Download pdf - lnstansi - kominfo.batam.go.id filekegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan dan visi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

atas rahmat dan anugera-NYA, Badan Komunikasi dan lnformatika Kota Batam

dapat menyusun Laporan Kiner:ja lnstansi Pemerintah Tahun Anggaran lA17,yang merupakan dokumen berisi gambaran peruuujudan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikanpertanggungjawaban kinerja dan tindakan suatu organisasi. Sedangkan kinerja

itu sendiri merupakan hal mengenai tingkatan penpapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan dan

visi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

menjadi suatu kewajiban Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Batam untuk

memberikan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksana

organisasi.

Tujuan dari Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Dinas

Komunikasi dan lnformatika Kota Batam Tahun Anggaran 2017 yaitu guna

mendorong penyelenggaraan iugas umum pemerintahan dan pembangunan

urusan komunikasi dan informatika, statistik dan urusan persandian berjalan

efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan

dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga

terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) TA.

2017 dapat menjadi dokumen yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan

pembelajaran dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ke depan.

Batam, Januari 2018

ALA DINASINFORMATIKA

1 1990011001

'...---=-

DAFTAR ISI

Kata PengantarDaftar lsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar BelakangB. Susunan OrganisasiC. Tug"t. Fungsi dan Kedudukan

D. AsPek Strategis

BAB II PERENCANMN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana StrategisB. Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CaPaian Kinerja Organisasi

B. Analisa CaPaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

t. Hlllr""nan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

6. btt"t"si dan Pemecahan Masalah

D. Saran dan Rekomendasi

LAMPIRAN

./ Lampiran 1 Formulir PPS

/ LamPiran 2 Formulir PKK

r' Lampiran 3 Formulir RKTY n"nirnu Ker.ia (Renja) Tahun 2017

; ij#i#;-Kinerja tFer'rlnl rahun 2017

I2

b

11

2021

IJ2834

40404141

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi untuk mewujudkan sistem kepemerintahan yang

baik (good governance) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR

XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas-asas

penyelenggaraan yang baik dalam UU Nomor 28 tahun 1999 :

Asas Kepastian Hukum

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas Kepentingan Umum

Asas Keterbukaan

Asas Proporsionalitas

Asas Profesionalitas

Asas Akuntabilitas

Setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan

negara harus tetap dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan TAP

MPR XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Mahsuh et all (2011:32), akuntabilitas adalah

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedang

UN Conference on Transparency and Accoutibility (2007) dikatakan

akuntabilitas jika dapat mempertanggungjawabkan sumber daya yang

digunakan dan hasil yang diperoleh.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang

amanah (agent) kepada masyarakat sebagai pemberi amanah

2

(principal) untuk memberi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan,

pengungkapan (disclosure) segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya, pemerintah bertindak sebagai pelaku (subyek),

pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk

tahu, baik itu diberi informasi dan hak untuk didengar aspriasinya.

Akuntabilitas adalah konsekuensi logis dari model relasional antara

principal dengan agent.

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran atau target kinerja.

Dokumen LKjIP yang berisikan gambaran perwujudan

akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan

melembaga.

Pentingnya LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai. Kemudian sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya.

B. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun

2016 tentang Penjabaran Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam dan Peraturan Daerah Kota

Batam nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan;

3

2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, yang terdiri atas : Seksi

Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan

Komunikasi dan Informasi Publik; Seksi Layanan Komunikasi dan

Informasi Publik;

3. Bidang Penyelenggaraan E-Government, yang terdiri atas : Seksi

Tata Kelola E-Government, Seksi Pengembangan Aplikasi, Seksi

Infrastruktur dan Teknologi;

4. Bidang Statistik, yang terdiri atas : Seksi Pengumpulan Data

Statistik Sektoral, Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik

Sektoral, Seksi Analis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral;

5. Bidang Persandian, yang terdiri atas : Seksi Operasional

Pengamanan Persandian, Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

4

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Surabaya selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 4

berikut ini :

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA BATAM

KEPALA

KEPALA

UPT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SEKRETARI

S

SUB

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB

BAGIAN PERENCAN

AAN PROGRA

M

SEKSI PENGELOLAAN

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

PUBLIK

SEKSI LAYANAN

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI PUBLIK

SEKSI

KEMITRAAN KOMUNIKAS

I DAN INFORMASI

PUBLIK

BIDANG KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

PUBLIK

SEKSI

INFRASTRU

K TUR DAN

TEKNOLOGI

SEKSI

PENGEMBANGAN APLIKASI

SEKSI TATA

KELOLA E-GOVERNME

NT

BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNME

NT

SEKSI

PENGUMPULAN DATA

STATISTIK SEKTORAL

SEKSI ANALISIS DAN

PENGELOLAAN DATA STATISTIK

SEKTORAL

SEKSI KERJASAMA

DAN PENERANGAN

STATISTIK

SEKTORAL

BIDANG STATISTIK

SEKSI TATA

KELOLA

PERSANDIAN

SEKSI

OPERASIONAL PENGAMANAN

PERSANDIAN

SEKSI PENGAWASAN

DAN EVALUASI PENYELENGGA

RAAN PERSANDIAN

BIDANG PERSANDIAN

5

C. Tugas Fungsi dan Kedudukan

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. maka

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupaka unsur pelaksana

otonomi daerah

2. Tugas Pokok

Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan

informatika, statistic dan persandian di daerah sesuai dengan

kewenangannya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan

informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang

persandian;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo;

Pengelolaan ketatausahaan Dinas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6

D. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Badan Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dalam pencapaian visi dan misi secara efektif

dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-

nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi

merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan

faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal

organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja

organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan

secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar

kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Badan

Komunikasi dan Informatika Kota Batam menggunakan metode atau

teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and

Threats) atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman/tantangan.

1. Kekuatan (strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor

kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam mencapai visi

dan misi adalah :

a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

b. Komitmen dan konsistensi pimpinan daerah untuk bekerja

normatif dan taat aturan;

c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh ASN untuk

melaksanakan tugas dan fungsi;

7

d. Dukungan perangkat organisasi yang solid;

e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapan kelemahan internal yang menghambat

kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan

hasil analisis adalah :

a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat

minim;

b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya

memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

c. Alokasi dana pengembangan TIK serta sarana dan prasarana

yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan

minimal yang ideal;

d. Koordinasi dengan OPD lainnya belum berjalan secara optimal;

e. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada

peningkatan kinerja.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam pencapaian visi dan

misinya antara lain :

a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan

pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip kemudahan

akses dan kenyamanan.

b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga

menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang profesional dan

handal;

8

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang

sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat

menyoroti kinerja dan pelayanan pemerintahan merupakan

faktor yang dapat meningkatkan standar pelayanan yang harus

diberikan oleh Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

4. Tantangan (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan

tugas pokok organisasi Dinas Komunikasi Kota Batam dalam

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari

luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap

jalanya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan,

diantaranya sebagai berikut :

a. Adanya perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan

bidang TIK pelaksana E-Government dilingkungan Pemerintah

Kota Batam, mengakibatkan pelaksanaan E-Government belum

maksimal

b. Kebijakan anggaran yang tidak konsisten dan tidak

proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan

eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-

masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan panduan antara

faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan

yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh

organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel

berikut ini :

9

Tabel. 1 Aspek Strategis OPD

Kekuatan

1. Memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pelaksanaan E-Government;

2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi;

3. Aparat yang komitmen; 4. Perangkat organisasi

yang solid; 5. Pola kerja yang baku

Kelemahan 1. Jumlah dan kapasitas

SDM; 2. Alokasi dana

pengembangan TIK serta sarana prasarana;

3. Koordinasi dengan SKPD lain;

4. Pola pembinaan aparatur

Peluang 1. Peraturan Walikota

Batam Nomor 06A Tahun 2006 tentang Pengembangan E-Government dilingkungan Pemerintah Kota Batam;

2. Tuntutan akuntabilitas; 3. Perkembangan IPTEK

dan peran serta masyarakat

Strategi S-T 1. membangun sistem

pelayanan prima; 2. Membangun komitmen

seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas

Strategi W-O 1. membangun

mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan pelayanan prima;

2. menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;

3. membangun profesionalisme aparatur Badan Kominfo Kota Batam mendorong peningkatan kinerja

Ancaman 1. Adanya perbedaan

tingkat pengetahuan bidang TIK dalam pelaksana E-government;

2. Kebijakan anggaran yang tidak konsisten dan tidak profesional.

Strategi S-T 1. menyatukan persepsi

untuk mendayagunakan E-Government;

2. meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur

Strategi S-T 1. Menerapkan pola kerja

dan pola pembinaan aparatur yang serasi dengan potensi yang ada.

Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana tersebut

diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan yang dihadapi,

diantaranya :

1. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini :

Terjadinya perubahan terhadap undang-undang E-Government

yang belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya

10

mengakibatkan akan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan

Rencana Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan

Penerapan E-Government di Kota Batam. Selain itu banyaknya

instrumen baru dalam undang-undang tersebut mengakibatkan

perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan

kewenangan di bidang komunikasi dan informatika;

2. Rumusan perubahan, kecendrungan masa depan yang

berpengaruh pada Tupoksi :

Adanya perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang akan berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dari

masing-masing unsur organisasi.

3. Rumusan perubahan internal yang diperlukan

a. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan

jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya

reformasi birokrasi;

b. Penyusunan rencana pembagian tugas staf;

c. Penataan sistem informasi, aplikasi dan database yang

terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

d. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan fakta integritas

dilingkungan Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

e. Peningkatan kualitas aparatur Badan Komunikasi dan

Informatika melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun

kompetensi;

f. Peningkatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika

terhadap seluruh lapisan masyarakat.

11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan

pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah

mulai dari eselon III Mandiri, dan eselon II ke atas wajib

menetapkan/merumuskan Rencana Strategis.

Rencana Strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan

Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis

dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai salah

satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang tugas dan fungsinya

diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II b, telah mengambil

langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan

eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Batam.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan

pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan ditetapkannya

Rencana Strategis melalui Surat Keputusan Walikota Batam Nomor :

12

KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan

Renstra OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah

menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan

respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

Visi Misi OPD

Sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2016-2021, maka

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menetapkan Visi

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik Berbasis TIK yang terintegrasi dan Mudah Diakses

Masyarakat”.

Upaya mewujudkan Visi tersebut, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam merumuskannya kedalam 4 (empat) Misi

yang merupakan penggambaran visi dan memberikan arah

sekaligus batasan dalam pencapaian tujuan. Berikut kami

menguraikan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

adalah :

1. Mewujudkan layanan pemerintahan dan layanan publik yang

terintegrasi melalui jaringan komunikasi data yang memadai,

sistem informasi terpadu, penyediaan database dan ASN yang

menguasai TIK;

2. Mewujudkan masyarakat informatif melalui penyediaan akses

informasi dan penyebaran informasi yang berkualitas,

pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, pengembangan

kemitraan dengan berbagai media informasi berbasis kearifan

lokal;

3. Meningkatkan data statistik sektoral pemerintah kota yang

mandiri dalam penyediaan informasi perencanaan pembangunan

daerah;

13

4. Meningkatkan pengamanan data dan informasi pemerintah kota

melalui pemahaman ASN terhadap informasi berkualifikasi dan

pelaksanaan praktik;

Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam periode

2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis di bidang komunikasi dan

informatika, statistik dan persandian maka untuk mewujudkan visi

dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam periode

tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan

dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan

publik yang baik dan transparan berbasis TIK;

2. Meningkatkan pemanfaatan saluran komunikasi informasi oleh

publik;

3. Meningkatnya pengamanan data dan informasi berklasifikasi

2. Tujuan Kedua adalah Meningkatnya data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran :

Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral bidang

sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagaimana Tabel

dibawah ini :

14

Tabel. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan transparan berbasis TIK

Persentase Data Penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publikk yang terintegrasi

Meningkatkan pemanfaatan saluran komunikasi informasi oleh publik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi

Meningkatnya pengamanan data dan informasi berklasifikasi

Persentase pengamanan data dan informasi berklasifikasi

Meningkatnya Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pemenuhan Data dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategis

berdasarkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam,

maka dilakukan analisa SWOT (strengh, Weakness, Opportunities

dan Threat) untuk menentukan strategi dan kebijakan agar tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dapat tercapai. Adapun Analisa SWOT

adalah sebagai berikut :

15

Formulasi strategi SWOT

Kesimpulan Analisis

Faktor Internal

Kesimpulan Analisis

Faktor Eksternal

STRENGTH ( S )

1. Tersedianya Anggaran ( yang

cukup )

2. Tersedianya Sumber Daya

Manusia yang cukup memadai

3. Tersedianya Sarana &

Prasarana di Bidang IT yg

memadai

4. Ada Program Pembinaan,

Pengawasan dan Penertiban

5. Kerjasama Antar OPD yang

Baik

6. Tersedianya Tusi yang

mendukung diseminasi

Informasi, pengembangan TIK,

Statistik, Persandian

WEAKNESS ( W )

1) Terbatasnya tenaga teknis

Bidang IT

2) Kurang efektifnya pengawasan

kepada OPD yang membangun

aplikasi

3) Belum terlaksananya Monitoring

& Evaluasi TIK

4) Pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana IT belum efektif dan

efisien

5) Terbatasnya sumberdaya

manusia yang terampil dan

profesional

6) Kurangnya kemampuan

mengembangkan tusi dalam hal

penjabaran statistik sektoral

7) Kurangnya pemahaman OPD

terhadap informasi yang

berklasifikasi

8) Kurangnya kemampuan

mengintegrasikan Sistem

Informasi dan Database OPD

9) Belum optimalnya

pengembangan aplikasi TIK

10) Belum terlaksananya

kerjasama dengan berbagai

linstas instansi untuk

mengembangkan akan

kebutuhan data statistik sektoral

dalam perencanaan

pembangunan

11) Belum optimal

penyelenggaraan pemerintahan

dan layanan publik yang

terpadu secara online

16

OPORTUNITIES ( O ) STRATEGI ( S – O ) STRATEGI ( W – O )

Tersedianya Peraturan Walikota (

Kebijakan Walikota tentang IT )

a. Penerapan Elektronik

Government

b. Banyaknya OPD yang

membangun aplikasi sendiri

c. Adanya dukungan dari

Kementerian terkait

d. Adanya Kepercayaan

Masyarakat terhadap kominfo

e. Adanya kerjasama dengan

operator IT

f. Adanya kerjasama dengan

berbagaiLintas Instansi yang

memiliki data statistik sektoral

g. Kepedulian pimpinan

terhadap Kominfo

h. Tersedianya media informasi

dan komunikasi untuk

didayagunakan

i. Kebutuhan peningkatan

kualitas pelayanan publik

j. Kebutuhan pengembangan

muatan e-Government

k. Kesadaran masyarakat akan

pentingnya informasi

l. Kebutuhan pengembangan

TIK dalam penyelenggaraan

pemerintahan

m. Tersedianya perundangan

yang mendasari regulasi

bidang Kominfo

i. Peningkatan kapasitas dan

kualitas sarana dan prasarana

IT ( infrastruktur jaringan,

database, aplikasi ) untuk

menerapkan kebijakan Walikota

( S3 – O1 )

ii. Menerapkan tren positif E –

Governmen dan TIK dalam


dan layanan publik sesuai

anggaran yang tersedia ( S1 –

O11 )

iii. Mendayagunakan media

informasi dan komunikasi

secara kreatif dan inovatif ( S2

– O8 )

iv. Memenuhi kebutuhan

pengembangan TIK dalam


sesuai TUSI organisasi,

komitmen dan kepedulian

pemimpin ( S6 – O7 )

v. Mewujudkan layanan publik

sesuai kesadaran masyarakat

akan pentingnya informasi

melalui sarana dan prasarana

IT yang ada ( S3 – O11 )

vi. Menyediakan data statistik

sektoral dalam perencanaan

pembangunan(S7-O6)

1. Mengefektifkan komunikasi dan

pengawasan terhadap OPD

yang membangun aplikasi

sesuai dengan kebijakan

walikota dan perundangan

yang berlaku ( W2 – O1 )

2. Meningkatkan kualitas proses

dan output yang dihasilkan oleh

integrasi sarana informasi dan

database OPD dengan

memanfaatkan tren positif

penerapan eGovernment dan

TIK dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan layanan

publik ( W8 – O3 )

3. Mengembangkan layanan

publik yang interaktif dan

menyentuh kebutuhan

masyarakat( W11 – O11)

4. Meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana IT guna memenuhi

kebutuhan pengembangan TIK

dalam penyelenggaraan

pemerintahan ( W5 – O12 )

5. Mengoptimalkan

pengembangan data center

yang memenuhi kebutuhan

akan pendayagunaan media

informasi dan komunikasi ( W11

– O8 )

6. Meningkatkan kemampuan

untuk memberdayakan potensi (

IT ) masyarakat guna memenuhi

kebutuhan pendayagunaan

media informasi dan

komunikasi ( W8 – O4 )

8. Membangun kerjasama dengan

berbagai linstas instansi bidang

data statistik (W8-O6)

17

TREATS ( T ) STRATEGI ( S – T ) STRATEGI ( W – T )

1. Rendahnya kualitas SDM pada

OPD di bidang Teknis IT

2. Adanya ketakutan OPD

terhadap database yang dimiliki

( kurang transparan, kurang

lengkap )

3. Kurangnya dukungan OPD

terhadap IT (kurang update

data)

4. Belum Adanya Payung Hukum

5. Belum adanya standarisasi dan

petunjuk teknis pembangunan,

pengembangan dan

pemeliharaan TIK

6. Globalisasi informasi yang

berdampak pada keterbukaan

informasi publik

7. Kesenjangan informasi di

masyarakat

8. Pesatnya perkembangan TIK

9. Terbatasnya pemahaman

aparatur dan masyarakat

terhadap TIK

10. Ketersediaan infrastruktur TIK

yang belum merata

11. Adanya tuntutan masyarakat

untuk layanan publik yang

transparan dan lebih baik

1. Memenuhi tuntutan masyarakat

untuk layanan publik yang

transparan dan lebih baik

dengan anggaran yang tersedia (

S1 – T12 )

2. Meningkatkan kualitas SDM

bidang IT di OPD sesuai TUSI

organisasi yang mendukung

pengembangan IT ( S3 – T1 )

3. Meningkatkan kualitas dan

kapasitas aplikasi dan database

SKPD dengan anggaran yang

tersedia ( S1 – T3 )

4. Meningkatkan dukungan dan

kesadaran OPD terhadap

pengembangan IT melalui

Sarana dan Prasarana IT yang

ada (S3 – T3 )

5. Memenuhi tuntutan Globalisasi

informasi yang berdampak pada

keterbukaan informasi publik

secara kreatif dan inovatif ( S3 –

T7)

6. Mengurangi adanya kesenjangan

informasi dalam masyarakat

melalui sarana dan prasarana IT

yang ada ( S2 – T8 )

7. Meningkatkan komunikasi dan

koordinasi antar lembaga dan

masyarakat secara kreatif dan

inovatif dengan sarana dan

prasarana IT yang tersedia ( S2

– S3 – T7 )

1. Mengefektifkan komunikasi dan

pengawasan terhadap OPD

yang membangun aplikasi untuk

meningkatkan dukungan dan

kesadaran OPD terhadap

pengembangan IT ( W2 – T3 )

2. Meningkatkan kualitas proses

dan output yang dihasilkan oleh

integrasi Sarana Informasi dan

database OPD untuk

meningkatkan kinerja OPD (

W10 – T3 )

3. Mengembangkan layanan

publik yang interaktif dan

menyentuh kebutuhan

masyarakat untuk memenuhi

tuntutan masyarakat akan

layanan public yang transparan

dan lebih baik ( W3 – T12 )

4. Meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pengembangan dan

dan pemeliharaan sarana dan

prasarana IT guna memenuhi

tuntutan dan dampak globalisasi

informasi akan keterbukaan

informasi publik ( W3 – T7 )

5. Mengoptimalkan

pengembangan data center

yang memenuhi kebutuhan ke

depan dan memenuhi tuntutan

masyarakat akan layanan publik

yang transparan dan lebih baik (

W10 – T11 )

6. Memaksimalkan

pengembangan media center

sebagai pusat informasi

masyarakat untuk mengurangi

18

adanya kesenjangan informasi

dalam masyarakat ( W6 – T8 )

7. Menyiapkan dan menyediakan

payung hukum yang

memperkuat setiap kebijakan IT

di daerah termasuk pemenuhan

tuntutan transparansi layanan

publik, peningkatan kualitas

SDM bidang IT di OPD dan

peningkatan komunikasi dan


masyarakat ( W1 – W5 – T11 –

T4 )

8. Meningkatkan kemampuan

untuk memberdayakan potensi

( IT ) masyarakat untuk

meningkatkan kualitas dan

kapasitas komunikasi dan


masyarakat ( W7 – T10 )

Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan

Informatika, maka ditetapkan 6 (enam) program OPD yang terdiri

dari 4 (empat) program prioritas dan 2 (dua) program pendukung,

yaitu :

1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi,

didukung 2 kegiatan :

Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Sistim Informasi Pelayanan Publik dan Sistim Informasi

Manajemen Pemerintah yang Terintegrasi Ke Pusat Data

Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Infrastruktur Jaringan Komunikasi

19

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa, didukung 7 (tujuh) kegiatan :

Pembangunan Jaringan Infrastruktur CCTV di Kota Batam

Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan

Informatika

Kegiatan Pelaksanaan E-Procurement Pemerintah Kota

Batam

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di

Kota Batam

3. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan

Daerah, didukung 3 (tiga) kegiatan :

Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial,

Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM

Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Bidang

Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM

Kegiatan Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral

4. Program Kemanan Data dan Informasi, didukung 2 (dua) kegiatan

yakni :

Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang

Berklasifikasi

20

Kegiatan Peningkatan Kesadaran terhadap keamanan data

dan informasi

5. Program Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran,

didukung 1 (satu) kegiatan Pelayanan Peningkatan Administrasi

Perkantoran;

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur, didukung 1

(satu) kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan diatas

dapat dilihat lebih jelas dan rinci pada lampiran Rancangan Rencanan

Kerja ini.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang: Sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja

Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan guna

mendukung rencana Capaiannya.

Sasaran 1, dari Tujuan :

Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Target kinerja yang hendak dicapai di tahun 2017 terkait sasaran 1

tujuan 1 adalah :

1. Data pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik secara

online sebesar 29% data terintegrasi;

2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi

dengan indeks B;

3. Kelengkapan data SIPD Kota Batam sebesar 20% data SIPD;

4. Persentase informasi yang berklasifikasi di Pemerintah Kota

Batam sebesar 5% informasi yang berklasifikasi.

21

Sasaran 2, dari Tujuan 2:

Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah;

Target kinerja yang hendak dicapai di tahun 2017 terkait sasaran 2

tujuan 1 adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD sebesar 100% per

tahun;

2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

sebesar 40% per tahun.

Format Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 disajikan

tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan

dari LKjIP tahun 2017

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah merupakan kesepakatan antara

pihak yang penerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak

yang memberi tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian

Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang

melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran

strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi setiap

proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap

akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam Tahun 2017 pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu)

22

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya.

Tabel. 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

Data penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi

29% data terintegrasi

2.126.535.000,-

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi

Indeks B 5.734.227.350,-

Persentase Pemenuhan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

20% Data SIPD

172.940.000,-


5% Informasi Berklasifikasi

42.400.000,-

2 Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah

Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD

100% / Tahun

2.002.352.980,-

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

40% / Tahun 139.438.000,-

23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai perwujudan akuntabilitas Laporan Kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2017, maka

pada bab ini menguraikan target dan realisasi kinerja tahun ini,

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja antara

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, análisis

penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan, análisis dan efisiensi

penggunaan sumberdaya, dan serta análisis program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian

kinerja.

