArbain Nur BawonoVero ArdiantoTema Wanda TamtamaRully Agung
Paska Rina TDian PurwantiFitria Dewi WandawatiWuri HandayaniAstri AmirudinRani Desi YantiRiska Anneli SeptoviaAgung Supriyadi
Ricky M. RamdhanWidiantoArie Bayu HariyantoChoirul AmriArif Pratama
Gamar AriyantoNura DirgantaraIing MursalinAugy MursaliantoWawan HeryawanFarah AminiArdita Caesari
Pelindung
Penasehat
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi
Wakil Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi
Dewan Redaksi
Penyunting dan Penyelaras Naskah
Bagian Produksi
Bagian Administrasi & Distribusi
Bagian Keuangan
Kontributor
EDITORIAL
Anak Pendek (stunting). Tidak terasa waktu sudah berlalu
selama 16 bulan sejak EIF (Entry Into Force) yang dimulai 2 April 2013. Dengan demikian masih ada waktu tersisa ting-gal 44 bulan lagi atau Compact akan berakhir pada 1 April 2018. Banyak yang bertanya, “Apakah hibah sebesar $600 juta mampu diserap sampai 100%?”. Inilah yang menjadi tantangan Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia. Di dalam Rapat Majelis Wali Amanat MCA-Indo-nesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014, disepakati bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian yang lebih serius bagi anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia (MWA MCA-Indonesia) untuk terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan. Tentu keterlibatan ini perlu disambut dengan semangat yang lebih besar bagi unit pelaksana program hibah MCC, untuk lebih giat lagi untuk melaksanakan program Compact dengan akuntabilitas dan sasaran yang terukur sesuai indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, MCC USA juga ikut bertanggungjawab dalam kecepatan pelaksanaan kegiatan, karena setiap tahap aktivitas harus mendapatkan approval dari MCC USA.
Melihat memang lebih mudah diban-dingkan dengan melaksanakan. Semua orang pasti bertanya, “Apakah yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia selama 16 bulan ini?”. Jawabannya tentu banyak banget, mulai dari menyiapkan petunjuk teknis dan operasional, penyiapan TOR pekerjaan serta melelangkan paket yang dilaksanakan. Bahkan pada 3 Juli 2014 telah dilakukan launching Part
nership Grant untuk Green Prosperity project. Sementara itu, 2 grant window lainnya yaitu Community Based Natural Resources Management (CBNRM) Grant, dan Renewable Energy Grant akan ditawarkan kepada publik pada bebe-rapa bulan mendatang. Begitu pula pada 17 Juli 2014 dilakukan pertemuan pem-bahasan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dan program PNPM gene-rasi, dimana proyek pengurangan anak pendek (stunting) dilaksanakan melalui program PNPM tersebut.
Apakah ini sudah cukup?, tentu saja tidak, karena dengan adanya kedua kegiatan tersebut justru akan menga-kibatkan target waktu sudah tidak bisa ditawar lagi. Jika tidak segera menyele-saikan pekerjaan-pekerjaan utamanya, maka bisa-bisa pada suatu saat nanti akan terkunci dan macet seperti lalu lintas Jakarta. Artinya bahwa rencana kerja, rencana pengadaan, rencana pencairan dana, analisa resiko setiap proyek dan mitigasinya adalah hal mut-lak yang harus siap selalu terpantau dan terkendali. Seperti konsep manajemen, bahwa perencanaan yang baik akan menyelesaian 75% pekerjaan, maka saat ini perlu bagi semua pihak untuk selalu memperhatikan dan menaati rencana kerja, dan segera melakukan penye-suaian jika terdapat kendala.
Semoga Program Compact sema-kin cepat pelaksanaannya begitu pula penyerapan hibah juga semakin besar dan memberikan manfaat semua masyarakat di lokasi kegiatan, sesuai motto: reducing poverty through economic growth. Wassalam, Hari Kristijo.
Mulai Implementasi Program Compact
Hari KristijoPemimpin Redaksi Compact
Selamat bertemu kembali pembaca, Edisi Majalah Com-pact ke 6 tahun 2014 kali ini akan membahas secara detil
implementasi 3 proyek yang dibiayai oleh hibah MCC, khususnya tentang Partnership Grant window pada Green Prosperity Project. Selain itu juga dibahas tentang implementasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi
5Agustus, 2014
PROJECT IMPLEMENTATION GREEN PROSPERITY
Pimpinan sembilan daerah itu menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding
(MoU) dengan Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MCA) MCA-Indonesia, Lukita D. Tuwo. Perluasan lokasi Kemakmuran Hijau ini bermula dari Kerinci dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), dua kabupaten baru di Provinsi Jambi yang menandatangani Nota Kesepahaman
Proyek Kemakmuran Hijau, pada Kamis (27/03/2014).
Langkah kedua kabupaten itu diikuti tujuh kabupaten lainnya pada Jumat (25/04/2014). Nota Kesepahaman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau dengan tujuh kabupaten baru yang menyusul itu, terlaksana di Museum Proklamasi, Jakarta (baca halaman 38 : MCA-Indonesia dengan Tujuh Kabu-paten Lagi). Usai menjadi saksi dalam penandatangan itu, Vice President of Department of Compact Operation MCC
Kamran Khan mengatakan, kerjasama dalam bentuk comprehensive partnership ini merupakan tanggung jawab yang harus ditangani pemerintah pusat dan daerah secara serius. Sebab, peran MCC hanya murni membantu dalam implementasi proyek. “Proyek ini dilak-sanakan di Indonesia, untuk masyarakat Indonesia dan dilaksakanan oleh orang Indonesia” ujar Khan.
Sembilan Daerah Baru Tandatangani MoU Proyek Kemakmuran Hijau
Gong! Realisasi Pendanaan Kemakmuran Hijau Resmi Dibuka
MCA-INDONESIA meluncurkan
Fasilitas Kemakmuran Hijau, fasi-
litas pembiayaan di bidang energi
terbarukan dan pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan, yang
dikelola MCA-Indonesia.
“Setelah disepakati Kementerian
Keuangan, Bappenas dan MCC
sebagai pemberi hibah, maka hari
ini kita menyampaikan bahwa
fasilitas ini mulai beroperasi,”
kata Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil
Menteri PPN/Bappenas sekaligus
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA)
MCA-Indonesia, dalam peluncuran
Fasilitas Kemakmuran Hijau,Skema
Pendanaan Pembangunan Rendah
Karbon di Indonesia, yang digelar
di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis
(3/7/2014).
Dengan demikian, mulai 3 Juli
2014 MCA-Indonesia menerima
Expression of Interest (EoI) alias
proposal untuk hibah kemitraan
bagi pengembangan komoditas
Kakao. Sedangkan untuk dua
skema pembiayaan lainnya, akan
diumumkan secara bertahap dan
disosialisasikan kepada publik.
6 Agustus, 2014
Tidak semudah membalik tangan untuk mewujudkan niatan membantu masya-rakat. Terlebih dalam kaitan
dengan aturan pemerintah yang men-yangkut pajak. Sudah wajar bagi sebuah pemerintahan untuk mengatur secara rinci dan tepat bagaimana tentang per-pajakan. Pajak merupakan representasi kepentingan sebuah negara. Apalagi yang terkait kebijakan khusus tentang pemungutan pajak.
Program Compact salah satu yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah RI, yang dituangkan dalam Perjanjian Hibah Compact antara kedua pemerintahan. Fasilitas ini juga berlaku dan perlu diperkuat dengan
peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat gubernur maupun tingkat kabupaten. Lokasi Green Prosperity yang sudah menandatangani MoU, di mana salah satu ketentuan yang diatur dalam MoU tersebut adalah adanya pemberian fasilitas pembebasan pajak oleh Pemerintah Daerah, di antara-nya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur. Penandatanganan dilakukan dengan MCA-Indonesia pada 25 April 2014.
“Setelah penandatanganan tentu tidak selesai sampai di situ, perlu langkah lanjutan terutama di level pelaksanaan. Inilah pentingnya adanya workshop lan-jutan di 9 kabupaten roll out,” kata Rusdi
Irwanto, Direktur Legal MCA-Indonesia. Workshop lanjutan berfungsi untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sejalan dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.
“Workshop ini berisi penjelasan lebih rinci pada perwakilan daerah mengenai alasan kenapa diperlukannya fasilitas ini,” kata Rusdi. Sasaran kali ini totalnya adalah sembilan daerah roll out. Daerah tersebut yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Beberapa daerah, seperti disebutkan di atas sudah menandatangani MOU.
Salah satu hal penting yang selalu diangkat dalam workshop adalah per-lunya melihat aspek benefit dari pada sekadar profit. Pembebasan pajak bisa meningkatkan benefit yang diterima ma-syarakat dan pemerintah dalam masa lebih panjang. Secara menyeluruh bisa dilihat, bahwa saat kemakmuran masya-rakat di daerah proyek meningkat, akan ada kenaikan pendapatan/penghasilan masyarakat. Nah, muaranya pendapatan daerah dari sektor pajak juga meningkat.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
Agar Dana Utuh Sampai Masyarakat
Pembebasan pajak bisa meningkatkan benefit yang diterima masyarakat dan pemerintah dalam masa lebih panjang
Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan Compact diterima utuh.
7Agustus, 2014
PROJECT IMPLEMENTATION GREEN PROSPERITY
Majelis Wali Amanah (MWA) menyetujui sekaligus memutuskan tiga skema pendanaan untuk pelaksa-
naan hibah Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. Keputusan MWA itu ditetapkan dalam resolusi no 70. Rapat yang digelar pada 14 Maret 2014 ini jadi salah satu keputusan penting dalam pelaksanaan proyek.
MWA menyepakati bahwa skema hibah untuk proyek energi terbarukan (renewable energy), skema pendanaan
untuk proyek pengelolaan sumber daya alam (natural resource management), dan kerjasama kemitraan (partnership).
Untuk hibah, ada tiga skema grant window, yaitu pertama skema pen-danaan untuk proyek energi terbarukan pada skala kecil (lebih kecil atau sama dengan 2 Mega Watt, non-komersial dan di luar jalur PLN/offgrid). Kedua skema pendanaan untuk proyek pengelolaan sumber daya alam untuk mendanai pe-ngelolaan sumber daya alam yang berba-sis komunitas. Ketiga skema pendanaan
untuk kerjasama kemitraan, untuk pen-ingkatan portofolio pembiayaan proyek energi terbarukan dan pengelolaan sum-ber daya alam pada lokasi GP melalui kerjasama pendanaan (cofunding) dengan donor multilateral, atau lembaga internasional/nasional lainnya.
MWA telah melakukan rapat pada 7 Mei 2014 yang keputusannya adalah menyepakati bahwa dana MCC dike-lola dengan mekanisme hibah/grants. Keputusan ini menindak lanjuti Aide Memoire yang ditandatangani ketua MWA MCA-Indonesia dan MCC yang diwakili oleh Vice President of Compact Operations Operation beberapa minggu sebelumnya, yaitu 24 April 2014. Sedangkan skema commercial window akan dibahas selan-jutnya oleh tim Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia dan MCC.
Dalam hal ini, peran pemerintah daerah, sebagai pemilik wilayah perlu memastikan semua kegiatan yang ter-kait dengan hibah MCC sesuai dengan cetak biru pengembangan wilayahnya. Pemerintah daerah akan membantu dan berkoordinasi dengan MCA-Indonesia terkait pelaksanaan dan monitoring penerima hibah MCC.
Sesuai dengan Aide Memoire, disepa-kati bahwa satu atau dua komponen hibah MCC sudah bisa dibuka ke publik pada awal bulan Juli 2014. Skema hibah Grant Partnership diluncurkan pada 3 Juli. Agar pelaksanaan peluncuran Proyek Kemakmuran Hijau bisa tercapai, MCC sudah menambah sumber daya manusia untuk memperkuat tim MCC di Indonesia dan MCA-Indonesia.
Tiga Skema Grant Window
Rapat MWA memutuskan 3 Skema Grant
MWA menyepakati dana MCC di Proyek Kemakmuran Hijau dikelola dengan mekanisme hibah/grants sesuai Aide Memoire yang ditandatangani Ketua MWA MCAIndonesia dan MCC yang diwakili oleh Vice President of Compact Operations pada 24 April 2014.
