Nama Anggota
• Anggun Solekhah (P 27224012 129 )• Aprilia Indah Fajarwati (P 27224012 130 )• Eka Oktaverah Mulyani (P 27224012 138 )• Fauzia Isnaini (P 27224012 140 )• Lilis Sriyani Nuraeni (P 27224012 149 ) • Mahfida Nur Afidah (P 27224012 150 )• Reni Devi Novita Sari (P 27224012 158 )• Safitri Nur Hidayah (P 27224012 159 )
Majelis Etika Profesi Bidan
Pengertian majelis etika profesi merupakan
badan perlindungan hokum terhadap para bidan
sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat
pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan
indikasi penyimpangan hukum. Realisasi Majelis
Etika Profesi Bidan (MPEB) Majelis pembelaan
Anggota (MPA)
MPEB (Majelis Pertimbangan Etika Bidan)
Latar belakang dibentuknya MPEB (Majelis) Pertimbangan Etika
Bidan) adalah adanya unsur– unsur pihak yang terkait :
1. Pemeriksaan pelayanan untuk pasien
2. Sarana pelayanan kesehatan
3. Tenaga pemberi pelayanan yaitu bidan
Pelaksanaan tugas bidan dibatasi oleh norma, etika, dan agama. Tetapi
apabila ada kesalahan dan menimbulkan konflik etik, maka diperlukan wadah
ubtuk menetukan standar profesi, prosedur yang baku dank ode etik yang
disepakati, maka perlu dibentuk MPEB (Majelis Pertimbangan Etika Bidan) dan
MPA (Majelis Pembelaan Anggota).
Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis
Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM), yang meliputi :
1. Kepmenkes RI no554/menkes/Per/XII/1982
Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan
terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis.
2. Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1988 Bab V Pasal 11
Pembinaan dan Pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga
kesehatan dalam menjalankan profesinya dilakukan oleh Mentri Kesehatan
atau pejabat yang ditunjuk.
3. Surat Keputusan Mentri Kesehatab no. 640/Menkes/per/XI/1991
Tentang pembentukan MP2EPM.
1. Tujuan Pembentukan MPEB
Tujuan dibentuknya Majelis Etika Bidan adalah untuk memberikan perlindungan yang
seimbang dan objektif kepada bidan dan penerima pelayanan.
Dengan kata lain, untuk memberikan keadilan pada bidan bila terjadi kesalahpahaman
dengan pasien atas pelayanan yang tidak memuaskan yang bisa menimbulkan tuntutan dari
pihak pasien. Dengan catatan, bidan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan standar
kompetensi bidan dan sesuai dengan standar praktek bidan
Tujuan MPEB
2. Tujuan Keberadaan MPEB
Meningkatkan Citra IBI dalam meningkatkan Mutu Pelayanan yang diberikan.
Terbentuknya lembaga yang akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik bidan Indonesia.
Meningkatkan Kepercayaan diri anggota IBIMeningkatkan kepercayaan msyarakat terhadap
Bidan dalam memberikan Pelayanan.
a) Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai standart profesi pelayanan
bidan(kepmenkes No.900/Menkes/SK/VII/Tahun 2002
b) Melakukan supervise lapangan, termasuk tentang teknis dan pelaksanaan
praktik, termasuk penyimpangan yang terjadi. Apakah pelaksanaan praktik
bidan sesuai denagan Standart Praktik Bidan, Standart Profesi dan Standart
Pelayanan Kebidanan, juga batas-batas kewenangan bidan.
c) Membuat pertimbangan bila terjadi kasus-kasus dalam praktik kebidanan
d) Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang um kesehatan, khususnya yang
berkaitan atau melandasi praktik bidan.
Lingkup Majelis Etika Kebidanan meliputi :
MPEB dan MPA merupakan majelis independen yang berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengurus inti dalam IBI tingkat nasional. MPEB secara internal memberikan saran, pendapat, dan buah pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi khususnya yang menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan anggota.
DPEB dan MPA memiliki tugas antara lain :1. Mengkaji2. Menangani3. Mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dalam praktek kebidanan yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
Dalam menjalankan tugasnya, sehubungan dengan pelaksanaan kode etik profesi, bidan dibantu oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan Indonesia dan Majelis Pertimbangan Etika Profesi Bidan Indonesia.
Tugas MPEB
DPEB dan MPA memiliki tugas antara lain :1. Mengkaji2. Menangani3. Mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dalam praktek kebidanan yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
Dalam menjalankan tugasnya, sehubungan dengan pelaksanaan kode etik profesi, bidan dibantu oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan Indonesia dan Majelis Pertimbangan Etika Profesi Bidan Indonesia.
Tugasnya secara umum ialah :1. Merencanakan Dan Melaksanakan Kegiatan
Bidang Sesuai Dengan Ketetapan Pengurus Pusat.
2. Melaporkan Hasil Kegiatan Di Bidang Tugasnya Secara Berkala.
3. Memberikan Saran Dan Pertimbangan Yang Perlu Dalam Rangka Tugas Pengurus Pusat.
4. Membentuk Tim Teknis Sesuai Kebutuhan,Tugas Dan Tanggung Jawabnya Ditentukan Pengurus.
Peran
• Majelis Pertimbangan Etika Bidan ( MPEB ) dan Majelis Pembelaan anggota ( MPA ) secara internal berperan memberikan saran, pendapat dan buah pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi khususnya yang menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan anggota
Fungsi
Dewan Pertimbangan Etika Bidan ( DPEB ) dan Majelis Pembelaan Anggota ( MPA ) memiliki fungsi antara lain :
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidan sesuai dengan ketetapan Pengurus Pusat
2. Melaporkan hasil kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya secara berkala
3. Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas Pengurus Pusat
4. Membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.