Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1www.kemitraan.or. id
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia2020
BUKU PEDOMAN
PENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan2020
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
2www.kemitraan.or. id
iwww.kemitraan.or. id
Buku Pedoman
PENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DESA
Penulis:
Nyoman Oka
Copyright 2020
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
iiwww.kemitraan.or. id
Kemitraan bagi Pembaruan Tata PemerintahanThe Partnership for Governance ReformJl. Taman Margasatwa No.26C Ragunan, Jakarta Selatan DKI Jakarta Province 12550INDONESIA Phone: +62 21 2278 0580 Fax: +62 21 7812325 +62 21 722 4916www.kemitraan.or.idFoto Cover : Dito Sugito
Program dan Publikasi didukung oleh
Copyright 2020Kemitraan, The Partnership for Governance Reform All rights reserved
Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indoensia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission
Penulis: Nyoman OkaCetakan: Pertama, November 2020ISBN: 978-602-1616-84-0Diterbitkan oleh
Buku PedomanPengintegrasian Aspek Perlindungan dan Pengelolaani Gambutke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa
iiiwww.kemitraan.or. id
DAFTAR SINGKATANKATA PENGANTARPENDAHULUAN
MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARANMaksud dan TujuanKeluaran
RUANG LINGKUP
DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Penyusunan RPJM Desa Penyusunan RKP Desa
BELAJAR DARI PARTISIPASI KELOMPOKPEREMPUAN DESA SUNGAI NAMANG DALAMMERANCANG PEMBANGUNAN DESA
LEMBAR KERJA-1 (Tahap 1) Pra Musdes Pembahasan aspek PPEG dan Kode Rekening.
LEMBAR KERJA-2 (Tahap 4) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa.
LEMBAR KERJA-3 (Tahap – 5) Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
Lampiran – 1Lampiran – 2Lampiran – 3
vvii1
445
5
6
8
1019
30
36
38
40
444749
D A F T A R I S I
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
ivwww.kemitraan.or. id
vwww.kemitraan.or. id
DAFTAR SINGKATAN
APBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD : Badan Permusyawaratan Desa
DU-RKP Desa : Daftar Usulan RKP Desa
KHG : Kesatuan Hidrologis Gambut
KPMD : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
KMPG : Kelompok Masyarakat Peduli Gambut
LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
PD : Pendamping Desa
Perdes : Peraturan Desa
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendes PDTT : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PKD : Pengkajian Keadaan Desa
PLD : Pendamping Lokal Desa
PPEG : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
MPA : Masyarakat Peduli Api
Musdes : Musyawarah Desa
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrebangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
RAB : Rencana Anggaran Biaya
RKP Desa : Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM Desa : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPPEG : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
viwww.kemitraan.or. id
viiwww.kemitraan.or. id
DESA Peduli Gambut (DPG) merupakan salah
satu Program Kemitraan bagi Pembaruan Tata
Pemerintahan-the Partnership for Governance
Reform bekerjasama dengan Badan Restorasi
Gambut melalui dukungan Pemerintah Norwegia
dan UNOPS (United Nations Office for Project
Services) dalam mewujudkan Tata Kelola Desa
yang baik (Good Village Governance) dan Tata
Kelola Lanskap Gambut yang baik (Good Peatland
Governance) guna mencegah bencana kebakaran
hutan, memastikan keberlanjutan ekosistem gambut,
dan meningkatkan. Selama periode 2017-2020, DPG
telah melakukan beragam fasilitasi, pelatihan dan
kegiatan kolaborasi bersama komunitas desa. Upaya
tersebut berawal dari fasilitasi yang kuat di dalam
komunitas desa-desa gambut oleh Fasilitator Desa,
Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah di lokasi
project. Berangkat dari pembelajaran implementasi
DPG, Kemitraan menyusun rangkaian panduan
interaktif untuk para praktisi, akademisi, pemerintah
KATA PENGANTAR
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
viiiwww.kemitraan.or. id
dan komunitas desa dalam melakukan upaya
perbaikan tata kelola gambut di lokasi prioritas
restorasi gambut.
Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa
restorasi gambut di Indonesia masih diwarnai oleh
berbagai konflik tenurial antara pemegang konsesi
dengan masyarakat, bencana kebakaran hutan
dan lahan, hingga dominasi monokultur dan mata
pencahariaan tunggal berbasis perkebunan yang
dilakukan oleh komunitas desa. Oleh karena itu,
Kemitraan menyambut baik terbitnya tiga series
panduan lokalatih bertingkat untuk penguatan Tata
Kelola Gambut bersama pemerintah dan komunitas
desa yang terdiri dari: 1) panduan tingkat basic; 2)
panduan tingkat intermediate; dan 3) panduan tingkat
advance dalam pendampingan restorasi gambut
bersama komunitas desa. Tiga series panduan
bertingkat DPG tersebut terdiri dari 10 panduan
lokalatih yang dapat diterapkan untuk program
berbasis ekosistem gambut lainnya di dalam wilayah
desa dan supra-desa. Dengan berfokus pada
pembelajaran kasus-kasus lokalatih di tingkat desa
pada 7 provinsi prioritas restorasi gambut, rangkaian
panduan lokalatih ini diharapkan dapat menjadi
acuan dalam memperkuat pendampingan program
bersama komunitas desa untuk pewujudan Tata
Kelola Gambut yang baik.
ixwww.kemitraan.or. id
Pada bagian buku Pedoman “Pengintegrasian
Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Gambut ke
Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa” ini
berfokus pada penguatan pemerintah desa dan
komunitas desa dalam membuat perencanaan,
termasuk penganggaran untuk keberlanjutan
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Upaya pengintegrasian ini diperlukan agar
perencanaan desa benar-benar selaras dengan
kondisi, potensi dan tantangan lingkungan yang
ada. Terutama pada desa-desa di areal ekosistem
gambut yang terdegradasi. Jika desa mampu
membuat perencanaan pembangunan desa
dan penganggarannya secara transparan dan
melibatkan komunitas, maka upaya perlindungan
dan pengelolaan ekosistem gambut dapat
berlanjut dengan menggunakan sumber daya di
tingkat desa yang tersedia. Panduan ini sekaligus
menjadi komitmen Kemitraan dalam memperkuat
transparansi pemerintah desa dalam kewenangan
desa di bidang perencanaan pembangunan
lingkungan. Hal ini bisa memberikan sumbangsih
pemikiran yang positif bagi para pihak, sebagai
bagian dari inisiatif penguatan reformasi tata kelola
desa di dalam isu lingkungan hidup yang lebih baik
di masa mendatang. Apresisasi yang tinggi kami
haturkan kepada semua pihak yang telah terlibat
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
xwww.kemitraan.or. id
dalam proses pendampingan pemerintah desa dan
komunitas secara intensif untuk pengintegrasian
restorasi gambut ke dalam perencanaan
pembangunan desa, terutama kepada Badan
Restorasi Gambut dan para pihak lainnya yang
telah membuka diri dan merespon positif terhadap
inisiatif-inisiatif baru yang digulirkan oleh para
mitranya.
