LAMPIRAN II
SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
1
PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR
2
ISU STRATEGIS 1
SASARAN
Sektor IndikatorKondisi
SekarangTarget 2019 Input KPI
Perumahan • Rumah tangga kumuh di perkotaan (%)
12,1 0 Penurunan backlog kepemilikan rumah dari 12,68 juta menjadi 6,76 juta
• Peningkatan homeownership rate 78,87 90 Pengentasan jumlah rumah tangga yang menempati hunian tidak layak
Air Minum dan Sanitasi
• Akses air minum layak (%) 67,8 60 Penurunan angka kehilangan air (NRW) sebesar 33% menjadi 20% atau setara dengan 16.276 L/d (melayani 7 juta jiwa)Pemanfaatan idle capacity sebesar 40.497 L/d (melayani 17,86 juta jiwa)Penambahan kapasitas SPAM Perdesaan sebesar 116.084 L/d (melayani 81,2 juta jiwa)Penambahan instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat 21,2 juta m3/hari (melayani 42,3 juta jiwa)Penambahan instalasi pengolahan air limbah komunal 988 ribu m3/hari (malayani 3,95 juta jiwa)Penyediaan 267 TPA sanitary landfillPenyediaan fasilitas 3R untuk melayani 20,5 juta jiwaPengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan strategis perkotaan
• Rasio akses air minum perpipaan (%)
27 20
• Rasio kehilangan air (%) 67 85• Akses air minum sesuai SPM (%)• Akses sanitasi layak (%) 62,4 100
Ketenagalistrikan
• Rasio Elektrifikasi (%) 74 100
• Penggunaan per kapita (kwH/capita)
840 1.200
3
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPemenuhan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Standar Layanan Minimum
PEMBANGUNAN PERUMAHANMeningkatkan akses MBR terhadap hunian layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai
Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemda dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian
Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan
Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan
Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing).
1
2
4
3
PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI Menyediakan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia
Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur terbangun.
Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal
1
2
3
Penyelesaian proyek pecepatan 10.000 MW tahap 1 dan 2 disertai dengan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk, dan listrik perdesaan
Pembangunan pembangkit energi baru terbarukan skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi wilayah
1
2
PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKANMeningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
4
PROGRAM AKSI 1: PENINGKATAN PASOKAN RUMAH LAYAK DAN TERJANGKAU UNTUK MBR
“Perumahan merupakan hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28(H) sebagaimana pendidikan” Namun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif). Bahakn LBH pernah berencana melakukan class action.
Kegiatan
Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya untuk 5,4 juta rumah tangga
Penyediaan rumah susun sederhana sewa serta parasarana dan sarana utilitas untuk 500 ribu rumah tangga
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah susun sederhana milik melalui developer dan masyarakat sebanyak 500 ribu unit
5
PROGRAM AKSI 2: PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN DAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
“Untuk mendukung target RPJPN 2005-2025 mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2020”
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
02468
101214161820 01
9
017
017
016
014 01
7
015
016
013
013 01
4
014
013
Rumah Tangga Kumuh Tahun 2000-2013
2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.55
4.91
4.8
4.935.06
5.19
Persentase Rumah Tangga yang Tinggal di RLTH
Kegiatan
Fasilitasi Kredit Pemilikan Rumah Swadaya untuk 5,5 juta rumah tangga
Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas rumah dan kawasan permukiman berbasis komunitas untuk 7,5 juta rumah tangga
6
PROGRAM AKSI 3:SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
• Pembangunan SPAM Regional sebagai alternatif untuk menangani isu kelangkaan air baku. • Kota atau kabupaten dengan ketersediaan air baku yang terbatas akan didukung oleh
kota/kabupaten lain yang memiliki air baku.
Banjar Bakula Region1.500 liter/second(Banjarmasin City, Banjar Regency, Banjarbaru City, Barito kuala Regency and Tanah Laut)
Pasigala Region600 liter/second(Palu City, Sigi Regency, and Donggala Regency)
Bandung Raya Region5400 liter/second(Bandung Regency and Bandung City)
Bregas Region650 liter/second(Brebes Regency, Tegal City and Tegal Regency)
Keburejo Region600 liter/second(Kebumen Regency and Purworejo Regency)
Mojokerto & Lamongan Region300 liter/second(Mojokerto Regency and Lamongan Regency)
Menang Mataram Region650 liter/second(Mataram City, North Lombok Regency)
Kupang Region150 liter/second+in progress(Kupang City, Kupang regency)
Kartamantul Region500 liter/second(Yogyakarta City, Sleman Regency and Bantul Regency)
South Bali Region600 liter/second(Denpasar City, Klungkung Regency, Gianyar Regency, and Badung Regency)
7
Kapasitas pembangkit sekitar 85,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 96,6 persen
2014
PROGRAM AKSI 4:PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019
Kapasitas Pembangkit 2014 adalah 50,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen
Kebutuhan Investasi :
PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun
2019
Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun Dari alokasi Pinjaman dalam DIPA 2015 sebesar Rp 205,6 triliun, terdapat
kekurangan sebesar Rp 339,4 triliun, diharapkan dari anggaran
pemerintah, yang sebagian dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN)
dan pinjaman/penerusan pinjaman, agar kondisi keuangan PT. PLN
menjadi sehat. Debt Equity Rasio PT. PLN saat kondisinya kronis sekitar
257 %. Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi
krisis listrik Diperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui :
Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada
tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PT.
PLN secara mandiri (memperhitungkan beban investasi sesuai kondisi
demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran bauran energi) Peningkatan injeksi PMN sekitar Rp 134 Triliun (2015-2019). Subsidi yang semakin tepat sasaran (hanya untuk pengguna dibawah 60
KWh) per bulan Fasilitasi pemerintah dalam mengatasi hambatan (bottleneck) investasi,
berupa: (a) penjaminan pemerintah untuk investasi; (b) Percepatan
persetujuan PKLN; (c) fasilitasi pembebasan lahan; (d) mempermudah
perijinan (e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP yang lebih menarik
terutama energi terbarukan; (f) fasilitasi penyediaan gas untuk
pembangkit listrik: serta (g) perlindungan hukum bagi pelaksana proyek.
Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen
PLN 16,8 GW; IPP 18,2GW
KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR DASAR KETENAGALISTRIKAN
8
Oleh PLN: Pembangkit: 16,8 GW ( berikut Transmisi 50 ribu kms; Jaringan Distribusi 150 ribu kms)
Oleh Swasta: Pembangkit 18,2 GW (berikut transmisi 360 kms)
PROGRAM AKSI 5:PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019
Diutamakan untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis Listrik : Mempercepat Penyelesaian beberapa pembangkit listrik percepetan 10.000 MW yang belum selesai sekitar sekitar
2.191 MW (PLTU Adipala, PLTUTanjung Awar-Awar, PLTUPangkalan Susu, PLTUTenayan, PLTUBangka Baru, PLTUBelitung, PLTUParit Baru, PLTU Bengkayang, PLTU Pulang Pisau, PLTUTeluk Balikpapan, PLTU Anggrek Gorontalo, PLTU Bima, PLTU Lombok, PLTU Ende, PLTU Kupang, PLTU Tidore, PLTU Ambon dan PLTUJayapura)
Pembangunan PLTU combyne/Close Cycle PLTGU Muara Karang, Muara Tawar, Tanjung Priok, dan PLTGU Grati Pasuruan dengan total kapasitas sekitar 2.000 MW
Melakukan percepatan pembangunan PLTU skal besar di Jawa yaitu Jawa Barat (Bojonegara), Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mencapai sekitar 10.000 MW mencapai sekitar 10.000 MW (termasuk PLTU Cilacap (5x1000 MW)
Mempercepat pembangunan PLTU Mulut Tambang 8,9, 10 (termasuk transmisi HVDC Jawa-Sumatera 500 kV), PLTU Indramayu 1000 MW, PLTU Batang Jateng 2x1000 MW
Mempercepat Pembangunan beberapa PLTU ekstension Cirebon 1000 MW dan Suralaya 1000 MW
Mempercepat pembanguna berbagai PLTU lainnya yang telah direncanakan (PLTU, PLTP, PLTA) dll Beberapa kondisi/fasilitasi Pemerintah yang Diperlukan :
Memilih lokasi yang tanah relatif mudah/tersedia
Jaminan Pemerintah melalui Kepres
Mempercepat proses persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)
9
PENINGKATAN KETAHANAN AIR DAN PANGAN
10
ISU STRATEGIS 2
SasaranSektor Indikator
Kondisi Sekarang
Target 2019 Input KPI
Air Baku Kapasitas Air Baku 56 M3/detik
109,54 M3/detik
Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri
Air Irigasi Areal yang dilayani waduk 11% 20% Meningkatnya keterjaminan sumber air irigasi dari waduk
Waduk Peningkatan Volume Waduk 14 Milyar M3
17 Milyar M3 Pembangunan waduk sebanyak 49 buah termasuk di Papua dan Maluku
11
Percepatan peningkatan dan pelestarian kapasitas waduk, embung dan sumber-sumber air lainnya untuk meningkatkan keterjaminan pasokan air dan meningkatkan pemanfaatannya sebagai sumber energi
Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang antara lain melalui
Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil, dan merata
Melindungi kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air
Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air
1
2
3
4
5
KEBIJAKAN PENGAIRAN DAN IRIGASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANKetahanan Air, Pangan, dan Energi
12
• Percepatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis;
• Penyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan kehutanan, dan penanggulangan masalah sosial penduduk;
• Perkuaran Unit Pengelolaan Bendungan baik dari sisi hardware, software, dan sumber daya manusia-nya;
• Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung
• Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural, serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa sebagai langkah mempertahankan luasan daerah irigasi,
• Rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat,
• Mendorong dibentuknya manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi; • Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan
pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem out-contracting;
• Efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti System of Rice Intensification/SRI, menggunakan kembali air buangan dari sawah (water re-use);
• Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam Dokumen Perencanaan Daerah
STRATEGI PENGAIRAN DAN IRIGASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANKetahanan Air, Pangan, dan Energi
13
Ketahanan Air, Pangan, dan Energi
• pembangunan saluran pembawa air baku untuk meningkatkan akses air bersih, termasuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunannya pada kota besar dan industri;
• pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air dan pembangunan talang atau siphon pada perlintasan sebidang untuk menjaga kualitas air;
• penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan ekologi pemanfaatan air melalui reduce, reuse, dan recycle sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (eco-sustainable water infrastructure)
• mendorong penetapan kebijakan biaya jasa pengelolaan air; serta mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan mata air dan sumber-sumber air lainnya.
• Perluasan ruang untuk sungai (more room for river) melalui pembebasan lahan dan relokasi penduduk serta penataan garis sempadan sungai
• Percepatan penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai
• Mengurangi laju erosi dengan membangun pengendali sedimen• Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu dengan mempercepat pelaksanaan
NCICD dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya• melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7/2004 serta penyusunan
Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air
• menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat
STRATEGI PENGAIRAN DAN IRIGASI
14
PROGRAM AKSI 1:KETAHANAN AIR, PANGAN, DAN ENERGI
Terobosan percepatan pembangunan PLTA Karangkates IV&V ,
Kesamben dan Lodoyo
Pengembalian kapasitas mampu PLTA yang
mengalami derating ke kapasitas terpasang melalui
pengerukan (dredging) dan/atau refurbishment
komponen PLTA
Rapid assessment potensi kapasitas PLTA dari 239
waduk milik Kementerian PU
Membantu percepatan perizinan pembangunan waduk-waduk dan PLTA yang sedang berjalan
Pembangunan NCICD untuk melindungi Ibu Kota dari Banjir, menambah penampungan air baku, menambah ruang baru, dan membantu menyelesaikan masalah konektivitas (jalan, rel, dan deep sea port)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PLTA
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PENINGKATAN KETAHANAN AIR PERLINDUNGAN DAYA RUSAK AIR
Pembangunan Bendung Sei Padang di Sedang Bedagai, Aceh; Pembangunan Bendung Randangan di Gorontalo, Pembangunan Bendung Gerak Jabung di Lampung; Pembangunan Bendung Tami dan DI Koya di Jayapura; Lanjutan Pembangunan Bendung Wariori di Manokwari Papua Barat
Pembangunan Waduk Krueng Keureuto di NAD, Waduk Teririp di Balikpapan, Waduk Karalloe di Sulsel, Waduk Tugu di Trenggalek Jatim, Waduk Tukul di Pacitan, Waduk Gongseng di Bojonegoro, Waduk Kuningan di Jabar, dan Rababaka Kompleks di NTB
Pembangunan NCICD, Pembangunan Bendung Gerak Sembayat di Gresik, Jatim, Pembangunan Waduk Logung di Kudus, Pembangunan Sudetan Ciliwung, Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter
Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi – Jateng), Pembangunan Siphon Bekasi, Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku Manokwari
Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Berapi
15
Pic Source : wema.org
Water Security dan MDG’s target
Water Quality and Health Problem
Sea water intrusion
Drought, Food Security
Change in Planting Season
Flood and Land Slide
CLIMATE CHANGE
ADAPTIVE MANAGEMENT ASPECT :1. TECHNOLOGY : dams,
desalination, SRI, hydroponic plant, etc
2. HUMAN BEHAVIOR : demand control, efficiency, social capital, awareness, etc
3. ECOSYSTEM : natural capacity, restoration, conservation, etc
4. INSTITUTIONAL : WRM Plan, Synchronization, Law Enforcement, etc
5. FINANCIAL : water pricing, BJPSDA, etc
Agar system dapat beradaptasi terhadap perubahan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut serta siap terhadap ketidakpastian perubahan masa depan, diperlukan:– ketersediaan informasi terbaru dan kemampuan untuk memproses informasi tersebut. – Kemampuan system untuk beradaptasi beradasrkan informasi yang diproses tersebut. (Pahl-Wostl, 2006)
PROGRAM AKSI 2:PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG ADAPTIF
16
PROGRAM AKSI 3: SINKRONISASI PERENCANAAN : SPATIAL PLAN, FORESTRY PLAN AND WATER RESOURCES MANAGEMENT PLAN
17
National Policy on
Water Resources
Local Policy on WR
SID on River Catchment
Area
Water Resources
Management Pattern
Water Resources Inventory
Water Resources Planning Based
on RCA
SPATIAL PLANNING
WR program priority
Non WR activities
WR activities
Conservation Forestry
Protected Forestry
Production Forestry
PROTECTED AREA
CULTIVATION AREA
Peat Land, low land, critical land, etc.
Production Area
Forestry National Planning
Sinkronisasi pada sektor-sektor ini sangat penting untuk memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim, terutama untuk mengontrol curah hujan dan debit limpasan air di daerah tangkapan air.
PROGRAM AKSI 4:PENINGKATAN PENGELOLAAN HIDROLOGI PERKUATAN DATABASE DAN REALTIME MODEL UNTUK PENGELOLAAN YANG ADAPTIF
18
Data Feed
Telemetry
Flood
Time
Riv
er
dis
ch
arg
e
accu
ratio
n d
ecre
ases
Lead Time
Detections Run-off analysis Warning Response
Flood forecasting
Present condition
NWP
Satellite Radar
1. Membangun jaringan hidrologi secara real time yang dapat mengukur aliran sungai dan sedimennya
2. Model terbaru harus dikembangkan dengan mengkombinasikan perubahan iklim secara regional dengan model hidrologi, serta mengembangkan model statistical downscaling dan bias-correction method untuk konversi data dari large climate grids kepada small hydrological grids
Source: Putuhena, William
• Sejak 1998 – 2012, potensi 75000 MW hidropower baru dikembangkan sebanyak 10% (7.572 MW di 2013)
• 239 eksisting Waduk Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi yang besar untuk pembangkit listrik.