8 Agustus, 2014
Saat ini, PLUP MCA-Indonesia sedang melelang pekerjaan Sensitization for Participatory Village Boundary Setting (VBS)
and Community Mapping untuk 68 desa di empat lokasi starter (Kabupaten Mera-ngin, Muaro Jambi, Mamasa, Mamuju).
Mapping (pemetaan) tersebut dila-kukan dalam dua tahap. Pertama, meliputi proses Penataan Batas Desa Partisipatif di dua bentang alam Berbak
di Kabupaten Muaro Jambi dan bentang alam Sumarorong-Pana di Kabupaten Mamasa).
Kemudian, tim PLUP MCA-Indonesia menganalisa dan mengevaluasi proses Penataan Batas Desa Partisipatif, melalui diskusi dengan mitra yang terlibat dan penyempurnaan proses Penataan Batas Desa Partisipatif; lalu menyempurnakan Petunjuk Operasional untuk Implemen-tasi Penataan Batas Desa Partisipatif
dan Analisa Biaya. “Tahap Pertama direncanakan selesai dalam empat bulan,” ujar Associate Director Participatory Landuse Planning Green Prosperity Project, Sigit Widodo.
Tahap kedua, implementasi perenca-naan tersebut, pada bentang alam Sungai Tenang di Kabupaten Merangin, bentang alam Bonehau-Kalumpang di Kabupaten Mamuju dan bentang alam Mambi-Bam-bang di Kabupaten Mamasa. Pengerjaan tahap kedua ini pun direncanakan selesai dalam empat bulan.
Sesuai dengan Compact, PLUP mempunyai mandat untuk memastikan adanya spatial certainty (kepastian ruang) di tempat atau daerah lokasi investasi Kemakmuran Hijau. Karena itu, PLUP menyediakan informasi secara lengkap dan transparan terkait penatagunaan lahan, penguasaan dan pemilikan lahan, informasi tentang izin-izin usaha (konsesi) yang ada di daerah tersebut dan informasi terkait lainnya.
PLUP akan menjadikan tata ruang wilayah yang ada menjadi lebih partisi-patif, sehingga masyarakat merasa lebih memiliki model tata ruang yang ada dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, karena aspirasi masya-rakat terakomodasi dalam tata ruang tersebut. “PLUP tidak mengganggu atau mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), justru memperkuat RTRW yang sudah ada,” ujar Sigit menegaskan.
Untuk mendapatkan citra resolusi pemetaan yang tinggi, khususnya pada kawasan dengan potensi sumber daya alam dan budaya tertentu di lokasi proyek dan mempunyai georeference di lokasi kegiatan, MCA-Indonesia akan menggunakan Teknologi Unmanned Aerial System (UAS) atau drone. Hasilnya, akan ditayangkan melalui website yang bisa diakses secara gratis.
“Hal yang lebih diperlukan lagi adalah, dukungan penuh dari MCA-Indonesia, MCC, Pemerintah Kabupaten, konsultan dan mitra kerja dan seluruh stakeholders yang ada di pusat dan daerah,” ujarnya.
PLUP MCA-Indonesia Terus Melaju dan Mengembangkan Pemetaan
Pengembangan pemetaan itu dalam dua tahap, dan akan menggunakan teknologi yang bisa diakses masyarakat secara gratis.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas Arie Bayu-Bappenas Dok.Satker PH MCC Bappenas
9Agustus, 2014
Praktik pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang tak mendukung kesetaraan, kesamaan akses, dan pem-
berian kesempatan yang sama, jadi hal utama yang hendak dipangkas MCA-In-donesia. MCC, lewat MCA-Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa setiap kegiatan dan proyek yang diterapkan harus memberikan kesempatan, akses dan tentunya kesetaraan pada setiap jenis kelamin. Fokusnya pada perem-puan, karena kelompok ini yang yang sudah seringkali terabaikan dalam kegiatan ekonomi.
Dengan demikian, peningkatan partisi-pasi perempuan jadi kata kuncinya. Itulah mengapa, secara khusus, MCA-Indonesia mempelajari beragam cara untuk me-nerapkan praktik proyek yang ramah pada perempuan di daerah tujuan proyek
MCA-Indonesia. Telaah dan kajian tentang beragam
praktik hidup bermasyarakat di daerah tujuan proyek telah dilakukan. Lalu praktik tersebut ditelaah untuk mela-hirkan serangkaian modul dan panduan yang mudah, tegas, dan tentunya bisa mengarahkan semua kegiatan ke arah kesamaan akses pada setiap warga yang ada, khususnya memastikan keterlibatan kaum perempuan.
Nah, salah satu kegiatan yang dila-kukan MCA-Indonesia adalah uji coba modul Peningkatan Kapasitas Gender pada Proyek Kemakmuran Hijau, oleh SGA MCA-Indonesia di Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa) dan Jambi (Kabupaten Mer-angin, Kabupaten Muaro Jambi). Uji coba di Jambi dilaksanakan pada tang-gal 9 - 11 Februari 2014, sedangkan di
Sulawesi Barat pada 12 - 14 Februari 2014. Langkah ini sekaligus sebagai salah satu bentuk assessment lebih ter-inci terhadap kondisi praktik pembagian peran dalam konteks pelaksanaan GP.
Dalam diskusi pada uji coba modul tersebut, ditemukan bahwa pengelolaan dan kepemilikan sumberdaya alam (tanah) belum setara antara laki-laki dan perempuan di Mamuju dan Mamasa. Mata pencaharian sebagian besar pen-duduk adalah bertani, namun organisasi tani setempat belum mengakomodasi keterlibatan petani perempuan. Diskusi tersebut juga memunculkan hal menarik yang lain, bahwa kaum perempuan-lah yang menentukan kebutuhan listrik di rumah tangga, dimana listrik yang tersedia di desa masih terbatas. Namun demikian, kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan listrik di desa belum setara dengan kesempatan yang dimiliki laki-laki.
Hal lain ditemukan tim MCA-Indonesia saat melakukan kunjungan lapangan di Mamuju, yang dilakukan disela uji coba tersebut, yaitu peran perempuan yang lebih luas ternyata mampu meningkat-kan pendapatan keluarga. Salah satu praktiknya ada di kegiatan pembibitan Kakao dengan cara Sambung Pucuk di Mamuju. Para ibu banyak terlibat dalam kegiatan ini. Bahkan dengan memanfaat-kan halaman rumah, termasuk kolong rumah bisa menambah pendapatan ke-luarga. Paling tidak ibu-ibu yang terlibat mendapat pendapatan Rp 7.000,- hingga Rp 12.000,- per batang.
Fakta-fakta di atas adalah bukti ketika kesamaan akses pada kegiatan ekonomi dibuka lebar bagi perempuan akan ber-implikasi pada dampak ekonomi yang besar. Proyek yang mampu memberi-kan akses yang setara semacam inilah yang seharusnya dibuat dan diduplikasi sebanyak mungkin. Ini semua demi menciptakan proyek yang benar-benar ramah pada perempuan. Inilah yang dimaui oleh MCA-Indonesia. Kesamaan akses demi sejahtera bersama-sama.
PROJECT IMPLEMENTATION GREEN PROSPERITY
Kesetaraan, Kesamaan dan Kesempatan yang Sama Bagi Kaum Perempuan!
10 Agustus, 2014
“Tujuan utama dari GK adalah mendukung dan meningkatkan dampak positif di
lokasi kerja GP maupun di Indonesia, “ ucap Associate Director of Green Knowledge, Green Prosperity (GP) MCA-Indone-sia Poppy Ismalina.
Dia menjelaskan bahwa pada prin-sipnya, di setiap lokasi Proyek Kemak-muran Hijau MCA-Indonesia, maupun
praktik-praktik kemakmuran hijau di wilayah lain di Indonesia, ada pengeta-huan yang tercipta dari interaksi komu-nitas, pelaku usaha dan akademisi atau universitas, serta pengambil keputusan baik Pemerintah Daerah (Pemda) setem-pat maupun Pemerintah Pusat.
Ada pun rencana kerja GK yang telah disusun sampai tahun 2018 terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berada di dalam lima lingkup aktivitas, mulai dari mendukung investasi proyek-proyek GP, berkontribusi dalam reformasi kebija-kan, melindungi kearifan lokal, promosi pembangunan rendah karbon dan meningkatkan penerapan proyek GP di daearah-daerah lain.
Aktivitas ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Centre of Excellence (CoE) yang ada di tingkat nasional dan ber-bagai daerah tersebut di atas dan dise-barluaskan, melalui forum sosialisasi maupun diseminasi di tingkat nasional dan website GP Portal.
Kerjasama ini akan menjadi model kerjasama ke depan, karena Green Knowledge MCA-Indonesia tidak akan berpre-tensi untuk membangun sebuah Centre of Excellence (CoE) baru , tetapi yang paling penting adalah bagaimana memfasilitasi dan utilisasi CoE yang sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Juga, CoE yang telah ada dapat diman-faatkan pula untuk peningkatan kapasi-tas dari seluruh pemangku kepentingan GP di daerah maupun di tingkat nasional, untuk bersama-sama membawa Indo-nesia mengejar pertumbuhan ekonomi karbon rendah, yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.
“Sekarang ini GK menjajaki kerjasama dengan salah sebuah lembaga penelitian di perguruan tinggi negeri di Jawa untuk membangun sebuah jejaring nasional lembaga penelitian, universitas, LSM dan sektor swasta yang berminat di dalam pengelolaan pengetahuan hijau dan ber-sama-sama untuk membangun platform pengetahuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang aktual, “ ujar Poppy.
Memasyarakatkan Praktik GP dengan GKGreen Knowledge (GK) tak bisa dipandang sebelah mata, karena aktivitas GK didasari prinsip dan praktik terbaik Green Prosperity (Kemakmuran Hijau).
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
11Agustus, 2014
PROJECT IMPLEMENTATION HEALTH & NUTRITION
Masyarakat di pedesaan lebih mengandalkan naluri dan warisan turun temurun dalam merawat bayi dan
anak, memberikan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh, bagaimana menyusui yang benar. Hampir semua ketrampilan dan pengetahuan terkait 1000 hari setelah lahir didapat dari turun
temurun. “Saya jadi tahu sekarang, bayi sampai
usia enam bulan belum boleh dikasih macam-macam makanan. Saya jadi tahu setelah pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) kemarin,” kata Lia, salah satu peserta pelatihan PMBA 24 April 2014 dari Desa Mulyasari, Garut, Jawa Barat. Setelah pelatihan,
dirinya bersama kader lain telah menu-larkan ilmu pada sembilan Posyandu di desanya.
Salah satu yang menarik lagi setelah pelatihan itu adalah tampilnya Dede Kur-nia, 37 tahun. Inilah satu-satunya laki-laki yang menjadi kader Posyandu dan ikut dalam pelatihan PMBA di Garut pada Maret 2014 yang lalu. Hatinya tergerak melihat medan tempatnya tinggal yang berbukit.
“Saya tidak tega melihat ibu-ibu yang mau menimbang bayi atau memerik-sakan kesehatan harus berjalan jauh. Jadi saya inisiatif mengusulkan adanya Posyandu di desa,” kata Dede. Usul ini diikuti dengan kesediaannya terlibat aktif menjadi kader. Sudah tiga tahun dirinya menjadi kader.
Dede mengakui bahwa banyak ilmu penting yang didapatkan dari pelatihan PMBA waktu itu. Tidak jarang, berbekal pelatihan tersebut, Dede bisa mengajari ibu-ibu di desanya tentang merawat bayi dan pemberian makanan pada anak. “Ilmunya berguna, manfaatnya besar. Itu saya rasakan betul,” katanya.
Salah satu yang mendapat apresiasi dari para peserta pelatihan PMBA yang digelar dengan dukungan MCA-Indone-sia adalah metodenya. Keluwesan fasil-itator, kreativitas penyampaian materi, dan model lesehan ternyata membuat peserta mudah menerima materi. Be-berapa lagu yang dibuat untuk memu-dahkan mengingat cara menyusui yang benar juga langsung nyantel di kepala peserta.
Manusia memang tidak pernah boleh berhenti belajar. Pelatihan itu barangkali hanya hitungan hari, tetapi manfaatnya masih bergaung hingga kini.
Tebarkan Benih, Tumbuhlah Beberapa
Hasil Pelatihan Training of Trainer PMBA di Garut
Keluwesan fasilitator, kreativitas penyampaian materi, dan model lesehan membuat peserta mudah menerima materi. Ada juga lagu untuk mengingat cara menyusui yang benar.
