MAKALAH PENGINTEGRASIAN PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN STRUKTUR DAN PROSES ICM
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut
Disusun oleh:
Diana Fitriani Surtika 230210130010
Ade Kurnia Suhendi 230210130018
Yullinda Marissa S 230210130024
Azen Sukma Irdanesha 230210130031
Putri Amalia 230210130037
Yohanes Roy S. 230210130042
Rivana Jaisyul Haq 230210130046
Cynthia Mutiara 230210130071
Devara Yafika R. 230210130080
Kelompok 3
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2015
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
tugas makalah mata kuliah Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut yang
berjudul“Pengintegrasian Pembuatan Kebijakan dan Pengelolaan Struktur dan Proses
ICM”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada revolusioner dunia, insan
terpilih yakni nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya yang dimuliakan, para
sahabatnya yang diagungkan, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.
Salah satu tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu
tugas mata kuliah Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Pada kesempatan ini,
penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun
tidak langsung telah turut serta memberikan bantuannya dalam proses penyusunan
makalah ini.
Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis
harapkan demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang. Penulis berharap
makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Atas perhatiannya,
penulis ucapkan terimakasih.
Jatinangor, September 2015
Penulis,
i
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.........................................................................................i
DAFTAR ISI........................................................................................................ii
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang....................................................................................1
1.2 Tujuan ................................................................................................2
BAB 2. ISIStruktur, Proses, Dan Alat ........................................................................3
Pengintegrasian Pembuatan Kebijakan dan Pengelolaan Struktur dan
Proses ICM ...............................................................................................3
Integrasi Pembuatan Kebijakan Dan Konsep Manajemen Struktur..........4
Proses : pengelolaan pesisir yang terintegrasi (ICM) pengembangan dan
implemetasi yang berkelanjutan................................................................11
Kebijakan Nasional dan ICM Legislasi ....................................................18
Elemen Kerangka Manajemen ................................................................19
Mekanisme Lain Dalam Pendanaan Berkelanjutan Untuk Pengelolaan
Lingkungan Pesisir....................................................................................26
BAB 3. PENUTUP ..............................................................................................36
ii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Sejak awal dari Program Regional Seas, pengelolaan lingkungan selalu menjadi bab
penting dari rencana aksi Regional Seas, dimulai dengan Mediterania. Hari ini,
manajemen terpadu pesisir (ICM), (juga dikenal sebagai pengelolaan wilayah pesisir
terpadu) ICZM telah menjadi pendekatan yang lebih disukai untuk pembangunan
berkelanjutan dan penggunaan sumber daya wilayah pesisir.
Sebuah program regional yang telah mengambil langkah besar dalam mendefinisikan
pendekatan mereka untuk pengelolaan wilayah pesisir adalah Karibia, di mana sekitar
40% dari populasi manusia berada dalam waktu dua kilometer dari pantai. Resep
program pengelolaan terpadu sukses mencakup kerangka kuat hukum dan kelembagaan,
mekanisme koordinasi didirikan, kerjasama yang kuat dalam lembaga yang ada dan
departemen, Universitas menyediakan personil dan sebagai kendaraan untuk penelitian
dan pelatihan, organisasi non-pemerintah aktif dan manajemen berbasis masyarakat
inisiatif, dan dukungan anggaran jangka panj ang untuk lembaga lokal.
Sebuah rencana manajemen harus memasukkan unsur-unsur berikut: inventarisasi
sumber daya, kawasan perlindungan laut, perencanaan yang cermat perkembangan yang
mengambil interaksi tanah-laut, Analisa Dampak Lingkungan untuk proyek-proyek
pembangunan besar, langkah-langkah untuk pengendalian polusi berdasarkan program
pemantauan dan penilaian dan didukung oleh undang-undang, pendidikan publik dan
keterlibatan masyarakat yang hidup di lingkungan pesisir dan laut.
Proses perencanaan itu sendiri melibatkan pengumpulan data, analisis dan
pembentukan pedoman pembangunan nasional, regional dan lokal. Ketika diintegrasikan
ke dalam kerangka kerja nasional, kerjasama dan koordinasi antara instansi sektoral
yang berbeda dengan persaingan kepentingan di zona pesisir, akan memungkinkan untuk
pengembangan rencana yang mengurangi konflik. Hal ini akan meningkatkan
pembangunan berkelanjutan sekaligus melindungi sumber daya alam dan habitat negara.
1
2
1.2 TUJUAN
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini ialah untuk memberikan pengetahuan
pada pembaca mengenai pengintegrasian pembuatan kebijakan dan pengelolaan struktur
dan proses ICM yang meliputi sebagai berikut :
Memberi pemahaman mengenai tata kelola pesisir pesisir untuk pengembangan yang berkelanjutan
Memberi pemahaman mengenai integrasi pembuatan kebijakan dan konsep manajemen struktur
2
3
BAB II
ISI
STRUKTUR, PROSES, DAN ALAT
Perencanaan dan penerepan program ICM merupakan dukungan yang signifikan dari
alat dan metodologi. Tujuan dasar dari metode tersebut adalah untuk menghasilkan
informasi yang dapat dipercaya dalam pembuatan kebijakan, strategi, dan rencana yang
sesuai dalam pengelolaan pesisir. Oleh karena itu ICM memiliki peran yang jelas dengan
menjadi penghubung untuk kesenjangan antara sains dan kebijakan.
PENGINTEGRASIAN PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN STRUKTUR DAN PROSES ICM
Tata Kelola Pesisir Pesisir untuk Pengembangan yang BerkelanjutanDalam ICM, pengelolaan pesisir mengacu pada proses yang melingkupi hukum,
kebijakan, rencana, institusi dan legal (peraturan hukum) yang berhubungan dengan
masalah-masalah di daerah pesisir. Dalam hal pengelolaan pesisir ditetapkan struktur
dimana pengaturan/manajemen dapat berjalan seperti saat ditetapkannya tujuan awal,
proses institusional dan struktur yang berbasis pada perencanaan dan pembuatan
keputusan. Pengelolaan pesisir dalam konteks ini tidak hanya bersumber dari
pemerintahan dan politik. Namun, juga dari komunitas lain yang memiliki peranan.
Pengelolaan pesisir adalah integrasi dari manusia, sains, politik, dan norma. Pengelolaan
pesisir yang terintegrasi memiliki bentuk yang lebih kompleks dan sulit untuk diatur,
khususnya dalam hal waktu contohnya ketika ancaman yang signifikan dalam
lingkungan terjadi sangat cepat. Asia timur memiliki beberapa tempat yang lingkungan
pesisirnya memiliki tingkat kerusakan yang cukup tinggi.
Penurunan kondisi lingkungan diakibatkan oleh ketidakpeduliaan manusia, yang
mana sebagai akibatnya keseimbangan lingkungan berdampak negative ke banyak
wilayah. Seperti di Banda Aceh setelah bencana terjadi, ikan-ikan terbunuh dan juga
kasus pembiusan kerang-kerangan di Pangasinan (Filipina) dan Hongkong, banjir di
Manila dan Jakarta, tumpahan minyak dan bahan kimia di teluk Tahiland, dan longsor di
Quezon and Leyte selatan di Filipina merupakan beberapa lokasi yang kesehatan
ekologinya diabaikan.
3
4
Secara sadar atau tidak sadar orang-orang di Asia timur merupakan saksi
terhadap keadaan lingkungan yang semakin rusak. Beberapa orang pesimis dalam
mempercayai bahwa pengelolaan pesisir mungkin pada akhirnya dapat mengatasi
masalah lingkungan yang rusak atau terabaikan.
Dalam konteks manajemen resiko bencana alam pertanyaan yang harus dijawab
adalah “Berapa banyak manusia yang akan terluka, terbunuh, sebelum pemerintah dan
komunitas melakukan aksi mereka bersama dalam pengelolaan pesisir?” dan juga
“bagaimana bisa ICM menjadi pemeran dalam mencapai situasi dimana krisis
lingkungan tidak terjadi?”
Pengembangan berkelanjutan tidak dapat terjadi ketika sumber daya dan
kapasitas terbatas. Hal ini sangatlah penting karena solusi proaktif menyatukan strategi
dan berbagai respond dan aksi. ICM berpredikat dalam syarat dan ketentuan dasar ini.
ICM menggabungkan kebijakan dan pengaturan pengelolaan agar dapat
mengurangi kontribusi buruk dari manusia terhadap lingkungan.
INTEGRASI PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN KONSEP MANAJEMEN STRUKTUR
Penyatuan pembuatan kebijakan dan pengelolaan konsep struktur kebijakan dapat
menjadi efektif saat diterapkan. Penyatuan kebijakan dan pengelolaan mendukung
kebutuhan untuk menyempurnakan kebijakan menyeluruh dari pengelolaan untuk
mencapai perkembangan berkelanjutan dalam lingkungan khusunya penerapan yang
efektif yang diharapkan untuk:
Menguatkan pembuatan keputusan dalam alokasi sumber daya pesisir
Keseimbangan konservasi dan perlindungan sumber daya pesisir
Membuat sistem untuk pemantauan berkala
Persiapan untuk keadaan darurat (tsunami, banjir, taifun)
Menyebarkan informasi dan kesadaran pada masyarakat
Mengenalkan partisipasi terhadap stakeholder
4
5
BOX 7.1 Lokasi dimana kesehatan ekologi telah rusak/ diabaikan
Kematian ikan, tanah longsor dan banjir adalah beberapa insiden yang
mengindikasikan kerusakan dalam kesinambungan ekosistem pesisir. Dibawah ini
adalah contoh lebih lanjut mengenai masalah di lingkungan.