Jakarta, 4 November 2020
Laode M. Syarif, Ph.D
Direktur Eksekutif Kemitraan-the Partnership
1www.kemitraan.or. id
PENDAHULUAN
SALAH satu kegiatan penting untuk menjamin
keberlanjutan program Desa Peduli Gambut (DPG)
adalah mengintegrasikan aspek perlindungan dan
pengelolaan ekosistem gambut di areal target
restorasi gambut ke dalam sistem perencanaan
pembangunan desa. Upaya pengintegrasian ini
diperlukan agar perencanaan desa benar-benar
selaras dengan kondisi, potensi dan tantangan
lingkungan yang ada. Terutama di areal ekosistem
gambut yang terdegradasi. Jika desa mampu
membuat perencanaan, termasuk penganggaran,
maka upaya perlindungan dan pengelolaan gambut
termasuk restorasi di dalamnya akan dapat berlanjut
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan pembangunan desa semacam ini
dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahan-
an lingkungan, ekonomi dan sosial melalui
peningkatan kemampuan masyarakat dalam pe-
manfaatan sumber daya dari ekosistem gambut
dan pengembangan potensi ekonomi lokal secara
berkelanjutan. Upaya pengintegrasian restorasi,
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
PENDAHULUAN
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
2www.kemitraan.or. id
ke dalam perencanaan desa sejalan dengan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Pasal 80 ayat (4), disebutkan prioritas, pro-
gram, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pela-
yanan dasar;
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis
dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala
produktif;
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi
tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteram-
an masyarakat desa berdasarkan kebutuhan
masyarakat desa.
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA Pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud
huruf b di atas perlu mencakup perencanaan untuk
melindungi, mengelola dan memulihkan ekosistem
gambut dengan baik. Hal ini akan menjadi prasyarat
bagi tersedianya lingkungan hidup yang baik dan
sehat, bebas dari bencana asap dan kebakaran.
Melalui pengelolaan yang baik sesuai fungsinya,
3www.kemitraan.or. id
PENDAHULUAN
ekosistem gambut akan dapat digunakan untuk
pertanian, perikanan, peternakan terpadu yang
ramah gambut. Di sisi lain, kegiatan ekowisata
dan jasa lingkungan juga akan menjadi sumber
pendapatan desa. Ini hanya dapat terwujud jika desa
memiliki perencanaan pembangunan yang baik
dan memperhatikan kondisi dan potensi ekosistem
gambut.
Perencanaan desa merupakan kewenangan desa.
Hasil perencanaan berupa dokumen rencana
pembangunan desa. Dalam kegiatan dan proses
perencanaan, Pemerintah Desa melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.
Perencanaan ini memasukkan aspek Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) di desa
dan antar desa yang ada dalam satu Kesatuan
Hidrologis Gambut (KHG). Rencana ini terwujud
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa). Karena banyak RPJM Desa telah
dihasilkan ketika kegiatan DPG mulai dijalankan,
yang penting diperhatikan adalah memastikan RKP
Desa dari desa-desa yang berada di dalam areal
target restorasi gambut dapat memuat aspek-aspek
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Di bawah ini dijabarkan lebih rinci mengenai tahapan
penyusunan RKP Desa secara umum dan bagaimana
upaya pengintegrasian aspek perlindungan dan
pengelolaan gambut dapat dilakukan.
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
4www.kemitraan.or. id
MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARANMaksud dan Tujuan
Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pedo-
man umum untuk koordinasi, advokasi, fasilitasi dan
pelaksanaan pengintegrasian restorasi gambut ke
dalam perencanaan desa di wilayah DPG dalam areal
prioritas di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan dan Papua. Panduan ini bertujuan untuk:
a. Memberikan arah kebijakan dan strategi umum
dalam integrasi restorasi gambut ke dalam
perencanaan dan penganggaran Desa (Perdes
RPJM Desa, Perdes RKP Desa dan Perdes APB
Desa).
b. Memberikan panduan bagi Fasilitator Desa, Pen-
damping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa
(PLD) dan Tim Perencana Desa dan para pihak
lain yang melakukan pendampingan di desa-
desa untuk mengintegrasikan agenda restorasi
gambut ke dalam perencanaan desa yang
selaras dengan tujuan pembangunan desa dan
aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut.
b. Memberikan arahan kerangka teknis pengin-
tegrasian opsi-opsi kegiatan restorasi gambut ke
dalam perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP
Desa).
5www.kemitraan.or. id
Keluaran Keluaran dari panduan ini adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Desa RPJM Desa yang sudah meng-
akomodasi aspek restorasi gambut sesuai bidang
dan sub bidang yang relevan.
b. Peraturan Desa RKP Desa yang sudah bermuatan
kegiatan restorasi gambut sesuai bidang dan sub
bidang dan Kode Rekening yang relevan.
c. Peraturan Desa APBDesa yang mengalokasikan
kegiatan restorasi gambut dalam komponen
belanja yang sesuai bidang dan sub bidang serta
Kode Rekening yang relevan.
RUANG LINGKUPPengintegrasian Restorasi Gambut ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa meliputi sebagai berikut:1. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran
Desa
2. Siklus dan mekanisme perencanaan dan peng-anggaran desa
3. Identifikasi Daftar Kegiatan Prioritas Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG).
4. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penye-larasan program/Kegiatan masuk ke desa
5. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARAN
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
6www.kemitraan.or. id
DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
Dasar hukum Pengintegrasian Restorasi Gambut
ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa
adalah sebagai berikut:
1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa
2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001
tentang Pengendalian Kerusakan dan Pen-
cemaran Lingkungan Hidup yang terkait dengan
Karhutla.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Eko-
sistem Gambut sebagaimana diubah dengan
PP Nomor 57 Tahun 2016.
4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.
7www.kemitraan.or. id
6 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Badan Restorasi Gambut.
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa.
8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/
Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemu-
lihan Fungsi Ekosistem Gambut.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Da-
erah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17
Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
8www.kemitraan.or. id
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana.
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Perencanaan pembangunan desa disusun dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan unsur masyarakat desa sesuai dengan
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan berskala desa dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan kabupaten/
kota, seperti ditegaskan pada Pasal 6 Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 17
Tahun 2019. Pada Pasal 6 ayat (3) Permendes PDTT
tersebut juga mengatur bahwa dalam penyusunan
perencanaan pembangunan desa dapat didampingi
oleh berbagai pihak seperti perangkat daerah
kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional,
kader pemberdayaan masyarakat desa dan atau
pihak lainnya.
