Aba Subagja, S.Sos., M.AP.Kepala Bidang Standardisasi Jabatan Fungsional SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS
SEKOLAH(Persfektif UU ASN dan RPP
Manajemen PNS)NO. 5 TAHUN 2014
Penataan Aparatur Sipil Negara1
Sistem Merit adalah
kebijakan dan Manajemen
ASN
BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN
KINERJA
secara adil dan wajardengan tanpa membedakan
latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan
Peningkatan Kapasitas ASN - PNS
PENATAAN PNS
• KELEMBAGAAN
• SDM - ASN
PENILAIAN• Kualifikasi
• Kompetensi
• Kinerja
Pemetaan dan Kalibrasi
• Matriks Talent (9 Kuadran )
• Rekomendasi & Tindak lanjut
PROFIL PNS
Hasil :
1. AUDIT ORGANISASI2. ASN SEBAGAI PROFESI3. EFISIENSI ANGGARAN4. KOMPOSISI ASN – PNS5. PROFESIONALITAS ASN6. KOMPETISI GLOBAL7. PENGUATAN JABATAN
FUNGSIONAL
1. DIPERTAHANKAN/SIAP PROMOSI
2. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
3. MUTASI/ROTASI4. RASIONALISASI
Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara2
PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN
JF AHLI PERTAMA
JF PEMULA DAN JF TERAMPIL
PELAKSANA• PEMBENTUKAN
• PEMENUHAN
KOMPETENSI
PENGISIAN KEBUTUHAN DARI JABATAN LAIN(INTERNAL & EKSTERNAL)
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
• PEMENUHAN
PERSYARATAN
KOMPETENSI
JABATAN DAN PEJABAT FUNGSIONAL
• Jabatan Fungsional adalahsekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitandengan pelayanan fungsionalyang berdasarkan padakeahlian dan keterampilantertentu.
• Pejabat Fungsional adalahPegawai ASN yang mendudukiJabatan Fungsional padainstansi pemerintah.9/7/2016 8
Jabatanfungsional
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab danwewenang untuk melakukan tugas sesuai
dengan keterampilan/keahliannya danyang diduduki oleh PNS dengan hak dankewajiban yang diberikan secara penuholeh pejabat yang berwenang
Tugas Pokok Jabatan sebagaipelaksanaan tugas pokokorganisasinya
harus mendapat surat penugasan
dari pimpinan instansi pengawasan
masing-masing
9/7/2016 9
Berdasarkan25 RumpunJabatan
RUMPUN JABATAN
• PELAKSANA TEKNIS PADA K/L PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA
KEDUDUKAN
sebagaipelaksanaantugas pokokjabatan dalamorganisasinya
TUGAS POKOK KEMENTERIAN/LEMBAGA
INSTANSI PEMBINA
ORG.
PROFESI
KORPS
PROFESI
PEGAWAI
ASN
Rumpun Jabatan, Kedudukan, Tugas Pokok, InstansiPembina
TUGAS
INSTANSI
PEMBINA
9/7/2016 10
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEJABAT FUNGSIONAL
•TIM PENILAI ANGKA KREDIT
DUPAK
•ATASAN LANGSUNGSKP
9/7/2016 11
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN
9/7/2016 12
Jabatan Fungsional Lainnya(Pengguna)
NO JABATAN FUNGSIONAL
1. Guru
2. Pamong Belajar
3. Pamong Budaya
4. Pengawas sekolah
5. Penilik
6. Pengembang Teknologi Pembelajaran
7. Pranata Laboratorium Pendidikan
NO JABATAN FUNGSIONAL
1. ARSIPARIS
2. AUDTOR, DAN
3. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA9/7/2016
13
DA
SAR 1. ANALISIS
JABATAN
2. ANALISIS BEBAN KERJA
IND
IKAT
OR JUMLAH,
RUANG LINGKUP, LUAS WILAYAH DSB.
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
9/7/2016 14
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL
1. Utama2. Madya3. Muda4. Pertama
UU NO. 5 TAHUN
2014
1. Ahli Utama2. Ahli Madya3. Ahli Muda4. Ahli Pertama
1. Penyelia2. Pelaksana Lanjutan3. Pelaksana4. Pelaksana Pemula
1. Penyelia2. Mahir3. Terampil4. Pemula
Keppres No. 87 Tahun 1999 jo.