Kematian Ikan Di Bolinao
Kelimpahan Prorocentrum minimum dan rendahnya kandungan oksigen terlarut
terjadi sebagai akibat dari peningkatan fish pens dan cages yang menyebabkan ikan-ikan
dalam jumlah yang banyak mati di bulan Februari 2002. Jumlah ikan pens dan cages
mencapai 1140 ekor, dimana kapasitas maksimum daya dukung wilayah tersebut hanya
540. Ikan – ikan mati menyebabkan kehilangan 2000 ton kultur ikan bandeng, yang
bernilai 100 juta PHP. Nutrient yang berlebihan menyebabkan proses dalam organisme
yang membentuk blooming alga. Kadar oksigen terlarut yang rendah disebabkan oleh
konsumsi oksigen oleh organismeyang banyak dan juga dekomposisi dari ketersediaan
makanan yang berlebihan. Masalah lain yang disebabkan oleh peningkatan jumlah ikan
pens ialah overstocking, ketersediaan makanan yang berlebih, polusi/limbah dan nutrient
yang berlebih. Anehnya, Bolinao adalah wilayah yang menerapkan rencana
pengembangan pesisir.
Kasus Kerang – Kerangan Beracun Di Hong Kong
Pada tahun 1980an dan 1990an ikan – ikan yang mati berhubungan dengan
adanya kejadian red tides di Hong Kong. Berikut adalah tiga kasus yang dilaporkan oleh
Hong Kong Red Tide Information Network :
Kasus 1: Pada tahun 1982 terjadi kegagalan 10 ton kultur ikan seharga 716.000 HKD
yang disebabkan oleh Gymnodinium sp.
Kasus 2 : Pada tahun 1988 kerang-kerangan terpapar racun hingga diambang batas hal
ini disebabkan oleh Alexandrium catenella yang menyebabkan ditariknya
peredaran kerang dari pasar.
Kasus 3 : Pada tahun 1998 hampir seluruh wilayah tambak ikan air asin terkena wabah
dari Karenia digitata red tide dan juga kerusakan parah dan menghasilkan gagal
panen.
5
6
Sejak 1998, pemerintah menetapkan struktur manajemen Red Tide/Harmful Alga
Blooms dan menerapkan berbagai aksi pencegahan.
Longsor di Provinsi Quezon dan Leyte
Pada bulan November dan Desember 2004, peristiwa longsor dan banjir yang
disebabkan oleh 4 badai taifun yang mengejutkan pesisir timur Luzon. Lebih dari
730.000 keluarga di 35 provinsi terkena dampak dari badai tersebut, Quezon merupakan
salah satu yang terkena dampak paling parah. Kerusakan besar terjadi karena disebabkan
oleh hujan yang sangat deras dan yang memperburuk keadaan ialah hutan gundul yang
disebabkan oleh penebangan illegal di gunung Sierra Madre.
Pada 17 februari 2006, longsor menyebabkan kerusakan yang meluas dan
kematian di Leyte Barat, Filipina. Desa perkebunan di Guinsaugon di kota Saint
Bernard, dimana sebelum tragedy ini terdapat 2500 orang hidup disini. Terdapat dua
desa lain yang juga terkena dampak tragedi ini yang menyembabkan 3000 orang harus
berpindah tempat tinggal. Penebangan illegal dan kegiatan pertambangan yang terjadi 30
tahun belakangan ini diduga merupaka penyebab tragedi tersebut namun para ahli
mengklaim bahwa penyebab dari peristiwa longsor tersebut ialah hujan yang lebat
selama 2 minggu dan gempa dengan kekuatan 2.6 magnitude.
Sama seperti di bulan November 1991, sekitar 6000 orang meninggal di pusat
pulau Leyte sebagai akibat dari bencana banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh
badai tropis.
Banjir di Pesisir Manila dan Jakarta
Sejak abad ke-19 banjir sudah menjadi bagian dari bagian kehidupan di Manila.
Bencana banjir ini meluas dan lebih parah lagi. Sebelumnya, sungai barangrays mengalir
dengan lancar, namun sekarang menyebabkan banjir. Bencana taifun yang terjadi di
Filipina, penurunan tanah, atau kenaikan tinggi muka air laut merupakan penyebab
bencana banjir tersebut. Bagaimanapun, faktor lingkungan seperti pengeboran sumber
air dalam tanah yang dilakukan secara buruk dan berlebihan dapat menyebabkan
penurunan tanah. Migrasi kota menyebabkan orang-orang tinggal di pinggir sungai,
kanal dan jalur air lainnya. Sampah yang dihasilkan dari orang-orang tersebut
dikumpulkan, namun lebih banyak sampah yang dibuang ke jalur air yang meningkatkan
6
7
resiko terjadinya banjir. Masalah ini diperburuk dengan adanya penebangan hutan di
hulu sungai.
Bencana banjir juga meningkat di Jakarta, dimana banjir terparah terjadi di tahun
1671, 1711, 1714, 1854, 1942, 1976, 1996 dan 1998. Seperti kasus di Metro Manila,
banjir diperburuk dengan populasi yang meningat. Kegiatan penebangan hutan di area
hulu sungai dan pembuangan limbah di daerah sungai dan kota juga meningkatkan
frekuensi terjadinya banjir
TABEL HAL 107Struktur pembutan
kebijakanStruktur manajemen Tahapan inti
ICMKegiatan
Pendahuluan Pendahuluan Persiapan Mekanisme manajemen
Rencana kerja dan modal
Konsultasi stakeholder
Pelatihan staff inti Analisis
kebutuhan dan masalah
Pengaturan arah
Pengaturan arah
Rumusan kebijakan
Perencanaan strategis Profil pesisir Strategi pesisir
Inisiasi Analisis lingkungan Identifikasi masalah
dan skala prioritas Penilaian awal resiko
lingkungan, pembuatan kesepakatan dalam stakeholder
Peningkatan kesadaran sosial
Pengembangan Pengumpulan data
Penilaian resiko lingkungan
Strategi pesisir/rencana manajemen lingkungan
Masalah dan spesifikasi wilayah
Penyusunan secara institusi
Pilihan keuangan Pemantauan
7
8
lingkungan Manajemen sistem
yang terintegrasi Partisipasi stakeholder
Penentuan kebijakan
Penerapan kebijakan
Penerapan mekanisme Penyusunan institusi Struktur
legal/hukum
Penentuan Mekanisme legal dan organisasi
SEMP dan rencana aksi
Mekanisme pembiayaan
Pemantauan lingkungan
Keuangan yang berkelanjutan
Penerapan Mekanisme koordinasi dan manjemen program
Program pemantauan lingkungan
Pemantauan kebijakan dan evaluasi
Pemantauan dan evaluasi
Indikator ICM Sertifikasi ICM
Pemantauan dan evaluasi
Pemantauan dan evaluasi
Review manajemen Penghapusan dan penyatuan
Pembentukan institusi Revisi strategi dan
rencana aksi Perencanaan untuk
siklus program berikutnya
1.) Membuat petunjuk baru
- Strategi pesisir dan menentukan rencana yang mana akan menyediakan
pengelolaan dalam jangka waktu yang panjang
2.) Membuat mekanisme inti
- Penyusunan institusi yang menyediakan mekanisme untuk perusahaan inter-
agency dan inter-sektor.
- Menentukan pembentukan hokum
- Penentuan zona penggunaan laut yang mengatur laut berdasarkan fungsi
karakteristik dan tradisi
- Mekanisme untuk saran ilmiah
8
9
3.) Membuat pengukuran berkelanjutan
- Mekanisme keuangan yang berkelanjutan
- Mekanisme untuk pemantauan dan menilai perubahan lingkungan sebagai
hasil dari pengelolaan
Ikatan yang mengikat. Usaha-usaha yang menciptakan komunikasi yang
efektif, dan proses mengarahkan konsultasi dan partisipasi stakeholder menyatukan
konsep struktur ini. Proses-proses ini menyatukan informasi dan pengetahuan yang
terbentuk dari norma/nilai dan persepsi dari pemerintah, masyarakat lokal dan komunitas
asli setempat dan juga memperoleh data ilmiah, sosial dan ekonomi. Proses lain yang
juga penting untuk pengelolaan pesisir adalah pemantauan dan evaluasi mekanisme
ICM. Proses-proses ini perlu diprioritaskan dalam seluruh tahapan dalam pengembangan
dan penerapan program ICM.
Tantangan dalam penerapan. Proses dalam pembuatan kebijakan yang
ditetapkan dalam struktur pengelolaan mungkin terlihat sederhana. Namun, akan terjadi
kendala dalam pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan baru akan mengajukan
peningkatan atas pembentukan ulang, dimana kebijakan yang ditetapkan akan lebih
sedikit.
Perlawanan terhadap perubahan. Penetapan ulang terhadap rencana aksi ICM
“Strategi nasional untuk keberlanjutan dan pengembangan dan pengukuran untuk
memperkuat institusional “
9
10
Bagaimanapun institusi
pemerintah yang berkontribusi
terhadapa manajeman pesisir yang
masih ada harus melawan birokrasi
yang enggan terhadap perubahan.
Sangat disayangkan birokrasi secara
umum diperintahkan untuk
melakukan transaksi, akan tetapi
seharusnya birokrasi berperan untuk
perubahan politik ini secara bijaksana
untuk mempertahankan keadaan
sekarang dan untuk melanjutkan cara
lama dalam melakukan tantangannya.