12 Agustus, 2014
Hal itu setidaknya tampak dalam Gerakan Nasional Per-cepatan Perbaikan Gizi (Ger-nas PG) dan Rapat Kordinasi
(Rakor) Teknis PKGBM yang diadakan MCA-Indonesia selama tiga hari sejak 4 Juni 2014 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta.
Dalam forum yang diadakan untuk mempersiapkan implementasi PKGBM dari pusat hingga daerah yang diikuti 250 orang baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun Puskesmas.terse-but, salah satu peserta dari dari Dinas
Ke sehatan 11 provinsi dan 64 kabupaten lokasi PKGBM menanyakan pilihan intervensi terbaik untuk hasil maksi-mal, indikator dampak yang akurat dan kerjasama instansi yang membawahi puskesmas dan posyandu.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Kesehatan dan Gizi MCA-Indo-nesia, Minarto menjelaskan, terkadang indikator sudah baik namun dalam pelaksanaan di lapangan berbagai hal dapat terjadi. “Mungkin terjadi pelaksana kegiatan melakukan hal yang benar namun tidak dengan baik atau melaku-kan dengan baik hal yang tidak tepat sehingga dampak yang diinginkan tidak tercapai,” ujarnya.
Mengenai indikator, Minarto menyebutkan data Kementerian Ke-sehatan RI yang menunjukkan angka stunting mencapai 37 persen pada tahun 2013 dan tidak banyak mengalami peru-bahan yang berarti, selama 10 tahun terakhir. Sementara pada tataran global telah disepakati bahwa menurunnya prevelensi stunting sebesar 40 persen pada tahun 2025, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan gizi suatu negara.
Menurut Minarto program-program kesehatan yang ditujukan bagi penduduk miskin sudah banyak digulirkan, seperti NICE, PNPM, STBM dan PKH Prestasi, namun dampak nya masih belum seperti yang diharapkan, karena masing-masing program masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa kerjasama dengan sektor atau program lainnya.
“Karena itu, pelaksanaan PKGBM ini dipadukan dengan program lainnya, paling tidak dengan PNPM-Generasi sebagai langkah awal. Penetapan indi-kator keberhasilan program PKGBM dalam program PNPM Generasi merupa-kan sebuah langkah awal upaya keter-paduan keduanya,” ucapnya.
Sebelum ditutup, forum ini juga mem-bahas pencapaian Open Defecation Free (ODF) alias Stop Buang Air Besar Sem-barangan (Stop BABS).
Persiapan PKGBM Makin Mapan
Dinamika Program Kesehatan Dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) kian terasa.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
13Agustus, 2014
PROJECT IMPLEMENTATION HEALTH & NUTRITION
Saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau
perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Askes, Taspen, dan Jamsostek. Amanat menjadikan seluruh lapisan masyarakat sehat, makmur dan memiliki hidup berkualitas merupakan tangung jawab besar sekaligus musta-hil diselesaikan satu instansi.
Dalam rangka peningkatan kualitas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pengurangan stunting dan peningkatan pendidikan anak usia sekolah terma-suk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Kemendagri menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNPM MPd Gene-rasi untuk T.A. 2014 (27/04/2014) yang didukung melalui pendanaan dari Grant TF. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Golden Boutique Hotel, Jakarta.
Salah satu isu pokok dalam Raker nas tersebut adalah membangun kesepa-haman tentang pelaksanaan program di lokasi sasaran, peningkatan koordinasi pada setiap level di lingkup pusat dan daerah termasuk penguatan sistem dukungan layanan 100 HPK dan ABK. “MCA-Indonesia secara khusus akan melakukan sosialisasi program yang akan melibatkan unsur Dinas Kese-hatan dan Puskesmas (Kepala Puskes-
mas, Bidang Sanitasi dan Bidang Gizi). Sedangkan jadwal sosialisasi akan berkoordinasi dengan Ditjen PMD-Ke-mendagri dan Pemerintah Daerah,” kata Valentinus S. Sumito, S.IP, M.Si, selaku Kasubdit Kesos, Dit. PA & Sosbudmas, Ditjen PMD-Kemendagri.
Hasil Rakernas terse-but akan disampaikan kembali ke Provinsi dan Kabupaten dalam Rapat Koordinasi tingkat Provinsi dan Kabupaten. S e l a n -j u t n y a
Pemda akan menyampaikan Naskah Perjanjian Dekonsentrasi (Pemerintah
Provinsi) dan Naskah Perjanjian Urusan Bersama (Pemerintah
Kabupaten) sebagai wujud komitmen bersama.
Menurut Valent, salah satu hal penting yang menjadi fokus sasaran program yaitu peningka-tan peranan perempuan. Peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi
perempuan diakomodasi dengan memberi tempat FGD khusus kelompok pe-
rempuan. FGD untuk menjaring kebutuhan
kelompok perempuan khususnya dalam masa kehamilan, persalinan dan melahirkan. Tak luput juga pembahasan terkait dengan gizi, pengasuhan bayi dan balita serta pendi-dikan dasar.
“Rakernas ini menjadi salah satu cara menjalin kese-ragaman langkah demi hasil optimal yang diinginkan oleh program, yaitu derajat kesehatan masyarakat makin meningkat, “ kata Valentinus.
Kerja Besar Disangga Bersama
mas, Bidang Sanitasi dan Bidang Gizi). Sedangkan jadwal sosialisasi akan berkoordinasi dengan Ditjen PMD-Ke-mendagri dan Pemerintah Daerah,” kata Valentinus S. Sumito, S.IP, M.Si, selaku Kasubdit Kesos, Dit. PA & Sosbudmas, Ditjen PMD-Kemendagri.
Hasil Rakernas terse-but akan disampaikan kembali ke Provinsi dan Kabupaten dalam Rapat Koordinasi tingkat Provinsi dan Kabupaten. S e l a n -j u t n y a
Pemda akan menyampaikan Naskah Perjanjian Dekonsentrasi (Pemerintah
Provinsi) dan Naskah Perjanjian Urusan Bersama (Pemerintah
Kabupaten) sebagai wujud komitmen bersama.
Menurut Valent, salah satu hal penting yang menjadi fokus sasaran program yaitu peningka-tan peranan perempuan. Peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi
perempuan diakomodasi dengan memberi tempat FGD khusus kelompok pe-
rempuan. FGD untuk menjaring kebutuhan
terkait dengan gizi, pengasuhan bayi dan balita serta pendi-dikan dasar.
yang diinginkan
Catatan hasil Rapat Kerja Nasional PNPM MPd Generasi untuk T.A. 2014
14 Agustus, 2014
Kasubdit Kesejahteraan Sosial (Kesos), Direktorat Pem-berdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat (Dit. PA
& Sosbudmas), Ditjen PMD Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si mengungkapkan pada T.A. 2014 lokasi PNPM MPd Generasi sudah tersebar di 11 provinsi, 64 kabupaten serta 499 kecamatan. Pendanaannya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Grant Trust Fund (Grant TF) dari Lembaga Donor AusAID/DFAT (Australia) serta ditam-bah dengan Grant dari MCC (Millenium Challange Corporation)/MCA-I (Millenium Challange AccountIndonesia) dengan pengelolaan dana melalui PNPM Support Facility (PSF) – World Bank.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan PNPM MPd Generasi untuk penempatan posisi di lokasi baru, PNPM MPd Generasi melakukan serangkaian kegiatan salah satu diantaranya adalah melaksanakan Pelatihan Pra Tugas sebelum mobilisasi fasilitator.
Pelaksanaan Pelatihan Pra Tugas Fasilitator PNPM MPd Generasi dilak-sanakan di tiga lokasi provinsi baru, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan yang didukung melalui pendanaan dari Grant TF.
Kasubdit Kesos, Dit. PA & Sosbudmas, Ditjen PMD Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si mengung-kapkan peserta yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari Fasilitator Kabupaten 22 peserta, Fasilitator Keuangan 17 peserta, Fasilitator Kecamatan 132 peserta, dan Operator Komputer 22 peserta. Namun demikian masih terdapat keku-rangan personil untuk posisi Fasilitator Keuang an sejumlah 5 orang, Fasilitator Kecamatan sejumlah 24 orang yang saat ini masih diproses untuk rekrutmen.
Pembekalan ini menekankan pada tanggungjawab bersama seluruh
komponen untuk mengatasi persoalan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka menekan angka Stunting dan pelayanan pada Anak Berkebu-tuh an Khusus (ABK) di lokasi program, Fasilitator punya peranan besar dan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan masyarakat. Begitu pula peran Operator Komputer jangan hanya pandai memencet keyboard, tetapi juga punya peran besar dan tanggung jawab dalam update data dan informasi terkait imple-
mentasi kegiatan,” kata Valentinus. Program Compact untuk Health and
Nutrition dari MCA-Indonesia, merupakan bagian terintegrasi PNPM MPd Generasi yang dibawah Kemendagri khususnya dalam bidang kesehatan, seperti peny-usunan modul pelatihan, modul kese-hatan, dan supply alat bantu kesehatan.
Pelatihan Fasilitator dan mobilisasi ini menjadi langkah awal. Selanjutnya ada-lah pembinaan, pengendalian dan peng-awasan dalam implementasi kegiatan.
Pelatihan Pra tugas Fasilitator PNPM MPd – Generasi Sehat dan Cerdas
Bekal Buat Pengurangan Stunting
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
15Agustus, 2014
PROJECT IMPLEMENTATION HEALTH & NUTRITION
Jika sempat bertandang ke gedung Kementerian Kese-hatan, Jakarta khususnya Gedung Prof. Sujudi, anda
akan mendapati ruangan National Secretariat Team (NST) proyek me-ngurangi stunting (anak pendek) disalah satu sudut lantai tujuh gedung tersebut.
Di sebelahnya ada ruangan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Bina Gizi Makro. Sang empu ruangan itu, Iip Syai-ful sedang dirundung prihatin, karena hingga kini perawatan NST sebagai Implementing Entity Communitybased Health and Nutrition to Reduce Stunting Project Compact MCC, tak kunjung memadai.
Seharusnya, sambung Kasubdit Bina
Gizi Makro Kemenkes itu, tahun ini pem-bangunan NST tersebut selesai. Fasilitasi sekretariat itu seharusnya sudah tereali-sasi sejak April 2014. “Kalau berjalan sihsudah berjalan, tapi ada hambatan juga,” katanya.
Menurut Iip, pembangunan NST itu diharapkan tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di daerah sampai ke kecamatan setidaknya kabupaten secara simultan. Masing-masing se-kretariat dari pusat hingga ke daerahitu, setidaknya ada 8 orang yang meng-urusi kesekretariatan dan tenaga ahli. “Tapi sampai hari ini, NST seperti yang diharapkan itu belum terwujud,” tuturnya.
Semula, Iip berekspektasi NST ini akan difasilitasi minimal dengan kebutuhan manajerial setingkat Puskesmas yang
biasa dikenal dengan 5 M (Man, Money, Method, Material and Machine). Apalagi, proyek sebesar MCA-Indonesia, tentu sangat membutuhkan NST ini ada di 64 kabupaten dari 11 provinsi di Indonesia, yang menjadi lokasi proyeknya.
“Meskipun sudah ada MoU antara Kemenkes dengan pemberi hibah, tapi bagaimana mau mengejar target, kalau tidak difasilitasi dari sisi SDM, pengadaan infrastruktur maupun supporting systemnya,” ucap Kasubdit Bina Gizi Makro Kemenkes itu. Dia menambahkan, tanpa sekretariat yang memadai, sebuah proyek sulit berjalan sempurna, komprehensif atau sesuai yang diharapkan. Efeknya,implemetasi program pun melambat dan masyarakat juga akan semakin banyak yang kekurangan gizi.
“Kan ini sudah kita berikan ruangan-nya, gratis. Jadi jangan terlalu lama lah. Sebab akibatnya, (implementasi pro-gram) stunting ini juga akan melambat, bahkan bisa tidak tercapai targetnya,” ujarnya.
Fasilitasi sekretariat itu seharusnya sudah terealisasi sejak April 2014, tapi sampai hari ini belum terwujud.
