Lampiran Surat No : 770/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 25 November 2016
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), sebagai berikut :
I. Identitas LV-LK :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :
II. Identitas Auditee :
Nama Kelompok : KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA
Akta/SKB Kel. : Akta pendirian No. 41 tanggal 26 Juni 2014 Notaris
Indra Kurniawan Harahap, S.H.
Jenis Kelompok : Hutan Hak
Luas : 1.746 Ha
Lokasi Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban No. 6 Rt.004 Kelurahan
Tambak Sari Kec. Jambi – Kota Jambi
III. Waktu Pelaksanaan : 31 Oktober 2016 s.d. 04 November 2016
IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG
DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK TANI MUSI MAJU
JAYA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN
DIREVISI DARI NO. 098/EQC-VLK/XI/2014 MENJADI
NO. 098.1/EQC-VLK/XI/2016 YANG BERLAKU
SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 19
NOVEMBER 2024.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 25 November 2016
PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji , S.Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 045/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2016
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
AKTA PENDIRIAN NOMOR : 41 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 1.746 HEKTAR JUMLAH 95 ANGGOTA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang
telah diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada
KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 104/EQI-F090 tanggal 15 November 2016;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 104/EQI-F037 tanggal 15 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 123.1/EQI-F039 tanggal 18 November
2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 123.1 tanggal 18 November 2016 menunjukkan KELOMPOK TANI
MUSI MAJU JAYA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier
Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016, KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 124/EQI-
KEP.Cert/XI/2014 tanggal 20 November 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor
melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober
2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15
April 2016;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5
Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP & VI);
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI -BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/SP-WKS/LA/X/2016; 220/EQI-F065/X/2016
tanggal 10 Oktober 2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN AKTA
PENDIRIAN NOMOR : 41 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H. TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 1.746 HEKTAR JUMLAH 95 ANGGOTA.
PERTAMA : KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA (Pemegang Sertifikat) yang telah
mendapatkan Sertifikat Nomor : 098/EQC-VLK/XI/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk set iap verifier Legalitas
Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor :
098/EQC-VLK/XI/2014 menjadi Nomor : 098.1/EQC-VLK/XI/2016.
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 19 November 2024 selama Pemegang Sertifikat tetap
memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 18 November 2016
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA
b. Akte Notaris : Indra Kurniawan Harahap, SH.
c. Nomor : No.41 Tanggal 26 Juni 2014
d. Luas dan Lokasi : ± 1.746 Ha Kabupaten Musi Banyuasin, Prov.
Sumatera Selatan
e. Jumlah Anggota : 95 Anggota
f. Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban No.6 Rt.004 Kelurahan Tambak Sari
Kecamatan Jambi Selatan- Kota Jambi.
g. Pengurus :
Ketua : Muhammad Royyen Sa’ari
1. Wakil Ketua I : Agus Rudianto
2. Wakil Ketua II : Sujimin
3. Wakil Ketua III : Lakoni Solihin
4. Sekretaris : Nafatil Gusrianto
5. Bendahara : Donna MelviSinaga
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan 01 November 2016
Ruang Rapat Camp PT SHP
1. Pertemuan dilaksanakan di Base
Camp PT Sumber Hijau Permai yang
merupakan Mitra dari Kelompok Tani
Musi Maju Jaya (KT MMJ).
2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup verifikasi,
menyampaikan jadwal/rencana kerja
verifikasi, menyampaikan metodologi
dan prosedur verifikasi, serta
mengkonfirmasikan kepada KT MMJ
tentang tanggal, waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan
3. Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
1 - 3 November 2016
Ruang Rapat Camp PT SHP
dan lokasi lahan Hutan Hak
1. Tujuan Verikasi adalah melihat
konsistensi penerapan prinsip-prinsip
pada legalitas kayu.
2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode
bulan Oktober 2014 sd September
2016.
3. Tim Audit menghimpun, mempelajari
data dan dokumen KT MMJ dan
menganalisis menggunakan kriteria
dan indikator pada Lampiran 2.3
Peraturan Direktur Jenderal PHPL
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Pertemuan Penutupan 04 November 2016
Ruang Rapat Camp PT SHP
1. Menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Seluruh pengurus KT MMJ
atas bantuan dan kerjasamanya
selama verifikasi.
2. Menyampaikan Daftar Periksa
3. Memberitahukan catatan korektif.
4. Membacakan atau memperlihatkan
laporan hasil penilikan.
5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP dilampiri dengan
notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan 18 November 2016
Rapat pengambil keputusan meninjau
dokumen verifikasi yang diajukan untuk
menjamin bahwa verifikasi dilakukan
secara efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan
mengambil keputusan apakah KT MMJ
dapat mempertahankan S-LK yang telah
diberikan atau tidak
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7
(4) Resume Hasil Penilaian :
(a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
Kriteria/Indikator/Verifier N ilai Ringkasa Justif ikasi
P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal,kayu dan perdagangannya.
