Click here to load reader

KEBIJAKAN DANA DESA KEBIJAKAN DANA DESA PAGU Rp72.000,0 miliar, meningkat sebesar 2,9 % dari APBN 2019 Melanjutkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KEBIJAKAN DANA DESA KEBIJAKAN DANA DESA PAGU Rp72.000,0 miliar, meningkat sebesar 2,9 % dari APBN...

  • KEBIJAKAN DANA DESA 2020

    KEMENTERIAN KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

    Jakarta, Januari 2020

    Konferensi Pers

    PMK No. 205/PMK.07/2019 ttg Pengelolaan Dana Desa

  • KEBIJAKAN DANA DESA PAGU Rp72.000,0 miliar,

    meningkat sebesar 2,9 % dari APBN 2019

     Melanjutkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping.

     Melanjutkan optimalisasi peran Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan Dana Desa.

     Melanjutkan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran

    BARU:EXISTING/PENGUATAN:

     Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan:  Penyesuaian bobot Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) secara proporsional;  Pemberian Alokasi Afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan

    jumlah penduduk miskin tinggi;  Pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa-desa dengan kinerja terbaik; dan  Pemberian dukungan untuk pengentasan kemiskinan

     Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.

     Memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan.

     Memperbaiki kebijakan penyaluran Dana Desa, dengan mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dengan tetap tercatat di RKUD mulai bulan Januari dengan persentase penyaluran 3 tahap yaitu (40%:40%:20%)

    Dalam upaya

    mempercepat

    pembangunan

    Desa, maka

    dilakukan

    beberapa

    perubahan

    dalam

    kebijakan Dana

    Desa, yaitu:

  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia

    2019 2020

    FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA (DD)

    Rata-Rata per Desa : Rp933,92 Juta

    Rata-Rata per Desa: Rp960,59 juta

  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia

    KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA

    2019

    2020

    Tahap I

    Tahap II

    Tahap III

    Tahap I

    Tahap II

    Tahap III

    40%

    40%

    20%

    40%

    40%

    20% paling cepat Januari paling lambat Juni

    paling cepat Maret

    paling lambat

    Agustus

    paling cepat Juli

    paling cepat Januari paling

    lambat minggu ke 3 Juni,

    paling cepat Maret paling

    lambat minggu ke 4 Juni

    paling cepat Juli

    PENYALURAN DARI RKUN LANGSUNG KE RKD MELALUI RKUD:

    • Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran tidak disampaikan, Dana Desa tidak disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

    • Dalam hal terdapat penyalahgunaan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dapat dihentikan

    1. Perkada Tatacara Pengalokasian dan Rincian DD per Desa.

    2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Kepala Daerah

    3. Perdes APBDesa

    1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran TA Sebelumnya

    2. Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 50% dan Capaian Keluaran Tahap I min 35%.

    1. Laporan Realisasi Penyerapan s/d Tahap 2 min 90% dan Capaian Keluaran s/d Tahap 2 min 75%

    2. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting

    PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD:

  • Mekanisme Tahapan Penyaluran Dana Desa

    Kepala Desa Kepala Daerah KPPN

    RKUD

    RKD

    KPPN menerbitkan

    SPM dan SP2D untuk

    penyaluran dan

    pemotongan di RKUD

    KPPN menerbitkan SPM dan

    SP2D untuk penyaluran dana

    hasil pemotongan ke RKD

    (pada tanggal yang sama)

    1 2 3

    4

    5

    Kepala Desa menyampaikan

    dokumen persyaratan

    penyaluran kepada Kepala

    Daerah sebagai berikut:

    Kepala Desa melakukan verifikasi

    kesesuian dokumen persyaratan

    penyaluran dari Desa, kemudian

    menyampaikan kepada Kepala KPPN

    sebagai berikut:

    KPPN menerima kelengkapan

    dokumen penyaluran, kemudian

    melakukan penyaluran

    Kementerian Keuangan Republik Indonesia

  • Dampak Kebijakan Penyaluran

  • facebook.com/direktorat jenderal perimbangan

    keuangan

    @DitjenPK

    @ditjenpk

    1 5 0 0 4 2 0

Search related