Menanti Akselarasi Fasilitasi NST
16 Agustus, 2014
PKGBM telah dijadikan model perbaikan status gizi di In-donesia. Jika Proyek ini ber-hasil, Indonesia akan merep-
likasi desain dan menerapkannya di 23 Provinsi lainnya, dengan menggunakan dana APBN
Millennium Challenge Corporation (MCC) menggelar Nutrition Summit pada 7-12 April 2014 di Washington DC, Amerika. Pertemuan ini berguna sebagai kaca yang memantulkan pe-rencanaan, kinerja, dan jerih payah tim MCA-Indonesia mempersiapkan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masya-rakat (PKGBM).
Nilai tambah yang bisa didapatkan tim MCA-Indonesia adalah bertambahnya wawasan. MCC mengundang RCD Mongolia, George Washington University (GWU), United States Department for Agriculture (USDA), Nutrition Division dari White House, USAID, Kementerian Kese-hatan Amerika dan beberapa lembaga donor lain yang berbasis di Washington sebagai nara sumber.
Secara teknis pertemuan dibagi dua, yaitu (1) working session (7 – 9 April); dan (2) senior management meeting (9 – 10 April ). Indonesia mengirim serom-bongan delegasi yaitu Nina Sardjunani, Alternate Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) MCA-Indonesia sekaligus Deputy SDM dan Kebudayaan Bappenas, Sri Woro Sulistyaningrum, Kasubdit Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, JW Saputro, Direktur Eksekutif MCA-In-
donesia, Minarto, Direktur Proyek Ke-sehatan dan Gizi MCA-Indonesia, Iing Mursalin, Spesialis Manajemen Proyek Kesehatan MCA-Indonesia, Rosnani, Spesialis Gizi dan Kesehatan MCA-Indo-nesia, dan Sadwanto Purnomo, PNPM Support Facility (PSF).
Dalam dua sesi pertemuan yang menarik diangkat hubungan saling menguatkan antara pemerintah Indo-nesia dengan program kesehatan yang didanai MCC. Di satu sisi Indonesia berkomitmen memperbaiki status gizi masyarakat, terutama mengatasi stunting pada anak-anak. Komitmen ditunjukkan dengan keluarnya Perpres No 43 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Di arah yang sama, Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) yang dibiayai oleh Program Compact menjadi kendaraan Gerakan Nasional tersebut. Artinya, keberhasi-lan pemerintah juga keber-hasilan PKGBM dari MCA-Indone-sia.
D a l a m pertemuan di Washington itu, salah satu peruba-han penting MCC dan MCA-Indone-sia sepakat adanya peru-
bahan desain implementasi pelatihan. Semula dilakukan pihak ketiga menjadi mekanisme cascading atau bertingkat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kemenkes dan Dinas Kese-hatan.
Tak hanya itu, PKGBM akan dijadikan model perbaikan status gizi di Indonesia. Jika Proyek ini berhasil, Indonesia akan mereplikasi desain dan menerap-kannya di 23 Provinsi lainnya, dengan menggunakan dana APBN. Di pihak lain, Vice President MCC Kamran Khan juga menyampaikan pentingnya melibat-kan pihak swasta dalam pelaksanaan proyek, untuk menjamin keberlanjutan kegiatan setelah proyek berakhir.
Setelah lima hari berkutat dengan udara Washington, hal penting yang bisa dikabarkan adalah, MCA-Indonesia bisa lebih mantap menjalankan PKGBM. Meski tentunya masih banyak perbaikan juga yang perlu dibereskan. Apresiasi MCC telah diberikan pada MCA-Indone-sia.
Dalam dua sesi pertemuan yang menarik diangkat hubungan saling menguatkan antara pemerintah Indo-nesia dengan program kesehatan yang didanai MCC. Di satu sisi Indonesia berkomitmen memperbaiki status gizi masyarakat, terutama mengatasi
pada anak-anak. Komitmen ditunjukkan dengan keluarnya Perpres No 43 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Di arah yang sama, Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM) yang dibiayai oleh Program Compact menjadi kendaraan Gerakan Nasional tersebut. Artinya, keberhasi-lan pemerintah juga keber-
bisa lebih mantap menjalankan PKGBM. Meski tentunya masih banyak perbaikan juga yang perlu dibereskan. Apresiasi MCC telah diberikan pada MCA-Indone-sia.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
Mantap Melangkah Sepulang dari Washington
Nutrition Summit, Maret 2014
17Agustus, 2014
PROJECT IMPLEMENTATION PROCUREMENT MODERNIZATION
Membangun Momentum Positif Modernisasi Pengadaan Indonesia
MCA-INDONESIA MENGEMBANGKAN STRATEGI UNTUK MEMBANGUN MOMENTUM YANG BERDAMPAK POSITIF PADA M&E INDICATOR, DENGAN MEMPERCEPAT PELATIHAN TRAINER DALAM KERANGKA MENTORING 29 ULP PERCOBAAN.
Hal tersebut dilakukan MCA-Indonesia, sambil memproses pelibatan peru-sahaan-perusahaan dalam
Proyek Modernisasi Pengadaan dan pro-gram pelatihan keterampilan yang lebih komprehensif akan dimulai pada sekitar Agustus -. September 2014.
Selain itu, pelatihan ini dipercepat pada bulan April 2014 untuk memba-
18 Agustus, 2014
ngun keterampilan dalam tiga modul pengadaan strategis, mulai dari me-nerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Peng-adaan, Bagaimana Rencana Sederhana Pengadaan dan Mengembangkan Doku-mentasi Bid dan Kriteria Evaluasi.
Pelatihan Keterampilan Tingkat Dasar 1 telah diberikan kepada 72 peserta dari 12 ULP Percontohan dari berbagai wilayah Indonesia, dengan keragaman komprehensif tingkat institusi seperti kabupaten dan provinsi, yang dibagi dalam tiga kelompok dan waktu pelati-han yang berbeda, yaitu tanggal 28-30 April 2014, 12-14 Mei 2014 dan 19-21 Mei 2014, dan akan digelar hingga
Desember 2014. Plt Direktur PM MCA-Indonesia Kha-
risma mengingatkan agar para peserta berpartisipasi dalam program pelatihan awal ini berkomitmen, untuk tetap dalam program pelatihan secara komprehensif, setidaknya hingga Maret 2016. Hal ini dikarena tujuan Proyek PM adalah untuk membangun kapasitas kelembagaan jangka panjang, dan sudah merupakan bagian dari komitmen ULP disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada bulan November 2013.
Hal ini dimulai dengan 29 ULP Percon-tohan yang telah dipilih, sebagai bagian dari Program Percontohan Pengadaan Modernisasi ULP MCA-Indonesia, dan dilakukan di bawah MoU yang ditan-datangani oleh kedua belah pihak pada 14 November 2013. Setiap peserta akan menerima 700 jam pelatihan gabungan yang akan mencakup kelas, onthejob dan metode elearning yang dikembang-kan Bank Dunia. Plus, solusi elearning yang akan melengkapi program elearning tersebut.
Pelatihan ini, lanjutnya, difokuskan pada keterampilan melalui kegiatan, alat-alat dan kerangka kerja. Pelatihan ini menggabungkan pembelajaran dalam
kelas selama tiga hari dengan mentoring di ULP. Mentoring tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bahwa ULP menerima mentoring berupa pelatihan on the job, minimal 40 jam per bulan.
“Keberhasilan para peserta mem-peroleh keterampilan akan dinilai oleh mentor di ULP. Tapi itu nanti, sekarang ini kan mereka baru pada tahap membuka wawasan, training dasar modul 1 sampai akhir tahun ini,” ucap Kharisma.
Prospek mentoring di 29 ULP Percon-tohan dari sisi gender pun kian cerah. Sekitar 30 persen dari peserta adalah staf PSU perempuan dan angka positif ini diproyeksikan tumbuh dalam pelatihan yang akan datang. “Keikutsertaan kaum perempuan itu terjadi secara alamiah, bukan dimobilisasi,“ kata Direktur Pela-tihan dan Pengembangan Kompetensi LKPP, Sarah Sadiqa.
Ke depan, Pelatihan Keterampilan Streaming setidaknya tambahan 70 PSUs terakumulasi terhadap total mini-mal 100 ULP atau 500 bahkan 1000 staf pengadaan ULP yang professional di pemerintahan Indonesia.
“Pelatihan ini sangat berguna dalam meningkatkan profesional” kata Sjam-suri, peserta pelatihan dasar Modul 1 grup 2 dari ULP Kepulauan Riau.
Memantau Kesiapan Sambil Data Collection dengan Market Research
MCA-INDONESIA dan LKPP mengada-
kan Studi Penelitian Pasar (Market
Research Study), sub komponen
Sustainable Public Procurement
(SPP) alias Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah yang Berkelanjutan,
pada proyek Modernisasi Pengadaan
MCA-Indonesia.
Penelitian itu dilakukan untuk
menilai kesiapan Pemerintah
Indonesia menerapkan SPP. Dampak
yang diharapkan berupa kebijakan
pengadaan di masa depan dan proses
perbaikan pengadaan yang terkait
dengan SPP.
Bersama KPMG, sebuah peru-
sahaan yang ditetapkan sebagai
pelaksana Market Research Study ini,
dalam waktu 3-4 bulan sejak Maret
2014, MCA-Indonesia dan LKPP
menjalankan serangkaian aktifitas
penelitian di 165 perwakilan instansi
Pemerintah Indonesia. Ada 960
penyedia pemerintah dipilih secara
acak.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
19Agustus, 2014
Pelatihan Tingkat Dasar Modul 1 Procurement Skills tersebut merupakan kursus awal, untuk memperkenalkan alur dan
tingkatan pelatihan dari total 18 modul, yang wajib diikuti berurutan dalam tiga tingkat (Dasar, Menengah, Mahir).
Direktur Eksekutif MCA-Indonesia J.W. Saputro dalam sambutan pembukaan training akselarasi tersebut mengatakan, indikator keberhasilan pelatihan ini jus-tru terlihat setelah pelatihan selesai dan dampaknya di beberapa waktu ke depan. Jadi, jika peserta pelatihan ini bisa me-latih staf ULP lain secara mandiri, tanpa melalui pelatihan seperti ini, barulah bisa dikatakan berhasil.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kembar saya Pak Hari Kristijo dari Bappenas, yang selalu mendukung dan membantu pelaksanaan program Procurement Modernization ini,” katanya.
Pelatihan ini dipandu Penasihat Senior HRD MCA-Indonesia Greg Edmonds dengan dukungan dari staf proyek MCA-I, MT. Arsi Nurwaskito dan Imy Ferica serta tim fasilitator LKPP di bawah peng-awasan Sarah Sadiqa, Direktur Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi LKPP. “Saya berharap dengan pelatihan ini, maka akan tercipta percepatan-percepa-tan. Kalau dari sisi kami sudah bergerak cepat,” kata Direktur Utama LKPP Agus Prabowo pada sesi pembukaan pelatihan itu.
Hasil yang diharapkan dari training ini adalah, peserta memahami apa saja 5 prinsip itu dan mengapa mereka me-nerapkannya. Apa arti 5 prinsip dalam praktik, bagaimana menempatkan 5
prinsip-prinsip pengadaan dalam praktik sehari-hari, mulai dari Perencanaan dan mengelola untuk hasil yang sukses, Adil untuk semua pemasok, Memilih pemasok yang tepat, Mencapai nilai ekonomis, dan prinsip yang terakhir, Taat aturan.
Sekadar diketahui, sebagian besar peserta pelatihan pada tingkat dasar Modul 1 ini berasal dari Kementerian Kesehatan sebanyak 9 orang, Provinsi
NTB dan Kabupaten Pasuruan masing -masing sebanyak enam orang dan Kota Sukabumi 4 peserta. Ke depan, semua peserta akan mengikuti pelatihan tingkat dasar Modul 2 dan 3, yang akan digelar pada Agustus dan Oktober 2014, dan pelatihan tingkat selanjutnya tahun depan.
PROJECT IMPLEMENTATION PROCUREMENT MODERNIZATION
MCAIndonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Training Akselerasi di Crowne Plaza, Jakarta, selama tiga hari sejak 28 April 2014.
Berharap Percepatan Iringi Training Akselarasi ULP
20 Agustus, 2014
Hingga kini, Lembaga Kebija-kan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya mewujudkan satu
pasar pengadaan nasional yang trans-paran dan efisien. Untuk itu LKPP melaku-kan penyeragaman klasifikasi barang atau jasa yang digunakan di seluruh instansi pemerintah bahkan swasta.
