Upload
sontong234
View
122
Download
11
Embed Size (px)
DESCRIPTION
makalah
Citation preview
MAKALAH MANAJEMEN PENDIDIKAN
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Disusun Oleh :
Ryan Aditya Putra (13504241037)
Anggy Cahyo Decyyanto (13504241009)
Erlangga Novianto Jaya (13504241001)
Cahyana Rengga Hermawan (13504241028)
Agus Yulianto (13504241029)
Septian Dwi Saputra (12504244032)
Kelas A / 2013
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam pelaksanaan pendidikan salah satunya diperlukan sarana prasarana.
Sehinga sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang distandarkan oleh
penerintah yang diatur dalam Standar Nasiona Pendidikan. Baik buruknya sarana
dan prasarana akan berpengaruh besar dalam pelaksanaan pendidikan dan hasil
yang dicapai. Karena itu pengelolaan sarana dan prasarana ini perlu
direncanakan, dibiayai, diadakan, dan dievaluasi sebaik mungkin sehingga
pelaksanaannya dapat optimal.
Sebagai mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif yang diproyeksikan untuk
terjun di bidang pendidikan, maka perlulah mengetahui tentang pengelolaan atau
manajemen pendidikan dan salah satu pengelolaan tersebut meliputi sarana dan
prasarana pendidikan.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan sarana prasarana pendidikan?
2. Bagaimana perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan?
3. Bagaimana pembiayaan dan sumber biaya sarana prasarana pendidikan?
4. Bagaimana pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan?
5. Bagaimana mengevaluasi sarana pasarana pendidikan?
C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian sarana prasarana pendidikan.
2. Mengetahui perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan.
3. Mengetahui pembiayaan dan sumber biaya sarana prasarana pendidikan.
4. Mengetahui pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan?
5. Mengetahui cara mengevaluasi sarana pasarana pendidikan?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Sarana Prasarana Pendidikan
Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot
yang secara langsung digunakan atau harus ada dalam proses pendidikan di
sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :
1. Habis tidaknya dipakai
a. Sarana pendidikan yang habis dipakai, segala bahan atau alat yang
apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat.
b. Sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya, kayu, besi, dan
kertas karton yang digunakan guru dalam mengajar.
c. Sarana pendidikan tahan lama, adalah keseluruhan bahan atau alat yang
dapat digunakan secara terus menerus dan dalam waktu yang relatif
lama. Contoh : bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan peralatan
olah raga.
2. Bergerak tidaknya saat pada saat digunakan
a. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa
digerakan atau dipindah sesuai kebutuhan pemakainya, contohnya
almari arsip sekolah.
b. Sarana pendidikan yang tidak bergerak, adalah semua sarana pendidikan
yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan misalnya,
saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
3. Hubungannya dengan proses belajar mengajar.
Ditinjau dari hubungannya dengn proses belajar mengajar, sarana pendidikan
dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
a. Alat pelajaran, adalah alat yang digunakan secara langsung dalam
proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik.
b. Alat peraga, adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat
berupa perbuatan-perbuatan, atau benda-benda yang mudah memberi
pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai
yang konkret.
c. Media pengajaran, adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai
perantara dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi
efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada tiga
jenis media, yaitu audio, visual, dan audio visual.
Prasarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot
pendukung sarana dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun prasarana
pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :
1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar
mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik
ketrampilan, dan ruang laboratorium.
2. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar
mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar
mengajar, misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju
sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, uang guru, ruang
kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.
B. Perencanaan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan
Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan
proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi,
distribusi sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan
kebutuhan.
Perencanaan kebutuhan merupakan rincian fungsi perencanaan yang
mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam
menentukan kebutuhan diperlukan beberapa data diantaranya adalah distribusi
dan komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi (kualitas) kemudian dikaji lebih lanjut
untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia.
Selain itu perencanaan sarana prasarana harus mengacu pada standar sarana
prasarana pendidikan yang telah di tetepkan oleh pemerintah yang tertuang pada
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005. Sehingga pelaksanaan
pengadaan sarana prasana ini dapat berlanjut hinga terpenuhi sesuai standar yang
terlah ditetapkan.
1. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
a. Tujuan Perencanaan Sarana dan Prasarana adalah untuk menghindari
terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan
untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan
tingkat kepentingan.
b. Manfaat Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah dapat
membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan
menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dapat
dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan
pengawasan, pengendalian dan bahkan juga penilaian agar nantinya
kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Hal – Hal Harus Diperhatikan Dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan
a. Perencanaan pengadaan barang harus dipandang sebagai bagian integral
dari usaha peningkatan kulaitas proses belajar mengajar.
b. Perencanaan harus jelas.
Kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada :
1) Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai.
2) Jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan.
3) Petugas pelaksanaan, misal guru, karyawan.
4) Bahan dan peralatan yang dibutuhkan.
5) Kapan dan dimana kegiatan dilaksanakan.
6) Dapat dilaksanakan dengan jelas, terprogram, sistematis, sederhana,
luwes, fleksibel.
c. Rencana harus sistematis dan terpadu.
d. Rencana harus menunjukkan unsur-unsur insani yang baik ataupun non-
insani sebagai komponen yang berhubungan satu sama lainnya bekerja
sama mencapai tujuan, target, kesesuaian yang telah ditetapkan
sebelumnya.
e. Memiliki struktur berdasarkan analisis.
f. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama pihak perencana.
g. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi
dan kondisi yang tidak disangka-sangka.
h. Dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.
i. Menunjukkan skala prioritas.
j. Mengadakan sarana pendidikan yang disesusaikan dengan plafon
anggaran.
k. Mengacu dan berpedoman pada kebutuhan dan tujuan yang logis.
l. Dapat dilaksanakan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-
5 tahun), jangka panjang (10-15 tahun).
Terdapat beberapa prosedur dalam perencanaan sarana dan prasarana
pendidikan. Untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah
dilakukan melalui tahapan berikut:
1. Menganalisis kebutuhan
2. Menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada
3. Mengadakan seleksi
4. Menyediakan dana
5. Pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan sarana dan
prasarana.
C. Pembiayaan dan Sumber Biaya Sarana Prasarana Pendidikan
Membahas masalah pengadaan sarana pendidikan, tentu akan berhubungan
dengan masalah biaya. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 62 ayat (1) Pembiayaan
pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
Sementara pada ayat (2) disebutkan biaya investasi satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya
personal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, sedangkan biaya
operasional adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai gaji pendidik dan
tenaga kependidikan, bahan/peralatan habis pakai, dan biaya operasional lainnya
yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri. Sementara untuk biaya
investasi tidak disebutkan dengan jelas dari mana sumber biaya tersebut.
Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat,
provinsi, maupun kabupaten/kota, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk
membiayai semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
Berikut adalah sumber – sumber pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan :
1. Bantuan Pemerintah
Satuan pendidikan atau lembaga sekolah merupakan ujung tombak
dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam melaksanakan tanggung jawab
satuan pendidikan atau lembaga sekolah tersebut, memerlukan berbagai
sarana pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut.
Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan nasional harus
bertanggungjawab untuk menyediakan sarana pendidikan sekolah.
Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan
kabupaten/kota).
a. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab penyelenggara pendidikan
secara nasional, maka sepantasnya pemerintah pusat menyediakan
sarana pendidikan untuk semua satuan pendidikan di wilayah nusantara
secara teratur dan berkelanjutan. Masalah pengadaan sarana merupakan
masalah yang krusial di Indonesi dan menjadi salah satu syarat atau
unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan. Dalam hal ini setiap satuan pendidikan berhak mengajukan
pengadaan sarana pendidikan kepada Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas) atau melalui instansi terkait dengan prosedur yang benar
dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 62 ayat (2) PP Nomor 19 tahun
2005 disebutkan biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Jika
dicermati pernyataan tersebut bahwa pengadaan sarana pendidikan
bersumber dari biaya investasi, ini berarti pemerintah pusat
menyediakan biaya investasi untuk setiap satuan pendidikan dalam
pengadaan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap satuan
pendidikan (sekolah).
b. Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana pendidikan memiliki dasar dan payung hukum, akan
tetapi pelaksanaannya timbul berbagai dalih atau alasan untuk
menghambat realisasinya. Diberlakukannya otonomi daerah, maka
anggaran pendidikan dialokasikan pada APBD. Pemberlakuan otonomi
pendidikan di tingkat daerah justru terjadi penurunan biaya
penyelenggaraan pendidikan. Pemahaman pimpinan daerah terhadap
pendidikan, banyak yang masih sangat terbatas, tidak jarang kebijakan
daerah menempatkan pendidikan bukan berada pada skala prioritas.