Bagaimana cara untuk
mempengaruhi perubahan institusi
birokrasi dalam proses pengelolaan
pesisir berkaitan dengan partisipasi
dari konstitusi yang telah terbentuk
dan pemegang saham.
Siklus pengelolaan. ICM
mengenal bahwa penerapan yang
efektif harus mengambil bagian dari
rangka waktu yang berbeda dari
politik/ birokrasi, bisnis dan siklus
ekologi. Sayangnya, norma biasanya
ialah nilai-nilai yang secara politik
dan ekonomi baik atau mungkin pada
waktu tertentu saja.
10
BOX 7.2Fungsi dari pemerintah lokal terhadap
layanan lingkungan1. Operasi pengelolaan . operasi ini
termasuk pengelolaan limbah air, termal atau kekuatan hidroelaktrik, persediaan air, pengelolaan limbah dari fasilitas pembangunan, sistem transpormasi publik dan operasional lain yang sama.
2. Remediasi. Pemerintah lokal mengemban tanggung jawab untuk melakukan remediasi. Contohnya, proyek yang merubah tempat yang sudah terkontaminasi menjadi tempat yang baru, contohnya lingkungan industri. Dalam kasus ini pemerintah lokal merupakan tombak untuk operasional yang membersihkan, interaksi dengan komunitas dalam merencanakan kegunaan baru.
3. Pelayanan pengantaran. Menyediakan pelayanan, seperti manajemen limbah (sampah, minyak, kertas, dan metal), transportasi, taman, dan rekreasi, sekolah, api dan perawatan jalan dan fasilitas.
4. Perencanaan dan peraturan. Pemerintahan lokal diberi mandatuntuk menetapkan proses rencana dan peraturan. Perencanaan yang efektif untuk pertumbuhan di masa depan merupakan salah satu cara yang efektif untuk melindungi komunitas melawan dampak lingkungan, pengembangan lingkungan , pengembangan lingkungan , pengembangan industri, perkembangan transportasi dan residen.
11
Kegagalan untuk menerapkan beberapa rencana yang diajukan yang mungkin
menahan inisiatif, kepercayaan diri dan komitmen terhadap fokus lokal dari pemerintah,
pembuatan keputusan dan pemegang kepentingan. Beberapa rencana yang diajukan
seperti penyusunan fomalisasi institusi untuk menyelesaikan satu atau dua konflik, atau
pengembangan infrastuktur manajemen lingkungan, harus diterapkan untuk
mendemonstrasikan dampak yang dapat diperkirakan. Dengan pengalaman dan
formulasi petunjuk ICM yang lebih baik,proyek kerangka waktu yang harus dikurangi 3
sampai 5 tahun . Proyek dibuat untuk program ICM yang harus memastikan proyek
tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun . Hal ini
memungkinkan waktu yang cukup untuk pemerintah dalam membuat penyusunan
institusional yang penting. Perubahan resmi dari pemerintahan lokal khususnya gubernur
atau walikota , dapat mempengaruhi komitmen dalam menerapkan persetujuan yang
sudah dibuat sebelumnya.namun , para pemegang kekuasaan membuat kesulitan dalam
hal perubahan.
Kerangka waktu yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan
program ICM berbeda dari kerangka waktu yang diperlukan untuk membangkitkan hasil
yang diinginkan. Cakupan program, permasalahan buruk lingkungan, kerumitan dari
masalah pengelolaan dan institusi, dan kapasitas keuangan dan pemerintahan lokal.
Kebanyakan instansi memerlukan beberapa dekade untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Dampak positif hanya diterima ketika keuntungan secara ekologi dan sosial
ekonomi menjadi sangat jelas dalam jangka panjang. Ini sangat penting, maka dari itu,
kerangka waktu dari sebuah program ICM didiskusikan dan dipahami oleh semua
pemegang saham untuk mencegah ekspektasi yang tidak nyata dari hasil yang cepat.
PROSES : PENGELOLAAN PESISIR YANG TERINTEGRASI (ICM) PENGEMBANGAN
DAN IMPLEMETASI YANG BERKELANJUTAN
Bagaimana anda megoperasikan pembuatan kebijakan terintegrasi dan
manajemen rangka kerja secara konseptual ? Gambar 7.2 menggambarkan proses yang
11
12
mudah dimengerti tentang pengembangan secara bertahap dari arahan kebijakan dan
pilihan manajemen dari program ICM.
Terdapat enam tahap, masing – masing tahap mengandung beberapa tahap
penting yang harus dilakukan sebelum berpindah ke tahap selanjutnya. Berdasarkan
pengalaman, sangat penting untuk membuat persiapan yang memadai sebelum memulai
program ICM. Sebelum memulai tahap persiapan, evaluasi dari kandidat diikuti oleh
pemilihan kriteria sangat diperlukan untuk menentukan kecocokan dari implementasi
ICM itu sendiri ([Box 1.3]) . Penilaian situs memenuhi kompleksitas lingkungan dan isu
manajemen, keadaan siap sedia dan kesediaan dari pemerintah lokal kehadiran badan
utama yang dapat mengkoordinasikan implementasi dari ICM program dapat
diidentifikasi. Tahap ini juga termasuk mengidentifikasi dkungan pemegang saham,
atribut resiko dan atribut tambahan sepertikemauan berpolitik yang kuat, paksaan, dan
kesempatan. Itu merupakan elemen-elemen penting untuk menentukan kesempatan
berhasilnya program ICM dan membantu identifikasi pendekatan apa yang paling baik
untuk pengembangan dan implementasi proyek tersebut.
Ketika situs untuk ICM telah terpilih, tahap dasar yang harus diambil selama
tahap persiapan adalah penetapan dari mekanisme manajemen proyek, mengatur kantor
manajemen proyek, mengidentifikasi staff, menentukan komitmen koordinasi proyek
dan pemilihan member dan klarifikasi hubungan kerja dengan pemerintah lokal sebagai
tambahan untuk meyakinkan ketersediaan anggaran yang memadai, pelatihan staff
proyek diperlukan. Sangat penting bagi staff proyek benar-benar mengetahui konsep,
prinsip dengan praktek ICM, sebagaimana proyek pemerintah dan mekanisme
manajemen perencanaan, jadi Bahwa mereka dapat mengasumsikan peran aktif dalam
pengelolaan dan pelaksanaan proyek.
Gambar 7.2Pengembangan ICM dan siklus implementasi
12
13
1. MEMPERSIAPKAN
Proyek mekanisme
manajemen
sebuah dan bridget
Manusia dan pengaturan
sumber daya keuangan
Pelatihan Konsultasi
dengan pemangku
kepentingan inti
program monitoring
Proyek staf
2. INISIASI
Lingkungan identifikasi
Identifikasi masalah dan
menilai hal yang
terpenting (prioritas)
penilaian risiko
lingkungan awal
Stakeholder konsensus
membangun
kesadaran publik
sistem informasi
manajemen Coastal
Strategi Terpadu
3. PENGEMBANGAN
Mengumpulkan data
penilaian risiko Refined
Rencana Strategi Pesisir
Isu-spesifik dan / atau
daerah-spesifik
berencana
Pilihan Investasi
Pengaturan
kelembagaan /
Pembiayaan
Partisipasi stakeholder
pemantauan Lingkungan
4. MENGADOPSI
Mekanisme organisasi
dan hukum
13
14
SEMP dan rencana aksi
Mekanisme Pendanaan
5. PELAKSANAAN
Koordinasi dan
mekanisme manajemen
program
pemantauan Lingkungan
rencana
Program Aksi
6. REFINING DAN
KONSOLIDASI
Program pengaturan
kelembagaan
Monitoring dan evaluasi
Revisi strategi dan
rencana aksi
Perencanaan untuk siklus
program berikutnya
14
15
Kotak 7.3Kriteria untuk situs Evaluasi
1. Komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan
Dukungan dari pemerintah daerah dalam hal kebijakan re-orientasi/reformasi,
anggaran dan sumber daya manusia untuk mengembangkan dan menerapkan
program ICM.
Dukungan dari para pemangku kepentingan dalam hal partisipasi dan / atau
kontribusi keuangan untuk mengembangkan dan menerapkan program ICM.
Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal koordinasi dan / atau anggaran
kebijakan untuk mengembangkan dan menerapkan program ICM.
2. Jenis masalah pengelolaan lingkungan
Masalah lingkungan yang umum untuk sebagian besar wilayah pesisir di negara
atau wilayah secara luas.
Kunci permasalahan lingkungan diselesaikan melalui kebijakan, pengelolaan,
dan teknik intervensi.
Kunci permasalahan lingkungan masuk dalamn penyediaan konvensi
internasional yang relevan.
3. Pengelolaan situs yang diusulkan
Cakupan Geografis dikelola untuk praktek ICM dalam keterbatasan proyek
sumber daya.
Lokasi sebaiknya meliputi kurang dari lima kabupaten
Populasi dari lokasi yang diusulkan sebaiknya kurang dari satu juta.
4. Replikabilitas
karakteristik politik, sosial ekonomi, dan budaya dari lokasi yang diusulkan
adalah serupa dengan yang dari daerah pesisir lainnya.
pendekatan dan metodologi yang dikembangkan dapat dengan mudah ditransfer
ke daerah.
Kesediaan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk melayani sebagai lokasi
15
16
untuk penerapan model bekerja ICM.