“Apalagi, sekarang ini kita sudah menjadi bagian dari komunitas atau masyarakat global. Tentu diperlukan pengetahuan dan perangkat yang terin-tegrasi dengan dunia internasional,” kata Direktur Pengadaan Secara Elektronik
LKPP Tatang Rustandar Wiraatmaja saat di tempat kerjanya.
Program Compact MCC sejalan dengan kebutuhan LKPP yang memang beren-cana membuat klasifikasi barang atau jasa untuk diterapkan dalam eProcurement, mulai dari perencanaan hingga kontrak termasuk sistem pendukungnya.
Karena itu, dari sekian banyak standar internasional klasifikasi barang/jasa, LKPP memilih standar United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), yang merupakan klasifikasi yang paling berkembang pesat dengan lebih dari 50.000 kode. Selain karena
standar ini dikembangkan oleh United Nation Development Programme (UNDP), standar ini juga dipilih karena merupakan standar yang terbuka, global, multi sektor dengan sistem klasifikasi yang efisien, akurat dan fleksibel untuk menganalisa data, manajemen pengadaan dan penge-lolaan ecommerce.
Petinggi LKPP yang akrab disapa Tatang itu menjelaskan bahwa LKPP sudah pada tahap melakukan pemetaan Rencana Umum Pengadaan 2014 dan hasil pengadaan di 30 ULP Percontohan. Nanti, akan ditentukan klasifikasi apa saja yang dibutuhkan sesuai hasil pemetaan pengadaan.
“Kami berupaya agar tahun ini bisa selesai, lalu dilanjutkan dengan sosial-isasi. Sebab, bagian yang tersulit dari penerapan UNSPSC ini adalah sosialisasi kepada seluruh stakeholder. Sehingga, perlu dibuat strategi yang baik untuk adopsi dan adaptasi programnya secara bertahap (change management). Kalau sisi teknologi lebih mudah,” kata Tatang.
LKPP-MCA-Indonesia Berupaya Satukan Standard Procurement dan Pasar DuniaPembangunan standar klasifikasi dan pengkodean diupayakan selesai disusun dan disosialisasikan akhir tahun ini.
2013 • Melakukan studi terhadap standar
klasifikasi yang akan digunakan
(sudah dipilih UNSPSC)
2014 • LKPP menjadi anggota UNSPSC
sehingga memungkinkan
menambah kategori baru jika
belum tersedia.
• Melakukan pemetaan Rencana
Umum Pengadaan 2014 dan hasil
pengadaan di 30 ULP piloting.
• Memilih dan mengadopsi klasi-
fikasi apa saja yang dibutuhkan
sesuai hasil mapping pengadaan.
• Menerjemahkan UNSPSC ke
dalam Bahasa Indonesia.
• Sosialisasi terbatas.
• Analisis penerapan klasifikasi
dalam Procurement Moderniza-
tion Integrated System (PMIS).
2015 • Penerapan UNSPSC ke dalam
PMIS.
Milestone International Procurement Classification Standard LKPP
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
21Agustus, 2014
“Women's circle itu, kasarnya seperti ari-san. Tapi ini
menjadi wadah kumpul-kumpul untuk mereka saling berbagi pengalaman. Women's circle ini menjadi cikal bakal komunitas perempuan pengadaan (procurement),” ucap Sarah Sadiqa, Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP di tempat kerjanya beberapa waktu lalu.
Rencananya, lanjut petinggi LKPP yang akrab disapa Sarah ini, LKPP akan men-cari championchampion dari masing --masing ULP, untuk menjadi mentor dalam proses belajar mengajar tapi pola belajarnya bukan dengan belajar dalam kelas, tapi yang lebih luwes atau sekadar konsultasi maupun diskusi.
Hal itu diadakan, lanjutnya, berdasar-kan survei LKPP yang menunjukkan bahwa penguatan perlu dilakukan, tapi bukan karena perempuan tidak menguasai pengadaan atau karena tidak mau terlibat. Tapi karena batasan-batasan berupa posisi pekerjaan peng-adaan yang masih Ad Hoc bukan sebuah profesi.
“Nah, ini yang kita lihat bahwa mereka perlu penguatan dari sisi lainnya, karena kapasitasnya sebagai pengelola peng-adaan sudah bagus. Kita ingin mening-katkan posisi perempuan pada peran yang lebih strategis, tak sekadar datang, duduk, dengar, diam dan mencatat saat training atau dalam forum lainnya,” kata Sarah.
Saat kita diskusi dengan para perem-puan pengelola pengadaan dan instansi terkait termasuk Bappenas, munculah ide women's circle sebagai solusi jika konsep procurement-nya masih Ad Hoc,
dan penyebab lain yang membuat pe-rempuan procurement tidak akan bisa berperan lebih.
“Jadi, bukan maksudnya untuk mendiskriminasi diri sendiri, tapi ide dan pemikiran ini dilontarkan sebagai jawa-ban atas kebutuhan yang berbeda, yang hanya bisa kita dekati dengan cara-cara perempuan dengan segala keterbatasan dan tanggung jawabnya,” kata Sarah
menegaskan.Dalam kesempatan berbeda, Plt
Direktur Gender dan Sosial MCA-Indo-nesia Lastyo Lukito mengatakan, saat ini MCA-Indonesia sedang mempersiapkan kegiatan women's circle dan secara khusus akan memberikan bantuan teknis berupa konsultan yang akan mulai bekerja pada tanggal 14 Juli 2014 men-dukung kegiatan tersebut.
PROJECT IMPLEMENTATION PROCUREMENT MODERNIZATION
Komunitas Pendongkrak Kapasitas Perempuan Procurement
LKPP, MCAIndonesia dan Bappenas sedang menggadanggadang cikal bakal komunitas perempuan procurement.
22 Agustus, 2014
Di sisi aturan jelas sudah, usaha kecil dan menengah dilindungi dan dijamin ke-terlibatannya pada setiap
kegiatan pengadaan barang dan jasa. Peraturan Presiden No. 80/2003 yang memperkenalkan prosedur pelelangan umum yang memberi ruang lebih ban-yak bagi UKM. Di Perpres No.
54/2010 di bab 100 ditetapkan bahwa untuk proyek bernilai hingga Rp 2,5
milyar dialokasikan bagi perusahaan kecil.
Nah, kalau bicara UKM dan mikro, mau tidak mau merujuk pada peran perempuan. Kegiatan “rumahan” biasanya menjadi
domain perempuan. Asumsi UKM adalah domain perempuan terbukti
juga lewat laporan penelitian yang diga-gas oleh MCA-Indonesia dan didukung LKPP dan Kementerian PPN/Bappenas. Dari penelitan yang bertajuk gender dan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia ringkasan hasil survei tentang akses, hambatan dan kecenderungan
dalam pengadaan barang/jasa pe-merintah, sedikit banyak terkuak kepemilikan saham perempuan di dalam suatu perusahaan
berkorelasi dengan ukuran perusahaan. Semakin kecil perusahaan, kendali perem-
puan semakin besar. Inisiatif MCA-Indonesia ini
pantas jadi pijakan dalam mengintegrasikan peran
perempuan di kebi-jakan pengadaan
barang dan jasa. Penelitian mem-berikan informasi awal yang ber-
guna. Salah satunya berita pada publik adanya tendensi gender. Contohnya bisa dilihat dari komentar responden penelitian. Responden merasakan peng-guna (pemerintah) lebih suka berbicara dengan laki-laki daripada perempuan. “Saya bekerja pada bisnis pengendalian hama. Ketika saya bernegosiasi dengan staf pemerintah, saya pernah ditanya, “Apakah benar Anda direkturnya?” Ketika saya minta ayah saya untuk menolong saya bernegosiasi, semua berjalan se-perti biasa.”
Dalam konteks peran perempuan di bidang ini masih banyak soal. Pang-gungnya besar, tetapi secara tak tertulis belum banyak ruang untuk perempuan. Penelitan ini merekomendasikan secara teratur melaporkan dan mempub-likasikan data terpisah berdasarkan jenis kelamin untuk melihat sejauh mana perusahaan milik perempuan dan laki-laki menerima tender pemerintah. Laporan teratur bisa jadi cermin praktik di lapangan.
Sekalipun masih perlu lebih dalam ditinjau, terutama mengejar soal peng-ambilan sample yang bisa mewakili potret seluruh Indonesia, studi ini adalah studi gender pengadaan pemerintah yang pertama dan kredibel di Indonesia. Harapannya, penelitian ini jadi pijakan untuk memberi perempuan lebih banyak tempat di panggung besar.
54/2010 di bab 100 ditetapkan bahwa untuk proyek bernilai hingga Rp 2,5
milyar dialokasikan bagi perusahaan kecil.
Nah, kalau bicara UKM dan mikro, mau tidak mau merujuk pada peran perempuan. Kegiatan “rumahan” biasanya menjadi
domain perempuan. Asumsi UKM adalah domain perempuan terbukti
juga lewat laporan penelitian yang diga-gas oleh MCA-Indonesia dan didukung LKPP dan Kementerian PPN/Bappenas. Dari penelitan yang bertajuk gender dan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia ringkasan hasil survei tentang akses, hambatan dan kecenderungan
dalam pengadaan barang/jasa pe-merintah, sedikit banyak terkuak kepemilikan saham perempuan di dalam suatu perusahaan
berkorelasi dengan ukuran perusahaan. Semakin kecil perusahaan, kendali perem-
puan semakin besar. Inisiatif MCA-Indonesia ini
pantas jadi pijakan dalam mengintegrasikan peran
perempuan di kebi-
Semakin kecil perusahaan, kendali perempuan semakin besar. Panggung
Besar, Minim Aktor Perempuan
FOTO: Satria Raharja-Bappenas Purwanta BS-Bappenas
23Agustus, 2014
Kepercayaan menjadi kata kunci, dalam hubungan manusia. Apalagi dalam soal pengadaan barang dan jasa di
pemerintahan. Itulah salah satu hal pen-ting yang mengemuka dalam silaturahim Tim Satker Pengelola Hibah MCC yang dipimpin langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hari Kristijo dan Kepala ULP Kota Sabang, Sawidar di ULP Kota Sabang, Selasa (18/03/2014).
Sawidar menjelaskan, untuk meng-hindari ketidakpercayaan, konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan, dia dan jajarannya memindahkan server untuk eprocurement dari Kota Sabang ke Banda Aceh. Sebab, karena seringkali terjadi gangguan yang mengakibatkan proses pelelangan secara elektronik menjadi terhambat. Menimbulkan peserta lelang yang kesulitan me-ngunggah dokumen penawaran yang dibutuhkan sebagai syarat keikutsertaan eprocurement, berprasangka buruk.
“Ada yang marah-marah dan men-cari-cari kami, karena kami dinilai curang atau pilih kasih dalam pengadaan. Pada-hal dia tidak bisa input atau ikut karena kendala jaringan internet,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Sawidar, unit server LPSE Kota Sabang tersebut ditempatkan di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darus-salam itu, dengan harapan mendapatkan pasokan listrik yang memadai.
Kini, sambung Sawidar, sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya. Saat LPSE mulai beroperasi tahun 2012, pengusaha setempat menolak eprocurement karena dianggap menyulitkan. Setahun setelah LPSE Kota Sabang berupaya mengedu-kasi dan sosialisasi praktik eprocurement para pengusaha termasuk dari perusahaan penyedia jasa tidak lagi
menolak, dan sudah menggunakannya karena sudah memahami mekanisme dan sistematika dalam proses eprocurement.
Minimnya anggaran yang dialokasikan Pemda untuk peningkatan kapasitas anggota ULP, menjadi kendala lain dalam operasional ULP Kota Sabang. Ditambah lagi, dengan belum dijadikannya posisi atau pekerjaan procurement (pengadaan) ini sebagai sebuah profesi.
Sementara resiko yang dihadapi, baik
secara teknis maupun non teknis begitu besar. Tidak heran dari 100 orang Pega-wai Negeri Sipil yang telah memegang sertifikat pengadaan, hanya sedikit sekali yang bersedia menjadi anggota Pokja ULP, terutama dari kalangan kaum Hawa.
“Hanya lima orang yang bersedia dan umumnya mereka berada pada Pokja Jasa Konsultansi. Kalau bukan karena pengabdian, kami tidak akan tetap ber-tahan,” ujar Sawidar.
Sabangku Sayang Pengabdian
NUSANTARA
Alam dan potensi bisnisnya menjulang, tapi anggaran, pembangunan dan perlindungan sarana serta aparatur pengadaannya masih minim.