1 .1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumenkepemilikan/
penguasaan lahan yang
sah(alas titel/dokumen
yang diakui pejabat yang
berwenang)
MEMENUHI Kelompok Tani Musi Maju Jaya (KT MMJ/Auditee) telah
memiliki dokumen penguasaan lahan yang dibuktikan
dengan adanya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT)
dan Surat Keterangan Tanah Belukar (SKT). SPHAT maupun
SKT diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
Auditee juga telah memiliki Surat dari Balai Pemantapan
Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor:
S.563/BPKH II.2/2016 Tanggal 09 November 2016 serta
Peta hasil telaah yang menunjukkan bahwa areal Kelompok
Tani Musi Maju Jaya (Auditee) berada pada Areal
Penggunaan Lain (APL)
b. Dokumen legalitas
pemegang HGU yang
sah yang mencakup
Akte Perusahaan, SIUP,
TDP, NPWP, dokumen
lingkungan, dokumen
K3 serta KKB/
Peraturan Perusahaan
yang relevan.
NOT
APPLICABLE
Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan
karena Auditee adalah kelompok hutan hak yang tergabung
dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU
c. Peta/sketsa areal hutan
hak dan batas-batasnya
dilapangan.
MEMENUHI Auditee telah memiliki peta/sketsa lokasi areal hutan milik
masing-masing anggota dan Peta Areal Kelompok Tani Musi
Maju Jaya.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, lokasi areal .
hutan milik anggota sampling sesuai dengan yang terdapat
pada peta dan batas antar lahan berupa: Jalan, plang nama,
parit/kanal dan patok beton yang dicat warna putih
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan
kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu
(SKAU) dan Nota Angkutan.
Selama Periode bulan Oktober 2014 sampai dengan
September 2016, Auditee telah menerbitkan dokumen
SKAU pada bulan Oktober – Desember 2014 sebanyak
1.249 Set dengan volume sebesar 42.002,63 M3,
sedangkan dokumen Nota Angkutan telah diterbitkan
sebanyak 10 Set dengan volume sebesar 42.002,63 M3.
1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas
tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7
Bukti pembayaran hak ne-
gara berupa PSDH/DR
dan pengganti nilai
tegakan.
NA Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel atau tidak
dapat diterapkan karena areal Auditee berada pada Areal
Penggunaan Lain (APL) yang telah ditanami dengan jenis
tanaman akasia. Selain itu Auditee tidak melakukan
penebangan hutan alam sehingga tidak mempunyai
kewajiban melakukan pembayaran PSDH/DR.
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumen
pembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee telah memiliki Akte Notaris Pendirian Kelompok
Tani No.41 Tanggal 26 Juni 2014, oleh Notaris Indra
Kurniawan Harahap, SH, dengan nama Kelompok Tani Musi
Maju Jaya.
Internal audit anggota
kelompok
MEMENUHI Auditee telah melakukan internal audit secara sensus 100%
terhadap seluruh anggota yang dilakukan oleh tim audit
internal dari PT SHP.
Hasil internal Audit dituangkan dalam tally sheet penilaian
yang mengacu kepada Peraturan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dirjen PHPL) No.
P.14/PHPL/SET/4/ 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3
/8/2016. Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak Termasuk Hak Guna Usaha, Hak
Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan
Adat, Dan Kuburan.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V -Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan yang berlaku
NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena
berdasarkan hasil penelusuran dokumen angkutan yang
digunakan Auditee periode Oktober 2014 – September
2016 (24 Bulan), PT MMJ/Auditee hanya melakukan
pengiriman kayu menuju PT Lontar Papirus Pulp&Papper
Industry (LPPPI) pada Bulan Oktober sampai Desember
2014, sedangkan dari bulan Januari 2015 sampai
September 2016 tidak ada kegiatan pengangkutan kayu.
Kewajiban penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan
Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor. P.14/VI-BPPHH/2014 ditetapkan tanggal 29
Desember 2014, sehingga pengangkutan kayu yang
dilakukan Auditee pada periode bulan Oktober – Desember
2014 belum wajib menggunakan tanda V-Legal, dengan
demikian verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Untuk mekanisme penggunaan tanda V-Legal yang akan
dilaksanakan, Auditee telah melakukan kontrak Sub Lisensi
penggunaan tanda V-Legal dengan PT Equality Indonesia No.
037/EQ-VLH/I/2015 tanggal 30 Januari 2015
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3
dan personel untuk implementasi K3.
NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena
Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak
diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7
b. Peralatan K3 (seperti
peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri) NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena
Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib
memiliki peralatan K3
c. Catatan kecelakaan
kerja NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena
Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib
memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja
K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena
Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib
memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja
2.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP NA
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena
anggota Kelompok Tani ”Lubuk Jambi” bukan pemegang
Hak Usaha Guna (HGU).