Prioritas keberapapun pendidikan tersebut tingkat otonomi daerah,
pendidikan harus tetap terselenggara. Dalam hal ini, penyelenggaraan
pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat
melainkan tanggung pemerintah daerah juga, karena itu sekolah
memiliki hak untuk mengajukan biaya pengadaan sarana pendidikan
kepada pemerindah daerah baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota.
2. Bantuan Orang Tua Siswa (Komite Sekolah) atau Biaya dari SPP
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat (orang tua siswa) dalam rangka meningkatkan mutu,
pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik
pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur
pendidikan di luar sekolah. Komite Sekolah dibentuk sebagai mitra sekolah,
terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan
program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik
seperti pengadaan sarana pendidikan untuk kepentingan pembelajaran.
Peran serta orang tua siswa (komite sekolah) sangat dibutuhkan dalam
peningkatkan mutu pendidikan, selain memberi bantuan berupa pemikiran,
ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah, juga
bantuan berupa pengadaan saran pendidikan. Dalam hal pengadaan sarana
pendidikan, komite sekolah mengupayakan melalui iuran anggota/orang tua
siswa yang dimusyarahkan melalui pertemuan orang tua siswa pada awal
tahun pelajaran dan sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Namun
bantuan orang tua siswa belakangan ini menjadi kendala akibat keluarnya
kebijakan pendidikan gratis. Sekolah tidak lagi diijinkan memungut iuran
awal sekolah (biaya investasi) kepada orang tua siswa. Tetapi kembali lagi
bahwa penyelenggaran pendidikan harus terlaksana. Kepala sekolah dan
pengurus komite harus berpikir keras untuk mengupayakan anggaran
pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan sekolah dalam penyelenggaraan
pendidikan.
Beberapa sekolah telah membijaksanai dengan mengatur biaya investasi
dalam bentuk iuran bulanan. Iuran bulanan biasanya digunakan untuk biaya
operasional sekolah. Dengan mengalihkan biaya investasi dari orang tua
siswa menjadi iuran bulanan, maka jumlah iuran bulanan yang dikeluarkan
orang tua siswa menjadi membengkak atau lebih tinggi dari iuran bulanan
sebelumnya. Hal ini terpaksa dilakukan sekolah agar terkesan tidak
melanggar kebijakan atasan, akan tetapi biaya tersebut tetap dapat dipungut
dari orang tua siswa. Tentu pemungutan biaya tersebut bukan tanpa alasan,
seperti sebelumnya telah dikemukakan bahwa akibat penyelenggaraan
pendidikan pasti membutuhkan biaya termasuk biaya pengadaan sarana
pendidikan.
3. Masyarakat Peduli Pendidikan
Mengingat pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan
manusia di era globalisasi ini, maka keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah semata. Penyelenggaraan
pendidikan membutuhkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama
dengan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini,
masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang peduli terhadap
pendidikan baik secara perorangan/individu, kelompok/organisasi/lembaga
kemasyarakatan, masyarakat pengusaha, dan sebagainya. Satuan pendidikan
atau lembaga sekolah bisa mengajukan bantuan pengadaan sarana
pendidikan melalui jalinan kerja sama atau mungkin tanpa imbalan balas
jasa.
D. Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan
Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis
sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks
persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara
menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan
dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama
dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan.Fungsi ini pada
hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan
prasarana pendidikanpersekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan
dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa alternatif cara dalam
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa alternatif cara pengadaan
sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pembelian
Pembelian adalah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan sekolah membayar
sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan
sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengankesepakatan kedua belah pihak.
2. Pembuatan Sendiri
Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan membuat sendiri yang
biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai.