Perencanaan pembangunan desa terdiri atas
RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP
Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sesuai Pasal 7
Permendesa, PDTT Nomor 17 tahun 2019, petunjuk
9www.kemitraan.or. id
teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Namun
panduan teknis ini akan memberi pedoman umum
dan strategi bagaimana Pemerintah Desa melalui
Tim Penyusun Perencanaan Desa mengintegrasikan
aspek perlindungan dan pengelolaan gambut
dalam perencanaan baik melalui penyusunan RPJM
Desa maupun penyusunan RKP Desa. Tentu tujuan
utamanya adalah untuk memastikan bahwa upaya
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
di tingkat desa harus dimuat dalam dokumen RPJM
Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa meliputi perencanaan untuk waktu
6 (enam) tahun dan dijabarkan dalam RKP Desa
yang berjangka waktu 1 (satu) tahun.
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
10www.kemitraan.or. id
Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa
Pengkajian keadaan desa dan pemetaan aset serta potensi desa.
1 2
4Penyelarasan arah kebijakan Desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
3
Penyusunan RPJM Desa Proses penyusunan RPJM Desa perlu memastikan
dan menjamin partisipasi seluruh lapisan atau
kelompok-kelompok masyarakat seperti komunitas
adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda,
kelompok tani gambut, kelompok masyarakat
terdampak, dan lapisan masyarakat termiskin.
Berdasarkan Pasal 11 Permendes PDTT Nomor 17
Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyusunan
RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang paling
sedikit meliputi:
Berdasarkan Pasal 11 Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang paling sedikit meliputi:
Proses penyusunan RPJM Desa perlu me-mastikan dan menjamin partisipasi seluruh lapisan atau kelompok-kelompok masyarakat seperti komunitas adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani gambut, kelompok masyarakat terdampak, dan lapisan masyarakat termiskin.
11www.kemitraan.or. id
Musrenbang Desa membahas rancangan RPJM Desa.
Sosialisasi RPJM Desa
Musrenbang Desa membahas dan menyepakati RPJM Desa.
6
9
8
Penyusunan rancangan RPJM Desa.5
Musyawarah BPD untuk menetapkan Perdes RPJM Desa.
7
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
12www.kemitraan.or. id
Isu dan potensi gambut bisa menjadi salah satu prakarsa masyarakat atau dimuat dalam pokok-pokok pikiran BPD.
Perwakilan Kelompok Petani Gambut diberi peluang untuk menjadi tim penyusun, sehingga akan mewakili aspirasi petani tentang isu gambut. Unsur masyarakat sesuai pasal 13 Permendes PDTT No 17/2019, memberi ruang bahwa perwakilan MPA dan nama lainnya untuk menjadi tim penyusun, termasuk memasukan perwakilan perempuan.
Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa.
Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
1.
2.
No. Tahap Kegiatan KeteranganUraian/Langkah dan Strategi
BPD menyelenggarakan Musdes yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Membahas visi dan misi Kepala Desa, pandangan dan pokok-pokok pikiran BPD dan aspirasi/ prakarsa unsur masyarakat.
Tim yang berjumlah paling sedikit 7 orang, terdiri atas Pembina (Kepala Desa), Ketua, Sekretaris, anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat desa lainnya. Tim Penyusun inilah yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa melalui tahapan;a. Penyelarasan arah
kebijakan pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/ kota
b. Fasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
Secara ringkas, tahapan penyusunan dokumen
RPJM Desa dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 1. Tahapan Penyusunan RPJMDesa
13www.kemitraan.or. id
Harus dipastikan, apakah ada program restorasi gambut dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang akan masuk ke Desa. Jika pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan terdapat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut maka rencana tersebut perlu menjadi acuan.
Tahapan ini sama persis dengan tahapan penyusunan profil Desa Gambut. Tim Penyusun dapat
Penyelarasan arah kebijakan desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/ kota;
Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
3.
4.
No. Tahap Kegiatan KeteranganUraian/Langkah dan Strategi
d. Penyiapan rancangan RPJM Desa; dan
e. Fasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.
Tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan harus mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
Kegiatan ini dilakukan oleh tim penyusun dengan memerhatikan program strategis kabupaten/ kota.
Penyelarasan dilakukan dengan mencermati dokumen pembangunan daerah. Hasilnya dituangkan dalam daftar kegiatan rencana program dan kegiatan yang masuk Desa. Tim penyusun harus mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
14www.kemitraan.or. id
menggunakan buku profil tersebut dengan tetap melakukan proses pemutakhiran.
Pada tahap penggalian gagasan dusun atau kelompok, penting memperhatikan potensi lahan gambut, peluang untuk mendayagunakan sumberdaya lahan gambut, termasuk gambut yang perlu direstorasi.
Tahapan ini perlu pengawalan untuk memastikan rancangan RPJM Desa sudah memuat aspek restorasi gambut dalam beberapa bidang pembangunan yang relevan.
Penyusunan rancangan RPJM Desa;
5.
No. Tahap Kegiatan KeteranganUraian/Langkah dan Strategi
yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa, termasuk potensi lahan gambut.
Pengkajian ini dilakukan oleh tim penyusun dengan langkah yang meliputi: - Pemetaan aset dan
potensi aset desa,- Perencanaan
pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset Desa.
- Pemutakhiran data informasi pembangunan desa
- Penggalian gagasan dusun atau kelompok.
Data dan informasi pembangunan Desa yang dikumpulkan meliputi:a. profil desa dan profil
desa peduli gambut (jika pernah dilakukan studi pemetaan partisipatif)
b. indeks Desa membangun;c. data kemiskinan; dand. data pendukung lainnya.
Tim menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan PKD. Rancangan tersebut dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, Kepala Desa memeriksa Rancangan RPJM Desa. Jika Kepala
15www.kemitraan.or. id
Contoh jenis kegiatan PPEG yang dapat disesuaikan dengan Bidang-Bidang Pembangunan Desa dapat dilihat pada Lampiran-1.
Kehadiran masyarakat dan kelompok petani gambut dan unsur yang berkaitan dengan gambut (MPA, KMPG, dan lainnya) dalam diskusi kelompok terarah amat penting. Masyarakat dan kelompok petani gambut akan menyuarakan dan memberikan pendapat serta fakta-fakta tentang gambut.
6.
No. Tahap Kegiatan KeteranganUraian/Langkah dan Strategi
Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk disempurnakan.
Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok terarah yang dibagi berdasarkan bidang-bidang pembangunan desa yaitu: (1) Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,(2) Pembangunan Desa,(3) Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan
(4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Diskusi kelompok terarah membahas hal-hal sebagai berikut:a. laporan hasil Pengkajian
Keadaan Desa;b. laporan hasil pemetaan
aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;
c. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
16www.kemitraan.or. id
Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa;
Penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan
Sosialisasi RPJM Desa.
7.
8.
9.
No. Tahap Kegiatan KeteranganUraian/Langkah dan Strategi
d. Prakiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.
Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
Pemerintah Desa memfasilitasi BPD untuk menyelenggarakan Musdes yang membahas dan menyepakati RPJM Desa. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. Kemudian berita acara ini disampaikan oleh BPD kepada Pemerintah Desa, paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musdes.
Pemerintah Desa memfasilitasi BPD untuk menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Hasil Musyawarah BPD tentang RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Pemerintah Desa menyelenggarakan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.