Keppres No. 97 Tahun 2012
KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
MANAJERIAL TEKNISSOSIAL
KULTURAL
BUP PEJABAT FUNGSIONAL
KATEGORI KETERAMPILAN
(58) THN
1) PEMULA
2) TERAMPIL
3) MAHIR
4) PENYELIA
KATEGORI KEAHLIAN
1) AHLI PERTAMA (58)
THN
2) AHLI MUDA (58) THN
KATEGORI KEAHLIAN
3) AHLI MADYA (60) THN
4) AHLI UTAMA (60) THN
CPNS
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pengawas
Jabatan Administrator
JPT Pratama
JPT Madya
JPT Utama
Sistem Karier PNS
Sistem Karier Terbuka dan Kompetitif
PPPK
JF Ahli Pertama
JF Ahli Muda
JF Ahli Madya
JF Ahli Utamaa
Kesejahteraan
Jabatan Administrasi
BUP = 58 thn
Tunjangan = sama
Fasilitas
Jabatan Fungsional
BUP = 58-60-65-70 thn
Tunjangan = masih
berbeda
Fasilitas
Jabatan Pimpinan Tinggi
BUP = 60 thn
Tunjangan = sama
Fasilitas9/7/2016 19
1. GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS.
2. TUNJANGAN MELIPUTI TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN KEMAHALAN
3. GAJI YANG ADIL DAN LAYAK
4. DIBAYAR SESUAI DGN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO
PEKERJAAN
BEBERAPA PENGATURAN JF (RPP MGT PNS)
1. Pemisahan JF Keterampilan dan Keahlian
2. Jenjang JabatanFungsional
3. Promosi JabatanFungsional
4. Uji Kompetensi JF5. Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah JF6. Pembentukan Organisasi
Profesi JF7. Penilaian Kinerja JF8. Inpassing JF9. Batas Usia Pensiun JF
S.d. 2015
• 142 JF BinaanK/L
JF Baru 2016
• AnalisPertahanan Negara--143
Revisi 2016 (telahditetapkan)
• Penerjemah
• Agen
• Penata Ruang
• Perancang PUU
• Perekayasa
Usulan Baru JF K/L:
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Hukum dan HAM
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Perhubungan
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Perdagangan
9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kementerian Kominfo
11. Setjen DPR-RI
12. Komisi Yudisial
13. KPU
14. BSN
• PERATURAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI NOMOR 21 TAHUN2010 TENTANG JABATANFUNGSIONAL PENGAWASSEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA
KREDITNYAISASI
POKOK-POKOK PERUBAHAN PERMENPAN NO. 14 TAHUN 2016
No. SUBSTANSI PERUBAHAN PENGATURAN
1 Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah danditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) danayat (8) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagaiberikut:
6) Anggota tim penilai jabatan fungsionalPengawas Sekolah harus lulus pendidikandan pelatihan calon tim penilai danmendapat sertifikat dari MenteriPendidikan dan Kebudayaan.
7) Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (6) dikecualikan bagi Ketua, WakilKetua dan Sekretaris;
8) Tim penilai yang telah ditetapkan olehPejabat yang Berwenang sebelumketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (7) tetap memiliki kewenangansebagai tim penilai.
2 Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 34A sehinggaberbunyi sebagai berikut:
Ketentuan pembebasan sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(1) dan ayat (2) mulai berlaku sejakditetapkannya Petunjuk Teknis PelaksanaanJabatan Fungsional Pengawas Sekolah danAngka Kreditnya.
POKOK-POKOK PERUBAHAN PERMENPAN NO. 14 TAHUN 2016
No. SUBSTANSI PERUBAHAN PENGATURAN
3 Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan2 (dua) Pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal41B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41AKetentuan Pasal 24 ayat (6) mulaidilaksanakan 1 Desember 2017.(Sertifikasi)
Pasal 41BKetentuan Pasal 31 ayat (1) huruf gmulai dilaksanakan 1 Juli 2017. (telahmengikuti pendidikan dan pelatihanfungsional calon Pengawas Sekolah danmemperoleh STTPP)
4 Lampiran I Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun2010, diubah menjadi sebagaimanatercantum dalam lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.
Perbaikan Angka Kredit• Pengembangan Profesi• Penunjang
Penutup3
HARAPANNYA:
PROFESI
WADAH PENGEMBANGAN KARIER
PELAKSANA TUGAS POKOK ORGANISASI
MEMPERLUAS MENDUDUKI JABATAN
KEDUDUKAN JELAS DALAM ORGANISASI
REMUNERASI YG LEBIH BAIK
POLA KARIER
TERIMAKASIH