Análisis Capaian Kinerja Organisasi dengan membandingkan

realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang

dapat kita lihat dalam beberapa tabel di bawah ini :

Tabel. 4 Analisis Capaian Kinerja

Tahun Anggaran 2016 s.d 2018

No

Indikator Kinerja

Capaian

2016

Tahun Anggaran 2017 Target

2018

Capaian

s.d 2017

Terhadap

2018 (%)

Target

Akhir

RPJMD

2021

Target Realsasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(5/7*100)

1 Data penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi

0 29% Data terintegrasi

29% Data terintegrasi

100 52% 55.76 100% Data Terintegrasi

2 Indeks kepuasan masyarakat

_ Indeks B Indeks B survey

100 Indeks B

Indeks B survey

Indeks A

24

terhadap layanan informasi

kepuasan masyarakat dilakukan

secara online

terhadap 1 media

informasi yaitu media

online


secara online

terhadap 1 media


online

3 Persentase Pemenuhan Data Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

0 20% data SIPD

4% data SIPD

20 40% 10 100

4 Persentase informasi yang berklasifikasi di Pemerintah Kota Batam

0 5% informasi

berklasifikasi

0.33% informasi

berklasifikasi

6.7 15% 2.2 50

5 Terpenuhinya kebutuhan administrasi SKPD

100 100% per tahun

100% per tahun

100 100% 100 100

6 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100 40% per tahun

40% per tahun

100 100% 40 100

Tabel. 6 Analisis Capaian Kinerja

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan

dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian

Persentase Data penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi

29% Data Terintegrasi (9 Data : Pengelolaan Aset

atau Barang Daerah; Ekspor

Produk Domestik Regional Bruto;

Ringkasan APBD; Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah;

Pajak Daerah/Propinsi; Retribusi Daerah;

Pemerintahan (Adm

29% Data Terintegrasi (9

Data : Pengelolaan

Aset atau Barang Daerah; Ekspor Produk

Domestik Regional Bruto;

Ringkasan APBD; Dana Perimbangan;

Pinjaman Daerah; Pajak

100

25

Pemerintahan, Aparatur Negara,

Adm Kepegawaian);

Demografi. Pembuatan Aplikasi Perijinan (50 Modul) PPDB online, Adm

Kependudukan (APOK), e-Planning

& e-Budgeting. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi selama 12 bulan.

Pembangunan Jaringan FO

0.53Km. 200 Akun Email

@batam.go.id aktif. Layanan internet &

intranet 20 titik lokasi. Pengelolaan

layanan internet gratis 20 Taman

internet

Daerah/Propinsi; Retribusi Daerah;

Pemerintahan (Adm

Pemerintahan, Aparatur

Negara, Adm Kepegawaian);

Demografi. Pembuatan

Aplikasi Perijinan (33 Modul) PPDB online, Adm

Kependudukan (APOK), e-

Planning & e-Budgeting,

aplikasi Lapor Pak, aplikasi aduan Ape

Kesah Pemeliharaan

dan Pengembangan Sistem Informasi

selama 12 bulan.

Pembangunan Jaringan FO 0.53Km. 200 Akun Email

@batam.go.id aktif. Layanan

internet & intranet 20 titik

lokasi. Pengelolaan

layanan internet gratis 20 Taman

internet


Indeks B (Survey IKM secara

online (layanan informasi melalui

website resmi pemerintah kota

Indeks B Survey IKM

secara online (layanan informasi

melalui website

Indeks B

26

batam.go.id; layanan aduan

masyarakat;layanan media center; layanan PPID;

pelaksanaan SPM bidang kominfo

kab/kota)

resmi pemko batam.go.id;

layanan aduan masyarakat;

layanan media center; layanan

PPID; pelaksanaan SPM bidang

kominfo kab/kota

Persentase Pemenuhan Data Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

20% Data SIPD (1 dokumen, survey 5

sektor statistik bidang sosial,

ekonomi, politik, hukum dan HAM)

4% Data SIPD (cetak dokumen tdk dilaksanakan

oleh karena rasionalisasi

anggaran;survey 2 sektor statistik bidang sosial,

ekonomi)

20

Persentase pengemanan data dan informasi berkualifikasi

5% Informasi Berklasifikasi (penetapan informasi

berklasifikasi; tingkat kesadaran

ASN terhadap informasi

berklasifikasi)

0.33% informasi berklasifikasi

(tingkat kesadaran ASN

terhadap informasi

berklasifikasi)

6.7

Tabel. 7 Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Daerah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian


100% per tahun (Pengadaan

ATK, Alat Kebersihan,

Pajak Kendaraan

Dinas, Cetak dan jilid,

Perjalanan Dinas,

langganan koran,

100% per tahun (Pengadaan

ATK, Alat Kebersihan,

Pajak Kendaraan

Dinas, Cetak dan jilid,

Perjalanan Dinas,

langganan koran,

100

27

langganan telepon,

langganan pengharum ruangan)

langganan telepon,

langganan pengharum ruangan)


40% per tahun (Pemeliharaan

alat2 kantor dan ruangan,

pemeliharaan kendaraan

dinas)

40% per tahun (Pemeliharaan

alat2 kantor dan ruangan,

pemeliharaan kendaraan

dinas)

100

Tabel. 8

Analisis Capaian Kinerja Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Dengan Standar Nasional No Sasaran Indikator

Kinerja Satuan Realisasi

2017 Standar Nasional

% Capaian

1 2 3 4 5 6 7=5/6*100



Data Terinteg

rasi

29% _


Indeks

Indeks B survey


secara online

terhadap 1 media


online

SPM Bidang Komunikasi

dan Informatika (Permen

Kementerian Kominfo No. 22/PER/M.Kominfo/12/20

10

20%

28

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Batam Tahun Anggaran 2017 dapat diukur dari pencapaian-

pencapaian terhadap beberapan indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2017, untuk memastikan

capaian terhadap Sasaran Strategis meningkatnya pelayanan publik

yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi

informasi, maka ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja di bawah ini :

Persentase Sistem Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

secara Online

Urgensi pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu

hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang

sangat cepat, dan tepat menjadi kebutuhan utama dalam segala

aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah

teknologi yang berbasis web. Bagi pemerintahaan dalam

menggunakan teknologi internet untuk melayani masyarakat

dengan memberikan kemudahan akses untuk dalam hal pelayanan

dan informasi dan juga guna meningkatkan kualitas pelayanan

serta memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat mengetahui

proses pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri.

Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam di

Tahun 2017 dalam upaya menjawab kebutuhan utama masyarakat

terhadap pelayanan publik yaitu dengan melakukan integrasi data

Pengelolaan Aset atau Barang Daerah; Ekspor Produk Domestik

Regional Bruto; Ringkasan APBD; Dana Perimbangan; Pinjaman

Daerah; Pajak Daerah/Propinsi; Retribusi Daerah; Pemerintahan

(Adm Pemerintahan, Aparatur Negara, Adm Kepegawaian);

Demografi. Pembuatan Aplikasi Perijinan (33 Modul) PPDB online,

Adm Kependudukan (APOK), e-Planning & e-Budgeting, aplikasi

Lapor Pak, dan aplikasi aduan masyarakat Ape Kesah, seluruh

aplikasi dibangun guna memberikan kemudahan akses bagi

29

masyarakat dalam mendapatkan layanan publik cepat, tepat,

tranparan dan akuntabel. Pemeliharaan dan Pengembangan

Sistem Informasi yang dilakukan selama 12 bulan. Pembangunan

Jaringan FO 0.53Km guna mendukung tersedianya infrastruktur

jaringan internet dan intranet yang memadai. 200 Akun Email

@batam.go.id aktif tersedia bagi ASN dalam memudahkan

komunikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Layanan internet & intranet 20 titik lokasi dilingkungan Pemerintah

Kota Batam yang menjadi kebutuhan dasar pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan dan Pengelolaan layanan internet

gratis 20 Taman Internet untuk memfasilitasi masyarakat

memperoleh akses internet.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya kualitas SDM pada OPD di bidang teknis IT;

2. Adanya ketakutan OPD terhadap database yang dimiliki

(kurang transparan, kurang lengkap);

3. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan

database OPD;

4. Belum adanya standarisasi dan petunjuk teknis pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan TIK;

5. Belum adanya payung hukum;

6. Pesatnya perkembangan TIK;

7. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap

TIK;

8. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata.

Solusi/Pemecahan Masalah yang dihadapi :

1. Menggunakan sarana prasarana TIK yang ada secara

maksimal;

2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aplikasi dan database

OPD dengan anggaran yang tersedia;

30

3. Meningkatkan dukungan dan kesadaran OPD terhadap

pengembangan IT melalui sarana dan prasarana IT yang ada

melalui koordinasi secara reguler;

4. Menyusun standarisasi dan petunjuk teknis pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan TIK pada tahun 2018.