5. Faktor-faktor yang kondusif untuk penerapan ICM
keinginan politik yang kuat di tingkat pemerintah daerah.
Dukungan dari pemerintah pusat.
Keinginan yang kerasdari lembaga yang tepat untuk melayani untuk memimpin
lembaga pelaksana.
Ketersediaan sumber keuangan.
Masyarakat menyadari masalah lingkungan.
Ketersediaan lokal "juara".
Ketersediaan ilmiah / lembaga profesional dalam suatu lokasi atau di sekitarnya.
6. Hambatan untuk intervensi pengelolaan
Pemerintah daerah tidak memiliki yurisdiksi atas pemanfaatan sumber daya
alam dan perlindungan lingkungan.
daya tahan politik yang kuat terhadap lingkungan / pengelolaan sumber daya
alam.
sumber daya alam lokal yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang
dipilih dari politisi / swasta.
Ketika memulai program ICM (tahap 2) adalah penting untuk mengidentifikasi
dan memprioritaskan isu-isu dan masalah yang memerlukan intervensi pengelolaan
lingkungan. Profil lingkungan mengkonsolidasikan karakteristik sosial ekonomi,
budaya, politik, agama dan ekologi dari situs. Informasi ini diperlukan untuk
menentukan jenis dan tingkat kebijakan dan intervensi manajemen. Melalui profiling
lingkungan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, sejumlah keprihatinan
lingkungan dan manajemen dapat dengan mudah diidentifikasi dan diprioritaskan.
Dengan melakukan penilaian risiko lingkungan awal (IRA) menggunakan informasi
sekunder yang dikumpulkan, adalah mungkin untuk mengembangkan ranking prioritas
masalah lingkungan dengan mengidentifikasi bahaya, tingkat mereka dalam lingkungan
dan jalur untuk mencapai target di situs. Pada tahap ini, sistem manajemen informasi
terpadu (IIMS) perlu dibentuk untuk menyimpan ilmiah, informasi teknis dan
16
17
manajemen dan mempromosikan memudahkan pengambilan serta berbagi antara
berbagai instansi baris informasi. Masukan dari profil lingkungan, IRA dan IIMS, selain
hasil proses konsultasi yang luas, memberi makan ke dalam pengembangan strategi yang
tepat dan program aksi untuk mengatasi prioritas masalah lingkungan dan manajemen.
Strategi Pesisir menyediakan program aksi kerangka kerja dan jangka panjang umum di
mana rencana aksi rinci masalah-spesifik dan daerah-spesifik lagi yang bisa
dikembangkan.
Dalam mengembangkan program ICM (tahap 3), disarankan untuk menyiapkan
Rencana Pelaksanaan Strategi Pesisir (CSIP). The CSIP membahas risiko yang
dirasakan diidentifikasi dalam tahap 2 dan berfokus pada prioritas program aksi dalam
rangka Strategi Pesisir untuk jangka panjang pendek, menengah dan. Rencana ini
mengidentifikasi tujuan sasaran, indikator terukur kemajuan dan hasil untuk setiap
program aksi, dan kendala untuk dan kebutuhan untuk pembangunan kapasitas. Hal ini
juga mengembangkan strategi anggaran dan pembiayaan untuk setiap program aksi,
dengan mempertimbangkan ada rencana pembangunan nasional dan lokal dan program.
Berdasarkan hasil penilaian risiko awal, program pemantauan lingkungan terpadu
dikembangkan untuk menilai perubahan tingkat risiko lingkungan. Hasil ini, pada
gilirannya, dapat digunakan untuk melakukan penilaian risiko halus. Pengumpulan data
harus dibatasi dengan yang dibutuhkan untuk intervensi manajemen diarahkan pada
manajemen risiko. Pada tahap ini, penataan kelembagaan yang diperlukan untuk secara
efektif melaksanakan program ICM dalam yang ada struktur politik, sosial dan hukum
harus dipertimbangkan. Perhatian khusus harus difokuskan pada bagaimana membangun
mekanisme pendanaan berkelanjutan yang dapat menghasilkan sumber daya keuangan
untuk pengoperasian badan koordinasi, serta untuk melaksanakan program-program
ICM. Pengembangan rencana pesisir digunakan zonasi dan pengaturan pelaksanaannya
juga tanggung jawab utama pada tahap ini. Rencana zonasi memberikan pemerintah
lokal dengan alat pengatur untuk mengelola strategi dan program aksi diartikulasikan
dalam Strategi Pesisir dan untuk mengalokasikan sumber daya. Konsultasi stakeholder
harus menjadi proses yang terus menerus sepanjang tahap ini.
17
18
Mendapatkan Strategi Pesisir dan rencana aksi yang diadopsi oleh otoritas
pemerintah daerah latihan penting pada tahap 4. Untuk memfasilitasi ini, masyarakat
umum harus diberitahu tentang masalah lingkungan, risiko yang terkait dengan
kesehatan masyarakat, kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, terutama
dalam hal ketahanan pangan dan pekerjaan.
Pelaksanaan program (tahap 5) dimulai dengan mendirikan sebuah antar dan /
atau multi-sektor mekanisme koordinasi, termasuk kantor operasi. Pengaturan
manajemen proyek pada tahap ini dapat diubah, menjadi bagian penting dari struktur
kelembagaan pemerintah daerah melalui prosedur legislatif yang tepat. Sumber
keuangan harus digunakan untuk mengoperasionalkan program ICM. Karena ini adalah
iterasi pertama dari inisiatif ICM, harus dilakukan upaya melaksanakan kegiatan di CSIP
tersebut. Pada tahap ini dapat bermanfaat untuk memilih dan menerapkan rencana aksi
beberapa yang mungkin menunjukkan hasil yang cepat dalam rangka membangun
kepercayaan pemangku kepentingan dalam efektivitas ICM.
Strategi Pesisir dan rencana aksi mungkin perlu perbaikan untuk menanggapi
umpan balik terus menerus dari proses konsultasi pemangku kepentingan (tahap 6).
Sebagai pengalaman keuntungan staf lokal dan kepercayaan diri, Strategi Pesisir dan
rencana aksi terkait akan lebih efisien diimplementasikan sebagai program ICM
bergerak ke siklus berikutnya. Sifat siklus ICM meningkatkan metodologi dan
pendekatan, dan memurnikan program aksi sebagai praktisi ICM mendapatkan
pengalaman dan memperoleh keahlian teknis. Siklus berikutnya dimulai ketika tindakan
baru dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan yayasan didirikan pada
program sebelumnya. Jadi, sangat penting untuk memastikan bahwa program ICM
terintegrasi ke dalam siklus perencanaan dan pengembangan program pemerintah
daerah. Ini adalah melalui ini upaya terus menerus bahwa risiko lingkungan yang
disebabkan oleh aktivitas manusia dapat dikurangi secara bertahap, dikurangi dan
dikendalikan.
Menerapkan Unsur kebijakan Terpadu dan Manajemen Kerangka Konseptual
"... Opini publik mempengaruhi keputusan kebijakan ..." (de Ruig dan den Exter, 1999)
18
19
Kebijakan dan integrasi fungsional. Kurangnya integrasi dan koordinasi
kebijakan dan fungsi dari instansi sektor sering mengakibatkan kebijakan, legislatif, dan
konflik operasional dengan konsekuensi lingkungan dan ekonomi yang serius. ICM
mempromosikan integrasi kebijakan dan fungsi instansi dengan menempa visi
pemangku kepentingan umum dan misi di tingkat nasional dan lokal.
Kota melaksanakan program ICM, strategi pesisir telah dikembangkan melalui
masukan dari penilaian resiko, profiling lingkungan, dan konsultasi pemangku
kepentingan. Proses ini memungkinkan stakeholder untuk menentukan dan
memprioritaskan isu-isu manajemen dan kolektif setuju untuk visi bersama mengenai
penggunaan sumber daya pesisir dan laut mereka. Keterlibatan berbagai instansi
concered sangat penting sebagai proses menempa pemahaman yang lebih baik antara
instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya oleh isu-isu yang menjadi
perhatian bersama, dengan demikian enchancing sinergi, pemahaman dan koordinasi
antara berbagai kebijakan sektor dan fungsi instansi.
Pendekatan serupa sedang diterapkan di tingkat nasional di sebagian besar negara
di kawasan ini dengan mengembangkan kebijakan pesisir nasional, strategi dan
tanggapan mengintegrasikan agenda maritim nasional lainnya.
KEBIJAKAN NASIONAL DAN ICM LEGISLASI
Program ICM sangat difasilitasi ketika ada kebijakan pesisir atau laut nasional
untuk mengintegrasikan penggunaan laut dengan perencanaan penggunaan lahan,
mempromosikan perencanaan dan manajemen terpadu, desentralisasi tata kelola sumber
daya alam dan lingkungan dengan otoritas lokal, dan memberikan insentif bagi
pemerintah lokal untuk mengembangkan ICM program.
Untuk relize potensi penuh dari program ICM, pemerintah daerah harus memiliki
mandat, kekuasaan dan sumber daya untuk menerapkannya. Ada tanda-tanda
menggembirakan. Pada bulan Desember 1998, misalnya, Korea RO diberlakukan UU
19
20
Pengelolaan Pesisir untuk melaksanakan program ICM. Dan Indonesia, Thailand dan
Filipina memiliki Mengembangkan kuasa sedemikian itu kepada pemerintah lokal.