24 Agustus, 2014
Dalam perjalanan kali ini, Satker Pengelola Hibah MCC menyambangi ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota
Banda Aceh. Kota Serambi Mekah ini telah belajar banyak dari proses pemu-lihan akibat tsunami yang melanda Aceh. Salah satunya adalah pelajaran untuk menata dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
Sekarang, ULP Kota Banda Aceh terus menata diri. Ada 40 anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang 10 diantaranya pe-rempuan. Paparan yang disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Peker-jaan Umum Kota Banda Aceh, Ketua ULP periode Tahun 2014 dan Ketua ULP ter-dahulu periode Tahun 2010-2013 mene-gaskan usaha dan kesungguhan Banda Aceh untuk mendorong transparansi. Hebatnya lagi, ULP Kota Banda Aceh dikepalai oleh perempuan. Ini tentunya sejalan dengan kebijakan kesetaraan gender di Program Compact.
Sampai dengan saat kunjungan, yaitu awal tahun 2014, ULP Kota Banda Aceh masih banyak didominasi urusan peng-adaan jasa konstruksi. Bila dirinci, rea-lisasi jumlah paket yang sudah disele-saikan ULP Kota Banda Aceh, pada 2010, selesai 107 paket, tahun 2011 sebanyak 180 paket, tahun 2012 sebanyak 208, tahun 2013 sebanyak 178 dan tahun 2014 ini sebanyak 155 paket.
Hampir seperti ULP lainnya, selalu ada proses migrasi dari elektronik ke ma nual. Proses migrasi manual ke elektronik dimulai 2010. Kepala ULP menceritakan pada tahun pertama hanya 50 persen jumlah paket yang dilelang secara elek-tronik.
Sekarang, beragam pembenahan dilakukan, dan eprocurement terus
diterapkan. Beberapa kendala yang dihadapi saat pengadaan secara elek-tronik adalah menu proses penunjukan langsung pengadaan obat-obatan sesuai dengan Pasal 38, belum tercantum dalam sistem. Sistem pengadaan untuk kendaraan dinas juga belum tercantum dalam ecatalog pada setiap awal tahun anggaran.
Meski ada saja kendala, Kepala ULP Kota Banda Aceh mengakui bahwa cara ini, terbukti menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak adanya pertemuan langsung dengan penyedia jasa juga jadi nilai positif cara ini. Dengan kesungguhan menerapkan pengadaan
secara elektronik ini, penghematan Ang-garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh menjadi sangat sig-nifikan.
Komputer dan jaringan elektronik memang jadi alat efektif untuk mene-rangi seluruh langkah dan urusan. Ham-pir mustahil berkelit dan bersembunyi kalau sudah melalui prosedur elektronik. Transparansi jadi menu sehari-hari dengan adanya layanan pengadaan secara elektronik ini. Salah satunya Sat-ker Pengelola Hibah MCC, menyambangi praktik transparansi di Banda Aceh.
ULP Kota Banda Aceh
Menyambangi Transparansi di Ujung Barat
Dengan kesungguhan menerapkan pengadaan secara elektronik ini, penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh menjadi sangat signifikan.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
25Agustus, 2014
INSIDE
Sejatinya tak bisa dibandingkan, manakah yang lebih baik bunga mawar atau kayu jati. Bunga bakung memang tidak
bisa jadi bahan membuat kusen pintu, meja dan kursi yang kuat dan kokoh. Namun, pada saat yang sama, bunga mawar bisa memberi keharuman dan sentuhan artistik keindahan di atas sebuah kayu jati.
Begitu pula antara perempuan dan laki-laki, pada dasarnya tidak bisa diper-bandingkan dan dicari manakah yang terbaik. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki cara pandang yang memban-dingkan serta mengunggulkan laki-laki daripada perempuan. Secara tidak sadar, cara pandang ini diterima apa adanya tanpa ada kesadaran mengkritisi dan melihatnya dari beragam perspektif.
Demi Serasi Putra dan Putri Menari
SGIP ADALAH DOKUMEN OPERASIONAL YANG DIRANCANG UNTUK MELAKUKAN SISTEMATISASI DAN MEMASTIKAN INTEGRASI GENDER DI SELURUH PROYEK DAN KEGIATAN COMPACT.
26 Agustus, 2014
Bahkan, cara pandang yang membe-dakan itu diturunkan hingga beberapa generasi.
Kekurangan yang jelas ada yaitu beragam cara pandang membuat ketim-pangan secara ekonomi antara perem-puan dan laki-laki. MCC/MCA-Indonesia mengakui ketidaksetaraan gender dapat menjadi hambatan yang signifikan ter-hadap pertumbuhan ekonomi dan pe-ngurangan kemiskinan.
Kebijakan gender MCC dan panduan operasional memastikan gender sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan negara yang hendak diberi dana hibah. Gender diintegrasikan ke dalam pe-ngembangan dan desain program Com-pact, penilaian dan pelaksanaan proyek, pemantauan hasil program, dan evaluasi dampak program.
Bagi sebuah program yang menci-ta-citakan pengurangan kemiskinan, diyakini perlu mengurus dengan serius ketimpangan gender yang ada. Artinya, memberikan peluang dan kesempatan lebih besar pada perempuan. Relasi sosial dan gender yang timpang meng-hasilkan akses yang tidak setara ter-
hadap sumberdaya. Hal ini menyebabkan terjadinya pembatasan peluang-peluang akses kelompok masyarakat golongan termarjinalkan terhadap sumber daya. Singkatnya, diantara kelompok miskin, yang paling menderita dikelompok itu adalah perempuan dan anak-anak.
Seriusnya Compact memperhatikan soal gender ini diwujudkan dengan mengembangkan sebuah dokumen panduan rencana Integrasi Sosial dan Gender (Social and Gender Integration Plan/SGIP). SGIP adalah dokumen opera-sional yang dirancang untuk melakukan sistematisasi dan memastikan integrasi
gender di seluruh proyek dan kegiatan Compact. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyoroti hambatan sosial tertentu dan peluang yang mungkin relevan di seluruh sektor serta risiko yang perlu dikelola.
Untuk itu, secara umum dari sudut pandang gender, MCA-Indonesia selalu melihat dampak program terhadap perubahan relasi antara perempuan dan laki-laki baik ditingkat keluarga dan masyarakat, dan perubahan relasi antara kelompok masyarakat marjinal dengan kelompok masyarakat lainnya dalam hal pengambilan keputusan.
Usaha MCA-Indonesia ini mencontoh dari banyaknya keberhasilan menye-jahterakan masyarakat di beberapa negara, saat memberikan kesempatan lebih besar pada perempuan. Pe-rempuan makmur, seluruh keluarga makmur. Karena perempuan jadi pusat kemakmuran sebuah keluarga.
Semua langkah didesain supaya antara laki-laki dan perempuan bisa bahu-membahu member da ya kan po tensi yang dimilikinya demi kese-jahteraan seluruh keluarga. Harapannya, putra dan putri menjadi semakin serasi menari.
Secara umum dari sudut pandang gender, MCAIndonesia selalu melihat dampak program terhadap perubahan relasi antara perempuan dan lakilaki baik ditingkat keluarga dan masyarakat.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
27Agustus, 2014
INSIDE
Badan Perencanaan Pemba-ngunan Nasional (Bappenas) dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Kemiskinan
bersama Kementerian/Lembaga terkait yang tergabung di dalam Pokja Pengen-dali PNPM Mandiri sedang memper-siapkan desain evaluasi dampak PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC).
Sejak 2014, PNPM-GSC dikembangkan dengan penambahan indikator baru ter-kait 1000 Hari Pertama Kehidupan dan
permasalahan isu stunting (anak pendek) pada balita. Komponen tambahan itu didanai Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika sebesar US$ 81.640.000. Pemanfaatan hibah tersebut mengikuti kerangka desain PNPM- GSC yang sesuai rencana akan dimanfaatkan sampai dengan tahun 2017.
“Dengan penambahan komponen indi-kator baru tersebut, saat ini kita sedang mempersiapkan desain evaluasi dampak program bersama Kementerian/Lem-
Bappenas Persiapkan Desain Evaluasi Dampak PNPM GSC
SEBAGAI ALAT KENDALI PROGRAM, HASIL MONITORING PNPM GENERASI
DAN CERDAS (PNPM-GSC) DISAMPAIKAN SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN, BASELINE SURVEY-NYA
SEDANG DIPERSIAPKAN.
28 Agustus, 2014
baga dan stakeholders terkait, beserta kelengkapan perangkat-perangkat desain secara mendetail termasuk baseline survey-nya yang akan dimulai pada bulan Oktober tahun 2014,” kata Rudy S. Prawiradinata, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pemba-ngunan Nasional (Bappenas).
Desain evaluasi dampak program PNPM-GSC tersebut, lanjut Rudy, akan dikeluarkan di akhir tahun ini, sedangkan baseline survey terkait kondisi lokasi pro-gram itu, akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014. “Berdasarkan perkiraan perencanaan kami, dampak kegiatan PNPM-GSC di lapangan belum cukup
signifikan berdampak dengan adanya in-dikator baru, karena pada saat ini masih tahap persiapan perencanaan kegiatan dan tahap awal pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Dalam hal pengawasan dan pengen-dalian pengelolaan dana hibah MCC melalui MCA-Indonesia untuk PNPM GSC tersebut, Bappenas bersama PNPM Support Facility (PSF) dan stakeholders lainnya selalu berkoordinasi dalam satu tim teknis yang bekerja secara intensif pada proses pemantauan mulai dari input, proses dan output, sejak PNPM- GSC diimplementasikan.
Untuk pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan program terkait peman-faatan dana PNPM- GSC yang ada dimasyarakat, Pemerintah Pusat beker-jasama dengan berbagai pihak baik itu unit pengawas di masing-masing Ke-menterian/Lembaga melalui Inspektorat Jenderal, dan Bawasda di Pemerintah Daerah maupun lembaga seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan laporan dari hasil-hasil pengawasan dan evaluasi lembaga-lem-baga tersebut terkait pengelolaan atau pemanfaatan dana.
“Kami dapat sedikit berbangga hati karena selama ini Program PNPM Mandiri termasuk di dalamnya PNPM-GSC memiliki tingkat kebocoran relatif rendah, hanya kurang dari 1 persen dari total alokasi dana yang didistribusikan kepada masyarakat. Namun demikian, kami terus mengupayakan terus peng-awasannya agar tingkat kebocorannya dapat ditekan sekecil mungkin” ucap Rudy diiringi senyum lebar.
Disamping itu, tambah Rudy, per-siapan transisi PSF menjadi National Trust Fund sebagai upaya keberlanjutan program-program yang dikelola oleh PSF, agar dapat dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia juga menjadi pembahasan dalam rencana pertemuan Joint Management Committee (JMC) PSF, dalam waktu dekat ini.
“Rencananya, sebelum Idul Fitri JMC berencana mengadakan pertemuan, salah satu pembahasannya mengenai transisi. Kita berharap Indonesia dapat memiliki National Trust fund yang dapat mendukung upaya-upaya dan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam doku-men perencanaan yang ada,” tutur Rudy menutup perbincangan.
“Kami dapat sedikit berbangga hati karena selama ini Program PNPM Mandiri termasuk di dalamnya PNPMGSC memiliki tingkat kebocoran relatif rendah.
FOTO: Istimewa Purwanta BS-Bappenas
29Agustus, 2014
INSIDE
Program Compact adalah salah satu hibah luar negeri yang jadi tanggung jawab Bappe-nas. Mulai dari perencanaan
hingga pelaksanaan. Nah, ada sebuah beda dalam pengelolaan Compact ini, Bappenas melibatkan perwakilan LSM, Swasta, Akademisi, dan K/L relevan lain-nya. Ada perwakilan HIPMI, KADIN, ISEI, LSM melalui Kemitraan, dan K/L terkait seperti Kemenlu, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Kemenkeu, Setneg, dan Bappenas sebagai stakeholder. Pelibatan tak hanya perencanaan, tetapi sampai pengambilan keputusan program.
Dalam fase penyiapan, Bappenas mewadahi perwakilan itu dalam Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis. Kala itu dikoordinasikan di dalam Sekretariat Persiapan dan Pengem-bang an Program Compact MCC atau sering dikenal MCI (Millennium Challenge Indonesia). Lalu, pada fase implementasi, Bappenas membentuk Lembaga Wali Amanat yang jadi wadah stakeholder. Perwakilan stakeholder namanya Majelis Wali Amanat (National Trust Fund).