2 .2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang
ma-sih di bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan Daftar Anggota sebanyak 95 orang dan Arsip
Biodata Kelompok Tani Musi Maju Jaya berupa Kartu Tanda
Penduduk, seluruhnya tidak ada yang berusia di bawah 18
tahun, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Sukamto dan Bapak Misnan (anggota kelompok) yang
mengatakan bahwa seluruh anggota tidak ada yang usianya
di bawah umur
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).
3 .1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memilik i dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen lingkungan
yang relevan seperti
AMDAL, UKL/UPL, SPPL,
SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen SPPL yang ditandatangani
oleh ketua Kelompok Tani Musi Maju Jaya pada tanggal 1
November 2016. Auditee juga telah membuat pernyataan
komitmen lingkungan yang dibuat dan ditandatangani oleh
ketua kelompok.
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan l ingkungan
a. Dokumen laporan
pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan yang
relevan.
MEMENUHI Auditee telah membuat laporan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup tahun 2015 ditandatangani
oleh Ketua Kelompok (M. Royyen Sa’ari)
b. Bukti pelaksanaan pe-
ngelolaan dan
MEMENUHI Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang telah dilakukan Auditee sesuai dengan
laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7
pemantauan
lingkungan
dibuat adalah pemasangan papan peringatan kebakaran,
patroli secara rutin dan pemeliharaan jaringan kanal/parit.
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
A. Dokumen Kelembagaan
1 Akte Notaris ada Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya
no.41 Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan
PPAT Indra Kurniawan harahap, SH. SK Menhuk
Ham RI Nomor: C-295. HT.03.01-Th.2005 Tgl 25
Juli 2005. SK Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl
18 Desember 2006. Jl Sisingamangaraja No.20
Jambi.
2 Struktur Organisasi
dan Kepeng-urusan
ada Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya
Pasal 21 menyebutkan badan pengurus terdiri
dari:
Ketua : Muhammad Royyen Sa’ari
Wakil Ketua :
1. Agus Rudianto.
2. Sujimin.
3. Lakoni Solichin.
Sekretaris : Nafatil Gusrianto
Bendahara : Donna Melvi sinaga
Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas
mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-
masing dalam menjalankan organisasi.
3 Komitmen tertulis
untuk memenuhi
prinsip dan kriteria
verifikasi LK
ada Telah tercantum dalam Akta Pendirian, pada
pasal 5 huruf e.
4 Aturan untuk
mengendalikan
anggotanya :
ada Aturan untuk mengendalikan anggota telah
dijabarkan dalam pasal 7 s.d pasal 10 dari akta
notaris yang telah dibuat.
a) Hak dan kewa-
jiban tanggung
jawab anggota
ada Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal
8 dan 9.
b) Persyaratan menjadi
anggota
ada Persyaratan menjadi anggota kelompok tani MMJ
diatur dalam pasal 6.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
Seluruh warga Negara RI yang memiliki lahan
untuk pembangunan HTI baik perorangan atau
kelompok di sekitar wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
c) Aturan penca-
butan/pembekuan
sebagai anggota
ada Keanggotaan berakhir diatur dalam Pasal 10
d) Sistem
pengawasan
internal dan
kontrol terhadap
anggota.
ada Sebagai pengawasan internal telah dibuat surat
perjanjian kerjasama Pembangunan Hutan
Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT Sumber
Hijau Permai (HTI) dan Kelompok Tani Musi Maju
Jaya, yang merupakan gabungan Kelompok Tani
Jaya makmur, Kepayang, Karang Agung dan
Lakoni Solichin. Yang mengatur tentang hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak.
B. Dokumen Teknis
1 Nama dan informasi
setiap anggota,
ada Informasi yang dicatat dalam daftar anggota
meliputi : Nama anggota, Alamat, dan Luas
Pemilikan Lahan.
2 Rekaman pelatihan ada Daftar pelatihan yang telah dilaksanakan yaitu
Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA), yang
diadakan oleh PT SHP pada tahun 2013.
3 Peta kawasan hutan ada - Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan
yang dimiliki HTI PT Sumber Hijau Permai (PT
SHP).
- Peta Hutan Rakyat masing-masing kelompok
yang tergabung dalam KT Musi Maju Jaya.
4 Bukti kepemilikan
lahan
ada Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat
keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh
Camat berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah
dan Surat Keterangan Tanah.
5 Dokumen terkait
dengan pelaksanaan
manajemen hutan
ada Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan
Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) antara KT MMJ
dengan HTI PT Sumber Hijau Permai (PT SHP).
6 Dokumen Internal
Audit
ada Dokumen Laporan Audit Internal terhadap
seluruh anggota kelompok (100%)