Sumber: disadur dari Permendesa, PDTT No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
17www.kemitraan.or. id
Dalam penyusunan RPJM Desa di desa-desa gambut, seluruh tahapan yang dilakukan penting mendapat perhatian dari Pemerintah Desa dan BPD. Hal ini perlu dilakukan, terutama untuk memastikan keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat tani di lahan gambut baik dalam tim penyusun maupun melalui proses Musdes dan Musrenbangdes. Selain itu, untuk memastikan program tentang restorasi gambut dari kabupaten/kota yang masuk ke Desa hingga substansi PPEG berdasarkan potensi, isu dan persoalan desa.
RPJM Desa perlu selaras dengan agenda pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (jika ada) dan/ atau Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (jika desa tersebut masuk dalam wilayah target restorasi gambut). Penyelarasan kebijakan pembangunan ini sangat diperlukan agar program pembangunan dan perlindungan ekosistem gambut dapat menjawab kebutuhan dan mencapai tujuan pembangunan desa-desa gambut itu sendiri.
Tahap Pengkajian Keadaan Desa sama prosesnya dengan penyusunan Profil Desa Gambut. Tahap ini dilakukan melalui proses pemetaan sosial dan pemetaan partisipatif. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dengan memutakhirkan data Profil Desa Gambut.
Profil Desa Gambut menyediakan data sosial, ekonomi dan lingkungan terkini di desa. Dari hasil pemetaan sosial diperoleh data dan informasi, setidaknya, mengenai:
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
18www.kemitraan.or. id
(i) Kondisi biofisik ekosistem gambut di desa saat ini termasuk kawasan gambut yang rawan terbakar, kekeringan dan banjir;
(ii) Kesejarahan masyarakat, kondisi sosial, eko-nomi, budaya dan sistem pemerintahan/politik masyarakat setempat;
(iii) Kelembagaan sosial dan ekonomi serta potensi ekonomi yang telah dan dapat dikembangkan dari sumber daya yang berasal dari ekosistem gambut;
(iv) Status penguasaan lahan dan legalitas kawasan gambut yang dikelola masyarakat;
(v) Pemetaan kepentingan para pihak khususnya kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat miskin dan kelompok terdampak akibat kerusakan ekosistem gambut;
(vi) Program dan kegiatan pembangunan oleh beberapa instansi pemerintah dari semua tingkatan dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau kemitraan dengan perusahaan yang telah dan sedang berjalan. Dan program mapun kegiatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan ekosistem gambut dan ketahanan sosial dan ekonomi desa secara keseluruhan.
Pedoman teknis pelaksanaan pemetaan sosial dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.6/KB BRG-SB/12/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut.
19www.kemitraan.or. id
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa menjadi bagian penting dalam
kegiatan DPG. RKP Desa akan menjadi instrumen
perencanaan penting yang dapat digunakan untuk
mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut ke
dalam dokumen perencanaan desa. RKP Desa
disusun oleh pemerintah Desa dengan ketentuan:
(a) memperhatikan informasi prakiraan penda-
patan transfer Desa dari Pemerintah daerah
kabupaten/kota;
(b) memedomani RKP pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Perkiraan pendapatan transfer Desa meliputi:
a. Dana Desa
b. Alokasi Dana Desa
c. Dana bagi hasil pajak dan retribusi
d. Bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.
RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan
merupakan dokumen perencanaan di tingkat
desa. RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan
penetapan APB Desa. Sesuai Pasal 24 Permendes
PDTT No 17 Tahun 2019, penyusunan RKP Desa
terdiri atas tahapan berikut;
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
20www.kemitraan.or. id
Musrenbang Desa membahas rancangan RKP Desa.
Penyusunan Rancangan RKP Desa (dilengkapi Desain dan RAB) serta DU RKP
Pencermatan ulang RPJM Desa
Musyawarah Desa membahas dan menyepakati RKP Desa;
Musyawarah BPD menetapkan Perdes RKP Desa
Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan tahunan1 2
6
7 8
4
5
Pencermatan Pagu indikatif dan program masuk ke Desa3
Pengajuan Daftar Usulan RKPDesa(DU-RKPDesa)9
21www.kemitraan.or. id
Secara ringkas, tahapan penyusunan RKP Desa yang
memuat secara khusus bagaimana PPEG dibahas
dan dimasukkan dalam RKP Desa adalah sebagai
berikut.
Tabel 2. Tahapan penyusunan RKP Desa
NO. TAHAP PARTISIPANURAIAN
Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Kelompok Perempuan Desa, Kelompok Tani Gambut, Perangkat Desa yang terkait dengan Perencanaan dan Pembangunan, Operator Desa, PD dan PLD.
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa–, dan unsur masyarakat: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan;
Merupakan pertemuan pendahuluan sebelum musyawarah desa dilakukan. Tujuan pertemuan ini adalah menemukenali permasalahan terkait pengelolaan gambut dan membahas kebutuhan yang penting bagi warga desa untuk dapat memanfaatkan dan melindungi gambut yang sejalan dengan rencana restorasi gambut dan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara umum di wilayah desa tersebut.
BPD menyelenggarakan Musdes dengan agenda:a. Laporan Kepala Desa atas
realisasi RKP Desa tahun berjalan.
b. Pokok-pokok pikiran BPDc. Aspirasi dan prakarsa
masyarakat.Isu dan potensi gambut bisa menjadi salah satu prakarsa masyarakat atau dimuat dalam pokok-pokok pikiran BPD.
Pra Musdes Pembahasan aspek PPEG. Gunakan Lampiran Lembar Kerja – 1
Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan (Pasal 26 Permendes, PDTT No 17/2019), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
1
2
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
22www.kemitraan.or. id
NO. TAHAP PARTISIPANURAIAN
perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, PD dan PLD.
s.d.a.Anggota Tim Penyusun RKP Desa mengikutsertakan keterwakilan kelompok perempuan. Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan melaluiKeputusan Kepala Desa. Untuk integrasi PPEG, maka Tim Penyusun dapat melibatkan kelompok tani gambut atau perwakilan warga yang benar-benar memahami restorasi gambut.Tim penyusun RKP Desa bertugas:a. pencermatan perkiraan
pendapatan Desab. pencermatan ulang RPJM
Desac. penyusunan rancangan RKP
Desad. penyusunan rancangan
Daftar Usulan RKP Desae. Penyusunan desain dan
rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Pasal 28) Permendesa, PDTT No 17/2019)
3
23www.kemitraan.or. id
NO. TAHAP PARTISIPANURAIAN
Tim Penyusun RKPDesa:Kepala Desa selaku pembina; Sekretaris Desa (Ketua); Ketua LPM (Sekretaris); dan anggota: perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya seperti Kelompok Tani Gambut, dan Kelompok Perempuan Peduli Gambut, PD dan PLD.
Tim Penyusun mengkaji informasi tentang:a. Prakiraan pendapatan asli
desab. Pagu Indikatif Dana Desac. Pagu indikatif Alokasi Dana
Desad. Prakiraan bagian dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
e. Rencana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota dan provinsi.
f. Sumber-sumber keuangan desa lainnya.