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi

Dalam melaksanakan diseminasi informasi, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam berpedoman pada Permen Kominfo Nomor

:22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota. Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang

komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi

dan informatika dalam hal target standar pelayanan dan panduan

operasional SPM. Dalam mengukur kepuasan masyarakat terhadap

layanan informasi yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dan menjadi salah satu indikator kinerja

OPD adalah dari capaian target SPM bidang komunikasi dan

informatika.

Di tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika belum dapat

melaksanakan SPM bidang komunikasi dan informatika secara

optimal oleh karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan,

dapat dilihat pada indikator pelaksanaan diseminasi dan

pendistribusian informasi melalui media sebagai berikut :

1. Media massa seperti majalah (belum dilaksanakan), radio (3

kali), dan televisi (1 kali) dari SPM seharusnya 12 kali/tahun;

2. Media baru seperti website (media online) sudah dilaksanakan

sesuai SPM, dengan nilai setiap hari website pemerintah kota

batam dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan

informasi;

3. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat dilaksanakan 3 kali

per tahun, sedangkan pada SPM 12 kali per tahun;

31

4. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi dan

lokakarya tahun 2017 dilaksanakan 15 kali secara umum, pada

SPM 12 kali per tahun setiap kecamatan;

5. Media luar ruangan seperti media buletin (belum dilaksanakan),

leaflet (1 kali), booklet (1 kali), brosur (1 kali), spanduk dan baliho

(11 kali), pada SPM 12 kali per tahun.

6. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan nilai 108.33% yang

diperoleh dari rumusan jumlah KIM (13 KIM) dibagi jumlah

kecamatan yang ada dalam kab/kota (12 Kecamatan) dikali 100;

7. Pengelolaan layanan emergency call center 112 yang masih

difasilitasi dengan anggaran APBN dan berakhir di tahun 2018,

di tahun anggaran 2019 akan diserahkan sepenuhnya anggaran

operasional penyelenggaraan emergency call center 112 kepada

Pemerintah Kota Batam;

8. Pengelolaan layanan aduan masyarakat elektronik melalui

aplikasi “Apekesah” aktif sejak bulan agustus 2017, telah

menangani

9. Layanan informasi melalui PPID tingkat kota telah menangani

permintaan informasi publik sebanyak 58, dengan pemberian

informasi sebanyak 8 permintaan dan 50 permintaan informasi

publik ditolak oleh karena termasuk informasi yang dikecualikan.

Kendalah/Permasalahan yang dihadapi :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan

informasi publik;

2. Kesenjangan informasi di masyarakat;

3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang

transparan dan lebih baik;

4. Terbatasnya anggaran yang mendukung pelaksanaan SPM

bidang komunikasi dan informatika.

Solusi/Pemecahan Masalah yang dihadapi :

32

1. Memenuhi tuntutan globalisasi informasi yang berdampak pada

keterbukaan informasi publik secara kreatif dan inovatif seperti

publish informasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan

laporan kinerja di website;

2. Melakukan update informasi di website resmi pemerintah kota

batam batam.go.id secara berkala;

3. Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan SPM

bidang komunikasi dan informatika.

Kelengkapan Data SIPD Kota

Pada indikator kinerja ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam melaksanakan urusan statistik dalam rangka penyediaan

dan pemanfaatan data informasi dalam pembangunan daerah. Data

sektor sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM di kota batam.

Pelaksanaan anggaran tahun 2017 telah melaksanakan survey

pada sektor sosial dan ekonomi kegiatan telah direalisasikan

dengan survey data statistik sektoral terdiri dari 5 bidang : 1).

Bidang Industri (kuliner, material, shipyard, garmen, depot air,

advertising, furniture, otomotif, jamu dan obat); 2). Bidang

Restauran (Hotel, Restauran); 3). Bidang Kependudukan

(kependudukan 12 kecamatan); 4). Bidang Pendidikan (paud, TK,

SD, SLTP, SLTA dan PKBM); 5). Bidang Perikanan (budidaya ikan,

nelayan) dan output kegiatan ini tersedianya data dalam

perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk softcopy,sedang

pencetakan dari hasil pelaksanaan survey tidak dapat dilaksanakan

oleh karena rasionalisasi anggaran, sehingga realisasi pelaksanaan

kegiatan hanya pekerjaan survey.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya kemampuan mengembangkan tusi dalam hal

penjabaran statistik sektoral;

2. Belum adanya SDM yang menguasai ilmu statistic.

3. Sulitnya mengumpulkan data dari OPD;

33

4. Belum adanya peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang

penyelenggaraan statistik sektoral.

Solusi/Pemecahan masalah yang dihadapi :

1. Tersedia tusi yang mendukung statistik sektoral;

2. Memberikan Pendidikan dan pelatihan mengenai statistik

sectoral;

3. Melakukan koordinasi secara terus menerus dan terjadwal;

4. Menyusun peraturan dan kebijakan kepala daerah tentang

statistik sektoral di pemerintah kota batam

Persentase Informasi yang Berklasifikasi di Pemerintah Kota

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pada

pemerintah daerah, dengan tujuan untuk kerahasiaan, keaslian,

keutuhan, ketersediaan dan nir penyangkalan atas informasi. Untuk

mencapai indikator kinerja urusan persandian pada tahun anggaran

2017, dinas komunikasi dan informatika melaksanakan kegiatan

sosialisasi terhadap ASN sebagaimana anggaran yang tersedia,

sehingga capaian terhadap indikator informasi yang berklasifikasi di

pemerintah kota tidak dapat tercapai sebesar 5% seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan namun realisasinya hanya

0.33%.

Sedangkan capaian terhadap Sasaran Strategis meningkatnya

pengelolaan kekayaan daerah, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja

yaitu :

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi SKPD

Untuk capaian indikator diatas kegiatan yang dilaksanakan adalah

memenuhi segala kebutuhan operasional kantor dalam

pelaksanaan tugas, seperti pengadaan ATK, pencetakan dan

penjilidan, langganan koran, pengharum dan telepon, belanja BBM,

belanja pegawai buruh 6 orang dan belanja tenaga ahli IT yang

34

mendukung pelaksanaan tugas bidang informatika membangun

dan mengelola sistim informasi.

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Terakhirnya adalah capaian indikator guna mengukur sejauh mana

kelancaran dinas dalam melaksanakan tugas dengan dukungan

sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki agar setiap tugas

yang diemban dapat terlaksana dengan baik. Pemeliharaan yang

dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor dan alat-alat kantor

untuk tahun anggaran 2017 belum dapat dilaksanakan 100% oleh

karena adanya defisit anggaran sehingga baru dapat dilaksanakan

sebesar 40% terhadap aset yang dimiliki.

C. Realisasi Anggaran

Di tahun anggaran 2017 APBD Murni Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.

10.217.893.330,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh belas juta delapan

ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), mengalami

perubahan di P-APBD menjadi Rp. 8.420.632.400,- pada postur

anggaran yang telah dirasionalkan maka terjadi perubahan

pencapaian kinerja terhadap 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) kegiatan

yang tunda bayar yaitu :

1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi/Kegiatan

Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet pada

paket pekerjaan langganan internet yang dapat dibayarkan pada

tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.252.750.000,- kekurangan

yang akan dibayarkan atau tunda bayar di tahun anggaran 2018

sebesar Rp. 273.250.000;


Massa/Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di

Kota Batam pada paket pekerjaan langganan sewa link cctv yang

dapat dibayarkan di tahun anggaran 2017 Sebesar

35

Rp.413.100.000,- kekurangan pembayaran sebesar

Rp.137.000.000,- dibayarkan atau tunda bayar di tahun 2018;


Massa/Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan

Informatika dengan output kegiatan 1 (satu) dokumen blue print

atau standarisasi dan juknis TIK Pemko Batam tidak dapat

direalisasikan oleh karena adanya rasionalisasi anggaran,

selanjutnya dianggarkan kembali di tahun anggaran 2018;

4. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Perencanaan

Pembangunan/Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang

Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM, dengan output kegiatan

melaksanakan survey statistik sektoral pada 5 (sektor) dan dicetak

menjadi dokumen hasil survey, akan tetapi survey yang laksanakan

hanya terhadap 2 (dua) sektor saja dan tidak dapat dicetak terkait

rasionalisasi anggaran.

