KEBIJAKAN DANA DESA 2020
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, Januari 2020
Konferensi Pers
PMK No. 205/PMK.07/2019 ttg Pengelolaan Dana Desa
KEBIJAKAN DANA DESAPAGU Rp72.000,0 miliar,
meningkat sebesar 2,9 % dari APBN 2019
Melanjutkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping.
Melanjutkan optimalisasi peran Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan Dana Desa.
Melanjutkan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran
BARU:EXISTING/PENGUATAN:
Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan: Penyesuaian bobot Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) secara proporsional; Pemberian Alokasi Afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan
jumlah penduduk miskin tinggi; Pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa-desa dengan kinerja terbaik; dan Pemberian dukungan untuk pengentasan kemiskinan
Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa danpengembangan potensi ekonomi desa.
Memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan.
Memperbaiki kebijakan penyaluran Dana Desa, dengan mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dengan tetap tercatat di RKUD mulai bulan Januari dengan persentase penyaluran 3 tahap yaitu (40%:40%:20%)
Dalam upaya
mempercepat
pembangunan
Desa, maka
dilakukan
beberapa
perubahan
dalam
kebijakan Dana
Desa, yaitu:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
20192020
FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA (DD)
Rata-Rata per Desa : Rp933,92 Juta
Rata-Rata per Desa: Rp960,59 juta
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA
2019
2020
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Tahap I
Tahap II
Tahap III
40%
40%
20%
40%
40%
20% paling cepat Januari
paling lambat Juni
paling cepat Maret
paling lambat
Agustus
paling cepat Juli
paling cepat Januari paling
lambat minggu ke 3 Juni,
paling cepat Maret paling
lambat minggu ke 4 Juni
paling cepat Juli
PENYALURAN DARI RKUN LANGSUNG KE RKD MELALUI RKUD:
• Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran tidakdisampaikan, Dana Desa tidak disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
• Dalam hal terdapat penyalahgunaan Dana Desa,Penyaluran Dana Desa dapat dihentikan
1. Perkada Tatacara Pengalokasian danRincian DD per Desa.
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Kepala Daerah
3. Perdes APBDesa
1. Laporan Realisasi Penyerapan danCapaian Keluaran TA Sebelumnya
2. Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 50% dan Capaian Keluaran Tahap I min 35%.
1. Laporan Realisasi Penyerapan s/d Tahap 2 min 90% dan Capaian Keluarans/d Tahap 2 min 75%
2. Laporan Konvergensi PencegahanStunting
PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD:
Mekanisme Tahapan Penyaluran Dana Desa
Kepala Desa Kepala Daerah KPPN
RKUD
RKD
KPPN menerbitkan
SPM dan SP2D untuk
penyaluran dan
pemotongan di RKUD
KPPN menerbitkan SPM dan
SP2D untuk penyaluran dana
hasil pemotongan ke RKD
(pada tanggal yang sama)
1 2 3
4
5
Kepala Desa menyampaikan
dokumen persyaratan
penyaluran kepada Kepala
Daerah sebagai berikut:
Kepala Desa melakukan verifikasi
kesesuian dokumen persyaratan
penyaluran dari Desa, kemudian
menyampaikan kepada Kepala KPPN
sebagai berikut:
KPPN menerima kelengkapan
dokumen penyaluran, kemudian
melakukan penyaluran
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Dampak Kebijakan Penyaluran
facebook.com/direktorat jenderal perimbangan
keuangan
@DitjenPK
@ditjenpk
1 5 0 0 4 2 0