3. Penerimaan Hibah atau Bantuan
Penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan
prasaran pendidikan persekolahan dengan jalan pemberian secara cuma-
cuma dari pihak lain.
4. Penyewaan
Yang dimaksud dengan penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan
sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara
membayar berdasarkan perjanjiansewa-menyewa.
5. Pinjaman
Yaitu penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari
pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam
meminjam.
6. Pendaurulangan
Yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara
memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang
berguna untuk kepentingan sekolah.
7. Penukaran
Penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki
dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain.
8. Perbaikan atau Rekondisi
Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasaranapendidikan
dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yangtelah mengalami
kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit saranadan prasarana maupun
dengan jalan penukaran instrumen yang baikdi antara instrumen sarana dan
prasarana yang rusak sehinggainstrumen-instrumen yang baik tersebut dapat
disatukan dalam satuunit atau beberapa unit, dan pada akhirnya satu atau
beberapa unitsarana dan prasarana tersebut dapat dioperasikan atau
difungsikan.
E. Evaluasi Sarana Pasarana Pendidikan
Evaluasi sarana dan prasaraa merupakan hal yang sangat penting dalam
pengelolaan sarana dan prasarana tersebut. Baik buruknya keadaan atau kondisi
sarana dan prasarana akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran,
Apabila sarana dan prasarana baik maka pembelajaran akan baik, dan sebaliknya
apabila sarana dan prasarana buruk, maka pembelajaran tidak akan optimal.
Saat ini masih banyak warga sekolah dan sekitarnya yang kurang perhatian
dan kepeduliannya terhadap keadaan sarana dan prasarana, bahkan seringkali
malah merusak fasilitas sekolah yang ada. Namun demikian berbagai kebijakan
telah ada, dan semoga dengan mensosialisasi kebijakan tersebut diharapkan dapat
memanfaatkannya dengan optimal, sehingga pengunaan dan kebutuhan Sarana
dan Prasarana untuk menunjang pendidikan dapat terpenuhi, yang pada akhirnya
akan meningkatkan mutu pendidikan yang baik agar dapat mencetak generasi
baru yang lebih bermutu.
Secara ringkas pelaksanaan evaluasi sarana prasarana sekolah dapat
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menginventarisasi keberadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, baik
dalam hal kondisi, jumlah, spesifikasi, maupun data lain yang diperlukan.
2. Mengumpulkan data pendukung yang diperlukan seperti tanggal pengadaan,
sumber pengadaan ataupun tanggapan pengguna sarana prasarana
3. Mengisi formulir evaluasi yang tersedia sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya
4. Merakapitulasi hasil evaluasi, baik data kualitatif maupun kuantitatif
5. Menarik kesimpulan mengenai keseluruhan sarana prasarana sekolah, apakah
sudah memenuhi standar minimal atau belum.
6. Melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang memerlukan
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Sarana Prasarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan
perabot yang secara langsung maupun tidak langsusng digunakan atau dalam
proses pendidikan baik di sekolah ataupun instansi pendidikan yang lain.
2. Perencanaan pengadan sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses
perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi,
distribusi sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai
dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang
harus dipenuhi dan mengacu pada standar sarana prasarana pendidikan yang
telah di tetepkan oleh pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan
biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber
daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal merupakan biaya yang
dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran
secara teratur dan berkelanjutan, sedangkan biaya operasional adalah biaya
yang diperlukan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan,
bahan/peralatan habis pakai, dan biaya operasional lainnya. Pembiyaan
pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan
persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan dengan maksud untuk menunjang kegiatan
pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan
tersebut.
5. Evaluasi sarana prasarana pendidikan dilakukan dengan menganalisis
kondisi baik jumlah, kondisi, kecukupan, dan ketepatan sarana dan prasarana
tersebut kemudian kesimpulan mengenai keseluruhan apakah sudah
memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau
belum. Hal ini dilakukan guna melakukan perbaikan dalam pengelolaan
sarana dan prasarana pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2011). Perencanaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan.
Diambil tanggal 15 September 2015 dari
http://myblogirwandi.blogspot.co.id/2015/03/perencanaan-dan-pengadaan-
sarana dan .html
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara.Jakarta.