PROGRAM AKSI 5: PERCEPATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK ENERGI
19
Potency for HEPP development
NO Energy Unit Capacity (MW)Usage for
Housing/Public Facility
1 Hydro Energy 910 7.572 16.869.266
2 Solar Energy 178.099 42,78 63.537
3 Wind Energy 54 1,33 1.483
4 HYBRID 19 0,54 805
T O T A L 179.082 7.616,652 16.935.090
NO Island Potency (MW) %1 Sumatra 15.600 20,8%2 Jawa 4.200 5,6%3 Kalimantan 21.600 28,8%4 Sulawesi 10.200 13,6%5 Bali,NTT,NTB 620 0,8%6 Maluku 430 0,6%7 Papua 22.350 29,8%
TOTAL 75.000 100,0%
Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)
Hydro Potency for Utilize in Indonesia
Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210
255075
100125150175200225250275300
Million tCO2
Biomass HSD MFO LNG Gas Batubara
HEPP development could reduce generation of CO2 emission
PROGRAM AKSI 6: RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM (RPAM)
Perbaikan kualitas layanan air minum dan sanitasi telah dimandatkan pada:• PP 16/2005 (pasal 1): kewajiban pemenuhan air minum yang memenuhi syarat• UU SDA 7/2004: pengembangan SPAM harus terpadu dengan pengembangan sanitasi
Jaga Air pengarusutamaan 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan
keterjangkauan) peningkatan kesadaran masyarakat akan hygiene dan
sanitasi Peningkatan cakupan akses sanitasi layak
1
2
4
3
Simpan Air Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui konservasi sumber air baku air minum
Hemat Air Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui:
pengurangan kebocoran air hingga 20%, pemanfaatan idle capacity Perwujudan Keseimbangan-Neraca Air Domestik
Daur Ulang Air Memanfaatkan air yang telah terpakai melalui:
secondary water uses water reclaiming
Kegiatan
Fasilitasi optimasi bauran sumber daya air domestik di 27 kota metropolitan dan kota besar
Fasilitasi penyusunan RPAM di 38 PDAM sehat di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil
Pembangunan SPAM di 1.800 kawasan MBR, 1.075 IKK, 5.300 desa, 628 kawasan khusus, dan 25 kawasan regional
Pengentasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui promosi sanitasi dan hygiene
Penambahan instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat dan komunal 22,2 juta m3/hari (melayani 46,2 juta jiwa)
Penyediaan 267 TPA sanitary landfill, disertai upaya 3R
Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan strategis perkotaan
20
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
21
ISU STRATEGIS 3
SASARAN
Sektor IndikatorKondisi
SekarangTarget 2019 Input KPI
Jalan Raya
Kondisi mantap• Jalan Nasional (%) 94% 100% • Pembenahan jalan nasional (4%) serta jalan
daerah (21%)• Pelebaran (47%) jalan nasional• Meningkatkan jumlah jalan nasional (5,200 km)
dan jalan daerah (214,000 km)
• Jalan Propinsi (%) 54% 75%• Jalan Kabupaten /Kota 45% 60%Waktu rata-rata (no./100 km) 2,6 jam 1,5 jam
Perkereta-apian
• Jumlah pangsa pasar barang (%) 2% 6% Penambahan fasilitas perkeretaapian:• Jalur kereta api (1,660 km)• Jalur kereta perkotaan (760 km)• Gerbong lokomotif (1,720 unit)• Gerbong kereta (12,220 unit)• Gerbong barang (9,625 unit)• Gerbong kereta kota (2,631 unit)
• Penumpang jabodetabek (ribu/hari)
600 1.200
Transportasi Udara
• Kapasitas Bandara Kota Besar >100% 95% Pengembangan dan Pembangunan Bandara Baru dalam Coverage area (Jangkauan Pelayanan) untuk mengatasi kepadatan arus penumpang.
• Waktu Pelayanan 70% 95% Sistem Intra dan Suprastruktur Bandara termasuk IT dan Control System Bandara.
*) tidak semua pembanding tersedia
SASARANSektor Indikator
Kondisi Sekarang
Target 2019 Input KPI
Transportasi Laut
• Jumlah Armada Nasional (pengangkut)
10% 20% Penambahan armada dalam negeri untuk mengangkut barang dalam negeri untuk ekspor dan impor
• Berkurangnya kapal berumur >25 thn
70% 50% Peremajaan kapal –kapal tua dengan scrapping/ pembangunan kapal baru di galangan kapal indonesia.
• Pelabuhan Trans Shipment Internasional
- 2 Pelabuhan Pembangunan 2 pelabuhan Hub internasional pada sisi barat (ALKI 1) dan sisi Timur (Alki 3) : Pel Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung.
Transportasi Ferry
• Terkoneksinya pulau-pulau di Perairan Nusantara
65% 95% Menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia untuk memobilisasi masyarakat.
• Pelayanan kapal pengangkut 35% 85% Jumlah Kapal Pengangkut penumpang dan barang
Logistik • Menurunnya biaya logistik (terhadap PDB)
27% 20% Terkoneksinya multi moda transportasi.
• Menurunnya waktu pelayanan sebesar 9%
- 9% Waktu Pelayanan prima berbasis IT (Information Technology)
Telekomunikasi dan Informatika
• Layanan Pita Lebar Kab/Kota - 100% Terhubungnya Kab/Kota dengan jaringan serat optik nasional
• Tingkat TIK literasi - 75% Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan TIK secara lebih produktif dan bijak`
• Jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi
- 90%Terpenuhinya hak rakyat di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh informasi• Jangkauan siaran LPP TVRI
terhadap populasi- 88%
*) tidak semua pembanding tersedia 23
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPenguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik NasionalMelakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
1
2
4
3
Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
Mendorong pembangunan broadband termasuk di daerah perbatasan negara antara lain melalui transformasi USO .
Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.
Mendorong tingkat literasi dan inovasi TI
1
2
4
3
KEBIJAKAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
24
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPenguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
STRATEGI TRANSPORTASI
1
2
4
3
1
2
4
3
STRATEGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
Pengembangan Sistem Transportasi Yang Saling Terintegrasi Antar Moda dengan Pembangunan Terminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman.
Pembangunan Prasarana Transportasi Terutama Angkutan Laut Untuk Mendukung dan Berorientasi Kepada Fasilitasi Kebutuhan Distribusi Logistik Nasional.
Pembangunan Prasarana Transportasi di Daerah Terluar Terdalam dan Perbatasan Dengan Pembangunan Bandara dan Pelabuhan Serta Mengoptimal Subsidi Angkutan Perintis Untuk Daerah Tersebut.
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Industri dan Pariwisata Nasional Sesuai dengan RIPIN dan KSPN.
Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb.
Transformasi USO .
Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah.
Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK25
Target : 1. Pembangunan Jalan akses (tol)
dan Jalur Kereta Api akses Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak.
2. Pembangunan jalan akses (tol) dan Kereta Api Bandara di Kualanamu, Soekarno Hatta.
PROGRAM AKSI 1: PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA
26
PROGRAM AKSI 2:SISTEM LOGISTIK NASIONAL
Membangun Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat Indonesia dan untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung.