Untuk penyelarasan, yang dilakukan adalah:a. Pengkajian rencana
kerja pemerintah daerah kabupaten/ kota
b. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/ kota
c. Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.
Hasil pencermatan tersebut dituangkan dalam format pagu indikatif Desa. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
Pencermatan pagu Indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa (pasal 30). Gunakan Lampiran Lembar Kerja – 2.
4
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
24www.kemitraan.or. id
NO. TAHAP PARTISIPANURAIAN
s.d.a.
s.d.a
Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. Sangat disarankan agar aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tercermin dalam daftar usulan ini.Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:a. hasil kesepakatan
musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;
b. prakiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 tahun mendatang.
c. rencana kegiatan Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (pasal 33)Gunakan Lampiran Lembar Kerja–3.
Penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa (Pasal 34).
5
6
25www.kemitraan.or. id
NO. TAHAP PARTISIPANURAIAN
dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
d. penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/ kota;
e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
f. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
g. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak lain.
Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:a. evaluasi pelaksanaan RKP
Desa tahun sebelumnya;b. rencana kegiatan dan RAB;c. prioritas program, kegiatan,
dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak lain;
e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
f. Pelaksana Kegiatan.Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa (pasal 36 (3)).
Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
26www.kemitraan.or. id
NO. TAHAP PARTISIPANURAIAN
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; & perwakilan kelompok masyarakat miskin.
s.d.a.
hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa (pasal 39). Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:a. Rancangan RKP Desa,
terkait pembidangan program dan kegiatan serta sumber pendanaannya. Rancangan ini harus memastikan kegiatan PPEG sudah mendapat porsi dalam bidang dan kode rekening yang relevan,
b. Prioritas program dan/ atau kegiatan.
BPD menyelenggarakan Musdes setelah menerima berita acara tentang hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa.
Musrenbang Desa membahas Rancangan RKP Desa (Pasal 39, Permendesa PDTT 17/2019)
Musdes Pembahasan dan Menyepakati RKP Desa (pasal 41).
7
8
27www.kemitraan.or. id
NO. TAHAP PARTISIPANURAIAN
Anggota BPD
Kepala Desa,
Camat.
Musdes dilaksanakan dengan
agenda:
a. Laporan hasil rancangan
RKPDesa
b. Pembahasan dan
penetapan RKP Desa dan
dituangkan dalam matrik
rencana program dan
kegiatan tahunan.
Rancangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa dibahas
untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa tentang RKP
Desa oleh BPD. Musyawarah
BPD difasilitasi oleh Pemerintah
Desa.
Kepala Desa menyampaikan
Daftar Usulan RKP Desa (DU-
RKPDesa) kepada Bupati/
Walikota melalui Camat paling
lambat 31 Desember tahun
berjalan. Selanjutnya, Bupati/
Walikota menginformasikan
kepada Pemerintah Desa
tentang hasil pembahasan DU
RKP Desa sebelum penetapan
RKP Desa tahun anggaran
berikutnya.
Musyawarah
BPD
menetapkan
Perdes RKP
Desa.
Pengajuan
daftar usulan
RKP Desa (DU-
RKPDesa).(pasal
38 Permendesa
PDTT 17/2019).
9
10.
Sumber: disadur dari Permendesa, PDTT No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
28www.kemitraan.or. id
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memastikan
terintegrasinya aspek perlindungan dan pengelolaan
ekosistem gambut ke dalam perencanaan desa
adalah Pra Musdes yang secara khusus membahas
tentang pilihan kegiatan PPEG sesuai potensi dan
persoalan di desa serta mencarikan kode rekening
yang relevan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.
Hasil Pra Musdes PPEG memberikan masukan
dalam penyusunan RKP Desa tahun selanjutnya. Pra
Musdes dilaksanakan melalui pertemuan di tingkat
desa dengan melibatkan unsur pemerintahan
desa (Kepala Desa, Aparatur Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa), tokoh agama, tetua adat,
tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok
perempuan dan pemuda serta para pihak lainnya
yang berkepentingan terhadap pembangunan desa
dan pelaksanaan restorasi gambut di tingkat desa.
Dari kegiatan Pra Musdes setidaknya dihasilkan hal-
hal sebagai berikut:
a. Daftar kegiatan PPEG yang sesuai dengan
potensi/aset dan persoalan pengelolaan eko-
sistem gambut di desa
b. Daftar Pembidangan (Penyelenggaraan Peme-
rintahan desa, Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masya-
29www.kemitraan.or. id
rakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak)
c. Daftar kegiatan PPEG serta Kode Rekening yang
relevan.
Hasil Pra Musdes diperdalam dan dibahas kembali
dalam Musdes perencanaan Desa sebagai dasar
penyusunan RKP Desa dan pengalokasikan dana
desa. Penggunaan dana desa untuk kepentingan
restorasi gambut mengacu pada Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi mengenai penetapan prioritas
penggunaan dana desa yang diterbitkan setiap
tahun.
PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
30www.kemitraan.or. id
BELAJAR DARI PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI NAMANG DALAM MERANCANG PEMBANGUNAN DESA1
Gambut tidak bisa dipisahkan dari keseharian warga
Desa Sungai Namang. Hampir separuh dari 2.333,08
hektar wilayah Sungai Namang adalah lahan gambut.
Selain bermukim, mayoritas warga Desa Sungai
Namang secara turun temurun memanfaatkan
gambut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mulai
sebagai pencari ikan, petani, maupun pengrajin
sumber bahan kerajinan hingga penyedia bahan
baku pembuatan kue talipuk (teratai). Gambut
adalah keseharian bagi warga desa.
Beberapa tahun terakhir, ekosistem gambut di Desa
Namang mengalami gangguan. Kebakaran kerap
datang ketika musim kemarau. Dampaknya Desa
Namang ditutupi oleh asap tebal yang mengganggu
aktivitas dan menyebabkan gangguan kesehatan
warganya. Setelah kebakaran besar pada tahun
2015, intensitas kebakaran mulai menurun namun
tetap terjadi seperti kebakaran semak belukar dan
lahan pertanian di tahun 2018. Selain kebakaran,
ekosistem gambut di Desa Namang juga mengalami
invasi dari gulma putri malu raksasa, atau yang
biasa disebut oleh warga sebagai susupan gunung
1 Tulisan disusun oleh Aci Yeni, Fasilitator Desa Sungai Namang, Kecamatan Danau Pang gang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
31www.kemitraan.or. id
(Mimosa pigra L). Pertumbuhan gulma ini menjadi
menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan
tanaman padi atau sayuran pada sawah atau ladang
yang ditumbuhi tanaman putri malu.