ELEMEN KERANGKA MANAJEMEN
1. Strategi dan Rencana Aksi
Membangun konsensus dan kolaborasi melalui Strategi pesisir. Strategi Pesisir
menyediakan satu set strategi dan program aksi untuk mencapai visi bersama
stakeholder, terutama berkenaan dengan penggunaan berkelanjutan barang dan jasa di
daerah pesisir yang diberikan. Proses konsultasi di daerah pesisir yang diberikan. Proses
konsultasi yang digunakan untuk mempersiapkan strategi memungkinkan partisipasi dan
keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait. Proses ini mempromosikan
pembangunan konsensus, yang pada gilirannya memperkuat antar, kolaborasi dan
kerjasama multi-sektor, sehingga meningkatkan efektivitas. Manfaat lain dari Strategi
Pesisir adalah bahwa ia menyediakan kerangka kebijakan untuk sustainabe
developement, menetapkan prioritas manajemen, mengidentifikasi strategi untuk
mengelola rencana aksi, dan ukuran. Mengembangkan untuk melacak perubahan
lingkungan akibat intervensi manajemen.
Rencana pengelolaan aksi / kawasan tertentu.
Hal ini sering sulit untuk secara bersamaan menerapkan semua kegiatan yang
diidentifikasi dalam Strategi Pesisir karena kendala dana dan kapasitas lokal, serta
ketergantungan dari beberapa rencana aksi pada pendekatan logis dan praktis adalah
dengan konsentrasi di bidang-bidang prioritas di mana beberapa penggunaan
menyebabkan bencana lingkungan, atau di mana pembangunan berskala besar akan
segera dimulai dan akan mendapat manfaat dari program ICM. Kekhawatiran prioritas
yang lebih rendah lainnya dapat diatasi setelah palns untuk bidang prioritas / masalah
telah dilaksanakan.
Bidang prioritas / isu biasanya termasuk dalam siklus ICM pertama yang masalah
atau daerah rencana aksi spesifik yang Mengembangkan. Strategi Pesisir Rencana
20
21
Pelaksanaan (CSIP) adalah hasil dari analisis penyebab masalah pengelolaan lingkungan
dan implikasi sosial ekonomi mereka. Adopsi CSIP dengan kebijakan memastikan
kerangka perencanaan pembangunan pemerintah.
Rencana pengelolaan bekerja dengan baik untuk wilayah geografis kecil atau saat
menyikapi masalah tertentu. Mereka dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang
singkat menggunakan sumber daya yang relatif kurang. Tanpa filsafat membimbing
umum strategi pesisir secara keseluruhan, bagaimanapun, rencana aksi individu mungkin
berakhir bertentangan satu sama lain. Pengalaman dan pelajaran dari pelaksanaan
rencana aksi ini berguna dalam menyempurnakan rencana strategis.
Contoh Dari Isu Dan di Area Program Aksi SpesifikMeningkatkan dampak visual intervensi manajemen melalui pengelolaan limbah
terpadu.
Program ICM untuk daerah perkotaan pesisir mempekerjakan pendekatan pengelolaan sampah terpadu untuk alamat semua jenis limbah yang dihasilkan dalam area manajemen. Ini termasuk limbah yang dihasilkan dari basis tanah serta sumber berdasarkan laut, termasuk limbah sampah, industri, perkapalan dan wastes.the pertanian Terpadu Rencana Aksi Pengelolaan Limbah dari Batangas adalah contoh yang baik (MPP EAS 1996). Pendekatan terpadu ini juga memungkinkan proyek untuk menentukan luas dan tingkat fasilitas dan layanan lingkungan yang dibutuhkan.
Limbah harus diperlakukan sebagai sumber daya; karenanya, penggunaan dan manajemen mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Pengelolaan sampah bisa menjadi usaha bisnis yang layak. Masalah pengelolaan sampah di perkotaan mengatasi pesisir harus diprioritaskan, karena prestasi yang dapat dilihat dan easly bisa mempromosikan penerimaan publik dari konsep dan praktek ICM.
Mengintegrasikan manajemen habitat ke dalam program ICM.
Wilayah ini memiliki pengalaman substansial dalam pengelolaan habitat tertentu dan recources pesisir, seperti terumbu karang, hutan bakau, lahan basah dan habitat pulau. Namun, daerah yang dikelola dalam banyak proyek ini sangat terbatas. Beberapa proyek telah secara efektif memobilisasi masyarakat setempat untuk melindungi habitat mereka dari perambahan, atau memasukkan mereka sebagai bagian dari kawasan lindung laut (Alcala, 1998).
21
22
Kebutuhan untuk memiliki kerangka kerja manajemen yang lebih luas menjadi jelas ketika banyak habitat yang dikelola dengan baik yang negatif dipengaruhi oleh perubahan masyarakat atau pemimpin politik, atau menyerah pada tekanan economi lain, seperti dalam pengelolaan berbasis masyarakat terumbu karang di dekat Apo Island, Filipina ( Alcala, 1998). Membuat manajemen habitat bagian dari kerangka manajemen ICM keseluruhan membuatnya kurang rentan terhadap presures politik atau ekonomi. Kemampuan untuk melestarikan populasi kuntul di sebuah pulau yang dilindungi di Kota Xiamen adalah titik kasus.
2. Pengaturan Institusional
Pengaturan hukum dan organisasi harus di tempat untuk memastikan bahwa badan
pelaksana memiliki wewenang yang diperlukan dan tanggung jawab untuk
melaksanakan rencana aksi. Pengaturan ini harus dilakukan pada tahap awal jika
pengembangan program ICM. Jika perbaikan hukum yang diperlukan, langkah-langkah
khusus untuk mengembangkan persyaratan hukum tersebut harus dilakukan sesegera
mungkin, karena proses memberlakukan undang-undang atau peraturan baru bisa
panjang. Penyesuaian hukum harus konsisten dan untuk menyesuaikan dengan undang-
undang lokal dan nasional dan perintah administratif.
Pelaksanaan program ICM tidak berarti pembentukan sebuah badan baru untuk
mengambil alih tanggung jawab dan menganggap kewenangan instansi lain. Apa artinya
adalah bahwa pengaturan kelembagaan yang ada harus lebih baik terintegrasi melalui
mekanisme koordinasi yang melibatkan instansi terkait dan organisasi stakeholder.
Kebanyakan instansi diharapkan untuk melaksanakan proyek-proyek dan program-
program yang berada dalam mandat mereka. Peningkatan diversifikasi isu pengelolaan
lingkungan memerlukan wewenang dan tanggung jawab pelaksana / lembaga pelaksana
didefinisikan dengan jelas.
Mengembangkan dan memperkuat mekanisme koordinasi
22
23
Tujuan dari mekanisme koordinasi adalah untuk menyelaraskan setiap tanggung
jawab yang tumpang tindih dari instansi dan pemangku kepentingan bunga serta
mengintegrasikan kebijakan dan intervensi manajemen. Mekanisme koordinasi biasanya
berkembang dari Komite Koordinasi Proyek ICM (PCC), yang menyediakan
keterlibatan dalam sebuah inisiatif proyek ICM. The desicions dari PCC dijalankan oleh
Manajemen Kantor Proyek (PMO), didirikan untuk menjalankan proyek. Selama
pelaksanaan program ICM, PCC dapat mengalami beberapa transformasi dan menjadi
struktur yang lebih permanen.
PMO mungkin juga mengalami transformasi selama proyek ICM karena
perubahan atau perampingan, struktur administrasi pemerintah daerah. Perubahan dapat
memperkuat PMO tetapi dalam kasus yang sangat sedikit perubahan mungkin memiliki
efek sebaliknya karena perkembangan kebijakan yang tak terduga, birokrasi, pergantian
personil atau keterbatasan anggaran. Koordinasi nasional juga menjadi keharusan
sebagai praktik ICM diperluas atau ditingkatkan. Dukungan kelembagaan untuk inisiatif
lokal dapat diperkuat ketika pemerintah pusat memberlakukan undang-undang pesisir
(seperti terintegrasi manajemen tindakan pesisir Korea RO dan hukum pemanfaatan
ruang laut china) atau membawa kebijakan pesisir (seperti ODF kebijakan pesisir
Malaysia) . Peranan pusat dari mekanisme koordinasi nasional adalah memastikan
penggunaan yang efektif dan optimal sumber daya nasional dan donor, memastikan
pertukaran informasi yang efektif mengembangkan kapasitas lokal dan menghindari
duplikasi usaha. Di Kamboja seorang eksekutif tingkat tinggi antar penasehat non-
komite telah dibentuk untuk mengkaji dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan pesisir dan laut. Di Vietnam divisi baru untuk zona dan sungai-basin
pengelolaan pesisir terpadu telah dibentuk di bawah badan perlindungan lingkungan
Vietnam (VEPA) untuk mengkonsolidasikan dan mendukung berbagai inisiatif ICM. Di
Korea RO, pengelolaan pesisir dan laut dikoordinasikan oleh pesisir dan semua inisiatif
manajemen pulau di negara ini. Program manajemen saat ini program pengelolaan
pesisir yang sedang dilaksanakan yang sedang dilaksanakan di bawah departemen
pertanian, keuangan, universitas dan LSM di samping DENR. Di cina administrasi
23
24
kelautan negara memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan upaya nasional
dalam pengelolaan pesisir dan laut. Di Thailand tanggung jawab pengelolaan pesisir
telah dipindahkan ke departemen yang baru dibentuk dari sumber daya laut dan pesisir
uder kementerian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Similiary di Malaysia
pelayanan baru sumber daya alam dan lingkungan diciptakan untuk merampingkan
upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya alam dan untuk memusatkan
perhatian pada peningkatan kualitas environ mental. Jepang memperluas tanggung
jawab kementerian transportasi untuk menyertakan pelayanan baru tanah, infrastruktur,
dan transportasi yang memiliki yurisdiksi atas perairan pesisir yang paling. Di Singapura
otoritas maritim dan pelabuhan telah berkembang menjadi agen dengan peran kunci
dalam pengelolaan perairan pesisir dan laut dalam yurisdiksinya. Sejak UNCED 1992,
agenda nasional 21 negara di negara-negara di kawasan ini telah dikembangkan dan
diimplementasikan. Transformasi kelembagaan dan perkembangan di negara-negara lain
di kawasan itu juga telah terjadi untuk memenuhi tuntutan perubahan dan fokus. dalam
banyak hal perubahan kelembagaan memperkuat ICM dalam hal koordinasi mekanis
pada tingkat lokal.