Pengembangan Perkeretaapian Nasional: 1. Menyelesaikan Kereta Api Selatan
Pulau Jawa2. Membangun Jalur KA Pulau
Sumatera (Aceh, Riau, dan Lampung)
3. Membangun KA Kalimantan dan Sulawesi.
Pengembangan short sea shipping untuk mengurangi beban angkutan jalan di sisi utara Pulau Jawa
Pembangunan Jalur Kereta Api • Sumatera 1.308 km • Jawa 2.224 km• Sulawesi 213 km • Kalimantan 93 km
Total Kebutuhan pendanaan 177 Triliun
Pembangunan Pelabuhan Berskala Internasional• Pelabuhan Kuala Tanjung (selesai
2017)• Pelabuhan Bitung (selesai
2017)• Pelabuhan Maloy (selesai
2018)• Pelabuhan Pontianak Baru (selesai
2018)
27
PROGRAM AKSI 3: Pembangunan Broadband
1. Aspek Infrastruktur 2. Aspek Adopsi dan Utilisasi Pembangunan infrastruktur pasif Proyek Ring Palapa Penataan ulang spektrum frekuensi Migrasi ke TV digital untuk mendapatkan spektrum (digital dividend)
Peningkatan literasi TIK Fasilitasi dukungan broadband untuk lima sektor prioritas: e-pemerintah, e-pendidikan, e-kesehatan, e-logistik, e-pengadaan
Penyusunan ICT Fund Optimalisasi penggunaan PNBP dan Dana USO
Konsolidasi perencanaan dan penganggaran TIK nasional3. Aspek Pendanaan
Penyelesaian penyusunan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
28
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
29
ISU STRATEGIS 4
Sasaran
30
Outcome KPI
Kondisi Sekarang Target Sesuai Middle Income Country*
Input KPI
Indikator
Perhubungan Darat
• Penumpang jabodetabek (ribu/hari)
• Meningkatnya frekuensi pelayanan KA Perkotaan
• Jumlah Kota yang mengembangkan angkutan massal berbasis rel
• 600
• 100 %
• 1 Kota
• 1.200
• 300 %
• 9 Kota
Penambahan fasilitas perkeretaapian• Fasilitas perkeretaapian perkotaan
MRT (100,000 penumpang/hari)• Kota yang membangun Medan, Palembang, Jakarta,
Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar
• Jalur kereta perkotaan (1.099 km)• Gerbong kereta perkotaan (195 units)
Perkeretaapian Perkotaan
• Pembagian moda (%)
• Rata-rata kecepatan (km/h)
• Penumpang metropolitan (ribu/hari)
• Jumlah Kota yang mengembangkan angkutan massal berbasis jalan
• 23%
• 8.3
• 32%
• 20
Penambahan kapasitas Mass Transit• Bis BRT (200,000 penumpang/hari) untuk kota
metropolitan dan 12.000 penumpang/hari untuk kota besar• Antara lain : Medan, Pekanbaru, Batam, Padang,
Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon.• 500
• 17 Kota
• 1,200
• 29 Kota
*)tidak semua pembanding tersedia
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan
KEBIJAKAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
Mengembangan Transportasi Perkotaan – Interaksi Antara
Transportasi Dan Tata Guna Lahan
Meningkatkan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan
Angkutan Umum Dan Angkutan Barang
Menurunkan Tingkat Kemacetan perkotaan
Mengendalikan Dampak Lingkungan
Meningkatkan Keselamatan Jalan Perkotaan
1
2
4
3
5
3. Peningkatan Sistem Transportasi Perkotaan dengan Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi diiringi dengan penyediaan sarana transportasi massal serta Penggunaan Teknologi Informasi dalam pengaturan Lalulintas di Kawasan Perkotaan.
4. Menggiatkan penggunaan bahan bakar alternatif baik pada kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi.
1. Pembangunan sistem angkutan massal perkotaan berbasis rel dan bus, dengan memperhatikan kebutuhan akses sesuai dengan perencanaan tata ruang perkotaan
2. Penambahan sarana angkutan massal dan angkutan barang serta dengan memberikan insentive ke daerah serta berupa bantuan bus
STRATEGI TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
1
2
3
4
31
PROGRAM AKSI 1:PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN
Ruas Periode
Stasiun Pondok Jati – Rajawali 2014-2015
Pondok Jati – Manggarai 2015-2016
Rajawali – Kampung Bandan 2015-2016
Manggarai – Tanah Abang – Kampung Bandan 2015-2018
Pembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel:• MRT Jakarta (Utara –Selatan dan Barat - Timur)• Monorail dan Tram Surabaya• Monorail Bandung
Pengembangan Kereta Perkotaan di 9 Kota MetropolitanYaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.
Komponen Pengembangan BRT
Pembangunan jalur khusus bus
Penngadaan armada bus
Pembangunan halte
Pembangunan sistem kontrol / ATCS
Pengembangan BRT di 29 Kota Besar Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda,Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon.
32
PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBIAYAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
33
ISU STRATEGIS 5
Strategi Implementasi
34
Regulasi
STR
ATEG
I
Institusi
Pendanaan
Social Engineering
Deregulasi dan restrukturisasi sektor
Debottlenecking
Pengembangan kapasitas institusi dan SDM
Optimalisasi pengelolaan aset
Pemberlakuan manajemen insentif
Creative Financing (Kombinasi Pembiayaan)
Rasionalisasi tariff (Nilai Keekonomian) + Subsidi
Pemanfaatan investasi swasta lainnya (Insurance/Pensiun) dan swadaya masyarakat
Mengubah perilaku pengguna (Prinsip pakai bayar)
Regionalisasi
Undang-Undang Infrastruktur
KEGIATAN STRATEGIS:PENINGKATAN KONTRIBUSI KPS DAN CREATIVE FINANCING LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
1. Dalam rangka merealisasikan penggunaan skema KPS sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur, maka diperlukan strategi kebijakan serta harmonisasi regulasi terkait pembiayaan infrastruktur
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur negara terkait KPS dan creative financing lainnya pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
3. Revitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) sebagai clearing house KPS dan berfungsi sebagai champion at the top.
4. Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai gate keeper perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS.5. Pembentukan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan pemerintah daerah yang belum mempunyai simpul
KPS.6. Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah untuk proyek
infrastruktur.7. Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 8. Peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti kemampuan konsultan lokal
pelaksana proyek infrastruktur
Strategi Implementasi
35
Kriteria Skema Pembiayaan Infrastruktur
Layak Secara Ekonomi tetapiTidak Layak Secara Finansial
Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal
Layak Secara Ekonomi dan Finansial
Pemerintah
Swasta
Pemerintah Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi
1
2
3
Hybrid Financing
PPP Dengan Dukungan Pemerintah (VGF) atau
Creative Financing lainnya seperti PFI, PBAS, Bank
Infrastruktur, Bank Tanah, dll)
PPP Reguler
Skema PembiayaanKelayakan Proyek
Layak Secara Ekonomi tetapiTidak Layak Secara Finansial BUMN
BUMN
4
Penugasan BUMN
Layak Secara Ekonomi tetapiTidak Layak Secara Finansial Pemerintah
PemerintahAPBN
5
Regule
r *
Cre
ati
ve F
inanci
ng *
*
*Lebih diutamakan untuk wilayah timur, pedesaan dan perbatasan
** Lebih diutamakan untuk wilayah barat dan perkotaan36
Skema Pembiayaan Infrastruktur diluar skema APBN/D dan KPS
MELALUI PENDEKATAN INSTITUSIONAL
MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN
• Infrastructure Bond, obligasi yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur
• Private Finance Initiative (PFI) – pembiayaan multi-year contract selama 15 hingga 30 tahun
• Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment untuk menjamin kelangsungan penerimaan investor dalam rentang waktu konsesi
• Pengenaan tariff/biaya akses penggunaan infrastruktur seperti Electronic Road Pricing (ERP)
• Asset Sale/Lease back – penjualan aset untuk pendanaan pembangunan atau kontrak-sewa jangka panjang (seperti mengkerjasamakan 10 bandar udara UPBU di Kemenhub) guna peningkatan layanan infrastruktur
• Penugasan BUMN (seperti konsep penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah
• Infrastruktur swasta (private infrastructure) untuk proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial baik.
• Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure) khususnya untuk proyek infrastruktur skala kecil.
• Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank) untuk mengelola project development revolving fund dan pengelolaan dana dari infrastructure bond maupun dana dukungan pemerintah.
• Bank khusus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur (Bank Tanah)
37
Mekanisme Pelaksanaan Bank Khusus Pendanaan Infrastruktur- Infrastructure Bank
PEMBANGUNAN BANK INFRASTRUKTURMembangun Bank Infrastruktur, sebagai tulang punggung pembiayaan bank terhadap kebutuhan pinjaman infrastruktur jangka panjang. Lesson learn dari pengembangan China Development Bank (CDB)
Neraca Bank Infrastruktur
Long term,
interest bearing
source of funds
Equity financing
Long term,
productive assets use of funds
Others asset
Use of Fund Source of Fund
Treasury Bond: 40%
Government bond: 20%
Corporate bond: 10%
Medium Term Note: 10%
Others: 20%Commercial bank bond, short term commercial paper, exim bank loan
Infrastruktur jalan: 30%
Prasarana pertanian: 30%
Renovasi infrastruktur: 20%
Proyeks Kelistrikan: 10%
Others: 10%Industri strategis
Dukungan
Pemerintah
Menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan contoh media investasi jangka panjang (sbg pioneer), transparan sehingga menarik bagi Long Term Investor
Memberikan prioritas (keberpihakan) terhadap sektor infrastruktur dan sektor-sektor pendukungnya 38
Mekanisme Pelaksanaan Bank Khusus Tanah
LAND BANKPrivate Land Owned
State Land Owned
Private Entity/Third Party (Lease/Sell)
Public Projects
• Highway Construction
• Drinking Water Protection, etc
Incorporation
Private Entity/Third Party (Lease/Sell)
PEMBANGUNAN BANK TANAHMembangun Bank Tanah melalui 2 mekanisme untuk in-flow dan out-flow of land. 1. Buying & Selling Model (traditional land banking instrument) : Bank tanah akan membeli tanah dari pemilik
tanah/pemerintah dan menjualnya ke pihak ketiga/pemerintah2. Leasing Model: Bank tanah akan bertindak sebagai mediator antara pemilik tanah dan pihak ketiga dengan
tujuan mendapatkan mobilisasi tanah, mendorong kontrak leasing diantaranya dan memberikan jaminan dalam prosesnya.
39
LAMPIRAN III
RINCIAN SEKTOR
40
Rincian Sektor: Jalan Raya
41
Project/Program WilayahNilai
(Juta Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Pembangunan Jalan Baru Tersebar 52,221,894 52,221,894 - - -
Pelebaran Jalan Tersebar 26,902,555 26,902,555 - - -
Pemeliharaan Jalan Tersebar 205,476,163 205,476,163 - - -
Penanganan Jalan Tersebar 40,390,502 40,390,502 - - - Pembangunan Jalan Layang dan Jembatan
Tersebar 14,996,325 14,996,325 - - -
Pembangunan Jalan Tol1,000 KM, Tersebat
264,449,000 - - 64,844,000 199,605,000
Preservasi dan Rehabilitasi Jalan Raya
Tersebar 137,856,091 - 137,856,091 - -
Anggaran Khusus DaerahDaerah, Tersebar
62,144,000 62,144,000
TOTAL 804,436,529 339,987,439 200,000,09
1 64,844,000 199,605,000
Rincian Sektor: Kereta Api (1/4)
Project/Program WilayahNilai
(Juta Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Pembangunan Jalur KA Banda Aceh - Lhoksemawe
Aceh 6,430,000 6,430,000
Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim
Kepulauan Riau 1,236,300 1,236,300
Pembangunan Jalur KA dan elektrifikasi Medan - Araskabu - Kualanamu
Sumatera Utara 3,916,000 3,916,000
Pembangunan Jalur KA Duri -Pekanbaru
Riau 2,703,600 2,703,600
Pembangunan Jalur KA Lhoksemawe - Langsa - Besitang
Aceh 5,597,400 5,597,400
Pembangunan Jalur KA Medan - Belawan - Gablon
Sumatera Utara 838,200 838,200
Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi
Sumatera Barat 500,000 500,000
Pembangunan Jalur KA Pekanbaru Muara Lembu- Teluk Kuantan - Muaro
Riau 4,919,100 4,919,100
Pembangunan Jalur KA Rantauprapat - Gunung Tua - Padang Sidempuan- Sibolga
Sumatera Utara 567,900 567,900
Pembangunan Jalur KA Rantauprapat- Duri - Dumai
Riau 7,472,000 7,472,000
Pembangunan Jalur KA Rejosari - Bakauheni
Lampung 3,686,100 3,686,100
Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang - Solok
Sumatera Barat 1,650,000 1,650,000
Pembangunan Jalur KA Simpang - Tanjung Api Api
Sumatera Selatan 4,110,000 4,110,000
Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center
Kepulauan Riau 1,153,900 1,153,900
Pembangunan shortcut antara Palmerah dan Karet Lintas Serpong
DKI Jakarta 1,448,000 1,448,000
Pembangunan shortcut Lintas Tangerang
Banten 1,000,000 1,000,000 42
Rincian Sektor: Kereta Api (2/4)
Project/Program WilayahNilai
(Juta Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung - Merak
Banten 3,440,000 3,440,000
Pembangunan jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan Bojonegara
Banten 75,000 75,000
Reaktivasi jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul
Banten 425,000 425,000
Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung - Labuan
Banten 1,405,000 1,405,000
Pembangunan double-double track (DDT) antara Cikarang - Cikampek
Jawa Barat 1,800,000 1,800,000
Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa (track, jembatan, persinyalan, telekomunikasi, stasiun)
Jawa Barat 619,200 619,200
Pembangungan jalur KA antara Cikarang - Pelabuhan Cilamaya
Jawa Barat 3,400,000 3,400,000
Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon
Jawa Barat 573,900 573,900
Pembangunan jalur ganda antara Cicalengka - Kroya
Jawa Barat 6,630,000 6,630,000
Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tj. Sari dan pembangunan jalur KA baru antara Tj. Sari - Bandara Kertajati
Jawa Barat 1,709,000 1,709,000
Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati
Jawa Barat 1,775,000 1,775,000
Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Cijulang Jawa Barat 1,640,000 1,640,000
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto - Kroya
Jawa Tengah 2,100,000 2,100,000
43
Rincian Sektor: Kereta Api (3/4)
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Lanjutan Kroya - Kutoarjo
Jawa Tengah 1,450,000 1,450,000
Lanjutan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta - Solo
Jawa Tengah 226,500 226,500
Elektrifikasi jalur KA antara Kutoarjo - Yogyakarta
Jawa Tengah 640,000 640,000
Pembangunan shortcut Solokota - Solo jebres Jawa Tengah 93,600 93,600
Lanjutan reaktivasi jalur KA antara Kedungjati - Tuntang dan peningkatan jalur KA antara Tuntang - Ambarawa
Jawa Tengah 270,100 270,100
Reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta - Magelang dan Magelang - Ambarawa
Jawa Tengah 1,984,300 1,984,300
Peningkatan jalur KA menuju Pelabuhan Cilacap Jawa Tengah 150,000 150,000
Reaktivasi jalur KA antara Semarang Gudang - Pelabuhan Tanjung Mas
Jawa Tengah 100,000 100,000
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Solo - Paron
Jawa Timur 1,531,120 1,531,120
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Paron - Madiun
Jawa Timur 780,000 780,000
Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Madiun - Surabaya
Jawa Timur 4,980,000 4,980,000
Pembangunan jalur KA antara Tulangan - Gununggangsir
Jawa Timur 754,800 754,800
Pembangunan jalur ganda antara Bangil - Banyuwangi
Jawa Timur 7,890,000 7,890,000
44
Rincian Sektor: Kereta Api (4/4)
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Reaktivasi jalur KA antara Jombang - Babat - Tuban
Jawa Timur 2,725,000 2,725,000