Walau demikian mengganggu, persoalan seperti itu
tidak pernah menjadi yang dipertimbangkan dalam
diskusi dengan penyelenggara pemerintahan
Desa seperti musyawarah desa (Musdes). Padahal
dalam Musdes, dibicarakan dan berbagai usulan
kegiatan warga. Pada dokumen perencanaan
pembangunan desa Namang seperti Rencana
BELAJAR DARI PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI NAMANG DALAM
MERANCANG PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
32www.kemitraan.or. id
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
maupun Peraturan Desa (Perdes) yang pernah
dibuat belum ada satupun aktivitas yang berkaitan
dengan ekosistem gambut seperti invasi gulma
dan penanganan kebakaran lahan dan dampaknya,
tercantum.
Pada bulan September 2018, program Desa Peduli
Gambut (DPG) Kemitraan-BRG menempatkan
Fasilitator Desa (Fasdes) di Desa Sungai Namang.
Tugas utamanya memberi pemahaman pentingnya
keberadaan ekosistem gambut dan betapa erat relasi
antara ekosistem gambut dengan keberlangsungan
hidup warga desa Namang. Hanya jika ekosistem
gambut dapat terjaga, maka ruang hidup warga
desa pun terjaga jua.
Menyelaraskan agenda pembangunan desa
dengan perlindungan terhadap ekosistem gambut
menjadi salah satu misi Fasdes. Di tengah proses
revisi APBDes 2019, pemerintah desa berhasil
membentuk tim untuk meninjau ulang dan
memperbaiki RPJMDes. Tim ini bekerja sejak bulan
Mei hingga Agustus untuk menjaring inspirasi warga.
Melalui fasilitasi ketua RT setempat, usulan dan
rencana kegiatan warga dihimpun untuk selanjutnya
direkam dalam daftar usulan yang akan disampaikan
pada Musdes. Setiap warga mendapat kesempatan
33www.kemitraan.or. id
yang sama untuk mendaftarkan usulannya.
Termasuk para pengrajin perempuan yang
membuat purun dan kue talipuk. Pada saat itulah
keberadaan ekosistem gambut serta kerentanannya
mulai menjadi pertimbangan dalam diskusi warga
dengan pemerintah desa.
Hasilnya, usulan warga didengarkan. Salah satunya
tentang bantuan penyertaan modal dengan
total sebesar Rp. 10.000.000 yang terbagi untuk
kelompok pengrajin purun sebesar Rp. 6.000.000
dan pembuat kue talipuk sebesar Rp. 4.000.000,
dalam bentuk bahan mentah pembuatan kue
serta kerajinan purun. Selain bantuan modal,
diputuskan juga bantuan pemasaran hasil produksi
oleh BUMDes. Bantuan ini dialokasikan di APBDes
perubahan tahun 2019 yang disahkan pada bulan
oktober 2019.
BELAJAR DARI PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI NAMANG DALAM
MERANCANG PEMBANGUNAN DESA
“Fasdes (Bu Yeni) masuk ke desa bulan
september 2018. Terdapat perubahan,
masalah gambut sebelumnya tidak ada
di RPJMDes dan bukan menjadi prioritas
desa. Bu yeni menjelaskan tentang
gambut, dilakukan review RKPDes bulan
januari-februari. Setelahnya ada review
APBdes dan bulan mei-agustus review
RPJMDes.”
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
34www.kemitraan.or. id
Cerita para pengrajin perempuan ini menginspirasi
komunitas nelayan desa. Mereka terdiri dari para
laki-laki desa yang berprofesi sebagai nelayan.
Mereka meminta untuk difasilitasi pembentukan
kelompok nelayan desa yang selama ini hanya
komunitas kecil per rukun tetangga (RT) berjumlah
7 komunitas. Tujuannya untuk dapat berupaya
bersama mengatasi permasalahan dan tantangan
yang dihadapi, salah satunya berkaitan dengan
ekosistem gambut yang merupakan tempat hirup
ikan.
Pembentukan kelompok nelayan desa juga sejalan
dengan penetapan Desa Sungai Namang sebagai
kawasan perdesaan dengan perikanan (baik
tangkap maupun budi daya) sebagai sektor utama
oleh pemerintah Kabupaten. Dengan berkelompok,
“Untuk RPJMDes yang dulu tidak
mencakup (isu gambut), setelah di
lakukan review, (diusulkan serangkaian
kegiatan) diantaranya pembangunan pos
pemantau api, sumur bor untuk di lahan,
pembentukan tim Masyarakat Peduli Api
(MPA), normalisasi sungai.”
Bapak Khairurahman Sekretaris Desa Sungai Namang
35www.kemitraan.or. id
“Inisiatif (datang) dari masyarakat.
Belajar dari kelompok (perempuan) kue,
mereka bisa maju bukan karena bantuan.
Sejauh ini nelayan sedang mencoba apa-
apa yang bisa dikerjasamakan dalam
kelompok (agar pembentukannya tidak
hanya sekadar ingin mengakses bantuan
pemerintah).”
Pak Kasran dan Pak DufriNelayan Desa Sungai Namang
berbagai tantangan untuk menjadi desa berbasis
sektor perikanan akan lebih mudah untuk dihadapi
bersama.
Cerita dari desa Sungai Namang ini merupakan
contoh nyata bagaimana pelibatan warga dapat
menyelaraskan agenda pembangunan desa dengan
tetap menjaga lingkungan. Sehingga ekosistem
gambut tetap terjaga dan ruang hidup warga desa
juga tetap tumbuh..
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
36www.kemitraan.or. id
LEMBAR KERJA-1 (Tahap 1) Pra Musdes Pembahasan aspek PPEG dan Kode Rekening.
Tujuan : Mengidentifikasi dan menetapkan Daftar Kegi-atan Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) tahun 2020 dan mencarikan Kode Rekening yang relevan sesuai Lampiran Permendagri 20/2018
Output : Daftar Jenis Kegiatan PPEG/Restorasi Gambut yang relevan untuk rencana kegiatan 2020, baik yang (a) sudah berjalan untuk dilanjutkan, (b) sudah direncanakan maupun yang akan direncanakan (baru), dan (c) sudah disesuaikan dengan Kode Rekening (Bidang-Sub Bidang-Kegiatan) sesuai Lampiran Permendagri 20/2018 tentang PKD (Format Kode Rekening).
Waktu : 30 menit
Bahan Materi : 1. Daftar Panjang Opsi-Opsi kegiatan PPEG yang
memungkinkan diintegrasikan (Lampiran – 1)
2. Lampiran Permendagri 20/2018 tentang PKD
(Format Kode Rekening) (Lampiran-2).
37www.kemitraan.or. id
Tugas Kerja :
1. Baca dan cermati Lembar Daftar Panjang Opsi-Opsi Kegiatan PPEG yang memungkinkan untuk diintegrasikan dalam Perencanaan Desa tahun 2020.
2. Lakukan analisis bersama untuk:
2.1. Menyesuaikan dari Daftar Kegiatan tersebut yang sesuai dengan Kewenangan Desa, kemudian menulis kegiatan tersebut dalam kartu-kartu (1 kartu untuk 1 kegiatan) dan Bidang Serta Sub Bidangnya) yang akan direncanakan di tahun 2020.
