KEBIJAKAN DANA DESA 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, Januari 2020

Konferensi Pers

PMK No. 205/PMK.07/2019 ttg Pengelolaan Dana Desa

KEBIJAKAN DANA DESAPAGU Rp72.000,0 miliar,

meningkat sebesar 2,9 % dari APBN 2019

Melanjutkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping.

Melanjutkan optimalisasi peran Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan Dana Desa.

Melanjutkan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran

BARU:EXISTING/PENGUATAN:

Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan: Penyesuaian bobot Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) secara proporsional; Pemberian Alokasi Afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan

jumlah penduduk miskin tinggi; Pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa-desa dengan kinerja terbaik; dan Pemberian dukungan untuk pengentasan kemiskinan

Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa danpengembangan potensi ekonomi desa.

Memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan.

Memperbaiki kebijakan penyaluran Dana Desa, dengan mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dengan tetap tercatat di RKUD mulai bulan Januari dengan persentase penyaluran 3 tahap yaitu (40%:40%:20%)

Dalam upaya

mempercepat

pembangunan

Desa, maka

dilakukan

beberapa

perubahan

dalam

kebijakan Dana

Desa, yaitu:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

20192020

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA (DD)

Rata-Rata per Desa : Rp933,92 Juta

Rata-Rata per Desa: Rp960,59 juta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA

2019

2020

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap I

Tahap II

Tahap III

40%

40%

20%

40%

40%

20% paling cepat Januari

paling lambat Juni

paling cepat Maret

paling lambat

Agustus

paling cepat Juli

paling cepat Januari paling

lambat minggu ke 3 Juni,

paling cepat Maret paling

lambat minggu ke 4 Juni

paling cepat Juli

PENYALURAN DARI RKUN LANGSUNG KE RKD MELALUI RKUD:

• Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran tidakdisampaikan, Dana Desa tidak disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

• Dalam hal terdapat penyalahgunaan Dana Desa,Penyaluran Dana Desa dapat dihentikan

1. Perkada Tatacara Pengalokasian danRincian DD per Desa.

2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Kepala Daerah

3. Perdes APBDesa

1. Laporan Realisasi Penyerapan danCapaian Keluaran TA Sebelumnya

2. Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 50% dan Capaian Keluaran Tahap I min 35%.

1. Laporan Realisasi Penyerapan s/d Tahap 2 min 90% dan Capaian Keluarans/d Tahap 2 min 75%

2. Laporan Konvergensi PencegahanStunting

PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD:

Mekanisme Tahapan Penyaluran Dana Desa

Kepala Desa Kepala Daerah KPPN

RKUD

RKD

KPPN menerbitkan

SPM dan SP2D untuk

penyaluran dan

pemotongan di RKUD

KPPN menerbitkan SPM dan

SP2D untuk penyaluran dana

hasil pemotongan ke RKD

(pada tanggal yang sama)

1 2 3

4

5

Kepala Desa menyampaikan

dokumen persyaratan

penyaluran kepada Kepala

Daerah sebagai berikut:

Kepala Desa melakukan verifikasi

kesesuian dokumen persyaratan

penyaluran dari Desa, kemudian

menyampaikan kepada Kepala KPPN

sebagai berikut:

KPPN menerima kelengkapan

dokumen penyaluran, kemudian

melakukan penyaluran

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dampak Kebijakan Penyaluran

facebook.com/direktorat jenderal perimbangan

keuangan

@DitjenPK

@ditjenpk

1 5 0 0 4 2 0