Reaktivasi jalur KA antara Kalisat - Situbondo - Panarukan
Jawa Timur 1,750,000 1,750,000
Pembangunan jalur KA antara Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong
Jawa Timur 210,000 210,000
Pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare (track, jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo)
Sulawesi Selatan 4,840,000 4,840,000
Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung (track, jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo)
Sulawesi Utara 2,312,000 2,312,000
Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura- Banjarmasin
Kalimantan Selatan 2,453,350 2,453,350
Pembangunan KA Lintas Kalimantan Kalimantan Selatan 3,000,000 3,000,000 IMO dan PSO Perkeretaapian Nasional Tersebar 25,000,000 25,000,000
Pengadan Gerbong oleh PT KAIJawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi
5,000,000 5,000,000
Puruk Cahu - Bangkuang Coal Railway Kalimantan Tengah 18,000,000 5,400,000 50,000,000.0
Soekarno-Hatta International Airport – Halim Railway Banten, DKI Jakarta 30,840,000 6,168,000
23,000,000.0
Bandung Light Rail Transit (LRT) Jawa Barat 6,754,800 2,026,440 5,629,000.0 Tanjung Enim – Tanjung Api-Api Railway, South Sumatera Sumatera Selatan 35,704,680
29,000,000.0
Integrated of Gedebage Multipurpose Terminal (Railway), Bandung Jawa Barat 1,596,000 478,800 1,330,000.0
Development of South Sumatera Monorail Sumatera Selatan 6,600,000 1,980,000 5,500,000.0 Development of Batam Railway Kepulauan Riau 2,604,000 781,200 2,390,000.0 Jakarta Monorel DKI Jakarta 10,500,000
Total 288,660,850
154,907,810
-
11,168,000
127,349,00
0
45
Rincian Sektor: Transportasi Laut
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
24 Pelabuhan StrategisTermasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya
242,796 80,000 75,796 87,000
Short sea shippingKapal, pelabuhan sumur, Bojanegara, Kenal, Pacitan, Cirebon
7,500 3,000 2,000 2,500
Fasilitas kargo umum dan bulk Rencana induk pelabuhan nasional 40,615 20,615 20,000
Pengembangan pelabuhan non-komersil 1.481 pelabuhan 198,100 198,100 Pengembangan pelabuhan komersil lainnya 83 pelabuhan 41,500 21,500 20,000
Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhanJalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir. Lihat Renstra Dirjen Kelautan
50,000 50,000
Revitalisasi industri galangan kapal12 galangan kapal secara menyeluruh (tidak menentukan)
10,800 3,240 7,560
Kapal untuk 5 tahun ke depanKapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat
101,740 50,000 25,000 26,740
Kapal patroli Kapal patrol dari Kelas IA s/d V 6,048 6,048
Program Reguler Pemeliharaan Reguler Nasional 200,901 110,901 90,000
Total 900,000 498,049 - 238,151 163,800
46
Rincian Sektor: Transportasi Udara (1/2)
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Pengembangan Bandara Tanjung Padan (Hanan Judin) Bangka Belitung 1,676,800 1,676,800 Pengembangan Bandara Depati Amir Bangka Belitung 520,000 520,000 Pengembangan Bandara dan Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten Krinci Jambi 352,000 352,000
Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau 2,236,160 2,236,160 Pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi 2,104,320 2,104,320 Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Sumatera Selatan 250,000 250,000
Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang Jawa Tengah 2,300,000 2,300,000 Pembangunan bandara internasional di Propinsi DI Yogyakarta Yogyakarta 11,750,000 5,875,000 5,875,000
Pembangunan Bandara Kertajati Jawa Barat 10,242,699 7,169,889 2,048,540 1,024,270 Pembangunan Bandara Bali Utara Bali 3,900,000 3,900,000 Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Banten 35,000,000 35,000,000
Pengembangan terminal penumpang Bandara Djuanda Jawa Timur 1,352,960 1,352,960 Pembangunan Bandara Banten Selatan Banten 2,360,000 2,360,000 Pembangunan Bandara Singkawang Kalimantan Barat 1,250,000 1,250,000 Pembangunan Bandara Muara Taweh Kalimantan Tengah 200,000 200,000 Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin Kalimantan Selatan 1,868,800 1,868,800 Pembangunan Bandara Tana Paser Kalimantan Timur 512,000 512,000 Pengembangan Bandara Bontang Kalimantan Timur 512,000 512,000 Pengembangan Bandara Samarinda Baru Kalimantan Timur 1,536,000 1,075,200 153,600 307,200 Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan Kalimantan Timur 512,000 512,000 Pembangunan Bandara Maratua Kalimantan Timur 250,000 250,000 Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan Kalimantan Utara 384,000 384,000 Pengembangan Bandara Supadio Kalimantan Barat 8,572,160 6,000,512 1,714,432 857,216 Pengembangan Bandara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat 1,061,120 1,061,120 Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang Nusa Tenggara Timur 2,226,432 2,226,432 Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate Maluku Utara 1,203,120 1,203,120 Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha Maluku Utara 700,000 700,000 Perpanjangan Runway Bandara di Tual Maluku 275,000 275,000
47
Rincian Sektor: Transportasi Udara (2/2)
Project/Program WilayahNilai
(Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta
Pembangunan Bandara Namniwel Maluku 295,000 295,000 Pembangunan Bandara Moa Maluku 235,000 235,000 Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah 220,000 220,000 Pengembangan Bandar Udara Amahai Maluku 220,000 220,000 Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar
Sulawesi Selatan 5,950,000 5,950,000
Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk Sulawesi Tengah 250,000 250,000 Pembangunan Bandara Miangas Sulawesi Utara 220,000 220,000 Pengembangan Bandara Jalaludin Gorontalo 2,112,512 2,112,512 Pembangunan Bandara Pohuwato Gorontalo 500,000 500,000 Pengembangan Bandara Mutiara Palu Sulawesi Tengah 1,989,120 1,989,120 Pengembangan Bandara Samratulangi Sulawesi Utara 8,094,720 8,094,720 Pengembangan Bandara Sentani Papua 985,861 985,861 Pembangunan Bandara Keenyam Papua 450,000 450,000 Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok Papua Barat 1,149,440 1,149,440 Perpanjangan Bandara Mopah Merauke Papua 1,065,472 1,065,472 Pengambangan Bandara Minangkabau Sumatera Barat 3,400,000 3,400,000 Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh 1,277,184 1,277,184 Pengembangan Bandara Fatmawati Bengkulu 2,850,000 2,850,000 Pengembangan Bandara Pulau Enggano Bengkulu 300,000 300,000 Pengembangan Bandara Haluoleo Sulawesi Tenggara 2,650,000 2,650,000 Pengambangan Bandara Rendani Papua Barat 1,056,000 1,056,000 Pengembangan Bandara Kualanamu Sumatera Utara 1,866,240 1,866,240 Pengembangan Bandara Tjilik Riwut Kalimantan Tengah 1,958,000 1,958,000 Pengembangan Bandara Rokot Sumatera Barat 395,000 395,000 Pengembangan Bandara Tampa Padang Sulawesi Tengah 1,356,000 1,356,000 Pengadaan Pesawat Perintis Tersebar 7,500,000 7,500,000 Pengembangan Bandara di Daerah Terpencil, Perbatasan Tersebar 13,500,000 13,500,000 Pengembangan Bandara di Daerah Rawan Bencana Tersebar 9,000,000 9,000,000 Pembangunan Bandara Baru Bali Bali 6,120,000 6,120,000 Pengembangan Bandara Komodo Nusa Tenggara Timur 583,320 583,320 Pengembangan Bandara Raden Inten II Lampung 1,312,440 1,312,440 Pengembangan Bandara Matohara Sulawesi Selatan 583,320 583,320 Total 174,552,200 84,537,681 4,602,000 55,726,852 29,685,667