2.2. Buka Lembar Lampiran Permendagri 20/2018 (Format Kode Rekening), kemudian telusuri Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan mana yang relevan dan bisa disesuaikan dengan Kegiatan yang sudah ditulis dalam Kartu-kartu dari hasil Daftar Kegiatan PPEG. Tulis Kode rekening-nya misalnya
artinya Bidang 2 PELAKSANAAN DESA, Sub Bidang 5 Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kegiatan 90 Lain-lain kegiatan sesuai Bidang dan Sub Bidang
2.3. Daftar kegiatan PPEG boleh ditambahkan sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan.
#Selamat Berdiskusi dan Bekerja#
PENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT KE DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
38www.kemitraan.or. id
LEMBAR KERJA-2 (Tahap 4) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa.
Tujuan : Mengidentifikasi kegiatan yang relevan dengan Restorasi Gambut dan Kewenangan Desa
Output : Daftar kegiatan restorasi gambut berdasarkan Kewenangan Desa/Permendesa PDTT 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019.
Waktu : 30 menit
Bahan Materi : Permendes PDTT 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20191 (disediakan dalam dokumen terpisah dari Panduan ini).
Tugas Kerja :
1. Baca Permendes PDTT 16/2018 pada Lampiran I, kemudian identifikasi kegiatan prioritas (daftar Kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa tahun depan):
1.1. Halaman 32 bagian 2.a s.d. hal 38 Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa yang relevan dengan kegiatan-kegiatan DPG.
1.2. Halaman 38 bagian 2.b s.d. hal 47 Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. yang relevan dengan kegiatan-kegiatan DPG.
1.3. Halaman 47 bagian c. s.d. hal 48 Pengembangan Kegiatan yang Diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa yang relevan dengan kegiatan-kegiatan DPG.
1 Disesuaikan dengan waktu keluarnya Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang keluar setiap tahun.
39www.kemitraan.or. id
LEMBAR KERJA-2
2. Jika ada beberapa kegiatan di Desa yang sesuai kewenangan
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tetapi
belum teridentifikasi dari 3 bagian di atas, maka bacalah
Lampiran II Contoh-Contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019 yang tercantum pada:
2.1. halaman 64, bagian C. PANGAN AMAN DI DESA,
2.2. halaman 71, bagian H s.d. hal 73. PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN.
2.3. halaman 73 bagian I s.d. hal 74. PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA.
2.4. halaman 75 bagian K s.d. 77. PENGEMBANGAN EMBUNG
DESA TERPADU.
2.5. halaman 78 bagian M s.d. 79. PENDAYAGUNAAN
SUMBERDAYA ALAM & TTG.
2.6. halaman 80 bagian N s.d. 86. PENGENDALIAN PERUBAHAN
IKLIM MELALUI MITIGASI & ADAPTASI.
2.7. halaman 86 bagian O s.d. 87. PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN BENCANA ALAM.
2.8. halaman 87 bagian P s.d. 88. KEGIATAN TANGGAP
DARURAT BENCANA ALAM.
3. Tulis dalam kartu metaplan (1 kartu untuk 1 jenis kegiatan
prioritas), gunakan 1 warna kartu untuk 1 bidang pembangunan.
#Selamat Berdiskusi dan Bekerja#
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
40www.kemitraan.or. id
LEMBAR KERJA-3 (Tahap – 5) Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
Tujuan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa, mengevaluasi RKPDesa tahun sebelumnya dan mengidentifikasi Kewenangan Desa”
Output : Daftar Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang terkait dengan Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) teridentifikasi dari dokumen RPJM Desa untuk tahun anggaran berikutnya.
Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) dan dari RKP Desa tahun sebelumnya.
Daftar kewenangan Desa terkait Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)
Waktu : 30 menit
Bahan Materi : Dokumen Perdes RPJM Desa, Perdes RKP Desa/APB Desa tahun sebelumnya dan Perdes Kewenangan Desa.
Tugas Kerja :
1. Buka Dokumen RPJM Desa, kemudian tulis dalam Kartu-Kartu:
Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan apa yang relevan dengan
muatan PPEG/Restorasi Gambut yang sudah diagendakan
untuk periode tahun berikutnya.
2. Buka Dokumen RKP Desa dan APB Desa tahun ini, tulis dalam
Kartu-Kartu: Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan yang sudah
41www.kemitraan.or. id
LEMBAR KERJA-3
direncanakan dan Relevan dengan muatan PPEG/Restorasi
Gambut untuk tahun anggaran berjalan.
3. Diskusikan bersama poin berikut:
1) Apakah Bidang, Sub Bidang, dan kegiatan untuk tahun
berikutnya dari RPJMDesa sudah benar-benar akan
direncanakan tahun berikutnya?
2) Adakah kegiatan RKPDesa dan ABPDesa tahun ini (tahun
berjalan) yang sudah dijalankan?, Apa masalahnya? Apakah
ada tindak lanjutnya untuk tahun berikutnya?.
3) Gunakan Kode Rekening (Bidang/Sub Bidang, dibawah
yang relevan dengan kelompok kegiatan Perlindungan &
Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) untuk membantu
kelompok kerja Anda dalam menuliskan pada Kartu-Kartu).
Menuliskan dalam kartu cukup dengan kode, misalnya:
Artinya Bidang 2, Sub Bidang 1,
kegiatan 03, dan seterusnya.
2.1.03 Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
42www.kemitraan.or. id
BIDANG KEGIATAN
01-
01-…02-…90-99
01-…
1. …90-99-…
01-…02-…90-99-…
01-…02-…90-99-…
01-…
01-…
01-…90-99-…
01-…
01-…
1 -
1 - Pendidikan
2 - Kesehatan
3 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 - Kawasan Permukinan
5 - Kehutanan dan Lingkungan Hidup
6 - Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
7 - Energi dan Sumber Daya Mineral
8 - Pariwisata
1 - Ketentraman, Ketertiban Umum
2 - Kebudayaan dan Keagamaan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa,
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
SUB BIDANG
43www.kemitraan.or. id
LEMBAR KERJA-3
BIDANG KEGIATAN
01-…
01-…
01-…
01-…
01-…
01-…
01-…
01-…
01-…
01-…
01-…
01-…
3 - Kepemudaan dan Olah Raga
4 - Kelembagaan Masyarakat
1 - Kelautan dan Perikanan
2 -Pertanian dan Peternakan
3 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4 - Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
5 - Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6 - Dukungan Penanaman Modal
7 - Perdagangan dan Perindustrian
1 - Penanggulangan Bencana
2 - Keadaan Darurat
3 - Keadaan Mendesak
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa,
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa,
Sumber: Lampiran Permendagri 20/2018 tentang PKD.
4. Tulis hasilnya pada kartu-kartu metaplan (1 warna untuk 1 Bidang).
SUB BIDANG
#Selamat Berdiskusi dan Bekerja#
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
44www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -1
Contoh kegiatan konteks PPEG yang disesuaikan dengan Bidang dan Sub Bidang Pembangunan Desa.