5. Program Keamanan Data dan Informasi/Kegiatan Pengamanan

Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi anggaran yang

dialokasi sangat minim sehingga pencapaian kinerja program tidak

dapat tercapai, unsur yang terpenuhi baru pada SDM yaitu

melaksanakan sosialisasi terhadap ASN mengenai informasi

berklasifikasi dan mengirimkan 1 (satu) ASN untuk mengikuti

pendidik dan pelatihan persandian yang dilaksanakan oleh

LEMSANEG. Sedangkan penyediaan peralatan dan ruang sandi

belum dapat direalisasikan hingga di tahun anggaran 2018.

Anggaran yang digunakan terhadap 2 (dua) sasaran dan 6

(enam) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam di tahun anggaran 2017 dapat dilihat secara rinci sasaran,

indikator kinerja, target, realisasi dan persetase capaian kinerja serta

anggaran pada tabel. 9 Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

36

Tabel. 9 Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

N

o Sasaran

Indikator

Kinerja

Kinerja

Program

Anggaran

Targe

t

Realisasi %

Capaia

n

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Capaia

n



29% 29% 100 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.005.258.00

0

1.704.941.60

5

85.02

2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi

Indeks B

Indeks B 100 Pengembangan Informasi, Komunikasi dan media massa

4.208.716.48

0

3.715.436.72

9

88.27

3 Persentase Pemenuhan Data dalam Perencanaan Daerah

20% Data SIPD

4% Data SIPD

20 Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah

172.940.000 123.645.000 71.50

4 Persentase pengamanan data dan informasi berklasifikasi

5% informasi

berklasifika

si

0.33% informasi berklasifi

kasi

6.7 Keamanan data dan informasi

42.400.000 41.982.740 99.02



100% 100% 100 Peningkatan administrasi perkantoran

1.851.852.98

0

1.685.992.96

9

91.04



40% 40% 100 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

139.438.000 131.223.000 94.11

37

Tabel. 10 Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

No

Sasaran

Indikator Sasaran % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi


Persentase Data Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terintegrasi

100 98.65 101.36


100 91.55 109.22

Persentase Pemenuhan Data dalam Perencanaan Daerah

20 71.50 27.97


6.7 99.02 6.76

2 Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah


100 91.04 109.84


100 94.11 106.25

Tabel. 11 Realisasi Anggaran Tahun 2017

No Uraian Belanja Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi

Rp %

I Belanja Tidak Langsung 5.727.252.199,47 5.483.162.267,00 95.74

II Belanja Langsung 8.420.632.460,00 7.403.222.043,00 87.92

1 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.005.285.000,00 1.704.941.605,00 85.02

Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet

2.005.285.000,00 1.704.941.605,00 85.02

2 Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa

4.208.716.480,00 3.715.436.729,00 88.27

Kegiatan Publikasi 87.355.000,00 85.305.000,00 97.65

38

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi

108.470.000,00 106.457.200,00 98.14

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

59.770.000,00 57.220.000,00 95.73

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

44.700.000,00 0,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Kota Batam

27.100.000,00 26.630.000,00 98.27

Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di Kota Batam

3.881.321.480,00 3.439.824.529,00 88.63

3 Program Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah

172.940.000,00 123.645.000,00 71.50

Kegiatan penyediaan data statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM

172.940.000,00 123.645.000,00 71.50

4 Program keamanan data dan informasi

42.400.000,00 41.982.740,00 99.02

Kegiatan pengamanan dan komunikasi dan informasi yang berklasifikasi

42.400.000,00 41.982.740,00 99.02

5 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.851.852.980,00 1.685.992.969,00 91.04

Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.851.852.980,00 1.685.992.969,00 91.04

6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

139.438.000,00 131.223.000,00 94.11

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

139.438.000,00 131.223.000,00 94.11

JUMLAH

39

Tabel. 12 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Anggaran Setelah

Perubahan

% Anggaran

I Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

1 Persentase Sistem Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara Online

3.040.285.000 36.11

2 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi

4.207.716.400 49.97

3 Kelengkapan data SIPD Kota

172.940.000 2.05

4 Persentase informasi yang berklasifikasi di Pemko Batam

42.400.000 0.05

Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah


816.852.980 9.70


139.438.000 1.66

40

BAB IV

P E N U T U P

A. Umum

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

dalam melaksanakan tugas fungsi ketiga urusan yang diemban dalam

pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam Tahun 2017 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai

RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Tahun 2017-2021.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi

dan Informasi Tahun 2017 adalah sebagai alat kendali, alat penilai

kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan

dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada

dokumen perencanaan (Renstra, Renja OPD) dan dokumen perjanjian

kinerja tahun anggaran 2017, maka diharapkan pencapaian kinerja dan

kualitas pelaksanaan dapat terlaksana lebih baik dari tahun anggaran

sebelumnya, bahkan menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas

Kominfo Kota Batam di tahun anggaran 2018 untuk ditingkatkan

kinerjanya guna mencapai prestasi pada tahun-tahun berikutnya.

B. Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dalam pencapaian sasaran strategis dan

indikator kinerja utama adalah :

Belum adanya pedoman yang menjadi standarisasi dan petunjuk

teknis bagi OPD dalam membangun, mengembangkan dan melakukan

pemeliharaan terhadap TIK yang ada di Pemerintah Kota Batam;

Belum optimalnya tata kelola e-Government Pemerintah Kota Batam;

41

Belum optimalnya pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian

informasi nasional sesuai Permen Kominfo Nomor

:22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

Minimnya SDM yang menguasai ilmu statistik;

Rendahnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan urusan

persandian.

C. Strategi dan Pemecahan Masalah

Terhadap permasalahan yang dihadapi dan kondisi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Batam saat ini, langkah-langkah strategis yang

perlu dilakukan adalah :

Menyusun standarisasi dan petunjuk teknis pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan TIK Pemko Batam di tahun 2018,

untuk menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

dalam penyelenggaraan elektronik pemerintahan dan pelayanan publik

yang diatur dalam peraturan walikota;

Melaksanakan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional

sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika yang didukung dengan

anggaran;

Memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi SDM statistik dan

menambah jumlah SDM yang mumpuni di bidang statistik;

Memetakan urgensi pelaksanakaan bidang persandian terhadap

pengamanan data dan informasi.

D. Saran dan Rekomendasi

Saran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berdasarkan

Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Batam dan Peraturan Daerah Kota Batam nomor

10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah. Tugas fungsi Perangkat Daerah melaksanakan urusan

42

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik

dan bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi

dan informatika yang mempunyai fungsi antara lain : Perumusan

kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik

dan bidang persandian, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan

lingkup tugasnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

sangat diperlukan oleh masyarakat dan aparatur dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Mengingat

program-program bidang Kominfo merupakan urusan wajib

pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional,

sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana memadai

serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan Pendidikan

khususnya mengikuti setiap pelatihan oleh Kemeterian Komunikasi

dan Informatika dalam penyelenggaraan elektronik pemerintahan

dan menggunakan aplikasi terpusat untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara

optimal di daerah.

Rekomendasi

Agar peran Dinas Kominfo Kota Batam dapat terlaksana optimal dalam

fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang

bersifat konvensional/tradisional maupun secara online dengan

dukungan TIK serta mewujudkan misi pertama Kepala Daerah dalam

RPJMD Kota Batam periode 2017-2021 yaitu “Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan

mengayomi” maka diperlukan rekomendasi antara lain :

1. Dinas Kominfo dapat menjadi rujukan dalam pembangunan dan

pengembangan penyelenggaraan TIK bagi seluruh unit kerja

dilingkungan Pemerintah Kota Batam;

43

2. Mendorong OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam dalam

rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan

informasi publik sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan;

3. Pengintegrasian data bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan

HAM yang dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan Pemerintah

Kota Batam, pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai

perangkat daerah yang melaksanakan urusan statistik, untuk

memudahkan pengumpulan data dan koordinasi dalam rangka

penyediaan dan peningkatan data dalam perencanaan

pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat

memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan

balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo

Kota Batam di tahun depan.

44

ggE

E

a!d; e;o;:-

o <

.rEdP

E 9gE

;EE

!EE

$:E

lg;E

.i:9H

;.gEE

? A

g hE=

o;'E

A

5*_E:.E

:Fi

EE

FE

EE

6xE{

F

!Z !

\Z W

3i ii

N r

iE $s$

6 E-9

H9yrF

Pf

CE

E(n;

Ul'!

oa9-!;9fi'o!ggeS

.FH

aqE

zoo

qo-

qN

r6+E

8gn^

6qvE_9FE

q',=

ts

3f

.E_9*

o':

bbs-c gE-q=

r5bb

.-qIt

F5 bE

>E

H

o:

sr :B*

!b !

qur

H E

5 'F

;: E

^0,:

I !s frE*

E:€ 9E

EI93.