48
Rincian Sektor: Darat dan ASDP
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Short Sea Shipping Utara Jawa Tersebar 4,000,000 4,000,000
Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tersebar 30,000,000 20,000,000 10,000,00
0
Pengadaan Kapal Ferry Perintis Tersebar 10,000,000 10,000,000
Perlengkapan Keamanan Jalan Tersebar 16,000,000 16,000,000
Total 60,000,000 50,000,00
0 -
10,000,000
-
49
Rincian Sektor: Transportasi Perkotaan
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Pengembangan BRT Transjakarta DKI Jakarta 8,737,015 6,680,810 1,261,931 408,272 386,002 Pengembangan Semi BRT Kota Batam Kepulauan Riau 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Bogor Jawa Barat 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Yogyakarta Yogyakarta 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Semarang Jawa Tengah 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Pekanbaru Riau 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Bandung Jawa Barat 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Manado Sulawesi Utara 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Gorontalo Gorontalo 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Palembang Sumatera Selatan 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Solo Jawa Tengah 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Denpasar Bali 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Ambon Maluku 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Tangerang Banten 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Medan Sumatera Utara 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Makassar Sulawesi Selatan 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengadaan Sarana Multimoda Bus di Bandara Besar Tersebar 26,800,000 20,492,778 3,870,858 1,252,336 1,184,027 Pengembangan Semi BRT Kota Surabaya Jawa Timur 100,000 76,466 14,444 4,673 4,418 Pembangunan KA Sulawesi Makassar- Parepare dan Manado- Bitung) dan Perkotaan Maminasata Sulawesi Selatan 3,242,800 2,479,626 468,374 151,533 143,267
Pembangunan KA Perkotaan Mamminasata Tahap I Sulawesi Selatan 1,549,040 1,184,483 223,736 72,385 68,437 Pembangunan KA Sulawesi Manado - Bitung Manado- Bitung) dan Perkotaan Maminasata Sulawesi Utara 2,361,080 1,805,414 341,023 110,331 104,313
Pembangunan KA Lingkar Luar Jabodetabek DKI Jakarta 13,400,000 10,246,389 1,935,429 626,168 592,014 Pembangunan Elevated Loopline Jabodetabek DKI Jakarta 6,566,000 5,020,731 948,360 306,822 290,087 Pembangunan MRT North- South Tahap II Kampung Bandan- Lebak Bulus DKI Jakarta 13,266,000 10,143,925 1,916,075 619,907 586,093 Pembangunan Elektrifikasi Yogyakarta-Solo Jawa Tengah 200,000 152,931 28,887 9,346 8,836 Pembangunan KA Perkotaan Surabaya Jawa Timur 5,800,000 4,435,004 837,723 271,028 256,245 Pembangunan MRT Surabaya (Boyo Rail) Jawa Timur 4,299,390 3,287,554 620,982 200,906 189,948 Pembangunan LRT Surabaya (Suro Tram) Jawa Timur 1,618,050 1,237,251 233,703 75,610 71,486 Pembangunan KA Perkotaan Bali 1,000,000 764,656 144,435 46,729 44,180 Pengadaan KRL KRDI dan Lokomotif Tersebar 10,720,000 8,197,111 1,548,343 500,935 473,611 Pembangunan KA Akses Bandara Kertajati Jawa Barat 1,500,000 1,146,984 216,653 70,093 66,270 Pembangunan KA Akses Bandara Juanda Jawa Timur 1,600,000 1,223,449 231,096 74,766 70,688 Pembangunan KA Akses Bandara Ngurah Rai Bali 1,600,000 1,223,449 231,096 74,766 70,688 Pembangunan KA Akses Bandara Syamsoedin Noor Kalimantan Selatan 1,507,500 1,152,719 217,736 70,444 66,602 Pembangunan Jalur Layang KA Bandara Kualanamu Sumatera Utara 2,500,000 1,911,640 361,088 116,822 110,450 Pembangunan Kereta Perkotaan Bandung Jawa Barat 2,700,000 2,064,571 389,975 126,168 119,286 Pembangunan KA Akses Bandara Soetta DKI Jakarta 5,000,000 3,823,280 722,175 233,645 220,901 Total 117,700,000 90,000,000 17,000,000 5,500,000 5,200,000
50
Rincian Sektor: Sumber Daya Air
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Pengembangan jaringan irigasi, rawa, dan pengairan Nasional 29,751 29,751
Pengendalian Banjir, lahar berapi, dan pengaman pantai Nasional 73,520 73,520
Peningkata kualitas SDA terpadu Nasional 6,643 6,643
Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, dan situ Nasional 37,888 37,888
Penyediaan dan pengelolaan air baku Nasional 19,266 19,266
Operasi dan pemeilharaan infrastruktur SDA Nasional 9,803 9,803 Rehabilitasi irigasi provinsi dan kabupaten seluas 2.75 juta Ha Nasional 25,818 25,818
Pembangunan waduk PLTA Nasional 20,000 20,000
Revitalisasi 184 Waduk Nasional 13,104 13,104
Dukungan penyediaan tanah untuk waduk Nasional 29,703 29,703
Dukungan terhadap air baku dan SDA Nasional 10,000 10,000 Alokasi rehabilitasi jaringan irigasi dan SDA 504 kabupaten, 34 kotamadya Nasional 68,000 68,000
Konversi 33 waduk PLN menjadi PLTA Lokasi masih ditentukan 57,000 7,000 50,000
Total 400,496 275,496 68,000 7,000 50,000
51
Rincian Sektor: Air Minum dan Sanitasi
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Sambungan Kota Perumahan dan Penambahan Kapasitas Perkotaan Nasional 159,344 47,803 74,891 19,121 17,527
Desa Dilayani Nasional 92,673 27,029 46,722 6,178 12,742
Pelayanan sampah, penyediaan fasilitas 3R terpusat dan komunal, Tempat Pembuangan Akhir
Nasional 96,345 47,655 26,500 5,500 16,690
Pembangunan drainase pengurangan gengangan di perkotaan Nasional 13,000 5,000 8,000
Jaringan Air Limbah Perkotaan Terpusat dan Komunal dan peningkatan fasilitas rumah tangga
Nasional 138,121 91,345 35,000 5,100 6,676
Total 499,483 218,832
191,113 35,899 53,635
52
Rincian Sektor: Perumahan Rakyat
Project/Program WilayahNilai(Juta
Rupiah)APBN APBD BUMN Swasta
Rusunawa Nasional 115,391 57,890 12,500 45,000
Pembangunan dan Perbaikan Rumah Nasional 174,161 112,160 20,000 42,000
Penanganan Kawasan Kumuh Nasional 179,797 155,785 24,000
Fasilitas Kredit Nasional 55,300 55,300
Penyertaan Modal Negara untuk Perumnas dan SMF Nasional 2,865 2,865
Total 527,500 384,000 44,000 12,500 87,000
53
RENCANA BESAR PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW
54
Kapasitas pembangkit sekitar 85,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 96,6 persen
2014
RENCANA BESAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019
Kapasitas Pembangkit 2014 adalah 50,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen
Kebutuhan Investasi :
PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun
2019
Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun Dari alokasi Pinjaman dalam DIPA 2015 sebesar Rp 205,6 triliun, terdapat
kekurangan sebesar Rp 339,4 triliun, diharapkan dari anggaran
pemerintah, yang sebagian dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN)
dan pinjaman/penerusan pinjaman, agar kondisi keuangan PT. PLN
menjadi sehat. Debt Equity Rasio PT. PLN saat kondisinya kronis sekitar
257 %. Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi
krisis listrik Diperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui :
Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada
tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PT.