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
KETERANGAN (Konteks PPEG)
Bid
1
2
Sub
3
3
3
3
4
02
12
14
11
Pemutakhiran Profil Desa Gambut
Pembangunan Jalan Usaha Tani menuju Lahan Gambut.
Pembangunan Pintu Air, Pembangunan/Pemeliharaan Sekat Kanal
Pembangunan Bak Air Bersih (Bedah RPJM-RKPDes 2019)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan JUT
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)**
Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
45www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -1
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
KETERANGAN (Konteks PPEG)
3
4
2
1
1
4
1
2
02
01
04
04
05
01
Pembukaan/Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)-Pembangunan Mini Demplot Tanaman
Dukungan Penguatan sarana & prasarana pengendalian karhutla untuk kelompok MPA sebagai upaya Pengelolaan Hutan Desa yg berkelanjutan
Pembinaan Kelembagaan MPA
Pelatihan kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)
Pengadaan bibit ikan/tanaman dan ternak (Bedah RPJM-RKPDes 2019
Pelatihan pengembangan produk PLTB
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)**
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan Padi/jagung dll)
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
46www.kemitraan.or. id
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
KETERANGAN (Konteks PPEG)
5
2
6
7
7
1
05
02
02
03
Pelatihan PLTB bagi kelompok tani/Perkebunan
Penguatan kapasitas pengurus BUM Desa serta Permodalan dan Pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola BUM DesaPembangunan Rumah Produksi/Kantor BUM Desa
Pembangunan Rumah Produksi/Kantor BUM Desa
Pengolahan produk-produk tanaman adaptif Gambut
Penanggulangan Karhutla skala lokal desa.
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa**
Pengembangan Industri Kecil Level Desa
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
47www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -2
LAMPIRAN -2
Opsi-opsi Kegiatan PPEG (Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut) dalam Pembangunan Desa yang memungkinkan diintegrasikan dalam RPJMDesa dan RKPDesa_Sumber: RKPDesa 2019, Permendesa PDTT 16/2018, Permendagri
44/2016)
BIDANG (2): PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESASub Bidang: 01-Pendidikan, 03-PU & Penataan Ruang,
04-Kawasan Permukiman, 05-Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 08-Pariwisata
BIDANG (3): PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESASub Bidang: 01-Ketenteraman, Ketertiban Umum, LinMas.
04-Kelembgaan Masyarakat)
1. Peembangunan dan pemeliharaan Sekat Kanal 2. Pembangunan/Pengelolaan Sumur Bor/ sumur pompa &
pengelolaan lahan gambut pada wilayah rawan kebakaran hutan3. Pembangunan & pengelolaan tata air lahan gambut,4. Pembukaan/Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)–
Pembangunan Mini Demplot Tanaman, 5. Pemeliharaan Alat DAMKAR6. Pembangunan Pintu Air7. Pembangunan dan pemanfaatan kolam/ embung8. Pembangunan Rumah Produksi/ Kantor BUMDesa9. Mesin Penepung Ketela Pohon
1. Pembinaan kelembagaan MPA (Masyarakat Peduli Api)2. Pembentukan dan Pembinaan KMPG (Kelompok Masyarakat Peduli
Gambut)3. Pembinaan Kelompok Perempuan Peduli Gambut4. Dukungan penguatan sarana & prasarana pengendalian karhutla
untuk Kelompok MPA sebagai upaya Pengelolaan Hutan Desa yang berkelanjutan
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
48www.kemitraan.or. id
BIDANG (4): PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESASub Bidang: 01-Kelatuan & Perikanan, 02-Pertanian & Peternakan,
04-Pemberdayaan Pr, Perlindungan anak & Keluarga, 05-Kop. UMKM, 06-Dukungan Penanamam Modal, 07-Perdagangan & Perindustrian
1. Pelatihan Kelompok/Gapoktan Gambut2. Penguatan Kapasitas Pengurus BUMDesa3. Pelatihan Kelompok Masyarakat Peduli Gambut (KMPG)4. Pelatihan PLTB bagi kelompok Tani5. Pelatihan Kelompok MPA 6. Penyertaan Modal Usaha (BUMDesa)7. Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang
dikelola BUMDesa.8. Pelatihan Kelompok Usaha Perempuan (hasil Gambut).9. Pelatihan TTG (pembasahan, pertanian, dll.)10. Pelatihan pengembangan produk PLTB11. Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.12. Pengolahan produk-produk tanaman adaptif Gambut
49www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
LAMPIRAN -3
Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan, sesuasi Lampiran PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
02
03
04
05
06
07
90-99
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
50www.kemitraan.or. id
1
2
2
2
2
2
2
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
01
02
03
90-99
01
02
03
04
05
90-99
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
51www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
Pengembangan Sistem Informasi Desa
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
90-99
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
52www.kemitraan.or. id
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Sub Bidang Pertanahan
Sertifikasi Tanah Kas Desa
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
Mediasi Konflik Pertanahan
Penyuluhan Pertanahan
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
Sub Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
01
02
03
04
05
06
07
90-99
01
02
03
04
53www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
Sub Bidang Kesehatan
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
05
06
07
08
09
10
90-99
01
02
03
04
05
06
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
54www.kemitraan.or. id
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Jalan Desa
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
Pemeliharaan Embung Milik Desa
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
07
08
09
90-99
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
55www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
Sub Bidang Kawasan Permukiman
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
12
13
14
15
16
17
18
19
20
90-99
01
02
03
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
56www.kemitraan.or. id
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
57www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Hutan Milik Desa
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
17
90-99
01
02
03
90-99
01
02
03
90-99
01
02
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
58www.kemitraan.or. id
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
Sub Bidang Pariwisata
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desalain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
7
8
8
8
8
1
1
1
1
1
03
01
02
90-99
01
02
03
04
59www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
KODE REKENING
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
05
06
07
90-99
01
02
03
04
05
90-99
01
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
60www.kemitraan.or. id
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Pembinaan Lembaga Adat
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Pembinaan PKK
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatanlain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
1
02
03
04
05
06
90-99
01
02
03
04
01
61www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**
lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Peningkatan kapasitas kepala Desa
Peningkatan kapasitas perangkat Desa
KODE REKENING
02
03
04
05
06
90-99
01
02
03
04
05
90-99
01
02
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
62www.kemitraan.or. id
KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
Peningkatan kapasitas BPD
lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
03
90-99
01
02
03
90-99
01
02
03
90-99
01
02
63www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
Pengembangan Industri kecil level Desa
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat
Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak.
Keadaan Mendesak
KODE REKENING
90-99
01
02
03
04
90-99
00
00
00
6
7
7
7
7
7
7
1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
*= (penambahan kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota ** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal: Pembangunan, atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau Pengerasan).
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
64www.kemitraan.or. id
65www.kemitraan.or. id
LAMPIRAN -3
BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
66www.kemitraan.or. id
Kemitraan bagi PembaruanTata Pemerintahan
Jl. Taman Margasatwa No. 26cKelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550T: +62 21-22780580 F:+62-21-7812325
www.kemitraan.or.id