Anggaran pemerintah reguler. Pendekatan konvensional yang salah satunya
masih dijalankan adalah untuk menyertakan biaya koordinasi dan melaksanakan
pengaturan dan rencana dalam pengambilan anggaran pemerintah. Dimana, rencana aksi
masalah- atau sektor terkait yang spesifik yang sesuai harus dimasukkan dalam anggaran
agen baris yang sesuai.
Biaya dan pajak . Pendekatan lain adalah untuk mengumpulkan biaya
pengguna , biaya izin dan biaya layanan . Sistem biaya adalah mekanisme untuk
menghasilkan pendapatan untuk pengelolaan lingkungan dan untuk mempertahankan
penyediaan layanan ahli dan proyek-proyek perbaikan lingkungan lainnya. Namun,
langkah-langkah infrastruktur atau legislatif mungkin juga diperlukan untuk mengelola
penggunaan pendapatan yang dikumpulkan .
Di Xiameen ( Cina) , sistem perizinan telah diadopsi untuk penggunaan
perairan pesisir. Kota ini mengembangkan skema zonasi laut digunakan yang
mengalokasikan area tertentu dari perairan pesisir untuk tujuan yang ditunjuk. Galangan
24
25
kapal , nelayan rekreasi dan kegiatan lain yang memanfaatkan perairan pesisir
memerlukan izin dari Xiamen Kelautan dan Perikanan Biro. Sistem perizinan juga telah
diadopsi dalam program pengelolaan pesisir di Sri Lanka .
Demikian juga, pelabuhan yang menyediakan fasilitas penerimaan limbah
dapat mengenakan biaya yang sesuai. Biaya dikumpulkan dan pemulihan minyak dari
limbah berminyak mungkin menghasilkan dana besar untuk pemeliharaan dan operasi.
Di Pelabuhan Bremen, biaya untuk lingkungan dikenakan pada kapal di pelabuhan
apakah mereka menggunakan fasilitas atau tidak. Sebuah biaya tambahan lingkungan ,
dikenakan pada semua kargo ditangani di pelabuhan , memberikan kontribusi untuk
biaya fasilitas penerimaan pantai ( Roos , 1997; Challis , 1997) . Di Afrika Selatan ,
perpajakan kargo yang digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan untuk
mendanai navigasi dan manajemen polusi.
Setiap paradigma pendanaan harus membangun sumber daya keuangan yang
ada tersedia dari pemerintah daerah , tidak peduli seberapa kecil dana yang tersedia .
Mekanisme kreatif harus dieksplorasi untuk menyatukan sumber daya yang ada , untuk
fokus pada isu-isu prioritas yang telah disepakati dan untuk mendorong pilihan
keuangan lainnya , misalnya , membentuk kemitraan dengan sektor swasta .
Kemitraan publik -swasta sektor ( PPP ) . PPP adalah mekanisme pendanaan
lain yang bisa meningkatkan upaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan . Sektor
swasta secara keseluruhan telah baik sumber daya keuangan , dan keterampilan , untuk
merancang, membangun dan fasilitas dan layanan transfer untuk memperbaiki
lingkungan : misalnya, perencanaan dan operasionalisasi pengolahan air limbah
fasilitas , melaksanakan pelatihan khusus , dan melakukan sumber daya alam dan
lingkungan survei . Keterlibatan sektor swasta dapat dipercepat melalui penciptaan
kebijakan yang dinamis dan lingkungan investasi yang adil - peran sektor publik dapat
secara efektif memenuhi .
Pada intinya , mengubah masalah pengendapan menjadi peluang investasi
dapat difasilitasi oleh sektor publik melalui reformasi kebijakan yang mendorong
investasi sektor swasta. Kerangka manajemen ICM memungkinkan prioritas perhatian
pengendapan yang memerlukan manajemen/intervensi teknologi untuk diidentifikasi.
25
26
Proses ICM memungkinkan pembangunan konsensus antara para pemangku
kepentingan dan membangun kebijakan dan lingkungan sosial yang kondusif untuk
investasi sektor swasta . Pendekatan ini , bagaimanapun , hanya berlaku di daerah di
mana kebijakan nasional untuk investasi sektor swasta tersedia .
Di daerah pesisir Bohai , lebih dari Rp 2 miliar dalam investasi lingkungan
akan dibutuhkan untuk fasilitas pengolahan air limbah kota , amd lebih lanjut USD 0,5
miliar untuk solid untuk pengelolaan limbah . Untuk daerah pesisir Manila , investasi
yang dibutuhkan untuk pengumpulan limbah padat dan pembuangan diperkirakan USD
150 juta . Ketika fasilitas dan jasa lingkungan lainnya dianggap , program ICM
membuka peluang investasi yang besar , yang bisa menambah substansial untuk
penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan PDB .
PPP adalah sangat menarik untuk kecil - dan menengah - proyek investasi
ukuran dan khususnya sesuai untuk pemerintah daerah . Kemitraan ini memungkinkan
pengembangan proyek suara , dalam hal pengurangan risiko , berbagi risiko dan
meningkatkan kesempatan /insentif untuk mengamankan pinjaman baik dari lembaga
perbankan nasional dan internasional, yang bisa menarik masyarakat - investasi sektor
swasta .
Mekanisme pendanaan berkelanjutan lainnya . Model pendanaan
berkelanjutan lainnya juga dapat diadopsi , diubah atau disempurnakan untuk
menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mempertahankan inisiatif
ICM .
Proses Menyeluruh
1. Konsultasi dan Partisipasi Stakeholder
Partisipasi stakeholder adalah kunci pengelolaan pesisir. Stakeholder
menyumbangkan semua sektor masyarakat di tingkat lokal yang secara langsung atau
tidak langsung dipengaruhi oleh eksploitasi dan penggunaan sumber daya pesisir .
Sektor termasuk yang mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya alam untuk
keuntungan , masyarakat pesisir yang tradisionalmenggunakan sumber daya alam untuk
mata pencaharian makanan mereka , dan sektor publik ( daerah dan pusat ) yang yang
26
27
mengatur dan mengelola penggunaan sumber daya tersebut . Sementara sektor swasta
menyebabkan perubahan paling fisik , dan dalam beberapa kasus kerusakan ekologis ,
memberikan kontribusi signifikan terhadap degradasi lingkungan dan menipisnya
sumber daya alam karena kegagalan kebijakan atau manajemen .
Sektor publik adalah pemain utama dalam pemerintahan pesisir . Keefektifan
ICM membutuhkan partisipasi dari semua sektor masyarakat , termasuk masyarakat
lokal , sektor bisnis , akademisi , LSM dan kelompok masyarakat sipil lainnya . Oleh
karena itu penting bahwa pemain utama yang terlibat pada awal dari setiap inisiatif ICM.
Pendekatan terakhir untuk pemangku partisipasi telah memberikan pelajaran
tentang cara efektif melibatkan pemangku kepentingan . Menurut Davis (1997 ) ,
pendekatan ini mencakup berbagai penekanan tergantung pada lembaga tertentu dan
tanggapan dimaksudkan dan hasil .
MEKANISME LAIN DALAM PENDANAAN BERKELANJUTAN UNTUK PENGELOLAAN
LINGKUNGAN PESISIR
Donasi untuk lingkungan. Donasi untuk lingkungan sering menggunakan
mekanisme yang membutuhkan donasi dari beberapa donor. Sejumlah modal biasanya
cukup banyak untuk didepositkan di bank atau diinvestasikan melalui lembaga keuangan
dan menghasilkan bunga untuk mendukung proyek-proyek lingkungan. Donasi
umumnya dibuat melalui lembaga yang mengatur keuangan. Salah satu contoh dari
mekanisme tersebut dilakukan di Lembaga Lingkungan Filipina yang menciptakan
mekanisme hutang-untuk pertukaran terhadap alam. Masalah dengan mekanisme
tersebut adalah sulitnya mencari donor yang cukup untuk menyediakan dana yang
memadai.
Perputaran dana. Mekanisme ini memungkinkan agregasi dana yang secara
khusus dibentuk untuk kegiatan tertentu. Salah satu contoh dalam perputaran dana ialah
dalam kasus penanganan tumpahan minyak di Selat Malaka. Jepang menyumbangkan
dana, yang dikelola bersama oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia menambah
Singapura). Dana tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh negara-negara untuk
27
28
mengelola tumpahan minyak besar. Sejumlah biaya digunakan oleh beberapa negara
yang kemudian diganti. Selama 20 tahun terakhir, perputaran bekerja secara efektif
untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang mendesak selama beberapa kejadian dari
tumpahan minyak besar di Selat Malaka (teh, 1997). Sekali lagi, kesulitan terletak dalam
mencari donor yang bersedia (hamzah 1999).