.Er

-o=gd-6;qqr Jl

'6

-g3iE

P-6;'!E€

.gc

E6t

l4;e696-:E

6io'60!-?

IoO

&F

E3

.3

=;fi

fEe

Xg'i.5 €*!

;EE

i* EE

iu sE

g; l$sfnE

L|!Q)rrar:

lcJo.Fo.

H

. E. .4

'!qqdii.tiH

F.S

aPT

EH

EE

$-o

b'91 v-.E

:oio^-r!B

sE.6fiU

b

9oE<

oE

zoo

qIe

s

c;F.

c;

rEp

lnlot:3v

sg

I

gsd9

_eE

-t

>6

qE_

F 6',

aEP;

!r5 bE

! b>

\E

" -8c

F{J

ftlottr

c 3o

ll-b -!

.S c

99 o" € !

;E{E

EF

"Hl!ic

ii6.

EE

€58 $;*6 c ol=

>

Y I)

c0o tc:

catJo.F

o.:

I

E? E

fig g J'E-E

H g€

'E ? b<

c

IE ?sE

..E

!Cq:

gl efiIet -40.

i

.$5F=

E

E t

sllii! -hi,

FE

,!; .aP

= l! E

ra.r-la,

o-i[:

l!4 -

-n !

:HipE

pe*gE

#EE

9$$40.u-o-6.

E

3.E

6! -x

5t r!trA

E

;::a i;prb.=

FE

4

6_.t. vY<

ao -

-Eik+E

bi-P

e E

ij >E

i:s E

d!E.5

qga i€E

a $lsr.qeE

Er:=

BE

gqg'T

€ P b.E

5 E 9 b I6

E'

F

rD E

-O.C

o.5 E

OE

rIE

Ee:-:.

ai3F

6:F

Ed

EItE

EH

;:.i;5;lg:1; P

;3.96c-e.9gF

E-a

tooorr-lo6oro

oE

z6

c

oo

gFt

F ,s'i

i9r.-5

P.5

P9o

sEb>-9F€sr

EB

i+,.

B

:gtEiE

*ssEH

Hi.-

iE;H

$IEE

€I gE;6g

EE

=*E

I pE! H

EE

.E-E

EE

_ 3:

E

p'*+.c

E+

i E:=

8€;;&

5-qEiE

Ei***E

EE

Hir

EIE

"'F8-9t;E

E;E

EgE

:iEg

+.

Pb P

9€EF

{r=-q*

EseF

i 99 0E

3 E!

b_9

EE

E

c.E

:FE

> d.!

:' o .nl

-9 r<t

G r!

Ft

PE

b5

r! !6d

9 ..!fi

>

IE$gs1

Ei; q*r

{:9$1c E

gFE

!!FE

ON

tr

Es €

- 6H

z* E

IoH;

E?iiE

Eolj

--o-E

FF

f,!sc;

sh6! q

EP

FF

9.F i

-a

;sP&

Eg*gE!, .:

Eet Id E

J.-oos h.9F

?Eea 4C

olii

I

Lu= €rt4E

a9 f e€$-

;deg;.,'z-86;i 5E .€

:r itE

e?i:g966E6-sS

:P

Eg'*

! E5 E

',$E:"ef H

;t!Ee^ **:E

; o

ru ru o o 6, d o ij

r! o ; n, r! R

5rD

oro

oE

z

q

oo

r.E P

s3EE

E

"Fdq:gEF

Esl

':v,

*cc?-b

P B

3 E q':

aii4 E

vti!rE

oE

'69E

E

hEPF

Sf

o.gsA

3!oi;cxq b^r

i ,elt c

{*-;$E !

f r l*E;$

Elin!iorE

lF

E g;+

Ets5E

FE

E,IF

EfiF

R

E

_!-,

Hs *,;Q

E !

EE

f Ei: '*

{! EE

E+

TE

Fl

- E

|a, P:Jii

s-

s€;gEF

EfiF

98 eo- ri

'

!9

d:

t,Eil

*3(\t

g

oE

z

q?

oo

oo+oo

-Eo

!I

gs6!

.9FE

o'

3*

!oE

cP=6!

Er!

r! tt

S

" ..1

l! c

o=o

6 I

:i

HJ {

.feEE

!-cE

:E:E

e;E.$

ic EgicE

figEe

F -

g|= o o:

i-+

>q (,

; o o !

qr;i;n;;!

44l/lt@d,rJF

ci93

Dalam rangkadan akuntabelbawah ini:

PERNYATAAN PER}ANJ IAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparanserta berorientasi pada hasil, kami yang berianda tangan di

NamaJabata n

selanjutnyaNamaJabatan

:

disebut pihak pertama

SALIM, S.Sos, M.SiKEPALA DINAS

MUHAMMAD RUDIWALIKOTA KOTA BATAM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewuludkan target kinerja yang sehsrusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akafi melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakanyang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 23 Januari 2017

Pihsk Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK,A

KOTA BATAM

lo.

1 (2) (3) 4Ifulenirrgkatnya pelay,anan publik yahg

transparan dan akuntabel denganmemanfaatkan teknologi informasi

Sistem pelayananpemerintahan dan pelayananpublik secara online

29ol" da\aterintegrasi

Tingkat kepuasan'masyarakatterhadap layanan informasi

lndeks B

Kelengkapan data SIPD KotaBatam

5% daiaSIPD

Persentase informasi yang

berkualifikasi di PemerintahKota Batam

5% informasiberkualifikasi

Meningkatnya pengelolaan kekayaandaerah

Terpenuhinya kebutuhanadministrasi SKPD

10A"/s ITahun

Terpenuhinya kebutuhansaranadan prasarana perkantoran

40% / -fahun

Proo ra m

1. peningkatsn Pemanfaatan Teknologilnformasi

2. Pengembangan Komunikasi,lnformasi dan Media Massa

3. Penyediaan dan Peningkatan Data

Pembangunan Daerah4. Keamanan Data dan lnformasi

5. Peningkatan Pelayanan AdminislrasiPerkantoran

6. Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Anqqa ran

Rp 2.126.535.000,00

Rp 5.734.227.350,00

Rp 172.940.000,00

Rp 42.400.000.00

Rp 2.002.352.980,00

Rp 139.438.000,00

Kete ra nqan

APBD II

APBD II

APBD ]I

APBD II

APBD II

APBD II

.,4 _

WALIKOTA BATATVT

Batam, 23 Januari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

"ffiS.ALUV( S-56s, M.Si

MP fi&1o{11e9001 1 oo1

F-<

a

<F

!()<

zzz<U

J<A

(LOL

-oz<o- uJ ()

t

rJt so-ooo-oo

aaJt!t

: sE

o E

^

E*,*erC

+t*gigg,F

$€fr-

FF

gFgF

gFF

EgF

FggE

IiEg

cN^

; Eg 65

E.E

i .9 s)

"cc ;i(tr

Js 6 E h a!

g -d'si E F

E:-aItu)

Y:hF

Ef;

>,qrgR

c(o9?eR

'9f;(,69o;6;F

ietEo

(,! f

- (!

dfa

d; C

>r^

rzO

O.:ll

(! (/)=

>P

A P

6 FC

T

6PGUz(L{:=;sg;6pztrzozt!t

d --=

=

o

rc r'\.':

! -ci.i

o-:zi6F

S.ôe-E

lrr-S

€-t;-"8*sEE

sEfr3a

flE$!€E

FE

;E;F

=€

A l+

o: or e O

:-:6': - o

or

EiIE

FH

Ea;5E

SF

;E9H

!-Fi H

E.F

H:S

E E

EF

b.iEE

E=

3*<F

::Eba-t*&

€ER

:S,iC

;F_E

H'qF

pf e*irH"=

gE F

reE

J'€ Be€; g: f€ciE

€EE

{tE g;; gA

I E"*E

R '$ 8 A

E F

g,F H

F F

; qF F

c(!^6

\==

T!g

NE

=.E

t E

S)

r b E k N

oH

i'gi E

F>

-.-. - -v'Y

Eh6E

EaE

iF.E

E>

d]3m-(!