Proses mulai penyiapan Compact hingga disetujui MCC lebih kurang 3,5 tahun. Persiapannya dikeroyok oleh stakeholder group. Nah, proses inilah jadi kisah baru dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Kisah baru tersebut, berlanjut hingga tonggak awal dikelo-
Pemerlancar Program Compact
Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC
2006INDONESIA ELIGIBLE UNTUK THRESHOLD PROGRAM Indonesia memperoleh hibah Threshold Program dari MCC sebesar US$ 55 juta yang digunakan untuk membiayai program imunisasi dan anti korupsi. Hibah tersebut dilaksanakan di beberapa instansi, yaitu Kementerian Kesehatan, Bappenas, KPK, PPATK, dan Mahkamah Agung. Hibah ini dilak-sanakan tahun 2007-2009.
2009INDONESIA MENYIAPKAN USULAN COMPACT DIKOODINASIKAN OLEH BAPPENASBappenas melakukan koordinasi kegiatan penyiapan usulan Compact:• Melakukan kajian “Indonesia: Critical
Development Constraint” dan sinkro-nisasi dengan RPJM 2009-2014.
• Melakukan pembentukan Tim Koordinasi Penyiapan Usulan Compact, yang melibatkan: K/L, LSM, Akademisi, dan Sektor Swasta.
Dalam rangka peningkatan kerjasama bilateral Indonesia – Amerikas Serikat maka dikembangkan Comprehensive Partnership yang bersifat jangka panjang berkenaan dengan isu global, regional, dan bilateral, seperti: pendidikan, lingkungan, keamanan, IPTEK, perdagangan dan investasi, demokrasi, HAM, kesehatan, energi, pangan, kewirausahaan, dan lainnya.
2008PENGAJUAN COMPREHESIVE PARTNERSHIP INDONESIA – AMERIKA SERIKAT
NOPEMBER
2008INDONESIA ELIGIBLE UNTUK COMPACT PROGRAM (KOORDINASI OLEH BAPPENAS)
MCC menilai Indonesia sudah berhasil melaksanakan Threshold Program dan berhasil melewati skor median korupsi. Indonesia lolos kualifikasl untuk ikut hibah bersaing Compact Program.
DESEMBER
lanya hibah luar negeri oleh Majelis Wali Amanat (National Trust Fund).
Semua proses tersebut, difasil-itasi Bappenas. Dalam perkem-b a n g a n n y a , Bappenas mem-bentuk Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC. Satker itu dijabat oleh KPA, PPK, Benda-
PEMERINTAH INDONESIA SERIUS MENDORONG PENGENTASAN
KEMISKINAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI.
Majelis Wali Amanat (National Trust
Kerja Pengelola Hibah MCC. Satker itu
30 Agustus, 2014
Kegiatannya mulai mempersiapkan alo-kasi anggaran, merencanakan kegiatan, memastikan terpenuhinya kebutuhan kegiatan, hingga publikasi kegiatan pada fase persiapan dan implementasi.
Memasuki tahap implementasi, peran utama Satker Pengelola Hibah MCC untuk penggantian pajak dan pengesahan hibah dalam bentuk SPHL yang diatur dalam PMK 124/2012. Kesibukan Satker lainnya pengadministrasian keuangan, korespondensi, arsip dokumen, dan pe-
nyampaian laporan kepada pihak terkait. Sering
juga menye-lenggarakan
workshop d a n d i s k u s i s t a k e h o l d e r d a n fasilitasi
p e r j a l a -nan lapa-
ngan Tim Pengarah, Tim
Pelaksana dan Tim Teknis serta MWA. Menjalin
koordinasi. Itulah intinya. Akumulasi kegiatan Sat-
ker bagaikan “pelumas” pencapaian Program Com-pact.
Kepentingan Satker Pengelola Hibah MCC
adalah untuk memasti-kan pengelolaan dan pelaksanaan hibah program Compact akuntabel dan trans-paran, serta tepat sasaran sehingga dana hibah dapat
dimanfaatkan secara mak-
simal oleh masyarakat Indonesia.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas
Pelaksana dan Tim Teknis serta MWA. Menjalin
koordinasi. Itulah intinya. Akumulasi kegiatan Sat-
ker bagaikan “pelumas” pencapaian Program Com-pact.
Kepentingan Satker Pengelola Hibah MCC
adalah untuk memasti-kan pengelolaan dan pelaksanaan hibah program Compact akuntabel dan trans-paran, serta tepat sasaran sehingga dana hibah dapat
dimanfaatkan
2010JOINT DECLARATION -COMPREHESIVE PARTNERSHIP INDONESIA – AMERIKA SERIKATDalam dokumen tersebut dinyatakan MCC menjadi salah satu vehicle dalam Partnership Indonesia – Amerika Serikat (Compact merupakan salah satu agenda untuk dilaksanakan)
NOPEMBER
2010MENYIAPKAN USULAN COMPACT DIKOORDINA-SIKAN OLEH BAPPENAS
Bappenas melakukan koordinasi kegiatan penyiapan usulan Compact (lanjutan):Penyusunan Arahan Pengembangan Program Compact.• Konsultasi Publik di 9 Kota untuk
seluruh wilayah Indonesia.• Seleksi usulan kegiatan (388) dan
penyusunan 13 Concept Paper (CP).• 16 Juni 2010 – Submit 13 Concept
Papers ke MCC• Appraisal dan penolakan CP oleh MCC
(14 Sept 2010)• Kesepakatan 3 tema baru pengem-
bangan proposal Compact oleh MCC dan Bappenas
2018FASE IMPLEMENTASI HIBAH COMPACT
• Bappenas melakukan pengad-ministrasian pencatatan hibah Compact (on budget off treasury), penggantian dibidang pajak yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah, dan koordinasi lintas lem-baga/pemda untuk mendukung implementasi hibah Compact.
• Bappenas melakukan monitoring dan evaluasi implementasi hibah Compact.
2013FASE PENYIAPAN IMPLEMENTASI HIBAH COMPACT • Bappenas menyusun regulasi
LWA-MCA-Indonesia.• Bappenas melakukan seleksi
anggota Majelis Wali Amanat LWA-MCA-Indonesia dari unsur LSM, Akademisi, dan Swasta.
• Bappenas melakukan pembentu-kan MWA dari unsur: pemerintah, LSM, Akademisi, dan Swasta.
• Bappenas memfasilitasi MWA untuk pembentukan Unit Pelaksana Program Compact.
• Bappenas melakukan koordinasi penyiapan persyaratan pelaksa-naan hibah Compact (EIF)
2011HIBAH COMPACT DITANDATANGANI• Bappenas bersama MCC melakukan
kolaborasi melakukan penyusunan proposal Compact.
• Bappenas melakukan koordinasi untuk negoisasi Compact.
• Compact ditandatangani pada tanggal 19 November 2011 (600 juta USD) di Bali.
• Bappenas membentuk Tim Koordinasi Transisi Pengelolaan Hibah Compact yang akan dikelola oleh Lembaga Wali Amanat.
hara Pengelu-aran, PPSPM
( P e j a b a t P e n a n -datangan S u r a t P e r i n t a h
M e m b a -yar), PPBJ
(Pejabat Peng-adaan Barang dan
Jasa) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Fungsi Sat-ker memfasilitasi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis saat fase penyiapan dan memfasili-tasi MWA saat implementasi.
hara Pengelu-aran, PPSPM
yar), PPBJ (Pejabat Peng-
adaan Barang dan
pihak terkait. Sering juga menye-
lenggarakan workshop
nan lapa-ngan Tim
Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim
Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim
ker memfasilitasi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis saat fase penyiapan dan memfasili-fase penyiapan dan memfasili-
31Agustus, 2014
INSIDE
Tidak ada yang lebih berharga dari pengalaman. Setinggi apapun tumpukan buku yang sudah dibaca, tidak akan
mampu menggantikan pengalaman. Lewat pengalaman, seseorang bisa membaca, merasakan, mengalami semua hal. Baik itu keberhasilan mau-pun kegagalan. Hal inilah yang harus dilihat oleh para akademisi di tempat lokasi proyek berjalan.
Hal yang paling gres di Program Compact bagi Indonesia adalah Proyek-Kemakmuran Hijau. Para akademisi di Indonesia bisa terlibat sejak awal dan
Ambil Peran Jadi Bank Pengetahuan
Mangara Tambunan, Perwakilan dari Akademisi, Anggota MWA “PENGETAHUAN YANG DIHIMPUN DARI
SATU KEGIATAN INI SANGAT BERHARGA. TIDAK BISA DIULANGI LAGI.”
Best Practice : Instalasi Mikro Hidro di Citra Mekar, Subang
32 Agustus, 2014
berpeluang belajar bagaimana mengem-bangkan ini di Indonesia. “Perguruan Tinggi lokal, dan akademisi di dalamnya, harus dilibatkan sejak awal di tiga proyek Compact. Terlebih di Kemakmuran Hijau. Memang susah sekali mendefinisikan GP, karena ini khas di Indonesia,” kata Mangara Tambunan, Anggota MWA dari perwakilan akademisi. Kalau berhasil, Indonesia bisa jadi rujukan tempat bela-jar tentang hal ini.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh MCA-Indonesia untuk melibatkan akademisi. Menurut Mangara salah satunya di bidang penelitian ter-kait program dan pada saat melibatkan tenaga terampil dalam pelaksanaan. “Proses telaah secara ilmiah juga
penting untuk merencanakan, melak-sanakan, bahkan mengevaluasi proyek,” kata Mangara. Kalau Perguruan Tinggi lokal terlibat, banyak hal positif yang bisa didapatkan. Akademisi setempat bisa membantu proses transfer pengetahuan ke masyarakat lokal, pengelolaan, dan tentunya keberlangsungan.
Sumbangan lainnya yang bisa dibe-rikan oleh akademisi pada Program Compact adalah memberikan perspektif, rancangan konsep, dan landasan teori tentang sebuah program. Lalu, bisa juga memperkaya metode pendekatan sosial pelaksanaan program. Intinya adalah akademisi lokal, bisa mempercepat dan menyelaraskan langkah program.
“Pengetahuan yang dihimpun dari satu
kegiatan ini sangat berharga. Tidak bisa diulangi lagi. Langkah mengumpulkan dan kemudian mengembangkannya perlu dilakukan sejak sekarang,” kata Mangara. Pelibatan ini sudah dilakukan juga dengan menggandeng IPB untuk melakukan riset. Langkah itu perlu ditin-daklanjuti hingga bisa merangkul aka-demisi di Jambi misalnya. Mereka yang di daerah juga memiliki kebijaksanaan lokal dan pengetahuan tentang lokalitas yang pasti dibutuhkan dalam pelaksa-naan dan pengelolaan proyek.
Hal strategis lainnya yang bisa dila-kukan akademisi adalah meningkatkan value yang diterima oleh masyarakat. “Saya ingat apa yang dikatakan Zumrotin K. Soesilo, anggota MWA dari perwakilan organisasi masyarakat, saat mengo-mentari Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek. Dia bilang, jangan hanya bagi-bagi obatnya saja ke masyarakat tetapi juga ajari tentang sistem secara komprehensif,” kata Mangara. Bila tak hanya ikan yang diberikan tetapi juga cara menggunakan joran, tentu bisa membuat sebuah kegiatan lebih bernilai dan berumur panjang.
Mangara secara khusus menyam-paikan pentingnya melibatkan akademisi pada MCA-Indonesia. “Apa salahnya ada dana yang disisihkan untuk penelitian kegiatan oleh akademisi lokal,” katanya. Pelibatan akademisi lokal memang jadi salah satu kebijakan MCA-Indonesia juga, misalnya secara khusus diagenda-kan di kegiatan Green Knowledge dalam Proyek Kemakmuran Hijau. Dengan langkah semacam ini proses accumulative experience sebagai induk lahirnya pengetahuan akan terjadi dengan sen-dirinya dan lahir di setiap lokasi proyek. Kecerdasan dan kearifan lokal tumbuh dengan sendirinya. Namun, sekali lagi syaratnya adalah mengajak dan mer-angkul akademisi lokal di setiap lokasi proyek. Bank pengetahuan akan muncul dengan sendirinya dan bisa banyak orang belajar dari pengalaman dan pela-jaran yang terkumpul.