Produk dan jasa. Produk dan jasa juga dapat menghasilkan sumber daya
keuangan untuk mempertahankan produksi dan meningkatkan kualitas. Misalnya,
pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sistem informasi dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas sistem serta untuk menjaga database. Sebagai contoh, Integrated
Information Management System (IIMS) (lihat bab 8) dapat ditingkatkan dan digunakan
secara luas oleh pemerintah daerah. Database berisi informasi yang diperlukan untuk
perencanaan lahan atau penggunaan laut, untuk pengembangan dampak lingkungan
laporan penilaian AMDAL, untuk pemodelan dan peramalan, dan pemantauan
lingkungan hidup dan penggunaan lainnya. Namun, pemeliharaan dan memperbarui
membutuhkan dana. Pemberian biaya bagi pengguna untuk menggunakan database akan
menghasilkan pendapatan yang besar yang akan membantu memelihara perangkat lunak
dan memungkinkan peningkatan database.
Marine Electronic Highway (MEH) adalah proyek yang didanai GEF yang
dilakukan oleh bank dunia dan organisasi maritim internasional untuk Selat Malaka dan
Singapura. Marine Electronic Highway, kadang-kadang disebut sebagai "informasi
superhighway", yang terintegrasi dengan grafik elektronik navigasi (ENCs), grafik
elektronik ditampilkan dan sistem informasi (ECDIS), Geographic Information System
(GIS) dan telekomunikasi dengan informasi lingkungan real time, seperti data pada
angin, suhu , tingkat air dan arus. Proyek ini akan menghasilkan perangkat lunak dan
memberikan pelatihan dalam penggunaan sistem. Beberapa produk terkait, seperti ENCs
dan ECDIS, saat ini tersedia di pasar (chua dan ross, 1999: MacDonald, 1997)
Penggunaan MEH akan meningkatkan keselamatan navigasi
sehinggamengurangi kecelakaan tumpahan minyak. Akan ada biaya simpanan untuk
28
29
asuransi. informasi lingkungan real time, terutama Diferential Global Positioning
System (DGPS), memungkinkan kapal untuk memiliki kontrol yang lebih baik dari
lokasi situasi aktual dari kapal, kedalaman air, arus, dan kekuatan angin sehingga efisien
memungkinkan bagian dalam saluran sempit ke dan dari pelabuhan. Ini memungkinkan
untuk mempersingkat waktu berlayar, yang akan menghasilkan penghematan berbagai
biaya pelayanan di pelabuhan dan pantai lainnya. Singkatnya, ada manfaat ekonomi
yang cukup besar terkait dengan suatu sistem Marine Electronic Highway.
Bagaimana kemudian dapat sebagian dari manfaat ekonomi seperti digunakan
untuk pengelolaan selat? Jika MEH dalam operasi penuh dan terbukti sukses, ada
kemungkinan pengadaan biaya layanan untuk penggunaan sistem informasi. Sebagian
dari biaya tersebut dapat digunakan untuk menjaga fasilitas keselamatan navigasi serta
untuk pemeliharaan sistem informasi. Dengan demikian mekanisme pendanaan
berkelanjutan dapat dibentuk.
29
30
a) Partisipasi pengembangan program- dalam menentukan peran partisipasi dari
stake holder (termasuk sektor publik dan private) yaitu dengan meningkatkan ke
efektifan,kepemilikan dan pengembangan yang berkelanjutan melalui kontrol
atau pengaruh terhadap pengembangan inisiatif dan keputusan.
b) Pengelolaan demokratis didukung oleh bantuan bilateral yang mempromosikan
pengelolaan demokratis,kesetaraan,masyarakat sipil yang menguatkan dan
menghormati hak-hak manusia.
30
PROSES PARTISIPASIsiklus program pengembanganPengelolaan demokratisPartisipasi ternamaproses komunikasi sosial
RESPONmechanisms to :
meningkatkan kesadaranmengidentifikasi permasalahanmenyediakan konsultasi menyediakan koordinasi dan usaha terintegrasi
HASILkomitmen untuk pengembangan yang berkelanjutankoordinasi dan kerjasama yang baikkerjasama multisektormeningkatkan sosial kohesikesepakatan dalam perkembangan kualitaskepemilikan kebijakan oleh stakeholder dan proyek yang ditetapkanmengumpulkan sumber daya dan biaya yang lebih
31
c) Partisipasi ternama didukung oleh LSM yang memberdayakan orang orang dan
komunitas untuk orang orang “terbawah” .
d) Proses komunikasi sosial – berbagai stake holder ( masyarakat individu,
kelompok yang berpengaruh, LSM, sektor private dan bagian lain yang memiliki
kepentingan) berpartisipasi dengan pemegang kekuasaan dalam mengembangkan
penetapan keputusan. Proses komunikasi dibentuk dalam konteks dimana
transparansi dan keterbukaan diantara pemerintah dan masyarakat sangat
diperlukan.
2. Dukungan Ilmiah
Dukungan ilmiah dalam penerapan ICM dengan menyediakan informasi dan
interpretasi ilmiah pada setiap tahapan untuk mengembangkan dan menerapkan siklus.
ICM menggerakan kombinasi dari alam, sosial,politik dan managemen ilmu
pengetahuan untuk membangkitkan dan menghubungkan informasi yang dapat
digunakan untuk kebijakan dan managemen keputusan yang berhubungan dengan
penggunaan keberlanjutan dari hasil dan layanan area pesisir.tipe dan level dari
dukungan ilmiah tergantung pada cakupan,level,dan aktifitas dari penerapan ICM .
Berikut adalah daftar dari beberapa strategi yang membutuhkan dukungan ilmiah .
a) Analisis pengelolaan memerlukan ahli hukum dalam menganalisis bentuk, tingkatan
dan cakupan dalam mengelola pesisir, termasuk dalam menerapkan dan
menyelenggarakan legislasi lokal dan nasional dan lingkungan internasional. Tugas
dari analisis ini termasuk untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
institusi,kesenjangan, pembatas.
b) Analisis stake holder membutuhkan ahli sosial dan institusi untuk mengidentifikasi
kunci stake holder (individu,kelompok dan institusi) untuk mendesak kepentingan
mereka yang berhubungan dengan program ICM . Untuk mengidentifikasi konflik
dalam kepentingan dan hubungan antara stake holder dan untuk menilai pengaruh
dan partisipasi mereka. Hasil dari analisis sangatlah penting dalam tahapan awal.Dari
perencanaan program ICM dan dalam pengembangan strategi untuk memperoleh
dukungan yang efektif dan mengurangi hambatan untuk pelaksanaan program.
31
32
c) Profil Lingkungan dan Strategi Pesisir memerlukan penyebaran tim multidisiplin
dengan lingkungan / ekologi, polusi terkait, sosial ekonomi, perencanaan dan
keahlian manajemen untuk menyediakan profil umum tim area. pesisir ditargetkan
juga melakukan penilaian risiko initiak untuk mengidentifikasi potensi risiko untuk
umum dan kesehatan ekosistem . Penilaian risiko awal selanjutnya diverifikasi
melalui penilaian risiko retrospektif untuk dijabarkan risiko spesifik yang
mempengaruhi pasokan yang berkelanjutan barang dan jasa, serta orang-orang yang
terkait dengan penggunaan mereka.
d) Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan Alam tergantung pada ahli dengan
pengetahuan tentang dinamika ekologi dan keterampilan teknis dalam survei habitat,
manajemen dan pemulihan, serta keterampilan dalam menerapkan sesuai pencegahan
dan mitigasi langkah-langkah dan pendekatan inovatif dalam restorasi lingkungan.
e) Analisis Pembiayaan Membutuhkan keahlian analis keuangan dan ekonom sumber
daya untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terukur dan non-terukur ekonomi
sumber daya alam dan biaya dan manfaat dari tugas management. mereka juga
memberikan pembenaran untuk berinvestasi dalam iklan infrastruktur lingkungan
lainnya komitmen -terkait.
f) Analisis kapasitas kebutuhan dan pelatihan keterampilan memerlukan keahlian
pengembangan sumber daya manusia untuk melakukan kapasitas perlu analisis dan
kegiatan pelatihan keterampilan desain khusus untuk pelaksanaan program ICM.
g) Perpaduan Perencanaan Desain, Strategi Implementasi dan Pemilihan
Pengelolaan membutuhkan keterampilan berencana untuk mengidentifikasi dan
menyusun strategi rencana aksi dan membuat pilihan yang bijaksana dari manajemen
options.Perkembangan teknologi penginderaan jauh dan aplikasi GIS juga akan
dibutuhkan dalam desain manajemen sebuah interventations.
h) Analisis Komunikasi membutuhkan keterampilan komunikasi massa untuk
terhubung dengan berbagai sektor masyarakat sipil, menciptakan kesadaran publik,
memobilisasi dukungan publik, dan melibatkan mereka dalam pengelolaan daerah
target yang bersangkutan dengan teknologi. Praktek terbaik memerlukan berbagai
keterampilan teknologi foron, seperti desain, konstruksi dan fasilitas pengolahan
32
33
limbah padat, serta respon terhadap tumpahan minyak dan kimia. Intervensi
manajemen praktek dapat diimpor untuk memberikan alat dan pendekatan yang
diperlukan.
i) Pengelolaan Data dan informasi membutuhkan suatu kombinasi dari keterampilan
untuk mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dan menyediakan proses
dukungan teknis yang diperlukan untuk making.Kemampuan dibidang hardware dan
perangkat lunak, pengumpulan data , pemrograman, teknologi informasi, GIS dan
sistem database maintance adalah data yang baik . sistem manajemen informasi
memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan dan pengambilan data dan informasi, dan
diseminasi untuk berbagai penggunaan.