;EE

!t'*; F

! B,E

Eo

(,E

r; (!

br

o; c

>,^

IooJ

o o=>

EgE

EE

*T

ztaatoF!Zoz

N

c_6c- o

(l)c-cs 6=aE

6

oEo

; oX

dga

N(!oqbE

Ec-(ucocft!

_odNo)oF

p

zcLaa

o

a; =

b 6:

aoxo .Lq

l!;=.i:6

Y'6:Y

;;gc

m Y

/-:,c c

g o;6 b 9x

2 0 >

\! !

E .Y

ztrthoza!0- ar<

Nt)zz.)LU

Fo-e2l-tf,Yfo2EIT

J (!

o-Em(!oGoEosCo!'a(u:cJEoYoc9

a_5(dtr(!JO=

_gM

OI

:o)-tu

oN(':JCoo(!(D

azfoYazo

sF-

o_o

soo_o

sd

o96uii(E

?E

d-Q

!

-oga=9-r -tr<

a

-66)eE

G

h s:""oo

vFc

o;!-o,;

E gE

:-cch 6s pE

iEB

q 6! o

*:-r H E

f G

=

C)

I;bibsiE

:s b=

9Fo5c:/,;o(D

(!:::

-q"oq(!oEc(!15-cS

6O

cE

(Doo-^6h_coC(!cc:-oo6rc sob!o(E

(ll

do!cQ(s.Fo;iaZcag<'69O

G:!-ootulrao(tr(!cE

c

'e€€

cvF

c-96:

ox-(so;9-orE

.E sE

:-cak 6!

p

€& E

sq 6!

(!A

-! F E

c.:g; o-

r N

=

q)c

<t lq;i

bPiE

;;e tr=

o,Fo o c Y

,;oo.ro:::

.go,L-ioEoEc(!o-ci:

d)oc

=o)

oo-dk-c

tnC

Oc

(!cc:-(!(!60

E

o(so

_o6m>.o'6tol:F

:(DF

raA.s=U

g3I

Coc,-f-oOY

V.=

6c(E

E-

co€o,es(D

N

oEc-c-c6UlE

o

dqqi(tro

.cooo,g 6!(!('c-oX*oo)

l! F

lEo)

F>

F

A+

r 9''l H

l 3sE

;i:5f;'E

g€EE

gEH

sE

EE

E9*P

<,i

:zo_o_E,E

o-r=F

d

gH.a {

-F.g99.

q

, FE

g$E$F

g€EF

E!E

io0J0J!JlE

.=O

C!

c-.9aH

.UA

ci:v

YE

H6g

I * -o'

ôJ

sNs\s

.9

'6

oII\o-d

NNF\o,

d

Eri

!6i

E.E

I

98

oq!-1

a!,'.i

r-1NNf.!\d.

'6P'-F

'FvIE

Fos

dl

c.aPl

uFrE

-€ € A ",

seE

e

EeeE

E gE

ef,Ee,ag=

gte:sE

egF gF

Efi E

EE

FgF

EF

€ FE

FfiE

g

E

-Oo

=-cE

6 o

c J

(! X cn

c=

6_=

=

rE

- d

F i6

= X

h=p

nt eFat-ac

=e€uE

Ff;F

!-a# E

#E: E

g€<

-o o-o o x-c, o F;gE

gEF

PE

9

Egg'c6E

E

o-F

'6lo

5Eo'oc:g'Eb:dE

E

:s)ol!ztg<k

EE

c6Y2B

EzOeid2flx>*oi;Yz6

zo= zloz

3-.9

q

F E

(J 9

or a! (J

-3E'

cF

t\N

s..{

.q

oqqNo.

\jd.

qo)qNo.

o6F

9so)N

qqo

qna!..jo.d.

cd!:o

oo

._9E

EF

-a

'Lr

vE

oo-6osoN

sos

.gel

= b.:

*,njii

>'

u yiE

E:

;9Fr6.<

.E o.

'6.o|o

cr/l--';<

g

d 9E

c-i: cc

rEgE

fiE..y.-.-:

Y F

E E

E-E

: -:zE

qo

hEE

=E

,q*6.E

-'.EE

gs E 3 F

Ei =

3 E E

8._9 E :

!._9P-aa:ro'iii

- -c

I iY

' c

Ego)e

oCE

cl:

cood

E'=!cE

cPQA

;lEs+rcfi?6 ,!:- .c

oJ!o- <

t

go-EeEo-<

c.t9.(oo)C

J\Z

!l

ff\ntgcg(IJ(I]

sOJ

EOJ

o- +

J-ol

c:cG

t r-on cJro;!_r-

attcJ oi)O

)cC

-Â

J E

ctIJcqr(o-oEC

Jo-E(U(g(!o)c'lcqJqJcqJo-'6(o-c-:z

(E

-o q.)

o-o

c(u.oo)(I]-oEO

J

aYc(ofI](o!c.,-oEO

Jo-cg'6\JroC

D=

filc

lrt r-

(EO

I.L \ZN

.'.SCJ

EJ.)Zooc(o

'6(oEo(g(ooo)c')co-an

(I]!'6lE'-Eo\zc(uE(orgA

Jo-C

^-i-Y

.)zrE

.Elz(I]ottr'F

O

n-

-c(I]

C'trqJEoo-cc.)

EEoo-LlJc-(oF(U

6ca)lt1(Ei./5 coJ_o)Oo- \zLr)

E(J(Jc(uc'lc'trat(I](g

_9OJ

olc0)o-C

.efil!JatlO

) an6to€6tvo.-C

E\o

ur-6<pIcos-(E goO

cJ](ulza=-:z I:E

1=

lIJ:=Lnd.9 .=

-(E

Fo6.'! ruE9EctnqJoo- (,

a(ItEoc(oEth:cF

(n=

(E!r:cd(o(oc=(o=co)bcoo)occC

J(I]o->

EgIo-

E(g(ucct6ro(EE

EdeC

CrgF

r(ool-:z_ o

clzC

J C

Jo-F

'6a93trroo!vc)c=(E-or6F

!-o'6trrooiEor!6tso- ,:

C(U_c

tss--Hc/\

dEc3(oo)T

'C-G

t(o=(E

E=

c.)

CJE

-jjP

Acf)

(/)(oEoc(I]!(I](go(gc(oE(E

lqJv\r

(o(o(ga

N

., or

=bo

oo o

:f(f,co-=

-Yc

=

.rY

Et s

r-v c -rz

6*E:F

F

Y(I]

cE

BE

"-F:

E'=

cDo)-

l:ccOJg ro o:2_ >

. rcl -=

(g'Fo,:Zll=

'6 t9

(I]=

(n:fcF

Ecb

oEi5.s

F\<

Rs

3sr i-\

<v

^gt- Jc

vtrd.<:==

p=

zIF

iizF<zOF

u)('=LT

J Z.

<E

zo<\Z

(J u.)

fi=d=o

t_vd

(otr'4bE

tL(I]Jrn

ooor-.{

Ol

olNo

a(g.9Eo(oc(o(Eo)c(g(oizc').=cO

J6-

l(oIUo-(ocga!l(̂u(o!(ocro(oa(ttroc'rcc(u

ld

-oF9

tlL>.(g

-9iocJo-dE

'F(E

r=or'='-Eo)oo-<

CJ

-oEfaag(o==tu

*b'.y o--O

r <.E

oc>nr

tEdo\o

c(u(o6q)c')c.-8Ea(I)s-(o(E

ciz(oo)(gE

>'=

fiJ

ee

:ZF

ad=o

otL(..l z'E

-=$z<f<

t-qd<A

,-cou)<<

LljV

i---=

Ys+39(,zo

u$

sqNI sqto

stoctNI soq(o

T

tit ila!=e,

raL'Eu0.cC

Pa!

rE>

r€bo=tr!P5tsô .:<E

=.EI'

hEo.=

I0,IE

UI

3 EE

hi o

btl! c

E

bD(,

'=cF

o'=o.==

u0U

'CE

C

EE

tt 6,

<ur

+, -y

.?EO

-@

g.!JtlEan

€6IL

dlcI

a.{G

I6+

{(\I=

sF

o=N

='=

SE

'H

Es2;

E

f!H

AP

E

4di ffE

E

=

(o ,fr.

2E- (o *

.go (o -a (o

grFeg gE

fi3 FaB

F5 E

,E=

g gE3

LoCL

oclEPLato