FOTO: Dok. Satker PH MCC Bappenas Purwanta BS-BappenasBappenas
33Agustus, 2014
INSIDE
Berpikir dan merencanakan itu penting, namun tidak cukup bila hanya berhenti di rencana di atas kertas saja. Pengu-
saha atau pebisnis, salah satu golongan yang terbiasa untuk menjalankan antara berpikir dan bertindak secara simultan. Bergerak bersama-sama untuk meng-hasilkan sesuatu.
“Saya yakin dunia usaha itu cepat menyesuaikan diri dengan konsep hijau
sebagai konsep yang makin menguasai hidup dan mendunia,” kata Anugerah Pekerti, Perwakilan dari Dunia Usaha, Anggota Alternate Majelis Wali Amanat. Dengan kata lain, Anugerah meyakini, sifat dunia usaha yang adaptif selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kebutuhan saat ini adalah makin kencangnya angin untuk membuat usaha ramah lingkungan, bersahabat dengan alam, dan tidak mencederai ibu pertiwi.
“Sudah Tiba Waktunya untuk Berbuat”
Wawancara Anugerah Pekerti
34 Agustus, 2014
Anugerah mengatakan, sebagai wakil dari dunia usaha, suara yang diwar-takannya selalu dua hal, yaitu sejauh mana usaha bisa menghasilkan manfaat dan laba. “ Kalau mewujudkan konsep hijau menjanjikan hasil dan manfaat yang memadai yang dapat diperhitung-kan dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan, perusahaan akan melak-sanakannya,” katanya.
Kejelasan sangat penting dalam dunia usaha. Hal itu mempengaruhi perenca-naan dan penentuan rencana bisnis. Selama rencana dan konsep masih samar-samar tentu dunia usaha akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi konsep kemakmuran hijau ini relatif masih baru.
“Suatu yang baru atau yang belum dikenal pasti menimbulkan kegamangan dan keraguan. Lebih baik lagi kalau ada contoh keberhasilan dan manfaat yang sudah terwujudkan di tempat lain,” katanya. Contoh memang jadi alat peno-long bagi kalangan usaha untuk belajar dan mengambil keputusan. Namun, sayangnya hingga sekarang konsep Kemakmuran Hijau yang diusung oleh MCA-Indonesia adalah langkah tero-bosan yang belum pernah diwujudkan dan dipraktikkan dalam bentuk bisnis yang masif.
Namun, menilik karakter pengusaha di Indonesia, Anugerah optimis Proyek Ke-makmuran Hijau diterima. Kebanyakan perusahaan di Indonesia menganut
pandangan yang mempedulikan banyak pemangku kepentingan tidak hanya pemegang saham. Jadi dua pemangku kepentingan utama di Proyek Kemak-muran Hijau yaitu masyarakat dan kelestarian lingkungan jadi dua hal yang diperhatikan. Dua pemangku kepen-tingan yang jelas tak bisa diabaikan oleh perusahaan, khususnya yang berbasis sumber daya alam.
Secara umum, dunia usaha menyam-but baik program yang diusung oleh Compact. Proyek Modernisasi Pengadaan misalnya sangat dibutuhkan pengusaha. Paling tidak menurut Anugerah, instansi pemerintah yang lebih bersih dan efek-tif-efisien menjalankan fungsinya akan memperlancar usaha perusahaan dan membawakan hasil yang lebih optimal bagi kepentingan publik. Makin modern dan transparan, tentu makin diterima baik.
Demikian pula dengan Proyek Kese-hatan & Gizi Berbasis Masyarakat untuk mengurangi stunting. Ini program yang penting karena berhubungan langsung dengan kualitas tenaga kerja. Di jangka panjang, setiap jenis usaha selalu bergantung pada kualitas tenaga kerja. Makin bagus tenaga kerja, tentu makin besar sumbangannya untuk kemajuan usaha.
“Saya ingin lebih banyak dana dipe-runtukan bagi program kesehatan dan nutrisi yang harus berupa program terobosan yang mampu menjalar secara nasional dan menurunkan angka gizi buruk untuk balita yang tak berubah selama 50 tahun (35%),” katanya. Hara-pan Indonesia selanjutnya ada di balita ini. Membereskan persoalan gizi balita berdampak besar pada masa men-datang.
Nah, Anugerah merasa, hingga saat ini, waktu berpikir, merancang dan merencanakan sudah cukup.” Sudah tiba waktunya untuk berbuat sambil terus berpikir dan belajar dari pengalaman sebagai pribadi maupun sebagai tim dan organisasi”.
FOTO: Purwanta BS-Bappenas Istimewa
35Agustus, 2014
INSIDE
Jajaran Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Pajak, khusus-nya Direktorat Peraturan Per-pajakan pun diundang dalam
workshop bertema Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Kantor MCA-Indone-sia, Jakarta selama tiga hari sejak 3 Juni 2014.
Diskusi hangat pun mengisi workshop perpajakan itu, khususnya mengenai reimbursement (penggantian) dan resti-tusi (pengembalian) pajak. Maklum, hasil workshop ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Standard Operation Procedure (SOP) Mekanisme Peng-gantian Pajak Program Compact.
Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika, Direk-torat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Gerrits Tampubolon menjelaskan bahwa sebe-lum melaksanakan proses penggantian pajak, hal yang terpenting dilakukan adalah mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dibiayai Hibah MCC, jenis kewajiban pajak yang terutang dan jenis fasilitas yang diper-oleh masing-masing pihak. Dus, dalam proses penggantian pajak untuk orang pribadi, bagi yang berstatus Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), penentuan kebijakan yang diterapkan dalam sistem manaje-men perpajakan MCA-Indonesia harus sangat jelas.
“Kuncinya adalah identifikasi terlebih dahulu status keresidenan yang ber-sangkutan. Gunakan layer 2, time test untuk menjawab status ke-residenan yang bersangkutan,” kata Gerrits.
Hal ini untuk memudahkan dalam proses penggantian pajak yang kelak akan diajukan. Tidak semua tenaga kerja asing yang bekerja untuk MCA-Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), berdasarkan jangka waktu dan
niatnya tinggal di Indonesia. Jika pada saat mulai bekerja pada kegiatan yang dibiayai Hibah MCC, tenaga kerja asing tersebut dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), maka dia tidak berhak mendapat penggantian pajak penghasilan.
“Karena itu, masalahnya bukan pada proses pengajuan penggantian pajak, tetapi pada identifikasi dan penetapan status pajaknya, apakah sebagai SPLN atau SPDN,” kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PPH dan PPN Ditjen Pajak, Basuki dalam workshop tersebut.
MCAIndonesia intensifkan pembahasan pajak PPN dan PPH dalam Program Compact MCC.
Menggodok SOP Reimbursement dan Restitusi Pajak Compact
36 Agustus, 2014
Ternyata, PKS itu kedatangan tamu penting, Duta Besar Amerika Serikat Robert O. Blake Jr. beserta petinggi dan
tiga anggota MWA dan petinggi MCA-In-donesia, khususnya yang terlibat dalam Green Prosperity (Kemakmuran Hijau). Mulai dari pekerja dan warga setempat yang datang, petinggi pabrik & pemerin-tahan daerah pun berkumpul memenuhi gedung pertemuan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut.
Dalam pemaparan di aula PKS, Direk-tur Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia Budi Kuncoro menjelaskan, untuk mendi-rikan pembangkit listrik POME tersebut, biaya pembangunan tidak sepenuhnya ditanggung MCA-Indonesia atau bersum-ber dari dana hibah semuanya. Ada yang bersumber dari perbankan bahkan kan-tung kas perusahaan PKS yang mem-bangun pembangkit listrik POME itu. Itu pun tak serta PKS yang berminat akan diterima dan diberi hibah. “MCA-Indone-sia akan mengevaluasi terlebih dahulu melalui beberapa tahapan dan survey” katanya.
Menambahkan penjelasan Direktur Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia itu, Head of Business DevelopmentAssociate General Manager PT Austindo Aufwind New Energy Imam Wahyudi mengatakan bahwa setelah pembangkit listrik itu beroperasi, maka untuk keberlanjutan operasional pembangkit ini diperoleh dari penjualan energi listrik yang dihasil-kan melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). “PLN membeli listrik dari pengo-lahan limbah cair PKS ini Rp 900,- setiap KWH. Sedangkan listrik yang dihasilkan dari generator yang memakai BBM Rp 1500,-. Karena itu,” katanya.
Tak hanya menerima pemaparan dan berkeliling pabrik untuk melihat langsung proses pengolahan kelapa
sawit. Blake juga melihat langsung per-siapan kolam Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME), limbah cair pengolahan kelapa sawit. “Kami mendukung pro-gram ini, untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekaligus mencegah dampak perubahan iklim makin buruk. Anda bisa bayangkan, jika air laut semakin naik ketinggiannya, cuaca semakin tak menentu musimnya, tentu ini akan merugikan dan berbahaya bagi kita semua,” kata Dubes AS dalam dialog dengan warga didampingi Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar dan jaja-ran Muspida lainnya.
Usai acara kunjungan tersebut, salah
satu petinggi PT. Biccon Agro Makmur Robinson Sibagariang mengungkapkan, rendahnya harga pembelian dari PLN itulah yang menyebabkan keengganan para pemilik PKS diajak untuk memba-ngun pembangkit listrik dari POME ini.
“Belum lagi faktor lainnya. Tapi kami tertarik dan mengajukan diri untuk ikut membangun pembangkit listrik ini, karena tanggung jawab dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Toh, ini sebenarnya barang yang dibuang, lim-bah. Jadi tidak ada ruginya kita malah untung,” kata salah satu pemilik PT. Bic-con Agro Makmur itu.
Tak seperti hari biasa, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Biccon Agro Makmur di Muaro Jambi, Jambi, Rabu (04/06/2014) begitu ramai.
Dubes AS Sambangi Cikal Bakal Listrik POME di Jambi
FOTO: Purwanta BS-Bappenas Dok. MCA-Indonesia
Ambassador Robert O Blake mengunjungi Situs Pome di PT. Biccon Agri Makmur
37Agustus, 2014
EVENT
Kiprah Proyek Kemakmuran Hijau makin menggeliat dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau dengan tujuh kabupaten baru, Jumat (25/04/2014). Dalam
penandatangan tersebut, MCA-Indonesia diwakili Wakil Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Lukita Dinarsyah Tuwo disaksikan Vice President of Department of Compact Operation MCC, Kamran Khan dan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, JW. Saputro.
Sedangkan pihak pemerintah daerah diwakili oleh Guber-nur Nusa Tenggara Barat, K.H.M Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, Bupati Lombok Tengah, H.M. Suhaili FT, Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan, Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Tengah, Umbu Sappi Pateduk, PLT Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora.
Acara yang digelar di Museum Proklamasi Jakarta dihadiri oleh Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia antara lain, Wismana Adi Suryabrata, Anugerah Pekerti, Zumrotin K. Soesilo, Ayu Sukorini dan Nina Sardjunani. Turut hadir perwakilan dari MCC Deputy Vice President of the Department of Compact Operation, Kyeh Kim dan Resident Country Director, Troy Wray serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo.
Dalam sambutannya, Lukita menyampaikan beberapa prinsip penting yang harus dipegang erat dalam menjalin kerjasama dalam proyek ini. Pertama adalah partnership. “Kerjasama antara kita dan MCC harus dibangun atas dasar kesetaraan” jelas Lukita. Kedua ownership, dan terakhir sustainability.
Wakil Menteri Negara Perencanaan Pemba-ngunan Nasional/Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MCA) MCA-Indonesia, Lukita D. Tuwo menandatangani Nota Kese-
pahaman Proyek Kemakmuran Hijau dengan dua kabupaten baru di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Penandatanganan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Musya-warah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi, Kamis (27/03/2014). Bupati Kabupaten Kerinci, Adi Rozal dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola langsung menandatangani Nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) di Aula Kantor Bappeda Provinsi Jambi.
Di sambutannya, Lukita menyampaikan bahwa dengan pe-nandatanganan ini, sudah ada empat kabupaten di Provinsi Jambi yang telah menandatangani Nota Kesepahaman pada Proyek Kemakmuran Hijau. Sebelumya, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Merangin telah terlebih dahulu menjalin kerja sama pada Bulan November 2012.
MCA-Indonesia dengan Sembilan Kabupaten Lagi
MCA-Indonesia dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Purwanta BS-Bappenas-Bawah
38 Agustus, 2014
Recommended