Kotak 7.9Peran penting dari ilmu pengetahuan di ICMIlmu pengetahuan Alam
- Memahami Fungsi ekosistem alam dan proses- Monitoring Dan mengevaluasi respon alami untuk intervensi manusia
Ilmu sosial dan politik- Memahami Perubahan manusia behabioral, tindakan, respon dan interrealtionships
mereka di dalam dan antar sektor, dalam hal penggunaan dan konsumsi barang dan jasa.
Ilmu manajemen- Memahami Penerapan ilmu multi disiplin dan praktik terbaik untuk mengatur
perilaku manusia dan tanggapan.
Pengarusutamaan ilmu ke dalam proses ICM karena itu adalah cara paling pasti
untuk memastikan ketersediaan saran ilmiah. Di Xiamen, sebuah kelompok ahli
permanen dimasukkan sebagai bagian dari struktur manajemen ICM, sehingga
memastikan bahwa keahlian multi-disiplin tersedia untuk dan dapat diakses oleh
pemerintah daerah.
3. Komunikasi
Upaya lain utama dari program ICM adalah untuk mendobrak hambatan
komunikasi antara pembuat kebijakan, penegak hukum, ilmuwan, dan pemangku
kepentingan terkait yang terkena dampak kebijakan dan manajemen .Contohnya,
berkomunikasi dengan pembuat kebijakan tentang penggunaan hasil ilmiah untuk
perencanaan, kebijakan dan intervensi manajemen output imperatif.Penelitian dalam
33
34
bentuk dukungan kebijakan harus Berkembang. Hal ini akan meningkatkan integrasi
intervensi kebijakan dan manajemen berbasis ilmu pengetahuan.
Pengambil keputusan memerlukan berbagai nasihat ilmiah dan informasi untuk
memungkinkan mereka untuk lebih memahami saran interpretasi.Seperti, sains dan
informasi, misalnya, dapat mencakup penjelasan tentang daya dukung
lingkungan.Memahami pesisir diberikan ini akan memungkinkan pengambil keputusan
untuk menentukan ruang lingkup dan tingkat pembangunan untuk sebuah kegiatan. Ahli
ekonomi tertentu juga dapat membantu mengambil keputusan untuk memahami dampak
dari perdagangan maritim pada spesies yang terancam punah, yang akan membantu
mereka untuk mengembangkan langkah-langkah kebijakan dan kontrol yang dirancang
untuk melindungi spesies langka. tersebut mungkin akan saran yang diberikan untuk
pengambil keputusan akan menghargai manfaat sosial ekonomi pengelolaan pesisir
terpadu, yang akan membantu untuk memberikan basis kelembagaan operasi ICM dan
peningkatannya.Akhirnya, para ilmuwan dapat membantu pembuat keputusan untuk
lebih memahami pertukaran antara pembangunan ekonomi dan manfaat ekologi, dan
dampak lintas batas kegiatan. Ekonomi nasional akan memungkinkan mereka untuk
membuat keputusan kebijakan yang tepat dan akan membahas isu-isu yang berkaitan
dengan sumber daya dan isu-isu lingkungan.
Perencanaan Komunikasi. Komunikasi merupakan alat ICM penting untuk
berinteraksi dengan para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya,
terutama masyarakat umum, konsep lingkungan manajemen, prinsip-prinsip kehati-
hatian, temuan-temuan ilmiah, peraturan dan regulasi serta pengatur pengambilan
keputusan.ICM menggunakan rencana komunikasi untuk meningkatkan publik percaya
dan kemauan politik, dan membuka jalan bagi pelaksanaan keputusan manajemen.
Rencana Komunikasi (lihat bab 8) dikembangkan dan diimplementasikan selama
desain, pengembangan dan implementasi rencana program. ICM mengadopsi
pendekatan strategis untuk menjangkau sasaran yang spesifik, sehingga menciptakan
lebih baik-informasi kepemilikan publik dan meningkatkan inisiatif ICM oleh pemangku
kepentingan.
34
35
4. Monitoring dan evaluasi
Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk menentukan sejauh mana
program ICM adalah mencapai nya tujuan.Meskipun itu merupakan bagian integral dari
proses kebijakan manajemen proses, sering mendapat penolakan.Hal ini dikarenakan
fungsi monitoring dan evaluasi dan mereka dinamika yang baik kurang dipahami atau
jarang digunakan untuk penyempurnaan program.
Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara periodik selama proses
manajemen, dan selama kedua perencanaan dan implementationstages.Evaluasi dapat
berlangsung selama fase awal (mirip dengan penilaian proyek). Fase serta tahun setelah
menyelesaikan program ini. Pemantauan kemajuan dan evaluasi dampak yang harus
dilakukan setidaknya setiap tahun. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana proyek
dan program yang berkembang, memastikan apa yang dapat dilakukan untuk performa
yang lebih baik.mengidentifikasi dikembangkan dan mengevaluasi dampak dan
pelajaran yang diambil.
Tujuan utama dari memonitor dan evaluasi adalah memastikan intervensi tepat
waktu, agar dapat membantu proyek dan program untuk memenuhi menetapkan tujuan,
memberikan peluang untuk perbaikan atau penyesuaian terhadap dukungan keuangan
dan logistik. Mengukur perubahan yang terjadi dalam kaitannya dengan ditetapkan
tujuan dalam jangka waktu yang diberikan, dan juga menilai dampak dari output
terhadap nilai-nilai input. Pemantauan dan evaluasi juga mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan pelaksanaan program terhadap efisiensi dan efektivitas.
Indikator kinerja. Pengembangan indikator kinerja (dibahas dalam bab 14)
didasarkan pada pemahaman bahwa ICM adalah kerangka kerja manajemen koordinasi
melalui berbagai instansi mengelola intervensi manajemen karena ICM adalah sistem
manajemen yang kompleks,efektivitasnya tergantung pada kemampuan manajer pesisir
untuk mengembangkan dan menerapkan perlindungan lingkungan dari tindakan
manajemen yang memadai mempertimbangkan perdagangan politik, ekonomi dan
social. ICM membutuhkan jangka waktu yang lama untuk mengoptimalkan manfaat
lingkungan dari setiap tingkat intervensi.Oleh karena itu indikator kinerja mengukur
prestasi dalam prosesdalam mengurangi tekanan lingkungan dan dalam memastikan
35
36
kelanjutan dari upaya pengelolaan lingkungan (indikator keberlanjutan); mereka juga
sebelum dan sesudah intervensi manajemen (indikator status lingkungan).
Kotak 7.10Praktek terbaik dalam monitoring dan evaluasi
- Pemantauan dan penilaian kinerja program yang diperlukan untuk
memodifikasi dan mengoptimalkan operasi. Hasil Program yang terus-
menerus dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga koreksi dan
penyesuaian dapat dilakukan secara teratur untuk meningkatkan dan
memperkuat menjalankan merupakan bagian integral program ICM dan
dilakukan oleh staf program.
- Monitoring dan evaluasi juga bisa dilakukan secara berkala (tahunan atau
lebih jarang), untuk memberikan kepentingan luar dengan penilaian
kinerja program (yaitu seberapa baik itu mencapai tujuannya). Hal ini
umumnya dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, seperti lembaga
ilmiah, atau kantor perencanaan dan evaluasi dari pemerintah atau LSM
yang dapat dipercaya.
- Upaya pemantauan harus cukup komprehensif untuk menentukan apakah
tujuan terpenuhi dan, jika tidak, apa yang salah dengan asumsi atau
metodologi dan apa koreksi yang tepat dapat dibuat, Bagian penting dari
proses ICM adalah akuntabilitas. Jika program ICM mengusulkan untuk
meningkatkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut untuk
pembangunan berkelanjutan, atau untuk menguntungkan masyarakat
lokal, masyarakat harus memegang program bertanggung jawab untuk
hasil yang konsisten dengan tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini,
informasi yang akan memungkinkan pengadilan berkaitan dengan
akuntabilitas dan kinerja keseluruhan program ICM harus dibuat tersedia
untuk umum tertarik.
36
37
BAB IIIPENUTUP
3.1 KESIMPULAN
ICM merupakan pengelolaan pesisir mengacu pada proses yang melingkupi hukum,
kebijakan, rencana, institusi dan legal (peraturan hukum) yang berhubungan dengan
masalah-masalah di daerah pesisir.
Penyatuan kebijakan dan pengelolaan mendukung kebutuhan untuk
menyempurnakan kebijakan menyeluruh dari pengelolaan untuk mencapai
perkembangan berkelanjutan dalam lingkungan khusunya penerapan yang efektif yang
diharapkan untuk:
Menguatkan pembuatan keputusan dalam alokasi sumber daya pesisir
Keseimbangan konservasi dan perlindungan sumber daya pesisir
Membuat sistem untuk pemantauan berkala
Persiapan untuk keadaan darurat (tsunami, banjir, taifun)
Menyebarkan informasi dan kesadaran pada masyarakat
Mengenalkan partisipasi terhadap stakeholder.
37