PLN secara mandiri (memperhitungkan beban investasi sesuai kondisi
demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran bauran energi) Peningkatan injeksi PMN sekitar Rp 134 Triliun (2015-2019). Subsidi yang semakin tepat sasaran (hanya untuk pengguna dibawah 60
KWh) per bulan Fasilitasi pemerintah dalam mengatasi hambatan (bottleneck) investasi,
berupa: (a) penjaminan pemerintah untuk investasi; (b) Percepatan
persetujuan PKLN; (c) fasilitasi pembebasan lahan; (d) mempermudah
perijinan (e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP yang lebih menarik
terutama energi terbarukan; (f) fasilitasi penyediaan gas untuk
pembangkit listrik: serta (g) perlindungan hukum bagi pelaksana proyek.
Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen
55
Oleh PLN: Pembangkit: 16,4 GW ( berikut Transmisi 50 ribu kms; Jaringan Distribusi 150 ribu kms)
Oleh Swasta: Pembangkit 18,7 GW (berikut transmisi 360 kms)
843 1.200
Konsumsi Listrik per kapita (kWh)
RINCIAN PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019
Diutamakan untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis Listrik : Mempercepat Penyelesaian beberapa pembangkit listrik percepetan 10.000 MW yang belum selesai sekitar sekitar
2.191 MW (PLTU Adipala, PLTUTanjung Awar-Awar, PLTUPangkalan Susu, PLTUTenayan, PLTUBangka Baru, PLTUBelitung, PLTUParit Baru, PLTU Bengkayang, PLTU Pulang Pisau, PLTUTeluk Balikpapan, PLTU Anggrek Gorontalo, PLTU Bima, PLTU Lombok, PLTU Ende, PLTU Kupang, PLTU Tidore, PLTU Ambon dan PLTUJayapura)
Pembangunan PLTU combyne/Close Cycle PLTGU Muara Karang, Muara Tawar, Tanjung Priok, dan PLTGU Grati Pasuruan dengan total kapasitas sekitar 2.000 MW
Melakukan percepatan pembangunan PLTU skal besar di Jawa yaitu Jawa Barat (Bojonegara), Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mencapai sekitar 10.000 MW mencapai sekitar 10.000 MW (termasuk PLTU Cilacap (5x1000 MW)
Mempercepat pembangunan PLTU Mulut Tambang 8,9, 10 (termasuk transmisi HVDC Jawa-Sumatera 500 kV), PLTU Indramayu 1000 MW, PLTU Batang Jateng 2x1000 MW
Mempercepat Pembangunan beberapa PLTU ekstension Cirebon 1000 MW dan Suralaya 1000 MW
Mempercepat pembanguna berbagai PLTU lainnya yang telah direncanakan (PLTU, PLTP, PLTA) dll Beberapa kondisi/fasilitasi Pemerintah yang Diperlukan :
Memilih lokasi yang tanah relatif mudah/tersedia
Jaminan Pemerintah melalui Kepres
Mempercepat proses persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)
56
RINCIAN PROYEK-PROYEK KETENAGALISTRIKAN
57
58
KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 Total
RUPTL Kebutuhan Belanja Modal Rp. triliun 85,0444 81,58212 109,9473 147,4207 244,3175 980
Pembangkitan 74,7855 67,355 138,0905 174,9325 291,5245 746,688Pembangkit PLN Rp. triliun 38,9055 39,035 87,9305 69,3565 76,4605 311,688
Pembangkit IPP Rp. triliun 35,88 28,32 50,16 105,576 107,544 327,48
Pembangkit Belum Ditentukan Rp. triliun 0 0 0 0 107,52 107,52
Transmisi Rp. triliun 33,97431 36,68725 42,20393 24,64331 10,94004 148,4488Distribusi Rp. triliun 15,19009 16,57487 17,5834 17,20138 18,31343 84,86317
Kebutuhan Penambahan transmsi ribu kms 14 11 11 9 5 50
Kebutuhan Penambahan distribusi ribu kms 29 30 30 30 31 150
Jumlah Pelanggan juta 60 63 66 69 71 329
Volume Penjualan TWh 223 242 264 287 310 1.326
Rasio Electrifikasi PLN % 85,18 88,19 91,09 93,90 96,61
Pembangunan Ketenagalistrikan
No Propinsi Pulau Distribusi (kms) Trafo (MVA) GI (MVA) Transmisi (kms)
1 Papua Papua 3.445,0 180,0 290,0 642,0 2 Papua Barat Papua 681,0 37,0 60,0 100,0 3 Maluku Maluku 1.140,0 35,0 180,0 612,0 4 Maluku Utara Maluku 1.223,0 35,0 140,0 376,0 5 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara 21.656,0 1.217,0 690,0 774,0 6 Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara 4.805,0 102,0 260,0 876,0 7 Sulawesi Utara Sulawesi 1.696,0 349,0 420,0 216,0 8 Gorontalo Sulawesi 871,0 94,0 120,0 200,0 9 Sulawesi Tengah Sulawesi 1.211,0 365,0 570,0 1.882,0
10 Sulawesi Tenggara Sulawesi 4.891,0 395,0 510,0 1.246,0 11 Sulawesi Barat Sulawesi 2.285,0 314,0 150,0 472,0 12 Sulawesi Selatan Sulawesi 11.355,0 2.070,0 1.430,0 673,0 13 Kalimantan Barat Kalimantan 2.977,0 128,0 820,0 1.970,0 14 Kalimantan Selatan Kalimantan 7.730,0 251,0 680,0 686,0 15 Kalimantan Tengah Kalimantan 8.505,0 264,0 460,0 1.416,0 16 Kalimantan Timur Kalimantan 20.471,0 859,0 930,0 1.742,0 17 Kalimantan Utara Kalimantan 944,0 64,0 80,0 416,0 18 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera 6.392,0 360.570,0 2.780,0 2.308,0 19 Sumatera Utara Sumatera 3.108,0 461,0 10.040,0 3.813,0 20 Sumatera Barat Sumatera 7.963,0 212,0 1.590,0 1.213,0 21 Riau Sumatera 10.383,0 448,0 4.460,0 2.878,0 22 Kepulauan Riau Sumatera 1.577,0 109,0 340,0 200,0 23 Bangka Belitung Sumatera 3.035,0 105,0 600,0 420,0 24 Jambi Sumatera 1.176,0 194,0 2.070,0 1.214,0 25 Sumatera Selatan Sumatera 3.145,0 444,0 5.200,0 2.392,0 26 Bengkulu Sumatera 535,0 87,0 300,0 1.300,0 27 Lampung Sumatera 2.869,0 396,0 1.986,0 2.045,0 28 DKI Jawa-Bali 8.733,0 829,0 10.687,0 595,0 29 Banten Jawa-Bali 3.422,0 277,0 4.280,0 1.367,0 30 Jawa Barat Jawa-Bali 26.061,0 1.467,0 11.670,0 2.045,0 31 Jawa Tengah Jawa-Bali 20.676,0 2.360,0 6.674,0 1.400,0 32 DIY Jawa-Bali 2.468,0 255,0 1.240,0 54,0 33 Jawa Timur Jawa-Bali 13.580,0 557,0 7.177,0 1.569,0 34 Bali Jawa-Bali 4.197,0 802,0 1.630,0 615,0
59
RINCIAN PEMBANGKIT 35.000 MW
60
61
62
63
64
65
66
67